PinterPolitik.com

“Justice will prevail, you say? But of course it will. Whoever wins this war becomes justice.” – Donquixote Doflamingo, One Piece

Tidak sedikit orang kerap menganggap bahwa kekuasaan rentan menjadi lahan korupsi. Bahkan, tanpa disadari isu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semacam ini turut tertanam dalam berbagai produk budaya di banyak negara.

Seri anime yang berjudul One Piece misalnya menjadi salah satu produk budaya yang juga menyebutkan pesan politis semacam ini dalam alur ceritanya. Para penggemarnya mungkin bisa menemukan perilaku koruptif seperti ini pada World Government dan Marine.

Boleh jadi, World Government dan Marine menjadi musuh para bajak laut One Piece karena perilaku koruptif tersebut. Alhasil, bajak laut mana saja pasti selalu curiga dengan gerak-gerik mereka.

Mungkin, sikap curiga inilah yang perlu setiap saat dimiliki oleh lembaga antirasuah di negara manapun. Hal ini tentu juga berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Dalam kebijakan program Kartu Prakerja yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kala pandemi virus Corona (Covid-19) misalnya, dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan justru mencuat di masyarakat. Sorotan publik pun sempat ramai setelah beberapa perusahaan start-up yang dimiliki Adamas Belva Syah Devara – kala itu menjabat sebagai Staf Khusus Presiden – terlibat dalam kerja sama di program itu.

Kegeraman ProDEM pada UU No.2/2020 bertambah karena ada temuan masalah @KPK_RI atas proyek pelatihan Kartu Pra Kerja. Tapi temuan @KPK_RI itu hanya dianggap sebagai kajian.

Bangkrut dan ancur, kalau Rezim Sontoloyo ini tak segra disudahi.

Iya gak sih? https://t.co/cvm86LBF1k

— RealKetuaProDEM (@KetumProDEM) June 24, 2020

Terkait dugaan itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengirimkan sebuah surat kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pasalnya, program Kartu Prakerja berada di bawah urusan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Dalam surat yang dikirim Firli, terdapat juga beberapa poin lain yang menjadi perhatian, seperti jumlah peserta dengan data pekerja terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) yang tidak sebanding, kurasi materi yang kurang kompeten, dan fitur pengenal wajah yang dianggap tidak efisien.

Airlangga pun langsung merespons dengan revisi regulasi terkait program tersebut. Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) tersebut bahkan menyebutkan bahwa kementeriannya lah yang mengajukan diri untuk diawasi.

Terlepas dari drama lempar narasi terkait polemik program Kartu Prakerja ini, bukan tidak mungkin dinamika politik turut menyertai. Kira-kira, dinamika seperti apakah yang melandasi? Lalu, bagaimana efek dan dampak dari sorotan KPK ini ke depannya?

Efek KPK

Sorotan KPK terhadap pejabat dan politisi tentu dapat selalu membawa efek politis. Bukan tidak mungkin, sorotan lembaga antirasuah ini dapat berdampak pada hasil politik lainnya di masa mendatang.

Dampak seperti ini tercerminkan dalam beberapa kasus korupsi yang menjerat figur politisi penting. Pada tahun 2019 misalnya, mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy) terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK soal kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Tentu, begitu nama tersebut disebut oleh KPK, publik pun tidak hanya tinggal diam. Masyarakat akan memberikan penilaian melalui pemilihan umum (Pemilu).

Kala itu, koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin juga dibuat khawatir terkait dampaknya terhadap perolehan suara Piplres 2019. Pasalnya, Rommy sendiri dikenal memiliki kedekatan politik dengan sang presiden.

Banyak media dan pengamat politik menyebut fenomena tersebut sebagai Rommy Effect. Efek itu ditakutkan dapat membawa para pemilih menyeberang ke kubu lawan, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasalnya, PPP kala itu juga telah terpecah.

Sorotan lembaga antirasuah KPK ini bisa saja dapat berdampak pada hasil politik di masa mendatang.
Share on X

Rommy Effect seperti ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kecenderungan masyarakat secara psikologis dapat memengaruhi Pemilu. Tendensi kognitif seperti ini biasa disebut sebagai negativity bias.

Bias inilah yang dijabarkan oleh Amrisha Vaish dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology dalam tulisannya bersama rekan-rekannya yang berjudul Not All Emotions Are Created Equal. Mereka menyebutkan bahwa terdapat kecenderungan pada orang dewasa untuk lebih menggunakan informasi-informasi negatif dalam mengambil keputusan.

Itulah mengapa Rommy Effect ini bisa saja berdampak pada hasil Pemilu. PPP sendiri misalnya, disebut-sebut berada dalam ambang “kehancuran” karena kasus tersebut. Partai itu juga mengalami penurunan perolehan suara dari 6,53 persen pada tahun 2014 menjadi hanya 4,52 persen pada tahun 2019.

Bukan tidak mungkin, hal yang serupa dapat terjadi pada Airlangga selaku Ketum Partai Golkar. Bagaimana pun juga, Airlangga perlu menggunakan taktik tertentu agar sorotan KPK ini tak dapat berujung pada efek yang sama dengan Rommy Effect.

Meski Airlangga telah menangkis sorotan ini dengan memberikan janji revisi regulasi, bukan tidak mungkin dinamika politik lainnya tetap berlanjut. Kira-kira, dinamika apa yang melandasi sorotan KPK pada program Kartu Prakerja yang ditangani oleh Airlangga ini?

Strategi PDIP?

Bagaimana pun juga, sikap politis KPK bukan hanya sekali ini dicurigai ada. Dalam beberapa kasus, KPK juga dianggap menjadi instrumen politik dengan jeratan kasus korupsinya.

Manuver politik melalui KPK ini pernah disebut-sebut digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menjerat dan merangkul lawan-lawan politiknya. Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo misalnya disebut-sebut pernah terkena strategi jerat-rangkul melalui kasus hukum tertentu.

Bukan tidak mungkin, strategi serupa kini dilakukan kembali oleh aktor politik yang berbeda. Apalagi, situasi politik pada tahun 2024 bisa saja menjadi semakin sulit dikontrol.

