PinterPolitik.com

Bulan Januari kemarin tampaknya menjadi periode yang sulit bagi banyak pihak. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya, bulan itu menyambut Gubernur Anies Baswedan dengan bencana banjir.

Media dan publik sontak ramai membahas banjir yang merugikan banyak orang tersebut. Pasalnya, tak hanya kerugian materi, beberapa korban terpaksa harus mengungsi meninggalkan rumahnya yang tenggelam. Belum lagi, beberapa orang dikabarkan meninggal dunia.

Berbagai kritik akhirnya membanjiri Pak Anies tuh. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono misalnya, menganggap pemerintahan Pak Anies di Jakarta gagal memenuhi target normalisasi sungai yang dianggap penting dalam mencegah banjir.

Belum lagi, para pegiat media sosial juga ikutan memberi kritikan tuh pada Pak Anies. Beberapa dari mereka menganggap beliau gagal dalam menjalankan kinerjanya sebagai Gubernur.

Di tengah-tengah situasi yang tegang untuk Pak Anies itu, juga muncul berita bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2022 nanti. Meski belum pasti, “peperangan” di media sosial sepertinya sudah mulai berlangsung – yakni di antara pendukung Anies dan pendukung Risma.

View this post on Instagram

Surabaya dikabarkan turut dilanda banjir.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 16, 2020 at 1:00am PST

Apalagi nih, bukan hanya Jakarta yang terkena banjir. Setelah banjir terjadi di Surabaya pada pertengahan Januari lalu, Kota Pahlawan ini kembali diterjang banjir yang cukup merepotkan tuh pada tanggal 31 Januari lalu.

Situasi “peperangan” itu menjadi semakin sengit di masa mendatang. Pasalnya, persaingan media sosial ini juga udah mulai memakan korban tuh.

Kabarnya, ada satu pengguna media sosial yang ditangkap di Bogor dan dibawa ke Surabaya karena diduga menghina Bu Risma lho. Penangkapan itu juga membuat “peperangan” melebar karena beberapa pihak menanyakan tentang belum ditangkapnya individu-individu lain yang dinilai juga menghina Anies.

Hmm, saling serang kayak gini jadi agak mengingatkan kita dengan masa lampau ya. Kalau zaman Pilpres 2019 lalu, ada juga lho “peperangan” yang serupa terjadi di medsos. Bahkan, “peperangan” itu melahirkan dua kubu dengan julukan yang berbeda, yakni cebong (bagi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin) dan kampret (bagi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno).

Wah, bisa-bisa, Bu Risma dan Pak Anies nantinya melahirkan cebong-kampret baru tuh. Apalagi, bila benar terjadi, Bu Risma bisa saja akan berhadapan dengan Pak Anies dalam arena politik sebenarnya, yakni Pilkada DKI Jakarta 2022. Mari kita nantikan saja bagaimana perebutan di antara keduanya berlangsung nanti. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, nama Mahfud MD kerap muncul di banyak media massa. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), sudah menjadi wewenangnya untuk berkomentar dan menyampaikan pesan-pesan perihal politik dan keamanan pada masyarakat.

Dari persoalan Papua dan Papua Barat, rapor perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), polemik komunitas Uighur di Tiongkok, hingga pimpinan-pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru tak luput dari perhatian Mahfud. Selain itu, sang menko juga berkomentar mengenai ujaran-ujaran kebencian yang mewarnai diskursus masyarakat.

Mengacu pada pernyataan beliau nih, ujaran-ujaran kebencian di masyarakat telah turun drastis jumlahnya sekitar 80 persen. Kata Pak Mahfud, salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut adalah momen-momen rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto usai Pilpres 2019.

Hmm, rekonsiliasi semacam ini agak mirip dengan kisah pertemuan Iron Man dan Captain America di film Avengers: Endgame (2019). Setelah bertengkar karena memiliki perbedaan pendapat semenjak film Captain America: Civil War (2016), mereka akhirnya berdamai dan bekerja sama demi kebaikan banyak orang.

Seperti kisah dalam film-film Marvel tersebut, Pak Mahfud bilang kalau ribut-ribut tidak diperlukan lagi. Hal yang paling penting bagi Pak Menko adalah rasa aman dan damai di masyarakat.

View this post on Instagram

Kadrun-Togog jadi istilah polarisasi politik terbaru.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 20, 2019 at 1:00am PST

Ya, mungkin bisa dibilang kalau ini salah satu jasa Pak Prabowo buat Pak Mahfud. Seenggaknya, polarisasi politik di antara kubu Jokowi-Ma’ruf Amin dan kubu Prabowo-Sandiaga Uno kini bisa mereda dengan bergabungnya Pak Menhan.

