PinterPolitik.com

Ketika hendak mengonsumsi sebuah makanan, alangkah penting juga untuk mengecek apakah makanan tersebut masih layak untuk dimakan atau tidak. Biasanya, kita bisa mengujinya dengan memperhatikan warna dan bau dari makanan tersebut.

Namun, cara tersebut akan menjadi sulit apabila makanan yang akan kita konsumsi merupakan makanan dalam kemasan. Oleh sebab itu, banyak produsen makanan menyertakan tanggal kedaluwarsa dalam setiap kemasannya agar konsumen tidak kerepotan dalam menilai layak tidaknya makanan tersebut.

Tapi, ibu-ibu di rumah tahu nggak kalau ternyata ada beberapa makanan yang memiliki masa kedaluwarsa yang justru terlampau lama. Beberapa makanan ini mungkin bisa disimpan untuk persediaan kala kelangkaan pangan terjadi bila terjadi perang atau bencana. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang bisa disimpan lama:

1. Kacang kering

Kacang-kacangan dikenal dengan gizinya yang kaya. Bahkan, sejumlah jenis kacang-kacangan – seperti kedelai dan almond – dapat diolah menjadi pengganti susu sapi.

Biasanya, kacang yang telah dikeringkan dapat bertahan lama sehingga masa kedaluwarsanya  cukup bertahan lama. Mungkin, ibu-ibu di rumah bisa mulai mempertimbangkan untuk menyimpan sejumlah jenis kacang kering, seperti kacang merah, kacang polong, kedelai, dan sebagainya.

2.  Gula

Gula kerap disebut sebagai makanan super (super food) karena bahan makanan ini pada dasarnya merupakan 100 persen energi. Namun, tentunya, bila dikonsumsi berlebihan, gula dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan tubuh – seperti penyakit diabetes melitus dan obesitas.

Meski begitu, gula dikenal memiliki masa kedaluwarsa yang lama karena bahan makanan satu ini bisa terhindar dari pertumbuhan bakteri pembusukan selama disimpan dengan baik. Siapa tahu gula bisa menjadi energi penyelamat kita ketika situasi darurat?

Baca Juga: Kasus Munir Belenggu Bagi Jokowi?

3. Beras

Beras merupakan makanan pokok bagi banyak orang Asia, termasuk masyarakat Indonesia. Namun, siapa sangka kalau ternyata makanan sehari-hari kita ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama?

Walaupun begitu, cara menyimpan beras pun tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Agar senantiasa dalam kondisi baik, beras haru disimpan dalam wadah yang rapat dengan suhu di bawah 40℃.

Bila tidak disimpan dengan baik, beras bisa terkontaminasi oleh kutu yang biasa menyerang bahan-bahan pangan berkarbohidrat. Mungkin, cara menyimpan beras yang baik ini juga perlu dipelajari oleh Kementerian Sosial (Kemensos) atau pihak terkait dalam kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos).

4. Kasus Pembunuhan Munir Said Thalib

Bahan satu ini sebenarnya sudah bertahan cukup lama. Bagaimana tidak? Sejak tragedi pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib pada 17 September 2004 – yakni 17 tahun lalu, aktor dan dalang utamanya belum juga tuntas dihabiskan.

Selain itu, laporan tim pencari fakta (TPF) yang dibentuk tahun 2004 silam juga hilang entah ke mana. Mungkin, aparat dan pemerintah lupa ya karena saking tahan lamanya masa kedaluwarsa kasus ini? Bukannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada September 2016 silam pernah berjanji akan menuntaskan kasus Munir ini ya?

Kabarnya, kasus ini akan habis masa kedaluwarsanya pada tahun 2020, tepat 18 tahun sejak pembunuhan tersebut bila mengacu pada Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Barang kali, ini jadi kebiasaan orang-orang Indonesia nih, yakni menyimpan “bahan” dalam waktu cukup lama sampai kelupaan kalau akan segera kedaluwarsa.

Ya, terlepas dari masa kedaluwarsa makanan-makanan ini yang terlampau lama, alangkah baiknya apabila bahan pangan yang ada bisa dituntaskan selama belum menyentuh tanggal kedaluwarsa. Lagipula, penting juga untuk menuntaskan “bahan” semacam ini bagi asupan demokrasi dan supremasi hukum Indonesia – sehingga tidak ada preseden buruk ke depannya. (A43)

Baca Juga: Dari Munir, Nazaruddin, hingga Harun Masiku

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Selain peristiwa G30S, September juga menjadi bulan peringatan tewasnya aktivis HAM dan Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Munir Said Thalib. Namun setelah 13 tahun kematiannya yang diperingati 7 September lalu, Suciwati – istri Munir, mengaku pesimistis kalau pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan mampu mengungkapnya. Meskipun menyelesaikan permasalahan HAM menjadi salah satu janji Jokowi ketika kampanye dulu.

