PinterPolitik.com

“Jokowi is a man of the real-world politics,” – Yanuar Nugroho

Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace memberikan penjelasan menarik soal bagaimana kita menilai kualitas politisi atau pejabat.

Menurut Morgenthau, adalah sebuah kesia-siaan dan menyesatkan apabila kita menilai politisi dari motif kebijakannya. Yang harus dinilai adalah langkah atau upaya yang sudah dilakukan dalam mewujudkan kebijakan tersebut.

Morgenthau mencontohkan dua mantan Perdana Menteri (PM) Britania (Inggris) Raya, yakni Neville Chamberlain dan Winston Churchill. Sejauh yang diketahui, Chamberlain dengan jelas memiliki motif yang baik dengan bersikap lunak terhadap Adolf Hitler untuk menghindari letusan Perang Dunia II.

Akan tetapi, seperti dicatat sejarah, langkah lunak Chamberlain justru mempermudah Hitler melakukan invasi. Sementara, meskipun motifnya mungkin tidak sebaik Chamberlain, ketegasan Churchill dengan jelas merupakan langkah penting dalam menekan ambisi invasi Jerman Nazi.

Penjelasan Morgenthau ini memberikan arahan jelas dalam menyikapi jawaban-jawaban moral, seperti “pemerintah tidak mungkin tidak memikirkan rakyatnya”, ataupun “pemerintah pasti menginginkan kesejahteraan seluruh masyarakat”.

Ya, mungkin saja pernyataan itu benar-benar dilandasi oleh motif-motif baik. Namun, motif baik tersebut baru akan mendapatkan justifikasi apabila kebijakan yang ditelurkan benar-benar berkorelasi dengan pernyataan yang ada.

Singkatnya, ini bukan apa yang dinyatakan oleh politisi, melainkan bagaimana kebijakannya menggambarkan kata-katanya.

Penekanan yang disebutkan Morgenthau membuat kita dapat menarik satu kesimpulan penting. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya “setengah hati” dalam upayanya untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Pada persoalan link-and-match, misalnya, seperti yang telah diulas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Jokowi Hanya Basa-Basi Soal Link-and-Match?, belum terlihat adanya political will dari Presiden Jokowi untuk mewujudkan link-and-match.

Padahal, RI-1 berulang kali menegaskan perhatiannya terhadap tenaga kerja dan bonus demografi.

“Ke depan yang namanya pemuda ini sangat penting sekali bagi negara kita karena bonus demografi yang kita dapatkan. Jangan sampai menjadi beban, tapi mestinya menjadi modal kita untuk melompat maju,” ungkap Presiden Jokowi pada 22 Februari 2023.

Prakerja: Kebijakan Setengah Hati

Selain link-and-match, terdapat sejumlah langkah dan kebijakan pemerintahan Jokowi untuk mengurangi angka pengangguran yang terlihat dijalankan secara setengah hati.

Yang utama, tentu saja adalah program Kartu Prakerja. Program ini sepertinya mencoba mengadopsi konsep apprenticeships yang dijalankan di berbagai negara di Eropa.

Apprenticeships adalah sistem untuk melatih, memberi pengalaman kerja, atau memberikan pengetahuan kerja kepada siswa/i atau mahasiswa/i – kita biasa menyebutnya dengan magang.

Alih-alih disebut sebagai program pelatihan kerja, program Kartu Prakerja lebih terlihat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ini sekiranya menjawab survei Cyrus Network pada 1-5 Maret 2021 yang menunjukkan 96,1 persen responden mengaku puas dan sangat puas dengan program Prakerja.

Pertanyaannya, siapa yang tidak senang diberikan insentif?

Berbeda dengan konsep apprenticeships yang mengirim siswa/i atau mahasiswa/i magang di industri, program Prakerja hanya berbentuk pelatihan dalam jaringan (daring). Bahkan, kita dapat menemukan sejumlah kritik penerima program yang menyebut pelatihan yang tersedia dapat dilihat di YouTube. 