Padahal, Pak Mahfud sebelumnya merupakan salah satu orang yang tidak setuju dengan bergabungnya Prabowo dalam pemerintahan Jokowi. Mungkin, beliau telah menemukan hal yang berbeda dan bilang kalau ternyata hasilnya bagus meski awalnya tidak setuju.

Tapi, mungkin, Pak Mahfud perlu diingatkan juga nih kalau polarisasi politik belum sepenuhnya redup. Pasalnya, muncul label-label baru di masyarakat, seperti permusuhan antara Togog (nama tokoh pewayangan) dan kadrun (kadal gurun).

Bisa jadi, berlanjutnya polarisasi masyarakat ini juga terjadi karena semakin didengungkannya paranoid radikalisme. Dari Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga para buzzer, semua berbicara mengenai radikalisme yang dianggap sebagai common enemy.

Denny Siregar – disebut-sebut sebagai buzzer Istana – misalnya, sering kali menggunakan istilah “kadrun” dalam cuitan-cuitannya guna menyebut lawan-lawan politiknya di media sosial. Selain Denny, ada Permadi Arya (atau Abu Janda) yang juga kerap menggunakan istilah yang sama.

Hmm, kalau ada label-label semacam ini, mungkin gak ya polarisasinya benar-benar hilang? Kira-kira, kapan ya ujaran kebenciannya bisa turun 100 persen? Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“We’re polarized but we claim that we’re progressive” – Macklemore, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Pertarungan politik pada Pilpres 2019 lalu bisa dibilang berjalan dengan sengit. Bagaimana tidak? Perdebatan di antara pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kerap mewarnai media sosial dan dunia maya.

Kedua pihak saling berebut menunjukkan bahwa pasangan calon jagoannya adalah pilihan yang terbaik. Kata-kata makian pun turut mewarnai perdebatan-perdebatan tersebut.

Istilah “cebong” dan “kampret” misalnya, hampir tidak pernah absen dalam diskursus-diskursus Pemilu 2019. Dua sebutan ini seolah-olah mengelompokkan para pemilih hanya pada dua kategori tersebut.

Namun, pertengahan Juli 2019 lalu boleh jadi momen yang diharap-harapkan dapat mengakhiri polarisasi antara cebong dan kampret. Pertemuan Jokowi dan Prabowo di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta disebut-sebut oleh kedua tokoh tersebut menjadi akhir dari permusuhan antara kedua kelompok pendukung.

Harapan itu tampaknya masih jauh dari kata “terwujud”. Polarisasi politik disebut-sebut masih berlanjut hingga kini. Jika sebelumnya polarisasi berkutat pada sebutan “cebong” dan “kampret”, kini permusuhan diwarnai oleh istilah “Togog” dan “kadrun”.

Togog sendiri merupakan nama dari tokoh perwayangan yang identik dengan sifat jahat. Secara kebetulan, gambaran tokoh ini berada di belakang Jokowi ketika santap siang bersama Prabowo pasca-pertemuan MRT. Sementara itu, Kadrun merupakan singkatan dari kadal gurun – sejenis hewan yang hidup di hamparan gurun Timur Tengah dan Afrika Utara.

Horeee! Ada aku dalam pertemuan Pak Jokowi – Pak Prabowo. Wayang no 2 dari kiri itu TEJO …Lengkapnya Tejo Mantri alias Togog, kakaknya Semar ..heuheuheu

(Big Bang dlm wayang adalah telur yg pecah, kulitnya jd Togog, putihnya jd Semar, kuningnya jd Bathara Guru) pic.twitter.com/iKUJF32agh

— Jack Separo Gendeng (@sudjiwotedjo) July 13, 2019

Jika sebelumnya polarisasi sebelumnya berpusar di antara Jokowi-Prabowo, kini persaingan Togog-kadrun lebih sering diidentikkan dengan Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Terlepas dari adanya kecenderungan dukungan politik tersebut, polarisasi ini bisa saja berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Kira-kira, bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik ke depannya? Lalu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang seperti apa yang dapat terpengaruh?

Polarisasi Politik

Polarisasi politik sebenarnya bukan fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara lain, dari Amerika, Eropa, hingga Asia, polarisasi kini banyak mewarnai dinamika diskursus politik. Polarisasi disebut-sebut dapat berdampak terhadap jalannya demokrasi.

Jennifer Lynn McCoy dari Georgia State University dalam tulisannya di The Conversation menjelaskan bahwa polarisasi politik terjadi akibat penciptaan permusuhan berdasarkan dua kubu yang berbeda, yakni narasi dua kubu antara “kita” lawan “mereka” (“us” versus “them”). Kedua belah pihak akan saling melihat pihak lawan dengan ketidakpercayaan (distrust), bias, dan permusuhan (enmity).

