Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Kemarin, Markas Besar Polri berbalut emas dan perak, merayakan delapan dekade sejak Bhayangkara lahir pada 1 Juli 1946. Kapolri Listyo Sigit Prabowo kerap menegaskan Hoegeng harus jadi teladan bagi anggota Bhayangkara, dari tingkat pimpinan sampai pelaksana.

Namun ingatan publik terhadap polisi setahun terakhir dibentuk dua hal lain, rantis Brimob yang melindas Affan Kurniawan, pengantar makanan berusia dua puluh satu tahun, saat demonstrasi Agustus lalu, dan rentetan video istri perwira berjoget sambil memegang gepokan uang. Setiap kali itu terjadi, nama yang sama muncul di pidato maupun kolom komentar.

Yang lebih mendesak, apakah menyebut nama itu di setiap upacara sudah cukup, atau justru caranya yang membuat kelahiran berikutnya makin sulit terjadi?

Toko Bunga dan Eyang Meri

Lima bulan lalu, Meriyati Roeslani, istri Hoegeng Imam Santoso, wafat di usia seratus tahun. Enam puluh enam tahun sebelumnya, ia menutup toko bunga miliknya di Pasar Cikini atas permintaan suaminya, begitu diangkat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, sebab siapa pun yang berurusan dengan imigrasi bisa membeli mawar demi kemudahan. 

oegeng juga menolak rumah dan mobil dari bandar judi di Sumatera Utara, dan yang membuatnya dipecat sebagai Kapolri tahun 1971 justru sikap serupa, membongkar penyelundupan mobil mewah Robby Tjahjadi yang jejaringnya menyentuh Cendana.

Kisah kisah itu diulang setiap tahun, dalam pidato, dalam Hoegeng Awards yang digelar sejak 2022, dalam rekaman pesan terakhir Eyang Meri yang oleh Kapolri disebut wasiat bagi seluruh anggota Polri. Cucunya, Rama Hoegeng, berharap penghargaan itu melahirkan Hoegeng Hoegeng baru. 

Max Weber, dalam Economy and Society, 1922, menyebut proses ini rutinisasi karisma, ketika wibawa moral seorang tokoh diwariskan lewat upacara dan penghargaan resmi, sementara praktik hidup yang dulu melahirkannya justru menguap.

Émile Durkheim, dalam The Elementary Forms of Religious Life, 1912, punya penjelasan pelengkap kenapa ritual ini terus dibutuhkan. Sebuah kelompok, tulisnya, memuja simbol sucinya secara berkala bukan untuk mengubah perilaku harian, tapi menegaskan ulang kesatuan moralnya.

Nama Hoegeng dipanggil setiap 1 Juli dan setiap malam penganugerahan sebagai pengingat kolektif, fungsi yang tetap terpenuhi sekalipun tak ada perwira yang berubah karenanya.

Tahun ini, uji publik Hoegeng Awards diprotes karena satu kandidat dinilai lebih sibuk viral ketimbang bekerja senyap. Liturgi ini bukan usaha gagal mereproduksi Hoegeng. Ia berhasil membeli legitimasi dengan ongkos jauh lebih murah ketimbang mengubah cara kerja sungguhan.

Hedonisme Bhayangkari, Waspada?

Polri punya aturan soal godaan ini sejak 2019, saat Listyo Sigit, masih Kadiv Propam, melarang keluarga anggota memamerkan kemewahan di media sosial. Rutinitas serupa berlaku, karisma jadi pasal, bukan kebiasaan. Kapolri menyebut penerima Hoegeng Awards mutiara bersih, sementara istri seorang jenderal polisi di KPK lebih dulu dikenal lewat baju bermerek dan foto liburan viral ketimbang prestasi suaminya.

Pierre Bourdieu, dalam Distinction, 1979, menjelaskan konsumsi sebagai bahasa penanda posisi seseorang di kelompoknya, jauh melampaui pemenuhan kebutuhan.

Di lingkaran Bhayangkari, tas bermerek dan foto liburan bukan cuma pamer pribadi. Ia cara istri perwira menegosiasikan posisi sosial suaminya, pasar gengsi sejajar pasar karier resmi, dan yang menyalakan sorotan publik begitu kelasnya tak sepadan dengan slip gaji.

