Ketika PSI mulai masuk ke pesantren, pertanyaannya bukan lagi soal safari politik. Pertanyaannya adalah: untuk siapa langkah itu sebenarnya ditujukan?

Pinterpolitik.com

Kaesang Pangarep berdiri di depan para santri Pondok Pesantren Fathul Ma’ani, Pandeglang. Ia mengajak kuis, membagikan hadiah, tertawa lepas. Kamera merekam semuanya dengan baik. Safari Ramadan, begitu mereka menamai agenda itu. Dari Kebumen ke Pandeglang, dari Jawa Tengah ke Banten. Putra bungsu mantan presiden sedang belajar bahasa baru.

Kunjungan itu terlihat sederhana. Tapi bagi partai yang kini semakin lekat dengan Jokowi itu, langkah tersebut menandai perubahan arah yang cukup drastis. Partai yang lahir dengan jargon anak muda dan gaya komunikasi digital kini memasuki ruang yang selama ini bukan wilayahnya: pesantren, kiai, komunitas santri.

Pertanyaannya adalah mengapa mereka perlu kesana sekarang?

Gajah yang Tidak Bergerak

Realitas elektoralnya tidak berubah. Di 2019, partai ini meraih 1,89 persen suara. Di 2024, naik tipis namun tetap gagal melampaui ambang batas parlemen. Elektabilitas Mei 2026 masih di kisaran 1,2 persen.

Yang membuat angka itu terasa lebih pahit: popularitas Jokowi ternyata tidak otomatis mengubah kuantitas suara untuk PSI. Bahkan ketika Jokowi masih aktif menjabat, efek nama itu tidak cukup. Sekarang, dengan kontroversi ijazah yang bergulir dan insiden serangan narasi agama terhadap Jusuf Kalla yang berbalik menjadi bumerang, beban nama itu semakin berat.

Respons partai ini adalah bergerak ke segmen yang belum pernah menjadi basisnya yaitu suara Islam. Kaesang ke pesantren. Di NTB, mereka merekrut Tuan Guru Haji Hazmi Hamzar, pembina pesantren mantan politikus PPP. Di Jawa Timur, ada pendekatan kepada figur-figur dengan jaringan kuat di kalangan kiai. Pergeseran ini juga memperlihatkan transformasi identitas yang tidak kecil: dari partai yang mengklaim lepas dari establishment menjadi partai yang semakin pragmatis dalam mencari jalan bertahan.

PSI, Kaesang, dan “Kolam” yang Bukan Milik Mereka

Masalahnya terletak di sini. Suara santri tradisionalis-NU adalah wilayah PKB, yang membangun jaringan pesantren lebih dari dua dekade lewat otoritas kiai yang organik. Suara Islam modern-perkotaan dikuasai PKS dengan mesin pengajian yang rapi dan kader terlatih.

Kunci masuk ke segmen santri bukan kunjungan, melainkan legitimasi dari kiai setempat. Dalam tradisi pesantren, kiai adalah penentu ke mana suara komunitas mengalir. Tanpa kepercayaan organik dari kiai lokal, Safari Ramadhan hanya akan ramai di media sosial dan sepi di kotak suara.

Perbandingan yang paling telak datang dari PPP sebagai partai berlambang kabah dengan DNA Islam sejak Orde Baru, yang pun gagal melampaui ambang batas di 2024. Partai Kaesang yang baru belajar cara menyapa ulama tidak sedang bersaing dengan PKB. Mereka sedang bersaing dengan keterbatasan modalnya sendiri.

Ada aset yang tampak menjanjikan: koneksi Jokowi dengan Habib Luthfi bin Yahya, ulama kharismatik dengan jutaan pengikut di pantura Jawa Tengah. Tapi relasi itu milik Jokowi, dibangun bertahun-tahun atas kepercayaan personal. Dan seperti banyak relasi politik berbasis kharisma personal, pengaruh itu tidak mudah diwariskan kepada partai hanya lewat satu safari. Ketika Jokowi terlibat dalam kontroversi berlapis, jembatan menuju suara santri itu mulai retak dari fondasinya, tepat di saat mereka paling membutuhkannya.

Target Sesungguhnya

Di titik ini, motif yang lebih besar mulai terlihat.

