PinterPolitik.com

Dalam lintas sejarah perjuangan bangsa Indonesia, peran organisasi kemahasiswaan tidak dapat dipisahkan. Salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) – organisasi mahasiswa yang berdiri pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta.

Bahkan, Jenderal Besar Soedirman pernah berkata bahwa HMI bukan lagi akronim dari Himpunan Mahasiswa Islam, melainkan sudah berubah menjadi Harapan Masyarakat Indonesia.

Mungkin, ini juga yang menjadi penyebab begitu bergairahnya organisasi ini mewarnai setiap fase-fase gejolak kehidupan bangsa – mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.

Hampir tidak bisa dihitung sebaran alumni HMI – baik yang ada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Satu hal yang pasti adalah HMI dan alumninya selalu menjadi organisasi dan kelompok yang “seksi” untuk dijadikan komoditas politik.

Anyway, baru-baru ini, sempat viral unggahan foto Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko  Polhukam) Mahfud MD yang memperlihatkan kebersamaan bersama Anies Baswedan hingga Jusuf Kalla.

Mahfud memposting foto di sebuah bandara dengan latar pesawat yang akan berangkat menuju Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) dan Forum Alumni HMI-Wati (Forhati). Munas Kahmi digelar di Palu.

Ya betul, mereka adalah tokoh-tokoh HMI. Bahkan, sedikit memberikan informasi, Mahfud saat ini menjabat Ketua Dewan Pakar KAHMI dan Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Etik KAHMI.

Menariknya, pada caption unggahan foto Mahfud itu tertera slogan HMI, yaitu Yakusa akronim dari “yakin usaha sampai”. Lantas, untuk siapa slogan Yakusa itu, apakah untuk Anies?

Seperti yang kita tahu, setiap organisasi maupun kelompok pastinya punya slogan tersendiri. Biasanya, slogan atau semboyan itu menjadi alat untuk memupuk keakraban.

Lebih dari itu, sebenarnya slogan Yakusa mempunyai makna yang lebih politis jika digunakan dalam konteks Mahfud dan Anies. Sebagai sesama alumni HMI, tentu slogan bisa jadi alat untuk membuka ruang dialog di antara mereka.

Pasalnya, biasanya slogan dalam konteks politik memainkan peranan penting dalam mengonstruksi kesadaran politik individu dalam sebuah komunitas maupun organisasi. Lalu, pada gilirannya mempengaruhi arah preferensi politik.

Kesadaran ini dipengaruhi oleh adanya keterikatan ke dalam – yang dalam istilah sosiologi disebut dengan in– and out-group.

Yusnedi Achmad dalam bukunya Sosiologi Politik menerjemahkan in–group sebagai kelompok sosial tempat individu mengidentifikasi dirinya sendiri. Sementara, out–group adalah kelompok sosial yang dianggap individu sebagai lawan dari in–group-nya.

Seolah mempunyai daya sihir tersendiri, slogan Yakusa bisa jadi juga sebagai pertanda kalau Mahfud dan Anies bisa dipasangkan mewakili HMI untuk kontestasi politik 2024.

Meskipun, sebagai organisasi kemahasiswaan Islam tertua di Indonesia, HMI memang bukanlah sebagai organisasi politik, akan tetapi HMI memiliki kekuatan politik. Tentu, hal ini perlu dipertimbangkan.

By the way, ngomong-ngomong soal slogan nih, soal menciptakan slogan politik, Presiden Soekarno adalah ahlinya. Dalam setiap pidato, Soekarno selalu menyelipkan slogan yang punya akronim yang menarik dan menggugah.

Sebut saja, Tahun Kemenangan (Takem), Tahun Berdikari (Takari), Genta Suara Revolusi Indonesia (Gesuri), dan, yang paling sering dikutip orang, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah).

Kembali ke konteks Yakusa Mahfud, sampai saat ini belum ada respons dari Anies terkait slogan itu. Bisa jadi belum dilihat Anies, mungkin setelah dibaca pasti langsung dijawab, “Siap, Sen (senior). Merapat, Sen!” Uppsss. Hehehe. (I76)

Pinterpolitik.com

Kalau kita amati nih, pola mahasiswa zaman sekarang memang jauh berbeda ya cuy kalau dibandingkan dengan mahasiswa zaman dulu. Dulu mahasiswa sangat kritis, bahkan kalau ada kebijakan pemerintah yang kurang benar menurut mereka sedikit saja, mereka langsung unjuk gigi dengan membuat kajian yang komprehensif agar dapat memberikan masukan kebijakan.

Bahkan mereka tidak segan-segan langsung mengadakan aksi demonstrasi loh kalau usulan mereka tidak didengar. Benar-benar mengimplementasikan fungsinya sebagai social control cuy. Apa lagi mereka yang tergabung dalam organisasi ekstra kampus. Beh, gahar banget deh pokoknya.

