PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]egeri sedang berduka, beragam aksi terorisme sudah terpotret dalam peristiwa yang terjadi belakangan ini.

Kerusuhan Mako Brimob, aksi pengeboman di Surabaya dan Sidoarjo, membuat duka mendalam bagi para korban pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Namun, hal itu tak menyurutkan keberanian kita untuk melawan dan tak sedikitpun memberi ruang untuk teroris berada di bumi pertiwi.

Tapi Kapolri mengakui ternyata masih belum leluasa menindak para teroris, karena terbentur oleh revisi undang – undang anti terorisme yang pembahasannya diperpanjang DPR. Padahal, sudah lebih dari satu tahun tapi masih belum selesai juga, ahhh syudahlah.

Makanya, tak aneh kalau Fadli Zon jadi sorotan banyak pihak karena sebagaimana jabatan yang diemban Wakil Ketua DPR yang membidangi Politik, Hukum, dan Keamanan, malah memperpanjang masa pembahasan RUU Anti Terorisme.

Kapolri masih mau menunggu DPR? Ehmm, rasanya Kapolri tak sabar ingin segera menuntaskan persoalan terorisme, tapi sayangnya masih terbentur dengan undang – undang.

Kuncinya sih hanya dua, pertama mempercepat DPR untuk melakukan pembahasan RUU Anti Terorisme dengan catatan tanpa menggerus substansi segala sesuatu yang menguatkan penegakan hukum.

Ehmm, kayaknya opsi pertama pasti ga mungkin prosesnya cepat, makanya diprediksipun DPR pasti landai membahas ini, weleeeh weleeeh.

Sementara yang kedua, Kapolri berharap kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu. Nah, kalau yang ini mungkin bisa lebih cepat prosesnya.

Apalagi, Jokowi sudah mengultimatum, kalau Juni 2018 belum selesai juga pembahasan RUU Anti Terorisme maka Jokowi akan mengeluarkan Perppu.

Alhasil, karena harapan hanya ada di Presiden, akhirnya Kapolri meminta Jokowi segera mengeluarkan Perppu. Tapi nantinya nasib Perppu Anti Terorisme itu jangan sama kayak Perppu Ormas ya, malah jadi kontroversial lagi, hadeuuh.

Weiiitss, makanya Presiden Jokowi jangan reaksional langsung mengeluarkan perppu tiba – tiba aja, tapi siapkan dulu syarat, argumentasi dan landasan hukumnya. Tiada lain supaya apa yang dilakukan Jokowi itu bisa memecahkan masalah.

Kalau tahu masalahnya kan enak, perppu bisa jadi solusi. Nah yang repot itu, kalau mau bikin Perppu tapi ga punya alasan. Jangan sampe gitu ya, weleeeh weleeeh.

Makanya penulis dari Inggris, Gilbert Keith Chesterton mengingatkan, mungkin bukan karena mereka tidak bisa menemukan solusi, tapi karena mereka tidak mampu memahami masalah. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]eragam pernyataan yang diutarakan Ustadz Abdul Somad kerap menjadi kontroversi.

Dari dugaan adanya ceramah yang menyinggung agama lain, akhirnya berdampak pada adanya unjuk rasa penolakan Ustadz Somad di beberapa wilayah.

Tak hanya mendapat penolakan dari masyarakat, Ustadz Somad juga mau tak mau menjadi bulan – bulanan Warganet di media sosial, weleeeeh weleeeeeh, jadi sasaran terus ya?

Di dunia nyata ditolak, di dunia maya malah dihakimi, sabaar ya sabar, uhuukkk uuhuuukk. Bahkan, bukan hanya diserang di dua ‘alam’ itu saja, Ustadz Somad juga dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Lisanlah yang membawanya berurusan dengan Kepolisian.

Waduhhhh, apakah Ustadz Somad memang sengaja menebarkan isu berbau SARA seperti ini atau hanya sekedar keceplosan aja? Entahlah, weleeeh weleeeh.

Kalau misalkan sudah terkenal dengan kontroversi seperti ini, tentu haruslah berpikir berkali – kali untuk melibatkan Ustadz Abdul Somad dalam berbagai hal. Ettttt, tapi Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak perlu berpikir dua kali lagi.

