Pinterpolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]amanya juga kompetisi, sebelum peluit panjang ditiup, maka sampai titik darah penghabisan pun tidak akan pernah ada kontestan yang mundur atau menyerah. Apalagi, kompetisi dalam demokrasi yang sudah menghabiskan modal banyak, baik materil, fisik ataupun pikiran. Beh, ibaratnya mending gugur dalam perang deh daripada malu. Hehehe.

Hal yang sama kini terjadi menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Sehingga, konteks tersebut membuat berbagai kalangan harus selalu siap sedia pasang badan.

Dalam Pemilu kali ini ada hal baru yang menarik cuy. Bayangin ya, untuk pengamanan hasil rekapitulasi  suara, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengerahkan armada khusus seperti sniper dan penjinak bom cuy. Weleh-weleh, ini Pemilu apa main PUBG? Boleh tuh sekalian mabar. Hehehe.

Mungkin Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan masih berjiwa muda banget, jadi membuat konsep pengamanan Pemilu kali ini berbeda dari sebelumnya. Biar lebih terasa aroma milenialnya kali.

Dalam fungsinya, sniper dan penjinak bom itu hanya diturunkan dalam keadaan genting saja, seperti ketika perang dan pengamanan orang VIP/VVIP. lah ini kok buat pengamanan Pemilu?
Share on X

Bahkan nih cuy katanya, Luki Hermawan menyatakan telah menyiapkan pasukan lengkap, mulai dari tim gegana, anti teror, sniper hingga penjiak bom. Wadadaw, beneran nih, tinggal menyiapkan container dan dibuat visual wilayahnya cuy. Biar berasa banget PUBG-nya.

Tapi jadi terkesan aneh gak sih menurut kalian? Padahal dalam fungsinya, sniper dan penjinak bom itu hanya diturunkan dalam keadaan genting saja, seperti ketika perang dan pengamanan orang VIP/VVIP.

Lah, kalau sampai mengerahkan sniper dan jibom alias penjinak bom, tim gegana, hingga anti teror, tentunya malah membuat orang lain bertanya-tanya ya. Katanya pemerintah ingin menciptakan iklim Pemilu yang aman dan kondusif, kalau begini mah malah kepolisian terlihat panik dan justru bisa memberikan stimulus agar terjadi situasi chaos.

Padahal secara psikologis, ketika seorang peneror atau jihadis mengetahui bakal ada pengamanan yang ketat, mereka akan semakin tertantang dan bersemangat untuk melancarkan aksinya loh. Tau sendiri, kalangan itu malah semakin bersemangat dan militan kalau jalan mereka semakin sulit. Bahkan mereka akan mempersiapkan diri secara totalitas biar matinya syahid. Hadeh, padahal mah mati sangit alias gosong. Upppss.

Duh, Polda kalau ingin membuat kebijakan jangan terkesan panik dan gugup begitu dong. Takutnya nanti malah terjadi yang tidak-tidak. Iya kalau hanya mendapat banyak kritikan seperti Menko Polhukam Wiranto yang mau membuat kebijakan ngawur. Kalau malah mengundang teror semakin banyak kan malah jadi merepotkan. (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]G[/dropcap]elaran Pilkada 2018 akan segera dimulai. Sejumlah nama mulai bermunculan untuk meramaikan perburuan kursi nomor satu di daerah masing-masing. Di antara nama-nama yang mengemuka terdapat beberapa nama jenderal baik dari kepolisian maupun militer. Bukan sekadar jenderal, tetapi jenderal-jenderal tersebut memiliki riwayat sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Salah satu nama eks Pangdam yang diisukan gencar memburu kursi gubernur adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tersebut ramai dikabarkan akan melaju dalam perebutan kursi Gubernur Sumatera Utara. Pria yang kini menjabat Ketua Umum PSSI tersebut memiliki pengalaman di daerah tersebut sebagai Pangdam Bukit Barisan.

Dari kepolisian, terdapat pula nama yang hangat dirumorkan akan maju dalam Pilkada 2018 nanti. Salah satu nama yang menyeruak adalah Irjen Pol. Paulus Waterpauw. Bermodal CV sebagai bekas Kapolda Papua, Paulus rupanya cukup pede untuk bertarung di Pilgub Papua. Selain itu, terdapat pula nama Irjen Pol. Safaruddin. Jenderal bintang dua yang kini masih menjabat Kapolda Kaltim tersebut santer dibicarakan akan maju pada Pilgub Kaltim.

