Sosok Ignasius Jonan muncul lagi di Istana. Apakah Presiden Prabowo sedang menyiapkan “Purbaya” baru untuk Whoosh yang megap-megap?

PinterPolitik.com

“Mau Jonan, mau Purbaya, mau siapa pun yang dipanggil ke Istana—mereka cuma bagian dari strategi besar di kepala satu orang: Prabowo Subianto.”

Cupin menatap layar televisi di warung kopi langganannya. Di sana, wajah Ignasius Jonan muncul di berita sore: jas gelap, senyum tipis, dan langkah cepat memasuki Istana Presiden. “Wah, si bapak kereta balik lagi nih,” gumamnya sambil menyeruput kopi hitam. Bagi Cupin, Jonan bukan nama asing—ia adalah simbol reformasi, orang yang dulu bikin KAI nggak lagi identik dengan bau toilet dan antrean chaos di stasiun.

Pertemuan Jonan dengan Presiden Prabowo Subianto di awal November 2025 itu berlangsung hampir dua jam. Publik langsung ramai berspekulasi. Di forum daring, di grup WhatsApp wartawan, hingga di obrolan warganet, satu topik terus muncul: apakah Jonan akan kembali ke kabinet? Dan jika iya, pos mana yang akan ia isi?

Isu paling kencang tentu terkait proyek Whoosh, kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini tengah “kehabisan napas.” Proyek yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kemajuan, kini terjerat utang dan pembengkakan biaya hingga miliaran dolar. Dalam situasi di mana kecepatan tak lagi sinonim dengan efisiensi, Prabowo tampaknya butuh seseorang yang bisa memutar kembali arah rel kebijakan. Nama Jonan pun mencuat sebagai kandidat paling logis.

Cupin terkekeh kecil. “Kayak film lama, cuma ganti sutradara,” katanya. Dulu, Jokowi memanggil Jonan untuk membereskan transportasi yang carut-marut. Sekarang, Prabowo memanggilnya untuk menambal Whoosh yang megap-megap. Ada semacam dejavu politik di situ.

Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan saat ini, dianggap tak cukup tegas. Publik membandingkan dengan gaya Jonan yang dikenal keras kepala tapi efektif. Di era 2014–2016, Jonan menertibkan mafia terminal, memangkas izin yang berbelit, dan mengubah Kemenhub dari lembaga yang lamban menjadi mesin yang lebih disiplin. Bagi sebagian orang, sosok seperti itulah yang dibutuhkan untuk menyelamatkan proyek strategis yang terancam jadi “Whoosh of Woes.”

Cupin menyalakan rokoknya. “Kata orang, kalau presiden panggil, pasti ada maunya,” ujarnya pelan. Pertanyaannya sekarang: apa yang membuat Jonan begitu istimewa di mata Prabowo? Dan apakah kemampuan lamanya di dunia perkeretaapian masih relevan untuk krisis baru yang lebih politis daripada teknis ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jonan’s Comeback?

Cupin membuka arsip digital lama di tablet tuanya—artikel tahun 2010, ketika Jonan pertama kali jadi Direktur Utama PT KAI. “Dulu katanya KAI udah kayak kereta hantu,” ujarnya. “Hidup segan, mati pun berat.” Tapi hanya dalam beberapa tahun, Jonan mengubah kereta yang dulu disumpahi penumpang jadi transportasi favorit banyak orang. Ia menata jadwal, menegakkan disiplin, dan mengusir pungli yang mengakar puluhan tahun.

Kalau membaca kisah Jonan, Cupin selalu teringat konsep yang dibahas Montgomery Van Wart dalam Leadership in Public and Nonprofit Organizations. Van Wart menulis bahwa pemimpin sektor publik ideal adalah mereka yang punya technical competence sekaligus moral courage. Cupin terkekeh. “Jonan punya dua-duanya. Dia ngerti rel, ngerti mesin, tapi juga berani bentak anak buah yang males kerja.”

Ketika Jonan menerapkan sistem reward and punishment di KAI, banyak pegawai kaget. Tak ada lagi kompromi untuk absen seenaknya atau tiket bocor. Dalam kacamata James Q. Wilson—yang menulis Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It—Jonan sedang melakukan apa yang disebut cultural re-engineering, mengganti DNA organisasi dari birokrasi malas menjadi mesin layanan publik. 

