PinterPolitik.com

Saya tuh mau curhat betapa hancurnya hati saya ketika Bu Susi gak jadi Menteri Kelautan dan Perikanan lagi. Di bawah pimpinannya kan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi lebih disegani. Sudah gitu walaupun cuma lulusan Paket C beliau ini memberi contoh, bahwa pendidikan tinggi tidak selalu bisa menjadi patokan untuk menjamin kontribusi yang berarti.

Kalo kita lihat ya, Bu Susi ini berhasil memberi standar tinggi kesuksesan KKP. Dalam survei yang dilakukan oleh Alvara Research Center, Bu Susi menempati posisi teratas sebagai menteri dengan kinerja yang paling diakui dengan skor senilai 91,95 persen. Mengalahkan Bu Sri Mulyani yang tenar dan Pak Basuki Hadimuljono dengan program pembangunan infrastruktur andalannya.

Belum lagi Bu Susi berhasil menurunkan angka illegal, unreported dan unregulated fishing dengan drastis di Indonesia. Susi pun membuat gebrakan dengan kebijakan penenggelaman kapal serta pembagian data vessel monitoring system ke publik melalui platform Global Fishing Watch pada tahun 2017. Tak lupa pula denga segudang penghargaan yang gak perlu saya sebutin satu-satu.

View this post on Instagram

Penusukan Wiranto munculkan beragam konspirasi. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 15, 2019 at 4:00am PDT

Sebagai fans berat saya gak habis pikir kok Pak Jokowi tega melepas Bu Susi begitu saja. Mungkin Pak Jokowi butuh menyeimbangkan diri dengan orang-orang parpol untuk meredam gempuran kepentingan di sana-sini, makanya penggantinya adalah kader Gerindra Pak Edhy Prabowo.

Hiburan saya di tengah nestapa ini pun adalah kebahagiaan Bu Susi. Menjelang pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, Bu Susi bukannya sedih malah tampak bahagia. Dia pun tak lupa menari dengan gaun pendek bewarna pink fuschia, mencolok sekali denga pakaian batik coklat para menteri lainnya. Ketika diledek kenapa gak pake batik, dia pun menjawab bahwa scarf yang dia kenakan bermotif batik, padahal bukan.

Agaknya yang sedih itu cuman fansnya Bu Susi. Bu Susinya sendiri mah bahagia-bahagia aja. Ga pa pa lah, yang penting beliau bisa berpetualang di tempat lain abis ini. Sebagai fans saya kan setia menunggu prestasi-prestasi beliau selanjutnya. Namun untuk hari ini saja, saya secara resmi telah patah hati. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Pengumuman menteri-menteri baru di Kabinet Kerja II Jokowi-Ma’ruf Amin ini memang PHP. Sebelumnya Pak Jokowi kan pernah bilang bahwa seusai pelantikan beliau di periode kedua, dia akan langsung mengenalkan menteri-menteri di kabinetnya. Awalnya saya kira Pak Jokowi ini gas terus gak dikasih kendor. Tapi lumayan kendor juga Senin kemarin.

Tapi karena sudah diundur sampai hari Rabu besok, maka mari kita menerka-nerka siapa masuk mana. Pemilihan menteri-menteri baru di Kabinet Kerja II bisa dianalogikan sebagai orientasi studi dan pengenalan kampus bagi para mahasiswa baru.

Pakaian putih-hitam yang dikenakan para calon menteri agaknya menyamakan mereka dengan mahasiswa baru ketika masuk universitas. Seperti mahasiswa baru yang berkumpul saat orientasi, menteri pun akan dimasukkan ke bidang-bidang yang berbeda.

Berbagai tokoh dari latar belakang yang berbeda datang dengan muka sumringah ke Istana Negara memenuhi panggilan sayang Pak Jokowi. Seperti universitas, calon-calon menteri ini punya jalur masuk masing-masing.

View this post on Instagram

Tak hanya Nasdem, Prabowo berencana temui pimpinan parpol lain. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 14, 2019 at 4:04am PDT

Mungkin kalo jalur masuk univesitas, Nadiem Makarim dan Wishnutama itu lewat jalur SNMPTN. Gak tau si sekarang masih ada SNMPTN apa engga, cuma kalo kita liat dua tokoh ini merupakan pebisnis digital dan media yang suskses dengan inovasi dan dekat dengan generasi muda. Gak heran jadi calon kuat menteri muda.

Ada lagi menteri-menteri jalur SBMPTN. Nah, ini nih tokoh-tokoh yang harus banget ngebuktiin kerjanya lewat pencapaian di bidangnya. Contoh Mahfud MD dan Erick Thohir. Pak Mahfud ini kan sudah malang melintang lama di dunia hukum Indonesia. Sudah pula mengetuai Mahkamah Konstitusi (MK) dan relatif punya citra yang positif. Kalo Pak Erick kan sukses memperlihatkan bahwa beliau ini pengusaha ulung dengan bisnis yang variatif.

Oiya jangan lupa dengan mahasiswa pascasarjana seperti Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki Hadimuljono. Kalo gak ada Bu Sri Mulyani mungkin ekonomi kita akan semakin carut-marut. Terus kalo gak ada Pak Basuki mungkin Indonesia gak jadi pindah ibu kota. Apalah kabinet tanpa mereka, lagian Pak Basuki ini disebut-sebut ketua kelas di Kabinet Kerja kemarin.

Eits, jangan lupa juga dengan orang partai politik kayak Pak Prabowo. Bilangnya gak mau masuk universitas itu (Kabinet Kerja), taunya jadi maba juga.

Agaknya seperti saya, para mahasiswa baru Universitas Kerja yang rektornya pak Jokowi ini perlu menunggu sama kayak kita. Malah saya prihatin kalo ternyata sudah dipanggil tapi malah gak kepilih atau sama sekali gak dapet jabatan. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengungkapkan perbandingan komposisi menteri di periode kedua dalam masa kepemimpinannya adalah 55-45 – di mana 55 persen  calon menterinya diangkat dari kalangan profesional dan 45 persennya merupakan representasi parpol. Akankah pengambilan kursi menteri Kabinet Jokowi 2.0 benar-benar murni dari kalangan profesional di tengah gencarnya arus manuver politik dari parpol koalisi dalam kompetisi jabatan politik yang riuh menghiasi media massa terkini?

Rombakan Kabinet Kerja I

Pada tahun 2014 lalu, babak awal Kabinet Kerja dimulai dengan 34 menteri yang 21 di antaranya – atau sekitar 62 persen – berasal dari kalangan profesional murni. Status profesional dalam hal ini merujuk pada latar belakang akademisi – baik dosen maupun rektor universitas, ketua organisasi kemasyarakatan, pejabat perusahaan, dan sebagian berasal dari birokrat murni. Namun, komposisi tersebut tidak bertahan lama, karena bongkar pasang pun terjadi sebanyak enam jilid.

Jilid pertama dilakukan saat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah berjalan selama sepuluh bulan. Terdapat empat posisi menteri dan jabatan lain yang mengalami pembongkaran, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Perdagangan, dan Sekretaris Kabinet.

Pada jilid kedua, perombakan terjadi pada 13 posisi menteri dan satu ketua badan, yaitu Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Agraria Tata Ruang (ATR), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian, Menteri Pendikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menteri Perdagangan (Mendag), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Wakil Menteri Perindustrian.

PDIP sebagai parpol utama pendukung pemerintah masih memperoleh lima jatah menteri di kabinet kerja. Selain itu, partai-partai politik lainnya juga tetap mendaparkan jatah menteri, seperti Nasdem (dua menteri dan Jaksa Agung), PKB (tiga menteri), Hanura (satu menko), PPP (satu menteri), PKPI (Kepala Badan Intelijen Negara), Golkar (satu menteri), dan PAN (satu menteri).

Pada jilid ketiga, Jokowi merombak posisi menteri ESDM lantaran pengangkatan Arcandra Tahar menuai polemik. Jilid keempat hanya mengubah satu kementerian, ditambah dengan beberapa lembaga pemerintahan non-struktural, yakni menteri sosial (Mensos) dan kepala staf presiden. Pada jilid Kelima, presiden mengganti menteri PAN-RB. Kemudian, dalam jilid yang terakhir, posisi Mensos yang semula dijabat Idrus Marham berganti ke kader Golkar lainnya.

Enam jilid tersebut menjadi gambaran atas bagaimana Presiden Jokowi melakukan manajemen konflik ala Jawa, yakni lamun sira sekti ojo mateni (meskipun kamu sakti jangan suka menjatuhkan), lamun sira banter aja ndhisiki (meskipun kamu cepat jangan suka mendahului), lamun sira pinter aja minteri (meskipun kamu pintar jangan sok pintar). Ruang balas budi politik diberikan Jokowi kepada relawan dan parpol koalisi dalam pergiliran kursi pejabat publik.