Kalau kita bandingkan antara aktivis zaman dulu dengan sekarang gimana cuy? Hadeh, mungkin bagaikan langit dan bumi.

Nah, melihat aktivis mahasiswa baik intra maupun ekstra kampus saat ini memang seakan tidak mempunyai taji seperti dulu ya cuy. Apa lagi ketika semenjak Presiden Jokowi menjabat, beh, seperti kepalanya dipatuk gitu, nurut banget.

Banyak yang ngomong sih mandulnya gerakan mahasiswa saat ini karena senior mereka banyak yang masuk dalam jajaran pemerintahan. Hmmm, benar gak ya ini?
Share on X

Bahkan tidak pernah terdengar organisasi mahasiswa membuat gerakan sebagai wujud social control begitu. Mungkin bahasa kasarnya nih, mereka sekarang sudah disorientasi atau mandul kali ya. Uppsss.

Sampai-sampai nih, sebuah organisasi yang mengatas namakan Koordinator Relawan Sadar Indonesia (Korsa) mendesak mahasiswa Islam agar melawan pemerintahan Jokowi. Korsa sih bilangnya karena banyak penangkapan tokoh dan ulama dari organisasi tersebut.

Tapi apa benar ya? soalnya, nama Korsa sendiri juga tidak pernah terdengar sebelumnya. Eh tiba-tiba memberikan himbauan begitu. Hmmm, jadi negative thinking nih. Apa jangan-jangan mereka muncul hanya tergantung ada yang order aja nih. Upppsss.

Tapi terlepas dari urusan Korsa nih cuy, ketundukan organisasi ekstra kampus saat ini sebenarnya juga nggak sehat ya untuk iklim social control. Pasalnya Pemerintah memang sepatutnya mendapatkan kontrol dari kaum akademisi seperti mahasiswa. Jadi tidak semena-mena dalam membuat kebijakan.

Coba tebak kenapa hayo mereka kok seakan tunduk banget ama penguasa sekarang ini?

Banyak yang ngomong sih karena saat ini senior mereka banyak yang masuk dalam jajaran pemerintahan. Contohnya sih, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang alumni HMI, Menkominfo Rudiantara alumni HMI. Bahkan di awal pemerintahan Presiden Jokowi ada sembilan menteri yang alumni HMI cuy.

Sedangkan dari PMII ada Imam Nachrawi sebagai Menpora, Hanif Dakhiri sebagai Menteri ketenaga kerjaan. Di awal pemerintahan Jokowi, ada lima menteri loh dari alumni PMII.

Di luar organisasi mahasiswa berhaluan Islam, ada juga GMNI yang kabar burungnya sih mempunyai kedekatan tersendiri dengan PDIP. Bahkan nih, kongresnya tahun 2015 lalu dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati loh. Terlebih Jokowi juga mengatakan bahwa doi serasa pulang ke rumah sendiri. Waduh.

Ooo, begitu, mungkin ini ya sebabnya adem ayem terus. Kalau kondisinya seperti ini, apa benar nih organisasi kemahasiswaan akan mengikuti himbauan untuk kritis? Apa nggak takut kalau melawan senior sendiri? Nanti nggak dapat proyek dari senior loh. Upppsss, keceplosan deh jadinya. (F46)

PinterPolitik.com 

[dropcap]G[/dropcap]ubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ingin terkesan sedang kebelet jadi capres. Makanya, ia segera membantah mengenai adanya undangan melalui media sosial yang menyatakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) akan mendeklarasikan dirinya sebagai capres untuk Pilpres 2019.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan bahwa undangan itu tidak benar atau hoax. Anies bahkan menyebut hal tersebut sebagai perbuatan yang kejam.

Mungkin ini jadi kejam karena kesempatan jadi capres untuk Anies sudah sangat menipis dan maju sebagai cawapres tinggallah angan? Hehehe sabar ya pak.

Iya pak, lebih baik fokus sajalah bangun Jakarta, kalau berhasil membuat Jakarta lebih baik pasti banyak kok yang dukung untuk maju menjadi Presiden di 2024. Kalau 2024 kan bisa berhadapan sama Kang Emil atau Ganjar Pranowo tuh.

Eh, kalau Ganjar sih belum tentu maju jadi capres di 2024. Siapa tahu tak lama lagi jadi tersangka KPK! Eh ini baru kabar angin loh ya hehehe.

Kembali ke topik ya gengs, Presidium KAHMI Siti Zuhro juga menampik adanya undangan yang telah tersebar di masyarakat guna mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Undangan hoax yang mengatasnamakan KAHMI itu memang berisikan ajakan untuk mengikuti deklarasi Anies sebagai capres. Kegiatan itu akan diselenggarakan pada Kamis, 12 Juli di Balaikota, Jakarta Pusat.

