PinterPolitik.com

Melihat kondisi negara Indonesia saat ini, seakan terkesan kekuasaan menjadi ajang elite politik mengukuhkan eksistensi. Melanggengkan kekuasaan terkesan menjadi kewajiban yang haram untuk ditinggalkan. Negara berasaskan demokrasi seakan menjadi sarana untuk melancarkan strategi dalam rangka melebarkan pengaruh atas kelompok-kelompok tertentu di bawah.

Hal ini dapat dilihat melalui fakta bahwa Indonesia terus dikuasai oleh golongan elite tertentu dari generasi ke generasi. Pemilu yang katanya bentuk dari demokrasi secara kasat mata nyatanya tidak pernah mempan mengubah komposisi golongan elite dalam parlemen.

Istilah “politik kartel” dikenalkan oleh Richard Katz dan Peter Mair pada 1995 pada edisi pertama jurnal Party Politics. Mereka beranggapan bahwa orientasi perjuangan partai dari catch-all party bergeser menjadi cartel party.

Tipologi catch-all party mengharuskan partai melakukan banyak perubahan kebijakan untuk merebut suara pemilih, sehingga partai akan berkompetensi secara bebas. Cartel party menekankan pada profesionalitas dari politisi yang berupaya untuk memenangkan partainya dengan segala cara.

Menurut Richard dan Peter, cartel party mempunyai cara pandang bahwa akses dan sumber daya dalam pemerintahan tidak boleh lepas dari genggaman. Selain itu, seakan cara pandang berada dalam lingkup kekuasaan negara adalah suatu keharusan.

Dengan berjalannya kondisi ini, tentu sistem check and balance menjadi terganggu. Hal ini disebabkan oleh cara pandang realisasi politik kartel adalah saling merangkul partai politik yang berbeda secara ideologi atau kepentingan untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan di parlemen. Praktik ini yang kemudian merugikan negara demokrasi seperti Indonesia.

Kita dapat melihat proses politik kartel di Indonesia pada tahun 2000-2001, ketika seluruh partai politik – kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – telah mencapai kesepakatan dan melakukan kolusi untuk menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pasca kejadian tersebut menjadi embrio perjalanan baru wajah politik Indonesia dan dapat dikatakan bahwa praktik politik kartel terus menguat dari masa ke masa.

Politik Kartel 2019

Hasil pemilu serentak 2019 menunjukkan kuatnya bayang-bayang politik kartel pada peta kekuatan kursi partai politik di parlemen. Sistem kompetisi yang berfungsi untuk meramaikan pesta demokrasi hanya dilakukan untuk meramaikan pesta demokrasi.

Namun, nyatanya negosiasi dan lobi di belakang layar adalah tindakan mutlak untuk melanggengkan eksistensi posisi. Permainan elite politik mulai terlihat pada upaya pembatasan jumlah Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dengan presidential threshold 20-25 persen oleh partai-partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) jauh sebelum Pemilu dilaksanakan. Pembatasan tersebut tentu ditolak oleh Prabowo dan partai-partai pendukungnya yang menginginkan presidential threshold 0 persen sehingga semua partai politik dapat mencalonkan capres dan cawapresnya.

Pasca-Pemilu yang mengalahkan pasangan Prabowo-Sandi dengan perolehan suara 44.50 persen, ternyata tidak lantas membuat partai-partai pendukungnya menjadi partai oposisi. Proses kartel politik mulai muncul dengan adanya partai-partai politik yang mencoba mendekati dan meminta restu Presiden Jokowi sebagai pemenang Pemilu dengan suara 55.50 persen untuk bergabung menjadi koalisi pemerintah.

Ini terbukti dengan dilantiknya Prabowo yang merupakan rival dari Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertahanan dan meninggalkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menjadi partai oposisi sebatang kara.

Bergabungnya partai oposisi kepada pemerintah menjadi salah satu potret yang menunjukkan bahwa sedang terjadi pelemahan sistem demokrasi dalam negara demokratis. Perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi “speaker” beralih fungsi menjadi “chairman” yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya untuk tetap berada dalam lingkaran pemerintah sebagai penopang keberlangsungan hidup organisasi dan partai.

Melalui adanya sikap tersebut, tentu fungsi check and balances kemudian ikut melemah karena minimnya oposisi terhadap pemerintah. Padahal, dalam negara demokrasi, kontrol terhadap pemerintah harus tetap berjalan, karena pada dasarnya rakyat adalah pemegang kedaulatan.