Dua tahun kemudian, istri AKBP Agus Sugiyarso, Kapolres Tebing Tinggi, berjoget di TikTok sambil memegang gepokan uang arisan, berkelakar soal skincare mahal.

Suaminya dicopot meski uang itu bukan miliknya. Surat perpisahannya menyebut ia belum mampu menjadi tauladan bagi sekitarnya, kata yang sama untuk Hoegeng. Pola serupa berulang pada perwira lain tahun tahun berikutnya, unggahan viral, klarifikasi harta, mutasi.

Godaan ini asing bagi Hoegeng, sebab kemewahan dulu disimpan diam diam, bukan diunggah untuk disukai ribuan orang. Georgia pernah menghadapi godaan finansial lebih parah, menaikkan gaji polisi dari sekitar empat puluh empat dolar sebulan hampir sepuluh kali lipat pada 2004, dan suap jalanan nyaris hilang.

Namun kekerasan aparat terhadap pengunjuk rasa tetap muncul bertahun tahun, sebab gaji besar membeli kejujuran soal uang, bukan keberanian menolak perintah atasan. Kejujuran Hoegeng lahir dari kombinasi keduanya, menolak uang sekaligus menolak tunduk pada kekuasaan yang melindungi Robby Tjahjadi. Menaikkan gaji saja, seperti Georgia, cuma menyelesaikan separuh soal.

Simbol Hoegeng di Bhayangkara 

Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Kalemdiklat Polri sekaligus Ketua Tim Transformasi dan Reformasi Polri, blak blakan tahun lalu. Dosa terbesar Polri, katanya, saat rekrutmen dijadikan main main atau malah ada pasarnya, sebab merekrut orang salah sejak awal berarti menanam duri dalam daging institusi seumur hidup.

Ia mengakui banyak personel baik tak terlihat karena budaya taruna patrimonial, kedekatan personal dan sungkem ke senior lebih dihargai ketimbang kompetensi.

Kapolri optimistis, bilang masih banyak anggota Polri berjiwa Hoegeng, hanya belum terlihat publik. Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar lebih getir, perwira paling jujur jarang sampai ke posisi komando atau strategis. Taruna belajar lebih banyak dari pola itu ketimbang dari modul etika di kelas, dari siapa yang naik pangkat dan siapa yang dijauhi, pola yang menurut Chryshnanda sendiri tertanam sejak asrama.

Robert King Merton membedakan fungsi manifes dan fungsi laten institusi dalam Social Theory and Social Structure, 1949. Fungsi manifes Hoegeng Awards merayakan integritas.

Fungsi latennya, jarang diakui terbuka, memutuskan siapa dikagumi dari jauh dan siapa boleh mendekati kekuasaan. Institusi tidak cuma gagal mereproduksi Hoegeng, ia menjalankan seleksi yang menyingkirkan bibit bibit sepertinya sebelum naik ke posisi berpengaruh, sebab syarat naik pangkat jarang sama dengan syarat jujur.

Kalau standar keberhasilan diukur dari mobil, gawai, dan liburan yang dipamerkan pasangan di media sosial, kejujuran ala toko bunga yang ditutup akan terlihat seperti kegagalan mengurus keluarga, bukan keutamaan.

Membentuk Hoegeng baru berarti membentuk orang yang bersedia kalah dalam pameran gaya hidup, sekaligus bersedia mandek di pangkat menengah karena menolak ikut arus, sesuatu yang mustahil diajarkan lewat modul, upacara, atau surat telegram. 

Kalemdiklatnya sendiri mengakui pembentukan itu semestinya dimulai sejak hari pertama seleksi, bukan ditambal setelah berpangkat jenderal. Sampai pengakuan itu diikuti perubahan nyata pada siapa direkrut dan siapa dipuji sejak asrama, kejujuran akan terus lahir sebagai kecelakaan personal yang disingkirkan setiap kali muncul, persis seperti yang dialami Hoegeng delapan dekade lalu.

