Audio ini dibuat menggunakan AI.

Jawa Tengah tak lagi sekadar lumbung suara. Gagasan PSI sebagai “kandang gajah” seolah menantang hegemoni lama PDIP, menguji apakah Jateng adalah kunci masa depan politik—atau hanya panggung perebutan narasi di era pasca-Jokowi.

PinterPolitik.com

Jawa Tengah selama dua dekade terakhir telah menjadi semacam “tanah suci” bagi PDIP. Dalam imajinasi politik nasional, provinsi ini kerap dipersepsikan sebagai basis ideologis, kultural, sekaligus elektoral PDIP—sebuah heartland politik yang relatif stabil sejak era pasca-Reformasi.

Namun, dinamika pasca-Pemilu dan Pilpres 2024 memperlihatkan gejala yang tak bisa diabaikan: Jateng tidak lagi sepenuhnya monolitik.

Masuknya PSI dengan narasi “Jateng kandang gajah”, sebelumnya “kebun mawar”, yang digaungkan langsung oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep menjadi penanda penting.

Pernyataan ini kiranya bukan sekadar motivasi untuk kader ataupun klaim elektoral, melainkan intervensi simbolik terhadap status quo politik Jawa Tengah.

Dalam satu kalimat, PSI seolah ingin mengatakan bahwa basis politik lama bisa dipertanyakan ulang—bahkan direbut.

Narasi tersebut terasa semakin relevan jika dilihat dari konteks yang lebih luas. PDIP memang masih dominan secara struktural, namun performanya di Jateng pada Pilpres 2024 menunjukkan tanda-tanda pelonggaran.

Ditambah lagi, pusat gravitasi kekuasaan PDIP yang selama ini berporos di Teuku Umar, Jakarta, semakin menampakkan karakter personalistik dan temporer—sangat bergantung pada figur Megawati Soekarnoputri.

Sebaliknya, PSI agaknya dengan sengaja membingkai dirinya sebagai “partainya Jokowi”, dan Solo—bukan Jakarta—dijadikan episentrum simbolik. Fakta bahwa Gubernur Jawa Tengah kini dijabat Ahmad Luthfi, figur berlatar Polri yang naik daun di era presidensi Jokowi dan berasal dari Gerindra, turut memperkuat kesan bahwa Jateng tengah mengalami reconfiguration of power.

Pertanyaannya kemudian, apakah Jawa Tengah benar-benar menjadi kunci masa depan PSI, atau sekadar panggung retoris bagi ambisi politik yang belum matang secara struktural?

Trah Jokowi: Perebutan Jateng

Untuk membaca fenomena ini secara lebih tajam, kerangka war of position dari Antonio Gramsci menjadi sangat relevan. Gramsci membedakan dua jenis perebutan kekuasaan: war of maneuver (serangan frontal) dan war of position (perebutan perlahan atas makna, legitimasi, dan hegemoni).

Dalam konteks Jawa Tengah, PSI jelas tidak sedang melakukan war of maneuver. Mereka tidak memiliki infrastruktur partai, kaderisasi, atau basis elektoral sekuat PDIP.

Namun, yang dilakukan PSI justru lebih subtil, yakni perang narasi. Dengan mengklaim atau bergagasan besar Jateng sebagai “kandang”, PSI berusaha menggeser persepsi publik tentang siapa yang berhak atas wilayah tersebut secara simbolik.

Ini adalah upaya menggerogoti hegemoni PDIP, bukan dengan angka, tetapi dengan cerita antitesa.

Di sinilah konsep symbolic capital Pierre Bourdieu menjadi kunci. Kekuasaan politik tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi atau struktural, tetapi juga oleh pengakuan simbolik.

PSI, meski minim structural capital, mencoba mengompensasinya dengan symbolic capital yang dilekatkan pada figur Jokowi—tokoh yang memiliki resonansi emosional dan historis yang kuat di Jawa Tengah selama masa kepemimpinannya.

PDIP, sebaliknya, berada dalam posisi defensif yang paradoksal. Secara organisasi, partai ini masih kuat. Namun secara simbolik, ia menghadapi tantangan regenerasi makna.

Ketergantungan pada figur Megawati membuat pusat kekuasaan PDIP tampak statis, bahkan terkesan terputus dari dinamika generasi baru pemilih.

Kondisi ini diperumit oleh realitas bahwa Gubernur Jawa Tengah bukan berasal dari PDIP. Ahmad Luthfi menjadi simbol kekuasaan administratif yang “netral ideologis”, tetapi kompatibel dengan orbit Jokowi.

Ini memperkuat tesis bahwa Jawa Tengah kini bukan sekadar basis partai, melainkan arena kontestasi elite lintas warna.

Terlebih, PDIP seolah fix “nggak diajak main” dalam konfigurasi kekuasaan 2024-2029. Di titik inilah Jateng tampak tak hanya wilayah administratif politik, tetapi arena peperangan sengit di kontestasi elektoral berikutnya.

Sebuah pertaruhan pamungkas, baik bagi Megawati maupun Jokowi dan trahnya masing-masing.

PSI Jago Kandang Solo Only?

Di titik inilah pemikiran Benedict Anderson tentang imagined community menemukan relevansinya. Basis politik tidak semata-mata lahir dari geografi atau sejarah, melainkan dari imajinasi kolektif yang dibangun dan direproduksi terus-menerus.