Amerika Serikat (AS) yang juga merupakan negara demokrasi nyatanya hanya memiliki dua partai besar, yakni Partai Republik dan partai Demokrat. Meski dalam faktanya terdapat banyak partai-partai kecil tumbuh, namun mereka harus tetap berkoalisi dengan partai besar untuk dapat ikut serta dalam kompetisi politik yang ada di sana.

Apabila Donald Trump dari Partai Republik yang memenangkan pertandingan politik, maka Partai Demokrat secara otomatis menjadi pihak yang ada di seberang dan menjadi kelompok penekan, sehingga terjadi keseimbangan antara pemerintah dan pihak oposisi. Berbeda halnya dengan Indonesia yang merupakan negara multi-partai, di mana partai-partai yang mengalami kekalahan dalam momentum kompetisi politik memiliki kesempatan untuk beralih menjadi anggota koalisi pemerintah.

Salah satu penyebab tidak stabilnya partai-partai di Indonesia tentu disebabkan oleh rancunya sistem presidensial dan sistem multi-partai yang mana dalam sistem presidensial yang merupakan sistem eksekutif tunggal memberikan jaminan pemerintahan stabil, ternyata tidak dapat dijalankan dengan mudah. Sistem tersebut hanya dapat dicapai dengan susunan kepartaian yang sederhana dan mendekati sistem dua partai.

Hal ini menunjukkan fakta bahwa sistem multi-partai seperti di Indonesia ternyata menimbulkan permasalahan yang mana kursi-kursi pada badan perwakilan terpecah dan tidak ada suara mayoritas yang mutlak sehingga setiap keputusan yang diambil adalah berdasarkan hasil negosiasi tentang siapa yang akan mendapatkan apa.

Berjalannya sistem yang sedemikian rupa, tentu membuat Presiden terlihat lemah dalam menjalankan pemerintahannya. Padahal, dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan kursi-kursi menteri dan orang yang akan membantunya dalam menjalankan kepemimpinan pada periode pemerintahan. Namun, kenyataannya hal tersebut tidak murni berlaku, karena subjek sebagai seorang presiden tersandera oleh nama-nama yang dikirim oleh partai politik koalisi.

Permasalahan ketatanegaraan di Indonesia seperti ini disebabkan oleh sebuah fakta yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak memiliki basis partai seperti presiden sebelumnya. Sebagai seorang presiden terpilih, Jokowi hanya sebagai sosok yang diusung oleh partai pengusung. Karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai utama pengusung Jokowi dikendalikan oleh orang lain, yaitu Megawati Soekarnoputri, keputusan-keputusan yang diambil oleh Jokowi tentu dipengaruhi dan harus disesuaikan dengan kepentingan partai.

Teropong Politik Indonesia di Masa Depan

Penyusunan kabinet yang menggandeng oposisi memperlihatkan sebuah fakta terjadinya proses pelemahan demokrasi. Hal ini disebabkan oleh telah bergabungnya pihak yang seharusnya menjadi kelompok penekan berada dalam satu barisan dengan kelompok penguasa. Secara otomatis, kondisi tersebut menjadikan semakin sempitnya ruang partisipasi politik bagi kelompok oposisi yang semakin kecil.

Lantas, untuk apa diselenggarakan Pemilu jika pada akhirnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang menang dan kalah? Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan penting yang perlu direnungkan oleh banyak pihak, baik kalangan elite yang saat ini menduduki jabatan maupun akademisi.

Dengan kondisi yang penulis jelaskan di atas, tentu mengakibatkan kepercayaan masyarakat akan pentingnya Pemilu sebagai wujud negara demokrasi perlahan luntur. Momentum pesta demokrasi yang harusnya dimeriahkan dan dinikmati oleh banyak pihak menjadi berjalan hanya sebatas seremonial dan prosedural sehingga suara dalam Pemilu mereka jual dengan harga murah kepada elite-elite politik yang memiliki kepentingan pribadi terhadap kekuasaan.

Hal yang menjadi berbahaya adalah ketika sikap apatis politik masyarakat sudah mulai menguat. Jika hal ini berjalan, maka akan memberikan implikasi besar terhadap perjalanan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.

