Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #39
PinterPolitik.com

Di Gyeongju, awal November 2025, di hadapan para pemimpin ekonomi Asia Pasifik, Presiden Prabowo Subianto menyebut satu angka yang semestinya mengubah cara kita membaca rupiah. Indonesia, katanya, kehilangan sekitar 8 miliar dolar setiap tahun akibat aliran dana keluar dari judi online. Pada kurs yang menembus Rp 18.000 per dolar pada awal Juni 2026, angka itu setara sekitar Rp 144 triliun. Ia diucapkan bukan oleh aktivis, bukan oleh ekonom oposisi, melainkan oleh kepala negara, di forum tertinggi kawasan.

Namun masalahnya bukan sekadar uang yang keluar. Yang lebih dalam: negara kehilangan kemampuan melihat, mengukur, dan menghentikan uang itu sebelum ia pergi. Di situlah rupiah hari ini berdiri, bukan semata korban The Fed atau defisit fiskal, melainkan korban titik buta sebuah negara digital. Ini bukan kepanikan moral terhadap judi. Ini soal kebocoran sistem pembayaran, pencucian uang, dan tabungan rumah tangga yang lenyap.

Para ekonom kita benar ketika berkata 2026 bukan 1998. Tetapi di situ justru letak pergeserannya. Pada 1998, krisis datang dari neraca bank yang ambruk, utang luar negeri, dan kepanikan pasar yang kasatmata. Pada 2026, kebocoran datang dari jutaan transaksi kecil yang tampak legal, tersebar, nyaris tanpa drama. Credit default swap mencerminkan persepsi risiko atas disiplin anggaran, tetapi ia termometer, bukan diagnosis. Analisis kita kerap berhenti di permukaan teknokratik: membaca demam, tanpa membedah infeksinya.

Sebab tidak semua devisa yang keluar adalah masalah. Membeli mesin dari luar negeri menciptakan kapasitas. Berinvestasi di luar menciptakan aset. Berlibur ke Tokyo membawa pulang pengalaman. Yang berbahaya adalah devisa yang tidak meninggalkan apa-apa: tidak ada pabrik, tidak ada lapangan kerja, tidak ada pajak. Judi online persis di kategori itu. Maka 8 miliar dolar bukan sekadar tekanan terhadap cadangan devisa. Ia adalah pabrik yang tidak pernah berdiri, pelabuhan yang tidak pernah diperlebar, kredit usaha kecil yang tidak pernah lahir.

Kerangka Louise Shelley tentang kejahatan transnasional menolong kita membaca judol bukan sebagai kriminalitas lokal, melainkan sebagai ekonomi paralel lintas batas. Dan itu bukan kiasan. Laporan UNODC pada 2025 memetakan koridor kejahatan siber Asia Tenggara: pusat penipuan berskala industri, perbankan bawah tanah, kasino ilegal, dan pencucian lewat kripto, yang kini memakai malware, kecerdasan buatan generatif, dan deepfake, dengan profit ditaksir mendekati 40 miliar dolar setahun. Dalam peta itu, Indonesia bukan sekadar korban judol. Indonesia adalah pasar paling likuid yang sedang dipanen oleh ekosistem kejahatan digital regional. Dan yang paling memilukan: di ekonomi gelap ini, rekening rakyat kecil berubah menjadi infrastruktur kejahatan lintas negara.

Angkanya tidak kecil. PPATK mencatat perputaran dana judi online sepanjang 2025 mencapai Rp 286,84 triliun dalam 422,1 juta transaksi, sudah turun 20 persen dari Rp 359,81 triliun pada 2024. Deposit tahun lalu Rp 36,01 triliun, dari 12,3 juta penyetor. Modusnya bergeser: setoran lewat QRIS, instrumen yang dirancang untuk inklusi keuangan, justru melonjak menjadi kanal utama. Di sinilah paradoksnya. Dalam ekonomi resmi, kita membanggakan inklusi keuangan; dalam ekonomi gelap, inklusi yang sama dipakai untuk memperluas jangkauan kejahatan. Yang bocor akhirnya bukan hanya uang, melainkan saluran keuangan nasional itu sendiri: rekening bank, QRIS, dompet digital, gerbang pembayaran, rekening penampung, hingga kepemilikan manfaat yang dipalsukan.