Tentu, ini jauh berbeda dengan konsep apprenticeships yang misalnya diterapkan di Jerman.

Barbara Schulz dalam tulisannya What’s Behind Germany’s Apprenticeship Success?, menyebut kunci kesuksesan apprenticeships di Jerman adalah karena siswa/i dibiasakan untuk belajar sambil bekerja.

Industri-industri lokal di tiap daerah juga sangat dimanfaatkan untuk menyerap peserta magang.

Christopher F. Schuetze dalam tulisannya This Country Has the Real Apprentice menyebut perbedaan yang paling mendasar dari sistem apprenticeships di Jerman adalah sistemnya berskala nasional, terintegrasi, dan sangat terstandardisasi.

Di titik ini, sekiranya ada yang akan memberikan komentar sinis, khususnya mengungkit jumlah penduduk Indonesia dengan Jerman yang berbanding jauh, yakni 273,8 juta banding 83,2 juta jiwa.

Poin kritik itu tentu variabel menentukan, tapi penekanannya bukan di sana. Apa yang dapat digarisbawahi adalah, pemerintahan Jokowi tidak menciptakan sistem apprenticeships nasional yang terintegrasi dengan baik.

SKB Tiga Menteri Jilid 2

Untuk mewujudkan sistem apprenticeships nasional terintegrasi, pemerintahan Jokowi misalnya dapat membentuk “SKB Tiga Menteri Jilid 2” yang terdiri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

SKB Tiga Menteri “Jilid 1” terdiri dari Kemdikbudristek, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Mendikbudristek Nadiem Makarim, terdapat tiga alasan di balik penyusunan SKB Tiga Menteri.

Pertama, sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara.

Kedua, sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama.

Ketiga, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

Merujuk pada penjabaran Nadiem, fondasi lahirnya SKB Tiga Menteri adalah pendidikan ideologi sejak bangku sekolah.

Lahirnya “SKB Tiga Menteri Jilid 2” memiliki urgensi yang selaras dengan itu, yakni implementasi Pancasila, khususnya Sila Kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Berkurangnya angka pengangguran akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan kolaborasi Kemdikbudristek, Kemnaker, dan Kemenperin, diharapkan akan terbit aturan yang memayungi sistem apprenticeships nasional terintegrasi.

Seperti yang telah dijelaskan dalam artikel Jokowi Hanya Basa-Basi Soal Link-and-Match?, “SKB Tiga Menteri Jilid 2” dapat mengeluarkan aturan hukum untuk memaksa industri membuka program magang dan memberikan pelatihan kerja yang memadai.

Kemudian, untuk mengumpulkan data kebutuhan tenaga kerja, pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai aplikasi pencari kerja seperti JobStreet, JobsDB, LinkedIn, Glints, TopKarir, dan Kalibrr.

Data yang didapatkan dari aplikasi pencari kerja menjadi catatan sekaligus evaluasi untuk menentukan pelatihan kerja yang benar-benar relevan dan dibutuhkan. Dengan demikian, kita tidak lagi menemukan kritik seperti di program Kartu Prakerja bahwa pelatihannya bersifat umum dan dapat ditemukan di YouTube.

Lantas, kenapa saran dan skema tersebut tidak terlihat dijalankan?

Jokowi Terjebak Spoils System?

Ada dua hipotesis yang dapat dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, tentu saja ini lagi-lagi soal political will dari Presiden Jokowi.

James Guild dalam tulisannya Jokowinomics Gambles with Indonesia’s Democratisation menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memiliki ambisi untuk memompa anggaran ke proyek infrastruktur karena percaya itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen.

Menurut Guild, di periode kedua ini proyek infrastruktur akan ditingkatkan intensitasnya.