Polarisasi ini bisa jadi berasal dari narasi-narasi yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya ketidakpuasan di antara kelompok-kelompok di masyarakat, McCoy menyebutkan bahwa politisi melakukan stimulasi dan amplifikasi atas keluhan-keluhan – khususnya yang memecah belah – tersebut sehingga isu-isu yang ada di antara kelompok-kelompok ini menjadi perhatian utama.

Pilpres 2019 lalu misalnya, banyak diwarnai oleh diskursus narasi-narasi identitas. Persoalan tenaga kerja asing misalnya, memunculkan ketidakpuasan di masyarakat di tengah-tengah lapangan pekerjaan yang lama.

Apa yang dijelaskan oleh McCoy ini sejalan dengan Teori Identitas Sosial milik Henri Tajfel dan John C. Turner. Dalam teori tersebut, dijelaskan bahwa kategorisasi sosial berdasarkan komparasi antarkelompok dapat menghasilkan pembedaan antara kelompok sendiri (in-group) dan kelompok lain (out-group).

Tentunya, identitas sosial di sini meliputi dukungan politik. Dukungan politik – dalam tulisan Leonie Huddy and Alexa Bankert yang berjudul Partisanship as a Social Identity – merupakan bentuk identitas sosial yang turut bermain dalam dinamika politik.

Tak heran apabila perdebatan antarkelompok pendukung politik kerap mewarnai linimasa media sosial. Pasalnya, Huddy dan Bankert menjelaskan bahwa kelompok-kelompok identitas ini akan saling berkompetisi untuk melindungi (atau meningkatkan) posisi dan status kelompoknya masing-masing.

Sejalan dengan Huddy dan Bankert, McCoy menyebutkan bahwa kedua kutub politik akan melihat satu sama lain sebagai ancaman. Pandangan ini seolah-olah memunculkan narasi bahwa “ketika kelompok lain menang, kelompok kita kalah.”

Kedua kutub politik akan melihat satu sama lain sebagai ancaman. Pandangan ini seolah-olah memunculkan narasi bahwa “ketika kelompok lain menang, kelompok kita kalah.”
Share on X

Pertanyaannya, bagaimana bila status di antara dua kutub politik ini menjadi timpang? Apa yang terjadi apabila salah satu kelompok identitas kutub ini memiliki status dan posisi yang lebih signifikan?

Perebutan Status

Adanya ketimpangan posisi dan status di antara kelompok-kelompok pendukung politik bisa jadi berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Pasalnya, bukan tidak mungkin polarisasi akan merembet pada keberlanjutan perebutan status dan posisi.

McCoy menggambarkan lanjutan perebutan status politik antarkelompok dalam tulisannya. Kubu pendukung kelompok penguasa bisa saja mendukung cara-cara iliberal dan otoritatif guna menjaga statusnya. Di sisi lain, kubu kelompok oposisi akan menggunakan cara-cara non-demokratis untuk menantang sang penguasa.

Di sinilah, menurut McCoy, demokrasi akan memburuk dan terdampak oleh polarisasi politik. Kedua kelompok akan tetap bersaing meskipun pemilihan umum telah selesai dilaksanakan. Tak mengherankan apabila istilah baru seperti “Togog” dan “kadrun” tetap mewarnai dunia maya Indonesia.

Boleh jadi, perebutan status dan posisi yang dilakukan antarkutub politik dilakukan dalam ranah kognitif, di mana pemahaman individu atas benda atau pihak lain turut terbangun. Perebutan ini – bisa juga disebut sebagai perang kognitif – dilakukan dengan membangun persepsi masyarakat atas kategori-kategori yang tercipta dalam pikiran individu.

Pemahaman dan persepsi kognitif yang terbangun di masyarakat ini terbangun melalui informasi-informasi yang didapatkan. Ujungnya, mengacu pada tulisan Perry L. Moriearty dan William Carson yang berjudul Cognitive Warfare and Young Black Males in America, persepsi ini dapat membentuk stereotip dan prasangka.

Persoalannya adalah apabila ada kubu dengan status lebih tinggi – seperti kelompok pemerintah. Pemerintah sendiri bisa dibilang memiliki kekuatan di berbagai ranah kekuatan, seperti pembuatan kebijakan dan regulasi.

Selain ranah kebijakan, pemerintah memiliki kemampuan untuk membentuk diskursus di masyarakat. Melalui diskursus yang dibangun, pemerintah bisa saja ikut membangun pemahaman kognitif masyarakat.

Mengacu pada pendekatan kekuatan (power) ala filsuf Michel Foucault, kekuasaan dapat membentuk pengetahuan dan kebenaran. Melalui status dan kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok dominan, narasi dan diskursus yang dikeluarkan akan semakin mungkin menjadi sebuah kebenaran yang diyakini banyak orang.