Dalam konteks dinamika politik pasca-Pilpres 2019, pertanyaannya kembali pada bagaimana manuver Presiden Jokowi di tengah hegemoni partai politik – yang menurut Antonio Gramsci merujuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, dan diciptakan melalui pemaksaan maupun pengaruh terselubung dengan perangkat-perangkat kekuasaan. Akibatnya, kesadaran akan strategisnya posisi parpol koalisi pengusung Jokowi saat ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menancapkan jangkar pengaruhnya di masyarakat dalam waktu lima tahun ke depan melalui instrumen kekuasaan. Lima tahun ke depan adalah waktu emas bagi parpol untuk berkompetisi dalam estafet kepemimpinan nasional.

Menteri Politik

Sungguhpun ada istilah menteri profesional, namun tak akan jauh dari pengaruh partai politik (parpol), atau dengan kata lain rekomendasi parpol menjadi “gong” penentu para profesional yang akan masuk dalam bursa menteri Kabinet Kerja Jilid II. Pada konfigurasi politik pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin yang lolos pada ambang batas parlemen, terdapat lima parpol yang memiliki pengaruh (power) dan kepentingan (interest) dalam bursa calon Menteri Kabinet Kerja jilid II, yaitu PDIP (19,33%), Partai Golkar (12,31%), PKB (9,69%), Partai Nasdem (9,05%), PPP (4,52%).

Meskipun pemilihan menteri menjadi hak prerogatif Presiden, namun PDIP selaku the ruling party memegang peran yang sangat signifikan dalam kompetisi riuh komposisi Kabinet Kerja Jilid II. PKB – meskipun perolehannya di bawah partai Golkar – ini sudah menang di awal dengan terpilihnya KH Ma’ruf sebagai pendamping Jokowi. Melihat fakta ini, maka Partai Golkar dan Partai Nasdem melakukan manuvernya masing-masing. Partai Golkar mengincar kursi pimpinan DPR sekaligus memperoleh kursi Ketua MPR RI melalui Bambang Soesatyo. Sementara, Partai Nasdem mengambil peran sebagai konduktor dalam orkestra  kompetisi kekuasaan.

Bukan tanpa fakta, di tengah Megawati melakukan pertemuan politik dengan Prabowo, Surya Paloh dalam kesempatan yang sama mengumpulkan parpol koalisi – minus PDIP. Alih-alih rekonsiliasi bangsa jilid II setelah pertemuan apik Jokowi dan Prabowo di MRT, justru hal ini mencerminkan adanya perseteruan babak anyar. Fakta lain juga ditunjukkan saat Megawati urung menyalami Surya pada pelantikan DPR RI periode 2019-2024.

Dalam analisis stakeholder, kedua parpol tersebut tergolong dalam kategori key player, yaitu mempunyai tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan politik yang sama-sama besar. Keduanya menjadikan Jokowi sebagai ikon untuk mengatrol perolehan suara pada Pileg 2019. Bahkan, sebelum PDIP mengusung Jokowi sebagai calon presiden, Partai Nasdem sudah mencuri start dengan meletakkan Jokowi sebagai ikon kampanye partainya malalui branding “Jokowi Presidenku, Nasdem Partaiku”.

Menguatnya peran parpol terlihat juga pada perseteruan revisi RUU KPK dan RKUHP pada beberapa pekan lalu. Meskipun penolakan dari aliansi masyarakat sipil, termasuk juga gerakan mahasiswa, publik bisa melihat dari media massa bahwa senyuman tanpa kepanikan itu tersuguhkan dari aktor-aktor politik untuk tetap mengesahkan kedua regulasi yang melawan psikologi publik.

Maka dari itu, istilah menteri politik akan lebih relevan untuk melukiskan komposisi Kabinet Kerja Jilid II. Lima tahun ke depan, menjadi waktu berharga bagi parpol untuk memupuk pengaruhnya kepada publik. Kursi menteri menjadi salah satu panggung yang strategis untuk menancapkan pengaruhnya di masyarakat. Terlebih, tema “SDM Unggul Indonesia Maju” adalah bentuk manis dari kemasan program politik yang langsung menyasar kepada pemilih. Elaborasi dari tema tersebut adalah program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam wujud pendidikan, pelatihan, bantuan permodalan, beasiswa pendidikan, bantuan sosial, dan bentuk-bentuk sejenis yang dapat mengikat masyarakat secara langsung.

Baik dari profesional maupun dari representasi parpol, publik hanya mampu menitipkan harapan kepada mereka. Modernisasi dan keterbukaan informasi, menjadi senjata ampuh bagi publik dalam memantau kinerja Kabinet Kerja jilid II. Pun sebaliknya, pergeseran zaman ini menjadi senjata bagi pejabat publik untuk menunjukkan kinerjanya secara mudah dan langsung kepada masyarakat. Delapan puluh lima koma enam juta suara atau lebih dari separuh pemilih dalam Pilpres 2019 menjadi legitimasi yang perlu dirawat dengan baik.

Tulisan milik Niko Amrullah, Direktur Litbang IndekStat Indonesia dan alumnus Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Now, I got a power circle. Now, I’m on a power trip” – Stalley, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) mungkin memikul berbagai tanggung jawab yang berat. Dengan pikulan tanggung jawab tersebut, menteri-menteri di kabinetnya malah menunjukkan sikap-sikap yang tidak seragam – menimbulkan perseteruan tertentu.

Perseteruan antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti misalnya, menjadi sorotan publik selama beberapa bulan terakhir.

Kritik Susi, Luhut: Jangan Sepanjang Masa Tenggelamkan Kapal – Bisnis https://t.co/KBFJyGNXpe https://t.co/Ze8BG5XHEv

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) May 10, 2019

Sikap-sikap yang tidak kompak inilah yang mungkin membuat Jokowi mempertimbangkan manuver dan regulasi baru untuk mengatasinya.

Seolah berkaitan dengan hal tersebut, John McBeth dalam tulisannya di Asia Times menyebutkan bahwa Jokowi tengah mempertimbangkan untuk memperluas pengaruh menko-menkonya atas keputusan-keputusan yang diambil oleh menteri-menteri yang dibawahinya.

Mungkin, dengan wacana tersebut, Jokowi dapat mendisiplinkan perbedaan-perbedaan sikap menteri-menterinya tersebut melalui menko-menkonya. Ibarat pendidikan di sekolah, guru memiliki kewenangan dari orang tua untuk mendidik anaknya.

Dengan begitu, perbedaan sikap dalam birokrasi pemerintahan dapat dipangkas dan implementasinya menjadi lebih terarah. Pertanyaannya, apa dampak dari wacana tersebut? Lalu, apa alasan di balik adanya wacana tersebut?

Pendelegasian atau Pemusatan?

Pemberian kewenangan lebih kepada menko-menko merupakan hal yang lumrah. Dengan wacana tersebut, presiden dapat mendelegasikan tugas-tugas yang menjadi bebannya agar dapat terlaksana secara lebih efisien.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri-menteri yang dipilih berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan kedudukan tersebut, Jokowi sebenarnya memiliki kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri-menterinya.

Namun, dengan proporsi tugas yang besar, sudah sewajarnya apabila presiden mendelegasikan kewenangannya kepada menteri-menterinya. Eli E. Nobleman dalam tulisannya yang berjudul The Delegation of Presidential Functions menjelaskan bahwa – membahas mengenai fungsi presiden di Amerika Serikat (AS) – presiden memiliki tugas yang berat dalam menjalankan fungsi eksekutif.

Oleh sebab itu, presiden perlu mendelegasikan kewenangan dan tugas yang dimilikinya. Di AS, Nobleman menjelaskan bahwa presiden perlu mendelegasikan fungsinya kepada menteri-menterinya karena presiden sebagai individu tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut sendiri.

Menilik kembali pada wacana pemberian kewenangan terhadap menko tersebut, jika berkaca pada pendelegasian fungsi di AS, boleh saja menjadi lumrah apabila Jokowi perlu mendelegasikan fungsi eksekutif tersebut.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh McBeth, pembagian kewenangan tersebut bergantung kembali pada keinginan Jokowi untuk membagikan kekuatannya. Padahal, sang presiden disinyalir ingin mempertahankan kekuatan kepresidenan yang dimilikinya.

Boleh jadi, pendelegasian tersebut malah memperkuat kekuatan yang dimiliki sang presiden. Pasalnya, wacana pemberian otoritas kepada menko tersebut diprediksi dapat meningkatkan kontrol pada menteri-menteri yang dibawahinya.

Upaya pemusatan eksekutif tersebut dapat berujung pada penguatan kekuatan presiden dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya.
Share on X

Mungkin, kita bisa kembali berkaca pada AS – di mana beberapa presiden melakukan manuver-manuver tertentu untuk menguatkan pengaruhnya di lembaga-lembaga eksekutif. James A. Gazell dari San Diego State University dalam tulisannya yang berjudul Trends in Centralized Control of the Executive Branch menyebut manuver-manuver tersebut sebagai upaya pemusatan (centralization).