View this post on Instagram

KPK minta program Prakerja dihentikan, kenapa ya? #kpk #kartuprakerja #prakerja #menkoperekonomian #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 23, 2020 at 7:05pm PDT

Bila diamati kembali, sosok politisi yang menjadi sorotan kini adalah Airlangga yang sekaligus menjabat sebagai Ketum Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini juga merupakan salah satu partai dengan suara terbanyak pada Pemilu 2019 lalu.

Bukan tidak mungkin, kekuatan Golkar yang besar kini dapat menjadi keuntungan maupun kerugian bagi kekuatan lain. Pasalnya, Golkar ini digadang-gadang oleh banyak pengamat politik untuk menjadi poros ketiga dalam Pemilu 2024 – menyaingi dua poros utama lainnya, yakni poros PDIP dan poros PKS.

Terdapat juga anggapan bahwa Golkar merupakan salah satu partai yang menjadi kekuatan poros ketiga yang ingin dibangun oleh Jokowi. Pasalnya, Jokowi sendiri disebut-sebut ingin melepaskan diri dari pengaruh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Boleh jadi, dinamika inilah yang mendasari sorotan KPK pada Airlangga terkait program Kartu Prakerja. Asumsi ini juga didukung dengan dugaan di masyarakat yang mengatakan bahwa KPK kini turut dipengaruhi oleh PDIP dengan Firli Bahuri sebagai pimpinannya.

Mungkin, KPK di bawah kepemimpinan Firli inilah yang menjadi instrumen strategi jerat-rangkul baru ala PDIP. Lagi pula, PDIP sendiri semakin ke sini semakin terlihat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi di tengah pandemi Covid-19.

Kemungkinan penggunaan strategi ini tentu juga sejalan dengan game theory (teori permainan) – di mana berjalan sebuah permainan di antara aktor-aktor yang berlawanan. Biasanya, dalam prinsip zero-sum game, kerugian yang dialami pihak lawan dapat menjadi keuntungan bagi pihak tertentu.

Kerugian politis semacam ini bisa saja dialami Airlangga dan Jokowi dengan sorotan KPK terhadap kebijakan Kartu Prakerja. Dengan adanya bias negatif, bukan tidak mungkin kekuatan Golkar dan Jokowi untuk tahun 2024 mendatang secara perlahan digembosi.

Meski begitu, gambaran kemungkinan manuver politis seperti ini belum pasti benar adanya. Yang jelas, bagaimana pun, sorotan KPK terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi ini bisa saja berdampak secara politis ke depannya. Menarik untuk dinanti kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, kalian tahu gak sih film The Pursuit of Happyness (2006)? Film itu diambil dari kisah nyata loh – bercerita tentang pria yang bernama Chris Gardener yang berharap menjadi cepat kaya dan bergabung dalam bisnis MLM alat dokter hingga menghabiskan semua tabungan yang dimilikinya dan istri. Namun, karena barang tersebut ternyata sulit dijual, akhirnya perekonomian keluarganya mengalami kehancuran dan ditinggalkan oleh sang istri.

Singkat cerita, dia mengajukan diri magang di sebuah perusahaan tanpa dibayar. Berkat semangat dan kerja kerasnya, akhirnya dia diterima sebagai karyawan tetap dan diberikan gaji fantastis. Kalau penasaran coba tonton sendiri aja ya. Hehehe.

Nah, mengingat film tersebut yang menunjukkan semangat kerja keras dan banting tulang Chris Gardener, mimin jadi teringat sesuatu nih, cuy, sebenarnya. Kayak ada mirip-miripnya gitu dengan jargon seseorang. Kalian pasti sudah mengetahui lah ya tanpa mimin jelasin secara panjang lebar.

Selain teringat sosok yang mempopulerkan jargon itu, mimin juga teringat tentang program Kartu Prakerja yang mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak itu, cuy. Kalau polemik kemarin, itu kan banyak orang menilai bahwa masalahnya itu terkait ketidakjelasan konten yang diberikan oleh layanan kartu tersebut.

Kali ini ada permasalahan lagi, cuy, tapi berbeda masalahnya dari yang sebelumnya. Jika kemarin banyak pihak yang mengatakan bahwa program ini rawan diselewengkan (dikorupsi), ternyata kali ini kelihatannya omongan itu menjadi perhatian salah satu lembaga penegak hukum.

Soalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kejanggalan terkait sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja. Sebenarnya, ada beberapa masalah, tapi kalau mimin sebutin semuanya kan kurang menarik, jadi kita ambil masalah yang krusial saja ya.

View this post on Instagram

Happy Late Birthday Pak @jokowi semoga makin sabar dan kuat menghadapi tantangan di periode kedua kekuasaan #presidenjokowi #jokowi #ulangtahunjokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 22, 2020 at 9:23pm PDT

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa sebenarnya ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist). Namun, faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang.

Sementara, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini. Wadadaww, yang tidak sesuai dengan sasaran program ternyata banyak banget ya, cuy.

Melihat kondisi ini, mimin pengen ngajak kalian sedikit flashback nih. Mimin yakin kalian masih ingat semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya pemberantasan korupsi di tengah pandemi. Bahkan nih, Presiden Jokowi pada saat membicarakan anggaran percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional meminta agar langsung digigit jika ada oknum yang mencoba main-main. Behh, garang banget deh pokoknya.

Pada saat itu, mimin langsung standing applause sambil geleng-geleng kepala, cuy. Gokil keren banget nih Bapak Presiden. Namun, ternyata, ketika ada dugaan kasus korupsi terkait program Kartu Prakerja, pihak istana malah seakan terkesan saling lempar bola gitu ketika dimintai keterangan.

Bahkan, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono dan Juru Bicara Presiden Fajroel Rachman memberikan jawaban yang sama, yaitu meminta agar langsung menanyakan saja kepada pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hadeuhh, kok jadi begini ya, cuy. Padahal, anggaran dalam program ini kan besar banget. Terlebih, indikasi konflik kepentingan ini terjadi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang. Harusnya kan pihak istana juga responsif menyangkut hal ini.

