Unair menyalip ITB di QS World University Rankings 2027. Namun, benarkah ini soal kampus mana yang lebih unggul? 

PinterPolitik.com

“Dominance should never be confused with permanence.” –  Jessica Turner, Chief Executive QS

Cupin nyaris menumpahkan kopinya pagi itu ketika lini masa X-nya dipenuhi satu kabar yang sama. Universitas Airlangga, kampus dari Surabaya, disebut-sebut menyalip Institut Teknologi Bandung di QS World University Rankings 2027.

Bagi Cupin yang besar dengan keyakinan bahwa ITB selalu berada di atas, berita ini terasa seperti gempa kecil. Angkanya memang tipis, Unair di peringkat 276 dunia dan ITB di 287, tetapi simbolismenya terasa besar.

Setahun sebelumnya posisinya justru terbalik, dengan ITB nyaman di 255 jauh melampaui Unair. Dalam satu siklus, urutan yang dikira abadi itu berubah.

Cupin pun ikut larut dalam tafsir yang paling cepat menyebar. Katanya, pusat keunggulan kampus sedang bergeser dari Bandung ke Surabaya, dari barat ke timur.

Tafsir itu menggoda karena rapi dan mudah dibagikan. Sayangnya, semakin Cupin menelusuri datanya, semakin tafsir itu rontok dengan sendirinya.

Ia menemukan bahwa ITS, kampus teknik kebanggaan Surabaya, justru tidak ikut melonjak. Sebaliknya, UGM di Yogyakarta melompat tajam dari 224 ke 206, padahal sama sekali bukan kampus timur.

Bahkan UI di Depok, sang juara nasional, malah turun tipis dari 189 ke 191. Jika ini benar soal geografi, mengapa polanya justru berantakan seperti ini?

Lalu, jika bukan letak kampus yang menentukan naik turunnya peringkat, lantas apa sebenarnya mesin yang bekerja di baliknya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Castells, Saxenian, dan Ilusi Peringkat

Jawabannya muncul ketika kita berhenti membaca peringkat sebagai peta wilayah dan mulai membacanya sebagai peta jaringan. Cupin pun menyadari bahwa penjelasan resmi dari kampus-kampus yang naik justru menunjuk pada satu kata yang sama, yaitu keterhubungan.

Rektor Unair menyebut pendorong utama lompatannya adalah indikator International Research Network yang melonjak ke peringkat satu nasional. Penguatan ini ditopang kolaborasi lintas negara, publikasi bersama, joint supervision, hingga kehadiran visiting professor.

Pola yang sama terlihat di kampus lain dari kota yang berbeda. UMY di Yogyakarta mencatat kenaikan terbesar di indikator yang persis sama, sementara UNS di Solo membaik karena penguatan International Faculty.

Tiga kampus, tiga kota, tetapi satu mesin yang serupa. Bukan lokasi yang menentukan, melainkan seberapa terbuka sebuah kampus menautkan diri ke jaringan global.

Sosiolog Spanyol Manuel Castells, dalam karya besarnya The Rise of the Network Society, menawarkan pembedaan yang menjadi kunci di sini. Ia membedakan space of places, dunia yang terikat pada lokasi fisik, dengan space of flows, dunia tempat nilai mengalir lewat simpul-simpul yang saling terhubung.

Tesis Castells sederhana tetapi tajam, bahwa di era jaringan posisi seseorang ditentukan oleh seberapa terhubung ia, bukan di mana ia berada. Universitas adalah contoh paling murni dari logika ini.

Kampus termegah di kota terbesar sekalipun akan terpinggirkan apabila ia tidak menjadi simpul dalam aliran global pengetahuan. Sebaliknya, kampus di kota menengah yang rajin menenun koneksi internasional bisa naik melampauinya.

Ilmuwan AnnaLee Saxenian dari Berkeley menambahkan lapisan kedua lewat bukunya The New Argonauts. Ia memperkenalkan istilah brain circulation, sirkulasi otak, sebagai lawan dari narasi lama brain drain.

Tesis lama meratapi setiap periset yang pergi ke luar negeri sebagai kerugian permanen. Saxenian membuktikan sebaliknya, bahwa talenta yang bersirkulasi dan tetap terhubung justru menjadi jembatan yang mengalirkan pengetahuan dan modal kembali ke negeri asalnya.

Pengalaman Taiwan menjadi bukti paling terang dari tesis ini. Industri semikonduktornya tumbuh justru karena insinyur yang pulang dari Silicon Valley membawa serta pengetahuan dan jejaring investor global.

