PinterPolitik.com

Menurut kalian, sepanjang sejarah proyek yang berkaitan dengan tetek-bengek multimedia, mana yang paling menghabiskan anggaran? Mungkin, kalian mungkin berpikir kalau Pirates of the Caribean: at World’s End (2007) yang menghisap uang Rp 4 triliun, Spider-Man 3 (2007) yang memakan biaya Rp 3,6 triliun, atau Foxtrot Six(2019) yang mengeluarkan kocek Rp 70,5 miliar bakal menjadi proyek multimedia termahal.

Ketahuilah, kisanak, kalian keliru. Sebab, ternyata, soal multimedia, tidak ada yang bisa menyaingi proyek video-video pelatihan dalam proyek Kartu Prakerja (mencakup semua kerumitannya juga) yang mampu menembus pemborosan di angka Rp 5,6 triliun. Wow banget kan, cuy?

Tapi, sebentar, kok dibilang pemborosan? Bukannya Kartu Prakerja ini bermanfaat buat mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang ahli di bidangnya ya?

Jawabannya, ya memang benar sih kalau dibilang Kartu Prakerja ini semata untuk kemanfaatan warga Indonesia juga. Hmm, itu kalau yang ngomong pejabat publik. Lha, kita kan bukan pejabat.

Jadi, menentukan manfaat atau tidaknya ya bukan dari kacamata proses pengambilan kebijakan, melainkan juga melalui kacamata masyarakat. Sekarang, mari cek apakah layak atau tidak proyek Kartu Prakerja ini disebut sebagai oase di tengah padang pasir. Asyeeek, sok puitis.

Pasalnya nih, ada kabar menarik nih. Tentu, teman-teman sebagian sudah dengar dongterkait cerita seorang CEO Gresnews Agustinus Edy Kristianto. Meski doi adalah seorang CEO portal berita, Agustinus ternyata lolos dalam seleksi Kartu Prakerja, cuy.

View this post on Instagram

DPR aja bingung, apalagi rakyat #dpr @dpr_ri #kartuprakerja #prakerja #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 30, 2020 at 2:01am PDT

Waduh, terus sebenarnya model seleksinya gimana nih? Gak tepat sasaran banget ya, cuy, ibaratnya. Bahkan, ada lagi nih kabar unik. Walau doi gak menyelesaikan semua video tutorial yang ada, Agustinus ternyata tetap mendapatkan sertifikat pelatihan Kartu Prakerja, cuy.

Hal yang menjadi mengganjal menurut doi adalah yang menandatangani sertifikat itu bukan ahlinya, melainkan CEO Ruangguru, gengs.Hadeuh, ternyata seleksinya gak dipantau oleh ahlinya, cuy. Ibaratnya sih, kalau gini, useless banget ya.

Pantesan ya, gengs, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani bilang bahwa pengusaha belum mau menyerap lulusan sertifikasi Kartu Prakerja karena kondisinya ternyata seperti ini, cuy. Uppsss.

Setelah diamati, kok Kartu Prakerja ini kerap bikin masalah baru ya cuy. Kira-kira ini kelirunya dimana? Coba dievaluasi segera.

Nah, kalau ketidak-beres-an ada di sepanjang garis rantai kebijakan, maka silakan dihilangkan tuh biang keroknya. Bahkan, kalau biang kerok itu bersumber dari mitra yang tidak becus, ya mending segera diputus. Gakpapa kok, bisa cari yang lain, kan? Begitu kira-kira. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Berada di ujung ngarai kesulitan ekonomi yang dalam akibat Covid-19, memaksa jutaan orang untuk berebut menjadi penerima bantuan dana di depan mata berupa Kartu Prakerja. Tentunya upaya apapun akan dilakukan oleh mereka yang telah dan menjadi kelompok ekonomi rentan, setidaknya demi bertahan nafas lebih panjang di tengah kesulitan ini.

Situs pendaftaran secara daring Kartu Prakerja ramai diserbu para kandidat penerima program bantuan sosial pemerintah tersebut. Menjadi bagian dari janji kampanye Jokowi pada Pilpres 2019, awalnya program ini direncanakan untuk dilaksanakan paling lambat pada Februari 2020. Namun, hantaman Covid-19 di Indonesia akhirnya membuat realisasi program mundur ke minggu kedua April 2020.

Selain pengunduran waktu, terdapat beberapa penyesuaian lain yang berubah dari rencana awal Kartu Prakerja. Dampak ekonomi yang bermuara pada PHK massal akibat Covid-19, membuat program ini terkesan “diselipkan” sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintahan Jokowi.

