PinterPolitik.com

M[dropcap size=big]M[/dropcap]asyarakat Indonesia dihebohkan dengan aksi bom bunuh diri yang dilakukan di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bom bunuh diri yang terjadi pada Rabu (24/5) malam itu menyebabkan korban jiwa dan luka-luka sejumlah anggota Polri dan warga sipil. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian memerintahkan anggotanya untuk mengusut jaringan teror tersebut.

Presiden Joko Widodo yang sedang berada di Solo pun langsung cepat tanggap setelah mendengar kabar aksi bom bunuh diri tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan ditemani Wapres Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Kalla menjenguk korban tragedi bom Kampung Melayu di RS Polri, Jakarta Timur (25/5).

“Kita sudah membesuk dan melihat langsung korban ledakan bom di Kampung Melayu. Dan betul-betul kita sangat menyayangkan hal ini. Kalau kita lihat tadi korbannya dari mahasiswa juga, sopir Kopaja ada, kemudian juga ada anggota Polri juga ada,” kata Jokowi di RS Polri.

Selepas menjenguk korban di RS Polri, rombongan kepresidenan tersebut langsung meninjau lokasi kejadian ditemani Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Jaswandi, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Wakapolri Komjen Syafruddin. Presiden Jokowi beserta rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 21.30 WIB.

Presiden Jokowi langsung memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi aksi bom di Kampung Melayu. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi meminta RUU Terorisme segera diselesaikan. Menurut Presiden Jokowi, hal tersebut akan memudahkan aparat atau penegak hukum dalam bertindak dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi karena memiliki sebuah landasan yang kuat.

“Kita ingin pemerintah segera menyelesaikan UU Antiterorisme, sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki landasan yang kuat dalam bertindak dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi. Ini yang paling penting,” ujar Presiden Jokowi di lokasi ledakan Terminal Kampung Melayu.

Presiden Jokowi menilai bahwa terorisme telah menjadi sebuah permasalahan global. Perbedaannya di luar negeri regulasi untuk mencegah aksi teror tersebut telah dibuat, sehingga memudahkan pihak yang berwenang di sana untuk segera menangani dengan cepat sebelum aksi teror terjadi. Ia pun langsung memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto untuk segera menyelesaikan RUU Antiterorisme ini.

Revisi UU Antiterorisme dan Potensi Ancaman Hak Asasi

Menanggapi instruksi Presiden Jokowi untuk merevisi UU Antiterorisme tersebut, Menko Polhukam, Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan menteri dan kepala lembaga terkait‎. UU yang direvisi adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada Rakortas yang diadakan di Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jumat (26/5), terlihat beberapa pihak yang hadir, di antaranya adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius. Hadir juga Wakapolri Komjen Pol Syafruddin, dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksda Didit Herdiawan.

Usulan revisi UU Antiterorisme sebenarnya sudah dilontarkan pada saat serangan teror di Sarinah, pada Januari tahun 2016 lalu oleh Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam. Saat itu, Luhut ingin keleluasaan untuk para aparat agar bisa melakukan pencegahan dini terhadap orang yang diduga pelaku terorisme.

Tindakan pencegahan yang dimaksud adalah penangkapan sementara terhadap terduga teroris untuk dimintai keterangan. Revisi tersebut dianggap penting karena ternyata aturan yang ada belum cukup bagi para penegak hukum untuk mencegah terjadinya teror.

Sebelumnya, pada tanggal 22-23 Maret 2017, rapat mengenai revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut sudah diselenggarakan oleh Panitia Khusus (Pansus) di DPR. Namun, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, pembahasan selama dua hari itu berlangsung cukup krusial dan alot.

Supriyadi juga menjabarkan sejumlah pasal yang dibahas oleh Pansus, yakni pasal 6, pasal 10A, pasal 12A dan pasal 12B. Dalam perubahan Pasal 6 RUU Terorisme, pemerintah mengusulkan rumusan baru yang memperbaiki rumusan lama.

Sedangkan Pasal 10A dan 12A dan B merupakan pasal-pasal tindak pidana baru. Pasal 10A mengkriminalkan perbuatan yang terkait dengan bahan peledak, senjata kimia dan lain-lain untuk tindak pidana terorisme.

Pasal 12A mengkriminalkan perbuatan mengadakan hubungan dengan setiap orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing yang akan melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia atau di negara lain.

Sementara, Pasal 12B mengkriminalkan perbuatan terkait menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, atau merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan.

Namun, usulan revisi UU Antiterorisme tersebut ternyata menimbulkan permasalahan dan kekhawatiran. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), beberapa kali ditemukan  ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait penanganan aksi terorisme karena selama ini, perang melawan terorisme tidak memiliki akuntabilitas yang jelas.

Kontras mencontohkan adanya kasus salah tangkap yang dilakukan aparat yang berwenang kepada masyarakat yang diduga seorang teroris. Orang tersebut adalah Ayom Penggalih dan Nur Syawaludin. Ayom misalnya ditangkap saat akan hendak berangkat ke masjid untuk menunaikan salat Zuhur. Tiba-tiba, sepeda motor yang dikendarainya dipepet oleh beberapa mobil Innova.

