Setelah lama tak terdengar, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) melalui Presidium Gatot Nurmantyo dan Ketua Komite Eksekutif Adhie Massardi menyatakan posisinya akan berpihak di Pemilu dan Pilpres 2024. Namun, mereka belum menentukan capres dan parpol yang akan didukung.

KAMI dideklarasikan pada 18 Agustus 2020 karena kesamaan visi atas eksistensi praktik KKN, oligarki, politik dinasti, dan ketidaksesuaian penegakan hukum saat ini. KAMI diisi sejumlah nama prominen tanah air, mulai dari Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Hatta, MS Kaban, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, Abdullah Hehamahua, Amien Rais, Ahmad Yani, dan Rocky Gerung

Gatot Nurmantyo menolak ajakan Din Syamsuddin untuk bergabung dengan Partai Pelita. Gatot memilih tidak berpartai dan tetap di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

PinterPolitik.com

Pelapor khusus bidang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2011, Frank William La Rue, pernah mengatakan, “Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, maka memastikan (ketersediaan) akses ke internet haruslah menjadi prioritas bagi semua negara”.

Namun, William La Rue memiliki kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet tengah menghadapi tantangan, bahkan oleh negara sendiri. Menurutnya, kebebasan berekspresi di internet di banyak negara, kini banyak dihambat dengan cara menerapkan hukum pidana ataupun menciptakan hukum baru yang dirancang untuk dapat mengkriminalkan para pelaku kebebasan berekspresi di internet. Di Indonesia, hambatan tersebut tercipta melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Penciptaan UU ITE seyogyanya menjadi sebuah payung hukum untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat melakukan transaksi elektronik di era digital dalam kegiatan sehari-hari.

Namun, dalam implementasinya, terjadi penyalahgunaan UU ITE yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membungkam suara-suara kritis. Kriminalisasi yang dilakukan menggunakan UU ITE ini bisa menyasar kepada siapa saja, seperti ibu rumah tangga, aktivis, pengacara, musisi, jurnalis hingga aparat penegak hukum, yang dianggap berseberangan dengan sikap atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Filsuf sekaligus sosiolog asal Jerman, Jurgen Habermas, dalam bukunya yang berjudul Public Sphere mengatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah bentuk kebebasan ekspresif yang menjadi sarana bagi ruang publik dalam komunikasi yang memungkinkan warga negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif.

Jadi, negara dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan bagi warganya yang hendak menyampaikan pendapat melalui media apapun, termasuk media elektronik. Ini telah tertuang di dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang   berhak   atas   kebebasan berserikat,   berkumpul,   dan   mengeluarkan   pendapat.”

Juga dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Konteks ini menjadi semacam ironi karena mulai banyaknya aktivis yang dijerat lewat UU ITE. Aktivis Ravio Patra misalnya, mengalami peretasan kemudian sempat akan dikenakan pasal UU ITE terkait berita bohong. Sementara kasus terbaru menimpa pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan yang ditangkap dengan menggunakan UU yang sama.

Jika demikian, benarkah UU ITE ini memang digunakan untuk melemahkan suara oposisi? Bukankah mendengarkan kritik dari lawan politik merupakan suatu proses negara yang menjunjung tinggi demokrasi, lalu kenapa di kriminalisasi?

Oposisi Diganyang UU ITE

Pembungkaman oposisi menggunakan UU ITE, sebagaimana yang dituliskan oleh Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum di Indonesia, jelas menunjukkan bahwa UU ITE merupakan produk hukum konservatif. Artinya, produk hukum ini isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik dan lebih mencerminkan keinginan pemerintah.

Selain Ravio dan Syahganda, upaya pembungkaman terhadap suara kritis menggunakan UU ITE sempat dialami oleh Dhandy Dwi Laksono dan Veronica Koman yang kerap menyuarakan isu Papua. Juga ada aktivis Ananda Badudu yang menggalang dana untuk aksi #ReformasiDikorupsi, kemudian Novel Baswedan yang bekerja sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan yang terakhir beberapa anggota KAMI termasuk Syahganda Nainggolan yang menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Sikap politik KAMI sebagai oposisi yang menolak UU Ciptaker dianggap cukup lantang, sehingga mungkin menjadi alasan pemerintah merespons penolakan KAMI tersebut. Pada tanggal 9-13 Oktober 2020 terjadi penangkapan terhadap 8 anggota KAMI yang terdiri dari 4 anggota KAMI Medan dan 4 anggota KAMI Jakarta, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar UU ITE.

Penggunaan UU ITE untuk membungkam suara oposisi dinilai sebagai penerapan cara politik Machiavellian seperti yang tertulis dalam bukunya berjudul “II Principe”. Dalam doktrin tersebut diajarkan cara meraih kesuksesan seorang penguasa sepenuhnya harus mengabaikan pertimbangan moral dan menghalalkan segala cara dengan mengutamakan kekuatan bahkan kelicikan.

Dalam konteks UU ITE, boleh jadi ini adalah cara pemerintah sebagai penguasa menjadikan hukum sebagai alat untuk memuluskan program pemerintahan dan membungkam suara-suara yang menolak kebijakan tersebut. Ini juga menjadi cara bagi pemerintah untuk mengamankan kekuasaannya tidak terganggu oleh suara-suara dari bawah.

Revisi UU ITE Mutlak Adanya?

Tentu banyak yang bertanya, seperti apa pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE. Berikut ini adalah  pasal-pasal karet yang sering digunakan untuk menjerat masyarakat dalam penggunaan media elektronik:

1. Penghinaan dan Pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

2. Ujaran Kebencian (Pasal 28 ayat 2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Kedua pasal tersebut sering digunakan untuk membungkam suara-suara kritis dari pihak yang menentang kebijakan pemerintah. Pasalnya pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian dan kritik sering kali beririsan satu sama lain dan bisa ditafsirkan secara berbeda-beda.

Dua pasal ini juga yang membuat persepsi terhadap kebebasan berinternet di Indonesia terus memburuk dari waktu ke waktu.

Antara tahun 2019-2020, Sherly Mendez, Senior Program Manager untuk Emergency Assistance Programme dari Freedom House dalam penelitiannya yang berjudul Freedom on The Net 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara bebas sebagian (partly free) dalam hal kebebasan berinternet. Posisi ini juga disebut terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan meningkatnya disinformasi dan propaganda pro-pemerintah, serta serangan teknis yang menargetkan aktivis, jurnalis dan masyarakat sipil.