Tempo mengungkap satu detail yang patut dicermati: Ahmad Ali mendapat lampu hijau masuk PSI setelah ada kesepakatan bahwa partai ini tidak akan mendorong Gibran berhadapan dengan Prabowo di Pilpres 2029. Lampu hijau itu datang dari lingkaran Prabowo. Setidaknya, ini memperlihatkan bahwa ruang gerak PSI sebagai entitas yang tidak dihalangi bergantung pada pemenuhan komitmen kepada pusat kekuasaan.

Tempo juga mencatat bahwa Jokowi aktif memfasilitasi perpindahan sejumlah kader Nasdem ke PSI. Pesannya cukup spesifik: masuk ke kantong suara yang selama ini tidak pernah menjadi wilayah mereka.

Dalam banyak situasi politik, tindakan semacam ini sering kali lebih penting sebagai sinyal kepada elite ketimbang sebagai upaya langsung merebut pemilih. PSI perlu terus menunjukkan bahwa mereka masih berguna bagi koalisi, dan ekspansi ke wilayah santri adalah cara paling visual untuk memperlihatkan ambisi itu. Dengan catatan akan banyak rintangan yang dihadapi PSI dalam “merebut” kolam suara milik partai yang sudah lebih dulu pegang kolam suara itu.

Ketika berkampanye kepada pemilih, konsistensi narasi adalah syarat utama. Tetapi ketika berdiplomasi kepada pemegang kekuasaan, yang dibutuhkan adalah kemampuan menunjukkan fleksibilitas dan kegunaan dari berbagai arah. Partai ini berguna bagi Prabowo selama tidak mengancam. Berguna bagi Jokowi selama tetap relevan sebagai kendaraan. Masuk pesantren adalah cara paling realistis untuk menunjukkan relevansi itu. PSI juga harus membuka opsi-opsi membesarkan kantung suara nya demi kepentingan politik yang akan datang. Hal tersebut diperlukan agar memudahkan jalan PSI menuju Senayan dan mengamankan posisi di kabinet.

Masalahnya, relevansi di hadapan elite tidak selalu berarti relevansi di hadapan pemilih. Tanpa suara yang cukup, nilai tawar politik itu cepat atau lambat akan ikut menipis. Karena mungkin, sejak awal, Safari itu memang tidak dirancang untuk memenangkan santri. Melainkan untuk memastikan bahwa ketika pusat kekuasaan melihat ke arah pesantren, PSI masih tampak berada di sana. (A99)

Tiga krisis menghantam PSI dalam 72 jam. Apakah Kaesang protagonis atau sekadar pewaris cerita orang lain?

PinterPolitik.com

“自分がダメな人間だと思うこともある。もう希望なんかないって。でも、僕は絶対に諦めない！” – Izuku Midoriya (My Hero Academia)

Cupin baru saja selesai menonton ulang arc Marineford di One Piece ketika ia membuka Twitter dan mendapati tiga headline tentang PSI berjajar di timeline-nya. Grace Natalie dilaporkan ke Bareskrim oleh 40 ormas Islam, Ade Armando mengundurkan diri dari partai, dan Bro Ron dipukuli hingga berdarah di Menteng.

Tiga krisis dalam 72 jam. Cupin meletakkan ponselnya dan berpikir: dalam anime mana pun, ini adalah momen yang seharusnya memaksa sang protagonis keluar dari bayang-bayang dan berdiri di garis depan.

Tapi Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI yang baru berusia 31 tahun itu, sedang berada di Sorong, Papua Barat Daya, melantik pengurus daerah. Jakarta sedang membara, dan sang kapten memilih melanjutkan jadwal di ujung timur Indonesia.

Cupin mengingat bahwa Kaesang menjadi anggota PSI pada September 2023 dan dua hari kemudian langsung menjadi Ketua Umum, tanpa pernah menjadi kader biasa atau merasakan pahitnya kalah dalam pemilihan internal. Sebuah lompatan yang, menurut Cupin, tidak akan pernah terjadi di anime shonen mana pun.

Cupin paham bahwa ada logika di balik pilihan itu. Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, memang ditempatkan untuk mengelola operasional dan ia merespons dengan cukup sigap, mulai dari memanggil Grace untuk klarifikasi hingga menerima pengunduran diri Ade Armando.