Keberhasilan itulah yang membuat Jokowi dulu memanggil Jonan ke kabinet pada 2014. Sebagai Menteri Perhubungan, ia membawa semangat yang sama: cepat, tegas, tanpa basa-basi. Banyak kebijakannya disebut shock therapy—mengagetkan tapi efektif. Paul Sabatier dalam Theories of the Policy Process menjelaskan bahwa perubahan radikal hanya bisa berhasil jika ada political will dari atas. Waktu itu, Jonan punya restu penuh dari Jokowi, dan hasilnya bisa dirasakan: sektor transportasi mulai lebih transparan dan efisien.

Cupin ingat betul masa-masa itu. “Dulu berita Jonan marah di bandara viral terus,” ujarnya sambil tertawa. Tapi di balik marahnya, ada hasil nyata: perizinan disederhanakan, terminal ditertibkan, dan ekonomi biaya tinggi ditekan. Jonan, dalam istilah Osborne dan Gaebler di Reinventing Government, sedang mempraktikkan entrepreneurial leadership—membuat birokrasi bekerja seperti bisnis yang efisien.

Namun, gaya keras itu juga menimbulkan gesekan. Ada yang bilang Jonan terlalu cepat membuat perubahan, tidak memberi waktu adaptasi pada birokrat. Kritik itu valid, tapi seperti ditulis Barbara Crosby dan John Bryson dalam Leadership for the Common Good, dalam krisis, yang dibutuhkan bukan harmoni, melainkan keberanian mengambil keputusan cepat meski tidak populer. Dan Jonan, seperti yang Cupin katakan, “bukan tipe orang yang takut dimusuhin.”

Bagi Prabowo, karakter seperti itu mungkin justru aset. Ia butuh orang yang bisa “menggebrak meja” tanpa harus banyak minta izin. Tapi Cupin menatap langit sore di luar warung dan bergumam, “Tapi ini beda zaman, beda bos.” Pertanyaannya: apakah Jonan mau bekerja di bawah gaya kepemimpinan Prabowo yang penuh kalkulasi politik? Dan apakah langkah ini bagian dari pola yang lebih besar dalam cara Prabowo membangun kekuasaannya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Crisis Creates Opportunities…

Cupin selalu percaya bahwa politik itu seperti permainan catur: kadang yang terlihat kalah justru sedang memancing lawan. Ia mengingat adagium lama dari dunia politik: never let a good crisis go to waste. Dan tampaknya, Presiden Prabowo sangat memahami prinsip itu. Sejak awal masa pemerintahannya, setiap kali krisis muncul, Prabowo tidak panik. Ia justru memanfaatkannya sebagai alasan untuk merombak dan memperkuat kendali di titik strategis.

Ingat ketika Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa di tengah defisit anggaran? Banyak yang kaget, tapi Prabowo tahu apa yang ia lakukan. Sri Mulyani memang dihormati di dunia internasional, tapi pendekatannya yang konservatif dianggap tidak cocok dengan agenda ekonomi ekspansif yang Prabowo ingin jalankan. Purbaya, seorang ekonom pragmatis, lebih fleksibel dan sejalan dengan visi presiden. “Ganti pemain, tapi bukan karena salah main,” ujar Cupin. “Karena strateginya berubah.”

Begitu juga ketika Hasan Nasbi digantikan Angga Raka Prabowo di Badan Komunikasi Pemerintah. Langkah itu bukan sekadar rotasi, tapi restrukturisasi narasi. Angga dikenal lebih lihai mengendalikan komunikasi publik dan membangun citra kepresidenan yang kohesif. Lalu, Budi Arie Setiadi yang diganti Ferry Juliantono di Kementerian Koperasi—semuanya mengikuti pola yang sama: mengganti bukan karena gagal, tapi karena dibutuhkan orang yang seirama dengan irama presiden.

Dalam teori klasik Richard Neustadt, Presidential Power and the Modern Presidents, kekuasaan presiden bukan sekadar memerintah, melainkan membujuk dan memengaruhi. Presiden efektif bukan yang punya banyak aturan, tapi banyak loyalis di posisi kunci. Cupin menyengir. “Ya kayak main futsal, kalau udah satu tim, ngoper bola juga nggak perlu mikir lama.” Dan memang, reshuffle-reshuffle itu membuat Prabowo punya kendali lebih besar atas tiga poros vital: uang, narasi, dan rakyat.

