PinterPolitik.com

Setelah 17 tahun memperjuangkan, Timor Leste akhirnya resmi menjadi anggota ke-11 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 11 November 2022, setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-40/41 di Phnom Penh, Kamboja.

Timor Leste belum menjadi anggota penuh, namun negara itu perlu diajukan pada KTT tahun depan di Jakarta untuk menjadi anggota tetap. Negara itu baru menyandang statusnya sebagai sebagai negara peninjau dan diperbolehkan untuk mengikuti berbagai pertemuan ASEAN.

Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana mengemukakan bahwa sebenarnya selama ini Timor Leste tidak ditolak oleh negara-negara anggota ASEAN.

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota ASEAN antara lain kedekatan geografis, penyetujuan dari semua anggota, tunduk terhadap piagam ASEAN, serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi komitmen-komitmen bersama.

Dia menambahkan lambatnya penerimaan Timor Leste untuk menjadi anggota yakni lantaran terdapat kekhawatiran dari segi ekonomi dan keamanan yang mampu memicu masalah. Oleh karenanya, Timor Leste perlu mengejar ketertinggalan tidak menghambat kemajuan di kawasan ASEAN.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Arfin Sudirman masih merasa pesimis atas ketertinggalan Timor Leste, terutama dari segi ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi.

Dia bahkan mengungkapkan bahwa negara-negara ASEAN perlu memberi banyak pembinaan dan pendampingan khusus bagi Timor Leste.

Di samping itu, dirinya juga melihat peluang kerja sama yang besar bagi Timor Leste untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara ASEAN sekaligus mitra wicara ASEAN.

Lantas, dengan segala kekurangan itu, sejauh mana ASEAN dapat menghadirkan simbiosis keuntungan tertentu dengan Timor Leste?

Tiongkok Dominasi ASEAN?

Faktor utama keuntungan Timor Leste agaknya dapat dilihat dari potensi bisnis dan kerja sama pada bidang lainnya oleh kecondongan suatu kubu, terutama Tiongkok yang sangat dekat hubungannya dengan ASEAN.

Potensi bisnis di kawasan Asia Tenggara menjadi semakin bersinar jika dilihat berdasarkan kondisi dan outlook perekonomian yang menyebut PDB dari 10 negara ASEAN di tahun 2021 telah mencapai USD 3,36 triliun. Angka itu telah menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia.

Selain itu, rivalitas antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok mendorong ASEAN untuk tidak berdiri pada titik abu-abu. Namun, posisi ASEAN saat ini agaknya berada pada pihak Tiongkok. Setidaknya, hal ini dapat dilihat dari sumber pendanaan infrastruktur yang berasal dari program belt and road initiative (BRI).

Sejalan dengan program BRI, Tiongkok juga berusaha untuk memperkuat basis kekuasaan militernya untuk mendominasi pengaruh di wilayah Asia-Pasifik sambil mendukung narasi interdependensi ekonomi.

Dengan adanya kecondongan dari segi ekonomi yang merembet kepada kepentingan politik Tiongkok, kerja sama ASEAN dan Tiongkok akan semakin menguat.

Adapun, Tiongkok juga berusaha untuk mendominasi pengaruhnya melalui mata uang. Jurnal berjudul Is China Ready to Challenge the Dollar yang ditulis oleh Melissa Murphy dan Wen Jin Yuan mengungkapkan mata uang yuan siap untuk menekan dominasi dolar AS sebagai mata uang yang sering digunakan dalam transaksi global.

Tulisan berjudul Renminbi in ASEAN Economy: How ASEAN responds to Renminbi Internationalization yang ditulis oleh peneliti ekonomi dari Universitas Indonesia menjelaskan titik awal masuknya pengaruh renminbi ke ASEAN yang dapat dilihat dari Chiang Mai Initiative (CMI) yakni perjanjian multilateral antara sepuluh negara ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada tahun 2010. 

Telisa mengkonklusikan bahwa renminbi telah menjadi kekuatan penting dalam mempengaruhi nilai tukar mata uang ASEAN dan memengaruhi dinamika mata uang negara-negara ASEAN secara signifikan, khususnya setelah adanya ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA). 

Lantas, bagaimana irisan dan pengaruhnya terhadap Timor Leste?

Di Tengah Tiongkok vs Australia?

Salah satu kekhawatiran ASEAN bagi Timor Leste adalah ketidakmampuan negara itu dalam mengejar ketertinggalannya. Sehubungan dengah hal itu, program BRI agaknya mampu untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Timor Leste.

Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta bahkan menyampaikan ketertarikannya untuk menggandeng hubungan bilateral yang lebih erat antara Timor Leste dan Tiongkok dalam pidato pelantikannya pada 20 Mei lalu.

