Sekalipun banyak didera kasus korupsi, PDIP masih jadi partai yang paling kuat di tingkat nasional. Performa partai di tingkat akar rumput juga dinilai masih jadi yang terkuat. Padahal, korupsi yang terjadi ada di tingkatan menteri, seperti yang menimpa Mensos Juliari Batubara. Bandingkan dengan Partai Demokrat yang langsung anjlok performanya kala didera korupsi.

PinterPolitik.com

“The rules of logic are to mathematics what those of structure are to architecture.” – Bertrand Russell, filsuf Inggris

Ketidakpuasan jelas tergambar di benak publik. Betapa tidak, pada 29 Juli 2020 Ketua KPK Firli Bahuri pernah menegaskan bahwa korupsi di tengah pandemi Covid-19 dapat dijerat hukuman mati. Namun, seperti yang diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK justru hanya menuntut eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut berbagai pihak, korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang dilakukan Juliari telah memenuhi unsur untuk diberikan hukuman maksimal sesuai Pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yaitu hukuman seumur hidup. Pakar hukum dari Legal Talk Society, Petrus Richard Siantury juga menyebutkan bahwa kasus Juliari termasuk dalam waktu kahar, waktu “luar biasa”, atau waktu bencana.

Dalam situasi semacam itu, kejahatan yang dilakukan idealnya akan diancam hukuman yang lebih berat dibandingkan ketika situasi normal.

Terlepas dari berbagai tuntutan yang ada, vonis sudah diputuskan terhadap kasus Juliari. Pada 23 Agustus, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengganjar Juliari dengan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca Juga: Tuntutan Rendah Juliari, Kontradiksi KPK?

Menariknya, bukan besaran vonis yang menjadi fokus perhatian berbagai pihak, melainkan pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan putusan, yakni telah di-bully oleh masyarakat. “Keadaan meringankan, terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat,” ungkap anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Ya, seperti yang mudah ditebak, pertimbangan tersebut menimbulkan berbagai reaksi minor. Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, misalnya, menyebut pertimbangan tersebut janggal.

“Apa alat ukur hakim bahwa publik melakukan penghinaan kepada terdakwa? Seberapa banyak yang mencerca dan berapa yang membela? Kalau hanya berbasis perasaan dan asumsi hakim, itu tidak pas,” ungkapnya pada 24 Agustus.

Sensibilia Keadilan

Selain menyebut janggal, Feri juga melakukan perbandingan. Nyatanya, berbagai kasus pencurian tidak mendapatkan keringanan meskipun mendapatkan hinaan masyarakat, lantas mengapa Juliari diberi keringanan?

Apa yang dilakukan Feri tersebut disebut dengan argument from analogy. Irving M. Copi, Carl Cohen, dan Kenneth McMahon dalam buku Introduction to Logic menjelaskan, argument from analogy atau argument by analogy adalah argumentasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kasus terbaru dengan kasus atau pengalaman sebelumnya yang dinilai sama atau mendekati –mirip.

Menurut Fabrizio Macagno dan Douglas Walton dalam tulisannya Argument from Analogy in Law, the Classical Tradition, and Recent Theories, bentuk argumentasi tersebut memang menjadi bentuk argumentasi yang umum dalam penalaran hukum. Untuk menilai suatu keputusan hukum, kerap kali dilakukan perbandingan dengan kasus-kasus sebelumnya.

Tidak hanya menjadi bentuk penalaran, argument from analogy nyatanya menjadi landasan atas diterapkannya yurisprudensi. Ini adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama.

Menariknya, karena cara kerjanya yang sederhana, argument from analogy tidak hanya digunakan oleh mereka yang berkecimpung di bidang hukum, melainkan juga masyarakat umum dalam menilai suatu putusan pengadilan.