Kini, krisis Whoosh tampaknya menjadi panggung berikutnya. Di sinilah Jonan mungkin akan dimainkan. Kementerian Perhubungan bukan cuma soal rel dan pesawat; ia adalah kementerian dengan pengaruh ekonomi yang masif dan sentral bagi konektivitas nasional. Jika Prabowo menaruh Jonan di sana, ia bukan hanya sedang memperbaiki proyek kereta cepat, tapi sedang memperkuat cengkeramannya pada roda infrastruktur nasional.

Cupin mengusap dagunya. “Jadi, kalau Purbaya itu simbol konsolidasi ekonomi, bisa jadi Jonan nanti jadi simbol konsolidasi infrastruktur.” Namun, seperti semua strategi besar, risiko juga besar. Ketergantungan pada figur-figur kuat bisa mengikis kelembagaan. Kalau Jonan gagal, kegagalan itu langsung menimpa reputasi Prabowo sendiri. Tapi kalau sukses, ia akan jadi pembuktian bahwa Prabowo bukan hanya presiden yang tegas, tapi juga strategis.

Politik, seperti yang sering Cupin bilang, adalah soal momentum. Jonan mungkin hanyalah satu pion di papan besar kekuasaan, tapi pion juga bisa jadi ratu jika melangkah dengan benar. Krisis Whoosh memberikan alasan, publik memberi tekanan, dan Prabowo punya kesempatan untuk bergerak cepat. Pertanyaannya, apakah Jonan mau kembali masuk ke permainan ini—dan apakah ia siap bekerja dengan visi Prabowo yang kini lebih politis daripada teknokratis?

Sore di warung kopi mulai gelap. Cupin mematikan televisi dan menatap jalanan Jakarta yang macet. Ia menyalakan rokok terakhirnya, menghembuskan asap pelan, dan menutup pembicaraannya dengan kalimat yang terasa seperti refleksi:

“Pada akhirnya, semua kembali ke keputusan presiden. Mau Jonan, mau Purbaya, mau siapa pun yang dipanggil ke Istana—mereka cuma bagian dari strategi besar di kepala satu orang: Prabowo Subianto.” (A43)

Ada yang rindu dan berharap ke Pak Jonan? 

Nama Ignasius Jonan kembali muncul dalam wacana dan isu Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan (Menhub).

Jonan sendiri berprestasi selama menjabat Dirut KAI sebelum dipercaya mengemban jabatan Menhub dan Menteri ESDM.

Sepakat kalo Pak Prabowo rekrut Pak Jonan jadi Menhub? Berikan pendapatmu yaa! 

#jonan #menhub #kai #keretaapi #menhub #prabowo #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]olemik bocornya surat Menteri Keuangan (Menkeu) kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN tentang kondisi keuangan PLN menjadi berita dengan tajuk besar selama dua minggu terakhir. Pasalnya, surat tersebut berisi pandangan Menkeu, Sri Mulyani terkait kondisi keuangan perusahaan plat merah tersebut yang terancam gagal membayar hutang. PLN juga disebut-sebut sedang dalam keadaan kesulitan keuangan.

Peringatan Menkeu atas status keuangan PLN tersebut bukan isapan jempol. Faktanya, utang PLN disebut-sebut telah mencapai Rp 420 triliun. Sebagai catatan perbandingan, belanja dalam APBN Indonesia tahun 2017 jumlahnya Rp 2.080 triliun. Artinya, utang PLN itu jumlahnya 20 persen belanja APBN – sama besar dengan anggaran pendidikan nasional!

Adapun rincian besaran utang tersebut terdiri atas utang jangka panjang sebesar Rp 299,36 triliun dan utang jangka pendek sebesar Rp 121,15 triliun. Adapun utang yang jatuh tempo pada semester pertama 2017 jumlahnya mencapai Rp 65 triliun.