Dengan sebentar lagi purna tugas dan kebutuhan untuk meletakkan warisan politik, kita dapat memahami kesimpulan Guild. Daripada berjibaku pada infrastruktur lunak (soft infrastructure) yang memakan waktu lama untuk terlihat hasilnya, lebih mudah fokus pada pembangunan fisik seperti jalan tol, bandara, atau waduk yang dapat langsung dilihat oleh mata.

Konteks ini juga menjadi perhatian ekonom Faisal Basri. “Indonesia hampir tiga perempat pertumbuhannya disumbang oleh modal fisik, yaitu infrastruktur. Itu fisik yang kelihatan,” ungkap Faisal pada 5 Januari 2023.

Faisal bertolak dari data yang dirilis Asian Productivity Organization (APO) pada 2022 yang menunjukkan Total Factor Productivity (TFP) Indonesia minus, yakni -19 persen secara rata-rata pada 2000-2020.

“Kita lihat sumbangan otak minus di pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Kedua, Presiden Jokowi tampaknya terjebak pada spoils system alias bagi-bagi kursi menteri ke partai politik (parpol) koalisi.

Djayadi Hanan dalam bukunya Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia, menyebutkan loyalitas parpol koalisi terjadi selama kepentingan mereka diakomodasi oleh presiden.

Secara tersirat, Hanan menyebutkan bahwa kuasa presiden sebenarnya kalah dari parpol koalisi. Penjelasan ini menjawab sangkaan umum selama ini bahwa menteri sebenarnya adalah tangan kanan parpol, bukannya presiden.

Menaker Ida Fauziyah merupakan kader PKB. Sementara, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita merupakan kader Partai Golkar. Meskipun Mendikbudristek Nadiem Makarim berasal dari profesional, hubungan dekatnya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak dapat diabaikan.

Kedekatan itu bahkan pernah ditunjukkan Nadiem ketika posisinya terancam beberapa waktu yang lalu. Ketika santer isu reshuffle pada April 2021, Nadiem berkunjung ke Megawati dan mengunggah foto kunjungan itu di media sosialnya.

Setelah kunjungan itu, entah bagaimana isu reshuffle meredup sendiri. Menariknya, sejak guncangan itu Nadiem tidak lagi aktif bersuara seperti sebelumnya.

Well, singkatnya, mungkin dapat dikatakan terdapat ego sektoral di berbagai parpol yang membuat para menteri sulit berkolaborasi untuk menelurkan kebijakan terbaik. 

Namun, sekali lagi, catatan khusus tentunya tetap diberikan kepada Presiden Jokowi. Sebagai RI-1, sudah seharusnya ia menjadi panglima kabinet.

PinterPolitik.com

“Since the first of June, lost my job and lost my room. I pretend to try, even if I tried alone” – Sufjan Stevens, “Flint (For the Unemployed & Underpaid)” (2003)

Sedih nggak sih kalau dapat predikat “beban keluarga” dari sekitar? Mungkin, inilah yang banyak dirasakan oleh para pemuda dan pemudi yang hingga kini belum mendapatkan pekerjaan – atau pendapatan – yang layak.

Gimana nggak? Pengangguran disebut-sebut meningkat sejak pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020.

Belum lagi, ekonomi global mengalami tekanan lebih akibat kenaikan harga pangan dan energi. Di saat harga-harga – seperti harga bahan bakar minyak (BBM) – meningkat, jumlah lowongan pekerjaan pun menurun.

Mungkin, gara-gara kesempatan kerja yang terbatas ini, akhirnya, bakal calon presiden (bacapres) yang bernama lengkap Anies Rasyid Baswedan. Gimana nggak? Pak Anies bilang kalau dirinya sudah menganggur sejak Oktober 2022 lalu.