Dia bahkan menyebut program itu sebagai visi yang luar biasa dari Presiden Xi Jinping. Meskipun demikian, dirinya menegaskan tidak ingin berpihak kepada kubu Tiongkok maupun AS.

Selanjutnya, Ramos-Horta menyatakan Timor Leste menyambut hubungan kuat dengan semua negara terutama AS, Tiongkok, Australia, Indonesia, dan negara-negara ASEAN lainnya tanpa memihak kepada siapa pun.

Pidato Ramos-Horta kiranya sangat memperjelas keberpihakan dirinya kepada Tiongkok yang diyakini mampu membantu Timor Leste untuk mendorong perekonomian. Jika perekonomian semakin membaik, maka ketergantungan Timor Leste akan minyak bumi dapat dikurangi.

Selain itu, keberpihakan itu juga dapat digunakan sebagai senjata Timor Leste untuk membendung belenggu pengaruh Australia yang kerap disebut cukup kental di negeri Xanana Gusmao.

Kendati demikian, Ramos-Horta tetap menyatakan bahwa Australia merupakan mitra nomor satu Timor Leste yang juga berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur negara itu.

Dia menolak menandatangani perjanjian pakta keamanan yang diminta oleh Tiongkok dan ditandatangani oleh Kepulauan Solomon sehingga menunjukkan negara itu tidak sepenuhnya berpihak dengan Tiongkok.

Australia memang memiliki sejarah yang sulit dengan Timor Leste. Namun, Australia memiliki hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh penting di negara itu seperti Menteri Luar Negeri Adaljiza Magno serta Wakil Perdana Menteri dan pemimpin KHUNTO Armanda Berta Dos Santos.

Australia bahkan lebih menunjukkan dukungannya bagi Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN. Ini menunjukkan bahwa peran Australia bukan hanya mampu mendorong pembangunan infrastruktur saja, melainkan juga bantuan dalam mendukung pengajuan ekonomi dan politik Timor Leste.

Langkah ini selanjutnya diyakini mampu membendung pengaruh Tiongkok yang dapat membuat Timor Leste mampu diberdaya sebagai “negara boneka” dan berhati-hati terhadap utang negara sehingga tak berakhir seperti Kepulauan Solomon atau Sri Langka yang terjebak utang luar negeri dengan Beijing.

Fenomena tersebut menjadi suatu hal yang lumrah dalam ranah hubungan internasional sesuai dengan teori hubungan internasional yang menganggap kekuasaan sebagai faktor terpenting dalam hubungan internasional.

Pernyataan itu diungkapkan pertama kali oleh Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics di mana dia membagi realisme struktural menjadi dua faksi yakni realisme ofensif dan realisme defensif.

Realisme defensif berpendapat bahwa struktur anarkis sistem internasional mendorong negara untuk mempertahankan kebijakan yang moderat dan tertutup untuk mencapai keamanan.

Realisme defensif menegaskan bahwa ekspansi agresif seperti yang dipromosikan oleh realis ofensif mengganggu kecenderungan negara untuk menyesuaikan diri dengan teori keseimbangan kekuatan, sehingga menurunkan tujuan utama negara, yang menurut mereka adalah memastikan keamanannya.

Dengan demikian, konsep realisme defensif bisa jadi merupakan strategi yang digunakan Ramos-Horta dalam mempertahankan keamanannya. Lantas, bagaimana dampak probabilitas intrik itu bagi ASEAN?

ASEAN Jadi Pusat Kekuasaan?

Layaknya sebuah roda kendaraan yang digerakkan oleh tenaga bahan bakar, ASEAN mungkin dapat digambarkan menjadi sebuah penggerak roda yang dinamakan dengan as roda (axle).

As roda umumnya berbentuk poros yang terhubung ke titik tengah atau titik inti. Titik tersebut bukan hanya terjadi pada kendaraan, namun juga revolusi ketika bulan mengitari bumi yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang diciptakan dari inti sebuah bola yaitu massa bumi.

Representasi tersebut bisa jadi menginspirasi pola politik negara-negara ASEAN yang memposisikan institusi itu sebagai “pusat lingkaran” dalam politik, sebagaimana dijelaskan oleh Benedict Richard O’Gorman Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power.

Oleh karena itu, strategi realisme defensif Timor Leste dalam bidang ekonomi dan politik diyakini mampu untuk mengurangi ketertinggalan negara itu dengan negara-negara ASEAN lainnya serta membuat ASEAN menjadi pusat kekuatan “negara-negara kecil”.