Bila kebenaran dan pengetahuan dapat banyak dipengaruhi oleh kekuasaan, bagaimana dengan pemerintahan Jokowi saat ini? Apa dampak lanjutannya terhadap kebijakan pemerintah?

Legitimasi Kebijakan

Jika ditilik kembali, pemerintahan Jokowi beberapa kali menyebutkan istilah-istilah seperti “radikalisme”. Istilah ini kerap diidentikkan dengan kelompok radikal Islam yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai persatuan dan ideologi Pancasila.

View this post on Instagram

Jokowi teken PP pencegahan terorisme.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 25, 2019 at 10:05pm PST

Narasi dan diskursus ini tampaknya semakin teramplifikasi di media sosial seiring dengan polarisasi politik yang terjadi. Kadrun misalnya, kerap diasosiasikan dengan nilai-nilai radikal yang dianggap bertentangan dengan negara.

Pengasosiasian kadrun terhadap radikalisme ini boleh jadi merupakan salah satu perwujudan dari perebutan status dan posisi antarkutub politik yang disebutkan McCoy sebelumnya. Dari sini, legitimasi atas kebijakan-kebijakan yang menekan kelompok politik lain menjadi terbangun.

Hans-Peter van den Broek dalam tulisannya yang berjudul Labelling and Legitimization menjelaskan bahwa pelabelan – atau pengasosiasian – semacam ini dapat menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menyasar kelompok-kelompok yang memiliki label tersebut.

Adanya legitimasi bagi kebijakan-kebijakan ini bukan tidak mungkin dapat menjadi cara pemerintah untuk melawan oposisi-oposisi politik. Seperti yang McCoy jelaskan, pendukung kutub pemerintah akan mendukung cara-cara iliberal untuk melawan kutub lawannya.

Upaya-upaya tersebut bisa saja telah hadir pada pemerintahan Jokowi. Thomas Power dari Australian National University (ANU) dalam tulisannya di New Mandala menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan regulasi hukum untuk melemahkan kekuatan oposisi-oposisi politiknya.

Dampak pelabelan semacam ini bisa jadi telah tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) yang baru saja diteken oleh Presiden Jokowi. PP No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Regulasi ini dinilai akan menyasar kelompok-kelompok tertentu yang dianggap memiliki potensi radikalisme.

Di sisi lain, adanya pelabelan yang berkaitan dengan polarisasi politik ini bukan tidak mungkin memunculkan “proyek-proyek” baru di pemerintahan. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara sebelas kementerian dan lembaga yang baru-baru ini menjadi perdebatan misalnya, akan memberikan celah pengadaan baru di pemerintahan – seperti pembentukan satuan tugas (satgas) yang mengawasi aparatur-aparatur sipil negara (ASN) dan portal pengaduan atas dugaan radikalisme di ASN.

Pada akhirnya, adanya narasi-narasi “radikalisme” ini boleh jadi semakin meningkatkan polarisasi di masyarakat. Buruknya, bukan tidak mungkin kompetisi antarkutub politik ini malah mengalihkan pesan utama untuk menciptakan kebijakan yang merangkul semua kalangan.

Seperti lirik rapper Macklemore di awal tulisan, kelompok yang mengklaim diri mereka sebagai progresif bisa saja hanya terbentuk karena polarisasi. Pasalnya, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang masih terpinggirkan, entah kelompok mana yang mendorong eksklusi tersebut. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pertemuan Prabowo dan Amien Rais yang katanya cuma berlangsung 25 menit sepertinya makin mencerahkan pikiran Amien Rais untuk mendukung pemerintahan Jokowi nih.

Manteb juga nih Pak Prabowo. Ternyata diam-diam dia jago hipnotis kayak Romy Rafael yang bisa mengubah pikiran seseorang dalam waktu singkat. Upss.

Soalnya setelah pertemuan itu, Amien yang katanya “kakek para kampret” ini, sudah berevolusi menjadi cebong bersayap alias “cepret” loh. Hehehe.

Dia sendiri juga kok yang bilang ke media, kalau sekarang tuh sudah nggak ada lagi cebong dan kampret, tapi adanya cebong bersayap.

Kayaknya Pak Amien Rais ini kebanyakan main Pokemon ya. Bisa-bisanya loh dia bikin cebong dan kampret berevolusi jadi cebong bersayap. Hehehe.

Jangan-jangan istilah “cepret” ini pertanda kalau Amien Rais mau dukung PAN untuk jadi bagian dari koalisi Jokowi kali ya?

Atau bisa jadi Amien Rais ini ingin kecipratan jatah kursi di kabinetnya Jokowi kali ya, makanya yang tadinya haters langsung jadi lovers? Kok jadi kayak film-film Korea ya, yang awalnya benci jadi cinta. Upss.