Tapi Cupin juga paham bahwa politik adalah soal persepsi, bukan hanya soal manajemen. Dan persepsi yang terbentuk saat ini adalah bahwa PSI sedang dilanda badai sementara nahkodanya tidak terlihat di dek kapal.

Yang membuat Cupin lebih penasaran adalah konteks yang lebih luas. Sebelum tiga krisis ini meledak, 13 pengurus DPC PSI Semarang sudah mundur massal pada Februari 2026, dan kader yang melaporkan Jusuf Kalla atas polemik video ceramah UGM ternyata juga pejabat struktural di DPP PSI.

Cupin menyeduh kopi keduanya dan mulai bertanya-tanya. Apakah ini sekadar rangkaian kesialan, atau gejala dari sesuatu yang lebih mendasar di tubuh PSI? Dan yang lebih penting: apakah Kaesang Pangarep adalah tipe pemimpin yang tumbuh dari tekanan, atau justru tipe yang belum pernah benar-benar diuji?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Arc Kedua: Nakama yang Diwarisi, Bukan Dibangun

Cupin teringat satu pola yang selalu konsisten di setiap cerita shonen yang ia tonton sejak kecil. Protagonisnya, entah itu Naruto, Luffy, atau Deku, selalu membangun ikatan dengan cara yang sama: melalui pengalaman bersama menghadapi sesuatu yang sulit, bukan melalui transaksi atau jabatan.

Dalam dunia anime, ikatan semacam itu disebut nakama. Luffy tidak merekrut Zoro dengan menawarkan posisi, melainkan dengan menyelamatkannya dari eksekusi dan membuktikan bahwa ia bersedia mempertaruhkan nyawa untuk orang yang baru ia kenal.

Cupin melihat paralel yang menarik dengan dunia kepartaian. Samuel Huntington dalam Political Order in Changing Societies menyebut proses serupa sebagai value infusion, yaitu momen ketika nilai dan loyalitas tertanam begitu dalam sehingga organisasi menjadi bernilai pada dirinya sendiri, melampaui fungsinya sebagai kendaraan menuju tujuan-tujuan pragmatis.

PSI di bawah Kaesang belum pernah melewati momen foundational semacam itu. Kader yang bergabung setelah September 2023 masuk ke struktur yang sudah jadi, bukan ke perjuangan yang sedang berlangsung.

Mereka tidak tahu apakah Kaesang akan berdiri di depan ketika badai datang, karena badai belum pernah benar-benar datang sebelumnya. Krisis Mei 2026 seharusnya menjadi momen itu, tapi sang Ketum memilih mendelegasikan penanganannya ke Ahmad Ali.

Yang membuat Cupin mengernyit adalah cara PSI menangani anggotanya yang bermasalah. Ketika Grace dan Ade tersandung polemik, partai dengan cepat menegaskan bahwa itu urusan pribadi dan menolak memberikan bantuan hukum secara institusional.

Albert Hirschman dalam Exit, Voice, and Loyalty menjelaskan bahwa organisasi yang sehat membutuhkan tiga mekanisme sekaligus: kemampuan anggota untuk keluar, kemampuan menyuarakan kekhawatiran dari dalam, dan alasan yang cukup kuat untuk tetap tinggal. Ketika Ade Armando terpaksa mundur dan belasan pengurus Semarang memilih hengkang, itu bukan karena mekanisme internal gagal, melainkan karena mekanisme itu tidak pernah benar-benar ada.

Cupin membandingkannya dengan bagaimana Megawati Soekarnoputri membangun PDIP. Model kepemimpinan Megawati tentu punya banyak catatan, tapi satu hal yang sulit disangkal: ketika PDIP menghadapi Kudatuli 1996, kekalahan dari SBY, hingga hengkangnya Jokowi, Megawati selalu hadir di garis depan.

Dalam logika shonen, itu setara dengan kapten yang tidak pernah meninggalkan kru-nya menghadapi badai sendirian. Cupin bertanya pada dirinya sendiri: apakah Kaesang sudah membangun nakama-nya sendiri, atau ia masih mengandalkan kru yang diwariskan? Dan jika krisis Mei 2026 belum cukup untuk memicunya turun ke garis depan, krisis sebesar apa yang dibutuhkan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Final Arc: Ambisi Milik Siapa?

