PinterPolitik.com

Hari Bumi tahun ini diperingati dengan keheningan. Tidak ada aksi long march atau pun aksi serupa lainnya yang mengumpulkan massa. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, aksi protes terhadap kerusakan lingkungan menjadi agenda rutin Hari Bumi yang mungkin tidak perlu disuarakan dulu di tahun ini.

Bumi sedang berduka dengan kehilangan ribuan korban jiwa akibat pandemi Corona. kondisi ekonomi pun turut terpukul dengan virus yang mulai menyebar sejak Januari lalu. Namun, di balik kabar buruk, ada kabar baik.

Berbagai media memberitakan bahwa kondisi lingkungan membaik semenjak penerapan social distancing maupun lockdown di berbagai negara. Polusi udara di New York turun 50%, emisi karbon di China turun 25%, dan langit Jakarta tampak biru cerah dalam satu bulan ini.

Hari Bumi merupakan momen bagi masyarakat dunia untuk mengapresiasi planet yang kita tempati ini. Sejarah Hari Bumi tidak lepas dari peran senator Amerika Serikat yang bernama Gaylord Nelson.

Berawal dari keprihatinan Nelson atas kejadian tumpahan minyak besar-besaran di Santa Barbara (California) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, Nelson kemudian melakukan aksi protes yang puncaknya pada tanggal 22 April 1970. Majalah TIME mencatat sekitar 20 juta orang terlibat dalam aksi demonstrasi di Fifth Avenue New York.

Tidak hanya kasus tumpahan minyak di Santa Barbara, demonstrasi ini mengusung berbagai tema kerusakan lingkungan.  Aksi protes ini ternyata berhasil menekan Pemerintah AS untuk mengeluarkan kebijakan yang “pro lingkungan’.

UU Pendidikan Lingkungan Nasional, UU Air Bersih, UU Perlindungan Spesies yang Terancam Punah, UU Insektisida dan Fungisida lahir setelah aksi protes ini. Keberhasilan aksi protes ini merupakan tonggak penting dalam sejarah aktivisme lingkungan dan sejak saat itu tanggal 22 April ditetapkan sebagai “Hari Bumi”.

Kabar ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tahun-tahun berikutnya, negara-negara di benua Asia, Amerika, Australia, Afrika, Eropa secara serentak melakukan aksi protes terhadap kerusakan lingkungan. Indonesia juga termasuk negara yang mengikuti tren global tersebut.

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan potensi sumber daya alam yang melimpah. Hutan hujan tropis yang terbentang luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi serta kekayaan alam bawah laut yang melimpah merupakan anugerah yang tak ternilai harganya. Kekayaan sumber dalam alam ini menjadi sumber daya strategis bagi pembangunan negara, namun kerap dipolitisasi oleh berbagai aktor.

Akibatnya kekayaan alam ini berbanding lurus dengan tingginya kasus kerusakan lingkungan di Indonesia. Kebakaran hutan, pembalakan liar, perdagangan kayu ilegal, korupsi di sektor sumber daya alam, perdagangan ilegal satwa liar, konflik tenurial lahan hutan, pencemaran laut, tingginya emisi karbon merupakan deretan permasalahan lingkungan yang sudah ada sejak dulu kala.

Bagaimana sumber daya alam dipolitisasi? Pada peringatan Setengah Abad Hari Bumi ini, mari kita tengok kembali perjalanan politik lingkungan di Indonesia melalui diskursus lingkungan yang berkembang. Setidaknya terdapat tiga diskursus lingkungan yang berkembang di Indonesia, yaitu diskursus modernisasi ekonomi, pembangunan berkelenjutan, dan civic environmentalism.

Diskursus Modernisasi Ekonomi  

Bas Arts dalam tulisannya yang berjudul Discourse, Actor, and Insturments in International Forest Governance mengungkapkan bahwa diskursus modernisasi ekonomi dicirikan dengan industralisasi dan privatisasi sumber daya alam oleh negaara.

Diskursus ini berkembang pada pertengahan abad 20. Modernisasi ekonomi didorong karena hancurnya perekonomian dunia pasca Perang Dunia II. Di Indonesia, diskursus ini berkembang pada era kepemimpinan Presiden Soeharto.