Kenneth Rogoff relevan di sini, bukan karena ia bicara rupiah. Lewat The Curse of Cash, ia menunjukkan satu prinsip: alat pembayaran yang nyaman bagi publik juga nyaman bagi ekonomi gelap, bila negara tertinggal dalam pengawasan. Dan pintu keluarnya kini terbuka lebih lebar. FATF pada 2025 menegaskan aset virtual bersifat lintas batas, sehingga kegagalan regulasi sebuah yurisdiksi berdampak global, dengan stablecoin yang kini mendominasi transaksi gelap di rantai blok. Setelah QRIS menjadi pintu masuk, stablecoin bisa menjadi pintu keluar.

Yang menanggung semua ini adalah mereka yang paling rentan. Data PPATK menunjukkan mayoritas pemain berpenghasilan di bawah Rp 5 juta sebulan, banyak yang terjerat pinjaman. Inilah kelas menengah bawah yang semestinya menjadi mesin konsumsi domestik; uang mereka pergi ke meja judi dan tidak kembali. Bank Indonesia sudah menyebut dampak sistemiknya pada penurunan simpanan. Yang tergerus bukan hanya tabungan, melainkan modal sosial: kepercayaan, harapan, ketahanan keluarga.

Dibaca utuh, rupiah bukan sekadar harga sebuah mata uang. Ia ujian atas sesuatu yang lebih mendasar: kedaulatan transaksi. Negara modern tidak cukup menjaga perbatasan, laut, dan fiskal. Ia juga harus menjaga jalur transaksi rakyatnya. Di abad digital, negara yang tidak menguasai arus transaksinya sendiri perlahan kehilangan kedaulatan ekonominya, sedikit demi sedikit.

Maka sebagian tekanan rupiah hari ini barangkali bukan semata persoalan kebijakan, melainkan persoalan data: negara belum memasukkan ekonomi gelap digital ke dalam model risiko makronya. Dan di sini ada pertanyaan yang menohok. Bila negara mampu memblokir konten, mengapa negara belum mampu memblokir pola transaksi? Kita menghitung inflasi nyaris seketika dan memantau QRIS secara waktu nyata, tetapi belum punya dasbor nasional waktu nyata untuk ekonomi gelap. Kapasitasnya ada: riset di Indonesia menunjukkan pembelajaran mesin mampu menandai sebagian besar rekening sindikat dan memangkas waktu deteksi dari berhari-hari menjadi hitungan menit.

Indonesia mungkin tidak perlu memenangi perlombaan kecerdasan buatan melawan Amerika atau Tiongkok. Tetapi Indonesia bisa menjadi salah satu negara pertama yang memakai kecerdasan buatan untuk memburu ekonomi gelap digitalnya sendiri. Untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dewan Ekonomi Nasional, pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa uang yang hilang, melainkan berapa persen pelemahan rupiah yang bersumber dari faktor global dan berapa persen dari kebocoran domestik yang tak pernah masuk model konvensional. Indonesia tidak cukup punya Satgas Judol. Indonesia perlu neraca bayangan, sebuah Dasbor Kebocoran Digital Nasional yang menautkan estimasi aliran keluar, rekening penampung aktif, pola QRIS mencurigakan, jalur kripto, dan korelasinya dengan simpanan ritel serta tekanan valas.

Pada abad ke-20, negara kehilangan uang lewat penyelundupan barang di pelabuhan gelap. Pada abad ke-21, negara kehilangan uang lewat penyelundupan data, identitas, dan transaksi. Republik tidak lagi bocor lewat dermaga yang jauh. Ia bocor lewat ponsel di genggaman warganya sendiri.

Indonesia 2026 memang bukan Indonesia 1998. Justru karena itu ancamannya lebih halus. Negara tidak runtuh ketika rupiah melemah. Negara mulai kehilangan wibawa ketika rakyat melihat uang mereka tersedot, datanya terbaca, pelakunya diketahui, tetapi pintunya tetap dibiarkan terbuka. Presidennya sudah menyebut angkanya di Gyeongju. Datanya tersedia. Teknologinya terbukti. Yang tersisa hanya satu pertanyaan: apakah kita cukup serius, dan cukup cepat, untuk menutup pintu yang kita tahu sedang terbuka.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan, pengutipan, atau penyebaran sebagian atau seluruh tulisan ini tanpa izin tertulis dapat dikenai ketentuan pidana Pasal 113.