Freedom House memberikan nilai 49/100 untuk Indonesia – dalam skala 0-100 dengan yang tertinggi sebagai yang paling bebas – dalam hal kebebasan berinternet. Penilaian tersebut juga dibagi menjadi 3, yaitu hambatan untuk mengakses senilai 14/25, batasan konten senilai 18/35 dan pelanggaran hak pengguna 17/40. Nilai tersebut lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina

Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia serta dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital, perlu adanya perbaikan UU ITE melalui revisi yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

Perubahan UU ITE disinyalir akan memberikan dampak positif bagi kebebasan berpendapat dan dapat menaikkan angka kebebasan berpendapat menggunakan media elektronik, sehingga warga negara dapat mengembangkan ide-idenya tanpa rasa takut.

Menarik untuk dinantikan apakah revisi UU ITE akan benar-benar terjadi dan apakah UU tersebut dapat memberikan perlindungan bagi warga negara dalam mengeluarkan pendapat di era digital seperti sekarang ini.

Tulisan milik Falis Aga Triatama, Praktisi Hukum di Winrow Veritas Law Firm.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tak dapat disangkal, masifnya sambutan atas kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Indonesia merupakan sinyal kuat yang mengindikasikan bahwa pengaruh sang ulama memang belumlah redup. 

Setelah keriuhan tumpah ruah di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta 10 November lalu, kini kediaman Habib Rizieq di bilangan Petamburan, Jakarta, seolah menjadi magnet raksasa yang menarik para tokoh, terutama yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, untuk berkunjung.

Anies Baswedan dapat dikatakan menjadi salah satu sosok prominen pertama yang menyambangi Habib Rizieq. Tentu saja, gerak cepat Gubernur DKI Jakarta itu pun tak luput dari pro-kontra.

Sebagian pihak memandang wajar pertemuan tersebut mengingat betapa besarnya peran Habib Rizieq dan FPI dalam mengantarkan Anies menuju kursi DKI-1. Tak sedikit juga yang bahkan mengait-ngaitkannya dengan kontestasi Pilpres 2024 yang notabene masih terlalu pagi untuk dibahas.

Namun di sisi lain, Anies juga tak bisa menghindari cibiran-cibiran karena dianggap memberikan contoh buruk bagi penanganan pandemi Covid-19 lantaran mengunjungi seseorang yang masih dalam masa karantina mandiri.

Kendati begitu, langkah Anies itu tetap diikuti tokoh-tokoh lainnya. Amien Rais, yang juga baru saja memperkenalkan logo Partai Ummat juga menyambangi kediaman Habib Rizieq, disusul oleh elite-elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Terlepas dari polemik yang ada, tak dapat dipungkiri, fenomena ini seolah menyiratkan bahwa kekuatan para oposisi pemerintah tengah berkonsolidasi kembali di belakang Habib Rizieq. Sejumlah pengamat politik bahkan menilai kehadirannya akan memperkuat gerakan rakyat yang saat ini tengah jengah dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan kebijakan-kebijakan anti-populisnya.

Simbolisasi sosok Habib Rizieq sebagai pimpinan kekuatan oposisi diafirmasi oleh pengamat politik yang juga vokal mengkritik pemerintah, Rocky Gerung. Ia optimistis, Habib Rizieq bersama eks panglima TNI Gatot Nurmantyo akan memberikan masukan solutif seputar persoalan negara, seperti kesetaraan dan keadilan. Lantas mampukah Habib Rizieq memenuhi ekspektasi tersebut?

Gairahkan Oposisi

Sejak Partai Gerindra bergabung dengan kubu pemerintah, kekuatan oposisi di parlemen bisa dibilang nyaris kehilangan tajinya. Bahkan sejumlah pengamat menilai DPR kini seperti macan ompong lantaran selalu seiya-sekata dengan pemerintah.

Getir yang dirasakan publik akibat kekosongan peran oposisi pun diperparah dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang semakin dianggap tak berpihak kepada rakyat. Belum lagi carut-marutnya penanganan pandemi Covid-19 turut menambah beban psikis publik.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai serangkaian gerakan masyarakat yang menolak Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) merupakan bentuk akumulasi kekecewaan publik terhadap pemerintah. Namun sayangnya, ekspresi kekecewaan itu dibalas pemerintah melalui tindakan represif aparat dengan menangkap-nangkapi para aktivis yang vokal menyuarakan ketidakadilan.

Di tengah kebuntuan itu, kehadiran Habib Rizieq sebagai sosok yang selama ini keras menentang pemerintah bisa saja membawa harapan baru kepada publik. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai Habib Rizieq bisa menjadi amunisi baru bagi tokoh-tokoh atau partai politik yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Belum lagi, gelagat para tokoh politik yang mendatangi kediaman Habib Rizieq itu membuktikan bahwa oposisi memang memiliki hubungan erat dengan Habib Rizieq selama ini. Selain itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo juga menyebut bahwa besarnya massa yang dimiliki Habib Rizieq, membuat sosoknya begitu seksi bagi para oposan untuk merekrutnya dan bergabung bersamanya mengkritisi pemerintah.

Dengan demikian maka menjadi wajar apabila kepulangan Habib Rizieq memantik sambutan yang begitu masif.

Terjebak Perangkap Ideologi?

Kendati karismanya tak diragukan lagi mampu menggairahkan kembali gerakan oposisi, namun Habib Rizieq tetaplah sosok kontroversial yang tak segan-segan menyerang lawan politiknya, terutama pemerintah, dengan narasi-narasi politik identitas.

Getirnya, manuver itu kerap dibalas pemerintah dengan narasi-narasi yang seolah menuding kubu Habib Rizieq bertentangan dengan Pancasila, keragaman, dan toleransi, sehingga menjadikan perselisihan di antara keduanya lebih banyak fokus di persoalan ideologi.

Benno Buehler dan Anke Kessler dalam tulisannya yang berjudul The Ideology Trap mengatakan bahwa pemimpin ataupun tokoh yang lebih menekankan pada ideologi untuk mencapai suatu tujuan, seperti halnya Habib Rizieq, dapat disebut sebagai pemimpin ideologis atau ideolog.