Hmm, coba bayangin. Pak Anies udah menganggur berapa bulan coba? Kalau gini caranya, gimana Pak Anies bisa menghidupi keluarganya? Masa beliau mau jadi “beban keluarga” juga? Hiks. ☹

Sampai-sampai nih, Pak Anies bilang kalau dirinya mulai berpikir untuk mendaftar Kartu Prakerja lho. Hmm, jadi ingat soal program Prakerja yang sempat ramai dibahas dulu. Gimana ya kabarnya para pencari kerja yang ikut Prakerja dulu? Hehe.

But, things are real sih, Pak Anies. Meski Pak Anies bercanda soal dirinya yang “menganggur” semenjak tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta, persoalan banyaknya orang-orang yang menjadi “beban keluarga” ini perlu menjadi perhatian bagi mereka yang juga ingin maju sebagai calon presiden (capres).

Kalau Kata Morris P. Fiorina dalam tulisannya The Voting Decision: Instrumental and Expressive Aspects sih, isu menjadi salah satu determinan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya di pemilihan umum (Pemilu).

Nah, Pak Anies udah mulai nih ngomongin soal pengangguran. Kalau misalnya diteruskan, bukan nggak mungkin para pemilih yang concerned dengan isu “beban keluarga” jadi ikut memperhatikan.

Ya, persoalan “beban keluarga” ini memang menjadi isu yang perlu diperhatikan banyak orang di negeri ini – apalagi bagi mereka yang benar-benar ingin menggaet suara anak-anak muda lulusan SMA dan mahasiswa S1.

Oh, iya. Mungkin, selain isu “beban keluarga”, Pak Anies juga perlu hati-hati nih supaya nggak jadi “beban koalisi”. Soalnya nih, bukan nggak mungkin, isu-isu layaknya isu identitas bakal mencuat lagi nih di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 – yang mana bisa aja jadi beban buat koalisinya Pak Anies buat menggaet suara di wilayah-wilayah tertentu. Ya nggak tuh? (A43)

PinterPolitik.com

Cuy, percaya gak sih jika sesuatu yang tidak sesuai pada tempat dan waktunya itu hanya akan mendapatkan kritikan dan mengakibatkan madhorot atau ketidakbermanfaatan. Percaya dong pastinya karena memang itu seakan sudah menjadi sebuah hukum alam.

Ibaratnya nih, kalian sedekah atau memberikan santunan tetapi ternyata kalian memberikannya kepada orang yang secara ekonomi sudah mampu dan bahkan lebih-lebih. Terus sedekah itu apa manfaatnya?

Ya, jawabannya memang tetap ada sih, yaitu hubungan dengan orang tersebut semakin baik. Namun, kalau dilihat dari kebermanfaatan secara sosial yang lebih pas gimana? Ya, itu gak pas banget karena yang lebih berhak mendapatkan masih banyak.

Hal ini sama, cuy, dengan kondisi yang saat ini terjadi. Berita terbaru nih datang dari dunia ketenagakerjaan tetapi tidak jauh dari kartu-kartu yang menuai polemik, yaitu Kartu Prakerja.

Pasalnya nih, ternyata, senyap-senyap mengagetkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Bahkan,  di dalamnya, disebutkan bahwa besaran gaji pengelola Kartu Prakerja Rp 47 juta hingga Rp 77 juta per bulan di luar fasilitas lainnya, cuy.

Beh, menurut mimin sih, ini gokil banget ya. Masalahnya, kemarin saja terkait polemik tentang segala permasalahan yang dimilikinya belum ada kejelasan perbaikan manajemen dan yang lainnya. Eh, malah secara mengejutkan keluar Perpres yang isinya ternyata gaji jajaran direksi sebegini besar.

Ingat ya, cuy, ini semua masih ibaratnya gaji utama, belum fasilitas yang lainnya. Lah, kalau dapat fasilitas yang lainnya, mungkin bisa tuh hampir menyentuh 100 juta.