Tulisan milik Dyah Ayu Widyarini, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ontroversi sawit kembali menguat setelah PSI (Partai Solidaritas Indonesia) merilis video tentang ajakan mendukung industri sawit. Sejumlah aktivis lingkungan mengecam video berdurasi kurang lebih 1 menit tersebut dan mengangap PSI tak paham isu dan persoalan sawit di Indonesia. Namun mengapa industri sawit menjadi penting untuk dibicarakan kembali dan mengapa PSI muncul dengan isu sawit?

Saya protes cukup keras dgn iklan sawit PSI. Sebuah thread yg mungkin mengecewakan teman2. Mohon maaf sebelumnya.

— Kokok Dirgantoro (@kokokdirgantoro) September 15, 2018

Sejarah Gelap Industri Sawit Indonesia

Era Orde Baru adalah masa keemasan bagi bisnis kelapa sawit di Indonesia. Pada masa ini, pemerintah mendorong perkembangan perkebunan kelapa sawit melalui Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP). Hal ini menyebabkan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit menjadi sangat dahsyat.

Di Sumatera misalnya, awalnya luas lahan kelapa sawit hanya 65.573 hektare di tahun 1967, meningkat menjadi 176.406 hektar pada tahun 2014. Sementara ekspansi kelapa sawit ke Kalimantan dan Papua dimulai di era 1980-an dan meningkat secara signifikan pula hingga saat ini.

Signifikansi industri perkebunan secara keseluruhan memang sangat besar. Hal ini bisa dilihat pada 2016, di mana sektor perkebunan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp 429 triliun.

Secara mengejutkan, jumlah ini melebihi sektor minyak dan gas (migas) yang nilainya hanya Rp 365 triliun. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), dari 127 komoditas perkebunan, hanya 15 komoditas saja yang menghasilkan devisa dan dari 15 komoditas tersebut, sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp 260 triliun.

Adapun luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 600.000 hektar pada tahun 1985, dan saat ini menurut Kementan, ada sekitar 14,03 juta hektare.

Namun, selain menjadi sumber daya ekonomi, industri komoditas pada umumnya juga menyisakan sejumlah persoalan birokrasi, termasuk sawit. Korupsi yang merajalela di sektor ini diduga menjadi penghambat untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang menjadi lahan paling subur bagi investor untuk mengeruk sumber daya alam dengan kedok perkebunan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Bupati Ketapang periode 2000–2005 dan 2005–2010, Morkes Effendy oleh banyak pihak disebut mudah mengeluarkan izin usaha perkebunan dan pertambangan di kawasan tersebut.

Sebagai contoh adalah PT Kayong Agro Lestari, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan kemudahan dalam memperoleh izin usaha. Hal ini dibuktikan dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit dengan Nomor 551.31/0562/Disbun.C. Nyatanya perusahaan ini diduga memiliki relasi kuat dengan Morkes Effendy.

Kasus yang serupa juga diperkirakan banyak terjadi di wilayah lain, seperti di Sumatera dan Papua.

Sementara itu, transparansi industri sawit juga semakin menjadi sorotan setelah Menteri Kehutanan periode 2009-2014, Zulkifli Hasan, terang-terangan memberikan sejumlah izin pembukaan lahan dari tahun 2010 sampai 2013. Dalam kurun waktu tersebut, telah terjadi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan lebih dari 1,3 juta hektare. Hal ini tentu menjadi permasalahan besar bagi beberapa organisasi pemerhati lingkungan.

Selain itu, berdasarkan data dari Sawit Watch, selama ini persoalan sawit menjadi “ruang gelap” alias tidak terurus oleh negara. Dana sebesar US$ 50 per ton ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil atau CPO) dan US$ 30 per ton produk turunannya yang dikumpulkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit tak pernah diaudit.

Ditambah lagi, permainan yang tidak adil dalam industri komoditas ini menimbulkan beberapa persoalan meliputi  kerusakan lingkungan, konflik sosial, kondisi buruh yang terabaikan, sampai ancaman terhadap ketersediaan pangan.

Hal itu diindikasikan dengan luasnya perkebunan sawit, namun tidak berimbang dengan produktivitasnya. Rata-rata produktivitas minyak kelapa sawit Indonesia hanya 3,7 ton per hektare per tahun. Dampaknya, meskipun komoditas kelapa sawit sangat menjanjikan bagi perekonomian Indonesia, namun hal ini tidak sejalan dengan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi petani sawit.