Para pemimpin ini cenderung merekatkan diri sendiri dalam seperangkat keyakinan dan nilai yang mereka yakini, dan secara konsisten mendasarkan tindakan politik mereka pada nilai-nilai tersebut. Contohnya, para politikus sering menggunakan label ‘liberal’, ‘konservatif’, ‘moderat’, ataupun ‘kiri’ untuk menggambarkan diri mereka sendiri dan lawan politiknya. Fenomena ini mereka namakan “jebakan ideologi”.

Kendati begitu, Daniel Bell dalam bukunya yang berjudul The End of Ideology sempat meramalkan suatu keadaan dunia di mana ideologi suatu saat nanti akan mati.  Menurutnya itu akan terjadi ketika perkembangan politik di negara-negara Barat telah memandang perlunya mengakhiri persaingan ideologi dan politik.

Kematian ideologi ini disebabkan lantaran di tengah persoalan dunia yang semakin kompleks, terutama persoalan pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi, diperlukan langkah pragmatis untuk mencapai hasil yang lebih cepat dan efektif daripada berlarut-larut dalam persaingan ideologi dan politik yang tak berkesudahan.

Dengan melihat rekam jejak Habib Rizieq dan pegikut-pengikutnya yang cenderung bermanuver di ranah politik identitas, maka dapat dikatakan bahwa gerakan oposisi yang tengah dibangunnya saat ini memang sangat rawan terjebak dalam perangkap ideologi.

Jika hal ini terjadi, maka gerakan tersebut berpotensi gagal memenuhi harapan publik, sebab saat ini masyarakat membutuhkan kekuatan yang mampu menyuarakan persoalan-persoalan substantif daripada permasalahan abstrak seperti identitas dan ideologi.

Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan Habib Rizieq agar gerakan oposisinya itu tak terjebak dalam perangkap ideologi?

Butuh Moderasi?

Meski Bell meramalkan kemajuan teknologi akan membunuh ideologi, namun tak semua pemikir setuju dengan pendapatnya tersebut. Beberapa ilmuwan menilai ideologi adalah seusatu yang tak akan pernah mati.

Sosiolog Daniel Chirot dalam wawancaranya dengan Eurozine mengatakan bahwa selama masih ada perlawanan atas ketidakadilan dan tuntutan kesetaraan, selama itu juga ideologi akan terus hidup.

Penjelasan Chirot itu sepertinya dapat dijadikan jawaban mengapa diskursus mengenai ideologi di Indonesia seoalah tak pernah mati kendati Pancasila telah ditetapkan sebagai ideologi negara sejak republik ini didirikan. Narasi-narasi untuk menantang ideologi yang ada hampir selalu dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap sistem yang tengah berjalan saat ini.

Namun begitu, sekalipun ideologi disebut tak akan pernah mati, bukan berarti manusia tak bisa lepas dari perangkapnya. R Jagannathan dalam tulisannya yang berjudul Ideology Is A Trap, Whether You’re Left, Right Or Centre mengatakan bahwa salah satu cara untuk bisa lepas dari perangkap ideologi adalah dengan membangun kesadaran bahwa ideologi itu sendiri memiliki batasan yang nyata, dan tak akan selalu cocok di segala situasi.

Dengan kata lain, penawar dari perangkap ideologi adalah moderasi. Ideologi apapun bentuknya, mulai dari kapitalisme, komunimsme, sosialisme, liberalisme, Islamisme, hingga konservatisme membutuhkan moderasi untuk membuatnya tetap relevan dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat.

Kendati pengaruhnya dalam memobilisasi massa memang tak bisa dianggap remeh, namun pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai upaya Habib Rizieq untuk menyatukan kekuatan oposisi tetaplah tak mudah. Menurutnya, menjadi penantang pemerintahan yang sah dengan segala sumber daya yang ada tentu memiliki tantangan tersendiri.

Belum lagi, tak semua pihak yang ingin beroposisi cocok dengan platform ideologi yang digelorakan Habib Rizieq selama ini. Berhasil tidaknya Habib Rizieq menyatukan kekuatan oposisi sangat bergantung pada nilai yang diperjuangkan. Ia menyebut nilai atau value yang disepakati bersama dapat membuat gerakan tersebut menjadi efektif.

Kesepakatan nilai itu, kiranya bisa tercapai jika Habib Rizieq mau melakukan moderasi terhadap ideologi yang diperjuangkannya agar lebih bisa diterima oleh banyak kalangan yang ingin beroposisi.

Meski begitu, pada akhirnya sekelumit analisis teoritis ini hanyalah dugaan awal yang belum tentu terjadi. Namun, terlepas dari segala kemungkinan yang ada, signifikansi ketokohan Habib Rizieq sebagai simbol oposisi tetaplah tak terbantahkan.  Maka dari itu, bagaimana sepak terjangnya dalam mewarnai dinamika politik nasional ke depan tetaplah menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Atmosfer kebanggaan dan antusiasme seharusnya eksis ketika seseorang diganjar dengan sebuah penghargaan. Utamanya, saat penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi tertinggi negara atas segala pengabdian yang telah dilakukan.

Namun tampaknya impresi universal tersebut kini sedikit berbeda bagi seorang Gatot Nurmantyo. Pasalnya, Gatot tak berkenan menghadiri penganugerahan Bintang Mahaputera Adipradana yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pengabdiannya sebagai Panglima TNI periode 2015 hingga 2017.

Memang terdapat penerima penghargaan lain yang juga tak dapat hadir di Istana, seperti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adjie, dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

Akan tetapi, alasan ketidakhadiran Gatot yang berbeda dari ketiga tokoh tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk disoroti karena jamak dinilai sarat akan motif politis.

Refly Harun sebagai sesama kolega di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), mengaku mendapat “bisikan” Gatot mengenai sejumlah alasan ketidakhadiran eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Gatot melalui Refly menyatakan bahwa keputusannya itu sebagai bentuk kepekaan dikarenakan masih banyak prajurit TNI yang saat ini tengah berjibaku membantu penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, alasan pamungkas Gatot disebutkan Refly ialah karena ada tugas negara yang diberikan Presiden padanya saat menjadi panglima TNI yang belum diselesaikan.

Tugas itu disebut sangat rahasia dan tidak boleh diungkapkan, kecuali Gatot sendiri yang mengatakannya. Refly mengatakan alasan inilah yang paling signifikan dan membuat Gatot memutuskan tidak hadir ke Istana Negara kemarin.