Di samping itu, ASEAN wajib berkenan menghadapi tantangan dalam membina Timor Leste agar mampu mengejar ketertinggalannya melalui strategi ekonomi dan politik. (Z81)

PinterPolitik.com

“Yang patah tumbuh. Yang hilang berganti. Yang hancur lebur akan terobati. Yang sia-sia akan jadi makna. Yang terus berulang suatu saat henti. Yang pernah jatuh ‘kan berdiri lagi” – Banda Neira, “Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti” (2016)

Siapa sangka bila ternyata masa lalu yang pahit tidak melulu menjadi penghambat bagi terbentuknya hubungan yang erat? Meski situasi yang terjadi di masa lalu menjadi memori buruk, hubungan yang telah rusak tetap saja bisa diperbaiki – atau mungkin tergantikan yang baru.

Kurang lebih, begitulah makna yang mungkin ingin disampaikan oleh Banda Neira dalam lagunya yang berjudul “Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti” (2016). Seperti semangat juang kemerdekaan Indonesia, mati satu tumbuh seribu.

Boleh jadi, ini mungkin bisa digambarkan dengan sebuah singkatan populer, CLBK (cinta lama bersemi kembali). Jadi, bagi kalian yang baru saja putus cinta, ada baiknya kita tidak berputus asa.

Apa yang terjadi dalam CLBK seperti ini boleh jadi kini juga terjadi dalam hubungan antar-negara, seperti hubungan yang tampaknya semakin mesra antara pemerintah Timor Leste dan pemerintah Indonesia.

Padahal, seperti yang banyak diketahui, sejarah antara Timor Leste dan Indonesia dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa kelam. Di akhir abad ke-20, misalnya, Indonesia ditengarai melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negara yang sebelumnya dijajah oleh Portugis tersebut.

Namun, kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Timor Leste José Ramos-Horta – sosok yang dulunya juga terlibat dalam melawan aneksasi Indonesia terhadap Timor Timur – bertemu dan membahas kerja sama di antara dua negara. Sambut senyum pun terlihat di raut muka mereka.

Selain membahas kerja sama bilateral, Jokowi dan Ramos-Horta juga membahas kemungkinan-kemungkinan lain yang bakal mempengaruhi keanggotaan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di masa depan, yakni kesempatan Timor Leste untuk bergabung ke organisasi kawasan tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri disebut juga telah mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Bahkan, Ramos-Horta mengklaim bahwa momen yang ditunggu-tunggu ini akan diwujudkan pada tahun 2023 mendatang – ketika Indonesia menjabat sebagai Ketua ASEAN.

Jika Timor Leste nantinya benar-benar berhasil bergabung ke ASEAN, jelas ini akan menjadi momen yang bersejarah. Pasalnya, sejak awal merdeka pada tahun 2002, negara kecil di bagian timur dari Pulau Timor ini sudah berambisi untuk bergabung ke organisasi kawasan tersebut.

Lantas, mengapa baru sekarang Ramos-Horta begitu yakin dengan kemungkinan bergabungnya Timor Leste ke ASEAN pada tahun 2023 mendatang? Mengapa pemerintahan Jokowi juga tampak menyambut dan mendukung bergabungnya negara yang dulu sempat dianeksasi oleh Indonesia?

Timor Leste, Anak Tiri ASEAN?

Dalam sejarahnya, Timor Leste memang menjadi wilayah yang didesain sedemikian rupa untuk menjadi bagian dari Indonesia – setelah pada akhirnya Portugis meninggalkan wilayah koloninya ini. Tujuannya pun satu, yakni agar Timor Leste tidak jatuh pada pengaruh komunisme pada tahun 1975 – kala Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet masih sangat dingin-dinginnya.

Namun, pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia di Timor Leste membuat negara-negara asing mendukung lepasnya negara tersebut dari Indonesia. Melalui mekanisme referendum, Timor Leste akhirnya lepas dari kedaulatan Indonesia dan administrasi pemerintahan diambil alih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET). 

Namun, sejak berdaulat atas negaranya sendiri pada tahun 2002, pemerintah Timor Leste langsung bersemangat mengajukan permohonan keanggotaan ASEAN. Tentu saja, permohonan tersebut tidak begitu saja diterima oleh negara-negara anggotanya.

Sebagian besar negara-negara ASEAN justru sebenarnya mendukung Indonesia untuk tetap memegang kontrol atas wilayah Timor Leste. Apalagi, pada saat itu Asia tengah diguncang oleh Krisis Finansial 1997.

Mengacu pada penjelasan Lee Jones dalam bukunya yang berjudul ASEAN, Sovereignty and Intervention in Southeast Asia, banyak negara ASEAN justru membiarkan Indonesia melakukan aneksasi terhadap Timor Leste. Terlepas dari prinsip non-interferensi yang dipegang oleh organisasi kawasan ini, saling keterhubungan antar-negara ASEAN membuat mereka takut untuk ikut campur di Timor Leste.

Di sisi lain, penolakan negara-negara ASEAN terhadap keanggotaan Timor Leste juga didasarkan pada alasan ekonomi. Pasalnya, sejak tahun 2010-an, ASEAN mendorong dilakukannya integrasi regional Asia Tenggara – mulai dari sisi budaya hingga ekonomi.