Kalau di teori evolusi Darwin kan ada konsep hukum alam yang bilang “survival of the fittest” ya, makanya hanya hewan yang cepat adaptasi aja yang bisa bertahan hidup.

Bisa jadi Amien Rais juga menerapkan konsep itu ke dalam dunia politiknya juga kali ya.

Mungkin dia sadar kalau Jokowi sudah tak bisa digantikan. Soalnya kan pengajuan kasasi pihak Prabowo-Sandi sudah ditolak Mahkamah Agung (MA) juga.

Nah makanya, kalau dia mau tetap eksis di dunia politik, mau nggak mau dia harus berevolusi menjadi cebong bersayap lah. Hehehe.

Apalagi bau-baunya kan Zulkifli Hasan dan kawan-kawan akan setir PAN gabung ke koalisi Jokowi kan ya.

Nah, jangan-jangan bukan Amien Rais nih yang dikasih jatah kursi, tapi anak sulungnya, yaitu Hanafi Rais. Makanya kemarin Amien Rais langsung berevolusi deh menjadi cebong bersayap alias “cepret”. Kan Hanafi masuk tuh kriterianya Jokowi yang lagi cari menteri muda. Upps.

Kita lihat aja deh ke mana arah si “cepret” ini terbang. Kan “cepret” punya sayap. Jadi bebas dong mau terbang ke mana aja. Hehehe. (R50)

PinterPolitik.com

“This is bigger than donkeys vs. elephants” – Lynzy Lab, penyanyi asal Amerika Serikat

Drama Pilpres 2019 seolah-olah telah berakhir dengan pertemuan yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Keduanya telah sepakat untuk menghilangkan perseteruan lalu tersebut.

Begitu juga bagi khalayak umum, keduanya memberikan imbauan bahwa penggunaan istilah “cebong” dan “kampret” perlu berakhir usai pertemuan tersebut. Tentunya, pertemuan tersebut memang melambangkan happy ending yang banyak ditunggu oleh berbagai pihak.

Meski begitu, akhir drama tersebut tentunya tidak bisa menyenangkan semua pihak. Layaknya adegan pasca-kredit dalam film-film Avengers, konflik lanjutan akan selalu mengintai meskipun akhir bahagia telah didapatkan.

Yaaa begitu lah pic.twitter.com/DVFvWNa2e1

— Haikal Hassan Baras (@haikal_hassan) July 13, 2019

Kali ini, konflik lanjutan ini tampaknya datang dari beberapa eks-pendukung Prabowo-Sandiaga Uno yang menolak rekonsiliasi dan pertemuan Jokowi-Prabowo.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 misalnya, menilai keputusan Prabowo untuk menemui Jokowi merupakan langkah unilateral sang Ketum Gerindra tersebut. Kelompok ini menganggap bahwa Prabowo belum ber-tabayyun terhadap para ulama.

Pertanyaan atas sikap Prabowo juga datang dari Amien Rais. Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut menganggap bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi dilakukan tanpa sepengetahuannya. Amien mempertanyakan sikap Mantan Danjen Kopassus tersebut yang dianggap telah nyelonong.

Kemunculan berbagai kritik terhadap sinyal rekonsiliasi Jokowi-Prabowo dalam pertemuannya di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta tentunya dapat menjadi proyeksi bagi masa depan perpolitikan Indonesia di masa mendatang. Apakah perseteruan ala cebong vs. kampret ini akan tetap berlanjut? Lantas, dampak apa yang dapat dihasilkan dari perseteruan yang tetap ada tersebut?

Kelanjutan Cebong vs Kampret?

Polarisasi yang terjadi antara cebong dan kampret ini sebenarnya merupakan hasil dari ulah para politisi sendiri. Buruknya, polarisasi ini akan memiliki dampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia.

Seorang profesor dari Georgia State University, Jennifer Lynn McCoy, telah berusaha meraba penyebab dan dampak polarisasi politik dalam tulisannya di The Conversation. Berdasarkan proyek penelitian kolaboratifnya, McCoy menilai bahwa polarisasi memiliki latar belakang dan dampak tertentu terhadap jalannya demokrasi di berbagai negara.

Polarisasi politik dalam suatu negara dapat berkembang secara signifikan dengan penggunaan istilah-istilah kelompok “kita” lawan kelompok “mereka” di masyarakat, apalagi bila masing-masing pihak saling melihat satu sama lain sebagai ancaman bagi kehidupan masing-masing. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, penggunaan label hewan-hewan telah terjadi sejak abad ke-19 hingga kini.

Penggunaan istilah dan simbol keledai oleh Partai Demokrat AS misalnya, pada mulanya digunakan untuk mengkritik Andrew Jackson yang ingin memisahkan diri dari Partai Republik-Demokrat dan membentuk partainya sendiri. Ejekan “jackass” yang awalnya digunakan untuk menyerang Jackson pun diambil olehnya sebagai simbol Partai Demokrat.