Tiongkok mengikuti pola serupa dalam skala raksasa, dan hasilnya terlihat di QS 2027 ketika kampusnya mencatat pergerakan naik terbanyak di dunia. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pun melesat lewat strategi internasionalisasi yang sengaja, bukan semata bermodal kekayaan.

Dari sinilah ilusi peringkat itu terbongkar, dan Cupin mulai paham mengapa tafsir awalnya keliru. ITB bukan kampus yang merosot mutunya, sebab di pemeringkatan QS by Subject program seperti Petroleum Engineering miliknya menembus klaster 51 sampai 100 dunia.

Yang membedakannya dari Unair bukanlah kualitas, melainkan derajat keterbukaan jaringan. ITB kuat di dalam, tetapi belum cukup menjadi simpul dalam space of flows global.

Maka membaca tabel sebagai sekadar adu unggul antarkampus adalah salah baca yang nyaman. Jika keterhubungan adalah mesin sebenarnya, mungkinkah ia ditenun dengan sengaja oleh sebuah kebijakan negara?

Dan jika negara memang bisa membangun keterhubungan itu, langkah seperti apa yang sedang ditempuh Indonesia hari ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo dan Jalan Menutup Ilusi Peringkat

Di titik inilah arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi relevan dan, menariknya, membaca zaman dengan tepat. Yang patut dicermati bukan satu kebijakan tunggal, melainkan sebuah pola yang konsisten membuka simpul Indonesia ke jaringan global.

Dari hulu pendanaan, pada Januari 2026 Presiden menambah dana riset perguruan tinggi sebesar Rp4 triliun setelah mengumpulkan sekitar 1.200 rektor dan guru besar di Istana. Total dana riset pun melonjak dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun, sebuah kenaikan 50 persen dalam satu kebijakan.

Yang lebih instruktif, dan membuat Cupin mengangguk, adalah langkah diplomasi pendidikan yang ditempuh langsung oleh Presiden. Pada Januari 2026 di Lancaster House, London, Prabowo secara terbuka mengajak Russell Group, konsorsium universitas riset elite Inggris, untuk membuka kampus cabang di Indonesia.

Dibaca lewat kerangka Castells, langkah ini adalah upaya menarik simpul global masuk ke dalam space of flows domestik. Alhasil, posisi Indonesia bergeser dari sekadar pengekspor talenta mentah menjadi tuan rumah jaringan pengetahuan.

Sisi sirkulasi talenta pun ikut diperkuat melalui Kemdiktisaintek dan LPDP. Skema matchmaking menghubungkan periset dalam negeri dengan diaspora ilmuwan Indonesia di luar negeri, bahkan menjadikan kolaborator asing sebagai syarat sejumlah hibah riset internasional.

Lulusan terbaik dikirim untuk dibimbing profesor diaspora di Amerika Serikat, sementara industri yang berinvestasi pada riset disiapkan insentif pajak yang besar. Inilah wujud brain circulation yang dilembagakan menjadi kebijakan, bukan sekadar wacana.

Skala beasiswa pun melonjak signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penerima LPDP naik dari sekitar 11 ribu orang pada 2019 menjadi 33 ribu pada 2025, dengan target yang terus diperluas.

Kewajiban kontribusi alumni turut diperkuat agar talenta yang bersirkulasi tetap tertaut kembali ke tanah air. Logikanya persis sirkulasi otak, yakni bergerak ke luar untuk kemudian mengalir pulang membawa jaringan global.

Indonesia pun tidak perlu menebak peta jalan, sebab kawasan ini telah penuh kasus yang membuktikannya. Singapura menjadikan dirinya hub talenta yang ekstrem terbuka, Korea Selatan fokus pada simpul unggulan, dan keduanya membuktikan bahwa keterhubungan adalah pilihan kebijakan yang sengaja dirancang.

Pada akhirnya, gegap gempita soal Unair menyalip ITB hanyalah riak di permukaan dari arus yang jauh lebih dalam. Cupin pun menutup ponselnya dengan satu kesadaran, bahwa pelajaran sesungguhnya bukan tentang Surabaya ataupun Bandung, melainkan tentang sebuah abad ketika yang menang bukan yang terbesar, terkaya, atau tertua, melainkan yang paling terhubung.