Upaya pemusatan eksekutif tersebut dapat berujung pada penguatan kekuatan presiden dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Gazell mencontohkan beberapa upaya pemusatan yang dilakukan oleh beberapa presiden AS – seperti Richard Nixon.

Manuver pemusatan oleh Nixon dilakukan dengan menggunakan mekanisme struktural. Untuk meningkatkan pengaruh kepresidenannya, salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan membentuk kembali Office of Management and Budget (OMB). Lembaga tersebut membantu Nixon dalam mendorong kepatuhan dan kesesuaian lembaga-lembaga eksekutif lainnya dengan arah kebijakan presiden.

Lalu, bagaimana Jokowi tersebut? Apakah Jokowi tengah berusaha melakukan upaya pemusatan serupa?

Wacana pemberian kewenangan lebih pada menko tersebut bisa jadi juga ditujukan untuk meningkatkan kesesuaian dari berbagai keputusan yang diambil kementerian dengan arah kebijakan Jokowi bila berkaca pada kasus OMB dan Nixon. Dengan pengaruh menko yang lebih besar, menteri-menteri lain diharapkan dapat menerapkan keputusan yang lebih sesuai dengan orientasi kebijakan sang presiden.

Pertanyaan lain pun kemudian timbul. Selain untuk mengatasi persoalan birokrasi, mengapa Jokowi perlu melakukan pemusatan serupa?

Menghalau Pengaruh?

Upaya pemusatan kekuatan tersebut bisa jadi berkaitan dengan pengaruh partai-partai politik yang dapat menghantui kabinet Jokowi 2.0. Meski begitu, sang presiden perlu melakukan upaya-upaya tertentu guna menghalau pengaruh tersebut.

Adanya pembagian kekuasaan eksekutif di antara individu-individu yang berasal dari partai politik dinilai dapat meningkatkan pengaruh partai-partai tersebut tehadap pemerintahan Jokowi 2.0. Apalagi, dengan adanya politik “kumpul kebo” (kumbo) yang dilakukan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, pengaruh partai berlambang banteng tersebut terhadap Jokowi disebut-sebut akan menjadi semakin besar.

Alejandro Ecker dari University of Vienna dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul The Distribution of Individual Cabinet Positions in Coalition Governments menjelaskan bahwa sistem multi-partai membuat pemerintah eksekutif menjadi rentan terhadap pengaruh partai-partai politik. Pengaruh tersebut ditranslasikan dalam bentuk patronase dan pengaruh pada kebijakan pemerintah.

Apa yang dikatakan oleh Ecker dan tim penulisnya bisa jadi benar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam wawancaranya dengan Indonesia at Melbourne pengaruh partai politik dalam birokrasi di pemerintahan sangat luas. Bahkan, Mahfud menilai hampir semua menteri dan lembaga dipengaruhi oleh partai politik.

View this post on Instagram

Muncul kabar bahwa Menko akan diberikan otoritas lebih oleh Jokowi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik com #menko #menteri #kabinet #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 20, 2019 at 3:27am PDT

Lantas, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Jokowi?

Untuk menghalau besarnya pengaruh partai politik tersebut, Jokowi bisa jadi perlu menyalurkan kewenangan lebih terhadap menko-menkonya apabila ingin mempertahankan kekuatan kepresidenannya. Meski begitu, sang presiden perlu mungkin perlu mempertimbangkan upaya tertentu.

Pasalnya, wacana tersebut malah dapat menjadi ancaman bagi kekuatan Jokowi apabila posisi-posisi menko tersebut kembali dipegang oleh partai politik. Mungkin, mantan Wali Kota Solo tersebut perlu mempertimbangkan cara-cara tertentu.

Presiden AS Harry Truman dinilai juga pernah menghadapi persoalan serupa. Upaya yang dilakukannya adalah dengan membentuk badan khusus yang bertugas untuk memilah calon-calon profesional potensial untuk mengisi posisi-posisi di Executive Office of the President (EOP) – kelompok yang terdiri atas badan-badan eksekutif federal AS. Dalam tulisannya, Gazell menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan agar Truman dapat melepaskan diri dari sistem patronase tradisional.

Mungkin, apa yang dilakukan Jokowi kini merupakan upaya untuk memusatkan kekuatan kepresidenannya. Seperti yang dilakukan oleh Truman, Jokowi tampaknya ingin memberi jatah menteri lebih banyak pada kalangan profesional sebesar 55 persen.

Selain itu, Jokowi mungkin juga perlu menempatkan sosok-sosok yang dapat dipercayainya. Melalui sosok-sosok tersebut, sang presiden bisa jadi memiliki kemampuan lebih untuk mempertahankan kekuasaan kepresidenannya.

Presiden AS Dwight D. Eisenhower misalnya, mengandalkan figur-figur yang dekat dan memiliki visi yang sama dengan dirinya. Salah satu upaya pemusatan pengaruh kepresidenan Eisenhower tersebut dilakukan melalui pengangkatan staf personalnya di National Security Council (NSC) – lembaga eksekutif AS yang membidangi pertahanan dan keamanan.

Meski begitu, gambaran manuver politik tersebut belum dapat dipastikan akan terjadi. Pengisian posisi-posisi tersebut kembali lagi pada pilihan Jokowi sendiri. Selain itu, kepastian akan adanya wacana tersebut di masa mendatang juga berada di tangan sang presiden.

Namun, bila kemungkinan-kemungkinan tersebut benar, mungkin lirik rapper Stalley di awal tulisan bisa menggambarkan perasaan Jokowi saat ini. Dengan kekuatan yang dimiliki, sang presiden kini tengah berusaha meningkatkan kontrolnya atas pihak-pihak lain. Kita tunggu saja keputusan sang presiden selanjutnya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Who gives a f**k who made it? I penetrate it and innovate it” – Logic, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mungkin tengah pusing memikirkan masa depan pemerintahannya di periode kedua. Setelah berbagai partai politik melontarkan permintaannya atas jatah menteri di Kabinet Kerja 2.0, kini muncul organisasi lain yang disinyalir juga meminta jatah menteri.

Organisasi Islam yang melahirkan sosok Ma’ruf Amin, Nahdlatul Ulama (NU), disebut-sebut akan mendapatkan porsi kabinet. Bahkan, sinyal bahwa NU ingin mendapatkan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan tersebut pernah dilontarkan oleh Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) Said Aqil Siradj.

Pada awal 2019 lalu, Said Aqil menyatakan bahwa peran-peran penting perlu dipegang oleh NU, seperti menteri agama. Menurutnya, dengan memegang peran-peran tersebut, NU dapat menjaga kaidah Islam Nusantara di Indonesia.

Mungkin, Said Aqil melihat keinginan tersebut semakin nyata dapat terjadi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan Jokowi-Ma’ruf sebagai paslon yang terpilih dalam Pilpres 2019. Tak ingin ketinggalan dari parpol-parpol lain, Ketua PBNU tersebut turut melontarkan kemungkinan NU untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Bahkan, NU dinilai siap bila mendapatkan jatah di luar Menag.

Namun, teguran datang dari salah satu sosok NU lain, yaitu Yenny Wahid. Putri dari presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut mengingatkan petinggi-petinggi NU untuk kembali pada Khittah NU 1926 yang menjadi dasar organisasi tersebut agar tak terikat dengan organisasi politik dan kemasyarakatan lain.

"Saya selalu mengatakan bahwa NU bukan partai politik. Tapi NU harus ikut membangun nasionalisme, kebangsaan dengan politik nasional, bukan politik praktis, bukan politik jabatan" – Buya @saidaqil #AkalSaidAqil #OpsiMetroTV @Metro_TV @OpsiMetroTV

— Bawang Telur (@mmuzaqi_) March 25, 2019

Dengan teguran Yenny tersebut, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Bagaimanakah sejarah NU hingga berujung pada adanya Khittah NU 1926? Lalu, mengapa NU tetap dianggap layak mendapatkan posisi-posisi strategis di kabinet kedua Jokowi meskipun ada Khittah tersebut?

Khittah NU 1926

Dalam sejarah panjang NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, politik turut memainkan peran. Namun, sejarah juga mencatat bahwa beberapa elemen internal NU tidak menghendaki organisasi ini untuk terlibat dalam politik.

NU memang pernah terlibat dalam dinamika politik Indonesia. Keterlibatannya yang paling terlihat adalah ketika organisasi tersebut memisahkan diri dari partai Islam besar Masyumi pada tahun 1952 dan terlibat dalam Pemilu 1955.

Robin Bush dalam bukunya yang berjudul Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia menjelaskan bahwa dorongan internal NU agar kembali pada fungsi sosial dan keagamaannya ini telah muncul sejak tahun 1959 dan semakin memuncak pada periode awal dekade 1980-an akibat perkembangan politik eksternal dan internal pada pertengahan dekade 1970-an.