Baca Juga: Memahami Logika Juliari Korupsi Bansos Covid-19

Tidak heran kemudian, pertimbangan keringanan yang diterima Juliari dinilai masyarakat luas “tidak adil” karena tidak terjadi pada kasus-kasus lainnya. Pada kasus Setya Novanto, misalnya, kendati mendapatkan bully tiada henti, bahkan sampai sekarang, nyatanya tidak menjadi pertimbangan untuk memberi keringanan.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman juga memberi kritik tajam. Menurutnya, korupsi yang dilakukan Juliari sehingga masyarakat memberikan hinaan dan cacian seharusnya menjadi alasan memberatkan, bukannya meringankan.

 “Menurut saya, pertimbangan ini cacat logika,” ungkapnya pada 25 Agustus.

Kekeliruan Penalaran

Mengutip kritik Zaenur Rohman, menjadi pertanyaan sendiri, mengapa sesuatu yang seharusnya memberatkan, justru menjadi alasan untuk meringankan. Mengacu pada Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly, persoalan tersebut disebut dengan swimmer’s body illusion atau ilusi tubuh perenang.

Mengutip Nassim Nicholas Taleb, Dobelli menjelaskan bahwa swimmer’s body illusion adalah bias kognitif atau kekeliruan logis yang terjadi ketika seseorang keliru dalam menentukan mana yang menjadi sebab dan akibat.

Ini bertolak dari kesalahan umum dalam menentukan apakah perenang memiliki tubuh yang bagus karena mereka berenang, atau karena memiliki tubuh yang bagus yang membuat mereka menjadi perenang yang handal.

Umumnya, akan dijawab berenang membuat tubuh menjadi bagus. Padahal, seseorang dapat menjadi perenang yang handal karena sebelumnya memang telah memiliki tubuh yang bagus.

Seperti yang disebutkan Zaenur Rohman, besar kemungkinan pertimbangan keringanan terhadap Juliari terjebak dalam ilusi tubuh perenang. Telah keliru ditentukan, mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat.

Hinaan dan cacian publik semestinya dipahami sebagai reaksi publik atas ketidakadilan yang terjadi (dipahami sebagai “akibat”), bukannya sebagai alasan untuk meringankan (dipahami sebagai “sebab”).

Jika benar demikian, mengapa kekeliruan logis tersebut terjadi dalam pertimbangan vonis Juliari?

Ruggero J. Aldisert, Stephen Clowney, dan Jeremy D. Peterson dalam tulisannya Logic For Law Students: How to Think Like a Lawyer memberikan penjelasan yang sepertinya cukup memuaskan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Menurut mereka, sekolah hukum saat ini tidak lagi mengajarkan logika. Padahal, logika sebagai alat bernalar (tool) begitu penting untuk memeriksa valid tidaknya suatu argumentasi. Tidak hanya untuk memeriksa dasar-dasar silogisme deduktif, logika juga berperan vital untuk menghindari kesalahan dalam menggunakan analogi.

Kembali mengacu pada buku Introduction to Logic, kendati argument from analogy menjadi praktik yang umum, penggunaan analogi sebagai argumentasi begitu rentan karena sering kali terjebak dalam disanalogy atau false analogy (analogi yang keliru).

Baca Juga: Juliari, Saatnya Bubarkan Parpol?

Meskipun konteks tulisan Aldisert, dkk, adalah sekolah hukum di Amerika Serikat (AS), penjelasan yang mereka berikan sekiranya dapat diadopsi di Indonesia. Pasalnya, mata kuliah ilmu logika untuk kepentingan penalaran memang bukanlah mata kuliah wajib di perguruan tinggi di Indonesia.

Sepengetahuan penulis, mata kuliah tersebut hanya wajib diberikan bagi mereka yang menekuni studi ilmu filsafat. Di program studi ilmu filsafat Universitas Indonesia (UI), misalnya, mata kuliah ilmu logika diberikan selama dua semester di tahun pertama perkuliahan. Itu diberikan untuk menjadi bekal mahasiswa untuk membedah pemikiran para filsuf.   