Di awal era Orde Baru, Soeharto mengusung paradigma pembangunan ekonomi sebagai landasan kebijakan nasional. Kekayaan sumber daya alam Indonesia dijadikan sebagai tumpuan utama devisa negara.

Soeharto memberikan izin konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melalui Undang-Undang Kehutanan No. 5/1967 dan Peraturan Pemerintah No. 21/1970. Akibatnya, keran investasi mengucur deras dan sektor kehutanan menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua pada saat itu.

Pada tahun 1979, Indonesia menjadi negara pengekspor kayu bulat yang lebih besar dari seluruh negara di Afrika dan Amerika Latin (WRI, 2000). Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat berimplikasi pada rusaknya hutan Indonesia.

Eksploitasi hutan telah melebihi batas wajarnya. Stereotip “hutan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui” membuat pemerintah lupa kalau memperbaharui hutan membutuhkan waktu yang lama.

Pemerintah Indonesia secara resmi melarang ekspor kayu bulat pada tahun 1985. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat memaksa pengusaha hutan untuk mengembangkan industri pengolahan kayu untuk dapat mengubah kayu bulat menjadi produk yang dapat diekspor.

Pada saat itu, produk kayu lapis menjadi komoditas yang dipilih oleh pengusaha, terutama karena proses pengolahannya yang sederhana. Namun, industri pengolahan kayu ini sangat monopolistik.

Monopoli industri kehutanan ini akhirnya menimbulkan masalah baru, seperti  konflik tenurial, kemiskinan masyarakat desa sekitar hutan, dan korupsi di sektor kehutanan. Permasalahan ini pun diwariskan Seoharto ke era Reformasi.

Diskursus Pembangunan Berkelanjutan

Diskursus pembangunan berkelanjutan mulai populer setelah publikasi tulisan yang berjudul “Our Common Future”. Pembangunan berkelanjutan dibahas dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengurangi kebutuhan yang diperlukan oleh generasi yang akan datang. Brunlant (1987) menjelaskan terdapat tiga aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan, sosial.

Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan melalui pemerataan ekonomi, dan mengatasi pemanasan global. Partisipasi publik, kesetaraan global, dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang menjadi ciri khas dalam diskursus pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, telah terjadi pergeseran paradigma pengelolaan hutan oleh negara ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakaat. Kebijakan kehutanan sosial/perhutanan sosial telah berkembang di Indonesia sejak 1972 tetapi konsep sosial yang dikembangkan lebih dekat kepada menyelematkan kepentingan aset sumberdaya hutan dari kehancuran dan kerusakan, bukan atas dasar model-model egalitarian dan partnership yang berkeadilan (Awang, 2019).

Kebijakan ini terus berkembang, hingga Presiden Jokowi juga menggunakan Perhutanan Sosial sebagai salah satu prioritas kebijakan di sektor kehutanan pada awal masa kepemimpinannya. Pada era Jokowi ini, prinsip egalitarian dan partnership mulai diperhatikan.

Kebijakan Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang sering termarginalkan, sekaligus untuk menjaga fungsi lingkungan hutan. Kebijakan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016.

Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan luas lahan hutan yang dikelola masyarakat sebesar 12,7 juta hektar dalam rentang 5 tahun (2014-2019). Namun hingga April 2019, baru 2,5 juta hektar lahan hutan yang diberikan kepada masyarakat.

Diskursus Civic Environmentalism

Diskursus ini dicirikan dengan gerakan akar rumput, pendekatan bottom-up, dan pembentukan NGO lingkungan. Berbagai NGO lingkungan baik NGO internasional maupun NGO domestik mulai terbentuk di Indonesia. Emil Salim (mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup) mendirikan KEHATI pada tahun 1994 sebagai NGO lingkungan yang bertujuan untuk pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di Indonesia. Berbagai program lingkungan telah dikerjakan KEHATI seperti restorasi dan rehabilitasi, pengelolaan sampah, pelestarian satwa (gajah sumatra dan badak kalimantan), dan progam rehabilitasi mangrove.

Nama-nama besar NGO lingkungan internasional pun turut melebarkan sayapnya ke Indonesia, seperti World Wildlife Fund (WWF). Pada tahun 1996, WWF resmi menjadi entitas legal yang berbadan hukum sesuai ketentuan di Indonesia.