Sementara Nur Syawaludin juga mengalami pengalaman serupa, yaitu saat Nur hendak menunaikan salat Zuhur, anggota Densus 88 menghadang, kemudian keluar dari mobil dan menodongkan pistol padanya. Ia dimasukkan ke mobil dengan kondisi tangan diborgol serta wajahnya ditutupi dengan kaos.

Ketua Islamic Study and Action Centre (ISAC), Muhammad Kurniawan yang menjadi kuasa hukum Ayom dan Nur Syawaludin menyebutkan bahwa penangkapan keduanya tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Terkait aksi salah tangkap tersebut, keduanya menuntut pihak kepolisian untuk merehabilitasi nama mereka yang telah dituduh dan diperlakukan sebagai teroris.

Untuk itu, revisi UU Terorisme yang masuk dalam prolegnas kelak semestinya disusun dengan seksama. Jangan sampai UU ini memberi celah bagi terjadinya pelanggaran HAM. Terkait kekhawatiran ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan perubahan dan perbaikan UU Terorisme tetap akan memperhatikan hak asasi manusia karena Indonesia negara demokrasi, jadi tidak sepantasnya warga Indonesia mengalami rezim yang otoriter, apalagi menjadi korban salah tangkap.

Respon Dunia Terkait Bom Kampung Melayu

Aksi bom bunuh diri yang terjadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur tidak hanya menjadi kekhawatiran warga Indonesia, khususnya warga Jakarta, akan tetapi sudah menjadi kekhawatiran dunia.

Bahkan kejadian tersebut berdekatan jarak waktunya dengan bom yang terjadi di Manchester, Inggris yang menewaskan 22 orang dan aksi teror lainnya di Filipina yang menyebabkan setidaknya tujuh orang terluka akibat dua ledakan dari bom rakitan di stasiun pengisi bahan bakar umum (SPBU) di selatan Filipina, yang merupakan lokasi persembunyian pemberontak. Seluruhnya kejadian teror tersebut terjadi dalam waktu tiga hari berturut-turut.

Aksi teror bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia ternyata juga menghiasi laman sejumlah media Internasional. Tercatat ada beberapa berita Internasional yang memberitakan kejadian tersebut, misalnya BBC News yang menurunkan artikel berjudul Police Officers Die in Jakarta Suicide Bombing. CNN juga menurunkan berita dengan judul Suicide Bombings Kill 3 Officers at Jakarta Bus Station, Police Say. Berita yang serupa juga diturunkan oleh Asian Correspondent.

Police officer dies in Jakarta suicide bombing https://t.co/r7DSgJPZ0o

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 24, 2017

Selain berita dari media Internasional, beberapa negara pun merespon dengan memberikan imbauan kepada warga negaranya masing-masing untuk mengantisipasi dan mengambil langkah demi keselamatan pribadi. Bahkan ada dua negara yang memberikan travel advice. Walaupun demikian, travel advice ini masih berada di bawah tingkatan travel warning karena hanya mengimbau warga negaranya agar berhati-hati, dan bukan menyarankan agar tak berkunjung ke Indonesia.

Negara-negara yang mengeluarkan travel advice tersebut antara lain:

Inggris

Inggris memberikan travel advice bagi warganya yang ingin melakukan perjalana ke luar negeri, khususnya ke Indonesia.

“FCO (Departemen Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris) mempertimbangkan bahwa ancaman terorisme tetap tinggi di Indonesia. Anda harus waspada, hati-hati setiap saat, dan ikuti saran dari pihak berwenang setempat,” demikian travel advice yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris dalam situs resminya.

Australia

Selain Inggris, Australia pun memberikan travel advice untuk warganya. Kemenlu Australia memperingatkan warga Negeri Kanguru di Indonesia tentang ancaman serangan teroris yang sedang berlangsung.

“Waspadalah terhadap lingkungan sekitar Anda. Kami menyarankan Anda untuk waspada tingkat tinggi di Indonesia, termasuk Bali,” sebut Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Amerika Serikat

Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia mengeluarkan imbauan keamanan kepada warga negaranya menyusul peristiwa bom Kampung Melayu.

“Seluruh pengunjung atau warga negara AS yang bermukim di Indonesia harus meninjau rencana keamanan pribadi, mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan keamanan pribadi, dan berhati-hati dalam pertemuan besar,” ujar Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat dalam situs resminya.

Singapura

Serupa dengan AS, Kedutaan Besar Singapura di Jakarta mengeluarkan imbauan keamanan pasca-ledakan Kampung Melayu.

“Sejumlah media melaporkan telah terjadi ledakan yang menimbulkan korban di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Warga Singapura di Jakarta dihimbau untuk menghindari area tersebut, terus memantau media lokal untuk perkembangan terbaru, dan melakukan segala pencegahan yang dianggap perlu untuk keamanan masing-masing,” imbau Kedutaan Besar Singapura di Jakarta melalui media sosial Facebook.