Nama-nama tersebut menambah daftar panjang bekas Kapolda dan Pangdam yang mencoba peruntungan di Pilkada. Berbekal pengalaman memimpin di daerahnya masing-masing, membuat partai politik tidak ragu mengusung bekas pimpinan tertinggi militer dan kepolisian di daerah tersebut. Mengapa Pangdam dan Kapolda begitu seksi di Pilkada?

Modal Para Penjaga Keamanan dan Pertahanan Lokal

Secara historis, bekas Kapolda dan Pangdam yang menjadi kepala daerah bukanlah barang baru. Praktik ini merupakan hal yang lazim terjadi pada era Orde Baru. Salah satu nama yang cukup populer adalah Sutiyoso. Sebagai Pangdam Jaya, ia dapat merentang jalan cukup mulus untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sutiyoso mengikuti nama pendahulunya yaitu Soerjadi Soedirdja yang juga menempuh jalan menjadi Pangdam Jaya sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Di Jawa Barat, terdapat nama R. Nuriana yang menjadi Pangdam Siliwangi sebelum merengkuh kursi Jabar-1. Terdapat pula nama Imam Arifin yang menjadi Pangdam Brawijaya sebelum menduduki kursi Gubernur Jatim.

Memajukan nama Kapolda dan Pangdam untuk duduk di kursi gubernur merupakan pilihan yang cukup rasional. Lama malang melintang  di suatu daerah, jenderal-jenderal tersebut dianggap cukup memiliki modal sosial di daerah tersebut. Menjadi Kapolda dan Pangdam memberikan pemahaman yang dalam mengenai kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di daerah mereka masing-masing. Mereka tidak akan menemukan banyak kesulitan untuk mengetahui persoalan dan kebutuhan di suatu daerah. Pangdam dan Kapolda tersebut juga relatif memiliki jejaring yang mapan di daerah. Keharusan untuk membangun interaksi dan relasi dengan berbagai elemen masyarakat membuat mereka memiliki basis jaringan yang cukup kuat.

Sebagai nama yang cukup disegani di daerah, para Pangdam dan Kapolda juga tidak akan sulit mengenalkan diri di masyarakat. Reputasi mereka sebagai penjaga keamanan dan pertahanan di tingkat lokal membuat mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan publikasi diri semasa kampanye.

Waterpauw Tunggu Perintah Pimpinan https://t.co/qI78qRmbUu pic.twitter.com/wxWFpplOQr

— Media Indonesia (@mediaindonesia) April 21, 2017

Yang juga menarik adalah nama yang digadang maju pada gelaran Pilkada mendatang adalah putra dari daerah. Nama-nama seperti Paulus Waterpauw dan Edy Rahmayadi adalah putra daerah yang cukup memiliki reputasi di tingkat nasional. Mengusung putra adat dengan karir mentereng sebagai Kapolda dan Pangdam tentu menarik bagi parpol. Narasi mengenai putra daerah yang ingin mengabdi bagi kampung halamannya juga dapat dibangun oleh para bakal calon. Kembalinya putra daerah dengan reputasi nasional tersebut tentu merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat di Pilgub kelak.

Kans Para Jenderal Lokal di Pilkada

Meski cukup ternama di tingkat lokal, nyatanya tidak semua Kapolda dan Pangdam tersebut dapat dengan mudah melenggang ke kursi Gubernur. Beberapa nama dapat dengan mulus mengalahkan kandidat lain dalam Pilkada. Sementara itu, beberapa nama yang lain harus gigit jari dan mengakui kemenangan kandidat lain.

Salah satu nama yang berhasil memenangi gelaran politik tingkat lokal adalah Bibit Waluyo. Berpasangan dengan Rustriningsih, bekas Pangdam Diponegoro tersebut berhasil menyingkirkan lawan-lawannnya dan menjabat sebagai Gubernur Jateng pada 2008 silam. Terdapat pula nama I Made Mangku Pastika. Bekas Kapolda Bali tersebut bahkan berhasil menjadi Gubernur Bali selama dua periode dengan pasangan yang berbeda.