Meski begitu, situasi politik yang ada kiranya memang tak dapat dilepaskan begitu saja ketika Gatot selama ini tampil cukup vokal mengkritisi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Terlebih ketika sang mantan panglima tergabung dalam barisan KAMI.

Karenanya tak mengherankan bila pemberian penghargaan Bintang Mahaputera kepada Gatot, sejak awal dianggap sebagian kalangan merupakan upaya pemerintahan Jokowi untuk meredam kelompok yang berseberangan dengan Istana.

Lantas, apakah yang dapat dimaknai dari manuver Gatot itu jika memang dikatakan sarat dengan nuansa politis? Dan adakah motif personal lain dari manuver absensinya tersebut?

“Perang” Baru Saja Dimulai?

Frasa “perang” terlontar dari pakar komunikasi politik, Hendri Satrio ketika mengomentari ketidakhadiran Gatot dalam acara pemberian penghargaan oleh Istana kemarin.

Menurutnya, terdapat perang simbol yang memang terpampang dari intrik pemberian penghargaan yang berujung absensi Gatot sebagai sang penerima tersebut.

Meski pemberian penghargaan semacam itu adalah sebuah kelaziman, Hendri melihat intrik ini sebagai hasil dari manuver dengan tujuan politis tertentu, baik yang dilakukan oleh Gatot maupun pemerintah itu sendiri, dalam hal ini para pembisik presiden.

Namun demikian, benarkah intrik tersebut hanya sebatas perang simbol semata?

Dalam sebuah tulisan berjudul Psychological Operations: The Need to Understand The Psychological Plane of Warfare, Ryan Claw menjelaskan konsep psychological warfare atau psywar sebagai tindakan yang ditujukan untuk mempengaruhi nilai, kepercayaan, atau perilaku target ataupun audiens yang lebih luas dengan memanfaatkan reaksi psikologis tertentu.

Claw menyebut psywar tak hanya aplikatif sebagai bagian dari peperangan sesungguhnya, namun juga dapat digunakan di kancah dan bagi tujuan politik, tak terkecuali di level domestik.

Selain perang simbol seperti yang dikemukakan Hendri, psywar inilah yang kemungkinan juga baru saja dimulai pada level yang berbeda antara pemerintah dan Gatot sebagai representasi barisan yang berseberangan dengan pemerintah.

Bagi pemerintahan Presiden Jokowi, pemberian penghargaan kepada Gatot pada sisi berbeda tampaknya dapat diterjemahkan sebagai upaya aji mumpung untuk “berdamai” dengan segmen yang selama ini kritis.

Hal ini disoroti oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno yang menyebut selain berdamai, pemerintah ingin menunjukkan bahwa tidak ada jarak psikologis antara penguasa dan mereka yang berseberangan.

Kendati demikian, frasa “berdamai” kiranya dapat pula bermuara pada “melemahkan” dari efek psikologis yang ditimbulkan. Artinya, reaksi pelemahan itulah yang mungkin saja juga diharapkan muncul dari manuver pemberian penghargaan jika mengacu pada konteks psywar yang Claw sebutkan, serta apa yang dikemukakan Hendri sebelumnya.

Sementara dari sisi Gatot, manuver ketidakhadirannya bisa saja juga merupakan bagian dari psywar balasan. Walaupun ketidakhadirannya terkesan “sopan” karena terlebih dahulu berkirim surat ke Istana, tak menutup kemungkinan bahwa ada efek psikologis khusus yang ingin diciptakan dari absensinya itu.

Yang pertama tentu sebagai kontra narasi dari kesan akan dilemahkan. Dengan ketidakhadirannya itu, Gatot tampaknya ingin mempertahankan soliditas psikologis personalnya dan juga KAMI yang selama ini cukup tajam sikapnya kepada pemerintah.

Hal berikutnya mungkin adalah konteks penghargaan itu sendiri yang ditujukan atas kapasitasnya sebagai mantan Panglima TNI. Gatot dinilai ingin menunjukkan plus mempertahankan impresi psikologis atas klaimnya selama ini, bahwa “kejatuhan” dari jabatan Panglima TNI akibat alasan yang bernuansa politis di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2017 silam.

Oleh karenanya, presumsi mulai mengemukanya psywar pada level berbeda antara Gatot sebagai cerminan kubu oposisi, dan pemerintahan Presiden Jokowi tampak menemui relevansinya. Intrik ini juga seolah mempertahankan atmosfer divergensi antara kedua belah pihak.

Nuansa konfrontatif antara dua kubu, yakni sosok eks jenderal dan pemerintah memang bukanlah hal langka. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, tiga eks Joint Chiefs of Staff yakni Martin Dempsey, Colin Powell, sampai Mike Mullen kerap bermanuver dengan mengkritik keras kebijakan administrasi Presiden Donald Trump, utamanya soal pertahanan dan keamanan.

Di era Orde Baru pun, terdapat sejumlah nama mantan jenderal yang berseberangan dengan pemerintah. Mulai dari A.H. Nasution hingga Ali Sadikin yang ketika itu tak ragu berhadapan dengan Soeharto dalam tajuk Petisi 50.

Namun pertanyaannya, selain kemungkinan psywar, apakah terdapat hal lain yang ingin ditunjukkan Gatot secara personal dari manuver absensinya itu?

Reputasi Adalah Segalanya?

Armen Aghabekov dalam The Importance of Reputation in Politics mengatakan bahwa reputasi dalam politik adalah segalanya, dan untuk mendapatkan perhatian serta simpati publik, segala cara akan dilakukan untuk meningkatkan kredibilitasnya.

Pada konteks Gatot, ketidakhadiran dalam pemberian penghargaan tersebut kiranya juga dapat dilihat dari bagaimana selama ini sang eks Panglima TNI membentuk reputasinya.

Saat masih berdinas, masih lekat dalam memori mereka yang mengikuti dunia militer tanah air bahwa Gatot bisa dibilang adalah sosok dengan reputasi tersendiri. Saat akan diberikan brevet komando kehormatan dari Kopassus, alih-alih hanya menerimanya begitu saja, Gatot memilih untuk mengikuti rangkaian pendidikan pasukan elite TNI itu, meski hanya selama tiga minggu dari tujuh bulan pendidikan seharusnya.

Kiranya variabel tersebut cukup dapat mendefinisikan bagaimana reputasi Gatot jika direfleksikan pada pemberian penghargaan yang oleh sejumlah kalangan, mungkin termasuk Gatot sendiri, dianggap memiliki tujuan politis tertentu.