Mendengar hal ini, semangat mimin jadi langsung melempem sambil ngelus dada nih. Kalau dipikir secara mendalam, kok begini banget ya hidup di Indonesia. Kok seperti ada benarnya juga ya judul film Watchdoc Documentary. Darikerja, prakerja, eh, akhirnya kita malah dikerjai. Hadeeh. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pandemi telah mengubah segala hal dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, sosial, hingga ekonomi. Kita sendiri bisa melihat bahwa kapitalisme sedang sekarat. Banyak pabrik terpaksa tutup, kegiatan ekonomi mandek.

Martin Suryajaya (2020) dalam tulisannya berjudul Membayangkan Ekonomi Dunia Setelah Korona menyebutkan bahwa mandeknya kapitalisme terjadi karena beberapa hal. Pertama, de-industrialisasi, yaitu mulai berkurangnya intensitas produksi secara fisik. Hampir setiap industri padat karya mengurangi aktivitas normal mereka dalam memproduksi barang.

Hal tersebut tentu saja membuat pekerja terkena getahnya. Mereka harus mengalami pengurangan jam kerja yang berdampak pada pengurangan gaji, diberhentikan sementara, hingga yang paling buruk mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kedua, de-finansialisasi, yaitu kegiatan finansial yang normal terjadi di bursa keuangan menjadi menyusut. Banyak orang menarik investasinya karena spekulasi. Banyak dana masyarakat di lembaga keuangan yang diuangkan untuk berjaga-jaga. Hal tersebut tentu membuat kapitalisme finansial juga terhambat.

Ketiga, diskoneksi fisik yang membuat industri jasa tutup. Kita bisa melihat hampir jasa-jasa seperti perhotelan, pariwisata, bioskop, kafe, dan sebagainya harus mati karena pandemi ini. Dampaknya juga dirasakan oleh pemilik modal hingga para pekerja yang terpaksa di-PHK.

Di tengah krisis tersebut, pemerintah Indonesia justru mulai menjalankan kebijakan Kartu Pra-kerja. Masyarakat langsung menyerbunya untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan yang sementara ini dialihkan menjadi pelatihan daring.

Kartu Pra-kerja akan memberi penggunanya akses terhadap dana khusus untuk pelatihan yang mereka inginkan di suatu perusahaan jasa yang memiliki core business di bidang training and development. Kartu Pra-kerja yang telah terverifikasi berisi saldo hingga Rp 1 juta yang dapat digunakan untuk membiayai training and development bagi masyarakat yang memang masih belum mendapatkan pekerjaan hingga yang menjadi korban PHK imbas dari pandemi Covid-19.

Sebagian pihak menyebutkan bahwa penerapan kebijakan Kartu Pra-kerja ini bertujuan bagus karena merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas diri setiap manusia. Skenario ini sejak awal digagas oleh Jokowi bahwa penerapan pelatihan seharusnya memang secara tatap muka (fisik) sehingga masyarakat bisa melihat dan belajar secara langsung.

Namun, karena pandemi, maka sementara dialihkan secara daring. Untuk argumen Presiden Jokowi tersebut saya relatif setuju, mengingat bahwa keterampilan kerja bagi masyarakat memang sangat diperlukan, terutama pelatihan untuk keterampilan jenis baru dalam era industri 4.0 seperti coding, data analyst, hingga keterampilan-keterampilan penunjang bisnis ekonomi kreatif.

Tetapi, di lain sisi, kita sepakat bahwa kebijakan ini, terlepas dari pemenuhan janji kampanye Jokowi maupun untuk investasi kualitas manusia ke depan, tidaklah tepat bila harus dipaksakan untuk diterapkan dalam kondisi krisis seperti ini. Kita sedang menghadapi kondisi kahar di mana segala aktivitas normal, baik dalam bidang pendidikan, sosial, hingga ekonomi harus terhenti.

Kondisi force majeure ini seharusnya dapat ditangani dengan kebijakan-kebijakan manajemen krisis yang lebih relevan dan logis. Bayangkan, kapitalisme yang harus kita akui menjadi tulang punggung perekonomian negara, dan sebagai tempat mencari sesuap nasi bagi pekerja, harus terhenti. Otomatis, secara hitung-hitungan ekonomi, hal ini pasti akan menimbulkan resesi.

Pendapatan masyarakat menurun, bahkan yang paling buruk tidak memperoleh pemasukan secara langsung pasti akan mempengaruhi daya beli. Konsumsi masyarakat pasti menurun drastis karena pandemi ini.

Di saat-saat seperti ini, skenario terburuk bisa saja terjadi. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kebutuhan yang tak terpenuhi bisa menyebabkan seseorang terpaksa melakukan tindakan kriminalitas. Kejahatan di tengah pandemi tidak dapat dihindarkan karena dampak derivatif Covid-19 terhadap ekonomi juga sangat signifikan.

Perampokan, pencurian, bahkan pembunuhan bisa terjadi dan tak terhindarkan. Bahkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat angka kriminalitas dalam dua minggu ini meningkat. Kenyataan memprihatinkan lainnya yaitu pasca penerapan kebijakan kontroversial pelepasan narapidana asimilasi, tindakan kriminalitas juga kerap kali dilakukan lagi oleh para narapidana tersebut dalam kondisi kahar ini. Tentu, hal ini menimbulkan kekhawatiran lain bagi masyarakat selain khawatir akan kondisi kesehatan dan perekonomian rumah tangga mereka.

Krisis ekonomi karena pandemi ini seharusnya disikapi secara matang-matang oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu mendesak seharusnya bisa ditunda dulu.

Selain kritik terhadap pembebasan para napi secara asimilasi, kritik terhadap kebijakan Kartu Pra-kerja ini tidak datang dari tokoh politik saja, tetapi juga dari kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat lebih menyarankan agar pemerintah seharusnya lebih fokus memenuhi kebutuhan pokok melalui Bantuan Langsung Tunai.