Meski terdapat kisah sukses, terdapat pula kisah jenderal lokal yang gagal di Pilkada. Pada Pilkada Sumut 2008 misalnya, terdapat nama Tri Tamtomo. Berpasangan dengan Benny Pasaribu, eks Pangdam Bukit Barisan tersebut harus mengakui kemenangan Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho pada gelaran tersebut. Selain itu terdapat pula nama Iwan Ridwan Sulandjana. Melaju mendampingi Danny Setiawan, bekas Pangdam Siliwangi tersebut nyatanya harus takluk dari pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf.

Nama-nama Kapolda dan Pangdam yang santer diisukan akan bertarung di Pilkada mendatang, masih berstatus aktif di kesatuan masing-masing. Berdasarkan peraturan yang berlaku, perwira TNI dan Polri harus meninggalkan status kedinasannya jika ingin ikut berburu jabatan publik. Hal ini berarti mereka harus rela mengucapkan selamat tinggal pada kemungkinan jenjang karir yang masih mungkin diraih. Jenderal-jenderal tersebut harus rela mengubur impian untuk menambah bintang di pundak mereka. Mereka juga harus melupakan kemungkinan mendapat jabatan strategis di kesatuan masing-masing.

Meski ada yang menuai sukses, nyatanya pilihan untuk maju dalam Pilkada tidak selalu mudah bagi Pangdam dan Kapolda. Pengalaman dan pemahaman medan yang apik di daerah nyatanya tidak mutlak memberikan kelapangan jalan menuju kursi gubernur. Terlepas dari hal tersebut, nama-nama Kapolda dan Pangdam tetap mempesona di mata parpol. Kapolda dan Pangdam tersebut juga tidak menyurutkan langkah dalam pencalonan meski opsi pensiun dini harus ditempuh. Dengan kans yang tidak mutlak dan risiko pensiun tersebut, mengapa mereka masih genit maju? (H33)

PinterPolitik.com

“Bahwa kepulangan beliau itu berharap seperti penyambutan Ayatollah Khomeini ketika pulang dari Prancis ke Teheran ketika Revolusi Iran.”

[dropcap size=big]B[/dropcap]egitulah ungkapan Pengacara Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro yang mengibaratkan ulama Front Pembela Islam (FPI) ini seperti pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini ketika kembali dari pengasingan ke Teheran pada 1979. Perumpamaan yang kontradiktif bagi FPI yang selalu melaknat Syiah, namun memilih mengagungkan pimpinannya layaknya pemimpin Syiah.

Rencana ini bahkan diamini Juru bicara FPI Slamet Maarif, ia menyatakan kalau pimpinannya akan pulang ke Indonesia pada 12 Juni 2017. “Iya pulang 17 Ramadan, kan dari awal ada keinginan pulang,” terang Slamet, Jumat (2/6). Menurutnya, ada sebanyak 5 juta orang akan menyambut kedatangan Rizieq. “Yang pasti 5 juta umat siap sambut. Ini sudah disampaikan oleh KH Husni Thamrin,” tegasnya.

Sementara itu kuasa hukum Rizieq, Eggi Sudjana mengatakan solidaritas para pengikut Rizieq sangat tinggi. Jika mereka tahu pemimpinnya dijemput paksa oleh kepolisian, bukan tidak mungkin para pengikutnya akan membuat ramai bandar udara yang dijadikan lokasi kepulangan Rizieq Shihab.

Wow, Presidium Alumni 212 Bakal Kumpulkan 1 Juta Orang Sambut Habib Rizieq di Bandara Soetta https://t.co/DO6FfqPL9d pic.twitter.com/5N3cxzhz3i

— Okezone (@okezonenews) May 31, 2017

“Bisa-bisa bandara penuh, minimal dua sampai tiga juta orang datang ke bandara itu. Nah, kalau bandara penuh, bagaimana mungkin ada penerbangan? Enggak mungkin,” kata Eggi, Kamis (1/6). Ia yakin, jika banyak penerbangan yang tertunda akan berdampak pada kerugian ekonomi negara. Eggi pun berharap pihak kepolisian memikirkan hal tersebut, sehingga membatalkan rencananya menciduk Rizieq.