Tentunya, mengacu pada penjelasan Enrique Galan dalam tulisannya berjudul Ready or Not? The Ultimate Push of Timor-Leste to Join ASEAN, ada kekhawatiran di antara negara-negara ASEAN bahwa Timor Leste tidak akan bisa menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama sebagai proses standarisasi dan integrasi regional, khususnya dari Singapura.

Sikap Singapura ini semakin terlihat dari bagaimana KTT ASEAN 2018 yang diketuai negara-kota itu menjadi KTT pertama sejak tahun 2013 yang tidak menyebutkan aspirasi Timor Leste untuk bergabung – bahkan meski Timor Leste telah memenuhi persyaratan. Pantas saja bila Ramos-Horta sampai menyebutkan lelucon hiperbolik yang mengatakan bahwa bergabung ke ASEAN merupakan hal yang lebih mustahil ketimbang masuk surga.

Dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Timor Leste, mengapa kini Ramos-Horta merasa begitu optimis bahwa negaranya bisa diterima pada tahun 2023 mendatang? Mengapa pemerintahan Jokowi juga mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN?

Jokowi Justru Butuh Timor Leste?

Rasa percaya diri Ramos-Horta dan dukungan dari pemerintahan Jokowi soal keanggotaan Timor Leste di ASEAN bisa jadi dipengaruhi oleh perubahan dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu alasan utamanya bisa jadi karena pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus meluas, termasuk ke Timor Leste.

Timor Leste bisa dibilang memiliki letak geografis yang sangat penting. Bila pengaruh Tiongkok – yang kini memang terus bertumbuh melalui perdagangan dan bantuan ekonomi – menguasai Timor Leste, negara itu seakan-akan menjadi penyusup di “halaman belakang” Indonesia dan Australia sendiri.

Mengacu pada penjelasan John J. Mearsheimer dalam bukunya berjudul The Tragedy of Great Power Politics, negara-negara akan berupaya untuk menjadi yang paling dominan di tengah anarki situasi politik internasional, khususnya di kawasan yang mereka anggap sebagai “halaman belakang” sendiri.

Tidak hanya secara geopolitik, Indonesia bisa jadi memiliki kepentingan ekonomi di Timor Leste sebagai mitra dagang terbesar bagi negara itu. Pada tahun 2017, Timor Leste paling banyak mengekspor ke Indonesia, yakni senilai USD6,13 juta (sekitar Rp85,8 miliar) – 25 persen dari total ekspor Timor Leste.

Di sisi lain, Indonesia juga jadi mitra impor terbesar bagi Timor Leste pada tahun 2017, yakni sebesar USD187 juta (sekitar Rp2,6 triliun) – 31 persen dari total impor Timor Leste. Pengaruh ekonomi Indonesia juga semakin luas dengan masuknya perusahaan-perusahaan, seperti Waskita Karya dan DAMRI. 

Selain itu, dukungan Indonesia kepada keanggotaan Timor Leste di ASEAN bisa juga didasari oleh memori kolektif kedua negara. Seperti yang dijelaskan Kathrin Bachleitner dalam Collective Memory in International Relations, apa yang terjadi di masa lampau juga menentukan hubungan antar-negara – utamanya terhadap peran dan citra yang dibangun oleh negara tersebut di panggung politik dunia.

Bukan tidak mungkin, kesalahan masa lampau yang dilakukan Indonesia membuat pemerintahan Jokowi turut mendukung keanggotaan Timor Leste di ASEAN – belum lagi bila peran ini didukung oleh AS yang selalu menggalakkan prinsip-prinsip liberal internasional.

Terakhir, dukungan pemerintahan Jokowi untuk keanggotaan Timor Leste juga bisa jadi berkaitan dengan ambisi warisan Jokowi dalam politik luar negeri. Berdasarkan penjelasan Aaron T. Walter dalam tulisannya Foreign Policy: Public Opinion and Political Legacy, kebijakan luar negeri kerap jadi dasar bagi warisan politik – entah karena opini publik atau karena agenda-setting yang dibangun oleh sang pemimpin.

Dalam hal ini, ambisi untuk membangun warisan politik luar negeri bukan tidak mungkin juga ada pada Jokowi. Keinginan Jokowi untuk mengambil peran sebagai penengah antara Rusia dan Ukraina, misalnya, bisa jadi didasari oleh motivasi serupa.

Namun, dengan anggapan soal kegagalan Jokowi dalam menciptakan peningkatan perdamaian Rusia-Ukraina dalam rangkaian kunjungannya, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi akhirnya membutuhkan jawaban lain. Dan, mungkin saja, keanggotaan Timor Leste di ASEAN bisa menjadi jawabannya. (A43)