Apalagi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penghargaan yang ditujukan atas jasanya sebagai Panglima TNI mungkin dianggap Gatot kontraproduktif jika secara terbuka Ia terima begitu saja. Mengingat Gatot pernah mengklaim jika ada alasan politis tertentu ketika dirinya diberhentikan dari jabatannya sebagai Panglima TNI tiga tahun silam.

Selain itu, secara personal mantan KSAD itu agaknya ingin menghindari beban resiprokal seperti apa yang dikatakan Rolf Dobelli dalam The Art of Thinking Clearly, atas diberikannya penghargaan itu. Beban inilah yang bisa saja merusak reputasi Gatot jika harus Ia tanggung di kemudian hari.

Bagaimanapun, Gatot secara personal ialah sosok yang diperhitungkan dalam bursa kontestasi elektoral kepala negara tahun 2024 mendatang. Dan dalam perjalanan menatapnya, reputasi dinilai menjadi sangat esensial bagi Gatot dalam setiap langkah dan keputusannya yang erat kaitannya dengan konstelasi politik tanah air.

Oleh karena itu, dinamika politik selanjutnya antara pemerintah dan barisan oposisi pasca ketidakhadiran Gatot dalam pemberian penghargaan oleh negara, kiranya akan menjadi cukup menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Keputusan Presiden Nomor 200/1960 yang diterbitkan Soekarno tepat di hari peringatan Kemerdekaan ke-15 RI bisa dibilang menjadi akhir dari riwayat perjalanan Partai Masjelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Ya, Melalui Kepres tersebut, Bung Karno memerintahkan pembubaran partai tersebut termasuk bagian-bagian, cabang-cabang, dan ranting-rantingnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Keterlibatan sejumlah petinggi, seperti Muhammad Natsir, Burhanuddin Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara dalam gerakan separatis Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) menjadi alasan bagi Soekarno untuk membubarkan Masyumi. Bersamaan dengan Kepres tersebut, sejumlah organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) juga memutuskan mengikuti jejak Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah lebih dulu hengkang dari Masyumi.

Pasca kejatuhan Rezim Soekarno, sikap pemerintahan Orde Baru terhadap Masyumi pun ternyata tak berubah, kendati saat itu para petingginya yang sempat dipenjarakan Soekarno telah menghirup udara bebas. Sebaliknya, The Smiling General menolak membangkitkan lagi Masyumi dan lebih memilih untuk membentuk wadah baru bagi golongan-golongan Islam.

Kendati begitu, tak dapat dipungkiri, kejayaan masa lalu Masyumi yang dianggap pernah menyatukan golongan-golongan Islam dalam satu entitas politik dan bahkan berhasil meraup suara terbanyak kedua dalam Pemilu 1955 memang membuat wacana untuk membangkitkan partai tersebut terus hidup di masyarakat.

Akhir pekan lalu, bertepatan dengan momen 75 tahun peringatan resminya Masyumi bertransformasi menjadi partai politik (parpol), sejumlah aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mencoba membangkitkan kembali partai tersebut. Mereka menyebutnya sebagai Partai Masyumi Reborn.

Meski bukan yang pertama, namun wacana kebangkitan Partai Masyumi yang digawangi oleh aktivis dan golongan Islam fundamental penantang pemerintah agaknya menarik untuk didalami. Apalagi, tak bisa disangkal bahwa kekuatan parpol Islam dalam dinamika politik nasional saat ini tengah mengalami stagnansi bahkan cenderung meredup dalam beberapa pemilu terakhir.

Lantas pertanyaannya, akankah kemunculan Masyumi Reborn kali ini mampu mengulangi kejayaan masa lalu Partai Masyumi?

Megapa Masyumi?

Dalam konteks sejarah, nama Masyumi beserta tokoh-tokohnya berada dalam pusat perdebatan mengenai perumusan dasar negara terutama terkait Piagam Jakarta. Selama masa sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Masyumi memang sangat kritis mempertanyakan sikap Soekarno yang terkesan abai terhadap penghilangan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila.

Meski akhirnya melunak, namun kritisnya sikap Masyumi terhadap polemik Piagam Jakarta memang dapat dimaklumi. Sebab, Jarudin dalam bukunya yang berjudul Meninjau Sejarah Kisah Hidup Muhammad Natsir mengatakan bahwa tujuan partai tersebut adalah memang untuk melaksanakan ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan perseorangan, masyarakat, dan negara republik Indonesia.

Kendati demikian, salah seorang tokoh Masyumi, Isa Anshary sebagaimana ditulis oleh Herry Muhammad dalam bukunya Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20 mengatakan bahwa ada dua cara untuk mewujudkan negara Islam. Pertama, melalui angkat senjata dengan mendirikan negara dalam negara, seperti Darul Islam ala Kartosoewirjo. Kedua, melalui jalur hukum yang legal dan melalui parlemen, yakni Masyumi.

Pemahaman konteks sejarah dan tujuan partai tersebut kiranya akan memudahkan kita untuk memahami mengapa wacana menghidupkan kembali Masyumi seakan tak pernah berhenti disuarakan, termasuk yang terjadi baru-baru ini.  

Alexander R. Arifianto dari Rajaratnam School of International Studies dalam tulisannya yang berjudul Quo Vadis Civil Islam? Explaining Rising Islamism in Post-Reformasi Indonesia mengatakan bahwa dua dekade setelah era reformasi, terjadi pergeseran nilai-nilai islamisme di Indonesia, dari yang awalnya dinilai moderat dan kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi liberal, menjadi lebih konservatif dan semakin tidak toleran terhadap ekspresi keagamaan yang bertentangan dengan kepercayaan Islam arus utama.

Ia memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai tersebut. Salah satunya adalah kemunculan otoritas Islam baru yang ditandai dengan hadirnya tokoh-tokoh Islam alternatif seperti televangelist, ustadz populer, dan da’i online. Para pengkhotbah ini menurut Alexander, cenderung menganut interpretasi ideologis Islam yang lebih konservatif, dan mengembangkan hubungan dekat dengan kelompok Islamis garis keras.

Kemudian berkembangnya kekuatan dan pengaruh kelompok-kelompok Islam garis keras ini mendorong para elite untuk membentuk aliansi oportunistik dengan mereka demi mendapatkan dukungan. Hal inilah yang menyeret golongan Islamis konservatif ke dalam panggung politik.

