PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]entu kita masih ingat ya guys, kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang dilakukan oleh Mantan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy. Kasus yang menyerempet nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin itu sudah digelar sejak 15 Maret 2019 lalu. Tetapi sadar gak sih kalau kasus ini tiba-tiba menghilang layaknya ditelan bumi gitu aja?

Kayak jelangkung gitu, datang tak dijemput pulang tak diantar. Serem ya hehehe.

Nah, Romahurmuziy alias Rommy sempat mengeluhkan susah tidur dan ventilasi rutan KPK yang rusak. Ada-ada aja ya, kalau mau bobok cantik ya di hotel bintang lima. Jadi, jangan korupsi. Hadeh.

Rommy mengancam akan membuka rahasia terlarang, kalau doi tidak diberikan perlindungan. Waduh, rahasia apa ya kok sampai segitunya?
Share on X

Nah, secara tiba-tiba kasus ini naik lagi gaes. Khofifah sudah dipanggil oleh KPK untuk dimintai kesaksiannya. Tapi masih sebagai saksi ya. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Bu Gubernur kan udah nyalon tiga kali, masa baru beberapa bulan menjabat udah jadi tersangka? Kan kasihan. Hehehe.

Katanya nih, naiknya kasus ini ke permukaan adalah karena Rommy mengancam akan membuka rahasia terlarang, kalau doi tidak diberikan perlindungan. Waduh, rahasia apa ya kok sampai segitunya?

Karena kejanggalan kasus ini, politisi Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa Rommy sedang berupaya mencari suaka perlindungan diri atas kasus yang menjeratnya. Tidak hanya itu cuy, Andi Arief juga mengatakan bahwa sebenarnya Rommy tidak sakit, dia hanya sedang buying time. Dia sudah memberikan ancaman melalui istrinya, kalau tidak diberikan perlindungan, dia akan membongkar aliran dana Pilpres.

Hmmm, kalau emang seperti itu, berarti sebenarnya Rommy mempunyai peran penting juga ya guys di tubuh TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. Kalau dia bocorin rahasia dapur, bisa bahaya tuh.

Mungkin juga jadi menarik ya cuy, kalau pasca Pemilu tiba-tiba banyak nama pejabat dicatut ama doi dalam kasus jual beli jabatan ini.

Wah, kira-kira siapa ya yang akan digigit ama Rommy? Selain Gubernur Jawa Timur dan Menag, apa mungkin sampai ke atas-atasnya? Hehehe.

Kita hanya bisa menerka-nerka ya cuy. Namanya juga korupsi berjamaah, kalau gak saling serempet mungkin kurang afdhol katanya. Upsss.

Kita doain aja ya guys semoga KPK dapat menjalankan tugas mulia ini senetral mungkin tanpa diintervensi kepentingan politik dan pada akhirnya bisa mendapatkan tangkapan besar. Meski kita tau ya, kalau mau mendapat ikan besar, tantangannya juga besar. Sebesar bakpao-nya Setya Novanto. Hehehe. (F46)

pinterpolitik.com – Kamis, 20 Januari 2017.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyoroti praktik jual-beli jabatan. Bahkan, ada yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa waktu lalu. Presiden meminta praktik jual-beli jabatan diberantas tuntas.

Hal itu dikemukakan Presiden ketika memimpin rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1/2017) siang,

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penyebaran ASN yang lebih merata agar dapat memberikan akses kepada rakyat dalam pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, kesempatan kerja bukan hanya meningkat, tapi juga merata di seluruh pelosok Tanah Air.

“Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar kekurangan Aparatur Sipil Negara, sedangkan di wilayah yang lain justru kelebihan,” katanya.

Masuk Ranah Hukum

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menegaskan, pengangkatan pejabat atau Aparatur Sipil Negara lewat jual-beli jabatan bisa dibatalkan. Yang bersangkutan harus mengikuti seleksi baru. Sedang yang menjual jabatan itu masuk ranah hukum, karena sudah menyangkut suap-menyuap.

Dalam keterangannya kepada wartawan seusai rapat terbatas, Rabu sore, Menteri Asman Abrur menegaskan, mekanisme untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi sudah ada aturannya, yaitu sistem merit dan sistem terbuka pada saat merekrut pegawai atau jabatan tertentu melalui panitia seleksi.

Harusnya pemerintah daerah mengikuti aturan supaya tidak ada lagi masalah yang menyangkut jabatan. Namun, beberapa daerah masih belum mengikuti aturan itu. Masih ada paradigma lama seolah-olah itu kewenangan kepala daerah. Nah, ini yang tidak boleh ke depan, kata Asman.

Menteri PANRB menjelaskan, pihaknya bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencoba mendata masalah ini, sehingga nanti dari segi persyaratan kepegawaian harus memenuhi syarat. Dari segi kompetensi juga harus memenuhi syarat.

Dikemukakan, pemerintah akan memperkuat segi administrasi dan itu ditangani BKN (Badan Kepegawaian Negara). Apa golongannya sudah cukup atau belum, masa kerjanya sudah memenuhi syarat, apa belum. Untuk segi proses seleksi akan difungsikan KASN. (Setkab/E19)