Dalam undangan tersebut juga terdapat foto Anies dan logo KAHMI di pojok kiri atas. Tak hanya itu, di undangan tersebut juga tercantum nama Presidium KAHMI, Siti Zuhro dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAHMI, Manimbang Kahariady.

Untung saja ini semua berita hoax. Kalau sampai ini berita sungguhan, waduh warga Jakarta pasti banyak yang KZL deh sama Anies. Belum lunasin janji di Jakarta udah mau buat janji baru lagi. Mana ini janjinya ke seluruh masyarakat Indonesia lagi. Hmmm bisa-bisa kalah deh lawan Jokowi.

Berita tersebut memang dapat dikatakan sebagai manuver politik yang tidak bertanggung jawab dan tidak memahami posisi Anies yang seharusnya duduk manis di Balaikota DKI Jakarta. Bukan malah berebut kursi Istana Presiden hehehe.

Meski nama Anies memang kian santer disebut menjadi pilihan di Pilpres 2019, bahkan Gerindra maupun PKS tak menepis nama Anies masuk sebagai salah satu kandidat. Tetapi tetap saja ia bukan orang yang pas menggantikan posisi Prabowo di Pilpres 2019 nanti.

Coba gengs baca lagi deh ungkapan yang disampaikan oleh William E. Gladstone: ”Perhiasan yang indah bagi seorang lelaki adalah kesetiaan pada janjinya.” (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]aru-baru ini Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan rilis daftar 200 nama mubaligh (pendakwah) dalam rangka sebagai referensi umat muslim Indonesia saat mengikuti kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Namun, sepertinya tidak semua pihak mendukung tindakan Kemenag tersebut, karena beranggapan langkah ini dirasa tidak cukup tepat.

Nah, salah satu pihak yang mengkritik Kemenag adalah Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI). Kata mereka tuh ya, Pemerintah itu gak perlu atur-atur urusan penceramah sampai segitunya. Seakan Pemerintah paranoid pasca peristiwa teror bom di sejumlah tempat beberapa waktu lalu. Maca ci, mi apa?

Ya gak bisa dipungkiri sih, peristiwa teror bom yang selama ini terjadi di Indonesia dilakukan oleh umat muslim sendiri. Tentunya pemahaman mereka masuk kategori radikal. Paham yang seperti apa tuh? Apalagi coba kalau bukan paham ‘takfiri’. Karena menurut Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pringsewu, Taufiqurrohim, paham radikalisme berkembang dari paham ‘takfiri’ ini.

Dalam buku Ar-Risalah Ats-Tsalatsiniyah, Asy-Syaikh Abu Muhammad menjelaskan salah satu paham ‘takfiri’ adalah mengkafirkan setiap orang yang bekerja di instansi-instansi pemerintah kafir (termasuk aparat keamanan) serta mengkafiran semua orang yang tidak mau mengkafirkan pemerintah thaghut.

Kan serem juga kalau saat Ramadan seperti ini umat muslim Indonesia justru mendapatkan bahan kajian dari para mubaligh yang berpaham ‘takfiri’. Bisa-bisa seluruh umat muslim Indonesia terkontaminasi paham radikal. Dan ujung-ujungnya mulai deh bermunculan kelompok terorisme baru. Pusing pala barbie.

Lah, tuh ternyata baik loh tujuan dari Kemenag. Terus ngapain KAHMI harus kontra ya. Aya aya wae ah. Toh sebenernya rilis daftar mubaligh ini untuk kemaslahatan untuk umat kok. Jadi apa-apa jangan diriweuhin atuh. Norki tau gak sih! Jadi sebutan KAHMI bahwa Pemerintah itu takut ya gak berdasar keles.

Tapi menurut eike sebenernya bagusan kalau Kemenag itu mengeluarkan daftar nama mubaligh yang dilarang aja. Maksud eike, kan akan lebih baik jika yang dirilis adalah nama-nama yang tidak direkomendasikan karena berpotensi menyebarkan ajaran Islam yang melenceng.

Jadi kalau ada yang melihat niatan baik Kemenag ini sebagai sesuatu yang unfaedah, ya artinya kita harus pertanyakan tuh tendensi apa dibalik pernyataan penolakan itu. Jangan-jangan mereka-mereka ini di-support sama mubaligh ‘takfiri’ untuk menyuarakan penolakan? Ini mah serigala berbulu domba. Hadeuh.

Sebagai sesama muslim harusnya kita ini mendukung kebijakan Kemenag. Dan menjadi pribadi beragama seperti yang digambarkan filsuf Voltaire(1694-1778): “I die adoring God, loving my friends, not hating my enemies, and detesting superstition.” (K16)