Meskipun pemerintah juga telah menerapkan kebijakan bantuan sosial lewat Kartu Sembako, serta merelokasi anggaran beberapa kementerian untuk ditujukan kepada masyarakat, ada baiknya kebijakan Kartu Pra-kerja ditunda lebih dulu hingga keadaan kembali membaik.

Jaminan ekonomi terhadap akses layanan kesehatan dan kebutuhan pangan pokok lebih mendesak. Fokus pemerintah memang seharusnya diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar konsumsi tetap stabil.

Kita juga tahu bahwa menjaga daya beli merupakan keniscayaan karena hampir 2,5% lebih pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka lima koma sekian persen disumbang dari sektor konsumsi rumah tangga. Artinya, menjaga perekonomian agar resesi tidak terlalu tajam harus dilakukan dengan memaksimalkan bantuan sosial ekonomi guna mendorong konsumsi.

Jika pemerintah mengajak masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk bekerja sama, masyarakat sudah melakukannya. Hampir setiap tokoh publik mengajak masyarakat memberi bantuan sosial yang ditujukan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) hingga bantuan sembako melalui platform seperti Kitabisa, target miliaran rupiah untuk itu semua mayoritas tercapai. Ini menandakan bahwa masyarakat ingin pemerintah juga fokus dulu untuk menjamin aspek kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat.

Argumen lain yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah mengapa Kartu Pra-kerja ditunda lebih dulu adalah karena sistem pelatihan daring ini tidak jelas ukuran efektivitasnya. Ditakutkan, dana triliunan rupiah ini hanya akan terbuang secara tidak efektif.

Begini, bayangkan ketika pelatihan secara daring melalui jasa penyedia layanan training and development ini hanya dilakukan sekali. Artinya, pengguna Kartu Pra-kerja mendapat akses terhadap pelatihan yang berbiaya ratusan ribu, hingga jutaan, melalui sistem pendanaan di kartu tersebut.

Jika kita mengatakan ini bagus, ya memang bagus untuk menambah wawasan dan keterampilan baru. Namun, biaya mahal dan sustainability dari program pelatihan itu justru yang menjadi pertanyaan.

Kita tahu bahwa ternyata banyak materi-materi pelatihan itu bisa dipelajari secara gratis di Google dan Youtube. Hal lainnya yaitu perihal sustainability dari program pelatihan.

Sebagai masyarakat yang pernah magang di salah satu organisasi non profit level internasional yang bergerak dalam bidang pendidikan, saya mempertanyakan bagaimana sistem evaluasi perkembangan pengguna Kartu Pra-kerja dapat dimonitor, hingga bagaimana jaminan pada akses terhadap lowongan pekerjaan benar-benar ada.

Saya ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana organisasi yang dulu menjadi tempat saya magang mempunyai tiga sistem bagus yang terintegrasi untuk benar-benar melaksanakan pemerataan kualitas literasi dan kualitas hidup masyarakat yang menggunakan program tersebut.

Jadi, institusi ini memiliki tiga kunci utama dalam pengembangan kualitas manusia, yaitu Educate, Evaluate, dan Employ. Pendekatan Educate yaitu mereka menggunakan aplikasi berbasis Android yang di dalamnya berisi materi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris meliputi speaking, listening, writing, reading, grammar bagi anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan, aplikasi ini dapat diunduh secara gratis di Google PlayStore.

Pendekatan Evaluate yaitu mereka menggunakan platform Learnalytics. Platform tersebut didesain agar pengguna dapat mengamati sejauh mana perkembangan level kemampuan bahasa Inggrisnya. Pengguna juga akan diberi materi tambahan untuk semakin meningkatkan kemampuannya.

Kemudian, pendekatan employ, yaitu mereka menggunakan platform Solve Employment. Pengguna yang telah mencapai level kemampuan tertentu akan mendapat undangan untuk memperoleh kesempatan magang hingga lowongan pekerjaan dengan perusahaan partner.

Berdasarkan tiga sistem yang terintegrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa program peningkatan keterampilan pengguna bisa berjalan efektif. Mereka bisa menikmati materi secara gratis, bisa mengamati perkembangan kemampuan mereka, hingga dalam skenario yang paling bagus adalah mendapat akses terhadap pekerjaan jika mereka telah benar-benar mencapai level requirements yang dibutuhkan.

Kita berharap pemerintah bisa mengevaluasi kembali kebijakan yang telah diterapkan. Kita semua juga berharap bahwa pandemi ini segera berakhir sehingga aktivitas normal bisa kembali berjalan. Doa yang terbaik untuk Indonesia.

Tulisan milik Yukaristia, Sarjana Pendidikan Akuntasi dari Universitas Negeri Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Program kartu prakerja ditargetkan untuk pekerja, pencari kerja pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak oleh pandemi Corona.

Pemerintah luncurkan uji coba Kartu Pra-Kerja, yang semula di bulan April dipercepat akhir Maret, membutuhkan Rp 10 Triliun anggaran, digunakan untuk hadapi PHK karena wabah Covid-19

PinterPolitik.com

Bukan Jokowi, kalau bukan karena janji-janjinya yang membius jutaan rakyat Indonesia. Sosoknya disebut sederhana dan cukup sering memberikan kejutan. Salah satu di antara kejutan itu yakni membuktikan komitmennya merealisasikan program Kartu Prakerja yang menjadi janji politiknya di saat kampanye Pilpres 2019 lalu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Airlangga menyebut saat ini sedang disiapkan pilot project pembagian Kartu Prakerja yang akan dilakukan di dua wilayah, yakni di Jakarta dan Bandung.

Selain itu, eks Menteri Perindustrian itu juga mengatakan, pihaknya kini sedang mempersiapkan format manajer pelaksana proyek (Project Manager Officer) yang memerlukan waktu di awal 2020 guna mendukung realisasi program tersebut.

Disebutkannya, uji coba pelaksanaan Kartu Prakerja ini baru dapat diimplementasikan pada April 2020 mendatang, menimbang rancangan peraturan presiden (RPP) yang kemungkinan baru dirampungkan pada Desember 2019. Sementara, untuk perluasan implementasi akan dijalankan pada rentang April-Agustus 2020.