Hoegeng bukan anomali genetik. Ia kecelakaan baik yang selamat dari organisasi yang, delapan dekade kemudian, lebih fasih merayakan simbolnya lewat wasiat dan penghargaan tahunan ketimbang membangun mesin penggandanya, meskipun pemimpin reformasinya tahu persis di mana letak lukanya. Selama ongkos merayakan jauh lebih murah daripada ongkos mereformasi, tidak ada alasan bagi institusi memilih opsi kedua.

Ada yang menulis bahwa utopia berguna justru karena terus menjauh setiap kali didekati, sebab fungsinya cuma satu, membuat orang tetap berjalan. Akankah bangsa yang gemar memotret kemewahan ini masih sanggup mencintai kejujuran yang tampak seperti kekalahan, jika ia benar benar hadir kembali? (A99)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah hiruk-pikuk politik pemerintah, Tito Karnavian seolah tampil dengan eksposur yang tak terlalu masif, tersimpan strategi survival elite yang sangat terukur: tetap kuat tanpa terlalu terlihat, tetap relevan tanpa memancing ancaman. Apakah ini profesionalisme birokrasi atau kalkulasi politik tingkat tinggi?

PinterPolitik.com

Di antara deretan menteri dalam Kabinet Merah Putih, nama Tito Karnavian jarang menghiasi tajuk utama media nasional. Secara kasat mata, sosok mantan Kapolri itu bukan tipe pejabat yang gemar membangun panggung publik melalui polemik, bukan pula figur yang aktif menciptakan personal branding secara agresif.

Padahal, posisi Menteri Dalam Negeri merupakan salah satu jabatan paling strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia.

Tito mengendalikan koordinasi 38 provinsi, lebih dari 98.000 desa, relasi pusat dan daerah, hingga stabilitas politik lokal yang berpengaruh langsung terhadap keamanan nasional.

Paradoks inilah yang membuat Tito menarik untuk dibaca secara lebih mendalam. Di tengah era politik yang semakin bergantung pada eksposur media, viralitas, dan citra personal, Tito justru seakan tampil dengan gaya yang cenderung tenang dan minim sensasi.

Pembacaan paling sederhana mungkin menyebutnya sebagai figur silent worker, pejabat yang bekerja tanpa banyak bicara.

Namun analisis yang lebih tajam perlu bergerak lebih jauh: apakah ketenangan itu benar-benar cerminan efektivitas kepemimpinan, atau justru strategi survival politik yang sangat terukur?

Untuk memahami pola ini, latar belakang institusional Tito tidak bisa diabaikan. Ia lahir dari kultur Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, institusi yang memiliki karakter politik berbeda dibanding militer, khususnya TNI Angkatan Darat.

Pasca-Reformasi 1998, Polri memisahkan diri dari TNI dan perlahan membangun kultur birokrasi yang lebih administratif, prosedural, dan berhati-hati dalam mengelola eksposur publik.

Jika elite berlatar militer cenderung membangun simbol heroisme, aura komando, dan narasi patriotisme yang kuat, elite Polri justru lebih terbiasa membaca konfigurasi kekuasaan secara diam-diam.

Mereka bergerak melalui jaringan, prosedur, dan kalkulasi institusional yang lebih halus. Terlebih di era saat kepemimpinan berlatar belakang militer sempat diisi Joko Widodo.

Tito kiranya adalah produk dari kultur tersebut. Ia bukan tipe elite yang membangun massa politik personal secara terbuka. Gaya komunikasinya dingin, administratif, dan sering kali sangat teknokratis.

Namun justru di situlah letak kekuatannya, ia tidak tampil sebagai ancaman langsung bagi siapa pun, tetapi tetap memegang kendali di ruang-ruang strategis negara.

Dua Wajah Delegasi: Efisiensi atau Kalkulasi?

Salah satu pola paling konsisten dalam kepemimpinan Tito adalah kecenderungannya melakukan delegasi. Banyak isu sensitif tidak ditangani secara personal di ruang publik, melainkan didistribusikan kepada pejabat teknis atau aktor birokrasi di bawahnya.

Urusan Papua dan yang terkini terkait konflik di Wamena, misalnya, lebih sering dijalankan melalui Wamendagri Ribka Haluk penjabat gubernur dan jalur administratif lokal.

Pun dengan “kelakuan” kepala daerah yang lebih sering direspons oleh Wamendagri Bima Arya.