Mohon maaf nih sebelumnya, ini kan program yang dapat dikatakan berbasiskan sistem yang berjalan secara online begitu. Konten sudah ada dan tersedia sehingga nanti yang mengatur ya tinggal bagian IT saja gitu loh.

https://www.instagram.com/p/CDNtomBJ-9M/

Terus, kenapa harus ada banyak banget jajaran direksinya? Ini kan mengakibatkan struktur jadi gemuk.

Padahal nih, secara konsep organisasi, ketika terdapat struktur yang terlalu gemuk, itu juga berpotensi menghambat efektivitas kinerja. Kalau kondisinya seperti ini, lantas gimana? Duh, mbuh lah, kalian bisa menilai sendiri ya.

Padahal, di tengah kondisi seperti sekarang ini, anggaran sebegitu besarnya kan lebih baik digunakan untuk membantu anak-anak yang saat ini sedang kesusahan menghadapi sekolah secara daring. Misalnya nih, kondisi yang melanda siswa SMPN 1 Rembang yang bernama Dimas yang sampai rela masuk sekolah sendirian karena tidak mempunyai smartphone ketika yang lainnya bisa sekolah secara online.

Benar gak, cuy? Menurut mimin sih benar, soalnya mereka ini lebih layak mendapatkan bantuan gitu loh daripada mereka yang sudah kaya malah diberi uang tambahan. Hadeuh.

Adanya informasi ini, sontak membuat Fraksi PKS merasa kaget sehingga ada anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara, yaitu Kurniasih Mufidayati. Doi sih berharap ini tidak benar, bahkan akan melakukan cross check ke Kementerian Ketenagakerjaan katanya.

Tapi, sebentar deh, Bu. Kalau mau check terkait Prakerja, mending langsung ke Menteri Koordinator (Menko)Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saja. Kan, sejak awal memang program ini ibaratnya sudah diambil alih oleh Kemenko Perekonomian.

Kalau Ibu Kuniasih mau melangkah ke Kemenaker, ya nanti ujung-ujungnya tetap hasilnya nihil, alias gak dapat informasi apa-apa. Lah wong, gak tepat sasaran. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Huh, hela nafas dulu, gengs. Akhirnya, setelah sekian lama terombang-ambing di kapal penantian, kini program Kartu Prakerja bakal mulai dijalankan lagi. Hal itu menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 yang mengubah beberapa hal dalam aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 36 Tahun 2020.

Nah, sebelum mimin sentil sedikit Perpres yang baru itu, mimin mau cerita sedikit tentang film Jokowi yang sudah dirilis tahun 2013 karena mimin pikir ada moral value menarik dalam film itu yang bisa ngejelasin logika pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam urusan Kartu Prakerja ini.

Dalam film Jokowi, ada plot saat dia bertengkar dengan temannya. Mengetahui hal itu, bapaknya Joko kecil pun marah. Kerennya saat marah, si Bapak justru memukul dirinya sendiri sembari bilang, “Bapak ndak pengen punya anak jagoan, le. Bapak pengen punya anak yang migunani (bermanfaat) bagi orang banyak, kalau anak mursal (gak bisa diharapkan), bapak yang salah karena ndak becus ndidik anak”. Seketika Joko kecil menangis dan menyesali tindakannya.

Sontak saja, nasihat dari si Bapak pun mampu melecitkan kepribadiannya. Apalagi, Joko kecil pun pernah mendengar kalau kakeknya juga bilang, “Berani itu ndak harus pakai otot tapi pakai otak.” Joko Kecil sudah tidak lagi minat untuk sok-sokan. Apa yang ada di pikirannya adalah hidup harus berguna.

Makanya ia lantas lebih sibuk membantu ayahnya bekerja daripada main-main yang tidak jelas arahnya. Kemudian, saat sang Ayah meninggal, Joko yang sudah tumbuh remaja pun tidak segan meneruskan usaha perkayuan keluarga.