Tito langsung mengangkat Ustadz Abdul Somad sebagai penasihat yang memberikan masukkan agar perpecahan tak terjadi di Indonesia, bener nih ga dipikirin dulu? Bukankah Ustadz Somad itu pernah dituduh menyinggung agama lain? Yakin tepat nih? Ahhhh syudahlah.

Waduh, emangnya Kapolri ga ada lagi persediaan penasihat lain, sampe harus menjadikan Ustadz Somad itu penasihat. Tentu bukan tentang salah atau benarnya, tapi hanya jaga – jaga saja.

Soalnya Kapolri sendiri yang bilang kan, sekarang Kapolri sedang sangat hati-hati banget ya jelang Pilpres 2019, weleeeeh weleeeeh. Tahu sendiri kan kalau momentum politik begini apa aja bisa ‘digoreng’.

Makanya kalau lagi hati-hati begini sih seharusnya Kapolri harus selektif, agar tak membuat gaduh. Kalau nantinya langkah Kapolri berbuntut gaduh, ya mau ga mau Kapolri harus siap jadi bulan – bulanan. Bukankah itu yang dikhawatirkan Kapolri?

Padahal secara rekam jejak, Tito kan mantan Kepala BNPT dan Kapolda Metro Jaya, kayaknya sih kalau buat meredam perpecahan dalam momentum politik sih udah bisa lah ya, jadi ga perlu nanya lagi ke penasihatnya, weleeeh weleeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]izieq Shihab untuk kesekian kalinya menggagalkan kepulangannya ke Tanah Air. Entah apa alasan yang menghambatnya, mungkin rasa ketakutan yang menghantui.

Padahal bila ada kekhawatiran dan ketakutan, Rizieq sudah mendapatkan jaminan keamanan dari pihak Kepolisian, bahkan Kepolisian sudah rapat dan bersiap untuk menjemput Rizieq. Ahhh syudahlah, alhasil Rizieq pun tak punya nyali untuk kembali ke Indonesia.

Sudah enak mau diamankan polisi, ehhh Rizieqnya malah ga mau. Emangnya Rizieq takut sama siapa sih? Kan udah dikawal polisi jadi ngapain takut sih? Weeeewww.

Laaaah, kan Rizieq ngeri kasusnya dilanjutin sama polisi. Waduhhhh, kalau gitu sih namanya bukan diamanin, tapi tercyduuukkk pihak kepolisian weleeeeh weleeeeeh.

Jadi kapan nih bisa pulang ke Indonesia? Katanya rindu. Woailaaaah, rindunya dusta nih ah, weleeeeh weleeeeh.

Tapi kok pihak Kepolisian ga menjemput Rizieq sih? Malah kayak terkesan menunggu begitu, ahhh syudahhhlah, jangan kesenengan bertahan begitu dong, langsung jemput bola kayanya lebih baik deh, weleeeeh weleeeh.

Ahhh tapi bikin ga enak ya, masa polisi nangkep orang sampe ke Arab Saudi. Pas ditanya kasusnya apa? Apakah kasusnya itu mega korupsi? Oh bukan. Apakah penyelundupan senjata dan pembunuhan massal? Waduh seremmm, bukan juga.

Lahhh terus apa dong, kasih satu alasan biar Kepolisian mau menjemput sampe jauh – jauh ke sana? Kasusnya itu, hmmmmm, apa ya, hmmm, ahhh syudahhhlah. Pokoknya kasusnya begitu deh.

Waaah ga jelas nih, weleeeeh weleeeh. Tapi polisi kayaknya lesu ya, sampe ga mau menjemput Rizieq dan memproses hukum. Masa harus jadi penunggu setia mulu sih, weleeeh weleeeh.

Eeeetttt, santai. Semuanya akan terpecahkan. Baru – baru ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meluncur ke Arab Saudi. Waduhh, akankah misteri Rizieq yang ogah pulang ke Indonesia akan terpecahkan? Ini salah satu upaya menciduk paksa Rizieq?

Wedeewww, sampai Kapolri langsung yang turun tangan? Hiiiiii ngeri banget. Kalau disamperin begitu jangan menghindar ya, samperin aja jangan malah lari lagi ya, ga capek apa lari dari kenyataan begitu? weleeeh weleeeh.