Pasalnya, internal Partai Persatuan Pembangunan – partai fusi dari partai-partai Islam – mulai mengalami perpecahan antara NU dan Parmusi atas berbagai isu dan kebijakan pemerintahan Soeharto yang berujung pada marginalisasi NU dalam PPP. Belum lagi, perbedaan pendapat turut mewarnai tubuh internal NU antara kubu Cipete yang dipimpin oleh Idham Chalid dan kubu Situbondo yang dipimpin oleh As’ad Syamsul Arifin.

Bush pun menjelaskan bahwa konflik internal NU ini memunculkan generasi baru yang sebagian besar merupakan cucu dari pendiri-pendiri NU, seperti Gus Dur, Masdar Mas’udi, Mahbub Djunaidi, dan lain-lain.

Sosok-sosok intelek yang disebut oleh Bush sebagai Kelompok G ini lah yang menjadi cikal bakal bagi Gerakan Kembali ke Khittah 1926 yang meminta para pemimpin NU untuk menarik organisasinya dari urusan politik. Puncak dari gerakan ini terjadi pada Muktamar NU ke-27 pada tahun 1984 yang berhasil memberikan tiga keputusan. Salah satunya adalah untuk mengembalikan NU pada khittah-nya.

Namun, Bush menilai kemenangan kelompok ini di NU juga menggambarkan kompleksitas dalam tubuh organisasi tersebut. Pasalnya, partai baru yang basis suaranya sebagian besar dari NU – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – turut berdiri pada tahun 1998. Apalagi, salah satu sosok Kelompok G, Gus Dur, turut mengincar jabatan presiden.

Gagasan Khittah '26 di NU menjadi problematis dengan keterlibatan organisasi tersebut dalam politik.
Share on X

Dilema NU atas keterlibatannya dalam politik tampaknya masih berlangsung hingga sekarang. Dalam Pilpres 2019 lalu, NU sendiri turut tertarik dalam dinamika kontestasi antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno – di mana beberapa petinggi NU secara terbuka mendukung paslon nomor urut 01.

Jatah Menteri NU

Bentuk dukungan NU pada Jokowi-Ma’ruf tampaknya bukan tanpa imbalan. Pasalnya, beberapa petinggi organisasi tersebut turut memberikan sinyal pada sang presiden untuk memberikan jatah menteri kepada NU.

Pemberian jatah menteri ini lah yang dapat disebut sebagai patronase politik. Menurut Daniel Baracskay, salah satu bentuk dari patronase politik adalah pemberian posisi-posisi pemerintahan dengan dasar kesetiaan partisan. Dalam arti lain, pemberian posisi-posisi tersebut merupakan bentuk penghargaan pada pihak-pihak yang membantu kandidat terpilih dalam suatu Pemilu.

Bentuk patronase semacam ini juga dikenal dengan istilah spoils system. Dalam sistem ini, menurut Roy Gardner dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Spoils System, pemenang akan membagikan spoils – posisi-posisi pemerintahan yang dapat dialokasikan ­­­­– pada koalisinya.

Bisa jadi, Said Aqil ingin mengingatkan Jokowi mengenai sumbangsih besar yang diberikan oleh NU terhadap kemenangannya dalam Pilpres 2019. Seperti yang dikatakan Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), dukungan NU yang menjadi faktor utama kemenangan Jokowi menjadi dasar bagi organisasi Islam tersebut untuk meminta jatah tambahan.

Apa yang dikatakan oleh Gus Ali bisa saja beralasan. Pasalnya, NU memang dinilai memiliki kontribusi besar bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Naila Shofia dari Bocconi University dan Tom Pepinsky dari Cornell University dalam tulisan mereka di New Mandala berusaha mengukur kontribusi suara NU bagi Jokowi-Ma’ruf. Apalagi, Ma’ruf sendiri merupakan figur yang berasal dari organisasi tersebut.

Shofia dan Pepinsky menjelaskan bahwa NU tidak memberikan keuntungan pada Jokowi. Namun, sumbangsih basis suara organisasi tersebut lebih pada menutup kekurangan yang dimiliki Jokowi di kalangan NU yang terlihat pada Pilpres 2014.

View this post on Instagram

Yenny Wahid menegur pengurus NU terkait langkah mereka meminta jatah menteri ke Jokowi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #yennywahid #nu #menteri #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 11, 2019 at 12:04am PDT

Hasil tersebut semakin menunjukkan bahwa Ma’ruf memberikan bantuan yang penting bagi Jokowi. Penelitian yang dilakukan Shofia dan Pepinsky tersebut menjelaskan Jokowi berhasil mengambil suara – yang sebelumnya tidak didapatkannya pada tahun 2014 – dari wilayah-wilayah yang didominasi oleh NU dan masyarakat Jawa.

Dengan peran Ma’ruf yang dianggap penting tersebut, Shofia dan Pepinsky pun mempertanyakan mengenai bagaimana NU akan membentuk dinamika politik dalam Jokowi 2.0. Mungkin, usulan jatah menteri NU ini lah yang dapat menjadi jawaban bagi pertanyaan Shofia dan Pepinsky.

Bisa jadi, dengan besarnya kontribusi tersebut, NU ingin kembali mengincar posisi Menag yang beberapa kali Said Aqil lontarkan. Seperti yang dijelaskan oleh Martin van Bruinessen dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Ulama and Politics, NU selalu mengisi jabatan tersebut sejak tahun 1951 hingga tahun 1971.

Menariknya lagi, adanya upaya untuk mengincar posisi-posisi kabinet oleh NU ini bisa saja merupakan bentuk manuver dari PKB yang disebut-sebut tengah menggenggam organisasi tersebut. Jika kita tilik kembali tulisan Greg Fealy dari Australian National University (ANU) pada tahun 2018 di New Mandala, keterkaitan NU dan PKB semakin erat – mengingat adanya penetrasi PKB terhadap kepemimpinan NU.

Ketum PKB Muhaimain Iskandar (Cak Imin) sendiri mengakui sempat menemui Ma’ruf guna membahas jatah menteri. Selain itu, partainya bisa saja juga mendapatkan porsi lebih besar dengan adanya permintaan PKB untuk memisahkan jatah menteri partainya dengan NU. PPP sendiri tampaknya keberatan dengan adanya jatah menteri untuk NU.

Tentunya, gambaran dinamika politik ini belum dapat terlihat secara jelas. Semua penentuan jatah menteri ini tetap kembali ke keputusan Jokowi sendiri.

Namun, jika benar begitu, lirik rapper Logic pun menjadi relevan. Petinggi-petinggi di NU berinovasi dengan organisasinya melalui permintaan atas posisi-posisi politik di pemerintah tanpa memedulikan khittah-nya yang seharusnya melepaskan organisasi tersebut dari kontestasi politik. (A43)

PinterPolitik.com

“The beauty that she brings, illumination” – Sufjan Stevens, penyanyi dan musisi asal Amerika Serikat

Jokowi beberapa waktu lalu mengungkapkan keinginannya untuk mengisi kabinet jilid keduanya dengan menteri yang berusia muda – dengan usia sekitar 20 hingga 25 tahun. Keinginan tersebut didasarkan pada kemampuan adaptif kelompok muda terhadap perubahan.

Keinginan ini juga berkaitan dengan revolusi industri 4.0 yang lebih bergantung pada teknologi digital masa kini. Pesatnya revolusi ini menjadi latar belakang atas perlunya peran kelompok muda di kabinet Jokowi 2.0.

Tentunya, kehadiran menteri muda ini tidak hanya didasarkan pada usianya saja. Sang presiden mengatakan bahwa kebutuhan tersebut juga disertai dengan kemampuan menteri muda yang mumpuni, yaitu kemampuan manajerial dan eksekusi guna menghasilkan kebijakan-kebijakan yang konkret.

Jokowi inginkan menteri milenial. Selengkapnya dalam tulisan berjudul "Jokowi Mendamba Menteri Muda" di https://t.co/xcS6dRiOpe pic.twitter.com/fsbVoLG5av

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) May 15, 2019

Sebulan yang lalu, wacana kehadiran menteri muda di kabinet Jokowi ini juga pernah mencuat ke publik. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menjelaskan bahwa wacana tersebut dimunculkan sebagai upaya pengakomodasian kelompok milenial dalam pemerintahan. Sekjen Perindo Ahmad Rofiq menyebutkan keinginan Jokowi tersebut. Menurut Ahmad, sang presiden menginginkan menteri muda yang cantik dan berusia sekitar 20-30 tahun.

Berdasarkan keinginan Jokowi tersebut, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Apa peran yang dapat diberikan oleh politisi-politisi muda? Lalu, mengapa koalisi Jokowi menginginkan menteri muda yang cantik?

Peran Kaum Muda

Besarnya ukuran kelompok muda di berbagai negara, termasuk Indonesia, tentunya memberikan pengaruh signifikan terhadap dimensi sosial dan politik. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, kelompok muda turut memberikan pengaruh dan peran penting, termasuk dalam perumusan kebijakan.