Telah banyak program lingkungan yang dikerjakan WWF dengan Pemerintah Indonesia. WWF turut berkontribusi atas dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Pulau Sumatra yang mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan, Deklarasi Bersama Kepulauan Kei Kecil sebagai kawasan perlindungan laut, penyusunan Rencana Aksi dan Strategi Nasional Konservasi Orangutan, Badak, dan Harimau Sumatera, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya, Pemerintah Indonesia secara resmi memutus kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia sejak bulan Januari 2020.

Politik lingkungan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dan masyarakat. Agenda lingkungan perlu mendapatkan prioritas khusus dalam kebijakan nasional.

Perlahan Indonesia telah memperhatikan aspek partisipasi, kesetaraan, dan pendekatan bottom-up dalam kebijakan lingkungan. Namun demikian, agenda lingkungan ini tumbuh dan dihdapkan pada aneka tuntutan baru yang kesemuanya bermuara pada segala hal yang sensitif terhadap lingkungan.

Tulisan milik Muhammad Haidar Daulay, S. Hut., Asisten Peneliti di Sebijak Institute (Sejarah dan Kebijakan Kehutanan) Fakultas Kehutanan UGM.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Presiden Jokowi soroti kenaikan kebakaran hutan dan lahan di 2019. Ingatkan soal pencopotan pejabat TNI/Polri yang gagal redam karhutla, sebut perlu persiapan dan perencanaan agar kebakaran tak meluas

Pinterpolitik.com

Kasihan ya mahasiswa yang berdemonstrasi tanggal 24 September kemarin. Bukannya tuntutannya dipenuhi atau setidaknya-tidaknya ditemui para pejabat, mereka malah harus menghadapi tindakan keras dari aparat. Huft.

Alih-alih bertemu solusi atau diberi janji, mahasiswa yang geram akan sikap tuli dikerasi. Dipentung meski tak lagi berdiri dengan dua kaki, mereka juga diberi gas air mata agar lari terpencar sendiri-sendiri. Kasihan ya.

Nah, agar massa pecah, aparat juga punya senjata ampuh lain. Mahasiswa yang terus mempertahankan diri akhirnya disiram dengan water cannon. Wah, wah, aparat di lapangan mungkin tahu ya, ada yang belum mandi sebelum berangkat aksi?

Ah, apapun alasannya, sebenarnya siraman air dari pemerintah ini sebenarnya boleh jadi ironis jika melihat kondisi terkini negeri ini. Kayaknya, pemerintah tidak harus diingatkan lagi kalau masyarakat di Sumatera dan Kalimantan sedang menderita akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Eh, apa memang harus selalu diingatkan ya?

Selama ini, pemerintah kalau diingatkan soal karhutla ini selalu bilang sudah berusaha maksimal dan tinggal menyerahkan semuanya pada hujan. Wah, kalau lihat ada water cannon begitu, harusnya pemerintah tidak harus menunggu hujan dong buat memadamkan karhutla?

Bukannya siram karhutla, pemerintah malah siram mahasiswa. Ckckckck.
Share on X

Iya, tahu, pasti akan ada alasan soal teknis, spesifikasi, dan lain-lain, tapi harusnya pemerintah paham dong, kalau ada anggaran dan untuk melawan masyarakatnya sendiri, harusnya  ada anggaran dan fasilitas juga untuk serius pada isu lain semacam karhutla. Coba itu dilihat, demo sehari pemerintah keluar uang berapa ya untuk “menyakiti” masyarakatnya sendiri?

Makanya, seharusnya anggaran dan fasilitas yang dimiliki pemerintah tidak digunakan untuk melawan rakyatnya sendiri, tetapi untuk seluas-luasnya manfaat publik. Itu loh, karhutla di Sumatera dan Kalimantan perlu siraman perhatian pemerintah, bukannya malah melawan para mahasiswa.

Dari konteks tersebut, pemerintah mungkin maksudnya ingin memadamkan kebakaran hati para mahasiswa. Sayang, mereka malah salah siram. Amarah mahasiswa dan sebagian besar rakyat mungkin justru makin membara akibat salah siram tersebut.