Selain itu, nominal anggaran dan jumlah penerima manfaat naik dua kali lipat menjadi Rp 20 triliun untuk sekitar 5 juta peserta. Sementara target penerima saat ini masih sama, yaitu bagi para pencari kerja serta korban PHK. Nantinya, menurut pemerintah, mereka diproyeksikan untuk mendapatkan dana untuk pelatihan keterampilan serta sejumlah insentif selama empat bulan program ini berlangsung.

Namun demikian, jika kita sedikit menengok ke belakang, program Kartu Prakerja ini mendapatkan berbagai respon kurang positif dari berbagai pihak. Bahkan proyek kampanye andalan Jokowi ini juga dipertanyakan oleh orang dekatnya sendiri yang duduk di pos menteri.

Ekonom Center of Reform in Economics (CORE), Akhmad Akbar Susamto misalnya, menilai sejak awal program Kartu Prakerja tidak akan mengatasi masalah pengangguran dan justru akan memberi permasalahan baru pada sisi anggaran. Bahkan, hal senada sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Januari lalu.

Dalam sebuah kesempatan, Menkeu bercerita bahwa ia sempat kebingunan dan mempertanyakan bagaimana merealisasikan kampanye Kartu Prakerja dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun ketika itu. Namun menurut Menkeu, Jokowi mengatakan “pokoknya kampanye dulu”.

Seiring waktu setelah berhasil mempertahankan tampu kekuasaan, Jokowi tetap bergeming terkait saran dan kritik berbagai pihak terkait Kartu Prakerja. Kemudian di luar dugaan, organisme mikroskopik bernama Covid-19 yang mewabah turut membombardir sektor perekonomian Indonesia pada Maret 2020 dan turut berdampak pada berbagai rencana kebijakan Jokowi, termasuk program Kartu Prakerja.

Lantas, apakah pandemi Covid-19 saat ini merupakan waktu yang tepat untuk tetap mengeksekusi program kartu “sakti” Jokowi edisi Prakerja ini?

View this post on Instagram

Ojol diperbolehkan bawa penumpang, PSBB dinilai setengah hati #psbb #psbbjakarta #jakartapsbb #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 13, 2020 at 9:04pm PDT

Tunggangi Momentum

David Sears dalam publikasinya “Self-Interest vs. Symbolic Politics in Policy Attitudes and Presidential Voting” menyatakan bahwa sikap simbolis (simbolic attitudes) dapat merefleksikan self interest atau kepentingan pribadi yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, self interest juga cenderung mejadi basis dari kebijakan yang bersifat simbolis lainnya.

Kutipan pernyataan Sears tersebut cukup merefleksikan bagaimana kebijakan simbolis berbagai kartu andalan Presiden Jokowi dieksekusi berdasarkan self interestnya. Pemerintahan Jokowi sendiri, sejak periode pertama dikenal memiliki kebijakan pemberian bantuan dana sosial berbasis kartu.

Selain Kartu Prakerja, publik yang mengamati janji kampanye Jokowi tentu tidak asing dengan Kartu Indonesia Pintar edisi kuliah, Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar edisi sekolah, serta Program Keluarga Harapan.

Banyak kalangan menilai bahwa berbagai program kartu sakti tidak efisien dan efektif. Mulai dari akurasi data penerima, nominal bantuan yang diterima, hingga bagaimana realisasi pemanfaatan oleh penerima menjadi persoalan akuntabilitas penting yang seharusnya diperhatikan pemerintah.

Namun berbagai saran dan masukan positif, baik sebelum hingga selama pelaksanaan berbagai bersimbol kartu tersebut, sepertinya harus mengalah dengan self interest atau kepentingan kampanye Jokowi yang terlanjur dijanjikan.

Ihwal ini juga terjadi pada Kartu Prakerja. Bahkan, Menkeu Sri Mulyani di awal tahun ini menguak fakta bahwa Jokowi terkesan memaksakan kampanye Kartu Prakerja beranggaran besar, yang ketika itu membuat Sri Mulyani sendiri bingung bagaimana realisasinya. Hal ini kemudian dinilai sebagai indikasi bahwa “gimik” berbagai kartu andalan Jokowi sebenarnya tidak memiliki perencanaan yang baik.

Terlebih ketika rencana implementasi program Kartu Prakerja cukup terhalang oleh pandemi Covid-19. Dalam situasi yang sebenarnya dinilai kurang relevan, program tersebut tetap dieksekusi oleh Presiden Jokowi dengan menyelipkannya di antara stimulus ekonomi Covid-19.