Hubungan dengan kepala daerah juga banyak disalurkan melalui Dirjen Otonomi Daerah maupun figur teknis lain di Kemendagri.

Bahkan berbagai persoalan desa dan administrasi daerah berjalan melalui mekanisme birokrasi rutin tanpa terlalu banyak intervensi personal dari Tito sendiri.

Pola ini bisa dibaca dalam dua perspektif berbeda. Perspektif pertama melihatnya sebagai bentuk modern managerial governance.

Dalam teori tata kelola modern, pemimpin yang efektif bukanlah mereka yang mengendalikan semua hal secara sentralistik, melainkan yang mampu membangun sistem distribusi kerja profesional.

Dalam kerangka ini, Tito dapat dipahami sebagai administrator negara yang memahami keterbatasan sentralisasi kekuasaan di negara kepulauan sebesar Indonesia. Ia membangun birokrasi yang tetap berjalan meski dirinya tidak terus-menerus muncul di depan publik.

Namun perspektif kedua jauh lebih menarik secara politik, delegasi sebagai mekanisme perlindungan risiko atau risk insulation. Isu Papua merupakan ladang ranjau politik, HAM, dan geopolitik yang sewaktu-waktu bisa meledak.

Konflik kepala daerah juga selalu berpotensi menjadi konsumsi media nasional dan dimanfaatkan dalam pertarungan elite politik. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan langsung justru bisa menjadi beban politik jangka panjang.

Dengan mendistribusikan isu-isu sensitif kepada struktur birokrasi di bawahnya, Tito menciptakan arsitektur kekuasaan yang unik, yakni keberhasilan tetap terkonsolidasi ke atas sebagai capaian kementerian, tetapi potensi ledakan politik tersebar ke bawah.

Delegasi, dalam konteks ini, bukan sekadar metode kerja administratif, melainkan strategi pertahanan politik yang sangat matang.

Pandangan ini bisa dijelaskan melalui teori Samuel Huntington tentang objective civilian control. Huntington menjelaskan bahwa institusi keamanan modern bertahan melalui profesionalisme, bukan populisme.

Tito tampak menjalankan logika tersebut secara konsisten. Ia menjaga jarak dari arena politik elektoral yang terlalu terbuka mungkin bukan karena tidak mampu bermain di sana, melainkan karena profesionalisme elite keamanan justru bergantung pada kemampuan menjaga netralitas dan fleksibilitas.

Sementara itu, sosiolog Pierre Bourdieu menawarkan pembacaan yang lebih dalam melalui konsep habitus. Habitus institusional Polri yang terbentuk selama puluhan tahun tampaknya telah membentuk cara Tito membaca kekuasaan.

Dalam habitus seperti itu, terlalu banyak eksposur justru dipandang sebagai kerentanan. Semakin terlihat seseorang dalam politik, semakin besar pula kemungkinan ia menjadi sasaran resistensi, serangan, dan pengawasan.

Strategi di Pusaran Kekuasaan?

Membaca Tito tanpa melihat konteks rekonfigurasi elite nasional menuju 2029 tentu akan menghasilkan kesimpulan yang dangkal.

Politik Indonesia hari ini sedang berada dalam fase transisi besar. Koalisi pasca-Pilpres 2024 mulai menguji kohesinya dan keberlanjutannya.

Figur-figur potensial perlahan membangun posisi masing-masing. Narasi tentang penerus kekuasaan mulai bergerak, mungkin secara diam-diam di balik stabilitas formal pemerintahan.

Dalam situasi seperti itulah, pilihan Tito untuk tetap low exposure menjadi sangat signifikan. Ia tidak tampak sedang menghilang dari arena kekuasaan

Sebaliknya, ia justru sedang memilih posisi paling aman di tengah kompetisi elite yang semakin kompleks.

Sosiolog Norbert Elias dalam konsep court society menjelaskan bahwa elite yang bertahan di sekitar pusat kekuasaan bukanlah mereka yang paling gaduh, melainkan mereka yang paling mampu membaca sensitivitas politik dan menghindari tabrakan orbit dengan elite lain.

