PinterPolitik.com – Letnan Kolonel (Inf.) Teddy Indra Wijaya mungkin tak pernah bermimpi ada di posisinya saat ini sebagai seorang Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, sebagaimana dirinya bertestimoni saat menjadi Asisten Ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 silam.

Sekali lagi, seorang Letnan Kolonel aktif TNI dipercaya untuk menduduki jabatan sipil tertinggi dalam koordinasi teknis kabinet, awalnya dianggap sangat ora umum dan agak laen.

So, langsung aja, siapa sesungguhnya sosok yang kini telah dan sepertinya akan terus menarik perhatian ini? Lalu mengapa Presiden Prabowo memberikan kepercayaan lebih kepadanya? Dan apa makna dari penunjukan ini bagi dinamika politik-pemerintahan di masa depan?

Pemerintahan Prabowo Subianto disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Presiden Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali untuk mengontrol kabinetnya, yakni sebuah konsep yang disebut panoptikon.

PinterPolitik.com

“Look. It’s 20 feet up in the air and it’s in the middle of the most heavily guarded part of the prison. It’s impossible to get up there without being seen.” – Peter Quill, Guardians of the Galaxy (2014)

Penjara panoptikon dalam film Guardians of the Galaxy (2014) menjadi simbol menarik yang menunjukkan bagaimana pengawasan ketat dapat membentuk perilaku. Dalam salah satu adegan ikonik, para penjaga memantau setiap pergerakan tahanan dari ruang pengawasan sentral yang dikelilingi oleh sel-sel tahanan. 

Tahanan di penjara ini bisa melihat ruang pengawasan tersebut, meskipun mereka tidak selalu tahu apakah mereka sedang diawasi atau tidak. Sistem pengawasan seperti ini menciptakan situasi di mana para tahanan merasa harus selalu berperilaku sebaik mungkin karena ketidakpastian apakah mereka sedang diawasi atau tidak.

Adegan ini menggambarkan prinsip dasar konsep panoptikon, sebuah desain penjara yang dirancang oleh filsuf Jeremy Bentham pada abad ke-18. Dalam konsep ini, seorang pengawas tunggal bisa memantau seluruh tahanan dari pusat bangunan tanpa diketahui apakah pengawasan benar-benar sedang berlangsung. 

Kondisi ini membuat tahanan merasa selalu diawasi, meskipun mereka tidak bisa memastikan kapan pengawasan terjadi. Ketidakpastian ini secara psikologis menekan mereka untuk terus berperilaku seolah-olah mereka selalu dalam pengawasan. 

Dengan cara ini, panoptikon bukan hanya alat untuk mengontrol fisik tahanan, tetapi juga pikiran dan tindakan mereka. Dalam ranah politik, konsep panoptikon ini sering diadaptasi untuk menunjukkan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap rakyat bisa menciptakan ketakutan dan kepatuhan tanpa perlu pengawasan fisik langsung. 

Dengan perkembangan teknologi, banyak negara sekarang dapat memantau percakapan dan aktivitas warganya melalui berbagai metode digital, menciptakan efek pengawasan yang sama seperti panoptikon.

Lantas, bagaimana panoptikon bekerja dalam politik? Mungkinkah ini berkaitan dengan dinamika politik Indonesia terkini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Panoptikon dalam Politik

Panoptikon, konsep yang diperkenalkan oleh filsuf Jeremy Bentham pada abad ke-18, adalah sebuah model penjara yang memungkinkan seorang pengawas mengawasi semua tahanan dari satu pusat tanpa diketahui kapan pengawasan terjadi. Bentham merancang bangunan ini untuk menciptakan efek psikologis pada tahanan: mereka merasa selalu diawasi dan, karenanya, terdorong untuk berperilaku sebaik mungkin. 