Lama kelamaan, bisnisnya jadi besar. Ia pun memiliki banyak karyawan – hitung-hitung juga membantu ekonomi orang lain. Sebab kata Bapaknya, “Menolong orang itu ndak perlu menunggu. Apa pun yang mampu kita lakukan, itulah yang seharusnya dilakukan.” Prinsip itu terbawa terus sampai ia berada di kursi kekuasaan.

View this post on Instagram

Beri bantuan tapi ko gak ikhlas #prakerja #kartuprakerja #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 13, 2020 at 6:16am PDT

Ya, begitulah, cuy, Presiden Jokowi yang kita kenal itu sangat menjunjung tinggi kata ‘bekerja’. Makanya jangan heran apabila Perpres yang baru ini lebih menekan penerima program Kartu Prakerja untuk take action atau serius bekerja. Kalau ternyata ada yang main-main, lihat saja akibatnya: uang program harus dikembalikan.

Selain ‘bekerja’, Presiden Jokowi juga menjunjung kata ‘menolong’. Itu sudah pasti. Kalau nggak, tentu saja memilih memberhentikan program lebih enak daripada melanjutkannya, kan? Tapi, kalau kita jitu, coba deh, cuy, fokus sama quotedari kakeknya yang bisa diterjemahkan bahwa kerja itu nggak melulu pakai otot, tapi otak.

Nah, kalau begitu, dalam kasus Kartu Prakerja ini, timbul pertanyaan. Apakah Perpres yang baru itu benar-benar sudah mengarah pada orientasi otak alias kognitif peserta?

Hello, apa kabar program pelatihan memancing dan membuat pempek? Apalagi, kalau ada program cara membuka YouTube. Hehehe.

Maksud mimin begini lho, cuy. Okelah kalau pemerintah harus diberi apresiasi sebab menjawab keresahan masyarakat yang menganggap bahwa manajemen program Kartu Prakerja yang kemarin amburadul sehingga Perpres yang baru muncul ini dimaksudkan memperbaiki manajemen tersebut, seperti seleksi yang mulai diketatin, dimungkinkan daftar pakai luring, dan lain-lain.

Sampai-sampai, dalam membentuk manajemennya, pemerintah nggak segan-segan mengevaluasi mitra-mitranya, cuy. Namun, yang jadi soal, kalau manajemennya sudah baik tetapi kontennya masih begitu-begitu saja, kan sama aja, toh. Ibarat kopi, gelasnya dari permadani tapi rasanya ambyar sekali, ya sama aja boong, kan.

Maka dari itu, mending menurut mimin nih, sebab pemerintah di bawah kendali Presiden Jokowi senang menolong, seyogianya suruh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berkoordinasi dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah.

Siapa tahu nanti dapat menemukan solusi dan sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan tenaga kerja kita, mulai dari tingkat bawah. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Justice will prevail, you say? But of course it will. Whoever wins this war becomes justice.” – Donquixote Doflamingo, One Piece

Tidak sedikit orang kerap menganggap bahwa kekuasaan rentan menjadi lahan korupsi. Bahkan, tanpa disadari isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semacam ini turut tertanam dalam berbagai produk budaya di banyak negara.

Seri anime yang berjudul One Piece misalnya menjadi salah satu produk budaya yang juga menyebutkan pesan politis semacam ini dalam alur ceritanya. Para penggemarnya mungkin bisa menemukan perilaku koruptif seperti ini pada World Government dan Marine.

Boleh jadi, World Government dan Marine menjadi musuh para bajak laut One Piece karena perilaku koruptif tersebut. Alhasil, bajak laut mana saja pasti selalu curiga dengan gerak-gerik mereka.

Mungkin, sikap curiga inilah yang perlu setiap saat dimiliki oleh lembaga antirasuah di negara manapun. Hal ini tentu juga berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Dalam kebijakan program Kartu Prakerja yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kala pandemi virus Corona (Covid-19) misalnya, dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan justru mencuat di masyarakat. Sorotan publik pun sempat ramai setelah beberapa perusahaan start-up yang dimiliki Adamas Belva Syah Devara – kala itu menjabat sebagai Staf Khusus Presiden – terlibat dalam kerja sama di program itu.