Sugito juga berharap, kalau kepulangan Rizieq yang disambut antusias umat akan membuat pemerintah berpikir ulang dalam memperkarakan ulama mereka. “Jadi kalau sambutan antusias dari umat, tentunya kan pemerintah akan berpikir bahwa ‘oh benar bahwa yang dilakukan selama ini adalah rekayasa, adalah fitnah,” jelasnya sambil mengatakan kalau Rizieq akan pulang untuk memohon praperadilan.

Dalam beberapa kesempatan, Rizieq selalu mengklaim dirinya korban kriminalisasi ulama. “Kalau setiap persoalan kecil kemudian saya dilaporkan, tentunya persepsi masyarakat ada kriminalisasi ulama, ada kriminalisasi tokoh, ada kriminalisasi habib. Akhirnya timbul kesan di tengah masyarakat: andai kata menginjak seekor semut, niscaya semut akan digiring untuk melaporkan saya,” katanya, Januari lalu.

Padahal, saat ini Rizieq menghadapi tuntutan atas 8 laporan yang semua disertai bukti cukup bagi Kepolisian untuk membekuk pria berusia 51 tahun tersebut. (Baca: Rizieq di Madinah, Kapan Pulang?)

Aksi Tolak Kriminalisasi Ulama

“Kita sebagai umat tidak terima. Mengkriminalisasi ulama sama dengan menghina nabi. Sebagaimana diketahui, Habib Rizieq itu ulama yang istiqomah. Ini justru sikap aparat penegak hukum kita yang terkategori kriminalisasi ulama.”

Itulah teriakan Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat yang menggelar unjuk rasa bertajuk ‘Aksi Bela Ulama’ di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (2/6). Ratusan masyarakat Jawa Barat dari berbagai ormas tersebut menyuarakan untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama yang saat ini terjadi.

Teriakan Koordinator API Jawa Barat Asep Syaripudin ini, lagi-lagi menjadi kontradiktif karena tahun lalu, ulama yang ia agung-agungkan tersebut juga menghina ulama yang tak lain adalah Ketua PBNU Said Aqil Siradj. Ulama yang bahkan memiliki umat jauh lebih besar dari pengikut FPI. Namun warga NU sepertinya lebih istiqomah dibanding pemimpin FPI, karena tidak berkoar-koar seperti yang dilakukan dirinya.

Apalagi Asep juga menuding, kalau saat ini pemerintah dan aparat hukum telah mencoba mengkriminalisasi ulama. Lewat kasus-kasus yang ditujukan pada sejumlah ulama seperti Rizieq sang Imam Besar FPI yang chat mesumnya telah viral di media sosial, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththat yang terbukti ikut serta dalam kasus Makar, serta Alfian Tanjung yang ditangkap karena menuduh beberapa pejabat pemerintahan adalah PKI, tentu dengan tanpa bukti.

Presidium Alumni 212, targetnya ttp sama, Jokowi, jk dl pintu masuknya kasus Ahok, skrg issunya Kriminalisasi Ulama. https://t.co/SjH4z63JCK

— #YNWA (@ZheraOmega) May 26, 2017

Selain API, para alumnus Alumni Aksi Bela Islam 212 juga menuding pemerintah Jokowi melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) karena melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan mengeluarkan surat rekomendasi pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah.

“Salah satu isi rekomendasi itu adalah menentukan terjadinya pelanggaran HAM berat, terstruktur, dan masif, oleh pemerintah,” kata Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212 Ansufri Idrus Sambo di sekretariat Komnas HAM Jakarta, Jumat (2/6).

Menurut  Sambo, momentum Ramadan seharusnya bisa dijadikan ajang rekonsiliasi dan mediasi antar anak bangsa. Namun bulan yang baik ini justru digunakan pemerintah untuk mengkriminalkan ulama. “Lepaskan semua ulama yang dikriminalisasi dan beri mereka SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dari kepolisian,” serunya.

Tidak Ada Kriminalisasi Ulama

“Dugaan kriminalisasi ulama dengan sejumlah tokoh FUI tidak benar, karena penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan proses masih berjalan.”

Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sudah membantah adanya kriminalisasi ulama.  Menurutnya, pengertian kriminalisasi harus dipahami sebagai perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang dan dipaksakan. Sebaliknya, kata Tito jika proses hukum berdasarkan undang-undang yang disertai fakta hukum itu adalah penegakan hukum yang sah. “Ini bukan kriminalisasi,” kata Tito, Selasa (23/5).