Dalam konteks ini, Tito tampak memainkan politik yang sangat hati-hati. Ia tidak membangun narasi personal yang terlalu ambisius, tidak menabrak ruang figur lain, dan tidak terlalu cepat memasuki arena elektoral. Apalagi posisinya sangat sensitif dan strategis.

Strategi ini penting karena ada tiga risiko besar bagi elite yang terlalu terekspos. Pertama, resistensi elite senior. Dalam politik Indonesia, figur yang terlalu cepat menonjol sering kali dianggap ancaman oleh kelompok yang telah lebih dulu membangun jejaring kekuasaan.

Politik bukan hanya soal popularitas publik, tetapi juga soal sensitivitas antar-elite.

Kedua, eksposur berlebihan menciptakan amunisi bagi lawan politik. Setiap pernyataan publik dapat dipotong menjadi kontroversi. Setiap kebijakan bisa dipelintir menjadi serangan politik. Dalam konteks ini, diam sering kali menjadi perisai paling efektif.

Ketiga, terlalu kuat membangun positioning publik dapat mengurangi fleksibilitas politik. Elite yang terlalu terikat pada satu citra akan kesulitan bermanuver ketika arah angin kekuasaan berubah. Tito tampaknya memahami bahwa fleksibilitas adalah aset penting dalam politik Indonesia yang sangat cair.

Dari sinilah lahir apa yang bisa disebut sebagai politik low exposure, strategi mempertahankan relevansi tanpa harus terus-menerus memaksimalkan eksposur publik.

Politik seperti ini bekerja bukan melalui panggung besar, melainkan melalui kemampuan membaca situasi, menjaga relasi, dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Karena itu, membaca Tito hanya sebagai figur low profile mungkin terlalu sederhana. Yang terlihat tenang di permukaan belum tentu pasif di dalam.

Justru bisa jadi, ketenangan itu adalah bentuk paling matang dari kalkulasi politik-pemerintahan modern, tetap penting tanpa terlihat terlalu ingin penting.

Pada akhirnya, Tito Karnavian mungkin bukan sedang menghindari panggung. Ia mungkin justru sedang memainkan seni politik yang paling tua dalam sejarah kekuasaan Indonesia, seni berkontribusi melalui ketidakterlihatan.

Dan dalam lanskap politik nasional yang semakin bising, kemampuan untuk tetap relevan tanpa menjadi pusat sorotan bisa jadi merupakan bentuk kecerdasan politik yang paling sulit ditandingi. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Duet simbolik “Prabowo–Subiyanto” bukan sekadar similaritas fonetik, melainkan metafora harmoni sipil-militer di era Presiden Prabowo Subianto sebagai seorang living legend.

PinterPolitik.com

Diskursus mengenai sosok penerus Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Jenderal TNI Agus Subiyanto kiranya tak keliru dikemukakan dalam ruang politik dan keamanan Indonesia.

Menariknya, kedua nama ini jika digabungkan membentuk satu pelafalan yang mirip dengan nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Similaritas fonetik ini kiranya bukan sekadar kebetulan linguistik, melainkan membuka ruang tafsir politik yang menarik — tentang kontinuitas kekuasaan, loyalitas institusional, dan konstruksi simbolik stabilitas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Namun, wacana mengenai regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI dan Polri sebenarnya tidak lagi sekadar perkara usia pensiun atau hak prerogatif presiden.

Berdasarkan revisi Undang-Undang TNI, usia purna bakti bagi perwira tinggi berbintang empat kini mencapai 63 tahun, bahkan bisa diperpanjang hingga 65 tahun untuk jabatan fungsional tertentu.

Dengan demikian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang saat ini berusia 58 tahun masih memiliki horizon pengabdian yang panjang.

Di sisi lain, usia pensiun bagi anggota Polri ditetapkan 60 tahun, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini 56 tahun masih memiliki ruang waktu serupa.

Artinya, dari perspektif kelembagaan, baik TNI maupun Polri kini berada dalam kondisi kepemimpinan yang relatif stabil, tidak terdesak oleh faktor struktural yang mengharuskan rotasi segera.

Namun, stabilitas bukan sekadar produk waktu, karena ia adalah konstruksi politik. Dalam konteks ini, baik Jenderal Sigit maupun Jenderal Agus menunjukkan loyalitas institusional dan politik yang sinkron dengan visi kepemimpinan nasional.