Wih, makin panas nih kalau duelnya udah sampai ngelaporin media kayak Tempo. Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Pak Budi Gunawan is on fire? 

#pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini #budigunawan #menkopolkam #judionline #penyelundupanuang #politik

Hmm, permasalahan kebocoran data dan judi online kayak gak selesai-selesai 

Duh, gimana nih para wakil rakyat kita? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Aman kalo yang ini mah? 

Di tengah isu reshuffle dan kendati diterpa beberapa persoalan genting seperti judi online hingga wacana pemblokiran X atau Twitter karena dianggap sebagai media sosial perantara pornografi namun di sisi lain dapat membelenggu kebebasan informasi, Menkominfo Budi Arie Setiadi dinilai akan tetap aman sebagai pembantu Presiden Jokowi hingga masa jabatan berakhir.

Ekspektasi kini dihadirkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya untuk mereformasi Kemenkominfo agar dapat melaksanakan tugas krusialnya dengan maksimal.

Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu ya! 

#menkominfo #budiarie #judionline #blokirx #twitter #jokowi #prabowo #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran transaksi judi online meningkat tajam.

Pada 2021 nilainya mencapai Rp57 triliun dan naik signifikan pada 2022 menjadi Rp81 triliun. Pelakunya pun beragam, dari ibu rumah tangga hingga anak SD.

“Nah ini sesuatu yang menggelisahkan untuk kita semua karena memang orang-orang yang terlibat di judi online ini banyak ibu rumah tangga, anak SD pun ada yang ikut, ini yang kita khawatirkan,” Natsir Kongah, Kepala Biro Humas PPATK (26/8/2023).

Anak-anak yang terpapar judi online memiliki risiko tinggi untuk mengembangkan kecanduan sejak dini. Permainan yang dirancang dengan grafis menarik dan animasi yang menyenangkan dapat membentuk persepsi salah tentang perjudian.

Mereka cenderung mengabaikan pentingnya pengeluaran dan mengasumsikan bahwa berjudi hanyalah hiburan tanpa risiko. Akibatnya, anak-anak mungkin menghabiskan uang mereka tanpa pengawasan, mengganggu perkembangan finansial mereka di masa depan.

Dalam era digital ini, judi online telah menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada berbagai kelompok usia. Untuk melindungi generasi muda dan mencegah efek merusak pada orang dewasa, langkah-langkah perlu diambil.

Ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap akses anak-anak dan remaja ke platform judi online, pendidikan yang lebih baik tentang risiko perjudian, serta dukungan untuk individu yang telah terjebak dalam kecanduan judi.

Penting bagi masyarakat, keluarga, dan pemerintah untuk bekerja sama guna mengatasi masalah serius ini demi kesejahteraan generasi masa depan. (S83)

PinterPolitik.com

“I do what I want when I’m wanting to” – Billie Eilish, “bad guy” (2019)

Kutipan lirik di atas merupakan salah satu lagu yang paling fenomenal di akhir dekade 2010-an. Bagaimana tidak? Lagu “bad boy” (2019) dari Billie Eilish menempati posisi teratas di tangga lagu selama berminggu-minggu.

Popularitas lagu ini akhirnya membuat penyanyi-penyanyi populer ikut mencoba untuk membawakan lagu ini – seperti Justin Bieber. Lagu ini pula yang dianggap membuat nama Billie meledak di industri musik dunia.

Namun, lirik-lirik dalam lagu ini memiliki sejumlah makna yang sebenarnya bisa membuat kita bertanya-tanya akan diri kita. Dalam sejumlah wawancara, Billie pun mengatakan bahwa lagu “bad guy” memainkan banyak bentuk persona (sifat) yang ada di masyarakat.

Dan, mungkin, persona inilah yang mungkin juga perlu diperhatikan oleh para wakil rakyat yang menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD). Pasalnya, para wakil rakyat kerap menjadi sorotan publik akibat tingkah laku mereka.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, misalnya, mendapat sorotan karena tertangkap basah menggunakan aplikasi judi online. Alhasil, Cinta Mega-pun dipecat.