Mungkin nanti, pemerintah harus lebih berhati-hati lagi kalau mau menggunakan fasilitas dan anggaran. Jangan salah prioritas. Nah, kalau untuk sekarang, untuk menyiram hati masyarakat, mungkin bisa serius mengikuti tuntutan mereka, atau setidaknya bertemu bukannya malah disiram water cannon. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Hutan Indonesia terkenal dengan citra mistisnya. Bagi masyarakat lokal, hutan merupakan manifestasi kemisteriusan, kekuatan gaib dan bahaya. Inilah sebabnya, mengapa masyarakat lokal kerap memiliki tradisi turun-temurun untuk menjaga hutan.

Pelestarian hutan adalah kearifan lokal. Cermin dari tradisi luhur yang sarat sejarah panjang beratus-ratus tahun. Tapi, beberapa tahun belakangan ini dan bahkan sekarang hutan Indonesia terusik karena karhutla. Ini korporasi sawit pada gak takut lelembut hutan pada keluar semua, apa gimana?

Agaknya kearifan lokal yang tunduk pada kekuatan gaib, jika berhadapan dengan kerakusan manusia yang didukung peralatan modern, ya kalah juga. Manusia memiliki kapabilitas untuk berkembang lebih daripada ketakutan primordial semata.

Manusia sejatinya diatur oleh nafsu. Nah, nafsu menguasai sumber daya ekonomi inilah yang mengalahkan kearifan lokal, sehingga timbul karhutla. Lagian, lelembut gak bisa mempengaruhi perekonomian sawit nasional juga. Caranya gimana coba?

Apalah kekuatan primordial lelembut jika berhadapan dengan nafsu yang memiliki alat canggih. Bahkan jika lelembut menggunakan medium dukun sekalipun, siapa yang mau disantet? Apa CEO perusahaan asing? Mereka kenal istilah dukun atau lelembut juga engga kan.

View this post on Instagram

Menuai respon warganet, Spotify membuat playlist berisikan 70 lagu bernada sindiran terhadap kabut asap. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 23, 2019 at 11:00pm PDT

Bahkan, pemerintah yang telah menyegel lahan beberapa perusahaan serta menjadikan beberapa oknum tersangka, tidak bisa menangani karhutla.

Inilah kekuatan nafsu yang bersemayam di diri manusia. Lebih seram dan merusak bukan dari kerasukan setan? Mungkin, saya juga serem sih sebenernya dengan orang yang kerasukan.

Dampak mematikan dari karhutla akibat keserakahan manusia, bersifat masif dan memiliki jangkauan internasional. Kapasitas manusia dalam menyalurkan nafsunya dengan negatif sepertinya telah berevolusi. Kudos to Humanity!

Karena kekuatan lelembut sudah KO, maka keserakahan harus dilawan oleh nilai luhur manusia itu sendiri. Sudah saatnya Indonesia merevolusi industri sawit ke arah keberlanjutan.

Perlu ada kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah karhutla tidak terjadi kembali. Tentunya, kebijakan ini harus melingkupi seluruh elemen industri sawit mulai dari individu hingga korporasi asing.

Hal ini, dapat dicapai melalui pengetatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustanaible Palm Oil (RSPO). Sehingga pemegang sertifikat akan memiliki ruang lebih sempit untuk menyebabkan karhutla.

Perkembangan kebijakan yang berkelanjutan menjadikan manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Memang harusnya seperti itu sih!

Jadi, lelembut hutan sudah KO nih, mulai sekarang kita deh yang maju. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Kehidupan elite politik merupakan suatu paradoks dengan kemampuan mereka untuk memberikan kebaikan bagi publik.

Agaknya, ini merupakan realita kiriman media sosial Pak Jokowi Jokowi yang kontras dengan kasus karhutla yang banyak memakan korban. Baru-baru ini, Jokowi mendapat kritikan tajam dari dalam negeri maupun mancanegara akibat video akitivitas akhir pekannya dengan sang cucu, Jan Ethes.