Kegeraman ProDEM pada UU No.2/2020 bertambah karena ada temuan masalah @KPK_RI atas proyek pelatihan Kartu Pra Kerja. Tapi temuan @KPK_RI itu hanya dianggap sebagai kajian.

Bangkrut dan ancur, kalau Rezim Sontoloyo ini tak segra disudahi.

Iya gak sih? https://t.co/cvm86LBF1k

— RealKetuaProDEM (@KetumProDEM) June 24, 2020

Terkait dugaan itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengirimkan sebuah surat kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pasalnya, program Kartu Prakerja berada di bawah urusan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Dalam surat yang dikirim Firli, terdapat juga beberapa poin lain yang menjadi perhatian, seperti jumlah peserta dengan data pekerja terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) yang tidak sebanding, kurasi materi yang kurang kompeten, dan fitur pengenal wajah yang dianggap tidak efisien.

Airlangga pun langsung merespons dengan revisi regulasi terkait program tersebut. Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) tersebut bahkan menyebutkan bahwa kementeriannya lah yang mengajukan diri untuk diawasi.

Terlepas dari drama lempar narasi terkait polemik program Kartu Prakerja ini, bukan tidak mungkin dinamika politik turut menyertai. Kira-kira, dinamika seperti apakah yang melandasi? Lalu, bagaimana efek dan dampak dari sorotan KPK ini ke depannya?

Efek KPK

Sorotan KPK terhadap pejabat dan politisi tentu dapat selalu membawa efek politis. Bukan tidak mungkin, sorotan lembaga antirasuah ini dapat berdampak pada hasil politik lainnya di masa mendatang.

Dampak seperti ini tercerminkan dalam beberapa kasus korupsi yang menjerat figur politisi penting. Pada tahun 2019 misalnya, mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy) terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK soal kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Tentu, begitu nama tersebut disebut oleh KPK, publik pun tidak hanya tinggal diam. Masyarakat akan memberikan penilaian melalui pemilihan umum (Pemilu).

Kala itu, koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin juga dibuat khawatir terkait dampaknya terhadap perolehan suara Piplres 2019. Pasalnya, Rommy sendiri dikenal memiliki kedekatan politik dengan sang presiden.

Banyak media dan pengamat politik menyebut fenomena tersebut sebagai Rommy Effect. Efek itu ditakutkan dapat membawa para pemilih menyeberang ke kubu lawan, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasalnya, PPP kala itu juga telah terpecah.

Sorotan lembaga antirasuah KPK ini bisa saja dapat berdampak pada hasil politik di masa mendatang.
Share on X

Rommy Effect seperti ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kecenderungan masyarakat secara psikologis dapat memengaruhi Pemilu. Tendensi kognitif seperti ini biasa disebut sebagai negativity bias.

Bias inilah yang dijabarkan oleh Amrisha Vaish dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology dalam tulisannya bersama rekan-rekannya yang berjudul Not All Emotions Are Created Equal. Mereka menyebutkan bahwa terdapat kecenderungan pada orang dewasa untuk lebih menggunakan informasi-informasi negatif dalam mengambil keputusan.

Itulah mengapa Rommy Effect ini bisa saja berdampak pada hasil Pemilu. PPP sendiri misalnya, disebut-sebut berada dalam ambang “kehancuran” karena kasus tersebut. Partai itu juga mengalami penurunan perolehan suara dari 6,53 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 4,52 persen pada tahun 2019.

Bukan tidak mungkin, hal yang serupa dapat terjadi pada Airlangga selaku Ketum Partai Golkar. Bagaimana pun juga, Airlangga perlu menggunakan taktik tertentu agar sorotan KPK ini tak dapat berujung pada efek yang sama dengan Rommy Effect.