Kekhawatirannya, pertimbangan keringanan terhadap vonis Juliari dapat menjadi yurisprudensi yang digunakan di kasus-kasus korupsi lainnya. Kembali pada Aldisert, dkk, ini lah alasan mengapa logika penting digunakan untuk memeriksa argumentasi atau penalaran.

Jika menggunakan logika yang ketat, swimmer’s body illusion seperti yang ditunjukkan Zaenur Rohman sekiranya tidak akan terjadi. Mestilah dapat dideteksi tengah terjadi kekeliruan dalam menentukan sebab dan akibat, sehingga pertimbangan semacam itu tidak dikeluarkan.

Well, pada akhirnya, apa pun yang menjadi alasan di balik pertimbangan keringanan vonis Juliari, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah mengetuk palu dan kita harus menghormatinya. (R53)

PinterPolitik.com

Tahun-tahun 1990-an hingga 2000-an adalah masa ketika film dan series kolosal merajai televisi serta bioskop di Indonesia. Kisah-kisah yang diambil dari sejarah maupun mitologi Indonesia menjadi penghias utamanya.

Angling Dharma, Mahabharata, Karmaphala, dan masih banyak yang lainnya lagi adalah beberapa contoh di antaranya. Naik daunnya series-series yang demikian ini juga membuat masyarakat Indonesia familiar dengan istilah-istilah mitologi, salah satunya siluman.

Siluman memang dikisahkan sebagai makhluk halus yang tinggal dalam komunitas dan menempati suatu tempat. Mereka bisa terlihat sebagai manusia biasa, namun punya wujud asli yang berupa hewan tertentu atau makhluk lainnya.

Baca Juga: Ada Agenda Penenggelaman Ma’ruf Amin?

Salah satu ciri khas siluman adalah kemampuan mereka untuk menghilang atau pergi dengan cepat. Mungkin nggak mirip dengan jurus Kamui milik Obito di serial Naruto, tapi prinsip kerjanya sama kayak gitulah kira-kira.

Nah, ngomongin soal berpindah tempat atau hilang-menghilang, ternyata ini juga disoroti oleh Indonesian Corruption Watch alias ICW loh. Ini terkait kasus korupsi bantuan sosisal yang emang lagi ditangani KPK.

Sorotan ICW ini terkait hilangnya nama 2 politikus PDIP, Herman Hery dan Ihsan Yunus, di dakwaan jaksa KPK terhadap mantan Mensos Juliari Batubara. Padahal, nama Herman dan Ihsan sempat muncul dalam persidangan dengan terdakwa 2 penyuap Juliari.

Adapun Herman Hery merupakan Ketua Komisi III DPR. Sementara Ihsan Yunus merupakan mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang kini menjadi anggota Komisi II DPR usai kasus bansos terungkap.

Dalam perkara ini, Ihsan Yunus pernah diperiksa KPK. Kediamannya pun sempat digeledah meski penyidik tak menemukan bukti. Sementara Herman Hery belum pernah diperiksa dalam kasus bansos ini.

KPK sendiri udah buka suara mengenai tak adanya nama Herman dan Ihsan di dakwaan Juliari. KPK menyebutkan bahwa surat dakwaan sudah disusun berdasarkan pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan. Artinya, kalau namanya tidak ada, berarti buktinya belum cukup kuat.

Wih, hilang-menghilang berasa siluman atau gimana nih? Uppps. Padahal, seperti diulas oleh Tempo, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Herman misalnya, disebut-sebut mendapat kuota pengadaan bansos sebanyak 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Iyess, Rp 2,1 triliun cuy.  

Hmm, apa emang tradisi “hilang-menghilang” ini udah jadi bagian dari sejarah PDIP ya? Lha, ada tuh kasus Harun Masiku yang sampai sekarang belum jelas masih hidup atau udah mati. Uppps.