Dalam video tersebut, Jokowi terlihat bertamasya dengan Ethes seraya memperlihatkan keindahan alam Istana Bogor. Di mata sebagian orang hal ini adalah ironi, mengingat banyaknya anak-anak di wilayah jangkauan asap karhutla yang terkena ISPA dan terganggu aktivitas normalnya.

Pencitraan ya boleh-boleh saja sih. Mengingat citra presiden itu penting untuk memuluskan kebijakannya di masyarakat. Ya tapi tolonglah tim komunikasi Pak Jokowi, pilih waktu yang tepat. Masa ada orang menderita karena asap karhutla terus pamer keindahan alam bareng keluarga.

View this post on Instagram

KPK tetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka, siapa selanjutnya? Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #KPK #imamnahrawi #menpora #kemenpora #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 20, 2019 at 4:00am PDT

Justru video “pencitraan” ini menjadi bumerang bagi citra Jokowi. Berbagai lapisan masyarakat menilai Jokowi sama sekali tidak sensitif dalam membaca situasi. Ada juga yang mengkritik gerak lambat pemerintah menangani karhutla yang telah jadi “tayangan sinetron” berseason-season.

Semua kritikan tersebut make sense. Pakdhe Jokowi selama ini selalu mengedepankan citra family man yang menjadi andalannya. Ya walaupun sebenernya gak selalu ada hubungan sama kompetensinya sebagai presiden, tapi ya ditelen aja mentah-mentah sama pendukungnya.

Menurut Arie Rompas, Team Leader Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Pak Jokowi selalu datang ke lokasi karhutla, berjanji akan menyelesaikan, menindak pelaku dan mencopot Kapolda dan Pangdam yang tak becus, bahkan menjanjikan kebakaran tidak akan terulang kembali.

Tapi abis foto-foto yaudah dighosting aja gitu. Padahal kan ya sebagai bencana yang sepertinya jadi isu tahunan, harusnya sudah dipersiapkan dengan baik. Itu loh Pak, perusahaan-perusahaan penyebab kebakaran kan bisa ditindak.

Koyoke ki tim komunikasi Pak Jokowi mesti berkaca, bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap beliau bukan karena kurangnya pencitraan, tapi karena responsnya terhadap isu ternyata gak menyelesaikan masalah.

Tim komunikasi harusnya bisa memberikan anjuran lebih baik. Masak, setiap ada kritik dan masalah, selalu ada tampilan Pak Jokowi dan Jan Ethes di media sosial. Bahaya loh bapak dan ibu timnya Pak Jokowi, nanti ada satu komisi yang mengurusi anak yang tersinggung.  (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Karhutla…

Sinetron yang season-nya gak kelar-kelar. Ada aja kejadiannya, tapi konfliknya ya itu-itu mulu. Kalo gak karena polemik perusahaan minta lahan ya kelalaian manusia negara kode +62.

Konsumennya pun berasal dari daerah yang sama terus. Kasihan mereka sudah rugi sakit pula.

Namun, di tengah derita masyarakat itu, beberapa anggota pemerintahan justru seperti meminta masyarakat untuk pasrah, macem Pak Moeldoko yang melalui cuitannya pada 13 September 2019 bersabda bahwasanya :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala musibah datangnya dari Allah SWT dan diperuntukkan untuk hambaNya yang Ia percayai dengan porsiNya masing-masing. Musibah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan dimana saja. pic.twitter.com/gf3zXonsKd

— Dr.H.Moeldoko (@Dr_Moeldoko) September 13, 2019

Hal ini diperparah dengan kalimat lanjutannya. Moeldoko menyatakan bahwa rakyat Sumatera dan Kalimantan sebaiknya ikhlas dan berdoa kepada Tuhan. Karena musibah ini pun datangnya dari Tuhan.

Kritik negatif pun muncul menyusul pernyataan ini. Beberapa menyatakan penyataan Moeldoko cenderung menyalahkan urusan langit atas musibah yang menimpa Sumatera dan Kalimantan. Langit kok disalahin.

Sensitivitas bapak kita satu ini jadinya bisa dipertanyakan, mengingat korban ISPA telah berjatuhan di dua pulau tersebut. Belum lagi, tekanan internasional dari Malaysia dan Singapura supaya Indonesia segera menamatkan “sinetron-nya” yang sudah berlarut-larut ini.