Tidak hanya Cinta Mega, beberapa kasus lain juga pernah terjadi. Seorang wakil rakyat berinisial HM pernah menonton video porno di ponselnya. Sontak saja, publik pun dibuat heboh.

Perilaku buruk para wakil rakyat ini juga tercatat dalam lirik lagu dari Iwan Fals yang berjudul “Surat Buat Wakil Rakyat” (1987). “Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat,” nyanyi Iwan Fals dalam lagu tersebut.

Bahkan, mungkin, bisa dibilang bahwa pemandangan anggota-anggota DPR yang sibuk bermain ponsel bukan lagi menjadi pemandangan aneh. Seakan-akan tingkah laku demikian sudah dinormalisasi.

Inipun menimbulkan sejumlah tanya di benak masyarakat. Mengapa para wakil rakyat ini bisa bertingkah laku ‘seenaknya sendiri’? Padahal, rakyat-pun telah menyoroti tingkah laku mereka.

Mencari Budaya ‘Seenaknya Sendiri’?

Bukan jadi rahasia lagi bahwa banyak praktik dalam kehidupan dipengaruhi oleh cara suatu masyarakat berpikir. Nilai dan norma yang ada di masyarakat inilah yang bisa dipahami sebagai budaya (culture).

Nah, bukan tidak mungkin, budaya yang ada di masyarakat juga mempengaruhi bagaimana tata laku dan praktik politik dijalankan. Setidaknya, inilah definisi budaya politik (political culture) yang dicetuskan oleh Lucian Pye dalam bukunya yang berjudul Political Culture and Political Development.

Agar mudah dipahami, budaya politik adalah bagaimana individu dalam suatu struktur politik bertindak, bertingkah laku, dan membuat keputusan politik. Berdasarkan serangkaian nilai inilah, para individu dalam budaya politik tersebut menjalankan langkah-langkah politiknya.

Lantas, bagaimana dengan budaya politik Indonesia? Mungkinkah budaya politik Indonesia yang juga mempengaruhi tingkah laku para wakil rakyat?

Setidaknya, banyak pakar menilai bahwa budaya politik Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa – khususnya tata laku yang dipegang oleh Kesultanan Mataram yang berdiri pada tahun 1587 hingga tahun 1755. Dominasi budaya politik Jawa dalam budaya politik Indonesia ini disebut dengan istilah “Mataramisasi”.

Dalam budaya politik ala Mataram, hierarki kekuatan (power) menjadi sistem utama yang digunakan – yang mana raja berada di pusat kekuasaan. Ini juga mengapa budaya politik Jawa selalu soal upaya-upaya untuk memusatkan berbagai sumber kekuatan.

Konsepsi kekuatan ala budaya politik Jawa ini juga dijelaskan oleh Benedict R. O’G Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Setidaknya, Anderson menyebutkan tiga konsepsi utama atas kekuatan politik dalam budaya politik Jawa. 

Pertama, kekuatan dipercaya memiliki sifat konkret sehingga jumlahnya di alam semesta tetap. Ini juga berhubungan dengan sifat kekuatan yang kedua – yang mana kekuatan dianggap homogen, apapun sumbernya. 

Dengan sifat konkret ini, kekuatan pun akhirnya sulit dipertanyakan. Ini berkaitan dengan konsepsi ketiga – yang mana legitimasi kekuatan dalam budaya politik Jawa tidak bisa dipertanyakan.

Bukan tidak mungkin, sifat kekuatan seperti inilah yang akhirnya terbawa hingga Indonesia di masa modern. Boleh jadi, konsepsi ketiga inilah yang akhirnya membuat individu yang memiliki power merasa memiliki hak untuk tidak dipertanyakan.

Namun, para wakil rakyat bukanlah satu-satunya pemegang kekuasaan utama – mengingat ada juga pejabat eksekutif. Lantas, mengapa para politisi legislatif ini bisa memainkan kekuatan dalam konsepsi ala Jawa? Peran apa yang dimainkan oleh para anggota DPR?

Anggota DPR = “Priyayi” Baru?

Menariknya, para politisi legislatif memainkan peran yang menarik dalam pola kekuasaan Indonesia. Bukan tidak mungkin, para wakil rakyat memainkan peran “priyayi” dalam budaya politik Indonesia modern.