Meski Airlangga telah menangkis sorotan ini dengan memberikan janji revisi regulasi, bukan tidak mungkin dinamika politik lainnya tetap berlanjut. Kira-kira, dinamika apa yang melandasi sorotan KPK pada program Kartu Prakerja yang ditangani oleh Airlangga ini?

Strategi PDIP?

Bagaimana pun juga, sikap politis KPK bukan hanya sekali ini dicurigai ada. Dalam beberapa kasus, KPK juga dianggap menjadi instrumen politik dengan jeratan kasus korupsinya.

Manuver politik melalui KPK ini pernah disebut-sebut digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menjerat dan merangkul lawan-lawan politiknya. Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo misalnya disebut-sebut pernah terkena strategi jerat-rangkul melalui kasus hukum tertentu.

Bukan tidak mungkin, strategi serupa kini dilakukan kembali oleh aktor politik yang berbeda. Apalagi, situasi politik pada tahun 2024 bisa saja menjadi semakin sulit dikontrol.

View this post on Instagram

KPK minta program Prakerja dihentikan, kenapa ya? #kpk #kartuprakerja #prakerja #menkoperekonomian #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 23, 2020 at 7:05pm PDT

Bila diamati kembali, sosok politisi yang menjadi sorotan kini adalah Airlangga yang sekaligus menjabat sebagai Ketum Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini juga merupakan salah satu partai dengan suara terbanyak pada Pemilu 2019 lalu.

Bukan tidak mungkin, kekuatan Golkar yang besar kini dapat menjadi keuntungan maupun kerugian bagi kekuatan lain. Pasalnya, Golkar ini digadang-gadang oleh banyak pengamat politik untuk menjadi poros ketiga dalam Pemilu 2024 – menyaingi dua poros utama lainnya, yakni poros PDIP dan poros PKS.

Terdapat juga anggapan bahwa Golkar merupakan salah satu partai yang menjadi kekuatan poros ketiga yang ingin dibangun oleh Jokowi. Pasalnya, Jokowi sendiri disebut-sebut ingin melepaskan diri dari pengaruh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Boleh jadi, dinamika inilah yang mendasari sorotan KPK pada Airlangga terkait program Kartu Prakerja. Asumsi ini juga didukung dengan dugaan di masyarakat yang mengatakan bahwa KPK kini turut dipengaruhi oleh PDIP dengan Firli Bahuri sebagai pimpinannya.

Mungkin, KPK di bawah kepemimpinan Firli inilah yang menjadi instrumen strategi jerat-rangkul baru ala PDIP. Lagi pula, PDIP sendiri semakin ke sini semakin terlihat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi di tengah pandemi Covid-19.

Kemungkinan penggunaan strategi ini tentu juga sejalan dengan game theory (teori permainan) – di mana berjalan sebuah permainan di antara aktor-aktor yang berlawanan. Biasanya, dalam prinsip zero-sum game, kerugian yang dialami pihak lawan dapat menjadi keuntungan bagi pihak tertentu.

Kerugian politis semacam ini bisa saja dialami Airlangga dan Jokowi dengan sorotan KPK terhadap kebijakan Kartu Prakerja. Dengan adanya bias negatif, bukan tidak mungkin kekuatan Golkar dan Jokowi untuk tahun 2024 mendatang secara perlahan digembosi.

Meski begitu, gambaran kemungkinan manuver politis seperti ini belum pasti benar adanya. Yang jelas, bagaimana pun, sorotan KPK terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi ini bisa saja berdampak secara politis ke depannya. Menarik untuk dinanti kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

KPK dikabarkan minta program Kartu Prakerja dihentikan. Kirim surat ke Menko Perekenomian Airlangga dan sebut temukan sejumlah masalah, kemudian Airlangga dengan revisi regulasi