Sebelumnya, mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, Hendardi, menilai kalau masa pemerintahan Jokowi merupakan waktu yang tepat untuk membuka hasil temuan TPF. Untuk menepati janji, ia berharap pemerintah segera membuka dan mengumumkan kepada publik hasil temuan temuan tersebut, sebagai langkah awal dari tahapan-tahapan penyelesaian berikutnya.

Sayangnya, hingga saat ini Jokowi masih belum memperlihatkan keseriusannya dalam menangani kasus-kasus HAM berat. Pemerintah malah terkesan saling lempar mengenai permasalahan tersebut, seperti yang dilakukan Kepala Staf Presiden Teten Masduki yang meminta progres masalah Munir ditanyakan pada Menkopolhukam, sementara Wiranto sendiri terkesan enggan untuk menanggapinya. Apakah ini berarti Jokowi tidak serius dengan janjinya? Apa sebenarnya yang membuat Jokowi enggan? Mungkinkah rekonsiliasi adalah solusi terbaik?

Ada Apa Dengan Kasus Munir?

Peringatan kematian Munir merupakan momentum untuk kembali mempertanyakan niat pemerintah dalam pengusutan pelanggaran HAM berat. Walau TPF sendiri sudah memberikan laporan rekomendasinya pada kepala negara, namun masih saja dinilai belum cukup bukti untuk menyeret pelakunya ke meja hijau. Tak heran bila kemudian kinerja kejaksaan agung serta pemerintahan Jokowi menjadi sorotan para aktivis HAM, dan menuding Jokowi enggan menepati janji kampanyenya pada 2014 lalu.

Sebagai seorang pegiat HAM, Munir merupakan saksi hidup atas beberapa kasus pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di masa Orde Baru dan reformasi, seperti pembantaian di Talangsari pada 1989, penculikan aktivis 1998, referendum Timor Timur, hingga kampanye hitam pemilihan presiden 2004. Hal ini yang menjadi motif kuat mengapa Munir dibunuh, sehingga jejak para pelaku kasus-kasus tersebut tak lagi terendus.

Berdasarkan temuan TPF, pembunuhan Munir diduga keras berkaitan dengan seorang petinggi militer yang dulunya sempat menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), yaitu AM Hendropriyono. Sebelumnya, salah satu anggota Tim Transisi Jokowi yang juga sangat dekat dengan Megawati Soekarnoputri ini, diduga memiliki kaitan dengan kasus pelanggaran HAM berat lainnya, yaitu pembantaian Talangsari, Lampung yang menewaskan 130 orang dan ratusan lainnya mengalami penganiayaan fisik.

Pada kasus Munir sendiri, Hendropriyono juga diduga mengetahui peristiwa tersebut. Berdasarkan wawancara Tempo.co dengan sumber bernama Budi Santoso (diterbitkan pada 11 Desember 2014), disinyalir ketika itu Munir ke Amsterdam untuk menjual rahasia negara. Sehingga sebagai Kepala BIN, ia pasti memerintahkan agar upaya tersebut dicegah. Selain itu, pembunuhan Munir juga dilakukan dalam operasi intelijen, sehingga kemungkinan besar rencananya pun sudah terendus atau diketahui BIN.

Hanya saja, hingga saat ini keterlibatannya tersebut tidak bisa dibuktikan secara nyata. Apalagi Hendropriyono juga sudah mengeluarkan pernyataan, kalau ia tidak tahu menahu dan tidak terlibat dengan pembunuhan Munir. Apalagi posisinya saat ini pun masih kuat, karena ia dikenal dekat dengan Megawati sejak 1993, ketika menjabat sebagai Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS) ABRI.

Dalam buku “Intel, Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia” karya Ken Conboy, Risk Management Advisory perusahaan konsultan keamanan ini menuliskan bahwa Hendropriyono memegang kartu As Megawati. “Tahun 1993, ia (Hendropriyono) bertugas menangani masalah dalam negeri di BAIS. Salah satu tugasnya adalah memeriksa pendaftaran Megawati Soekarnoputri sebagai ketua PDI,” tulis Ken.

Sejak itu pula Hendropriyono memiliki peran dalam kiprah politik putri sulung Bung Karno itu. Dia meluluskan segala persyaratan Megawati. Sehingga dengan efektif Megawati berhasil menjadi Ketua Umum PDI. Padahal ketika itu, Presiden Soeharto tidak menginginkan Megawati naik menjadi Ketua Umum PDI. “Hendropriyono terus menjalin hubungan dengan Megawati. Pada masa pemerintahan Gus Dur-Megawati, Hendropriyono mungkin telah menjadi orang kepercayaan militer Megawati yang paling dekat,” tulisnya lagi.