Kendati begitu, meski mulai memiliki pengaruh dalam dinamika politik, nyatanya golongan Islam konservatif  tak memberikan implikasi positif terhadap parpol-parpol agamis yang ada saat ini dikarenakan terjadinya pergeseran nilai-nilai Islam tadi. Inilah yang kiranya juga dapat dijadikan alasan mengapa dalam pemilu-pemilu terakhir, pamor partai berideologi agama hanya mampu bercokol di papan tengah. Bahkan beberapa di antara mereka malah diprediksi akan tenggelam di pemilu berikutnya.

Nithin Coca dalam tulisannya yang berjudul Is Political Islam Rising in Indonesia? mengatakan bahwa salah satu penyebab menurunnya dukungan terhadap parpol-parpol Islam dikarenakan tak ada satupun dari mereka yang membawa narasi ‘negara Islam’ ataupun ‘implementasi hukum syariah’. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka justru hanya membawa narasi-narasi yang tak jauh berbeda dengan parpol-parpol nasionalis, seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, dan sebagainya.  

Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan penggunaan nama Masyumi oleh sejumlah aktivis KAMI dan golongan Islam fundamentalis yang memang selama ini tak sejalan dengan pemerintah disebabkan karena adanya pertalian visi dan pandangan tentang nilai-nilai Islam antara keduanya. Selain itu, langkah ini juga bisa dilihat sebagai konsekuensi tak terakomodirnya aspirasi mereka oleh parpol-parpol Islam yang ada saat ini.

Hal tersebut diakui sendiri oleh salah satu deklarator Masyumi Reborn, Cholil Ridwan yang menyebut bahwa salah satu alasan pendeklarasian Masyumi Reborn dikarenakan tak tertampungnya aspirasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 maupun eks aktivis Partai Bulan Bintang (PBB) oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang merupakan satu-satunya parpol yang dianggap paling dekat dengan golongan tersebut.

Sekarang pertanyaan selanjutnya, seberapa besar sebenarnya signifikansi deklarasi Masyumi Reborn ini bagi kebangkitan politik Islam? Akankah ini dapat menjadi momentum bersatunya golongan-golongan Islam dalam satu entitas politik sebagaimana Masyumi di zaman dahulu?

Mampukah Mengulang Kejayaan?

Kendati berhasil menyatukan kekuatan-kekuatan Islam dari berbagai golongan, nyatanya Partai Masyumi pun tak luput dari konflik internal. Pergumulan internal itu bahkan sampai menyebabkan NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952.

Kembali kepada Nithin Coca, Ia mengatakan bahwa nilai-nilai Islam dalam beberapa konteks memang bisa dianggap sebagai pemersatu masyarakat, namun di saat yang sama, nilai-nilai tersebut juga bisa menjadi pemecah belah.

Hal ini disebabkan karena di Indonesia, sebagai negara mulsim terbesar di dunia, kelompok-kelompok tersebut secara historis memang sudah terfragmentasi ke dalam banyak golongan masing-masing. Tak adanya kepemimpinan tunggal, menjadikan pemersatuan kelompok-kelompok Islam menjadi sulit tercapai. 

Dalam konteks Masyumi Reborn pun agaknya akan menghadapi persoalan serupa. Apalagi deklarasi tersebut hanya digawangi oleh segelintir orang dari kelompok Islam fundamentalis yang selama ini dianggap berlawanan dengan kelompok Islam yang lebih moderat.

Selain itu, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan bahwa Masyumi Reborn harus mulai memikirkan tokoh yang akan menjadi simbol partai. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan jika ingin meraih suara masyarakat pada Pemilihan Umum 2024, baik pemilihan legislatif maupun presiden.

Kendati para deklarator Masyumi Reborn sudah mengajak sejumlah tokoh-tokoh besar, seperti Amien Rais hingga Habib Rizieq Shihab, namun tak satupun dari mereka segera mengafirmasi kesediaannya bergabung. Habib Rizieq bahkan disebut-sebut tak akan bersedia bergabung dengan Masyumi Reborn.

Namun sekalipun tokoh-tokoh tersebut bersedia merapat, agaknya hal itu tetaplah tidak cukup untuk memastikan partai tersebut memiliki modal yang cukup untuk sepenuhnya menjadi parpol. Sebab, tak dapat dipungkiri, mendirikan partai politik membutuhkan modal yang tidak sedikit. Absennya golongan pengusaha juga dapat menjadi batu sandungan bagi Masyumi Reborn untuk benar-benar mengukuhkan diri sebagai parpol.

Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan bahwa upaya mengulang kembali kejayaan Masyumi melalui Masyumi Reborn akan sulit dilakukan. Fragmentasi golongan Islam, ketiadaan tokoh, dan minimnya modal adalah sejumlah faktor yang bisa menjadi batu sandungan bagi Masyumi Reborn. Faktanya, PBB yang dianggap memiliki garis politik dengan Masyumi sekalipun nyatanya tak mampu mengembalikan kejayaan tersebut.

Pada akhirnya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agaknya peluang Masyumi Reborn untuk menyatukan golongan-golongan Islam dan mengulang kejayaan masa lalu agaknya memang kecil. Kendati begitu, politik adalah sesuatu yang sangat dinamis, oleh karena itu, kelanjutan dari kiprah mereka tetaplah menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Keep your friends close, and keep your enemies closer” – Sun Tzu

Di kalangan eks Panglima TNI, Gatot Nurmantyo tampaknya harus diakui sebagai sosok yang paling memperlihatkan ambisi politiknya. Ini misalnya disorot oleh John McBeth dalam tulisannya yang berjudul Military Ambitions Shake Indonesia’s Politics. Ia menyebut bahwa Gatot merupakan satu-satunya Panglima TNI yang secara terang-terangan menunjukkan ambisi politiknya saat masih menjabat.

Manuver politik Gatot, misalnya, mulai terlihat ketika dirinya berusaha mengonsolidasi kondusivitas keamanan bersama dengan Polri saat terjadinya demonstrasi 411 dan 212 pada 2016 silam. Sejak saat itu, Gatot dinilai telah membangun hubungan dengan kelompok-kelompok Islam yang memang tengah mendapatkan momentum kebangkitannya, khususnya sejak kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Selepas menjabat sebagai pemimpin pucuk tertinggi di TNI, manuver politik Gatot terlihat semakin kentara. Ia bahkan masuk dalam bursa kandidat presiden pada Pilpres 2019 lalu. Saat ini Gatot seolah memosisikan dirinya sebagai oposisi pemerintahan. Pergerakannya bersama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan jelas menunjukkan posisi tersebut.