Pernyataan Kapolri ini, juga disetujui oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyatakan, tidak merasa ada sebuah kriminalisasi terhadap ulama yang disuarakan sejumlah pihak. Menurutnya, kriminalisasi ulama hanya istilah dari pihak yang tidak mendapat keadilan.

“Itu istilah-istilah yang muncul saja. Saya tidak tahu persis. Saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI tidak merasakan,” katanya di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (31/5). Sebelumnya Ketua MUI Ma’ruf Amin juga mengatakan kasus yang menimpa Rizieq bukan merupakan bentuk kriminalisasi ulama.

Begitu juga yang dirasakan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, ia yakin sejumlah kasus yang menjerat tokoh ormas Islam belakangan ini bukan kriminalisasi ulama, namun baru awal dari proses hukum. “Dari yang saya ikuti, ini proses memang belum selesai. Bagi saya tidak ada kriminalisasi ulama. Jadi ini baru awal,” jelasnya di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang, Senin (5/6).

Tidak Ada Kriminalisasi Ulama, Yang Ada Hanya Penegakan Hukum pic.twitter.com/HFvjTf4I5e

— Lini Kota (@LiniKota) May 12, 2017

Sementara itu, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Rumadi Ahmad, mengatakan kalau apa yang ditetapkan pada Rizieq sudah sesuai prosedur karena Rizieq menghadapi sejumlah kasus lain juga, antara lain penodaan agama lain dan pencemaran nama baik Presiden Soekarno. Sehingga ia menepis tudingan kalau proses hukum terhadap Rizieq merupakan rekayasa pemerintah.

“Mana yang dimaksud rekayasa? Kalau memang tidak salah, hadapi saja,” papar Rumadi. Ia melihat istilah ‘kriminalisasi ulama’ sengaja mereka gunakan sebagai strategi membangun solidaritas, seolah-olah polisi memusuhi ulama. “Tapi masyarakat saya kira sudah cerdas untuk membedakan mana yang kriminal dan mana yang kriminalisasi.”

Ia juga menyesalkan niat Rizieq untuk mengerahkan massa ke bandara, saat pulang nanti – walau belum jelas kapan. “Tidak usah mengancam-ngancam mengerahkan lima juta orang. Membayangkan seperti Imam Khomeini pulang dari Paris pada 1979. Umat tidak usah terprovokasi. Biarlah hukum berjalan. Untuk umat, soal tindak pidana Rizieq ini, apanya yang mau dibela? Lebih baik masyarakat menyerahkan dan mendorong proses hukum yangg adil.”

Pendapat Rumadi mendapatkan persetujuan dari Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, menurutnya, sejumlah ulama yang diklaim kelompok itu sebagai korban kriminalisasi aparat kepolisian dan pemerintah, justru kerap kali menyiarkan kebencian bahkan rasialisme. “Tokoh-tokoh yang diklaim sebagai korban kriminalisasi ulama itu terdokumentasikan justru terindikasi melakukan siar kebencian bahkan rasisme,” tegasnya, Jumat (12/5).

Berkaca Pada Kasus Gus Dur

“Bukan kami yang mengajak. FPI tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu.”

Itulah sanggahan dalam pesan pendek yang disampaikan Slamet, Jumat (2/6) malam, belum 24 jam setelah pernyataannya pada media lain mengenai ide membuat sambutan heboh untuk sang pemimpin panutannya. Ia membantah kalau FPI mengeluarkan ajakan untuk mengepung bandara, seperti yang sudah disebarluaskan di akun twitter resmi Dewan Pimpinan Pusat Laskar Pembela Islam.

Ternyata penyangkalan ini Slamet ucapkan, karena Kapolda Metro, Jaya M. Iriawan sudah tahu akan adanya rencana dari massa FPI yang ingin memblokir semua jalan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat Rizieq pulang ke Indonesia. Walau telah disangkal, namun Iriawan juga mengaku akan mengantisipasi mengenai pengerahan massa ke arah bandara tersebut.