Tentu pertanyaannya adalah sanggupkah Indonesia mempercepat revisi UU Antiteror agar pihak antiteror di Indonesia mampu dengan cepat mengantisipasi terjadi aksi teror yang kemungkinan akan terjadi lagi? Atau jangan-jangan tarik ulur akan terus terjadi? (A15)

PinterPolitik.com 

[dropcap size=big]D[/dropcap]ua ledakan besar bom terjadi pada Rabu (22/5) di Terminal Kampung Melayu pada pukul 21.00 WIB kemarin. Berdasarkan serpihan yang ditemukan di lokasi kejadian, bom ini diduga menggunakan bom panci, “Serpihan ini hampir sama dengan yang (ditemukan) di Bandung, jadi ini bom panci,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jendral Setyo Wasisto.

Bom tersebut menelan korban tewas sebanyak lima orang. Dua orang tewas diduga sebagai pelaku, sedangkan tiga orang polisi gugur. Titik ledakan sendiri belum dijelaskan secara rinci lantaran olah TKP masih terus dilakukan hingga saat ini. Namun Setyo menyebutkan titik ledakan salah satunya berada di antara sebuah toilet dan lokasi parkir motor di terminal Kampung Melayu.

Selain mengadakan olah TKP, polisi juga meneliti rekaman kamera pengawas CCTV dari halte bus Transjakarta Kampung Melayu untuk mengetahui kronologi peristiwa ledakan bom dan mencari identitas pelaku bom bunuh diri. “CCTV dari halte bus sudah kita ambil dan akan diperiksa, selain itu dalam olah TKP, kita juga menemukan beberapa gotri, paku yang terpecah-pecah dalam beberapa potongan, alumunium,” jelas Martinus Sitompul, juru bicara Mabes Polri.

Ia juga menjelaskan bila bom rakitan tersebut memiliki daya ledak rendah, dengan rentang waktu antar ledakan sekitar lima menit. “Ada dua ledakan, di halte dan toilet yang berjarak sekitar 5-12 meter,” tambahnya.

Menjaga Aksi Pawai Obor

Tiga polisi yang tewas dalam kejadian, yakni almarhum Bripda Taufan Tsunami, Bripda Ridho Setiawan, dan Bripda Imam Gilang Adinata dari Sabhara Polda Metro Jaya tengah berjaga di Kawasan Kampung Melayu. Saat itu, ketiga almarhum, beserta rekan-rekan polisi lainnya sedang mengamankan acara masyarakat Pawai Obor.

Pawai Obor itu sendiri, merupakan acara yang dilakukan sekelompok masyakarat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.

Presiden Jokowi juga telah menyampaikan rasa duka cita mendalam bagi para korban dan mengutuk pelaku pengeboman, “ini sudah keterlaluan! Korban ada yang tukang ojek, sopir angkot, pedagang kelontong serta polisi” ungkapnya. Presiden juga mengimbau seluruh masyarakat tetap tenang dan polisi tetap menjalankan tugas. Ia meminta bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan ketenangan menjelang Ramadhan. “Karena hari-hari ini, kita umat muslim, sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadhan untuk menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

Bagian Dari Aksi Terorisme Global

Kepolisian menyebut serangan bom di Kampung Melayu adalah bagian dari aksi terorisme global yang sedang terjadi di berbagai lokasi di dunia. “Ada serangan di Manchester, Inggris, saat konser Ariana Grande. Kita juga mendengar di negara tetangga kita, Filipina, ISIS menyerang kota Marawi. Menurut saya, ini adalah bagian dari serangan global,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.

Setyo mengaku pihaknya sudah menduga akan terjadi serangan di Indonesia, tetapi ia tidak tahu kapan serangan dilancarkan. Ia menegaskan pula Polri ‘tidak kecolongan’ dalam mencegah aksi teror ini.

Pengamat terorisme yang juga seorang Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian, Taufik Andrie mengatakan, walau masih terlalu dini, serangan di Kampung Melayu bermotif balas dendam terhadap aparat keamanan. “Mengingat targetnya polisi sedang bertugas di dekat terminal bus. Dan kelompok yang aktif menyerang polisi Indonesia adalah kelompok gerakan Islamik di Indonesia,” tuturnya seperti yang dilansir BBC Indonesia.

Lebih jauh lagi, Taufik menyebut pula aksi ini merupakan balasan terhadap penangkapan dan penembakan pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh kepolisian. Meskipun pelaku diduga terkait dengan kelompok yang menyebut diri mereka Negara Islam atau ISIS, ia menyebut pelaku kemungkinan besar tidak mendapat komando langsung dari ISIS di Suriah.

“Karena kelompok terorisme di Indonesia dua-tiga tahun terakhir itu independen. Ditambah lagi komunikasi tidak berjalan baik antara jaringan teroris di Indonesia dengan yang berada di Suriah. Apalagi fatwa yang keluar tahun 2015 yang menyebut pentingnya bagi pendukung ISIS untuk melakukan serangan di tempat masing-masing,” pungkasnya.

Bagaimana menurutmu? (Berbagai Sumber/A27)