Momentum Covid-19 juga nampaknya dimanfaatkan dengan “cerdik” oleh Presiden Jokowi untuk melipatgandakan anggaran kartu Prakerja menjadi Rp 20 triliun bagi sekitar lima juta penerima. Ini tentu menimbulkan penafsiran bahwa program simbolik politis Kartu Prakerja, yang sejak awal telah dinilai agak dipaksakan, akhirnya turut “diselundupkan” bersama paket gelontoran dana darurat bernominal besar untuk bantuan sosial penanganan pandemi.

View this post on Instagram

Di tengah pandemi Covid-19 muncul Kelompok Anarcho Syndicalism #anarki #anarchosyndicalism #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 13, 2020 at 8:05pm PDT

Selain itu, kombinasi momentum saat ini ketika banyak pekerja yang diPHK akibat Covid-19, disinyalir seolah menjadi justifikasi sekaligus glorifikasi atas kedermaan pemerintah untuk menyediakan dana penyelamat, yang nyatanya hanya bersifat temporer.

Ketika kita sampai pada titik ini, kemudian muncul pertanyaan mengenai akankah manuver aji mumpung program Kartu Prakerja pemerintahan Jokowi di tengah pandemi Covid-19 justru menjadi bumerang negatif tersendiri?

Sinyal “Backfire”?

Richard Fox dan Jennifer Lawless menyebutkan konsep dynamic ambition dalam publikasinya berjudul “Gaining and Losing Interest in Running for Public Office: The Concept of Dynamic Political Ambition.” Konsep dynamic ambition menggambarkan bahwa aktor politik dalam prosesnya akan selalu mengalami waktu di mana ia akan mendapatkan atau kehilangan ambisi politiknya sendiri.

Berkaca pada konsep tersebut, Presiden Jokowi dinilai berkeputusan bahwa pandemi Covid-19 ini menjadi momentum tepat merealisasikan ambisi program Kartu Prakerja andalannya. Selain memang telah bersikukuh untuk segera diimplementasikan, insentif ini kemudian dikemas sedemikian rupa dan digadang-gadang menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan saat pandemi Covid-19 ini.

Entah disadari atau tidak, faktanya eksekusi program Kartu Prakerja saat ini dinilai tidak sesuai dengan urgensi maupun relevansi di lapangan. Hal ini dikarenakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, termasuk kalangan yang belum memiliki pekerjaan serta korban PHK, saat ini ialah kebutuhan dasar harian mereka yang semakin sulit dipenuhi.

View this post on Instagram

Pemerintah merayu para pemudik untuk #TundaMudik dengan Bantuan Sosial – Simak infografis dan berita seputar politik lainnya di Pinterpolitik.com #TundaMudik #Bansos #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 10, 2020 at 8:00pm PDT

Realitanya, visi Kartu Prakerja seolah berlawanan arus dengan tren saat ini di mana justru banyak perusahaan yang melakukan PHK ataupun merumahkan tenaga kerjanya. Hal ini semakin menegaskan melencengnya relevansi Kartu Prakerja.

Tanpa pandemi Covid-19 saja, angka pengangguran berada di kisaran 7,1 juta orang pada tahun 2019 dan diprediksi bertambah di tahun ini. Sementara korban PHK akibat Covid-19 sendiri mencapai 2,8 juta orang. Jika diakumulasi akan sangat jauh dari target 5 juta orang penerima Kartu Prakerja.

Pada frekuensi lainnya, masyarakat yang mengandalkan upah harian atau masuk kategori kelompok ekonomi rentan akibat Covid-19 juga masih sangat masif. Saat ini, jumlah pekerja sektor informal di Indonesia berada di angka 75,9 juta orang, sementara jumlah masyarakat yang mengandalkan pekerjaan paruh waktu sebanyak 36,54 juta orang.

Berdasarkan data di atas, esensi Kartu Prakerja berupa pelatihan dan peningkatan keterampilan dinilai hanya akan menjadi formalitas belaka. Insentif berupa uang tunai yang diterima juga memiliki kecenderungan bahwa akan sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menjadi urgensi prioritas masyarakat saat ini.

Selain karena menyempitnya lapangan pekerjaan akibat Covid-19, jaminan bahwa penerima Kartu Prakerja akan terserap dunia kerja pun memang nihil kepastian. Hal ini menjadikan alasan mengapa Kartu Prakerja dinilai belum memecahkan persoalan ketenagakerjaan.