Semoga nggak makin parah. Tau-tau nanti malah nama Juliari yang tiba-tiba hilang dari kasus ini. Kan bakal ribut kita nanti. Ah, syudahlah, mungkin kita terlalu banyak nonton series tentang siluman. Uppps. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Jika kamu loyal pada seseorang, kematian bisa jadi jaminan tingkat tertinggi loyalitas itu dihargai. Mungkin itulah kata-kata yang biasanya kita jumpai di film-film action.

Di beberapa negara – misalnya di Jepang – loyalitas adalah keutamaan. Misalnya dalam kisah tentang para samurai yang kehilangan tuannya karena meninggal atau karena sebab yang lainnya. Para samurai ini secara code of conduct-nya seharusnya melakukan seppuku alias harakiri atau bunuh diri dengan menikam perutnya sendiri sampai meninggal. Itu adalah cara untuk menunjukkan loyalitas mereka kepada tuannya.

Wih, ngeri juga ya kisahnya. Loyalitas tanpa batas. Berasa kayak iklan merek rokok tertentu. Uppps.

Baca juga: Hanya PKS Teman Setia Anies?

Nah, mungkin konteks harakiri itu tengah jadi pertimbangan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial. Bukannya gimana-gimana, doi kini tengah menghadapi kemungkinan mendapatkan tuntutan pidana mati atas kasus tersebut.

Setidaknya hal ini langsung disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej. Nggak tanggung-tanggung, Prof Eddy – demikian ia biasa disapa – menilai Juliari layak dituntut dengan hukuman mati karena korupsi yang dilakukan berkaitan dengan kebencanaan dan terjadi di saat pandemi Covid-19.

Beh, kalau yang menyebutkan ini adalah Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada sekelas Prof Eddy, udah pasti itu nggak main-main cuy pendapatnya.

Cuma, yang kini jadi permasalahan adalah kelihatan bahwa Juliari enggan “buka mulut” terkait kemungkinan kasus korupsi ini melibatkan pihak-pihak lain katakanlah yang berasal dari lingkaran partainya sendiri, maupun dari unsur posisi yang lain. Buat yang belum tahu, doi berasal dari si banteng PDIP.

Padahal, banyak spekulasi yang beredar, misalnya terkait Madam Bansos yang digambarkan beberapa pihak sebagai orang yang ikut bertanggungjawab dalam korupsi bansos ini.

Hmm, kalau Juliari nggak mau dihukum mati sendiri, maka mungkin doi bisa mempertimbangkan membuka nama sosok-sosok yang terlibat. Tapi, kalau doi udah bertekad sama loyalitas dan ingin harakiri, maka nggak ada pilihan lain selain tetap bungkam.

Minimal nggak kayak Harun Masiku kali ya. Uppps. Maksudnya nggak kabur atau hilang tanpa jejak loh ya. Jangan dipelintir. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Terdapat beberapa perbedaan menarik yang dapat dilihat dari kasus korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Ini bukan tentang perbandingan jumlah kekayaan mereka yang berbanding hampir tujuh kali lipat ataupun perbedaan nominal korupsinya, melainkan pada cara pengamat politik dan Istana dalam merespons kedua kasus tersebut.

Pada kasus Edhy, para pengamat justru memberikan analisis bertendensi politis. Mulai dari membandingkannya dengan penangkapan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada 2013 silam, indikasi hubungan PDIP dengan Gerindra, hingga dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Sementara pada kasus Juliari, tanggapan yang ada lebih berfokus pada tindakan korupsi yang terjadi, menyerang kredibilitas PDIP, hingga mengungkit kembali pembubaran Kementerian Sosial seperti yang pernah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dulu.

Perbedaan yang lebih menarik terlihat dari respons Istana. Pada penangkapan Edhy, Presiden Jokowi memberikan tanggapan netral dengan menyebut pemerintah mendukung usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, tidak lama berselang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau agar KPK tidak berlebihan dalam mengusut kasus Edhy. Sedangkan pada kasus Juliari, Presiden Jokowi justru menggunakan kalimat tegas dengan menyebut tidak akan memberikan perlindungan.