Maka peringkat sebaiknya dibaca sebagai sinyal yang mengundang perbaikan, bukan vonis yang menutup percakapan. Dan jika keterhubungan memang bisa ditenun dengan sengaja, maka masa depan kampus Indonesia bukanlah takdir yang diwariskan, melainkan jaringan yang sedang kita pilih untuk dibangun bersama. (A43)

Kampus kerap jadi identitas yang membentuk karakter dari seorang pemimpin.

#kampus #presiden #pinterpolitik #jaganegeri

Apakah kalian tertarik masuk kampus-kampus asing ini? Share di kolom komentar ya!

#kampus #cambridge #prabowo #universitas #pinterpolitik

Pasti ada pro-kontra dan harus diregulasi ketat sepertinya untuk mengikis kesan dan impresi intervensi dunia kampus yang independen.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu ya! 

#captainindonesia #tentara #tni #usarmy #usarmedforces #rotc #troopstoteachers #kampus #universitas #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Kalau menurut kalian, apa cara-cara paling ampuh berantas praktik contek-menyontek di Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #politikindonesia #kpk #menyontek #budayamenyontek #kampus #sekolah

PinterPolitik.com

“Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya”

Peribahasa di atas merupakan salah satu peribahasa paling umum dan awal yang dipelajari banyak siswa-siswi di Indonesia. Sejak awal, nilai-nilai yang dianggap baik ini disosialisasikan kepada tunas-tunas bangsa ini.

Artinya pun mudah dipahami. Jika kita rajin belajar, maka kita akan memetik kepandaian yang kita miliki sebagai hasilnya. Pun demikian, bila kita hemat dan rajin menabung, maka kita akan (mungkin) menjadi orang yang kaya.  

Namun, tentu, “hemat pangkal kaya” pada faktanya tidaklah sesederhana itu. Banyak faktor eksternal yang bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa berhemat dan menjadi kaya.

Inflasi, misalnya, menjadi salah satu faktor yang bisa berdampak pada persoalan finansial setiap orang secara berbeda-beda. Terdapat persoalan sosial dan ekonomi yang akhirnya bisa memberikan dampak pada kemampuan menabung dan berhemat seseorang.

Belum lagi, ketika harga-harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) meningkat – disertai dengan kesenjangan pendapatan di masyarakat, setiap orang harus mengatur ulang cara kerja finansial mereka masing-masing. Mungkin, ini mengapa akhirnya muncul banyak nasihat-nasihat finansial di media sosial (medsos) bagi kalangan muda seperti Milenial dan Generasi Z.

Namun, persoalan eksternal ini tidak hanya berlaku di peribahasa “hemat pangkal kaya”, melainkan juga pada kalimat sebelumnya, yakni “rajin pangkal pandai”. Pada faktanya, tidak semua orang bisa rajin belajar.

Seperti persoalan finansial tadi, kesenjangan juga mempengaruhi. Ada orang yang memiliki kesempatan lebih (privilege) untuk mendapatkan akses lebih pada pendidikan. Ada juga yang justru tidak memiliki akses sama sekali.

Mungkin, inilah mengapa muncul solusi yang ditawarkan oleh sejumlah oknum di perguruan tinggi negeri (PTN). Bagaimana tidak? Pada Agustus 2022 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani.

Karomani ini, ceritanya, menjual jasa sebagai “orang dalam” untuk membantu mereka yang ingin masuk ke PTN-nya. Beliau dikabarkan memasang tarif masuk sekitar Rp150 juta hingga Rp300 juta.

OTT KPK ini pun akhirnya menarik perhatian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Mantan CEO Gojek tersebut mengatakan akan mengevaluasi PTN yang diduga melakukan “cara kerja” serupa dalam penerimaan mahasiswa baru mereka.

Bukan tidak mungkin, janji Nadiem ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Terlepas dari benar atau tidaknya aksi Nadiem ini, mungkinkah ada manfaat atau kepentingan di balik manuver tersebut? Apa sebenarnya yang ingin ditampilkan oleh Nadiem kepada khalayak umum?

Nadiem vs “Orang Dalam”

Sikap Nadiem yang muncul usai masalah timbul ini bukanlah hal yang baru. Dalam persoalan-persoalan lain yang eksis di dunia pendidikan Indonesia, Nadiem selalu muncul di akhir dengan janji akan melakukan tindakan dan kebijakan yang bisa menjadi solusi dari persoalan tersebut.

Kala terjadi insiden terhadap siswa-siswa SMP Negeri 1 Turi di Sleman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, pada tahun 2020 lalu, misalnya, Nadiem langsung mengirimkan tim investigasi untuk menelusuri duduk perkara. Ini menjadi salah satu catatan kelam dunia pendidikan Indonesia di mana keselamatan siswa-siswi justru menjadi hal yang gagal untuk diterapkan.