Ini terbukti di masa pemerintahan Megawati, Hendropriyono terpilih sebagai Kepala BIN di Kabinet Gotong Royong. Sebagai kepala negara, Megawati tentu mendapat laporan dari  Kepala BIN tentang pelaksanaan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, patut juga dipertanyakan, apakah ada perintah Megawati terhadap Hendropriyono sehubungan dengan operasi intelijen pada kasus Munir.

Sapa Hangat Megawati untuk Kawan Lama Hendropriyono https://t.co/xN56KOGBRN pic.twitter.com/hcsUPrtGFm

— Liputan6.com (@liputan6dotcom) January 11, 2017

Melalui Megawati pula, kemungkinan Jokowi memiliki hubungan dengan Hendropriyono. Sebab pada Pilpres 2014 lalu, ia tercatat sebagai salah satu tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Itulah mengapa Suciwati merasa pesimistis, sebab sejak awal Jokowi telah dikelilingi oleh orang-orang yang akan membelenggu dan menyulitkannya membuka tabir kejahatan HAM berat selama ini, termasuk kasus suaminya. Pada akhirnya, janji Jokowi tinggal janji seperti pada pemerintahan sebelumnya.

Selain dekat dengan pemimpin negara, Peneliti Center For Democracy and Sosial Justice Studies (CeDSoS), Umar Abduh mengatakan bahwa pengaruh Hendropriyono di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) juga masih cukup kuat hingga saat ini. Pasalnya, ia masih memiliki satu ‘senjata tambahan’ lain yakni Brigjen Andika Perkasa. Menantunya yang kini menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Jokowi.

Rekonsiliasi, Cukupkah?

Menurut Teten, Jokowi sebenarnya sudah memerintah kepada Wiranto untuk menuntaskan kasus Munir karena merupakan salah satu agenda Nawa Cita Jokowi-JK. Bahkan dalam pidato kenegaraannya, presiden telah menegaskan hal tersebut. Ia berkeinginan kasus-kasus HAM di masa lalu diselesaikan melalui pendekatan non-yudisial atau rekonsiliasi. Artinya, kasus pelanggaran HAM tidak diselesaikan melalui pengadilan HAM adhoc. Hal ini turut diamini oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Berdasarkan definisinya, rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan.  Dengan kata lain, rekonsiliasi adalah upaya mendamaikan dua atau beberapa pihak yang selama ini bertikai mengenai suatu kejadian di masa lalu. Upaya ini sendiri disambut baik oleh SETARA Institute, menurut lembaga HAM ini, rekonsiliasi nasional dapat menjadi alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Namun jalur ini ditentang oleh Suciwati dan KontraS, karena dinilai sebagai bentuk pencideraan atas keadilan hukum dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Penolakan senada juga dilontarkan oleh kelompok masyarakat sipil yang aktif bergerak dalam penanganan kasus HAM, seperti ELSAM dan Human Rights Working Group (HRWG). Mereka menuding upaya ini sebagai menyembunyikan kebenaran, serta terkesan dibuat untuk meniadakan kejahatan dan pertanggungjawaban pejabat negara.

Sebagai lembaga yang membela kepentingan almarhum Munir, KontraS mengaku kecewa bila pemerintah memilih jalur rekonsiliasi, karena sama saja menampikkan mandat UU Pengadilan HAM. UU ini menjelaskan agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM diselesaikan lewat pengadilan dan tak ada batas kadaluwarsa atas kasus-kasus HAM tersebut. KontraS berpendapat, bila pemerintah tidak melakukannya sesuai UU maka kasus-kasus HAM lainnya pun akan terimbas penyelesaiannya.

KontraS: Pemerintah Jangan Lempar Tanggungjawab soal Kasus TPF Munir https://t.co/MW6AgbIoeL

— Menit.co.id (@IdMenit) September 21, 2017

Niat pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi memang patut dihargai, namun bukan menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, terutama pada kasus Munir. Sebab menyelesaikan kasus tanpa pengadilan HAM, sama saja dengan pembiaran bagi pelaku kejahatan tersebut. Dalam hal ini, penolakan Suciwati sangat masuk akal, karena bukan pelaku kejahatan saja yang harus ditangkap, diadili, dan mendapat hukuman setimpal, namun juga perencana kejahatan tersebut.  Namun mengingat adanya orang-orang kuat di belakang kasus tersebut, sepertinya keinginan ibu dua anak itu merupakan misi yang sulit diraih.  Sampai kapan ini akan terkatung-katung? (K-32)