Di Malaysia misalnya, besarnya populasi milenial membuat Perdana Menteri Mahathir Mohamad memilih Syed Saddiq Abdul Rahman sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Saddiq yang masih berusia 26 tahun tersebut dianggap menjadi instrumen Mahathir untuk menjangkau kelompok muda Malaysia.

Penulis asal Malaysia, Karim Raslan, menjelaskan bahwa Saddiq merupakan bagian dari Youth Strategy Mahathir. Menteri termuda di Asia ini sering kali terlihat bersama Mahathir di berbagai kesempatan, dari konferensi-konferensi pers hingga unggahan-unggahan media sosial.

Keputusannya mengangkat Saddiq menjadi beralasan dengan adanya perbedaan usia yang terpaut sangat jauh antara sang PM dengan para milenial Malaysia. Katakanlah, kritik kontroversial Mahathir yang menganggap kelompok muda terlalu malas dalam bekerja dan hanya ingin menjadi pengemudi Uber. Menurut Raslan, di sini lah letak tantangan dan tugas Saddiq dalam menghubungkan kesenjangan generasi.

Bagaimanakah dengan Jokowi dan kelompok muda Indonesia?

Berbagai cara Jokowi agar milenial naksir. #infografis
Nantikan tulisan selengkapnya di https://t.co/xcS6dR1dxG pic.twitter.com/ArGzk8zjLt

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) September 14, 2018

Menariknya, berbeda dengan Mahathir, Jokowi tampaknya lebih mumpuni dalam menjangkau milenial Indonesia. Kecakapan sang presiden yang melek media sosial bisa jadi kunci kesuksesan Jokowi dalam menjangkau kelompok muda.

Mungkin, keinginan Jokowi untuk mendapatkan menteri muda dalam kabinet keduanya didasarkan pada pentingnya perumusan kebijakan yang lebih sesuai terhadap kelompok ini.

Mengacu pada terjadinya revolusi industri 4.0 sebagai motivasi Jokowi, kelompok muda tentu memiliki kapasitas yang lebih sesuai. Seperti yang dijelaskan oleh Kaveri Subrahmanyam dan David Šmahel dalam buku berjudul Digital Youth, kelompok muda adalah “penduduk asli” dunia digital. Kehidupan sehari-harinya tidak pernah terlepas dari peran dunia digital.

Filsafat dan Sejarah Kecantikan

Di luar peran kelompok muda yang signifikan dalam politik, terdapat dimensi lain yang turut mendasari pentingnya keinginan Jokowi untuk mencari menteri muda yang berpenampilan menarik dan cantik. Penampilan bisa jadi menjadi cara untuk menarik perhatian publik.

Pada dasarnya, kecantikan dan estetika telah lama menjadi bagian dari kehidupan manusia. Crispin Sartwell dalam tulisannya yang berjudul “Beauty” menjelaskan bahwa kecantikan dan estetika secara tradisi selalu dihubungkan dengan nilai-nilai baik, seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan.

Keunikan hubungan manusia dengan estetika membuat topik ini menjadi pembahasan berbagai filsuf sejak dulu. Topik ini pun menimbulkan ketertarikan sendiri bagi para pemikir, dari filsuf Yunani kuno hingga pemikir abad ke-18 dan abad ke-19.

Dalam pemikir-pemikir klasik seperti Aristoteles, kecantikan membentu suatu kesatuan yang koheren berdasarkan harmoni, proporsi, keseimbangan, integritas, dan lain-lain. Berbeda dengan pemikiran klasik, pemikir-pemikir idealis seperti Plato lebih menekankan pada jiwa daripada bentuk fisik sebagai bentuk kecantikan.

Kecantikan merupakan kualitas fisik yang menimbulkan perasaan cinta atau perasaan-perasaan lain yang serupa.
Share on X

Di sisi lain, kecantikan dan estetika bisa menimbulkan perasaan menginginkan (longing). Edmund Burke – seorang filsuf kelahiran Dublin – menjelaskan bahwa kecantikan merupakan kualitas fisik yang menimbulkan perasaan cinta atau perasaan-perasaan lain yang serupa.

Definisi Burke di sini bisa jadi berkaitan dengan bagaimana kecantikan dan estetika itu sendiri memiliki pengaruh terhadap keinginan seseorang. Definisi ini membuka keterhubungan filsafat estetika itu sendiri dengan dimensi politik.

Kleopatra VII – ratu Kerajaan Plotemais di Mesir – misalnya, dalam sejarahnya berhasil membuat para lelaki terpesona dengan kecantikannya. Dalam catatan sejarah Roma milik Cassius Dio, dijelaskan bahwa Kleopatra merupakan perempuan yang kecantikannya melebihi siapapun dan mampu membuat orang setuju dengan apapun yang dikatakannya melalui keindahan suaranya dan luasnya pengetahuannya.

Kecantikan Kleopatra bahkan dapat menaklukkan dan menciptkan aliansi dengan pemimpin-pemimpin dari kerajaan Roma, seperti Yulius Kaisar, Gnaeus Pompeius, dan Markus Antonius. Bahkan, kecantikan tersebut disebut-sebut dapat berujung pada suatu hasil politik, yaitu dengan membuat Antonius memberikan jaminan perlindungan bagi Mesir.

Politik Penampilan

Menariknya, pada era kontemporer kini, penampilan seseorang politisi masih memainkan peran penting dalam membius publik. Seperti yang dijelaskan oleh Burke sebelumnya, kualitas kecantikan dan estetika dari penampilan menimbulkan perasaan menginginkan.

Seperti yang dijelaskan oleh Niclas Berggen dan tim penulisnya dalam sebuah tulisan berjudul “The Looks of a Winner,” penampilan seseorang memengaruhi bagaimana dirinya dilihat dan diperlakukan oleh orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Berggen dan timnya menunjukkan pengaruh positif penampilan seseorang dalam membentuk persepsi publik.

Eksperimen yang mirip juga pernah dilakukan oleh Shawn W. Rosenberg dan timnya guna melihat bagaimana penampilan seseorang dapat memengaruhi pilihan publik. Dari percobaan tersebut ditemukan bahwa preferensi pemilih berdasarkan penampilan merupakan hal yang memungkinkan.

Bila kita tilik kembali pada fenomena Saddiq, masyarakat Malaysia tampaknya juga sangat terpana dengan ketampanan yang diproyeksikan oleh menteri muda ini. Ketampanan ini dianggap berhasil membuat banyak perempuan muda Malaysia terpesona oleh citra yang dibangun Saddiq.

View this post on Instagram

Wacana menteri muda berpenampilan atraktif terus mengemuka Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jokowi #menterimuda #politisimuda #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 13, 2019 at 1:50am PDT

Di sisi lain, menurut Raslan, Saddiq tidak hanya bergantung pada ketampanannya. Saddiq dianggap berhasil mendapatkan popularitasnya melalui berbagai prestasi yang pernah diraihnya sebagai ahli debat.

Lalu, bagaimana dengan menteri muda Jokowi? Apakah penampilan fisik turut memainkan peran?

Entah siapa menteri muda yang dipilih Jokowi nanti, salah satu kriteria menteri yang disebutkan oleh Ahmad merupakan seseorang yang cantik. Bila benar menteri muda ini memenuhi standar penampilan masyarakat, kehadiran menteri muda ini bisa jadi merupakan cara untuk menarik respons positif publik dan perasaan menginginkan dari publik.

Layaknya Saddiq dan Kleopatra yang dapat membius orang lain dengan penampilannya, calon menteri muda Jokowi nanti bisa jadi memiliki efek yang serupa. Apalagi, kemampuan dan kecakapan nama-nama tersebut juga tidak diragukan.

Selain itu, pengasosiasian kecantikan dengan koherensi nilai yang harmonis, integritas, dan keseimbangan dalam pemikiran klasik bisa jadi motivasi di balik upaya Jokowi untuk menghadirkan menteri muda dalam kabinetnya. Apalagi, terdapat tendensi persepsi masyarakat Indonesia bahwa kecantikan seseorang berhubungan dengan kesuksesan orang tersebut.

Jika benar terdapat alasan politis di balik upaya penghadiran menteri yang muda dan cantik tersebut, lirik Sufjan Stevens di awal tulisan pun menjadi relevan. Kecantikan seseorang dapat membuat mata publik terpana. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

Pinterpolitik.com

Kendati Joko Widodo-Ma’ruf Amin belum resmi ditetapkan menjadi pemenang Pemilu 2019,isu Kabinet Kerja jilid II sudah terdengar semakin kencang. Saat ini, koalisi sudah mempersiapkan beberapa kandidat yang akan ditawarkan kepada petahana.

Kemunculan berbagai nama kandidat untuk mengisi kabinet Jokowi sudah ada sejak akhir April lalu. Isu ini bermula dari pesan berantai di media sosial WhatsApp (WA). Dalam pesan itu menyebutkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjabat sebagai Menteri Sosial.