PDIP selama ini berhasil “membayangkan” Jawa Tengah sebagai ruang ideologisnya. Namun imajinasi, seperti halnya kekuasaan, tidak pernah final.

PSI mencoba membangun imajinasi alternatif, yaitu Jawa Tengah sebagai pusat politik baru yang lebih cair, personalistik, dan post-ideologis. Solo dijadikan simbol asal-usul Jokowi, sekaligus metafora tentang politik yang dekat, sederhana, dan tidak elitis.

Dalam narasi ini, PSI tampil bukan sebagai partai mapan, melainkan sebagai kendaraan bagi kesinambungan pengaruh Jokowi.

Namun, di sinilah batas antara “kunci” dan “jago kandang” mulai terlihat. Tanpa transformasi simbolik menjadi kekuatan struktural—kursi DPRD, jaringan akar rumput, dan konsolidasi kader—narasi PSI berisiko berhenti sebagai performative politics.

Klaim simbolik yang tidak diikuti institusionalisasi dapat berbalik menjadi bumerang, yakni saat terdengar nyaring, tetapi rapuh.

Sebaliknya, bagi PDIP, tantangan di Jawa Tengah justru bisa menjadi momentum refleksi. Apakah partai ini akan terus mengandalkan warisan simbolik lama, atau mulai membangun ulang imajinasi politik yang relevan dengan generasi pasca elite legendaris partai?

Dengan demikian, Jawa Tengah hari ini bukan sekadar “kandang” atau “kunci”. Ia adalah medan uji; uji bagi PSI untuk membuktikan bahwa simbol bisa menjadi struktur, dan uji bagi PDIP untuk membuktikan bahwa struktur masih mampu melahirkan makna.

Dalam politik kontemporer, kemenangan agaknya tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling lama berkuasa, tetapi oleh siapa yang paling mampu mendefinisikan masa depan. (J61)

Alih fungsi lahan politik ini mah namanya *ea

PDIP @pdiperjuangan menyebut boleh saja PSI @psi_id berusaha memecah suara mereka di Jawa Tengah dengan menyebut istilah “kebun mawar”.

Akan tetapi, ambisi PSI dinilai akan sulit terwujud karena Jawa Tengah telah menjadi “kandang banteng” setidaknya sejak Pemilu 2004.

Menurut kalian apakah di Pileg 2024 nanti suara PDIP akan terpecah di Jawa Tengah dengan situasi politik saat ini? Berikan pendapatmu yaa 

#psi #pdip #kandangbanteng #kebunmawar #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Internal PDIP bergolak di Jawa Tengah

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]elihatannya trend soal isu SARA mendapat saingan baru nih dalam Pemilu 2018 dan 2019 ini. Saingan itu bernama kemiskinan. Sebenarnya ini bukanlah hal baru dalam dunia politik tanah air. Isu kemiskinan senantiasa laku keras saat musim Pemilu.

Bahkan kerap kali dijadikan ‘tameng’ bagi para pejabat untuk menaikkan popularitasnya di mata masyarakat. Sebenarnya ini merupakan strategi usang yang turut dipakai untuk menerapkan skema ‘politik pura-pura’. Atau dengan kata lain, kemiskinan atau orang miskin dipakai dalam kampanye, biar para pejabat tersebut dinilai sebagai sosok yang peduli dengan nasib masyarakat kecil, pro wong cilik.

Sudirman Said: Saya tidak nyaman Jawa Tengah disebut kandang Banteng. https://t.co/i0yWDE7ofj

— MERDEKA (@merdekadotcom) January 29, 2018

Sebenarnya ini strategi politik yang tak kalah ‘kejamnya’ dengan isu SARA. Mengapa begitu? Soalnya, fenomena kemiskinan sebenarnya hanya dijadikan sebagai kamuflase untuk mendulang simpati maupun suara saat Pemilu nanti.

Tak bermaksud untuk menuduh, tapi ini mungkin ada indikasi ke sana. Misalnya dalam Pilgub Jateng. Entah mendapat data atau ilham dari mana, Sudirman Said ‘mendadak’ pro terhadap rakyat miskin. Sebenarnya ini nggak ada salahnya sih. Malah itu niat yang mulia kok. Tapi, kenapa baru kelihatan sekarang, di saat Pemilu tinggal menghitung hari? Apakah nanti kelak terpilih, janji-janji tersebut akan ditepati atau malah kembali kepada fenomena Pil-nggak ada? Yah, semoga aja nggak mengarah ke sana ya.

Hm, selain menyoroti kondisi Jateng, Sudirman juga turut menyoroti slogan ‘kandang Banteng’ yang sudah sekian lama tersemat di sana. Ia menegaskan bahwa Jateng bukanlah ‘kandang banteng’, tapi merupakan tempat manusia seutuhnya.

Sebenarnya nggak ada masalah sih, kalau Jateng dijuluki ‘kandang banteng’. Bukankah itu sudah lama tersemat di sana. Semua orang udah tau kok, kalau Jateng merupakan salah satu basisnya Partai Banteng di tanah Jawa. Semoga aja ini nggak dianggap sebagai salah satu strategi Sudirman untuk meraih simpati masyarakat di sana. Kayaknya nggak semudah itu untuk menggoyang posisi Partai Banteng di Jateng. Ini Jateng, bukan Jakarta lho, Pak. Masa, Partai Banteng ‘terkapar’ di kandang sendiri? Malu berapa turunan nantinya? (K-32)