Diperkirakan, jumlah anggaran yang dibutuhkan pemerintah mencapai Rp 10 triliun untuk program ini. Anggaran itu rencananya akan digunakan, salah satunya, untuk memberikan insentif kepada penerima Kartu Prakerja dengan jumlah berbeda-beda, mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 7 juta per orang. Besar kecilnya penerimaan insentif tersebut tergantung pada jenis pelatihan yang diikuti.

Lebih terangnya, menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, total insentif itu nantinya akan digunakan untuk beberapa keperluan di antaranya meliputi biaya pelatihan, sertifikasi dan paska pelatihan.

Di luar konteks penjabaran mengenai persiapan teknis untuk menggulirkan salah satu agenda penting Jokowi tersebut, satu hal penting yang ingin dikuliti ialah soal Jokowi yang tengah menunjukkan keseriusannya mengeksekusi janji politiknya satu per satu.

Jokowi tampaknya ingin membuktikan ke pihak-pihak yang selama ini menganggap apa yang  ia janjikan di masa kampanye sebagai lip service (omong kosong) sebetulnya tidak demikian. Bahwa apa yang menurut beberapa pihak mustahil untuk direalisasikan nyatanya hal itu mudah diwujudkan.

Jika di-flashback beberapa bulan lalu, sejak wacana Kartu Prakerja ini kali pertama digulirkan, memang terjadi pro-kontra. Ada yang mendukung, juga tak sedikit yang menyangsikannya, bahkan menolak mentah-mentah.

Politisi Gerindra, Fadli Zon, ketika itu bahkan menyebut program Kartu Prakerja Jokowi ini sebagai sesuatu yang politis. Ia juga menilai program ini termasuk yang tidak canggih, terkesan norak dan lebih-lebih sekadar sebuah impian kosong.

Kritik senada juga datang dari mantan politisi PKS, Fahri Hamzah, yang menyebutkan bahwa program Kartu Prakerja ini sesuatu yang di luar nalar alias tak masuk akal.

Meskipun kritik yang dilayangkan sejumlah pihak – yang tidak setuju dengan salah satu janji kampanyenya itu – mengalir cukup keras, Jokowi sama sekali tak peduli. Kini ia mampu membuktikan kalau agenda politiknya yang sempat diragukan itu sama sekali bukan sesuatu yang mustahil.

Meski begitu, beberapa pihak juga mempertanyakan sumber pendanaan program ini. Lalu, seberapa matang sebenarnya program Kartu Prakerja ini dikonsepkan?

View this post on Instagram

Jokowi desak Kartu Prakerja direalisasikan pada 2020.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 11, 2019 at 3:30am PST

Menakar Kartu Prakerja Jokowi

Jika ditelaah, sebetulnya program andalan Jokowi yang sempat mengundang polemik ini bukanlah hal baru. Ada beberapa konsep atau program serupa sebelumnya yang kini sedang dipraktikkan di sejumlah negara, katakanlah Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Korea Selatan, negara-negara Skandinavia, bahkan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

Adapun nama program yang diterapkan di berbagai negara itu berbeda-beda. Misalnya, social insurance, unemployment benefits, juga unemployment Insurance.

Meski begitu, secara prinsip dan semangat hampir tidak ada yang berbeda dari masing-masing model program tersebut. Ini dikarenakan, akar semangatnya diadopsi langsung dari konsep social security atau social insurance yang sudah hampir dipastikan nafasnya bersumber dari kebijakan sosial (social policy) yang ada pada negara-negara yang menganut konsep welfare state alias negara kesejahteraan.

Menurut Joseph Stiglitz, seorang ekonom terkemuka asal AS dalam The Welfare State in the Twenty-First Century, kebijakan yang diterapkan di negara-negara welfare state hanya dapat dipahami jika dikontraskan langsung dengan konsep neoliberal atau negara pasar bebas.

Di negara yang menganut ideologi pasar bebas atau neoliberalisme, kata Stiglitz, kegiatan ekonomi atau tepatnya pasar, sebisa mungkin dilepaskan atau dijauhkan dari intervensi pemerintah. Hal ini justru berkontradiksi dengan apa yang dianut di negara-negara welfare state.

Para penganut pasar bebas meyakini pasar (bebas) secara inheren memiliki hukum tersendiri (self-regulated) yang mampu mengoreksi dirinya, jika sewaktu-waktu terjadi goncangan atau gangguan.

Intervensi negara atau pemerintah, dengan demikian, dianggap dapat merusak mekanisme pasar itu sendiri. Pasar dalam dirinya – menurut para penganutnya – bergerak di bawah satu panduan oleh apa yang disebut ekonom Adam Smith sebagai kekuatan alamiah yang tak terlihat oleh mata (invisible hand).

Tapi, faktanya kini hampir tidak ada perbedaan tegas dalam hal kebijakan intervensi pasar ini. Sebagai contoh, di AS sendiri yang selama ini dijadikan rujukan sebagai negara paling liberal-kapitalis, ternyata diam-diam mengadopsi prinsip kebijakan sosial yang justru semangatnya ada pada negara-negara welfare state. Terbukti, negara Paman Sam itu kini menerapkan kebijakan Unemployment Insurance di negaranya.

Untuk kasus di Indonesia, hubungan antara pasar dan negara memang tidak memiliki batasan yang tegas. Dalam artian, negara masih memiliki kewenangan dalam mengintervensi kebijakan pasar. Ini bisa dengan mudah disaksikan melalui penetapan tarif BBM ataupun yang lainnya.

Bagi penganut welfare state, intervensi pemerintah terhadap pasar tetap dan akan selalu diperlukan. Mereka menolak anggapan tentang pasar mampu mengoreksi dirinya sendiri. Karena itu, peran aktif pemerintah terhadap dinamika pasar tetap punya arti penting.

Lebih tepatnya, semangat negara kesejahteraan ini menghasilkan produk kebijakan sosial (social policy) yang bertumpu pada prinsip-prinsi keadilan sosial (social justice) – sebuah prinsip yang sangat ditentang oleh kelompok penganut liberalisme maupun neoliberalisme.