Susunan kabinet menurut pesan berantai itu diisi oleh Luhut Binsar Panjaitan (Menko Polhukam), Sri Mulyani (Menko Perekonomian), Muhaimin Iskandar (Menko PMK), Moeldoko (Menko Maritiman), dan lain-lain. Selain itu, kementerian juga mengalami perubahan seperti pemisahan dan penggabungan lembaga pemerintah tersebut.

Berita tersebut langsung dibantah sebagai hoaks oleh pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Mereka mengklaim masih fokus untuk menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum dan masih membuka upaya rekonsiliasi.

Sejak itu, berbagai tokoh parpol mulai memberikan pernyataan terkait calon kandidat terbaik menurutnya masing-masing. Sebagian pihak justru secara langsung mengutarakan usul ini kepada Jokowi.

Hal ini yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo. Dia secara terang-terangan memberi rekomendasi kepada Jokowi untuk mengangkat  mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bahlil Lahadilia. Meski dia berdalih hanya bercanda, tapi dia mengakui bila kedua orang ini pantas menjadi menteri.

Muhaimin Iskandar sudah ajukan calon menteri Kabinet Kerja jilid II. Posisi apa yang diincar Cak Imin?
Share on X

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Ketua Umum PKB berbeda dengan Bamsoet yang seperti “malu-malu kucing” mendorong kawannya menjadi menteri. Cak Imin dengan terang-terangan menyampaikan maksudnya tersebut kepada Jokowi dan media.

Cak Imin mengaku kepada media bila sudah siap menjadi menteri bila dibutuhkan oleh Presiden. Pernyataan tersebut juga telah disampaikan kepada Jokowi. Tapi dia mengklaim belum memikirkan posisi yang diinginkannya.

Selain merekomendasikan dirinya sendiri, Muhaimin menyebut Ketua DPP PKB Ida Fauziyah juga berpeluang masuk dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. Dia menilai Ida memiliki pengalaman di banyak bidang yang dapat menguntungkan ketika berada di posisi menteri.

Seperti diketahui, Ida sempat menjadi anggota DPR dari fraksi PKB periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014. PKB sempat mengusung Ida sebagai calon wakil gubernur pendamping Sudirman Said pada Pilgub 2019 Jawa Tengah.

Posisi Tawar PKB

Tawaran PKB terkait posisi menteri ini patut diperhitungkan oleh koalisi yang lain. Hal ini mengingat jumlah menteri PKB di Kabinet Kerja saat ini berjumlah empat orang atau terbanyak kedua setelah PDIP dengan lima menteri.

Bahkan, jumlah menteri dari PKB lebih banyak dari Golkar yang merupakan pemenang kedua pada Pemilu lalu. Padahal, perolehan suara PKB pada Pemilu 2014 hanya menempati posisi kelima. Dengan memperhitungkan perbandingan jumlah menteri tersebut dapat disimpulkan PKB merupakan kroni politik yang penting bagi koalisi.

Lalu benarkah kaderisasi PKB terbilang cukup baik sehingga berhasil merebut banyak kursi menteri?

Bisa dibilang demikian. Tapi alasan sebenarnya adalah Cak Imin, dia yang berperan banyak untuk mengantar politisi PKB ke posisi menteri. Dia dinilai oleh politisi lain sebagai negosiator yang ulung.

Menurut Robert Heron dan Caroline Vandenabeele dalam buku Negosiasi Efektif mengatakan negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan.

Sementara itu, lobi politik dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan oleh politisi untuk mempengaruhi keputusan kelompok tertentu. Keputusan itu nantinya diharapkan bisa menguntungkan bagi pihak pelobi secara politik.

View this post on Instagram

PKB incar posisi menteri Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pkb #menteri #cakimin #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 15, 2019 at 1:38am PDT

Tidak ada yang meragukan kepiawaian Cak Imin dalam hal melobi dan bernegosiasi. Melalui keahliannya ini  dia berhasil menyelamatkan perolehan suara PKB pada Pemilu 2014 dan 2019. Untuk diketahui, perolehan suara PKB pada 2009 merosot menjadi 4,95% karena terpengaruh kasus dualisme kepengurusan. Dengan berbagai usaha, dia berhasil memperoleh suara pada Pemilu 2014 sebesar 9,04%.

Greg Fealy akademisi Australian National University seperti dilansir di New Mandala mengatakan bahwa Cak Imin memiliki pengaruh yang besar terhadap koalisi dan lawan politiknya. Pengaruh besar ini berkat kelihaian dia untuk menyatukan kembali NU dan PKB pada 2014 lalu.

Fealy menulis bila Cak Imin ketika itu menyusun dua strategi untuk mendapatkan dukungan NU.Pertama, strategi tersebut adalah mengikat PKB kepada NU dengan menyalurkan dana dan menyerahkan aset.

Parlemen PKB di tingkat nasional dan regional diinstruksikan untuk memberikan pembayaran bulanan kepada NU untuk keperluan administrasi. Pembayaran ini didapatkan melalui pungutan terhadap semua legislator PKB. Para politisi selanjutnya menggunakan posisi mereka di legislatif untuk mengamankan dana itu untuk program sosial dan keagamaan NU.

Kedua, mendapatkan perlindungan dari seorang pengusaha kaya yang dapat mendanai program-program terkait Pemilu di komunitas NU. Dengan bantuan seorang tokoh politik senior, Muhaimin membujuk pemilik Lion Air Rusdi Kirana untuk bergabung dengan partai tersebut dan menjadi wakil ketua. Rusdi kemudian memberikan dana besar untuk penjangkauan PKB kepada kiai lokal di daerah pemilih utama, serta program kewirausahaan bagi para pengusaha muda NU.

Fealy menambahkan bahwa NU adalah organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia, dengan keanggotaan yang diklaim berjumlah sekitar 40-45 juta orang atau dua kali lipat lebih besar dari massa Muhammadiyah. Dia menilai NU tidak pernah sekuat seperti saat ini. NU kini memiliki sejumlah anggota di kabinet, berhubungan dekat dengan presiden, dan memiliki akses istimewa di istana.

Dalam konteks Pemilu 2019, Cak Imin sempat mengajukan diri sebagai Cawapres pendamping Jokowi. Bahkan, dia sempat mengancam untuk menarik dukungan dari dari Jokowi jika tidak diberikan restu oleh koalisi. Ketika itu, Cak Imin tahu bila daya tawar dia tinggi di depan koalisi sehingga berani melakukan itu.

Sayangnya, yang terpilih menjadi Cawapres bukan Cak Imin, tapi Ma’ruf. Meski demikian, dia tidak berupaya menarik diri dari koalisi karena menganggap Ma’ruf adalah seniornya di NU.

PKB Sudah Incar Kursi

Ambisi Muhaimin untuk mendominasi kursi menteri terbilang bukan main-main belaka. Dia pernah menargetkan partainya bisa mendapatkan sebanyak 10 kursi menteri dalam pemerintahan 2019-2024.

Cak Imin menjelaskan semua kandidat itu terdiri dari berbagai bidang, khususnya di sektor keuangan dan ekonomi. Dengan komposisi tersebut, Cak Imin yakin jika partainya akan mampu membawa perekonomian masyarakat lebih cepat makmur dan sejahtera.

Nyesel nggak sih, beli sabuk agak mahalan, kurang pendek terus kupotong sendiri, ternyata kependekan motongnya, rasanya kayak batal puasa!
Coba-coba kusambung, bisa sih, tapi hasilnya gak layak pakai..
Njur piye jal..

— A Muhaimin Iskandar (@cakimiNOW) May 14, 2019

Keinginan Cak Imin mendapatkan 10 kursi menteri mendapat perhatian dari koalisi. Dia juga sempat mendapat kritik dari Jusuf Kalla. Wakil Presiden tersebut menilai keinginan dia terlalu berlebihan. Muhaimin dianggap tidak mempertimbangkan jatah koalisi dan kalangan profesional.

Pemimpin Kalla Group ini menilai Jokowi akan memberikan setengah dari total kursi yang ada di Kabinet Kerja jilid II kepada golongan profesional dan setengah untuk koalisi. Akan tetapi, JK tidak menampik jika Jokowi kelak akan memberikan kursi yang lebih banyak kepada salah satu partai.

Menurut pengamatan PKB bersama NU akan tetap memainkan peranan penting di pemerintah baik itu melalui kursi di kementerian, lembaga, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dominasi mereka tersebut dianggap penting untuk menghalau polarisasi dan politik identitas yang digunakan oleh oposisi. Langkah ini dinilai dapat meredakan ketegangan yang terjadi selama ini terkait isu agama.

Kemudian kursi apa yang sebenarnya diincar oleh PKB?

Muhaimin tidak pernah memperinci jabatan yang PKB incar. Akan tetapi, jika dilihat dari sejarahnya PKB memiliki pola yang sama selama beberapa tahun ini terkait jabatan menteri.