PLN juga sedang mengalami penurunan performa jika dilihat dari laba perusahaan yang hanya 1,35 persen atau hanya Rp 2,3 triliun pada semester pertama 2017. Jumlah ini turun 70 persen jika dibandingkan dengan laba periode yang sama di tahun 2016. Bayangkan, perusahan dengan total aset mencapai Rp 1.302 triliun hanya meraih keuntungan sebesar itu. Tentu kekhawatiran Menkeu sangat beralasan.

Selain itu, dalam surat tersebut, Menkeu juga menyorot proyek listrik 35 ribu MW yang berpotensi jalan di tempat. Apalagi di tahun 2018 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif listrik. Akibatnya, Menkeu menyebut PLN berpotensi mengalami kebangkrutan jika tidak mencari solusi atas persoalan ini.

Atas bocornya surat tersebut, Kemenkeu memang menyesalkan hal itu. Namun, banyak yang menyebutkan bahwa surat tersebut memang sengaja dibocorkan. Lalu, untuk tujuan apa? Apakah benar PLN akan bangkrut?

Mumet Listrik Nasional

PLN adalah salah satu BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ini yang juga menjadikannya sebagai BUMN paling besar di Indonesia jika dihitung dari total aset. Sebagai catatan, aset raksasa perbankan seperti Bank BRI atau pun Bank Mandiri jumlahnya masih di bawah total aset PLN.

Terkait kondisi keuangannya, pemberitaan yang muncul memang terbelah. Beberapa media menyebut kondisi keuangan PLN masih aman, bahkan hingga 30 tahun ke depan. Namun, beberapa media lain menyebut kondisi keuangan ini memprihatinkan dan bahkan bisa berdampak pada ekonomi nasional. Mana yang benar?

Fakta bahwa tarif listrik nasional yang tidak akan naik pada 2018 – sesuai instruksi Presiden Jokowi – memang menyebabkan Sri Mulyani panas dingin. Ketakutan terbesar Sri Mulyani adalah ancaman kebangkrutan dan yang paling dekat tentu adalah utang-utang yang jatuh tempo dalam setahun atau dua tahun.

Sementara itu, pada saat yang sama PLN masih punya banyak proyek kelistrikan dalam beberapa tahun ke depan yang harus diselesaikan. Salah satu yang terbesar adalah proyek ‘ambisius’ 35 ribu MW. Proyek yang sempat disebut sebagai ‘proyek penuh nafsu’ oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli ini memang terancam tidak akan terpenuhi dalam waktu dekat. Bahkan, targetnya sudah diperpanjang hingga 2023 atau 2024. Adapun PLN mendapatkan jatah sebesar 10 ribu MW dalam proyek ini.

Selain itu, PLN proyek transmisi sepanjang 46 ribu km juga menjadi program lain yang harus juga diselesaikan oleh PLN. Belum lagi proyek gardu induk 108.000 MVA.

Masalah juga bertambah di tengah kondisi naiknya harga free on board (FOB) batu bara yang meningkat 37,6 persen dari US$ 39,8/ton pada semester I 2016 menjadi US$ 54,8 per ton pada semester I 2017. Sementara, PLN masih menggantungkan 30 persen sumber energi utama untuk pembangkit listrik dari batubara. Boleh jadi, tanpa kenaikan tarif listrik dan disertai kenaikan biaya produksi akibat batubara menjadi mahal membuat perusahan listrik ini kesulitan.

PLN Mau Dijual?

Belakangan ini, pemerintah memang melihat adanya ketidakefektifan dalam tata kelola BUMN di Indonesia. Jumlah BUMN memang terlampau sangat besar dan dianggap sebagai salah satu faktor penyebab lesunya ekonomi dan anjloknya daya beli masyarakat. Dominasi BUMN dengan segala anak – bahkan cucu – perusahan memang sangat terlihat dalam proyek-proyek nasional. Oleh karena itu, Bank Dunia sempat merekomendasikan perampingan dan strukturisasi BUMN di Indonesia.

Presiden Jokowi akhirnya memerintahkan untuk melakukan merger atau bahkan menjual BUMN yang jumlahnya mencapai 700-an hingga 800-an perusahaan ini. Menurut Jokowi, jumlah BUMN terlalu banyak dan bahkan mengurusi hal-hal yang tidak penting. PLN sendiri memiliki belasan anak perusahan, beberapa di antaranya bahkan juga punya anak perusahan lagi.

https://twitter.com/NasutionSyamsir/status/914860935654674435

Tentu saja masih terlalu jauh untuk melihat apakah raksasa seperti PLN akan dijual. Namun, dengan kondisi keuangan yang memburuk, Menteri BUMN, Rini Soemarno telah membuka wacana untuk menjual beberapa pembangkit listrik PLN ke swasta. Wacana ini bertujuan untuk menutup sebagian utang PLN.