Konteks perbedaan respons Istana mungkin dilihat sebagai perbedaan kasus semata. Pasalnya, korupsi Juliari dinilai jauh lebih tidak bermoral karena menyangkut dana bansos Covid-19. Itu jelas bertolak belakang dari penegasan berulang Presiden Jokowi agar para menteri memiliki sense of crisis di tengah pandemi.

Namun, jika perbedaan respons tersebut menunjukkan sinyal politik tertentu, mungkinkah itu menjadi momen Presiden Jokowi untuk melakukan bersih-bersih kabinet seperti yang dilakukan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping?

Kampanye Anti-Korupsi Xi Jinping

Kongres Nasional ke-18 Partai Komunis Tiongkok (CPC) pada 2012 adalah awal dari kampanye anti-korupsi terorganisir terbesar dalam sejarah pemerintahan Komunis di Tiongkok. Saat itu, Xi Jinping masih menjabat Sekretaris Umum CPC.

Setelah menjabat sebagai Presiden pada Maret 2013, Xi benar-benar menepati janjinya untuk menindak mereka yang disebut sebagai harimau dan lalat. Harimau merujuk pada pejabat tingkat, sedangkan lalat dimaksudkan kepada pegawai negeri sipil.

Alexandra Fiol-Mahon dalam tulisannya Xi Jinping’s Anti-Corruption Campaign: The Hidden Motives of a Modern-Day Mao (2018) menyebut sejak kampanye dimulai, telah terdapat 1,5 juta pejabat pemerintahan yang terjaring, termasuk rival politik Xi, Bo Xilai dan Zhou Yongkang. 

Menariknya, Fiol-Mahon membandingkan kampanye Xi dengan apa yang dilakukan oleh Mao Zedong. Menurutnya, kendati disebut sebagai langkah besar untuk melawan praktik korupsi, kampanye Xi ataupun Mao sebenarnya adalah langkah politik untuk membasmi lawan politiknya.

Namun, berbeda dengan Mao yang menargetkan siapa pun yang memiliki perbedaan pendapat dengannya, Xi lebih berfokus untuk menghapus semua saingan politik, terutama calon penerus atau pemimpin potensial. Jika Mao tidak membeda-bedakan antara teman dan musuh, Xi dinilai masih memiliki kompromi terhadap pejabat yang tidak mengancam dan setia kepadanya secara pribadi.

Farida Chawala dalam tulisannya Xi Jinping’s Anti-Corruption Campaign: Party Strategy or Way Forward to Corruption-free China menyebutkan, kendati kampanye anti-korupsi jamak dinilai sebagai upaya konsolidasi kekuasaan politik Xi, namun pada hasilnya, kampanye tersebut memang berhasil menurunkan tingkat korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Chawala misalnya mengutip laporan Bank Dunia yang berjudul Ease of Doing Business. Dalam laporan tersebut, posisi Tiongkok meningkat secara signifikan sejak kampanye dilakukan. Dari posisi ke-99 di 2012, menjadi ke-78 pada 2017, dan ke posisi ke-46 di 2018.

Momen bagi Jokowi?

Mengacu pada respons berbeda Presiden Jokowi pada kasus Mensos Juliari, serta berbagai kemarahannya atas belum melandainya kurva Covid-19, boleh jadi itu menjadi momentum mantan Wali Kota Solo tersebut untuk melakukan bersih-bersih kabinet melalui KPK. 

Menariknya, konteks tersebut dinilai pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode kedua kepemimpinannya. Seperti yang diketahui, saat itu banyak kader Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi.

Pada 5 Agustus 2012, sebuah komentar menarik diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana. Menurutnya, SBY bisa jadi tengah meminjam atau memanfaatkan tangan KPK untuk melakukan “bersih-bersih” kader.