Selain itu, McCoy menjelaskan bahwa polarisasi semakin terjadi dengan amplifikasi pesan-pesan politik yang memecah belah oleh media. Hal ini juga terbukti dengan istilah dan simbol gajah Partai Republik di AS yang berasal dari kartun politik milik Thomas Nast yang banyak digunakan oleh media.

Polarisasi memiliki latar belakang dan dampak tertentu terhadap jalannya demokrasi di berbagai negara.
Share on X

Polarisasi politik antara Partai Republik dan Partai Demokrat di AS ini turut diperparah dengan retorika-retorika para politisi yang menggunakan isu-isu yang memecah belah, seperti yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dalam Pemilu AS 2016 yang menyerang kelompok Muslim dan Latin terkait problematika sosial yang tengah terjadi.

Mengacu pada tulisan McCoy, polarisasi yang menguat ini terbukti dengan persepsi antar-pihak yang semakin negatif. Sepertiga dari pihak Partai Republik memiliki pandangan negatif terhadap Partai Demokrat AS, sedangkan 70 persen dari pihak Demokrat memiliki pandangan serupa terhadap Partai Republik.

McCoy menilai angka ini meningkat signifikan bila dibandingkan dengan periode tahun 1990-an, ketika hanya sekitar 20 persen dari masing-masing pihak menilai negatif satu sama lain.

Lalu, bagaimana dengan polarisasi politik antara cebong dan kampret di Indonesia?

Perseteruan cebong-kampret di Indonesia diharapkan akan berakhir dengan pertemuan Jokowi-Prabowo beberapa waktu lalu. Namun, pihak-pihak oposisi yang menolak untuk mendukung Prabowo dalam upaya rekonsiliasi tersebut bisa jadi menjadi pihak yang mendorong kelanjutan perseteruan.

Faksi PA 212 yang sebelumnya merupakan pendukung Prabowo misalnya, memandang buruk manuver politik Ketum Gerindra tersebut. Perpecahan kelompok ini dari kubu Prabowo bisa jadi merupakan sinyal bahwa klausul pemulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) boleh jadi gagal menjadi bagian dalam negosiasi rekonsiliasi, apalagi bila klausul tersebut tidak bersifat resiprokal bagi upaya pembagian kekuasaan (power-sharing) Jokowi-Prabowo.

Keinginan PA 212 untuk tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi ini juga memungkinkan terjaganya perseteruan cebong-kampret di masyarakat bila isu-isu yang memecah belah tetap digunakan. Tidak menutup kemungkinan bila pesan-pesan tersebut turut teramplifikasi melalui media sosial – mendorong terjadinya anomie dan isolasi oleh kelompok-kelompok tertentu dan dapat melebarkan demarkasi sosial yang ada.

Dampak terhadap Demokrasi

Kemungkinan berlanjutnya polarisasi politik antara kelompok cebong dan kampret ini tentunya membawa konsekuensi tertentu bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Belum lagi, persaingan politik antar-kelompok diprediksi akan tetap berlanjut hingga Pemilu 2024 nanti.

Mengacu pada tulisan McCoy, polarisasi politik menjadi motivasi bagi masing-masing pihak yang berlawanan untuk melakukan tindakan-tindakan politik tertentu. Tindakan-tindakan tersebutlah yang dapat mencederai jalannya demokrasi.

Salah satu tren yang terbaca oleh McCoy adalah penggunaan cara-cara iliberal dan otoritarian oleh pihak petahana agar dapat menjaga kekuasaannya. Penggunaan cara-cara iliberal ini kerap dituduhkan telah dilakukan oleh Jokowi semenjak sebelum Pilpres 2019.

Thomas Power dari Australian National University dalam tulisannya di New Mandala menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi tengah berusaha menggembosi oposisi dengan kasus-kasus hukum, seperti investigasi yang dilakukan terhadap grup WhatsApp gerakan #2019GantiPresiden dengan dalih UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Uniknya, para pendukung pemerintah akan mentolerir cara-cara tersebut seiring dengan kebencian yang besar terhadap musuh politiknya. Hal ini bisa jadi terbukti dengan munculnya petisi yang mendorong pemerintah agar tidak melanjutkan izin ormas FPI yang kini telah ditandatangani oleh sekitar 400 ribu orang.

Di sisi lain, McCoy menjelaskan bahwa pihak oposisi juga akan menggunakan cara-cara yang keluar dari koridor demokratis guna mengguncang kekuasaan petahana. Penjelasan McCoy kali ini juga sejalan dengan penjelasan Verena Beittinger-Lee dalam bukunya yang berjudul (Un)Civil Society and Political Change in Indonesia yang menjelaskan bahwa kelompok-kelompok akar-rumput – seperti FPI yang juga dikenal akan militansinya – akan menggunakan cara-cara non-demokratis untuk meningkatkan pengaruh politiknya.