Seperti diungkap Esra Dundar Aravacik dalam Social Policy and the Welfare State, bahwa kebijakan sosial yang disemangati oleh ideologi welfare state ini menekankan pada tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan keadilan sosial.

Lalu bagaimana dengan konsep Kartu Prakerja Jokowi? Secara prinsip, apa yang terkandung dalam kebijakan Kartu Prakerja ini mempunyai kesamaan dengan model kebijakan sosial yang dianut negara-negara welfare state.

Kata kuncinya ada pada tanggung jawab negara atau pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial, dengan memegang teguh prinsip-prinsip keadilan sosial (social justice). Jabaran dari prinsip itu dapat dirumuskan dalam bentuk Kartu Prakerja ini.

Namun, tantangan besar dalam menerapkan konsep tanggung jawab sosial pemerintah dalam wujud Kartu Prakerja ini tidaklah mudah. Beberapa peneliti menyebutkan, kendala terbesar terletak pada masalah pendanaan.

View this post on Instagram

Apakah kartu pra kerja Jokowi bisa menjadi solusi? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com juga di Instagram Story kita #kartuprakerja #kartujokowi #jokowi #kartuprakerjajokowi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 4, 2019 at 3:12am PST

Proyek Ambisius?

Di awal telah disinggung bahwa kebijakan Kartu Prakerja ini menuai banyak masalah. Salah satunya terkait sumber pembiayaan.

Daniel N. Price dalam Unemployment Insurance, Then and Now, 1935-85, bahkan secara tegas mengatakan program ini tak serta merta dapat diterapkan dengan mudah. Alasannya tidak lain karena sulitnya menemukan formulasi pembiayaan yang tepat.

Hal senada juga diungkapkan Stanley King dalam American Labor Legislation Review, bahwa masalah paling mendasar dari penerapan Unemployment Insurance ini terletak pada fakta bahwa pemerintah di saat yang sama harus bertanggungjawab atas kelaparan yang terus meluas, sementara pada sisi lain dituntut menyediakan dana untuk program serupa.

Singkatnya, kata Stanley, pemerintah harus berjuang keras hanya demi mengumpulkan dana di waktu yang tepat dan menghamburkannya di waktu yang buruk. Pernyataan satire Stanley ini sebetulnya ingin mengejek model kebijakan tersebut dengan anggapan sangat memberatkan pemerintah pada segi penyediaan anggaran.

Jika dicermati, apa yang dikemukakan para ahli tersebut relevan dengan konteks penerapan kebijakan Kartu Prakerja Jokowi, yang mana hingga saat ini sang presiden sendiri bahkan belum memberikan penjelasan terkait dari mana sumber pembiayaan program ambisius ini.

Dugaan saat ini, Jokowi akan membiayai program mercusuar ini melalui suntikan dana APBN. Sebab, kalau bukan dari sana, dari mana lagi?

Sementara, kalau melihat kondisi keuangan negara saat ini tampaknya akan ada masalah serius di dalamnya. Ini disebabkan target pendapatan negara yang meleset jauh dari harapan, APBN yang terus mengalami defisit dari tahun ke tahun ditambah utang negara yang terus membengkak.

Sepanjang 5 tahun terakhir, defisit APBN sedang mengalami tren yang buruk. Terakhir di tahun 2019 misalnya, APBN mencatatkan defisit mencapai Rp 289,1 triliun atau setara dengan 1,80 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini merupakan yang terburuk jika dibandingkan pada periode 2018 yang hanya defisit Rp 229,7 triliun atau setara 1,56 persen terhadap PDB.

Kondisi serupa juga terjadi pada sektor perpajakan, di mana target penerimaan pajak di tahun 2019 hingga Oktober 2019 lalu hanya mampu mencapai Rp 920,2 triliun atau hanya 51,5 persen dari yang ditargetkan.

Hal itu berdampak pada target penerimaan negara yang ikut meleset jauh dari asumsi sebelumnya. Sampai di bulan Agustus 2019, penerimaan negara hanya mampu mencapai angka Rp 1.189,3 triliun atau 54,9 persen dari target APBN 2019 selama.

Kondisi keuangan negara yang memburuk ini diperparah dengan beban hutang yang pada Oktober2019  lalu sudah menembus angka Rp4.756,3 triliun atau 29,87 persen terhadap PDB. 

Meskipun banyak pakar ekonomi menilai rasio utang pemerintah terhadap PBD masih dalam kondisi aman, karena masih di bawah 60 persen terhadap PDB, bukan berarti jumlah utang tersebut harus diremehkan.

Lalu, apa yang membuat Jokowi optimis, sehingga terkesan ngebut ingin mengimplementasikan programnya itu di tengah ketidakpastian pendanaan?

Boleh jadi motif politik di belakangnya. Yang jelas, jangan sampai motif pelaksanaan kebijakan Kartu Prakerja ini semata ingin memenuhi janji kampanye semata dan bukan karena sebuah pertimbangan yang matang. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]epertinya, tak ada orang tua yang suka melihat anaknya hanya sekadar ongkang-ongkang kaki di rumah sambil merokok dan tak pergi bekerja. Status menganggur jelas bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh para orang tua tersebut dan mungkin juga para pemuda yang terpaksa menyandang status itu.

Memang, perkara pengangguran belakangan tak hanya menjadi masalah antara anak dan orang tua saja, tetapi negara secara keseluruhan juga merasa bertanggung jawab di dalamnya.

Masalah ini sepertinya mampir juga ke meja kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kandidat presiden petahana itu pun kemudian hadir dengan ide tak biasa untuk mengatasi problema pekerjaan di Tanah Air. Kartu pra kerja, jadi kartu andalan Jokowi untuk menghadapi hal tersebut.

Jika didengar sekilas, kartu ini mungkin akan dianggap seperti kartu-kartu lain yang diedarkan pemerintah untuk menghadapi masalah kesejahteraan sosial Indonesia. Akan tetapi, ada sebuah gagasan tak umum dari rencana penerbitan kartu tersebut, yakni bahwa masyarakat yang belum bekerja akan digaji hanya bermodal kartu.

