pinterpolitik.com 

SINGAPURA – Singapura menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menggagas  penerapan pajak karbon dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Rencana pajak karbon itu akan diimplementasikan mulai 2019.

Diprediksi, kebijakan ini akan mendorong kenaikan biaya energi di negara itu dan memaksa lebih dari 30 penghasil polusi besar, seperti power plant, untuk membayar pajak.

Seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/2/2017), besaran pajak karbon dimaksud 10  – 20 dolar Singapura per ton emisi karbon dioksida dan lima jenis gas rumah kaca lainnya.

Menurut Menteri Keuangan Singapura, Heng Swee Keat, pajak ini setara dengan peningkatan biaya minyak 3,5 hingga 7 dolar AS per barel. Dengan berlakunya pajak karbon, menurut laporan yang dirilis pemerintah, tarif listrik akan naik  2 hingga 4 persen.

Ia mengatakan, cara paling efisien dan adil secara ekonomi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca adalah menetapkan pajak karbon, sehingga para penghasil polusi akan mengambil tindakan yang diperlukan.

Dikemukakan, Singapura rentan terdampak naiknya ketinggian air laut karena perubahan iklim. Oleh karena itu, dengan menggandeng komunitas internasional, Singapura merasa perlu mengambil peran untuk menyelamatkan lingkungan.

Penerimaan dari pajak karbon akan membantu untuk membiayai pengukuran yang dilakukan industri untuk menekan emisi.

Pemerintah telah berkonsultasi dengan pemimpin industri dan berencana melakukan pertemuan publik pada Maret 2017 untuk menetapkan pajak final dan implementasi jadwal.

Dengan demikian, Singapura akan menjadi negara pertama yang mengenakan pajak karbon di Asia Tenggara. Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru  telah menerapkan pajak karbon.

Menurut Vice President Riset Energi di Wood Mackenzie Ltd., Chris Graham, Singapura tampaknya mengambil langkah yang lebih agresif untuk menurunkan gas rumah kaca ketimbang yang disepakati pada pertemuan terkait iklim di Paris. Sinyal ini menkonkretkan rencana untuk menerapkan energi dan udara yang lebih bersih. (Kps/E19)