Tidak hanya persoalan keamanan, Mendikbudristek Nadiem juga menjadi pejabat yang vokal dalam menyoroti fenomena pelecehan seksual yang terjadi di banyak kampus Indonesia – sebuah persoalan yang kerap viral di medsos dalam beberapa tahun terakhir.

Nadiem – dengan mengutip data dari sebuah hasil survei pada tahun 2020 – mengatakan bahwa persoalan ini sudah menjadi “pandemi” di dunia perguruan tinggi Indonesia karena sebanyak 77 persen responden mengatakan pelecehan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus mereka.

Ini mengapa akhirnya Nadiem mengeluarkan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada tahun 2021. Namun, aturan ini sempat menuai polemik karena dianggap justru melegalkan perzinaan.

Menanggapi tudingan tersebut, Nadiem justru pasang badan dan menyatakan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah belaka. Justru, sang Mendikbudristek menyatakan jelas bahwa aturan itu secara spesifik berfokus pada pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Tidak berhenti pada persoalan pelecehan seksual, Nadiem juga menyoroti persoalan perundungan (bullying) yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Dalam sebuah rapat bersama DPR RI pada April lalu, misalnya, Nadiem mengungkapkan persoalan ini di depan para anggota legislatif.

Sikap Nadiem sebagai pemberi solusi di akhir ini bukan tidak mungkin menjadi sebuah pola yang ingin ditampilkannya – baik di media maupun publik. Bukan tidak mungkin, pola kebijakan ini baru bisa muncul di dunia pendidikan karena kemauan politik (political will).

Mengacu pada tulisan Lucie Cerna berjudul The Nature of Policy Change and Implementation, perubahan kebijakan seperti bisa saja terjadi karena ada kemauan politik dan kehadiran perencana serta pelaksana kebijakan yang sejalan dengan sektor yang dibidangi.

Namun, mengapa Nadiem muncul sebagai sosok yang berjanji untuk menebus persoalan-persoalan yang disebutnya sebagai “dosa-dosa” pendidikan? Apa efek yang ingin dimunculkan oleh Nadiem dari pola sikap dan kebijakannya ini?

Mendikbud(ristek) yang Berbeda?

Pola kebijakan yang ditampilkan Nadiem ini bukan tidak mungkin menciptakan dikotomi baru – khususnya di antara sang Mendikbudristek dengan menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) sebelumnya. Pasalnya, sejumlah persoalan yang dijadikan fokus oleh Nadiem ialah persoalan yang sudah lama hadir di dunia pendidikan Indonesia.

Persoalan perundungan di lingkungan pelajar, misalnya, merupakan persoalan yang sudah hadir selama bertahun-tahun. Bahkan, ada kesan bahwa persoalan perundungan – baik secara verbal maupun non-verbal – adalah hal yang lumrah.

Kala terjadi kasus perundungan di antara pelajar SMP Negeri 273 Jakarta pada tahun 2017 silam, misalnya, Muhadjir Effendy yang saat itu masih menjabat sebagai Mendikbud justru meminta agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan. 

Kasus perundungan juga pernah terjadi saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Mendikbud pada paruh pertama tahun 2016 silam. Saat terjadi kasus perundungan di SMA Negeri 3 Jakarta, Anies menawarkan sebuah solusi yang masih bersifat normatif, yakni melakukan pembinaan baik terhadap pelaku dan korban perundungan.

Berbeda dari Anies dan Muhadjir, Nadiem justru mengaggap perundungan sebagai dosa besar dan menyiapkan solusi yang bersifat preventif. Daripada hanya mendiamkan dan memberikan solusi bersifat normatif, Nadiem justru menyiapkan strategi guna memperkecil potensi terjadinya perundungan, yakni dengan menekankan pada peran pelajar yang punya pengaruh besar di lingkungan sebagai pelindung atas perundungan (guardian).

Kebijakan dan sikap yang kontras dari Nadiem ini terhadap mendikbud-mendikbud sebelumnya ini setidaknya menghadirkan dikotomi atas dirinya sendiri, yakni sebagai Mendikbud(ristek) yang berbeda. Ini pun akhirnya bisa dikaitkan dengan penjelasan Michael Hatherell dan Alistair Welsh dalam tulisan mereka yang berjudul Rebel with a Cause.