Keduanya tampil komplementer — Jenderal Sigit dengan pendekatan moderat dan modernisasi serta transformasi Polri, Jenderal Agus dengan citra profesional dan fokus pada integrasi kekuatan pertahanan.

Mereka tampak ciamik dalam mendukung agenda besar nasional: mulai dari sinergi penegakan hukum yang terkait, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga keberpihakan pada visi Presiden Prabowo dalam menciptakan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan berdaulat.

Lalu, bagaimana proyeksi masa depan duet Prabowo-Subiyanto ini?

Segitiga Politik, Angkatan Bersenjata, dan Kepolisian

Kedua jenderal, baik Listyo Sigit maupun Agus Subiyanto, memiliki posisi strategis dan unik dalam lanskap politik Indonesia kontemporer.

Mereka tidak menunjukkan afiliasi politik yang tegas — tidak seperti Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, atau Moeldoko yang kerap dikaitkan dengan kalkulasi elektoral, ataupun Tito Karnavian yang membawa spirit reformis-progresif di Polri sebelum beralih ke ranah sipil.

Baik, Jenderal Sigit maupun Jenderal Agus juga lambat laun sama-sama tidak memiliki afiliasi politik yang kental meski sempat eksis isu “Geng Solo” maupun “Perwira Istana”.

Justru dalam ketenangan inilah muncul kekuatan baru yang mungkin relevan dengan visi Presiden Prabowo, yakni stabilitas dan kesetiaan pada agenda negara, bukan pada faksi politik.

Secara praktis, baik Agus maupun Sigit sama-sama menampilkan performa yang “ciamik” dalam mendukung program nasional seperti penguatan sinergi penegakan hukum, MBG, dan upaya memperkuat dukungan terhadap visi kamtibmas, serta pertahanan dan keamanan Presiden Prabowo.

Dalam bahasa teori politik, ini adalah bentuk dari elite cohesion, keterpaduan antarelite keamanan dan elite politik dalam menjaga arah kebijakan nasional.

Ketika elite pertahanan, keamanan dan elite politik saling memperkuat legitimasi satu sama lain, negara akan menikmati periode stabilitas yang panjang, bahkan di tengah dinamika kompetisi elektoral.

Dalam konteks Polri, kandidat penerus Jenderal Sigit seperti Komjen Pol. Dedi Prasetyo (Wakapolri), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto (Kepala BNN), hingga Irjen Pol. Rudi Darmoko (Kapolda NTT) — yang menariknya merupakan putra dari pelatih militer Prabowo semasa di Kopassus — menunjukkan ragam opsi yang mengakar secara profesional maupun simbolik.

Sementara pada tubuh TNI, nama-nama seperti Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (Wakil Panglima TNI), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (KSAD), hingga Laksamana Madya TNI Erwin Aldhedharma (Wakasal) menawarkan keseimbangan antarmatra serta potensi loyalitas yang tinggi pada garis komando nasional.

Secara konseptual, dinamika ini menandakan dua hal. Pertama, transisi kepemimpinan keamanan tidak lagi berbasis perimbangan politik atau “jatah matra,” melainkan pada konsistensi terhadap arah kebijakan presiden.

Kedua, pemerintahan Prabowo tampaknya mengedepankan institusionalisasi loyalitas, bukan personifikasi. Artinya, siapa pun yang menjadi penerus nanti, orientasinya adalah menjaga kesinambungan grand strategy pertahanan dan keamanan nasional — bukan membangun agenda pribadi.

Dengan demikian, “Prabowo–Subiyanto” dapat dibaca bukan sekadar similaritas fonetik, tetapi sebagai simbol integrasi sipil-militer yang utuh.

“Prabowo” sebagai otoritas sipil tertinggi sekaligus mantan militer, dan “Subiyanto” sebagai representasi militer aktif yang loyal, membentuk satu kesatuan naratif: stabilitas nasional berbasis profesionalisme dan kesetiaan institusional.

Menjaga Kontinuitas Negara

Menatap horizon Pemilu dan Pilpres 2029, Indonesia menghadapi dua tantangan strategis: menjaga stabilitas keamanan (kamtibmas) dan memastikan pertahanan nasional tetap solid di tengah kompetisi politik yang kian intens.