Cupin selalu percaya bahwa ada satu hal yang membuat protagonis shonen berbeda dari karakter lain: ambisi mereka selalu spesifik dan selalu milik sendiri. Luffy ingin jadi Raja Bajak Laut, Naruto ingin jadi Hokage.

Spesifisitas itu bukan hiasan naratif, melainkan fungsi dramaturgi yang membuat penonton tahu persis apa yang sedang diperjuangkan. Dan ketika penonton tahu apa taruhannya, setiap kemajuan dan kemunduran terasa nyata.

PSI, menurut Cupin, memiliki ambisi yang masih kabur. Partai ini lahir sebagai partai anak muda dan progresif, tapi “anak muda” adalah kategori demografis dan “progresif” adalah suasana hati, bukan platform ideologis.

Ada pula kontradiksi yang membuat Cupin geleng-geleng kepala. PSI didirikan dengan semangat anti-dinasti, tapi kini dipimpin putra presiden dengan sang presiden sendiri sebagai Dewan Pembina.

Max Weber dalam Economy and Society membedakan tiga tipe otoritas: tradisional yang bersumber dari warisan, karismatik yang bertumpu pada daya tarik personal, dan rasional-legal yang berdiri di atas prosedur dan institusi. Kaesang memiliki modal karismatik yang tidak kecil karena ia muda, komunikatif, dan secara persona cukup disukai.

Tapi Weber juga memperingatkan bahwa karisma sebagai sumber otoritas itu tidak stabil dan tidak bisa ditransfer ke institusi tanpa proses yang ia sebut sebagai routinization. Tanpa proses itu, ketika sang pemimpin karismatik tidak mampu menjawab krisis, tidak ada sistem yang bisa mengambil alih.

Cupin teringat bagaimana Naruto di episode-episode awal bukan murid yang baik. Ia tidak sabaran, sering mengabaikan pelajaran, dan lebih mengandalkan tekad ketimbang strategi.

Tapi satu hal yang tidak pernah diragukan siapa pun: keinginannya untuk tumbuh itu genuine. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memaksa.

Pertanyaan itu pula yang, menurut Cupin, perlu dijawab Kaesang. Bukan soal apakah ia cukup pintar atau cukup berpengalaman, melainkan apakah ambisinya membangun PSI cukup besar dan cukup genuine untuk memaksanya melewati rasa sakit yang dibutuhkan.

Antonio Gramsci pernah menulis bahwa setiap hubungan hegemonik pada dasarnya adalah hubungan pedagogis. Artinya, pemimpin yang baik adalah mereka yang bersedia menjadi murid sebelum menjadi guru.

Rasa sakit itu bisa berupa banyak hal: membangun ideologi partai yang benar-benar diyakini, hadir di garis depan ketika krisis datang, atau melepaskan kenyamanan menjadi heir dan memilih membangun sesuatu yang sepenuhnya miliknya. Jürgen Habermas dalam teorinya tentang ruang publik menegaskan bahwa legitimasi politik hanya bisa diperoleh melalui proses deliberatif yang terbuka, bukan melalui pewarisan.

Dalam shonen, episode pertama jarang menentukan nasib protagonis. Yang menentukan adalah bagaimana ia merespons ujian pertamanya: apakah ia menyalahkan keadaan, atau menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membangun sesuatu yang lebih kuat.

Krisis Mei 2026 adalah episode pertama itu bagi Kaesang. Ceritanya masih sangat panjang sebelum siapa pun bisa memutuskan apakah ini arc seorang protagonis atau sekadar karakter yang lewat. (A43)

Bikin cup dari klub-klub ini seru nih 

#garudayaksa #ransunited #persis #oxfordunited #erickthohir #kaesang #persita #ahmedzaki #prabowo #raffiahmad #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Jawa Tengah tak lagi sekadar lumbung suara. Gagasan PSI sebagai “kandang gajah” seolah menantang hegemoni lama PDIP, menguji apakah Jateng adalah kunci masa depan politik—atau hanya panggung perebutan narasi di era pasca-Jokowi.