Sawit Putih ala PSI

Tentu pemerintah saat ini memang berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, industri sawit sangat rentan terhadap praktek-praktek korupsi, namun di sisi lain industri ini juga harus tetap berjalan.

Terkait kampanye dukungan terhadap industri kelapa sawit, dalam akun sosial medianya PSI menyampikan bahwa partai tersebut mendukung industri “sawit putih” dan menolak adanya industri “sawit hitam”.

Menurut interpretasi PSI, sawit putih diasosiasikan sebagai industri sawit yang berpotensi membantu Indonesia keluar dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dengan harapan bahwa pasar sawit internasional dapat berjalan secara maksimal dan menyumbang devisa bagi negara.

6. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami mendukung bisnis “sawit putih” dan menolak bisnis “sawit hitam”. Video kami sebenarnya fokus kepada kebutuhan peningkatan eksport untuk mengatasi pelemahan rupiah untuk jangka pendek.

— #PSInomor11 (@psi_id) September 14, 2018

Langkah PSI memang dianggap kontroversial. Namun, mengingat bahwa Jokowi memiliki konsen dalam isu sawit – salah satunya lewat kebijakan Instruksi Presiden melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) – maka mengkampanyekan sawit boleh jadi menjadi konsekuensi logis sebagai bentuk dukungan terhadap rezim petahana.

Di tengah serangan publik terhadap isu sawit, setidaknya kita bisa melihat sisi positif dari visi Jokowi terhadap isu ini. Jokowi tentu saja melihat potensi industri sawit menjadi penggerak ekonomi nasional, mengingat saat ini Indonesia dan Malaysia adalah pengekspor CPO terbesar di dunia. Terlepas dari fakta industri sawit yang kelam, langkah  Jokowi patut diapresiasi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan industri sawit putih.

Terlebih, di awal tahun 2018, industri sawit Indonesia dihadapkan pada situasi sulit ketika Uni Eropa menerapkan kebijakan hambatan tarif bagi CPO, yang akhirnya sangat membebani Indonesia. Padahal, nilai ekonomis CPO sangat besar.

Tahun 2017 lalu, Indonesia mengekspor total 28 juta ton CPO, senilai US$ 23 miliar. Tentu pendapatan dari hasil ekspor tersebut tidak sedikit dan Indonesia terancam kehilangan salah satu sumber devisa negara terbesar.

Walaupun demikian, sudah menjadi rahasia umum bahwa industri komoditas seringkali menjadi ladang “hijau” bagi para pelaku politik dan bisnis. Selain sebagai  ceruk penghasil keuntungan yang besar, sektor ini menjadi alat tarik menarik kepentingan antara kekuatan modal dan kekuasaan politik di negeri ini.

Hal ini dapat terlihat dari pola-pola pemberian izin, pengusahaan perkebunan, hingga menjadikan perkebunan kelapa sawit ini sebagai sumber daya politik. Hal ini juga semakin kuat terlihat terutama menjelang pergantian rezim penguasa pada Pilpres 2019 nanti, di mana kekuatan ekonomi menjadi penentu siapa mendapat apa di ladang politik nasional.

Terlepas dari pro kontra PSI dan pernyataannya yang menuai kontroversi, tantangan terbesar pemerintah hari ini adalah melakukan koreksi besar-besaran terhadap praktek korupsi di industri sawit Indonesia.
Share on X

Hal ini juga tidak terlepas dari adanya fakta bahwa mayoritas lahan sawit dikuasai oleh 29 taipan melalui 25 grup perusahaan. Mereka menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare dan mengendalikan hampir seluruh aset sawit.

Karena biaya politik yang cukup besar, bukan tidak mungkin aktor-aktor politik akan menjalin “persekongkolan” politik-ekonomi dengan konglomerasi bisnis ini yang tujuannya tidak lain untuk mendapatkan sokongan finansial, salah satunya untuk kontestasi politik yang sudah di depan mata.

Penjelasan di atas adalah bukti bahwa industri sawit memang masih menjadi sektor penting sekaligus berbahaya. Salah satunya adalah terkait terbentuknya politik kartel antara pemerintah daerah dan pelaku bisnis yang tidak bisa dihindari.

Dodi Ambardi dalam bukunya Mengungkap Politik Kartel menjelaskan bahwa sistem politik di Indonesia memungkinkan semua partai membentuk oligarki dan makin lama praktek-praktek ini makin menguat, sehingga gejala yang muncul memperlihatkan kecenderungan  hanya pihak yang mengontrol kapitallah yang akan mendapatkan suara.