“Soal itu, kami (akan) antisipasi. Mau ngepung bandara mau ngapain? Malu lagi dilihat dunia internasional (kalau) bandara kita dikepung orang. Untuk apa?” tanyanya di Mapolda Metro Jaya, Jumat (2/6). Di saat yang sama, Iriawan juga menganjurkan Rizieq lebih baik kembali dari Saudi ke Tanah Air untuk dapat membuktikan tuduhan percakapan bermuatan pornografi dengan Firza Husein.

Situs Garda Bangsa, memuat sebuah tulisan yang mempertanyakan aksi penolakan kriminalisasi massa FPI ini. Menurut situs NU tersebut, massa FPI lupa kalau Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun pernah dikriminalisasi atas kasus hukum yang pada akhirnya tidak terbukti ia lakukan. Saat itu, 50 juta warga NU siap untuk melakukan revolusi mempertahankan beliau.

“Tapi apa yang beliau sampaikan, yang membuat 50 juta kaum Nahdiyin kecewa? Gus Dur menyuruh kami pulang ke rumah, beliau tidak mau terjadi pertumpahan darah antara sesama Bangsa Indonesia, karena Gus Dur Cinta Indonesia.” Tulis situs itu, walau warga NU berani mati membelanya. Tapi Gus Dur meminta pendukungnya bersabar, jangan sampai membuat onar dan kekerasan. Itulah sebenarnya sikap sejati seorang ulama, tidak memanfaatkan massanya demi keuntungan pribadi.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menetapkan Rizieq Shihab sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan telah disebar di seluruh kepolisian se-Indonesia. “Sudah kita sebarkan (DPO) ke Polres-Polres, ke Polsek juga. Sudah kita lakukan itu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Senin (5/6). Dengan disebarnya foto DPO Rizieq, diharapkan masyarakat melapor ke polisi jika mengetahui keberadaannya.

Walau posisi Rizieq sendiri sudah diketahui ada di Arab Saudi, namun penyebaran foto DPO adalah SOP yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum mengajukan permohonan red notice. Pihak Polda Metro Jaya melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri sendiri telah mengajukan red notice bagi Rizieq. Sejauh ini polisi masih menunggu kedatangan Rizieq. Sebelumnya, pihak pengacara memastikan bahwa Rizieq akan kembali ke tanah air pada tanggal 12 Juni nanti. “Kita berharap segera kembali ke tanah air,” pungkas Argo.

(Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com

INTAN JAYA – Seseorang dilaporkan tewas dalam kerusuhan berlatar belakang  pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, di Distrik Sugara, Jumat (24/2/2017).

“Dari laporan yang saya terima, korban yang meninggal bernama Kolenga Wenda (45),” kata Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpauw, di Jayapura, Jumat.

Karena situasi tambah rawan, Polda Papua akhirnya meminta tambahan pasukan. Pada Sabtu 25 Februari 2017 dikirim 80 personil Brimob ke Sugara dan Nabire untuk antisipasi gangguan kamtibmas susulan.

Menurut Paulus, selain seorang tewas dalam kerusuhan itu satu rumah terbakar dan belasan orang luka-luka.

Kepolisian menduga, kerusuhan terjadi karena masyarakat terprovokasi sebelumnya, sehingga kantor KPU Intan Jaya dibakar. Untuk mengatasi kerusuhan susulan, karena balas dendam, Kapolda telah meminta bantuan pasukan 2 kompi, sekitar 200 personel, ke Mabes Polri.

Paulus mengatakan, kerusuhan terjadi saat berlangsung pelaksanaan rapat pleno terbuka di kantor KPU Intan Jaya, Kamis (23/2). Akhirnya rapat tersebut diskors sampai waktu yang belum ditentukan.

“Indentitas provokatornya sudah diketahui, berinisial MT, dan  polisi akan meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan,” kata Kapolda Papua.

“Kemungkinan masalah komunikasi menjadi kendala utama yang menyebabkan belum adanya laporan dari Kapolres Paniai yang wilayahnya membawahi Kabupaten Intan Jaya,” tambahnya.

Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua, diikuti oleh empat pasangan calon, yaitu Bartolomius Mirip -Deni Miagoni, Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme, Natalis Tahum-Robert Kobogoyau, dan pasangan Thobias Zonggonau-Hermanus Mohoni. (Berbagai sumber/G18)