Kader PKB besar kemungkinan mengincar posisi seperti Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia (Menteri PDTT). Seperti diketahui, kedua posisi menteri ini secara rutin dipegang oleh PKB sejak era Kabinet Indonesia Bersatu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Kabinet Kerja Jokowi.

PKB juga tercatat pernah menduduki jabatan Menteri Pertahanan sebanyak dua kali di era Kabinet Persatuan Nasional Gus Dur dan Kabinet Gotong Royong Megawati Soekarnoputri. Selain itu, PKB kemungkinan mengincar posisi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti).

Posisi Menristekdikti pertama kali diraih di era Gus Dur, tapi setelah itu baru bisa didapatkan kembali pada era Jokowi.Sedangkan, posisi menteri lainnya semisal Menpora, Menko Kesra, Menlu, dan lain-lain hanya pernah satu kali dijabat oleh PKB.

Jumlah ini bisa jadi akan membengkak karena pernyataan Cak Imin ingin memasukan PKB ke sektor keuangan dan ekonomi.Selain itu, Muhaimin juga sempat mengatakan ingin mendapat jatah menteri PKB untuk posisi Menteri Komunikasi dan Informatika pada Festival Hari Santri tahun lalu.

Cak Imin tidak mungkin secara random mengajukan posisi menteri ini atau hanya sekadar menunggu pembagian jatah. Dia bisa saja sudah memiliki strategi kenapa lebih memilih untuk mempertahankan posisi Menteri PDTT dan Menaker sejak dia menjadi Ketua Umum PKB pada masa pemerintahan SBY.

Posisi sebagai Menteri PDTT dan Ketenagakerjaan dianggap sebagai upaya merangkul dan memberdayakan masyarakat kecil untuk naik kelas. Bila pekerjaan rumah kedua posisi ini berhasil maka bakal menjadi kekuatan utama bagi PKB dalam merangkul suara dari rakyat kecil yang saat ini masih menjadi mayoritas.

Berdasarkan berbagai pertimbangan posisi tawar PKB yang sudah kompak dengan NU, politik personal Cak Imin, dan orang terhormat dari NU jadi Cawapres, besar kemungkinan PKB menjadi partai yang dominan di pemerintah. Berbeda dengan 2014, PKB memiliki modal lebih baik pada tahun ini karena menurut quick count mereka memperoleh suara terbanyak keempat dengan presentase sebesar 10.14%.Semua faktor tersebut yang membuat PKB semakin di atas angin.

Benarkah dugaan tersebut? Kita tunggu sampai akhir tahun.

Pinterpolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]nak milenial zaman sekarang pasti pada tahu film A. Gara-gara tingginya antusiasme akan film ini, ada 12 bioskop yang buka selama 24 jam loh di Indonesia. Wadaw, gokil ya gengs.

Nah, ternyata demam Avangers: Endgame tidak hanya terjadi di Indonesia loh. Saking hitsnya, film ini telah mengantongi profit sebesar Rp 25 triliun hanya dalam beberapa hari gengs. Busyet dah, langsung mandi susu tuh sutradaranya.

Film ini menceritakan sekumpulan superhero yang ingin melawan musuh lamanya. Nah, musuh mereka ini mempunyai keinginan untuk memusnahkan setengah populasi dunia dengan secara acak. Hayo, coba tebak siap namanya?

Bener banget, dialah Thanos sebagai mahluk terkuat di alam semesta yang sudah mengumpulkan seluruh batu dengan kekuatan super gengs.

Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, doi sanggup melakukan apa saja. Andaikan doi pengen makan rendang asli Padang atau nasi goreng sebagai salah satu makanan favorit di dunia, tinggal menjentikkan jari. Wusshhh, langsung ada deh.

Tapi sayangnya, Thanos bukan seorang pecinta kuliner gengs. Hehehe. Nah, dalam konteks kekuatan dan kekuasaan, mungkin hal itu sama seperti Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Doi bisa melakukan apa saja, membuat kebijakan apa saja, bahkan merombak kabinet yang saat ini membantunya.

Melihat banyaknya masalah di dalam kabinetnya, tentu seharusnya membuat Jokowi pusing dan tentu sangat ingin merombak kabinet ya. Dari masalah impor bawang, tarif tiket pesawat yang tak kunjung turun, hingga kasus korupsi dan suap yang menimpa beberapa menteri.

Soal Menteri Agama ini, saat ini jadi menarik gengs. Partai yang mengusung yaitu PPP, memasrahkan nasib menteri ke tangan Jokowi. Entah akan dicopot atau dipertahankan sebagai menteri. Gimana ya nasibnya?
Share on X

Melihat hal yang terakhir itu, harusnya Jokowi bisa kayak Thanos ya cuy. Sekali jentikan tangan, langsung bisa mengubah susunan kabinet yang doi pimpin. Tapi dengan catatan partai koalisi legowo ya. Hehehe.

Hmm, kira-kira Jokowi mau bertindak seperti Thanos atau malah kayak Dora dalam Dora The Explorer yang harus bertanya ke audiens dulu? Upsss.

Tapi sebagai pemimpin sih harusnya berani ambil risiko ya cuy. Apalagi, pemimpin sebuah negara, pastinya harus tegas dan cerdas.

Nah, terkait kasus korupsi dan suap, ada beberapa menteri yang telah “dilirik” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antaranya adalah Menteri Perdagangan Engartiasto Lukita yang terseret kasus Bowo Sidi, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang terseret kasus korupsi KONI, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang terseret kasus suap jual beli jabatan.

Waduh, ini Kabinet Kerja apa Kabinet Korupsi ya? Upsss.

Nah, soal Menteri Agama ini saat ini jadi menarik gengs. Pasalnya, partai yang mengusung Lukman, yaitu PPP, sudah memasrahkan nasib sang menteri ke tangan Jokowi. Entah itu akan dicopot atau dipertahankan sebagai menteri.

Kalau sudah pasrah seperti ini, berarti sudah tahu Presiden Jokowi mau menjentikkan jari kayak Thanos ya? Kalau Pakde berani menjentikkan , jadi seru pasti jalan ceritanya.

Kira-kira bagaimana nasib dua menteri berikutnya plus Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan yang belakangan juga ikut disorot? Dimusnahkan dari Kabinet Kerja atau masih bisa selamat? Semoga saja sih Presiden Jokowi selalu membawa kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir golongan. Hehehe. (F46)

Pinterpolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]PK kembali bikin heboh pemberitaan. Tak lama setelah masyarakat disibukkan dengan kabar-kabar terkait Pilpres 2019, komisi antirasuah ini menyambar dengan penetapan tersangka Dirut PLN Sofyan Basir dalam kasus PLTU Riau-1.

Tampaknya, KPK boleh jadi masih memiliki kejutan-kejutan lain dalam berbagai kasus korupsi yang mereka tangani. Dalam beberapa pemberitaan, lembaga tersebut tengah mempertimbangkan dan menjadwalkan pemanggilan sejumlah menteri di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa perkara yang menyeret nama-nama menteri ini sebenarnya sudah mulai terkuak sebelum hari H pencoblosan Pemilu 2019. Meski demikian, tidak semua anggota kabinet sudah menjalani pemeriksaan yang menyeret nama mereka.

Memang, sejauh ini tidak ada pernyataan resmi bahwa menteri-menteri tersebut tersangkut dalam kasus korupsi. Meski demikian, dalam banyak kasus, pemanggilan oleh komisi antirasuah kerap kali jadi awal kurang mengenakkan bagi mereka yang diperiksa.

Merujuk pada kondisi tersebut, terlihat bahwa ada semacam penundaan atau setidak-tidaknya jarak waktu yang diambil untuk menjalankan pemeriksaan kepada anggota-anggota kabinet, hingga pencoblosan Pilpres 2019 rampung. Lalu, mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Antrian Jadwal Pemeriksaan

Berita tentang penetapan tersangka Sofyan Basir bagaikan pedal gas bagi KPK untuk mengusut banyak kasus korupsi di negeri ini. Yang membuatnya cukup menarik adalah, ada beberapa jadwal pemeriksaan yang dibuat untuk para menteri di Kabinet Kerja.

Sebelumnya, kabinet dan pemerintahan Jokowi kerap diidentikkan sebagai pemerintahan yang bersih. Sayangnya, hal tersebut tercoreng manakala mantan Menteri Sosial Idrus Marham harus terjerat kasus PLTU Riau-1. Sebagai catatan, vonis kepada Idrus jatuh di hari yang sama dengan penetapan Sofyan sebagai tersangka.

Tak berselang lama, muncul banyak kabar bahwa menteri-menteri di Kabinet Kerja akan dipanggil oleh KPK. Salah satu menteri yang dikabarkan akan segera dipanggil oleh komisi tersebut adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Nama Enggar terseret karena ia disebut-sebut menjadi sosok pemberi uang dalam kasus amplop serangan fajar politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Ia disebut-sebut memberikan uang tersebut kepada Sidik untuk mengamankan Peraturan Mendag tentang perdagangan gula.