Hal tersebut juga tercermin dalam politik Indonesia hari ini, di mana industri sawit masih menjadi alat bertukar kepentingan, baik di daerah maupun di tingkat nasional.

Faktanya, memang terdapat kesalahan fundamental yang terjadi pasca krisis 1998 di mana perubahan perbaikan demokrasi ke arah elektoral lebih mendapatkan sorotan daripada membereskan seluruh persoalan di institusi-institusi negara dan birokrasi. Di situlah celah yang memungkinkan oligarki tumbuh dan membentuk networking yang sangat kuat dan berpengaruh, termasuk dalam industri komoditas tertentu seperti sawit.

Terlepas dari pro kontra PSI dan pernyataannya yang menuai kontroversi, tantangan terbesar pemerintah hari ini adalah melakukan koreksi besar-besaran terhadap praktek korupsi di industri sawit Indonesia.

Dengan adanya kontroversi video sawit tersebut, pemerintah hari ini harus semakin menegakkan komitmen untuk memerangi praktek kartelisasi yang ada di industri ini.

Sementara bagi PSI, mungkin perlu berpikir ulang jika ingin menggunakan isu tertentu sebagai kampanye politik. Menggunakan isu sawit seolah menunjukkan kemunduran cita-cita politik partai merah anak muda tersebut. Bagaimanapun juga, isu sawit lekat dengan persoalan persekongkolan elite politik dan pengusaha – hal yang sering disebut PSI sebagai persoalan politik yang harus diberantas.

Publik juga akan mempertanyakan tendensi PSI. Tak sedikit yang menduga PSI punya hubungan dengan kepentingan bisnis dan politik di industri ini. Oleh karena itu, jika memang ingin lolos ke parlemen di 2019 nanti, mungkin PSI perlu merumuskan isu kampanye lain yang lebih bisa diterima. (M39)

PinterPolitik.com

“Opposition provides choices, and choices bring consequences – good or bad.”

– Ezra Taft Benson (1899-1994), mantan Menteri Pertanian Amerika Serikat –

[dropcap]G[/dropcap]eliat politik menuju Pilpres 2019 makin memanas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi masih akan menjadi calon terkuat pada pesta demokrasi 5 tahunan ini, berbekal dukungan dari mayoritas partai politik peserta pemilu. Sejauh ini Jokowi telah mengumpulkan 51,96 persen kursi parlemen melalui dukungan 5 partai lama plus 2 partai pendatang baru.

Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, dan PDIP, masuk dalam jajaran partai lama yang mengusung, ditambah dua pendatang baru, PSI dan Perindo. Dukungan bagi Jokowi juga diprediksi akan bertambah, seiring mulai mendekatnya Partai Demokrat, serta peluang berlabuhnya dukungan dari PKB ke Jokowi – mengingat ide poros ketiga belum menemukan kejelasan.

Apa yang dialami Jokowi kontras dengan lawan politiknya, Prabowo Subianto. Purnawirawan Jenderal tersebut terlihat tidak percaya diri menghadapi Pilpres 2019. Prabowo dikabarkan baru akan mengumumkan pencapresannya pada awal April 2018 mendatang – rencana yang juga masih penuh dengan spekulasi.

Gejala kartelisasi politik dengan memborong parpol sehingga membentuk koalisi turah sudah meluas dalam pilkada.

— Bambang EC Widodo (@BambangECWidodo) January 13, 2017

Belum jelasnya ihwal pencalonan Prabowo memunculkan dugaan, kalau Ketua Umum Partai Gerindra tersebut pesimistis dengan peluangnya dalam mengalahkan Jokowi di 2019, jika keduanya kembali bertarung secara head to head.

Selain itu, dari koalisi pendukung Prabowo di 2014 lalu, hanya PKS yang masih setia mendampingi Gerindra berdiri di barisan oposisi – tanpa mengesampingkan PBB pimpinan Yusril Izha Mahendra yang tidak punya kursi di parlemen. Golkar dan PPP yang semula ada di barisan pendukung Prabowo telah terlebih dahulu menyeberang ke kubu Jokowi, sementara PAN menyusul kemudian – meskipun partai berlambang matahari putih itu cenderung menjadi “oposisi terselubung”.