Dalam bukuunya yang berjudul Discipline and Punish, Michel Foucault menyebut konsep ini sebagai bentuk “teknologi disipliner” yang tidak hanya membentuk tubuh, tetapi juga pikiran. Menurut Foucault, panoptikon tidak hanya tentang pengawasan fisik, tetapi lebih dalam menciptakan internalisasi kepatuhan, yang menghasilkan kontrol sosial yang kuat tanpa perlu kekerasan atau paksaan langsung.

Dalam dunia modern, konsep panoptikon tidak hanya diterapkan pada penjara fisik, tetapi juga dalam bentuk pengawasan negara terhadap warganya. Banyak negara menggunakan teknologi untuk mengawasi aktivitas dan komunikasi masyarakat, menciptakan efek pengawasan panoptik yang membuat warga merasa diawasi secara konstan. 

Teknologi seperti kamera CCTV, pengawasan internet, dan pelacakan data digital memungkinkan pemerintah memantau gerak-gerik individu tanpa perlu kehadiran fisik. Hal ini membuat warga secara tidak langsung mengatur diri mereka sendiri untuk mematuhi aturan dan norma, seolah-olah pengawasan selalu ada.

Contoh nyata dari penerapan konsep ini dapat dilihat pada pemerintahan Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Pemerintah Tiongkok menggunakan teknologi pengenalan wajah dan aplikasi khusus untuk mengawasi aktivitas masyarakat. 

Sistem “kredit sosial” di Tiongkok, misalnya, memberikan peringkat perilaku kepada warga berdasarkan kepatuhan mereka terhadap hukum dan norma sosial. Konsep ini secara efektif mengendalikan perilaku sosial tanpa kekerasan langsung, tetapi melalui ketakutan akan konsekuensi dari pelanggaran yang tercatat dalam sistem.

Bagaimana konsep panoptikon dapat diterapkan dalam sistem politik yang lebih luas? Apakah efek panoptik ini juga terjadi dalam dinamika politik di Indonesia saat ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kabinet Panoptikon ala Prabowo?

Dalam dunia politik, pengawasan sering kali digunakan sebagai alat untuk memastikan kesetiaan dan kepatuhan di antara pejabat pemerintah. Konsep pengawasan ini mengingatkan pada ide panoptikon yang dicetuskan oleh filsuf Michel Foucault dalam bukunya Discipline and Punish, di mana sebuah pusat kekuasaan mampu mengawasi individu-individu tanpa kehadiran fisik yang nyata. Dengan demikian, individu merasa selalu diawasi dan secara tidak langsung terdorong untuk mengikuti aturan dan menjaga kesetiaan.

Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah “kabinet panoptikon,” di mana pengawasan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan kesatuan di dalam kabinet. Meskipun kabinet ini memiliki banyak menteri, Prabowo tampaknya telah menyusun jaringan pengawasan dengan menempatkan orang-orang terdekatnya di berbagai posisi strategis.

Di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), misalnya, Prabowo memilih Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), sementara posisi Wakil Menkeu (Wamenkeu) dipegang oleh Thomas Djiwandono, yang dikenal dekat dengan Prabowo. Penempatan ini memastikan bahwa kendali dan pengawasan terhadap kebijakan keuangan tetap berada di bawah pengaruh Prabowo, meskipun ia tidak langsung memimpin kementerian tersebut.

Dengan menempatkan perwakilan di berbagai kementerian, Prabowo menciptakan jaringan pengawasan yang efektif, di mana setiap pejabat seolah berada di bawah kendali dan pengawasan konstan. Struktur kabinet ini mirip dengan panoptikon, di mana kontrol dari pusat dapat dirasakan oleh semua anggota kabinet tanpa perlu kehadiran langsung.

Well, mungkin, saat ini, Prabowo sedang duduk di menara pengawas sambil mengontrol para menteri dan pejabatnya. Bukan tidak mungkin, para menteri ini akhirnya harus bekerja dengan baik agar tidak ketahuan keburukan mereka oleh sang presiden. (A43)

Gimana menurut kalian soal pilihan menteri-menteri ini? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Setujukah kalian kalau peran Jokowi sangat terasa di kabinet Prabowo? Well, Pak Budi Arie terpilih lagi kan. Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Seiring dengan namanya telah beredar di bursa kabinet 2024-2029, Budiman Sudjatmiko agaknya memang memiliki semua prasyarat, terutama untuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Apalagi, posisi itu dinilai sangat strategis karena Prabowo Subianto kemungkinan akan menempatkan desa sebagai jangkar pemerintahannya kelak.