Namun menariknya, setelah berbagai aktivis KAMI ditangkap belakangan ini, pemerintah justru terlihat seperti sedang mendekati Gatot. Bagaimana tidak? Dalam cuitan Menko Polhukam Mahfud MD pada 3 November, Gatot disebut akan dianugerahi gelar Bintang Mahaputera pada peringatan Hari Pahlawan pada 10-11 November nanti.

Kemungkinan untuk menepis dugaan terdapat intrik politik di balik tanda jasa tersebut, Mahfud melanjutkan bahwa semua mantan panglima dan semua mantan menteri serta pimpinan lembaga negara yang selesai satu periode juga mendapatkan Bintang Mahaputera. Tegasnya, itu harus diberikan tanpa pandang bulu.

Namun, publik agaknya paham terdapat pre-teks dalam setiap teks. Artinya, sangat terbuka peluang bahwa memang terdapat tujuan politik tertentu di balik pemberian tanda jasa tersebut. Lantas, kemungkinan apa yang sekiranya paling mungkin?

Reciprocity dan Politik Penghargaan

Sebelum Gatot, pemberian bintang tanda jasa kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon juga sempat menuai perhatian publik. Tentu publik paham, keduanya adalah sosok yang begitu vokal dalam mengkritik pemerintahan Jokowi. Sehingga tidak heran, pemberian Bintang Mahaputra Nararya kepada keduanya pada 13 Agustus lalu jamak disebut memiliki tujuan politik.

Secara teoritis, konteks tersebut pernah disinggung oleh Kyle C. Kopko, dan kawan-kawan tulisan mereka yang berjudul The Politics of the Presidential Medal of Freedom. Menurut mereka, terdapat beberapa alasan politis yang mungkin mendasari pemberian suatu bintang penghargaan dari presiden. Mulai dari untuk membentuk warisan politik, meningkatkan kepercayaan publik (approval rating), menguatkan dukungan di antara kelompok konstituen, menarik kelompok konstituen baru, atau memberikan sinyal tertentu pada aktor-aktor politik lain.

Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly memberikan kita konsep menarik mengapa tujuan politik dari diberikannya penghargaan dapat terwujud, yakni reciprocity. Mengutip psikolog Robert Cialdini, Dobelli menyebut selalu terdapat perasaan tidak enak apabila seseorang memiliki utang terhadap orang lain. Perasaan ini kemudian melahirkan fenomena yang disebut dengan balas jasa.

Pada praktiknya sehari-hari, reciprocity atau hubungan timbal-balik adalah konsep yang mendasari setiap hubungan sosial. Ini memungkinkan berbagai ikatan sosial, seperti pertemanan, kesetiaan, gotong-royong, dan pernikahan dapat terjadi.

Mengacu pada Kopko dan Dobelli, boleh jadi pemberian Bintang Mahaputera kepada Gatot memiliki tujuan politik tertentu, dan diharapkan akan mendapatkan timbal balik dari Gatot nantinya. Selain itu, konteks yang lebih menarik dapat kita lihat dari siapa sosok yang pertama kali mengumumkan pemberian bintang jasa tersebut.

Sama dengan kasus Fahri dan Fadli, sosok yang memberi pengumuman pemberian penghargaan adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Pertanyaannya, mengapa harus Mahfud? Mengapa tidak sosok seperti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, misalnya?

Dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Mahfud untuk menyampaikan informasi terkait keamanan, dan kepakarannya dalam bidang politik hukum, jelas terdapat suatu makna yang dapat ditelaah.

Ciptakan Ketertiban?

Selaku pakar politik hukum, tentu Mahfud sangat paham bahwa pada praktiknya hukum kerap kali dijadikan sebagai alat politik, khususnya untuk menciptakan ketertiban (order) di tengah masyarakat. Terlebih dengan posisinya sebagai Menko Polhukam saat ini, Ia tentunya harus memikirkan cara bagaimana membuat hukum dapat mencapai tujuannya sebagai pembuat ketertiban.

Dengan gaduhnya situasi politik saat ini dengan pergerakan KAMI, pemerintah mungkin merasa perlu memberikan semacam penawaran tertentu kepada tokoh prominen dalam gerakan tersebut, yang tidak lain adalah Gatot. Jika menggunakan langkah represif, seperti menjerat dengan pasal tertentu, ini tentu akan semakin menciptakan kegaduhan. Oleh karenanya, pemberian tanda jasa, boleh jadi merupakan langkah alternatif yang jauh lebih lunak.

Konteks ini juga disinggung oleh Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab, yang menyebutkan bahwa pemberian penghargaan tersebut dapat memiliki potensi untuk mengendurkan intensitas kritik Gatot kepada pemerintah.

Melihat sepak terjang politik Presiden Jokowi selama ini, mantan Wali Kota Solo tersebut memang terlihat mengupayakan berbagai cara agar situasi politik tidak menjadi gaduh dengan cara merangkul oposisi.

Pada 16 Juli lalu, misalnya, Presiden Jokowi merangkul Partai Golkar dan PAN masuk ke kabinet melalui reshuffle. Saat itu, kursi Menteri Perindustrian diberikan ke Airlangga Hartarto dari Golkar, sementara PAN mendapat kursi Menpan RB yang diduduki Asman Abnur.

Lalu, rangkulan yang begitu fenomenal publik saksikan adalah ketika Prabowo Subianto dan Partai Gerindra justru ditarik masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Setelah bersaing ketat di dua gelaran Pilpres, masuknya Prabowo jelas merupakan gerakan politik yang benar-benar tidak disangka oleh banyak publik.

Pada kasus Gatot, sepertinya pemerintah mengambil langkah cepat untuk segera mendekatinya karena melihat besarnya potensi gangguan politik yang dapat muncul nantinya. Ini tidak hanya karena pergerakan Gatot bersama KAMI, melainkan juga kedekatan sang jenderal dengan kelompok-kelompok Islam yang beroposisi dengan pemerintah, seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Presidium Alumni (PA) 212.