Sepintas, kartu ini bisa menjadi solusi bagi pemuda-pemuda yang terancam dibenci orang tua karena tak kunjung dapat pekerjaan. Akan tetapi, seperti apakah pelaksanaan kartu ini nantinya? Apakah kartu ini benar-benar dapat menjadi solusi masalah pengangguran di Indonesia?

Menjual Kartu Baru

Kartu tampak menjadi senjata yang dianggap ampuh oleh Jokowi selaku kandidat petahana dalam Pilpres 2019. Dalam pidatonya di Konvensi Rakyat beberapa waktu lalu, mantan Wali Kota Solo tersebut mengumumkan bahwa pihaknya mempersiapkan tiga kartu baru, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja.

Secara khusus, Kartu Pra Kerja tampaknya akan menjadi jualan utama Jokowi untuk menghadapi masalah ketenagakerjaan di negeri ini. Dalam kampanyenya, ia mulai menjajakan Kartu Pra Kerja itu kepada kelompok masyarakat yang ia temui.

View this post on Instagram

Apakah kartu pra kerja Jokowi bisa menjadi solusi? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com juga di Instagram Story kita #kartuprakerja #kartujokowi #jokowi #kartuprakerjajokowi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 4, 2019 at 3:12am PST

Berdasarkan pernyataan sang presiden, kartu ini ditujukan untuk masyarakat Indonesia yang baru lulus dari SMA/SMK dan perguruan tinggi/politeknik, yang belum mendapatkan pekerjaan. Penerbitan kartu tersebut dimaksudkan agar para pemuda lebih siap untuk diserap oleh industri.

Agar bisa diserap oleh industri, para pemuda tersebut akan mendapatkan pelatihan, sehingga kemampuannya dapat meningkat. Disebutkan bahwa instruktur yang memberi pelatihan adalah instruktur-instruktur terbaik, sehingga para pemegang kartu lebih mudah diterima oleh pemberi kerja.

Salah satu kesaktian dari kartu sakti ini adalah pemegangnya tidak akan perlu khawatir soal penghasilan karena meski belum bekerja, mereka akan diberi dana layaknya gaji atau honor pekerja. Meski begitu, sebenarnya kartu ini masih belum dijelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaannya.

Hingga saat ini besaran gaji atau honor bagi pemegang Kartu Pra Kerja masih dirahasiakan. Yang tak kalah penting, perkara sistem dan juga sumber pendananaannya juga hingga kini masih menjadi misteri, meski kartu sudah mulai dijajakan saat kampanye.

Memburu Kesejahteraan

Sekilas, pemberian gaji kepada mereka yang belum bekerja melalui Kartu Pra Kerja ini serupa dengan unemployment benefits yang diberlakukan di beberapa negara. Negara-negara yang memiliki sistem kesejahteraan luas, umumnya memberikan hal tersebut kepada masyarakat mereka yang tidak bekerja.

Jika diperhatikan, negara-negara di dunia memiliki beragam skema untuk menggaji para tuna karya di negara mereka. Negara yang berhaluan sosial demokrasi atau negara kesejahteraan umumnya bertumpu pada pajak untuk mendanai program seperti ini.

Negeri Paman Sam Amerika Serikat (AS) memiliki strategi lain lagi, yaitu dengan compulsory insurance. Sementara itu, negara petrodolar Arab Saudi mendanai hal itu dengan penghasilan mereka sebagai negara kaya minyak.

Beneran deh, kartu pra kerja ini gombalan apa sik? Gada yang nanya?

— gus haye (@_haye_) March 2, 2019

Di antara negara-negara tersebut, program milik Gerhard Schrӧder di Jerman pada tahun 2002 dapat dijadikan contoh untuk perbandingan. Hal ini dikarenakan program unemployment benefits milik Schrӧder memiliki dimensi politik dalam pelaksanaannya. Menurut S. A. Mousalimas, dalam pelaksanaan program-program kesejahteraannya, Schrӧder memang lebih memikirkan elektabilitas ketimbang stabilitas.

Kala itu, melalui Hartz plan, Schrӧder merencanakan untuk memotong  tingkat pengangguran Jerman hingga separuhnya. Strategi yang diambil adalah dengan memberikan pinjaman lunak kepada mereka yang tidak bekerja dan meningkatkan jumlah subsidi yang diterima.

Rencana itu dianggap tidak efektif untuk mengatasi masalah pengangguran. Alih-alih menambah subsidi, kubu oposisi menganggap mengurangi unemployment benefits yang terlalu tinggi dapat membuat orang mau kembali didorong untuk bekerja.

Demi Elektabilitas?

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sekilas, ini seperti program yang benar-benar dibutuhkan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di negeri ini. Akan tetapi, jika merujuk pada hal yang dialami oleh Schrӧder, pelaksanaan program ini boleh jadi tidak akan berjalan mulus bahkan mungkin sulit terwujud.

International Labour Organization (ILO), sebagai badan PBB yang membahas isu ketenagakerjaan, sebenarnya sempat melakukan kajian untuk membahas kemungkinan hal semacam itu di Indonesia. Ada beberapa skema yang disebutkan oleh organisasi tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan serupa unemployment  benefits di Indonesia.

ILO menggambarkan bahwa ada dilema dalam kebijakan ini. Kebijakan ini lebih mudah dieksekusi saat ekonomi membaik dan pengangguran rendah. Akan tetapi, kebjakan ini juga perlu dilaksanakan ketika ekonomi dilanda gangguan dan pengangguran tinggi. ILO kemudian menyebut pada akhirnya waktu eksekusi kebijakan ini tergantung pada pilihan politik.

View this post on Instagram

Kartu jadi andalan Jokowi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #kartu #kartuandalanjokowi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 25, 2019 at 11:39pm PST

Jika melihat kondisi ekonomi terkini, sulit untuk bisa menemukan formulasi pendanaan yang paling tepat. Mengandalkan sepenuhnya pada APBN boleh jadi tidak akan menjadi pilihan terlampau bijak jika mengingat bebannya yang sudah terlampau berat.