Namun, jika aksi jual-jual ini terus dilakukan, boleh jadi suatu saat aset PLN akan menjadi milik swasta sepenuhnya. Dengan kondisi keuangan perusahaan yang memburuk selama beberapa tahun, bisa dipastikan PLN akan juga terus memburuk.

Apalagi, beberapa pihak menyebut proyek-proyek yang diusulkan untuk dibangun selalu dibuat untuk mencari pinjaman baru demi menutup utang. Suatu saat, aset perusahaan boleh jadi akan terjual semuanya dan industri listrik akan menjadi sepenuhnya milik swasta.

Jadi, apakah itu berarti bahwa PLN memang akan benar-benar bangkrut seperti yang ditakutkan oleh Menkeu? Jawabannya tentu saja bisa. Utang membesar, keuntungan menurun, biaya produksi meningkat seiring naiknya harga batu bara, ditambah tidak jelasnya proyek-proyek energi terbarukan (EBT), boleh jadi suatu saat BUMN terbesar ini hanya akan tinggal nama.

Bahkan, kemungkinan lebih buruknya lagi, PLN akan menjadi perusahan swasta dan artinya satu lagi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta. Inilah neoliberalisme phase 2 : swastanisasi.

PLN memang memberikan jaminan bahwa keuangan perusahaan ini akan aman dalam 30 tahun ke depan. Namun, hal ini bisa juga berarti PLN baru akan bangkrut sepenuhnya 30 tahun lagi, sementara dalam perjalanan menuju titik waktu itu – tanpa perubahan mendasar – perusahaan ini akan terus mengalami krisis.

Perang di Tingkat Elit dan Bayang-bayang Neolib

‘Perang besar’ dalam kasus ini sesungguhnya terjadi di tingkat elit. Bocornya surat Menkeu boleh jadi menunjukan bahwa Sri Mulyani memang sedang menargetkan kelompok elit tertentu, khususnya yang punya kepentingan di bidang industri listrik nasional. Bukan rahasia lagi jika persoalan kelistrikan memang melibatkan kelompok-kelompok elit nasional.

Menurut sumber dari internal PLN, ada banyak tekanan kepada PLN dari pejabat tinggi negara yang sangat berpengaruh. Bahkan sumber tersebut mengatakan, grup usaha pejabat tersebut menempatkan orang-orangnya untuk memonitor proses pengarahan  proyek-proyek listrik nasional di setiap tahapan untuk memastikan proyek tersebut dimenangkan kelompoknya.

PinterPolitik lalu mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada salah satu anggota keluarga yang mengetahui masalah ini, dan sumber ini mengatakan bahwa, kalau bisa mengerjakan dan menyelesaikan proyek ini dengan baik, apa salahnya. Namun, hal ini tentu kontras jika melihat fakta banyaknya proyek listrik yang bermasalah. Target 35 ribu MW misalnya, terlihat sangat ambisius dan tidak sesuai dengan kemampuan PLN sendiri.

Di sisi lain, bayang-bayang neoliberalisme sedang menanti Indonesia: perusahaan-perusahan nasional terancam diswastakan. Apa yang terjadi pada PLN boleh jadi merupakan upaya untuk menasionalisasi perusahan ini. PLN memang masih menjadi perusahan listrik utama di Indonesia. Bahkan, ditambah dengan anak-anak perusahannya, PLN terkesan memonopoli pasar listrik Indonesia.