Rizieq udah ketakutan ya? Weeeeiittss santai aja kali, Kapolri kan cuma umroh aja kok, wkwkwk weleeeh weeleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]L[/dropcap]idah memang tak bertulang, terkadang lisan memang sukar dijaga sehingga tuturan sering menimbulkan berbagai dampak yang tak diharapkan.

Urusan lidah yang terkilir seperti ini bukan lagi hal baru. Banyak tokoh politik yang kini mendekam dipenjara hanya gara – gara salah ucap.

Salah satunya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini sudah mendekam di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Hanya gara – gara perkataannya, Ahok akhirnya dipenjara.

Weleeeeh weleeeeh, walau sebenarnya Ahok sudah meminta maaf, namun apalah daya, mau tak mau ataupun suka tak suka, Ahok harus menelan pil pahit untuk perbuatannya sendiri. Hmm, seharusnya semua pejabat publik setidaknya harus hati-hati menjaga lisannya.

Ya supaya tak menerima nasib yang sama dengan Ahok, tentu para tokoh harus mengambil pelajaran dari kepahitan Ahok.

Weleeeeh weleeeeh, dulu Ahok dipolisikan karena perkataannya, tapi kalau pejabat Polri yang keceplosan gimana ya? Upppssss, gimana itu? Hmmmm, gimana ya, gimana dong, aukkk ahhh.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat keceplosan mengatakan pernyataan yang cenderung menyakiti ormas Islam. Pernyataan mengejutkan Kapolri itu sontak membuat para ormas Islam bereaksi, weleeeeh weleeeeh.

Apakah nasibnya seperti Ahok? Ya jelas ga mungkinlah. Tapi apakah Tito itu akan meminta maaf atas pernyataan yang sebenarnya tak bermaksud menyinggung ormas Islam itu? Gengsi ga ya kira – kira?

Kayanya sih Kapolri sangat belajar dari pengalaman yang sudah – sudah. Akhirnya mau tak mau, Kapolri menyediakan waktunya untuk melakukan pelesiran ke ulama – ulama untuk meminta maaf tentang kesalahpahaman pernyataannya. Uppppssss lagi rajin kunjungan ya Pak, weleeeh weleeeh.

Hmmm, sekelas Kapolri aja minta ampun karena tak mau mengulang kesalahan yang sama. Tak hanya satu atau dua tempat, Kapolri kini rajin blusukan mengunjungi berbagai pondok pesantren untuk sekedar meminta maaf.

Udah kayak Presiden Jokowi aja ya Pak, blusukan terus weleeeeh weleeeeh.

Namanya lidah tak bertulang, masyarakat rasanya tak perlu juga bereaksi secara berlebihan. Biasa aja lah. Santai kaya di pantai, uhuuuyyy.

Apalagi gampang banget terpancing provokasi untuk menghakimi orang yang salah ucap. Hhmmm, kayak sumbu pendek aja. Weleeeeh weleeeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]una menghindari adanya kontroversi lebih jauh, Tito akhirnya melayangkan permintaan maaf melalui Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia, Hamdan Zoelva. Melalui keterangannya, Zulva berkata, “Beliau (Tito) mengatakan kalau memang ada yang kurang, ada yang salah, saya memohon maaf. Beliau sampaikan begitu,” jelas Zulfa.

Pihak yang awalnya ‘merongrong’ Tito adalah Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga petinggi Front Pembela Islam (FPI). Ia langsung pula mengirimkan sebuah surat terbuka kepada Tito yang kurang lebih berisi bahwa pernyataan Tito berpotensi memecah belah umat islam dan ia diwajibkan meminta maaf atas hal tersebut.

Inilah video pidato Kapolri Tito Karnavian soal NU-Muhammadiyah di Banten. Pidato yang disampaikan pada 8 Februari 2017 kini sedang menuai protes beberapa pihak. pic.twitter.com/FrYqsZLryJ

— iNews (@OfficialiNewsTV) January 31, 2018

Di sisi lain, perlu pula mengetahui bila video Tito yang beredar tersebut sebetulnya video lama yang beredar sejak dua tahun lalu, yakni pada Februari 2016. Namun secara ajaib, video tersebut tiba-tiba kembali muncul dan menuai perdebatan. Tak salah pula bila banyak yang mencurigai adanya oknum yang dengan sengaja memainkan isu ini, mungkin demi tujuan dan kepentingan tertentu.