Rangkaian sinyal tersebut membuat agaknya sulit untuk tidak mengatakan bahwa program Kartu Prakerja Presiden Jokowi akan menjadi bumerang negatif tersendiri baginya, baik dari sisi legitimasi kebijakan maupun dalam strategi penanganan pandemi Covid-19.

Di luar itu semua, tentu kita juga mengapresiasi bahwa janji kampanye Presiden Jokowi tersebut berhasil direalisasikan. Akan tetapi, mantan Wali Kota Solo tersebut sepertinya juga harus memberikan evaluasi terkati ketetapan dari Kartu Prakerja tersebut. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]im adalah seseorang yang sangat percaya diri, sampai-sampai setiap pagi ia selalu memekikkan kata-kata “bisa, hebat, semangat” sebelum dan sesudah mandi. Kepercayaan diri Iim laksana mentari pagi yang mampu menyipitkan kelopak mata siapa pun saat melihatnya.

Namun, hari ini berbeda dengan hari-hari biasanya, Iim nampak layu. Bahkan ia yang saat ini sedang memilih pakaian merasa malu, ragu, dan hampir memutuskan untuk tidak pergi ke mana-mana karena bingung mau pakai baju model apa. Iim menyadari ada kesalahan pada dirinya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kamar Joy untuk meminta pendapat dan nasihat.

Iim: “Joy, bukain pintu dong, ada yang mau gua tanyain nih!”

Joy: “ Iya iya, bentar woi!”

Joy yang baru bangun pun loncat dari tempat tidurnya dan membukakan pintu. Tampak di depan pintu kamarnya, sang sahabat yang lagi kebingungan itu berdiri dengan wajah kayak aktor drama Korea yang lagi bingung.

Joy: “Kenapa Im? Pagi-pagi gini udah ketuk-ketuk kamar gua.”

Iim: “Iya nih Joy, kenapa yak kok pagi ini gua meresa tidak percaya diri. Apa jangan-jangan gua tertular virus ketidakpercayaan diri dari Pakde ya?”

Joy: “Lah, apa ngaruhnya kepercayaan diri lu sama Pakde? Dasar kamvret!”

Iim: “Iya Joy, setelah semalaman gua baca berita tentang Pakde yang mulai menabuh genderang total war di akhir periodenya, gua jadi ngerasa kok Pakde sampai segitunya ya tidak percaya diri melawan Om Wowo di Pemilu nanti? Setelah gua mikirin doi semalaman, paginya gua jadi begini deh, mau apa-apa jadi tidak percaya diri.”

Joy: “Maksudnya kebijakan total war apa Im?”

Iim: “Itu loh Joy, kebijakan soal kartu sembako murah, KIP kuliah, dan dua program baru lainya. Kan bikin bingung karena makin banyak kartu-kartu itu.”

Joy: “Wkwkwk, doi sudah sadar bakal sepi peminat kali Im, jadinya panik sampai segala macem dibuatin kartu. Masa sampai pasangan suami istri juga pakai dibuatin kartu nikah segala. Untung aja jomblo kayak elu nggak dibuatin kartu juga. Ea ea. Kalau boleh saran sih, sekarang  ini kan sudah eranya digital, kenapa sih Pakde tidak menggabungkan saja semua kartunya jadi satu biar enggak menuh-menuhin dompet. Betul apa betul Im? Kayak orang kesusuk aja si Pakde itu.”

Iim: “Betul juga sih Joy, apa mungkin ya Pakde buat kebijakan yang terlihat terburu-buru di akhir periodenya karena panik, terus doi nyontek caranya Obama di tahun 2011 yang mulai terancam takut nggak terpilih lagi, akhirnya memberikan berbagai program jaminan sosial kepada masyarakatnya demi terpilih kembali di Pilpres 2012?

Joy: “Bisa jadi tuh Im, atau mungkin juga Pakde nyontek gayanya Om Susilo di akhir periode pertama saat mendekati kampanye, doi mulai buka lagi keran subsidi buat menarik simpati masyarakat.”

Iim: “Hmm, mungkin aja, namanya juga petahana ya, jadinya bebas mau ngapain juga. Betul apa betul Joy?”

Joy: “Iya bebas Im, bebas, kayak elu bebas pagi-pagi keluar enggak pakai pakaian! Udah sana pakai baju dulu!”

Iim: “Waduh iya lupa gua, kan gua ke sini mau nanya baju, bukan ngegosipin petahan. Pelo banget ya gua. Ckckck.” (G42)