Pada akhirnya, happy ending di MRT lalu belum tentu menjadi akhir yang diinginkan oleh beberapa pihak. Kritik terhadap pertemuan tersebut bisa jadi merupakan teaser bagi episode lanjutan cebong vs. kampret. Kelanjutan kisah ini pun bisa jadi membawa dampak besar lain.

Bila begitu, lirik Lynzy Lab di awal tulisan kurang lebih dapat menggambarkan situasi di Indonesia ke depannya. Persoalan yang muncul akibat polarisasi politik tidak hanya sebatas perseteruan antara cebong dan kampret, melainkan juga menyangkut masa depan demokrasi Indonesia. (A43)

PinterPolitik.com

Sekelompok seniman tengah menampilkan tarian dan musik tradisional di jalanan. Beberapa penari berkostum lengkap dengan gemulai menarikan tari-tarian Sunda.

Sementara, di sisinya, ada pemain musik yang khusyuk memberi iringan indah buat mereka tarikan. Beberapa orang tengah terkagum-kagum menyaksikan penampilan itu. Sampai tak beberapa lama, sebuah rombongan berpengeras suara datang.

Petak kecil yang mereka gunakan untuk menyuguhkan penampilan itu begitu saja dilewati oleh orang-orang dalam rombongan. Beragam atribut penampilan dilangkahi. Kerumumunan penampil itu ditembus seolah mereka tak ada di sana.

Di Jakarta dalam waktu yang berbeda, seorang reporter berseragam biru bertuliskan Metro TV  tengah melaksanakan peliputan di sebuah aksi beberapa tahun silam. Belum setengah jalan melaporkan agenda Aksi 212, Rifai Pamone sudah dihadiahi berbagai sambutan.

Tak perlu menyebutkan ratusan contoh kasus untuk menyentil benak orang-orang tentang betapa hari-hari kita kini tak bisa dipisahkan dari motif politik. Pemaparan di atas hanyalah dua dari banyaknya kasus yang mencerminkan betapa politik merambah ke segala aspek kehidupan manusia. Terlebih, memasuki tahun politik seperti sekarang.

Tak ada yang salah dari hal itu. Mengingat sistem yang negara kita anut, berpolitik adalah salah satu cerminan demokrasi bagi seluruh rakyat. Siapa saja bisa terlibat dalam politik praktis dan diperbolehkan juga untuk melakukan kampanye-kampanye guna menarik simpati rakyat.

Namun, ada sebuah garis yang sudah ribuan kali dilompati dan dilewati tanpa mengindahkan alasan garis tersebut tercipta. Garis tersebut bernama kemanusiaan. Ada unsur persaudaraan dan hak-hak individu di dalamnya.

Kembali ditekankan, berpolitik termasuk berkampanye adalah hal yang benar-benar wajar dan boleh untuk dilakukan. Namun, bolehkah usaha-usaha itu dilakukan tanpa mengindahkan kepentingan orang-orang di sekitar?

Toleransi dalam Demokrasi

Toleransi adalah sebuah terma yang diajarkan pada orang Indonesia sejak dini. Di sekolah, kita diajarkan untuk bersikap toleran – menghargai perbedaan yang ada di tiap kelompok masyarakat.

Di dunia politik, dikenal istilah toleransi politik. J. L Gibson dalam tulisannya yang berjudul Political Intolerance in the Context of Democratic Theory mengemukakan, toleransi politik dalam suatu demokrasi mensyaratkan bahwa semua gagasan politik (dan kelompok-kelompok yang memegangnya) mendapatkan akses yang sama dengan gagasan-gagasan yang dominan.

Definisi ini jelas mendorong pembatasan pada segala bentuk kekerasan dalam politik maupun segala kepenitngannya. Namun, mengapa dua peristiwa tadi masih bisa terjadi?

Adanya politik dan segala kepentingannya seharusnya bukan menjadi alasan untuk melakukan berbagai hal tanpa memikirkan kenyamanan dan kepentingan orang lain. Namun, dalam banyak kasus, berbagai pihak tidak mengindahkan aspek kemanusiaan di Indonesia ketika memasuki koridor kepentingan politik.

Toleransi yang dulu selalu digembor-gemborkan tampaknya semakin pudar. Hak para seniman jalanan untuk menampilkan karya-karyanya hingga hak para jurnalis untuk melaporkan sebuah peristiwa tanpa diganggu sepertinya memang tidak diindahkan di mata para pegiat kepentingan politik itu.