Dalam tulisan itu, Hatherell dan Welsh menggunakan konsep kepemimpinan karismatik (charismatic leadership) dari Max Weber untuk menjelaskan fenomena Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok sendiri kerap menjadi sosok pejabat yang menghadirkan perbedaan atas dirinya dengan pejabat dan politisi pada umumnya melalui sikap dan kebijakannya.

Kunci dari konsep kepemimpinan karismatik yang dicetuskan Weber adalah bagaimana seorang pemimpin mencari hal yang terus-menerus bersifat baru – sesuatu hal yang lebih dari bersifat biasa (mundane) dan sugestibilitas (suggestibility) emosional bahwa diri pemimpin tersebut eksepsional sebagai bentuk pengabdian diri (personal devotion).

Bukan tidak mungkin, Nadiem ingin menghadirkan sifat eksepsional di depan publik dan media. Ini pun bisa jadi juga berlaku dalam persoalan-persoalan baru di dunia perguruan tinggi, seperti pelecehan seksual dan fenomena “orang dalam” yang baru saja melibatkan Rektor Unila.

Lagipula, sesuai dengan peribahasa di awal tulisan, seharusnya orang-orang rajin dan pandai yang berhak untuk mendapatkan tempat di perguruan-perguruan tinggi yang diinginkan oleh mereka. Jangan sampai peribahasa itu diubah menjadi “uang pangkal kursi khusus”. (A43)

Ketua KPU RI Hasyim Asyari izinkan kampanye pemilu 2024 di lingkungan kampus. Usulan disambut baik berbagai anggota DPR RI.

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku tidak mempermasalahkan aktivitas kuliah umum yang dilakukan calon wakil presiden, Sandiaga Uno di beberapa perguruan tinggi. Miapah? Yakin nih enggak masalah meski bertujuan untuk meregenerasi kampret? Hahaha.

Meski masa kampanye belum dimulai, Sandiaga sudah aktif safari politik ke kampus-kampus nih gengs. Gimana menurut kalian, yakin Sandiaga di kampus enggak dongeng soal program Oke–Oce?

Hmmm, meski program Oke-Oce seperti bayangan di malam hari yang tentu saja nggak kelihatan jelas, Sandiaga masih optimis kalau program itu akan jadi solusi Indonesia ke depan gengs. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa cius program itu solusi untuk Indonesia? Atau program itu hanya sekedar program basi yang tak bersolusi dan dijual saat kampanye saja?

Di luar itu semua gengs, intinya anggota Bawaslu, Rahmat Bagja bilang pemberian edukasi oleh tokoh politik tidak ada salahnya, selama di dalamnya tidak diselingi agenda kampanye, terutama penyebutan kata-kata “pilih saya”. Kalau ada indikasi hal itu, barulah itu bermasalah.

Jadi kalau Sandiaga bilang: “Adik-adik mahasiswa mau Program Oke-Oce? Tahu dong harus apa?” Ea ea. Atau bisa juga doi bilang gini:

“Jadi kalau agan-agan dan ses suka sama gerakan tagar #2019gantipresiden, agan dan ses sudah tahu dong nanti penggantinya siapa?” Nah kalau kayak gitu, gak apa-apa dong bang? Kan nggak bilang “pilih saya”. Wkwkwk.
Share on X

Tapi sih gengs, kalau eyke setuju aja tuh Sandiaga yang main ke kampus. Di luar doi bisa memberi edukasi politik, doi jadinya kan bisa tahu kalau Indonesia itu punya SDM yang potensial, apa lagi nih ya SDM-nya itu masih jadi dedek-dedek gemas. Yoi enggak gengs? Wkwkwk.

Selain itu juga gapapa lah ya Sandiaga ke kampus-kampus, kasihan soalnya gengs pasangan Prabowo-Sandiaga. Kalau dilihat-lihat kayak kebanting banget gitu sama pasangan Jokowi-Ma’ruf yang sudah melakukan banyak pencitraan. Betul apa betul gengs?

Makanya nih gengs enggak usah disebut dan dibandingkan lagi ya apa saja sih pencitraan Jokowi-Ma’ruf dan perbandingannya dengan Prabowo-Sandiaga. Daripada sibuk bandingin pasangan mana yang lebih banyak pencitraannya mending kita renungin ungkapannya Mahatma Gandhi:

“Pertama, mereka mengabaikan anda. Kemudian, mereka tertawa pada anda. Berikutnya, mereka melawan anda. Lalu, anda menang.” (G35)