Dalam konteks ini, peran Kapolri dan Panglima TNI menjadi krusial, bukan sekadar penjaga keamanan, melainkan penjamin transisi kekuasaan yang damai dan terkontrol.

Sosok Kapolri dan Panglima TNI yang solid, sinergis, dan bebas kepentingan politik akan menjadi pilar fundamental ketahanan negara menuju 2029.

Mereka harus mampu menjalankan dua misi besar, yakni menjamin netralitas dan stabilitas aparat keamanan di tengah polarisasi politik elektoral, dan mendukung agenda nasional Presiden Prabowo dalam memperkuat sistem pertahanan menyeluruh berbasis rakyat, teknologi, dan kemandirian industri pertahanan.

Dalam konfigurasi ini, figur seperti Jenderal Agus dan Jenderal Sigit agaknya telah membangun preseden positif: harmoni komando, keselarasan narasi, dan sinergi lintas institusi. Mereka berdua mencerminkan apa yang disebut bureaucratic loyality and  professionalism, sebuah kondisi ketika institusi keamanan tidak lagi menjadi alat politik, tetapi bagian integral dari nation-building.

Simbolisme “Prabowo–Subiyanto” ternyata lebih dalam daripada sekadar permainan pelafalan nama. Ia merepresentasikan model baru hubungan sipil-militer Indonesia: disiplin tanpa doktrinalisme, loyalitas tanpa kultus individu, dan stabilitas tanpa stagnasi.

Baik di Polri maupun TNI, kepemimpinan yang lahir dari matriks profesionalisme dan kesetiaan terhadap agenda negara agaknya akan menjadi penentu arah republik ini lima tahun ke depan.

Dalam dunia politik yang cair dan elektoral yang semakin kompetitif, keberadaan Kapolri dan Panglima TNI yang solid, netral, dan visioner bukan hanya penting — melainkan vital bagi kontinuitas negara. (J61)

Berat banget undur diri? 

Antara ingin selesaikan tanggung jawab, justru malu kalau dikenang gagal dan mundur, atau emang ada udang di balik batu? 

#demo #budayamundur #sahroni #uyakuya #kapolri #nasdem #ekopatrio #nafaurbach #adieskadir #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Semuanya kembali ke hak prerogatif Presiden Prabowo. Kalau menurut kalian siapa yang paling cocok? Share di kolom komentar ya!

Waduh, bakal makin panaskah ini? 

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri beri pernyataan menarik saat mengisi pidato Mukernas Perindo (30/7/2024), ia menyebut siap datangi Kapolri jika Hasto Kristiyanto akhirnya ditangkap polisi, terkait dugaan kasus Harun Masiku. Hal ini jadi catatan menarik bagi sejumlah pengamat karena rawan dinilai sebagai upaya intervensi hukum.

Tapi, kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

#infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini #pdip #megawati #hasto #kapolri #listyosigit #harunmasiku

Biasanya sih, harus “please do your magic” dulu.

Pada momen perayaan HUT Bhayangkara ke-77, Kapolri Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta maaf di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat,” ungkap Listyo.

Persoalan atas citra polisi juga beberapa kali memburuk – seperti dengan ramainya tagar #NoViralNoJustice. Persoalan tidak adanya keadilan sebelum viral ini juga diungkapkan oleh sejumlah pejabat lainnya, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan mengatakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri paling banyak menindak pelanggaran anggotanya sepanjang sejarah.

Pada Oktober 2021 lalu, Listyo Sigit sempat mengatakan akan “memotong” kepala atau pimpinan jika tidak mampu membina anggotanya. Selama di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, Polri memang diterpa banyak isu minor anggotanya, mulai dari kasus Sambo, Teddy Minahasa, hingga yang terbaru kasus penganiayaan dan dugaan pencucian uang AKBP Achiruddin Hasibuan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan pelaku pungutan liar (pungli) calon bintara Polda Jawa Tengah (Jateng) dipecat atau dipidana. DIketahui, pasca operasi tangkap tangan (OTT) Divpropam Polri pertengahan tahun lalu, lima anggota dan satu ASN Polda Jateng serta seorang dokter ditangkap karena terlibat pungli.