Kasus para pendukung Joko Widodo yang melangkahi seniman di jalan tersebar luas di media sosial. Melalui sebuah video singkat tersebut, terlihat jelas bahwa betapa nilai saling menghargai seolah-olah hilang entah ke mana. Tidakkah para seniman itu mempunyai hak yang sama untuk mempertunjukkan aspirasi mereka?

Sama halnya dengan kasus “diganggunya” reporter Metro TV Rifai saat tengah meliput Aksi 212. Rifai hanya sedang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai jurnalis, yaitu mencari dan menyampaikan informasi kepada khalayak umum.

Mark Peffley dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul A Multiple Values Model  of Political Tolerance menjelaskan bahwa terdapat inkonsistensi yang mencolok antara dukungan publik terhadap norma-norma umum demokrasi dengan sedikitnya penerapan norma-norma itu pada kelompok yang berseberangan.

Di Amerika Serikat misalnya, lebih dari 90 persen orang meyakini kebebasan berpendapat bagi semua orang perlu dijaga, terlepas dari apa keyakinan politiknya. Namun, dalam kenyataannya, hanya 30 sampai 40 persen yang mendukung anggota kelompok lain untuk mengemukakan pendapat mereka.

Penyebabnya adalah lemahnya komitmen publik terhadap nilai-nilai demokrasi yang menjadi ancaman besar terhadap demokrasi yang sehat. Hal itu menunjukkan bahwa, sekalipun terlihat meyakini toleransi, publik masih enggan untuk menerima adanya paham-paham lain di luar paham yang dianutnya.

Dalam memahami kebebasan, ada satu hal yang sering kali luput dari pembahasan. Hal itu adalah mempertimbangkan kebebasan orang lain selain kebebasan diri sendiri. Dengan kata lain, hal yang perlu selalu diingat adalah bahwa kebebasan kita terbatas pada kebebasan orang lain.

Misalnya, ketika para pendukung politik merasa bebas untuk menyampaikan aspirasi mereka yang berisi dukungan dengan cara-cara yang ekstrem dan bising, masyarakat di sekitar pun memiliki hak atas kebebasan yang sama, yaitu bebas untuk mendengar apa yang ingin mereka dengar.

Intinya, jangan sampai kebebasan yang kita miliki mengganggu dan merugikan kebebasan orang lain. Terbukti, dalam penelitian yang sama milik Peffley, demokrasi juga membutuhkan dukungan atas kehadiran nilai-nilai lain yang saling bersaing meskipun kebebasan berbicara juga menjadi ciri khasnya.

Fenomena-fenomena tersebut membawa kita pada sebuah pertanyaan besar. Apakah benar pesta demokrasi layak untuk dirayakan?

Pertanyaan Besar

Salah satu upaya yang diatur dalam Pemilu adalah dibolehkannya para calon pemimpin untuk berkampanye guna menarik simpati rakyat hingga bisa berakhir memilih mereka sebagai pemimpinnya. Hal ini adalah wujud kebebasan bagi seluruh warga negara untuk terlibat dalam politik praktis.

Manfaat dari adanya kampanye itu juga adalah agar rakyat nantinya dapat menentukan pemimpin yang dikehendakinya. Namun, bukan berarti segala cara dan segala aturan boleh begitu saja dilangkahi untuk meninggikan kepentingan politis tanpa memedulikan keteraturan dan kesejahteraan bersama.

Ketika cita-cita politik itu kian hari kian melenceng, dari yang semula untuk kepentingan bersama menjadi kepentingan golongan, rasanya ada yang perlu ditegakkan dalam sistemnya. Bila kalimat jualnya adalah “kesejahteraan bersama”, sudah jelas apa saja yang disebut merujuk pada kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Kalau yang bahagia dan diuntungkan hanya golongan tertentu, berarti Pemilu bukan lagi pesta demokrasi. Mungkin, namanya bisa diganti jadi “Pesta Politisi” karena yang berkepentingan saja yang bersenang-senang dan mendapatkan keuntungan. Apalagi, kalau cara yang digunakan untuk berkampanye sampai mengganggu hak dan kebebasan orang lain seperti dua kasus di atas.

Membahas politik tidak pernah ada habisnya. Sebagai warga negara, yang bisa dilakukan adalah mencerdaskan diri dan meningkatkan komitmen untuk menghormati kebebasan orang lain. Jangan sampai kepentingan pribadi maupun golongan melangkahi batas-batas etika dan hak orang lain.

Masih ada-tidaknya toleransi adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab bila tiap manusia menggali hati nurani dan rasionalitasnya. Bila toleransi hanya didiktekan sebagai wacana di atas selembar kertas, jangan harap jawabannya bisa ditemukan karena meski diajarkan sejak dini pun tak lantas menjadikan orang-orang Indonesia menghargai perbedaan.

Tulisan milik Selma Kirana Haryadi, mahasiswa jurnalistik di Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini ini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”