View this post on Instagram

KPK menetapkan Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #DirutPLN #KPK #SofyanBasir #DirutPLNTersangka #PLTURiau #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 25, 2019 at 7:55pm PDT

Pengembangan kasus yang menyeret nama menteri tak hanya berhenti di Enggar. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga dikabarkan dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, ruangan Lukman di Kementerian Agama sudah lebih dahulu disegel dan sempat digeledah oleh KPK.

Penjadwalan pemeriksaan Lukman ini terkait dengan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang sudah lebih dahulu menjerat mantan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy. Sebenarnya, Lukman sudah pernah dipanggil oleh KPK, tetapi ia berhalangan hadir.

Di luar pemeriksaan yang sudah dikabarkan terjadwal, sebenarnya ada pula kasus lain yang kini mengalami perkembangan. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi misalnya, beberapa waktu yang lalu sempat disebut dalam persidangan kasus dana hibah KONI.

Terlihat bahwa ada semacam antrian pemeriksaan dan pengusutan kasus bagi sejumlah menteri di Kabinet Kerja. Meski hal tersebut sejauh ini belum berarti apa-apa, ada banyak kasus di mana pemeriksaan KPK tak berakhir manis bagi nama yang diperiksa.

Menunggu Pemilu

Beragam rencana pemanggilan anggota dan pengusutan perkara di Kabinet Kerja ini sebenarnya cukup menarik jika dilihat dari waktu yang diambil. Kabar-kabar tersebut bermunculan secara bertahap beberapa saat pasca pencoblosan Pemilu 2019 selesai.

Tentu, tak ada yang bisa menuduh dan membuktikan secara pasti apakah KPK memang menunggu pencoblosan selesai atau tidak sebelum mulai membuka lembaran kasus yang menyeret nama-nama anggota Kabinet Kerja tersebut. Meski demikian, publik wajar jika bertanya-tanya mengapa semua hal tersebut bisa terjadi berdekatan dengan usainya pencoblosan.

Sebenarnya, praktik penundaan pemeriksaan hukum di masa Pemilu ini sesuatu yang lazim. Di negara sekelas Amerika Serikat (AS) misalnya, ada sebuah aturan tidak formal yang disebut sebagai 60 Day Rule atau aturan enam puluh hari.

KPK seperti memiliki rencana antrian untuk menteri Kabinet Kerja pasca Pilpres 2019
Share on X

Aturan tak tertulis ini pernah dikemukakan oleh mantan Jaksa Agung negeri tersebut, yaitu Eric Holder. Menurutnya, petugas penegakan hukum tidak akan pernah memilih waktu pemeriksaan atau menjatuhkan hukuman yang dapat mempengaruhi Pemilu, atau memberikan keuntungan atau kerguian kepada partai politik tertentu.

Banyak orang menilai kiprah Holder yang melakukan penundaan kasus Direktur CIA David Petraeus menyelamatkan Obama dari kejatuhan suara pada Pilpres AS 2012. Kala itu, Petraeus tengah diterpa kasus perselingkuhan dan juga komunikasi yang tidak pantas dengan beberapa pihak.

Penundaan pengungkapan kasus Petraeus tersebut dianggap mampu menyelamatkan pemerintahan Obama dari rasa malu. Secara spesifik, penundaan itu membuat publik tidak harus teralihkan perhatiannya dan bisa fokus pada respons-reponsnya yang baik di masa Pemilu seperti pada bencana Badai Sandy.

Pertaruhan Citra Bersih

Memang, tak ada yang bisa menuduh bahwa KPK dan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia tengah melakukan hal yang setara dengan 60 Day rule yang terjadi di AS. Meski demikian, sangat alamiah jika KPK melakukan investigasi di masa-masa genting Pilpres dapat mempengaruhi pada proses pemilihan tersebut.

Dalam kadar tertentu, citra Kabinet Kerja secara umum dan Jokowi secara khusus sedikit terselamatkan karena KPK baru tancap gas setelah pencoblosan usai. Jika pemeriksaan bahkan penetapan tersangka kepada anggota Kabinet Kerja terjadi di masa Pemilu, maka citra bersih dan anti-korupsi Jokowi dapat terganggu.

Jokowi dan pemerintahannya memang memiliki citra yang bersih. Menurut Colin Brown dari Griffith University, Jokowi bahkan dianggap menjaga citra bersih dan anti-korupsinya tersebut setelah beberapa waktu menjabat. Ia menggambarkan bahwa Jokowi secara pribadi tidak pernah terbukti berlaku korup, sehingga berhasil mempertahankan citra bersihnya.

Mentri Sosial, Agama dan Perdagangan semua berurusan sama KPK minggu ini. Bentar lagi Rapat Kabinet Orang Baik pindah ke C1. #2019

— haye targaryen (@_haye_) April 24, 2019

Pada titik ini, berbagai rencana KPK untuk melakukan investigasi kepada beberapa anggota kabinet ini menjadi ujian besar bagi citra bersih dan anti-korupsi yang dimiliki oleh Jokowi. Dalam kadar tertentu, bisa saja ada yang mengartikan bahwa citra bersih dan anti-korupsi itu sudah memudar dengan rencana pemeriksaan tersebut.

Memang, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari KPK bahwa menteri-menteri tersebut memang benar-benar berlaku korup. Akan tetapi, melalui fakta bahwa ada kementerian-kementerian yang pejabatnya harus berurusan dengan KPK, gambaran tentang pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi perlahan mulai tercemar.

Apalagi, Kabinet Kerja juga sudah terganggu citranya melalui penangkapan Idrus Marham beberapa saat sebelum genderang perang Pilpres ditabuh. Jika kemudian menteri-menteri yang akan diperiksa itu resmi berompi oranye, maka citra bersih dan anti-korupsi itu tak hanya akan tercemar, tetapi juga akan hilang.

Secara spesifik, bayangkan jika nama-nama menteri itu benar-benar diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka di tengah panasnya Pilpres 2019. Jokowi tak hanya akan kesulitan menjual citra bersih dan anti-korupsi dalam kampanyenya, tetapi juga berpotensi mengalami penurunan suara yang cukup signfikan.

Tentu, lagi-lagi tak ada yang bisa menuduh bahwa ada semacam kesengajaan dari KPK untuk menunda pemeriksaan menteri-menteri Kabinet Kerja. Rencana pemeriksaan ini sebenarnya dapat dilihat dari sisi yang lain, bahwa kini citra bersih dan anti-korupsi pemerintahan Jokowi dalam pertaruhan besar. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]I[/dropcap]ndonesia patut berbangga karena Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat penghargaan sebagai Menteri Terbaik di dunia. Ya walau banyak komentar negatif dari berbagai pihak, yang penting Sri Mulyani dilirik sama dunia.

Ahhh syudahhhlah, biarkan saja. Tapi kalau salah satu Menteri di Kabinet Kerja memiliki prestasi tingkat dunia, kemana ya menteri – menteri yang lain? Sibuk kerja atau gimana nih, weleeeeh weleeeh diem diem ajeee.

Kalau membahas prestasi menteri, ada juga nih Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menyabet prestasi tingkat dunia karena usahanya di bidang maritim menjadikannya mendapat penghargaan maritim dunia, wiiiii canggih juga uhuuuyyy. Jangan dulu di kritik ya Bang Fadli, sabar, sabar, weleeeh weleeeh.

Nah kabar menteri – menteri yang lain gimana nih? Ada 34 Kementerian masa cuma dua sih? Ahhh syudahlah tak mengapa, mungkin para menteri yang lainnya sedang menunggu dengan sabar.

Hmmm, siapa ya yang mau ngasih penghargaan? ucap para menteri yang lainnya di dalam hati, weleeeh weleeeh.

Ah kelupaan ternyata. Ada juga menteri yang berprestasi juga nih ketinggalan. Seperti Menteri Perdagangan yang sukses mendapat penghargaan sebagai menteri spesialis impor. Waduhhh, impor beras, jagung, ketan dan yang lainnya.

Uppppssss, bener prestasi tuh? Uhuuukkk, uhuuukkk bukan kali ah.

Weeleeeh weleeeh, ada juga nih, menteri yang mendapat penghargaan sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia, widiiiwww mau nyaingin Soeharto jadi Bapak Pembangunan emang? Weeedeeewww. Dia adalah Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono.

Penghargaannya diberikan oleh Presiden Jokowi, itu juga hanya seloroh Presiden saja. Halloo Bapak infrastruktur, kabar perumahan yang banjir gimana Pak? Weleeeh weleeeh.

Nah loh, bagaimana dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi? Budi sangat senang Menkeu Sri Mulyani mendapatkan penghargaan dunia dan Budi terinspirasi karenanya.

Wedeeeww, Pak Budi kemaren kemana aja? Terinspirasi agar bisa mengharumkan nama Indonesia karena kinerja, atau pengen dipuji juga? Weleeeh weleeeh.

Kalau sudah terinspirasi mau melakukan apa? Ahhhh, wacana! (Z19)