Hal ini membuat kubu oposisi menjadi “tidak jelas”. Kritik yang cenderung sporadis dan hanya dilontarkan oleh tokoh-tokoh macam Fadli Zon, bahkan membuat Gerindra dicap sebagai “oposisi gagal”. (Baca: Gerindra dan Tragedi Kegagalan Oposisi)

Selain itu, Prabowo seperti ketiadaan senjata untuk menyerang kebijakan pemerintahan Jokowi. Situasi ini membuat Jokowi menjadi begitu kuat, sementara oposisi kesulitan mengimbangi kekuasaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Masuknya hampir semua parpol ke dalam koalisi pendukung Jokowi, boleh jadi berujung pada kartelisasi – istilah untuk menggambarkan terbentuknya koalisi berdasarkan presidential power sharing (bagi-bagi kekuasaan presiden) tanpa mempedulikan afiliasi politik parpol-parpol yang ada. Ahli Indonesia (Indonesianis) dari University of Michigan, Dan Slater, dalam tulisannya di East Asia Forum menyebut fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini boleh jadi indikasi kembalinya kartelisasi partai politik.

Jika demikian, apa itu kartelisasi parpol? Bagaimana dampaknya untuk Pilpres 2019?

Kartelisasi Parpol: Sistem Presidensial “Siluman”

Dalam tulisannya, Dan Slater menyebut kartelisasi parpol sebagai kondisi adanya koalisi hampir semua parpol yang berbagi kekuasaan eksekutif tanpa memperhitungkan afiliasi politiknya. Tujuannya adalah demi tercapainya keseimbangan politik, menyingkirkan kontestasi dan persaingan politik terbuka, atau bahkan untuk mencapai kemenangan tertentu dalam Pemilu.

Kartel parpol ini berbagi “kue kekuasaan”,  sekalipun dalam kampanye partai-partai tersebut bisa saling bertolak belakang. Negara – dalam hal ini pemerintah – masih dianggap sebagai sumber utama kekuasaan, baik secara politik maupun finansial, sehingga membuat partai-partai menjadi pragmatis ketika dihadapkan pada tawaran kekuasaan.

Walaupun dalam konteks yang berbeda, konsep kartelisasi parpol ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Eropa Barat, di mana partai politik berubah menjadi kartel karena dibiayai oleh negara dalam bentuk subsidi atau dana parpol – termasuk melalui cara-cara yang cenderung kolusif. Akibatnya, parpol “memanfaatkan” sumber daya negara sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensinya.

Konsepsi ini pertama kali diungkapkan oleh ahli politik Richard S. Katz dari Amerika Serikat dan Peter Mair dari Irlandia. Keduanya melihat pola perubahan yang terjadi pada partai politik di Eropa Barat sejak tahun 1970-an, sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan struktur masyarakat yang mengakibatkan penurunan partisipasi politik. Partisipasi politik dalam konteks ini berkaitan dengan semakin sedikitnya jumlah orang yang mendaftar sebagai anggota partai.

Akibatnya, parpol mengubah arah pendekatannya dari gerakan berbasis sumber daya massa – dalam bentuk iuran keanggotaan – menjadi cenderung “memanfaatkan” sumber daya dari negara secara finansial, baik secara legal maupun melalui cara-cara yang cenderung kolusif.

Hal ini terjadi pada partai Socialdemokraterne (SD) dan Det Konservative Folkeparti (DKF) di Denmark, Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) dan Christlich Demokratische Union (CDU/CSU) di Jerman, hingga Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS) dan Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz (CVP) di Swiss, termasuk mayoritas parpol di Eropa Barat lainnya. Partai-partai tersebut pada akhirnya menggantungkan pendanaan utama dari negara dalam bentuk subsidi.

Sementara di Indonesia, kartelisasi partai politik belum sampai pada tahap secara legal menggunakan pembiayaan sepenuhnya dari negara – walaupun usulan ini sempat muncul ke permukaan beberapa waktu terakhir. Namun, kartelisasi parpol terjadi sebatas karena power sharing game dari presiden. Artinya, proses bagi-bagi kekuasaanlah yang memberikan akses pada parpol untuk “memanfaatkan” sumber daya finansial dan politik dari negara.

Power sharing game inilah yang membuat Golkar, PPP, dan PAN yang semula ada dalam koalisi kubu lawan Jokowi, kini berbalik menjadi bagian dari pemerintah.