View this post on Instagram

Kebakaran hutan makin parah, pemerintah masih takut menerima dan meminta bantuan internasional? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 16, 2019 at 4:00am PDT

Sebenarnya, pernyataan Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Indonesia ini kontradiktif dengan pendekatan Jokowi dalam menangani karhutla. Pakdhe berpendapat bahwa pemerintahannya telah lalai membiarkan “sinetron” ini terus “tayang”.

Pakdhe juga berpendapat seharusnya laporan tidak perlu berlebihan namun ringkas untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, Pak Jokowi juga tidak menyalahkan langit dan menganggap karhutla ini karena kesengajaan yang terorganisir. Jadine Pakdhe ki lebih sigap dan realistis dibanding cs-nya.

Toh, dalam kitab suci pun sudah tercatat kalau Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak berusaha. Ini dari kitab suci loh ini, bukan saya.

Jadi bukan berarti ada bencana terus menyatakan itu semua datang dari langit terus pasrah aja gitu. Ya gimana masalah mau selesai coba. Saya aja yang rakyat jelata ngerti. Hadeuh.

Dibanding mengajarkan untuk pasrah ya pak, gimana kalo coba menguatkan peran pemerintah dan membentuk persepsi publik untuk sama-sama mengusahakan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Bukankah seperti yang Pak Jokowi selalu bilang : Kerja, kerja, kerja! (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Sedih ya, selama beberapa waktu terakhir, sebagian wilayah di Sumatera dan Kalimantan harus terselimuti oleh kabut asap yang begitu tebal. Lebih parah, karhutla ini sekarang sudah memakan korban jiwa.

Sayangnya, pemerintah sendiri tampaknya belum punya solusi sempurna buat masalah ini. Pak Moeldoko malah mengajak masyarakat terdampak untuk pasrah dan sabar pada musibah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) malah bilang pemerintah hanya tinggal menunggu hujan sebagai solusi.

Kok bisa sih pasrah dan hanya berharap pada hujan? Kan pemerintah bukan Iwan Fals di lagu Kupu-Kupu Hitam Putih.

Itu loh, BMKG sudah peringatkan akan ada kemarau panjang sejak Juni dan Juli, masak pemerintah hanya bisa mengajak masyarakat untuk pasrah? Memangnya gak ada ya langkah pencegahan biar api gak menjalar?

Pak Jokowi baru-baru ini bilang kalau pemerintah sudah melakukan berbagai cara buat memadamkan karhutla hebat. Coba ya kita  absen, pengerahan pasukan tambahan? Sudah. Penjatuhan bom air? Sudah juga. Pesawat penyemai hujan? Sudah berangkat juga.

Nah, kalau sudah begini apa kira-kira yang belum? Oh, kalau menindak korporasi sawit sudah belum ya? Kan, korporasi ini jadi salah satu penyebab utama karhutla di Indonesia.

Wah, kalau yang ini kayaknya pemerintah belum tentu mau ambil langkah. Bukan suuzan ya, coba perhatikan dulu deh berbagai langkah pemerintah terkait dengan sawit ini.

Baru-baru ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan kampanye di media sosial dengan tagar #sawitbaik. Sawit. Baik. Wow.

Kemenkominfo ini bisa ambil timing yang lebih tepat gak ya? Di saat masyarakat di Sumatera dan Kalimantan lagi kesulitan bernapas, mereka malah meluncurkan kampanye yang dalam kadar tertentu jadi pendukung derita masyarakat tersebut. Ish ish ish.

Kalau diperhatikan pemerintah memang sepertinya punya keberpihakan khusus kepada industri sawit. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) misalnya, akan melarang peredaran produk makanan olahan berlabel bebas minyak sawit (Palm Oil Free) di Indonesia.

Kondisi-kondisi semacam ini bisa membuat masyarakat curiga, jangan-jangan pemerintah lebih peduli kepentingan korporasi sawit ketimbang masyarakat?