Walau Syarikat Islam sendiri sudah menyatakan kalau permasalahan tersebut sudah selesai, namun masih saja ada Netizen yang menggulirkan dan memperdebatkan. Di sisi lain, tak salah pula bila mengatakan kalau pernyataan Tito tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan sejarah Islam di tahan air seperti yang dikatakan oleh sejarawan dan intelektual Islam, Azyumardi Azra.

Dia berkata melalui Tempo bila, banyak tokoh Indonesia tak paham akan sejarah bangsanya sendiri, Tito Karnavian adalah salah satunya. “Banyak orang tidak tahu tentang eksistensi ormas Islam di Indonesia. Bukan hanya Kapolri, kebetulan tertangkap ketidaktahuannya. Seandainya ditanyakan kepada pejabat atau tokoh-tokoh negeri ini, sedikit dari mereka yang paham,” ujarnya.

Lantas apa bentuknya ketidakpahaman sejarah Tito dalam video tersebut? Lalu, dari sisi mana Tito dizalimi? Ada apa pula dengan Tengku Zulkarnain dan MUI?

Organisasi Islam dan Kemerdekaan

Seperti yang disebutkan oleh Azyumardi Azra, ada banyak tokoh yang punya pengetahuan rendah soal sejarah bangsa. Sebelum Tito, Anton Charliyan, calon gubernur Jawa Barat dari partai Gerindra yang juga mantan Irjen Polisi pun demikian.

Anton Charliyan pernah berkata, bila Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim As’syari adalah Panitia Sembilan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Padahal, Hasyim Asyari sudah meninggal saat BPUPKI didirikan di tahun 1923 dan yang berada di dalamnya adalah anaknya bernama Wahid Hasyim.

Sementara Tito berkata, selain NU dan Muhammadiyah, organisasi Islam yang ada berpotensi merontokkan NKRI juga tak sepenuhnya tepat. Organisasi Islam pertama di Indonesia malah berjasa mengorganisir massa, menghimpun kekuatan untuk melawan ketimpangan yang disebabkan monopoli ekonomi penjajah. Salah satunya adalah, Organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan tahun 1912.

SDI menjadi cikal bakal organisasi terbesar di Indonesia dengan anggota lebih dari 2 juta jiwa. Saat Haji Samanhudi, pendiri SDI, merasa kewalahan mengurus organisasi ini sendirian, ia pun menyerahkannya kepada HOS Tjokroaminoto. Tjokroaminotolah yang kemudian mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam (SI). SI di bawah HOS Tjokroaminoto berbasis di Surabaya.

Melalu SI, keresahan masyarakat karena mengalami kemiskinan terwadahi. Disatukan dengan agama, keresahan tersebut diolah menjadi sebuah bentuk advokasi dan aksi-aksi. Ini pula yang dilakukan oleh organisasi Jamiatul Akhir atau Jamiat Kheir yang berbasis di Tanah Abang, Jakarta.

Jamiatul Kheir bahkan lahir jauh sebelum SDI ada, yakni sudah sejak ada sejak 1901. Tahun 1920, Jamiat Kheir baru mendapat pengakuan sebagai organisasi dari pemerintah Belanda.

Sama halnya seperti SDI, gerakan ini fokus pada masalah sosial dan kerakyatan. Banyaknya orang yang jatuh miskin akibat pemerintahan Belanda, membuat organisasi islam seperti ini sangat berkembang pesat. Kekuatan ini digunakan untuk melawan kolonialisme Belanda.

Organisasi Islam NU dan Muhammadiyah juga lahir atas perjalanan panjang perkembangan organisasi Islam yang bergonta ganti jas, kepengurusan, dan juga ideologi. Walau begitu, semua disatukan dengan upaya mengadvokasi masyarakat melawan Belanda.

Organisasi Islam di masa perjuangan dibangun di atas ideologi kuat, yakni islam. Tetapi mereka tidak kaku dan tidak menolak pemikiran dari luar, misalnya dengan ideologi marxisme atau liberalisme. Selain itu, kegiatan organisasi islam diselaraskan dengan persoalan rakyat, seperti masalah para petani, kaum buruh, pedagang, dan lain-lain.Di masa itu pula, lahir tokoh-tokoh intelektual Islam progresif seperti Haji Misbach, Haji Agus Salim, hingga HOS Tjokroaminoto.