PinterPolitik.com

Kiranya bukan keputusan sulit bagi Prabowo Subianto untuk menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) di kabinetnya kelak.

Terlebih, posisi itu agaknya akan menjadi sangat strategis bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan, mungkin tak kalah strategis dengan posisi Menteri Pertahanan (Menhan) yang saat ini diampu Prabowo sendiri.

Postulat itu setidaknya dapat dilihat dari refleksi politik teranyar mengenai pengesahan undang-undang (UU) di DPR. Revisi UU Desa tampak lebih menjadi prioritas dan telah disahkan pada 28 Maret lalu dalam Rapat Paripurna, dibanding, misalnya, dengan RUU Perampasan Aset.

Perubahan UU Desa sendiri sempat menuai pro-kontra karena masa jabatan kepala desa (kades) diperpanjang menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode, pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kades dan para perangkat desa, serta pemberian dana konservasi dan atau rehabilitas desa.

Tanggapan kritis terhadap perubahan itu sendiri menyebut terdapat nuansa simbiosis bersifat transaksional yang terasa kental di antara pejabat desa dan para aktor politik terkait.

Akan tetapi, tak dapat dipungkiri, prioritas dan perhatian yang tampak dari pemerintah maupun DPR, menunjukkan tren dan masa depan desa yang kiranya semakin krusial untuk menopang jalannya kebijakan, baik secara makro maupun mikro.

Lantas, mengapa desa seolah menjadi sangat penting dan strategis secara politik di pemerintahan Prabowo-Gibran? Serta, sejauh mana peluang Budiman mengampu posisi tersebut?

Desa, Jangkar Politik?

Sebelum interpretasi terarah ke peluang Budiman sebagai Mendes PDTT dan korelasinya terhadap kunci sukses pemerintahan Prabowo-Gibran, menelaah lebih dalam signifikansi dan daya tawar politik desa bagi pemerintahan di Indonesia kiranya dapat menjadi pintu masuk terbaik.

Posisi tawar politik atau political bargain desa melalui para kepala desanya dapat dipahami dari penelitian Chanif Nurcholis, Sri Wahyu Krida Sakti, dan Ace Sriati Rachman berjudul Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State. Ketiganya menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah pemerintahan terbawah di Indonesia.

Menariknya, meskipun desa merupakan pemerintahan terbawah dan dianggap paling lemah, saat membahas demokrasi, desa merupakan pemerintahan terdekat dengan masyarakat.

Dalam konteks politik-pemerintahan, desa melalui para perangkatnya atau tepatnya para kepala desa, secara hierarkis merupakan aktor yang paling dekat dengan konstituen atau sumber suara dalam konteks kontestasi elektoral.

Satu hal yang penting untuk diingat, pada dasarnya negara adalah akumulasi para warganya. Dan desa merupakan pemerintahan terbawah, atau dengan kata lain, negara adalah akumulasi desa.

Desa pun menjadi jangkar bagi berbagai program fundamental pemerintah, seperti dalam aspek pangan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga penopang stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional.

Daya tawar politik desa melalui para kepala desa pun tampak dalam beberapa dinamika. Mulai dari agenda tahunan perayaan disahkannya UU Desa, hingga unjuk rasa kepala desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), maupun Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) saat menyuarakan kepentingan mereka di DPR.

Akan tetapi, relasi aparat pemerintah desa, legislatif, dan eksekutif kerap mengalami pasang surut. Selama ini pun kerap dinilai stagnan dan pola yang tampak hanya simbiosis politik transaksional.