Wah, kalau kayak gini susah kayaknya bisa mengharapkan pemerintah akan serius menangani karhutla terutama dalam urusan pencegahan. Pemerintahnya sendiri malah berpihak pada pihak yang dianggap penyebab kebakaran hutan lewat #sawitbaik. Hmmmm. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Sejauh ini pemerintah telah mengerahkan setidaknya 9.000 personel gabungan dan 42 helikopter untuk mengatasi karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Melalui TNI AU, pemerintah juga akan mengerahkan pesawat C-130, CN-295, dan drone untuk membuat hujan buatan serta memantau titik api pada malam hari.

Sayangnya, dengan semua sumber daya yang dikerahkan, karhutla belum dapat diatasi secara penuh, bahkan cenderung memburuk.

Dalam hal kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan misalnya. Beberapa hari lalu kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai empat kali lipat dari indeks kualitas udara terburuk.

Asap dari karhutla juga terus menyebar ke negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Malaysia bahkan harus menutup 409 sekolah di Sarawak karena asap yang membahayakan bagi anak-anak.

Namun, dengan karhutla yang semakin memburuk, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meminta bantuan dari dunia internasional. Pemerintah juga belum menanggapi bantuan yang sejak minggu lalu sudah ditawarkan Malaysia dan Singapura. Mengapa sikap yang demikian dipilih pemerintahan Presiden Jokowi?

Harga Diri Lebih Penting?

Menurut Allison Carnegie dan Lindsay Dolan dari Columbia University, ada beberapa alasan mengapa pemerintahan suatu negara menolak atau membatasi bantuan internasional ketika menghadapi bencana.

Pertama, penolakan dilakukan karena pemerintah ingin dunia melihat bahwa mereka kuat dan kompeten karena bisa mengatasi sendiri bencana yang dialami negaranya.

Kedua, penolakan terjadi ketika bantuan yang ditawarkan dianggap kurang menguntungkan bagi pemerintah itu sendiri.

Ketiga, penolakan terjadi karena pemerintah ingin menjaga citra atau reputasinya di dunia internasional dan domestik.

View this post on Instagram

Kebakaran hutan makin parah, pemerintah masih takut menerima dan meminta bantuan internasional? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 16, 2019 at 4:00am PDT

Alasan ini muncul karena adanya anggapan bahwa menerima bantuan internasional sama saja dengan mengakui bahwa pemerintah lemah dan tidak bisa melindungi sendiri warga negaranya.

Anggapan lainnya bahwa negara yang memberikan bantuan lebih superior dan kuat dibanding negara yang menerima bantuan.

Oleh karena itu, lanjut Carnegia dan Dolan, penolakan terhadap bantuan internasional juga dianggap sebagai cara pemerintah untuk meyakinkan dunia bahwa pemerintah tersebut kuat dan kompeten.

Carnegia dan Dolan juga mengatakan bahwa dalam menolak bantuan, pemerintah dapat mengelabui besarnya dampak bencana dengan mengendalikan pemberitaan dan merilis laporan palsu.

Pemberian laporan palsu ini salah satunya diduga dilakukan oleh  pemerintah Rusia dalam menghadapi karhutla tahun 2010.

Jika melihat sejarah penanggulangan bencana di Indonesia, dalam beberapa kesempatan pemerintah pernah menolak bantuan internasional dengan alasan yang sama seperti yang diungkapkan Carnegia dan Dolan.

Pada bencana gempa dan tsunami Mentawai tahun 2010, penolakan pemerintah Indonesia terhadap bantuan internasional ditengarai terjadi karena tidak ingin terlihat lemah dan melihat bantuan internasional sebagai ancaman bagi legitimasi nasional.

Kemudian, pada gempa bumi di Lombok tahun lalu, pemerintah juga menolak tawaran bantuan dari negara asing salah satunya karena masalah kedaulatan.

Sementara, pada bencana karhutla 2015 lalu pemerintah juga sempat secara terbuka menolak bantuan internasional. Pemerintahan Jokowi kala itu beralasan bahwa Indonesia masih bisa menangani sendiri karhutla yang terjadi, walaupun kemudian mengubah sikapnya dan meminta serta menerima bantuan dari beberapa negara Singapura, Malaysia, Rusia, Tiongkok, dan Jepang.

Penolakan bantuan internasional tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Banyak negara lain yang menolak bantuan internasional meskipun bencana yang dialaminya cukup besar.