Dengan demikian, ungkapan Tito yang secara tak langsung menyebut hanya NU dan Muhammadiyah yang berjasa membangun negeri, tak adil, selain tentu saja buta sejarah. Bila melihat beberapa contoh ormas Islam yang disebutkan di atas, gerakan mereka malah menyumbang usaha dan keringat tak sedikit bagi keutuhan NKRI. Lebih jauh, bahkan keberadaan mereka yang menjalin keberadaan NKRI, bukan malah merontokkannya.

Namun bila melihat perkembangan ideologi yang terus menerus terjadi pada ormas islam saat ini, bisa pula dikatakan perkembangan ideologi yang mengarah pada ‘ancaman keutuhan dan keberadaan’ NKRI, mulai menjangkiti. Jika hendak menyebut salah satu yang berbahaya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa menjadi salah satunya.

HTI Tak Beroperasi ‘Senyap’

HTI dibubarkan oleh pemerintah bukan tanpa alasan. Walau pasal yang menjeratnya sarat polemik, yakni RUU Ormas yang rawan disalahgunakan, namun HTI berdiri dengan membawa ide radikal. Radikal di sini memiliki arti bahwa mereka menginginkan adanya perubahan sistem negara menjadi sistem khalifah. Tujuan tersebut tentu saja berseberangan dengan Pancasila. Ini pula yang mungkin atau lebih dekat dengan penerjemahan Tito akan ormas yang berusaha merontokkan NKRI.

Walau sudah dinyatakan sebagai ormas berbahaya dan dibubarkan, bukan berarti ideologi hilang sama sekali. Hei Wang Weng, seorang penulis di New Mandala mengemukakan bahwa walau HTI sudah dibubarkan, penyebarannya tak serta merta berhenti. Hingga hari ini, bahkan tanpa HTI, ideologi khilafah terus bisa disebarkan.

Felix Siaw tokoh HTI yang populer (pengikutnya di media sosial mencapai jutaan orang), barangkali bisa dinilai sebagai ustadz yang radikal. Tetapi, jika para pendukung melihatnya, ia lebih dipandang sebagai ustadz gaul. Buku-buku terbitannya, lekat dengan persoalan anak muda, terutama soal asmara. Siapa yang tak tahu Yuk Putusin Aja? Karena sangat populer, bahkan buku ini juga akan diangkat ke layar kaca. Ini pun belum menyebut kesuksesan bisnis fashion istrinya dengan label Alila, dan penerbitannya.

Cara Felix yang sebenarnya seorang mualaf inilah yang perlu diwaspadai. Ia memakai pendekatan apik, mempraktekkan ideologi HTI dengan memakai konsep yang inklusif, yakni Rahmatan lil Alamin (keberkahan untuk semua makhluk hidup). Namun bagaimana menjalankan ajaran dakwah inklusif dari seseorang yang memegang ideologi radikal HTI? Strategi ini yang menjadikannya bisa ‘bebas’ mempromosikan ideologi HTI, tanpa membawa nama organisasi dan bahkan aman dari pelanggaran hukum.

Jika apa yang dianggap Tito sebagai ormas berbahaya adalah HTI, tentu hal itu bisa diterima. Walau dalam perjalanannya, HTI ‘jarang’ memakai cara-cara kekerasan dan lebih persuasif, untuk mempromosikan ideologinya, namun ia tetap saja berseberangan dengan NKRI.

Lantas, sebagai pihak yang merongrong Tito Karnavian, posisi Tengku Zulkarnain juga membingungkan. Sebagai orang penting di MUI dan pihak yang memaksa supaya Tito memohon maaf, ia seakan tak mendapat dukungan dari tempatnya berasal. Benarkah ini hanyalah pernyataan personal dirinya saja?

MUI dan Tengku Zulkarnain, Jarang Seirama

Saat Tengku Zulkarnain melayangkan surat pribadi yang ditunjukan kepada Tito Karnavian, MUI langsung mengambil suara dan berkata apa yang dilakukan Tengku adalah pernyataan pribadi, bukan mewakili lembaga MUI.