PinterPolitik.com

Jawa Tengah selama dua dekade terakhir telah menjadi semacam “tanah suci” bagi PDIP. Dalam imajinasi politik nasional, provinsi ini kerap dipersepsikan sebagai basis ideologis, kultural, sekaligus elektoral PDIP—sebuah heartland politik yang relatif stabil sejak era pasca-Reformasi.

Namun, dinamika pasca-Pemilu dan Pilpres 2024 memperlihatkan gejala yang tak bisa diabaikan: Jateng tidak lagi sepenuhnya monolitik.

Masuknya PSI dengan narasi “Jateng kandang gajah”, sebelumnya “kebun mawar”, yang digaungkan langsung oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep menjadi penanda penting.

Pernyataan ini kiranya bukan sekadar motivasi untuk kader ataupun klaim elektoral, melainkan intervensi simbolik terhadap status quo politik Jawa Tengah.

Dalam satu kalimat, PSI seolah ingin mengatakan bahwa basis politik lama bisa dipertanyakan ulang—bahkan direbut.

Narasi tersebut terasa semakin relevan jika dilihat dari konteks yang lebih luas. PDIP memang masih dominan secara struktural, namun performanya di Jateng pada Pilpres 2024 menunjukkan tanda-tanda pelonggaran.

Ditambah lagi, pusat gravitasi kekuasaan PDIP yang selama ini berporos di Teuku Umar, Jakarta, semakin menampakkan karakter personalistik dan temporer—sangat bergantung pada figur Megawati Soekarnoputri.

Sebaliknya, PSI agaknya dengan sengaja membingkai dirinya sebagai “partainya Jokowi”, dan Solo—bukan Jakarta—dijadikan episentrum simbolik. Fakta bahwa Gubernur Jawa Tengah kini dijabat Ahmad Luthfi, figur berlatar Polri yang naik daun di era presidensi Jokowi dan berasal dari Gerindra, turut memperkuat kesan bahwa Jateng tengah mengalami reconfiguration of power.

Pertanyaannya kemudian, apakah Jawa Tengah benar-benar menjadi kunci masa depan PSI, atau sekadar panggung retoris bagi ambisi politik yang belum matang secara struktural?

Trah Jokowi: Perebutan Jateng

Untuk membaca fenomena ini secara lebih tajam, kerangka war of position dari Antonio Gramsci menjadi sangat relevan. Gramsci membedakan dua jenis perebutan kekuasaan: war of maneuver (serangan frontal) dan war of position (perebutan perlahan atas makna, legitimasi, dan hegemoni).

Dalam konteks Jawa Tengah, PSI jelas tidak sedang melakukan war of maneuver. Mereka tidak memiliki infrastruktur partai, kaderisasi, atau basis elektoral sekuat PDIP.

Namun, yang dilakukan PSI justru lebih subtil, yakni perang narasi. Dengan mengklaim atau bergagasan besar Jateng sebagai “kandang”, PSI berusaha menggeser persepsi publik tentang siapa yang berhak atas wilayah tersebut secara simbolik.

Ini adalah upaya menggerogoti hegemoni PDIP, bukan dengan angka, tetapi dengan cerita antitesa.

Di sinilah konsep symbolic capital Pierre Bourdieu menjadi kunci. Kekuasaan politik tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi atau struktural, tetapi juga oleh pengakuan simbolik.

PSI, meski minim structural capital, mencoba mengompensasinya dengan symbolic capital yang dilekatkan pada figur Jokowi—tokoh yang memiliki resonansi emosional dan historis yang kuat di Jawa Tengah selama masa kepemimpinannya.

PDIP, sebaliknya, berada dalam posisi defensif yang paradoksal. Secara organisasi, partai ini masih kuat. Namun secara simbolik, ia menghadapi tantangan regenerasi makna.

Ketergantungan pada figur Megawati membuat pusat kekuasaan PDIP tampak statis, bahkan terkesan terputus dari dinamika generasi baru pemilih.

Kondisi ini diperumit oleh realitas bahwa Gubernur Jawa Tengah bukan berasal dari PDIP. Ahmad Luthfi menjadi simbol kekuasaan administratif yang “netral ideologis”, tetapi kompatibel dengan orbit Jokowi.