India misalnya, menolak bantuan internasional ketika negara bagian Kerala mengalami bencana banjir yang menewaskan 400 orang dan satu juta orang kehilangan tempat tinggal.

Pemerintah India mengklaim bahwa penolakan ini dilakukan karena pemerintah bisa menyelesaikan sendiri bencana yang terjadi.

Namun, banyak pihak yang mengkritik bahwa penolakan terjadi karena pemerintah India lebih mementingkan kebanggan nasional (national pride) dibanding kebutuhan masyarakatnya.

Bentuk Ketidakseriusan Pemerintah?

Dalam bencana karhutla, ada Brazil yang akhir bulan kemarin menolak bantuan dana sebesar 18 juta Euro atau sekitar Rp 280 miliar dari negara-negara G-7 untuk mengatasi karhutla di Hutan Amazon.

Secara resmi Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengatakan bahwa penolakan dilakukan karena Presiden Perancis Emmanuel Macron menuduhnya berbohong terhadap upaya Brazil dalam melestarikan lingkungan.

Selain itu, pemerintah Brazil juga menuduh adanya usaha dunia internasional, khususnya Perancis, untuk mengganggu kedaulatan Brazil terhadap Amazon.

Namun, berdasarkan analisa BBC, diduga kuat penolakan Bolsonaro terhadap bantuan internasional dikarenakan dirinya sejak awal memang tidak mendukung pelestarian hutan Amazon.

Hal ini terlihat dari dikuranginya 95 persen anggaran Kementerian Lingkungan Brazil untuk tahun 2019. Kemudian Bolsonaro juga menjadi pihak yang mendorong dan memberikan izin pembangunan di Hutan Amazon – salah satu faktor yang dituduh memperparah karhutla Amazon tahun ini.

Tidak berhenti di situ, jumlah denda terkait pelanggaran lingkungan juga berkurang meskipun jumlah pelanggaran terus bertambah.

Lalu, apakah ini yang terjadi di Indonesia, bahwa ditolaknya bantuan internasional dikarenakan pemerintah yang tidak serius dalam melestarikan hutan?

Pemerintah mengklaim bahwa Jokowi maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen dan serius dalam mengahadapi karhutla.

Pemerintah baru-baru ini juga mendapat penghargaan dari Global Fire Monitoring Center (GFMC) atas upayanya dalam mengendalikan karhutla pasca 2015.

Permasalahan lingkungan yang juga patut menjadi perhatian Pemerintah adalah kebakaran hutan yang sekarang melanda Sumatra dan Kalimantan https://t.co/ONNS0FCVSF pic.twitter.com/cPXwzX2joU

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) August 9, 2019

Di sisi lain kritik terhadap komitemen dan keseriusan pemerintah terus datang.

Kritik utama memiliki dasar putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa presiden dan beberapa menteri bertanggung jawab atas karhutla tahun 2015.

Putusan itu juga menguatkan kurangnya komitmen dan keseriusan pemerintah yang hingga saat ini tidak melengkapi aturan, membentuk tim, serta membentuk peta jalan yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan karhutla.

Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan lagi sikapnya terhadap bantuan internasional.

Jika berkaca pada kasus sebelumnya, sudah dibantu dunia internasional pun karhutla 2015 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah indonesia dengan total kerugian mencapai Rp 221 triliun.

Secara teknis, bantuan dari negara lain memang diperlukan mengingat perlengkapan penanggulangan karhutla Indonesia yang belum lengkap.

Rusia misalnya yang memiliki pesawat jet pengebom air tipe Beriev Be-200. Kemudian ada Singapura yang memiliki helikopter kelas berat CH-47 “Chinook” yang tidak dimiliki Indonesia.

Khusus Malaysia dan Singapura, pemerintah seharusnya tidak menolak, namun justru menagih bantuan mereka karena perusahaan-perusahaan kelapa sawit dari dua negara tersebut juga terlibat dalam karhutla yang terjadi di Indonesia.

Jika memang reputasi dan kedaulatan menjadi alasan pemerintah menolak meminta bantuan internasional, mungkin ada baiknya pemerintah menjelaskan seberapa besar syarat kerugian jiwa dan ekonomi yang harus dibayar masyarakat agar pintu bantuan internasional dibuka. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.