Indonesia misalnya saja tak setara dengan negara yang kesadaran pajaknya tinggi seperti di negara-negara Skandinavia. Selain itu, Indonesia juga bukan negara petrodolar dengan jumlah penduduk sedikit.

Apalagi program kesejahteraan sosial lain saat ini tengah berjalan tidak maksimal. BPJS Kesehatan sebagai penyedia program kesehatan misalnya, kini tengah dirundung masalah karena mengalami defisit.

Jika ada program kesejahteraan lain seperti Kartu Pra Kerja, maka beban yang sebelumnya sudah terjadi melalui BPJS, bisa saja semakin bertambah. Padahal, dalam banyak kasus, menambah beban melalui program kesejahteraan kerap menjadi resep bahaya yang bahkan bisa berujung krisis. Yunani dan Venezuela tampaknya sudah cukup menjadi contoh bagaimana pengeluaran jor-joran di sektor sosial justru berujung krisis.

Di luar itu, pemberian unemployment benefits ini tidak sepenuhnya memberikan solusi bagi masalah pengangguran. Dalam riset yang dilakukan oleh Henry S. Farber dan Robert Valletta, pemberian hal tersebut ternyata hanya memberikan sedikit efek atau sama sekali tak berefek pada pencarian kerja.

Merujuk pada hal-hal tersebut, Kartu Pra Kerja ini tergolong masih belum teruji dari segi sistem, pendanaan dan juga efektivitasnya. Jika melihat pengumumannya yang dekat dengan pencoblosan, boleh jadi kartu pra kerja ini memiliki unsur serupa dengan kebijakan Schrӧder, di mana urusan elektabilitas lebih didahulukan ketimbang stabilitas ekonomi.

Kartu pra kerja jadi kartu kesekian yang muncul jelang musim pemilu
Share on X

Selain itu, seperti yang disebutkan oleh ILO, rencana kebijakan ini boleh jadi memang lebih dekat dengan urusan politik. Melihat kondisi anggaran, boleh jadi Kartu Pra Kerja bukan sesuatu yang mudah dieksekusi dalam waktu dekat. Akan tetapi, dengan semakin dekatnya waktu pencoblosan, kebijakan ini bisa menjadi ikhtiar lain untuk mendongkrak perolehan suara.

Pada akhirnya, upaya untuk mengentaskan pengangguran jelas merupakan hal yang penting. Akan tetapi, jika tidak dilakukan di waktu dan kondisi yang tepat, kebijakan ini bisa berbuah petaka, bahkan hingga krisis.

Oleh karena itu, Kartu Pra Kerja idealnya harus menjadi kartu yang benar-benar dipertimbangkan secara penuh. Idealnya, urusan politik bisa dikesampingkan dan perkara stabilitas ekonomi bisa didahulukan, sehingga kartu sakti bisa berbuah kesaktian pula bagi negara. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]eski tidak suka dengan petahana, Iim merasa bahagia karena ada kebijakan yang dapat menjamin hidupnya. Selepas membaca berita di media massa, Iim merasa hidupnya jadi sempurna. Hidup di negara yang bebas melakukan dan berbicara apa saja serta pengangguran pun mendapat upah.

Iim: “Nikmatnya hidup di negeri drama, meski saya tak suka dengan pejabat negara, saya bersyukur dia masih ingat sama kita. Kalau begini ceritanya pilih petahana saja tidak kerja pun saya bisa beli cemilan.”

Joy: “Waduh Im maksudnya apaan sih? Katanya kemarin kamu benci banget sama petahana kok sekarang berbanding terbalik deh?”

Iim: “Walah dalah, kurang update lagi nih. Baca berita dong, kemarin pejabat negara baru saja bilang, sebentar lagi akan ada kartu pra kerja di mana warga negara yang belum punya pekerjaan akan mendapat jaminan sosial berupa fresh money. Gimana tidak fresh coba kabar ini buat kita-kita yang baru saja jadi fresh graduate. Jajan gratis cuy!”

Joy: “Im, kebijakan itu ada efek sampingnya enggak ya? Biasanya kan yang instan-instan gini banyak mudaratnya dibanding faedahnya.”

Iim: “Memang banyak sih mudharatnya Joy, tapi bodo amat lah yang penting kan kita bisa enak-enak Joy!”

Joy: “Iya sih bisa enak-enak, Btw, kalau menurut kamu mudaratnya apa aja nih Im?”

Iim: “Yang paling kentara mudharatnya sih, ekonomi nasional akan merosot seperti negara Yunani saat kondisi ekonomi memburuk, pemerintahnya mengeluarkan kebijakan untuk mengisi uang ke kantor masyarakat, dan membayar uang jaminan sosial untuk masyarakat yang rawan masuk kategori miskin dan akhirnya krisis deh.”

Joy: “Waduh ngeri juga ya, emangnya petahana buat kebijakan kartu sakti itu untuk apa ya? Untuk menyejahterakan rakyat atau sekedar menarik simpati rakyat? Kalau tidak salah, BPJS aja udah bikin defisit sampai Rp.16,5 triliun nah, sekarang mau nambah lagi pakai tiga kartu sakti salah satunya yang tadi yang kamu bilang kartu pra kerja.”

Iim: “Sudah lah Joy tidak usah itung-itungan begitu. Kalau negara bangkrut emang urusan kita? Urusan politisi itu Joy.”

Kartu 'Pra Kerja' bisa bikin malas?
Share on X

Joy: “Yang begini-begini nih bikin negara stagnan jadi negara berkembang. Kritis dong kritis Im! Mungkin kalau negara kita kayak Arab Saudi yang menghasilkan minyak berjuta-juta barel dan sedikit penduduk subsidi disegala bidang oke. Lah, ini negara kita coba deh pikirin lagi, mending kalau gunung emas Papua dikelola sendiri lah ini… Sudah lah malas bahasnya.”

Iim: “Tuh kan malas bahasnya, yaudah ‘iyain’ aja dulu kebijakannya petahana belum tentu juga kan kebijakan itu berjalan, lagian juga kalau jadi uang dari mana, kan katanya lagi fokus pembangunan infrastruktur! Ahahaha.” (G42)