Perkataan tersebut datangnya tak sembarang, yaitu dari Ma’aruf Amin, sang Ketua MUI. “Karena memang tak ada maksud untuk menafikan peran ormas-ormas lain tidak berjasa di negeri ini,” jelas Ma’ruf. Wakil Ketua MUI juga ikut berkata bila kritik Tengku Zulkarnain kepada Tito adalah atas nama pribadi, bukan secara lembaga.

Perbedaan ini tak hanya terjadi sekali saja, MUI seringkali lebih memilih untuk berjauhan dengan beberapa pernyataan dan kejadian yang menimpa petinggi Front Pembela Islam (FPI) tersebut. Saat Tengku Zulkarnaen ditolak oleh warga Dayak beberapa waktu lalu, MUI hanya memberi pernyataan bila pihaknya tak tahu menahu kabar tersebut.

Begitu pula saat Tengku Zulkarnaen ketahuan melakukan kesalahan saat mencantumkan sebuah ayat Alqur’an. Salah satunya adalah saat sang ustadz tersebut berkata siapapun yang menghina ulama, maka akan disambar petir sampai hangus. Tengku Zulkarnain menyebut pernyataan itu ada di Surah Attaubah ayat 20 – 22. Namun saat diteliti, apa yang dikatakannya tak ada. MUI memilih menolak menganggapi hal tersebut.

Tengku ini juga memiliki catatan yang kerap menyerang Jokowi dan Tito Karnavian dalam beberapa kesempatan. Tentu saja apa yang dilakukannya berpolemik bagi MUI, sebab bagaimana pun, MUI membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk tetap bisa ‘kuat’ di Indonesia.

MUI sejak awal berdiri memang memiliki hubungan yang kompleks dengan pemerintah, sebagai pendiri dan penyalur dana kepada lembaganya. Setelah kejatuhan Soeharto di tahun 1998, peran MUI secara sedikit tapi pasti mulai berkembang ke ranah formal, yakni ke dalam sistem negara dengan kerangka sistem dan tradisi islam. MUI mendapat peran dengan mengeluarkan fatwa dan sertifikasi halal. Ini yang menjadikan MUI sebagai salah satu ormas perkumpulan ulama terbesar dan terkuat di Asia Tenggara.

Walau kuat, MUI tetap saja membutuhkan peran pemerintah untuk tetap menjalankan fungsi formalnya tersebut. Dengan demikian, sebetulnya posisi Tengku Zulkarnaen di dalamnya menjadi sebuah riak tersendiri. Bila mengumpulkan jejak Tengku Zulkarnaen yang hampir selalu berseberangan dengan pemerintah, bukan tak mungkin kehadiran video lama dari Tito dan segala polemiknya memang sengaja dihadirkan untuk memperkeruh suasana. (Berbagai Sumber/A27)

PinterPolitik.com

“Itu dipenggal pidatonya, nggak utuh. Saya rasa Kapolri sudah klarifikasi kepada semua pihak. Kapolri maraton itu klarifikasi dan terakhir hari ini ormas Islam sudah bertemu.” ~ Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal M Iqbal

[dropcap]S[/dropcap]eorang bijak pernah berkata, rumor selalu dibuat oleh para hater, disebar orang-orang bodoh dan ditelan mentah-mentah para idiot.

Jadi kalau ada yang menyebarkan sesuatu, lalu si penerima enggak melakukan cek ricek lebih dulu, maka jangan marah kalau ada orang lain yang cukup pintar menyatakan kalau Anda bodoh.

Tapi sialnya, belakangan ini banyak sekali orang-orang yang memang sengaja menyebar-nyebarkan sesuatu yang sudah lewat, tapi dibikin jadi kelihatan terkini.

Apalagi kalau orang yang dijelek-jelekin itu adalah orang yang tidak disukai, wuuiih, pasti bakal dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dipidanakan juga layaknya Ahok.

Belakangan ini yang terkena adalah Kapolri Tito Karnavian. Entah mungkin karena Tito terkenal ganas dengan para ulama yang suka provokatif, bahkan kerap dianggap mengkriminalisasi, sehingga ada orang yang sengaja mengungkit-ungkit kembali pernyataannya setahun lalu dengan tujuan yang mungkin saja bisa menjatuhkannya.