Di Indonesia, kartelisasi parpol dalam bentuk yang paling ekstrim pernah terjadi antara tahun 1999-2004. Saat itu presiden dipilih oleh MPR, sehingga ia yang menjalankan otoritas lembaga tersebut. Akibatnya, predikat oposisi pemerintah menjadi kabur dan tidak jelas, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) misalnya, justru lebih sering berseberangan dengan MPR sendiri.

Saat pemilihan presiden secara langsung diberlakukan pada Pilpres 2004, kartelisasi parpol nyatanya tidak juga menghilang. Fenomena ini tetap terjadi dengan memanfaatkan power sharing presiden. Presiden menggunakan wewenangnya dalam menentukan kabinet kerja, sehingga memungkinkan untuk menarik dukungan dari parpol, termasuk dari parpol yang melawannya pada gelaran Pemilu.

Terkait fenomena ini, Dan Slater menyebut partai yang mendukung presiden saat Pemilu sebagai kelompok “victory”, sementara partai yang awalnya berseberangan kemudian berbalik mendukung disebut sebagai kelompok “reciprocity”. Dua kelompok ini hanya dibedakan dari sisi besaran “kue kekuasaan” yang dibagikan, di mana kelompok victory cenderung mendapatkan posisi yang lebih besar.

Akibatnya, kelompok “oposisi” menjadi sulit teridentifikasi – bahkan terlihat kehilangan peran, walaupun dalam beberapa kesempatan konteks pemerintah vs oposisi mengerucut pada case based position (oposisi berdasarkan isu).

Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), praktis hanya PDIP dan Gerindra yang berperan sebagai oposisi. Itupun dua partai ini tenggelam dalam lautan dukungan mayoritas partai kepada SBY.

Hal yang sama juga terlihat dalam pemerintahan Jokowi, di mana Gerindra dan PKS tenggelam dalam suara dukungan mayoritas parpol pada Jokowi. Sesekali Demokrat dan PAN ikut menjadi “oposisi terselubung”, walaupun jumlah dukungan politik yang ada tetap kalah dari mayoritas partai pendukung Jokowi.

Kondisi kartelisasi parpol di Indonesia adalah hal yang cukup aneh, mengingat negara ini menganut sistem presidensial dengan wewenang presiden adalah kewenangan langsung dari rakyat. Namun, dukungan partai politik tetap dianggap sangat menentukan posisi presiden. Hal ini yang menyebabkan kartelisasi partai politik dianggap sebagai keunikan sistem presidensial “siluman” ala Indonesia.

Jokowi (Terlalu) Kuat?

Kartelisasi parpol dengan memanfaatkan sumber “kekuasaan atas negara” membuat Jokowi sangat mungkin mengendalikan partai-partai politik, bahkan mengubah partai politik yang semula berseberangan, menjadi sekutu politik. Dalam konteks Pilpres 2019, mungkinkah hal ini yang sedang diupayakan oleh Jokowi?

Kekuatan politik Jokowi memang semakin sulit dibendung. Hal ini membuat parpol-parpol secara rasional berdiri di belakang petahana, mengingat peluang memenangkan kembali Jokowi lebih besar dibandingkan mendukung calon lain. Selain itu, dengan mengupayakan masuk dalam kelompok victory, partai-partai merasa yakin akan mampu mendapat bagian yang lebih besar dalam “kue kekuasaan” Jokowi, ketimbang baru mendukung setelah Pilpres berakhir.

Secara tidak langsung, hal ini membuat posisi oposisi menjadi lemah. Partai Gerindra misalnya, hanya bisa bertahan sebagai oposisi dengan memanfaatkan basis isu – misalnya yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Sementara secara politik, partai berlambang kepala burung garuda itu tidak dapat berbuat banyak melawan Jokowi.

Selain itu, munculnya wacana untuk memasangkan Jokowi dengan Prabowo pada Pilpres 2019 misalnya, merupakan upaya yang sangat jelas untuk membentuk kartel parpol. Tanpa adanya oposisi, maka demokrasi kehilangan penyeimbang dan dengan sendirinya menghilangkan entitas sistem pemerintahan yang dianggap paling bagus tersebut.

Pada akhirnya, kartelisasi parpol tentu saja akan menguntungkan Jokowi. Bagi masyarakat hal ini justru bisa berdampak sebaliknya, karena seperti yang dikatakan Ezra Taft Benson di awal tulisan, oposisi memberikan pilihan. Itulah inti demokrasi. (S13)