Melihat langkah pemerintah dalam merespons kelompok-kelompok Islam tersebut, terlihat jelas terdapat usaha untuk meredupkan pemimpin sentralnya. Seperti yang kita ketahui, Imam Besar FPI yang begitu disegani, Habib Rizieq Shihab, bahkan sampai sekarang masih berdiam di Arab Saudi.

Menariknya, sosok-sosok potensial untuk menjadi pemimpin kelompok tersebut juga diredupkan sejak dini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diketahui dekat dengan mereka, misalnya, terus mendapat serangan. Lalu, Prabowo yang didukung dalam Pilpres 2019 justru dirangkul masuk ke dalam pemerintahan. Praktis itu membuat mantan Danjen Kopassus tersebut dicoret dari daftar pemimpin potensial.

Nah sekarang, Gatot sepertinya dilihat sebagai sosok potensial untuk menjadi pemimpin kelompok-kelompok tersebut. Apalagi, kelompok-kelompok Islam tersebut tampaknya mulai sadar bahwa mereka membutuhkan kekuatan politis berupa pemimpin yang mendukung pergerakan mereka. Dengan kata lain, mereka perlu meng-endorse sosok tertentu untuk menjadi presiden. Di sini, Gatot jelas merupakan kandidat potensial.

Jika nantinya Gatot berhasil “dijinakkan” oleh pemerintah, kelompok-kelompok Islam yang selama ini beroposisi terhadap pemerintah jelas tidak akan memiliki kekuatan politik yang berarti. Pada akhirnya, tujuan untuk menciptakan ketertiban atau setidaknya mengurangi kegaduhan politik menjadi tercapai.

Apalagi, kelompok-kelompok Islam tersebut jamak dinilai sebagai sumber dari menajamnya polarisasi politik dan politik identitas dalam beberapa tahun belakangan ini. Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment menyebutkan bahwa masalah utama pembusukan demokrasi saat ini adalah terus menajamnya politik identitas.

Politik identitas adalah ganjalan besar dalam tujuan demokrasi yang disebut Fukuyama, yakni untuk menciptakan kualitas pengakuan yang sama terhadap setiap individu. Terus dipromosikannya identitas-identitas yang bersifat partikular telah membuat masyarakat tenggelam dalam sekat-sekat yang justru memperlebar ketimpangan hak.

Pasalnya, setiap kelompok mestilah mempromosikan identitasnya masing-masing dan memiliki harapan yang tinggi agar identitasnya mendapatkan pengakuan yang lebih. Masalahnya, Fukuyama menyebut tidak terdapat suatu batasan yang jelas sejauh mana identitas tersebut harus diakui.

Mengacu pada Fukuyama, adanya usaha meredam kelompok-kelompok Islam, seperti FPI dan PA 212, bukan hanya karena mereka merupakan oposisi pemerintah yang bising, melainkan juga karena aktivitasnya yang mempertajam politik identitas justru berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri.

Akan tetapi, tentu kita paham, sekelumit analisis yang ada hanyalah hipotesis belaka. Gatot sendiri hanya merespons pasif saat ditanya perihal dirinya yang akan mendapatkan Bintang Mahaputera. Selain itu, Fahri dan Fadli yang telah mendapatkan bintang tanda jasa pada Agustus lalu nyatanya tetap berlaku kritis terhadap pemerintah.

Dengan demikian, seperti yang dikemukakan oleh Mahfud, pemberian penghargaan ini memang karena Gatot merupakan sosok yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkannya. (R53)

PinterPolitik.com

Gengs, kalian yang mencintai atau cuma menikmati sajian sepak bola pasti kenal dengan istilah ‘kapten’ tim, kan? Meski kita bisa berdebat siapa kapten terbaik sepanjang sejarah persepakbolaan, tetapi untuk babagan kriteria kapten kita kayaknya bakal sepakat deh bahwa seorang kapten harus memiliki kredibilitas, wibawa, kharisma, dan keberanian.

Semua itu terangkum dalam satu kata: tanggung jawab. Kalian bisa melihat prinsip-prinsip tersebut dalam diri semua kapten sepak bola, mulai dari Maldini, Zanetti, Neville, Totti, Buffon, John Terry, Puyol dan lain-lain.

Pada akhirnya, di dalam tim pasti hanya satu orang yang terpilih menjadi kapten. Mereka yang menyandang kapten telah mampu memegang satu kalimat sakral, yakni tanggung jawab.

Di dalam tanggung jawab itu, terhimpun semua nilai dan sikap, mulai keberanian, kematangan, ketenangan, kecerdasan, dan kebersahajaan. Semua itu baru bisa dibuktikan manakala kapten dirundung masalah yang berkaitan dengan rekan setimnya.

Tentu saja, ini juga berlaku bagi pemimpin politik, apalagi pemimpin yang sedang berada dalam kondisi persis seperti yang mimin ceritakan di atas. Siapa lagi kalau bukan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang diklaim sebagai tokoh pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)?

Sebagaimana yang diketahui, beberapa orang KAMI banyak yang ditangkap terkait kisruh demonstrasi omnibus law.Salah satunya adalah Syahganda Nainggolan. Tentu saja, sebagai pimpinan, Gatot diminta untuk turun tangan membebaskan Syahganda dan lainnya tetapi nyatanya nih sampai detik ini belum ada pergerakan yang berarti lho, sob.

Sontak saja, Ketua Umum Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule merespons sikap Gatot yang seakan hening dan diam seribu bahasa itu, cuy. Bahkan nih, Iwan sampai mendesak keras dengan kalimat “Jika Gatot tak mau tanggung jawab, maka ProDEM akan ambil alih untuk advokasi Bung @syahganda,” seperti ditulisnya dalam akun Twitter pribadinya.

Waduh, ibarat sepak bola nih, jiwa ‘kapten’ Gatot bisa jadi tengah diuji. Ingat lho, ya, kapten yang baik tentu tetap akan melindungi rekannya supaya nggak dihantam pemain lawan – pun juga mendekati wasit agar mempertimbangkan keputusan yang akan dikeluarkan. Begitulah, gambaran kapten sepak bola.

Nah kira-kira kalau sudah dapat hentakan dari Bung Iwan begini apakah Pak Gatot masih diam atau ternyata ia sedang main cantik agar bisa membebaskan Syahganda tanpa huru-hara?  Kita patut nantikan, cuy. Hehehe (F46)

Syahganda Nainggolan ditangkap polisi.

Sejumlah pihak mulai diduga tunggangi demo tolak RUU Ciptaker.