Kalau istilah zaman now-nya, pernyataan Tito itu digoreng sampai kriuk. Saking gurihnya, sampai-sampai Fadli Zon pun ikut buka suara dengan nada mencela. Hmmm, jangan-jangan?

Ah, biarkanlah hanya Tuhan saja yang tau. Namanya juga sudah mulai masuk tahun politik, para politikus mulai sibuk menggoreng dan membungkus isu.

Tapi, apa mungkin seorang Kepala Kepolisian bisa segampang itu dijatuhkan? Sepertinya enggak sih, buktinya Tito dengan jantan menyatakan maaf.

Bahkan ia juga mengumpulkan sejumlah ulama dari berbagai aliran, untuk menjelaskan pernyataannya tersebut. Setelahnya, pakai acara shalat bareng lagi. Coba tebak siapa yang jadi imamnya? Tito Karnavian yang dijelek-jelekin itu. Waduh, kok jadi kebalik?

Lalu gimana nih sama nasib si tukang gorengannya? Hmm, hati-hati saja. Kepolisian punya tim kejahatan siber, lho. Apa enggak takut dapat ‘balasan’ ya? Kira-kira bagaimana ya kisah lanjutan si ulama yang follower twitternya lumayan banyak itu?

Yah mungkin sebagai awalnya, siap-siap aja bawa penggorengan dan kompornya lari. Barangkali aja bisa kena cyduk nanti, wiiih ngeri! (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]C[/dropcap]eritanya tak lagi sama antara dahulu dengan era kekinian. Awalnya, pengambilan jabatan strategis di ranah sipil oleh para pihak militer menjadi salah satu solusi.

Namun, kini nuansa itu tak terlalu seperti dahulu.

Kiranya karena apa ya? Untuk era kekinian, ‘gigi’ calon kepala daerah dari kalangan sipil dan militer cenderung sama. Tak ada daya tarik seperti dahulu. Jadi buat apa sebenarnya para Jenderal ini masuk ranah politik praktis? Weleeeeh weleeeeh

Panggilan kemanusiaan atau ada yang bisiki? Hmmm, siapa tuh? Kalau ga tokoh penting ya pasti partai politik. Digoyang teruss, ayolaaah maju di Pilgub, Pilwalkot atau Pilbup. Weleeeeh weleeeeh

Pasalnya lima Jenderal TNI/Polri ini masih aktif dan bahkan punya jabatan strategis sekali. Alhasil, apakah popularitas sebagai petinggi TNI/Polri bisa mengantarkan masyarakat mau memilihnya di kontestasi politik nanti? Entahlah, tak ada yang menjamin.

Pertama, Edy Rahmayadi, Pangkostrad sekaligus Ketua Umum PSSI yang menyatakan kesiapannya maju di Pilgub Sumatera Utara. Hmmm, jabatannya banyak juga ya. Weleeeh weleeeeeh

Sedang empat jenderal lainnya, sepertinya sih cuma mau sambil menyelam minum air. Pasalnya, mereka diuntungkan karena sempat menjabat sebagai Kapolda. Jadi jabatan ini diperkirakan akan memuluskan jalannya menjadi Kepala Daerah.

Jadi kepala polisi daerah aja sudah, nah kini saatnya jadi kepala daerah weleeeeh weleeeeh

Kapolda dan mantan Kapolda mana aja yang akan  maju menjadi Kepala Daerah? Mereka adalah para perwira yang sempat berkuasa di Kalimantan Timur, Jawa Barat, Maluku, dan Sumatera Utara.

Hebatnya, biasanya tren militer yang terjun politik biasanya sih para petinggi TNI/Polri yang akan memasuki pensiun. Kalau sekarang lebih unik, sebab kelima Jenderal ini masih aktif dan punya jabatan strategis. Hmmm, nanti dikira haus jabatan lagi wkwk.

Kira-kira motivasi dan latar belakang apa ya yang dapat menggoyah para prajurit untuk masuk menjadi pemimpin di ranah sipil?

Jenis lobby partai politik bagaimana ya yang digunakan? Kok bisa sukses mendorong para petinggi TNI/Polri tersebut masuk jadi petarung di Pilkada? Weleeeh weleeeh. (Z29)