Menimbang pada masa jabatan SBY yang masih dua tahun lagi, alias masih memiliki pengaruh yang cukup untuk melindungi kadernya, spekulasi Ari tampaknya memiliki pembenaran tersendiri. Apalagi, kader Demokrat yang terjerat saat itu adalah kader-kader utama, seperti Anas Urbaningrum, Nazaruddin, hingga Andi Mallarangeng.

Kembali pada respons berbeda pada kasus Juliari, jika benar itu menunjukkan gejolak emosi khusus, maka boleh jadi konsep mysterium tremendum et fascinans dari teolog Jerman, Rudolf Otto tengah dirasakan oleh Presiden Jokowi. Mysterium tremendum et fascinans adalah konsep teologi Otto untuk menjelaskan pengalaman manusia dalam memahami Tuhan, yakni Tuhan adalah misteri yang menggentarkan sekaligus memesona.

Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh dosen Filsafat Budaya Universitas Indonesia (UI) Tommy F. Awuy untuk menjelaskan fenomena kebudayaan. Menurutnya, manusia kerap mengalami peristiwa atau momen tramendum, yakni momen kekaguman atau menggentarkan.

Momen tersebut kemudian menjadi kenangan yang tidak terlupakan, dan bahkan menjadi preseden atas perubahan luar biasa. Ini juga bisa disebut sebagai eureka moment. Kendati masih menjadi perdebatan, eureka moment jamak dirujuk kepada polymath Yunani kuno, Archimedes ketika berhasil menemukan Hukum Archimedes.

Singkatnya, jika kasus Juliari menjadi tramendum atau eureka moment, maka besar kemungkinan itu menjadi alasan bagi Presiden Jokowi untuk mengambil langkah tegas, khususnya untuk menyaring pembantunya yang terindikasi melakukan korupsi.

Law as a Tool of Political Engineering

Jika kasus Juliari nantinya benar menjadi tramendum bagi Presiden Jokowi untuk melakukan bersih-bersih, secara tidak langsung itu dapat pula menjadi political tool atau alat politik.

Konteksnya bisa dilihat pada kasus Mao dan Xi di Tiongkok. Namun, menimbang pada perbedaan vital bentuk pemerintahan, di mana Indonesia bukanlah negara otoriter, pengertian alat politiknya tentu berbeda. Di sini, pengertiannya seperti kasus SBY, yakni tangan KPK digunakan untuk melakukan bersih-bersih. 

Akan tetapi, apabila kita merujuk pada tulisan Tom Power yang berjudul Jokowi’s Authoritarian Turn, terdapat satu lembaga yang dapat digunakan sebagai senjata politik (political weapon) karena kewenangannya sama dengan KPK, yakni Kejaksaan Agung.

Tom Power misalnya mencontohkan kasus mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau yang sering dipanggil Tuan Guru Bajang (TGB). Menurutnya, TGB yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2014, ikut dalam protes anti-Ahok dan terlibat dalam gerakan 212, justru berbalik mendukung Jokowi setelah KPK mengumumkan akan menyelidiki dugaan keterlibatannya dalam korupsi terkait penjualan saham Newmont.

Dalam tulisannya, Tom Power menyebut bertolak dari testimoni seorang politisi PDIP yang menggambarkan Kejaksaan Agung seperti senjata politik yang digunakan oleh pemerintah untuk mengontrol politisi oposisi.

Jika Tom Power benar,  maka kita mungkin dapat mengadopsi konsep law is a tool of social engineering (hukum adalah alat rekayasa sosial) dari Roscoe Pound menjadi law as a tool of political engineering (hukum sebagai alat rekayasa politik).

Nah, ihwal apakah yang paling mungkin? Yang jelas, apa pun itu, kasus korupsi Edhy dan Juliari harus menjadi evaluasi, terlebih saat ini kita tengah mengalami situasi sulit akibat pandemi Covid-19. (R53)