Tarif suap sendiri bervariasi mulai dari Rp500-Rp750 juta dengan total mencapai Rp2,4 miliar. Setelah terungkapnya kasus pungli, Kapolri juga menyinggung dugaan suap lain dalam seleksi sekolah calon perwira (SIP) Polri.

PinterPolitik.com

“Wishing that heroes, they truly exist” – Britney Spears, “Oops!… I Did It Again” (2000)

Dunia sempat terancam oleh kehadiran satu makhluk yang terdiri atas komponen-komponen abiotik yang sangat kuat dan cerdas. Kecerdasannya ini membuat dirinya berpikir bahwa manusia adalah makhluk yang primitif sehingga menciptakan ketidakteraturan di muka bumi.

Akhirnya, kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) yang begitu cerdas ini berpikir bahwa saat itu adalah saat yang tepat untuk memusnahkan umat manusia dan menggantikan mereka dengan robot-robot AI – dengan tujuan untuk memperbaiki dunia.

Agar keinginannya ini terwujud, AI bernama Ultron ini akhirnya membuat sebuah rencana, yakni dengan mengangkat satu kota bernama Sokovia ke angkasa dan kemudian menjatuhkannya kembali ke muka bumi – berujung pada benturan keras yang bisa memusnahkan umat manusia.

Untung saja, para pahlawan super yang tergabung dalam Avengers hadir untuk melawan Ultron. Meski pada mulanya kesulitan, para Avengers – seperti Iron Man, Captain America, Black Widow, dan kawan-kawan lainnya – akhirnya berhasil mengalahkan Ultron.

Se-enggak-nya, begitulah jalannya alur dari film Marvel Studios yang berjudul Avengers: Age of Ultron (2015). Pola alur ini adalah pola alur yang umum dalam banyak film, yakni memunculkan pahlawan (hero) yang melawan musuh (villain) untuk mencapai tujuan besar.

Pola kisah seperti ini biasa disebut sebagai hero’s journey – artinya petualangan sang pahlawan – yang dicetuskan oleh Joseph Campbell yang merupakan seorang profesor swasta di Sarah Lawrence College. 

Hmm, mengapa pola hero’s journey yang sering dipakai? Zeno E. Franco dan teman-teman penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul Heroism Research: A Review of Theories, Methods, Challenges, and Trends menjelaskan kalau eksistensi seorang hero bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa kejahatan dapat dilawan tanpa harus menyerah kepada kondisi dan hawa nafsu.

Mungkin, inilah kenapa akhirnya Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono – bersama kepala-kepala staf TNI – mengadakan pertunjukan wayang orang bertajuk “Pandawa Boyong” di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada 15 Januari 2023 kemarin.

Di kisah wayang tersebut, Listyo, Yudo, dan kawan-kawan lainnya berperan sebagai lima ksatria yang berusaha melawan Kurawa untuk memperebutkan kembali kekuasaan di Hastinapura. Tujuannya adalah untuk kembali mendapat kemerdekaan bagi para Pandawa.

Hmm, menarik sih. Dengan kisah “Pandawa Boyong” ini, TNI dan Polri bisa jadi ingin menunjukkan kalau mereka siap siaga untuk menjaga kedaulatan dan keteraturan di realm Indonesia ini.

Namun, Pak Listyo dan Pak Yudo juga perlu hati-hati nih. Pasalnya, udah bukan jadi rahasia lagi kalau TNI dan Polri punya hubungan panas-dingin seiring berjalannya waktu – meski kebanyakan terjadi di tingkat bawah.

Seperti yang dijelaskan oleh Samuel P. Huntington dalam tulisannya yang berjudul Interservice Competition and the Political Roles of the Armed Services, salah satu penyebab rivalitas antar-kesatuan seperti ini biasa terjadi karena perebutan anggaran dan peran politik.

Menariknya, dalam kisah seperti Mahabharata sendiri, Pandawa dan Kurawa masih datang dari satu keturunan, yakni Dinasti Kuru. Hmm, lantas, akankah para ksatria wayang ini mengalami rivalitas di antara saudara-saudara sendiri sehingga malah sulit mengalahkan “Kurawa”? Semoga aja nggak lah ya. (A43)