Kata “priyayi” sendiri merujuk pada para aristrokrat dalam budaya politik Jawa. Mengacu pada tulisan Majid Wajdi, Paulus Subiyanto, dan I Made Sumartana yang berjudul Identifying Social Class in the Society of Java, mereka adalah orang-orang yang berpengaruh – kerap kali masih memiliki darah bangsawan – dalam masyarakat Jawa.

Pemahaman soal peran priyayi dalam budaya politik Jawa ini juga pernah ditulis oleh sejumlah Indonesianis – orang-orang luar negeri yang mempelajari studi ke-Indonesia-an. Salah satunya adalah Clifford Geertz yang muncul dengan klasifikasi kelompok sosial-politik Jawa yang terdiri atas abangan, santri, dan priyayi.

Dalam penjelasan Geertz, priyayi memiliki peran tengah yang bertugas untuk mengatur keteraturan masyarakat kelas bawah. Para priyayi ini biasanya bekerja untuk kraton – dalam hal ini adalah istana dalam pola kekuasaan politik ala Jawa.

Tidak hanya Geertz, Heather Sutherland dalam tulisannya yang berjudul The Priyayi juga menjelaskan bahwa para priyayi memiliki koneksi dua arah, yakni dengan kraton dan masyarakat umum. Kekuatan yang diakui oleh dua kelas lainnya inilah yang membuat priyayi tetap memiliki pengaruh.

Lebih lanjut lagi, Sutherlan menyebutkan bahwa ada dua sumber kekuatan yang dimiliki oleh priyayi. Pertama, para priyayi biasanya memiliki koneksi ke penguasa – dalam hal ini kraton. Selain itu, kedua, priyayi juga menguasai sumber-sumber penting – seperti produk-produk agrikultural, tenaga kerja, hingga tentara/orang bersenjata yang potensial.

Bukan tidak mungkin, pola dan sumber kekuatan yang dimiliki oleh priyayi dalam penjelasan Geertz dan Sutherland sebenarnya dibilang mirip dengan peran yang dimainkan oleh para wakil rakyat di masyarakat modern Indonesia. Banyak para politisi di DPR adalah orang-orang yang memiliki koneksi politik dan menguasai sejumlah sumber – misal biasanya juga orang berpengaruh seperti pengusaha.

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, misalnya, banyak calon legislative (caleg) memiliki latar belakang sebagai pengusaha – dalam laporan Tempo dan Auriga Nusantara. Selain itu, beberapa caleg juga berasal dari jalur politik – seperti aktivis atau individu yang memiliki hubungan keluarga dengan para politisi di masa lampau.

Pola mirip “priyayi” dalam hal sumber kekuatan ini bukan tidak mungkin membuat para anggota DPR juga memainkan peran masyarakat layaknya priyayi dalam budaya politik Jawa – yakni sebagai penengah yang juga memiliki kehidupan layaknya sang penguasa atau raja.

Padahal, seperti penjelasan Sutherland, seorang priyayi juga memiliki nilai-nilai penting yang dianut – yakni permintaan moral yang perlu dipenuhi dengan kelas sosialnya. Beberapa di antaranya adalah pengetahuan dan kebudayaan yang baik – seperti kebaikan bertutur dan kesopanan yang perlu dijunjung tinggi.

Boleh jadi, bila ingin menjadi “priyayi” yang sebenarnya, alangkah baiknya para wakil rakyat juga memiliki permintaan moral (moral demands) yang dipenuhi oleh para priyayi dalam budaya politik Jawa. Siapa tahu nantinya akan benar-benar diakui layaknya seorang “priyayi” sebenarnya oleh masyarakat? Bukan begitu? (A43)

Menkominfo Budi Arie Setiadi kembali soroti persoalan judi online di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa di antara negara-negara ASEAN lain, hanya Indonesia yang menetapkan judi online ilegal. Karena hal ini juga, situs-situs dan aplikasi judi online sebetulnya berasal dari luar Indonesia.

Akan tetapi, klaim Budi tersebut mendapat banyak kritik, khususnya para pegiat dan pengamat siber. Banyak dari mereka menyebut sebetulnya di ASEAN sendiri masih cukup banyak negara yang melarang judi online.

Kenapa ya Budi tetap “kekeuh” soal pernyataannya itu?