Dengan demikian, sangat mungkin terjadinya ribut-ribut tentang PLN ini merupakan jalur awal untuk memprivatisasi perusahan ini. Bukan rahasia lagi kalau lembaga seperti Bank Dunia merupakan agen-agen neoliberalisme. Namun, hal ini masih perlu dibuktikan lebih jauh, terutama dari program perampingan BUMN yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Pada akhirnya, ribut-ribut listrik ini akan berdampak langsung pada masyarakat. Kenaikan harga listrik beberapa waktu lalu memang menjadi salah satu catatan merah untuk pemerintahan Jokowi. Bagi rakyat, listrik murah adalah kebutuhan. Bagaimana mau menciptakan generasi emas yang cemerlang jika untuk listrik saja masih harus padam-hidup-padam-hidup dan padam lagi. Mungkin benar, listrik PLN bukan listrik biasa, banyak politik di dalamnya. (S13)

pinterpolitik.com – Selasa, 17 Januari 2017.

JAKARTA – Permen ESDM Nomor 5 dan 6 Tahun 2017 yang baru disahkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat penolakan. Koalisi Masyarakat Sipil merupakan salah satu kelompok yang berencana menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan ke Mahkamah Agung (MA) terkait dua Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang baru saja diluncurkan tersebut.

Kedua Permen tersebut adalah Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri dan Permen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Salah satu perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, Ahmad Redi menyebutkan, saat ini pihaknya tengah menyusun poin-poin gugatan terhadap kedua Permen tersebut, yang selanjutnya akan dilayangkan ke MA pada pekan depan.

Koalisi Masyarakat Sipil menitikberatkan pada pembuatan kedua Permen yang secara substansial telah menyalahi induk aturan sebelumnya. Seharusnya pemerintah membenahi perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba terlebih dahulu sebelum membentuk aturan turunan.

Ada tiga poin dasar yang tertuang dalam kedua Permen tersebut, namun bertentangan dengan UU Minerba dan juga hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10/PUU-XII/2014 tentang Hasil Uji Materil terhadap Pasal 102 dan Pasal 103 pada UU Minerba.

Hal pertama yang disoroti adalah pemberian izin ekspor terhadap nikel dan bauksit yang belum dimurnikan atau berkadar rendah. Dalam Permen Nomor 6 Tahun 2017 memang disebutkan bahwa pemerintah memberikan izin ekspor nikel jika memiliki kadar di bawah 1,7 persen. Selain itu, terdapat pula aturan soal ekspor bauksit yang telah dilakukan pencucian.

“Karena berdasarkan UU Minerba jelas, harus dimurnikan dan diolah terlebih dahulu di dalam negeri,” tegas Ahmad yang juga merupakan pengamat energi dan sumber daya alam dari Universitas Tarumanegara.

Yang kedua, terkait perubahan status perusahaan tambang dari Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK). Padahal, perubahan status tersebut seharusnya melalui sejumlah rangkaian terlebih dahulu atau tidak semudah yang ditetapkan oleh Jonan dalam Permen barunya.

Ahmad menjelaskan, rangkaian perubahan tersebut bermula dari status wilayah cadangan negara yang mana hal itu ditetapkan terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk selanjutnya diubah menjadi wilayah pertambangan khusus (IUPK).

Bila telah berubah menjadi IUPK, seharusnya pemerintah menawarkannya terlebih dahulu kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kemudian ditawarkan kepada perusahaan swasta dalam tahapan lelang.

“Tapi tiba-tiba dalam Permen, tidak menggunakan cara itu. Tetapi langsung memutus KK menjadi IUPK. Ini menyalahi proses dan prosedur yang ada di UU Minerba,” imbuh Ahmad.

Yang terakhir adalah terkait pelonggaran atau relaksasi ekspor minerba yang diberikan kepada perusahaan yang telah berstatus IUPK. Padahal, menurut Permen Nomor 1 Tahun 2014, pemerintah seharusnya tak lagi memberi izin ekspor minerba kepada perusahaan tambang yang tak kunjung membangun pemurnian dan pengolahan mineral (smelter).

“Tiga poin ini secara kasat mata tidak sesuai dengan ketentuan UU Minerba, khususnya Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 170, serta beberapa pasal lain mengenai wilayah pencadangan, juga tak sesuai dengan Putusan MK Nomor 10 Tahun 2014,” jelas Ahmad.

Koalisi Masyarakat Sipil sedianya mengajak Manajer Advokasi dan Jaringan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dan beberapa lembaga lainnya untuk bersama-sama mengajukan gugatan tersebut. Menarik untuk menunggu kelanjutan gugatan tersebut. Apa pun itu, semuanya harus diupayakan demi kepentingan masyarakat banyak. (CNN/S13)