Sifat relasi yang begitu spesifik karena desa di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam, membuat adanya satu bahasa universal dan tokoh pemersatu dibutuhkan jika pemerintah ingin mengakselerasi peran desa dalam pembangunan negara secara berkesinambungan.

Di titik ini, peran Mendes PDTT menjadi penting sebagai focal point dan Budiman tampak relevan dengan tantangan itu.

Budiman adalah Prabowo?

Peran konkret dan konstruksi peristiwa agaknya telah membentuk stereotip sosial-politik bahwa saat berbicara desa, nama Budiman Sudjatmiko tak bisa dilepaskan.

Bahkan, tak sedikit yang menilai bahwa Budiman adalah “one of a kind” tokoh yang memiliki spesialisasi khusus mengenai desa. Serupa konsep right man on the right place saat menilai relevansi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Kala menginterpretasi dari konteks capital pun, Budiman telah memilikinya. Selain “one of a kind” dalam urusan desa, Budiman pun seolah menjadi ikon, dihormati, dan memiliki reputasi cukup baik di hadapan para kepala desa maupun organisasi pemerintahan atau perangkat desa.

Salah satu sampelnya tercermin dari HUT ke-9 UU Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 19 Maret 2023. Di hadapan massa perangkat desa yang besar, eksistensi Budiman yang bersanding dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri menjadi hal menarik. Budiman bahkan bukanlah pejabat tinggi negara, petinggi partai politik, ataupun kepala daerah.

Relevansi Budiman dalam bursa Mendes PDTT dapat dijelaskan melalui konsep descriptive representation yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Hanna Pitkin.

Konsep itu menyatakan bahwa individu yang memiliki pengalaman, identitas, atau latar belakang yang sama dengan “konstituennya” akan lebih mampu memahami dan mengadvokasi kepentingan mereka. Selain itu, hubungan positif dan konstruktif pun akan tercipta.

Singkatnya, frasa “one of a kind” dalam kaitannya dengan pencalonan posisi menteri, jika dilihat melalui lensa descriptive representation, menekankan pentingnya keberagaman, empati, dan autentisitas dalam kepemimpinan politik.

Kandidat yang memiliki kualitas ini mungkin dianggap cocok untuk menduduki jabatan menteri, mampu mewakili dan mengadvokasi kepentingan konstituennya secara efektif dan dengan derajat integritas yang baik.

Kendati terdapat tokoh lain saat menggagas UU Desa, Budiman tampak jadi satu-satunya sosok prominen dalam menggaet dan merengkuh sociopolitical respect para kepala desa.

Modal itu pun penting dalam menjembatani restu legislatif ketika berbicara mengenai relasi tripartit (kepala desa, DPR, dan eksekutif) karena eksistensi simbiosis ideal maupun transaksional yang telah ada sebelumnya.

Selain sebagai inisiator UU Desa dan mengadvokasi kepentingan desa, Budiman pun aktif mempublikasikan betapa pentingnya UU tersebut demi ketahanan ekonomi nasional, termasuk ketahanan menghadapi Pandemi Covid-19 lalu.

Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, kualifikasi Budiman tampak cukup dibutuhkan. Garis tangan Budiman yang berani berbeda haluan dengan PDIP untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024 bertemu dengan kebutuhan janji politik Prabowo-Gibran.

Saat merefleksikannya dengan visi misi Prabowo-Gibran, desa dapat dikatakan benar-benar menjadi jangkar yang harus dipersiapkan dengan matang agar program dan kebijakan dapat berjalan sesuai rencana dan tak menimbulkan impresi negatif karena kegagalan.

Utamanya, untuk menopang janji politik seperti makan gratis, UMKM dan kepemudaan, food estate, hingga dari konteks keamanan, yakni penyuplai informasi intelijen di elemen terkecil.

Lalu, mungkinkah Budiman benar-benar akan dipercaya Prabowo dan merengkuh sukses sebagai Mendes PDTT? Menarik untuk ditunggu dinamika politik dan keputusan Prabowo nantinya. (J61)