Ini memperkuat tesis bahwa Jawa Tengah kini bukan sekadar basis partai, melainkan arena kontestasi elite lintas warna.

Terlebih, PDIP seolah fix “nggak diajak main” dalam konfigurasi kekuasaan 2024-2029. Di titik inilah Jateng tampak tak hanya wilayah administratif politik, tetapi arena peperangan sengit di kontestasi elektoral berikutnya.

Sebuah pertaruhan pamungkas, baik bagi Megawati maupun Jokowi dan trahnya masing-masing.

PSI Jago Kandang Solo Only?

Di titik inilah pemikiran Benedict Anderson tentang imagined community menemukan relevansinya. Basis politik tidak semata-mata lahir dari geografi atau sejarah, melainkan dari imajinasi kolektif yang dibangun dan direproduksi terus-menerus.

PDIP selama ini berhasil “membayangkan” Jawa Tengah sebagai ruang ideologisnya. Namun imajinasi, seperti halnya kekuasaan, tidak pernah final.

PSI mencoba membangun imajinasi alternatif, yaitu Jawa Tengah sebagai pusat politik baru yang lebih cair, personalistik, dan post-ideologis. Solo dijadikan simbol asal-usul Jokowi, sekaligus metafora tentang politik yang dekat, sederhana, dan tidak elitis.

Dalam narasi ini, PSI tampil bukan sebagai partai mapan, melainkan sebagai kendaraan bagi kesinambungan pengaruh Jokowi.

Namun, di sinilah batas antara “kunci” dan “jago kandang” mulai terlihat. Tanpa transformasi simbolik menjadi kekuatan struktural—kursi DPRD, jaringan akar rumput, dan konsolidasi kader—narasi PSI berisiko berhenti sebagai performative politics.

Klaim simbolik yang tidak diikuti institusionalisasi dapat berbalik menjadi bumerang, yakni saat terdengar nyaring, tetapi rapuh.

Sebaliknya, bagi PDIP, tantangan di Jawa Tengah justru bisa menjadi momentum refleksi. Apakah partai ini akan terus mengandalkan warisan simbolik lama, atau mulai membangun ulang imajinasi politik yang relevan dengan generasi pasca elite legendaris partai?

Dengan demikian, Jawa Tengah hari ini bukan sekadar “kandang” atau “kunci”. Ia adalah medan uji; uji bagi PSI untuk membuktikan bahwa simbol bisa menjadi struktur, dan uji bagi PDIP untuk membuktikan bahwa struktur masih mampu melahirkan makna.

Dalam politik kontemporer, kemenangan agaknya tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling lama berkuasa, tetapi oleh siapa yang paling mampu mendefinisikan masa depan. (J61)

Jadi kandang siapa nih? 

#kaesang #hasto #pdip #psi #jawatengah #jateng #solo #jokowi #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Kalau AD-ART nya belum diubah, PSI mah bakal sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Gimana menurut kalian?

#psi #jokowi #kaesang #partaigajah #pinterpolitik #infografis

Menurut kalian akankah Pak Jokowi ada di struktur PSI langsung? Share di kolom komentar ya!

#PSI #jokowi #kaesang #kongres #infografis #pinterpolitik

Belum tentu kata Pak Jokowi 

#jokowi #megawati #sby #prabowo #didietprabowo #gibran #kaesang #ahy #puanmaharani #pdip #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Ibarat dikasih cobaan malah dicobain sekalian 

Rompi bertuliskan “Putera Mulyono” yang dikenakan Kaesang Pangarep saat blusukan ke Tangerang dinilai sebagai respons terhadap berbagai kritik yang datang kepada Jokowi dan trahnya, termasuk Kaesang sendiri.

Namun, rompi itu juga dapat dilihat menjadi semiotika politik untuk mereduksi dampak kritik, bahkan bisa saja bentuk ketidakpedulian terhadap kritik selama ini.

Kalo menurut kalian gimana soal rompi Mulyononya Mas Kaesang? Berikan pendapatmu yaa! 

#kaesang #mulyono #gibran #fufufafa #jokowi #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Alhamdulillah, bisa dapat beasiswa dan tebengan Gulfstream.