Pertemuan Megawati dan Sultan Hamengku Buwono X beberapa hari lalu terlihat seperti silaturahmi biasa — kangen-kangenan setelah lama tak berjumpa. Namun di balik hangatnya obrolan itu, banyak pihak membaca makna lebih dalam: Sultan sekali lagi berdiri di persimpangan politik Indonesia, menjadi titik temu yang tak bisa diabaikan.

PinterPolitik.com

Awal Januari 1946. Sebuah kereta api meninggalkan Stasiun Manggarai dalam senyap, melaju ke selatan menembus malam yang dingin. Di dalamnya, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan rombongan kabinet sebuah republik yang usianya belum genap lima bulan. Jakarta sudah tidak aman—tentara Sekutu mendarat, Belanda mengintai, dan Republik Indonesia berdiri di ambang keruntuhan sebelum sempat tumbuh tegak.

Di ujung perjalanan, satu pintu terbuka: Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan Hamengku Buwono IX—seorang raja yang baru saja menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik melalui Amanat 5 September 1945—membuka gerbang istana, membuka kas keraton, dan dengan satu keputusan moral memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Tanpa keputusan itu, kemungkinan besar tidak akan ada Indonesia yang kita kenal hari ini.

Delapan dekade kemudian, pada malam Jumat 22 Mei 2026, di kraton yang sama, sebuah pertemuan lain berlangsung selama tiga setengah jam. Megawati Soekarnoputri—putri Soekarno yang dulu pernah diselamatkan oleh ayah dari Sultan yang menjabat saat ini—datang bersama rombongan keluarganya untuk “ngobrol dan kangen-kangenan” dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Bagi sebagian orang, ini hanya reuni hangat. Bagi mereka yang membaca politik Indonesia lebih dalam, ini adalah pengulangan dari sebuah pola yang tidak pernah putus sejak Republik berdiri.

Lebih dari Sekadar Reuni

Permukaan pertemuan itu memang tampak personal. Hadir Prananda Prabowo, GKR Hemas, dua putri Sultan, dan menantu KPH Purbodiningrat. “Beliau ingin ngobrol-ngobrol dan kangen-kangenan. Makanya beliau mengajak anak-anak,” ujar Purbodiningrat kepada media. Tapi konteks politik yang membungkus pertemuan itu jauh dari netral.

Ini jadi poin menarik karena PDIP kini berada di luar lingkar pemerintahan. Setelah dua periode penuh menjadi penopang utama Joko Widodo, partai banteng kini menyandang status oposisi terhadap kabinet Prabowo. Dalam politik Indonesia, momen-momen transisi seperti inilah yang paling menentukan—saat sebuah kekuatan harus menavigasi ulang jalan pulang, mencari jembatan-jembatan yang pernah ditinggalkan, mengaktifkan kembali simpul-simpul lama. Megawati dan Sultan HB X adalah dua dari empat penandatangan Deklarasi Ciganjur 10 November 1998 yang masih hidup dan aktif berpolitik. Ikatan itu, secara historis, lebih tua dari hampir semua koalisi kontemporer.

Yang lebih menarik, ini bukan kali pertama Sultan menjadi jembatan. Pada awal 2024, Jokowi sendiri pernah meminta Sultan HB X menjadi mediator untuk bertemu Megawati. Tidak ada presiden lain dalam sejarah Republik yang meminta seorang raja menjadi penengah dengan ketua umum partainya. Tidak ada raja lain di Indonesia yang diterima oleh kedua belah pihak yang berseteru. Sultan adalah satu-satunya “zona politik netral” yang tersisa—tempat di mana percakapan jujur bisa terjadi tanpa diintervensi tafsiran media, tanpa dibingkai oleh narasi koalisi.

Manunggaling Kawula Gusti

Untuk memahami mengapa Sultan memegang posisi sentral semacam itu, analisis politik konvensional tidak cukup. Kita harus turun ke lapisan yang lebih dalam—ke ruang filsafat yang membentuk imajinasi politik Jawa selama ratusan tahun.

Dalam kosmologi Jawa, ada konsep yang lahir dari tradisi Sufistik abad XVI: Manunggaling Kawula Gusti—menyatunya rakyat dengan sang raja. Konsep ini berakar pada gagasan yang, dalam konteks demokrasi modern, terasa hampir radikal: legitimasi sejati seorang pemimpin tidak datang dari kekayaan, bukan dari kekuatan militer, bukan pula dari kemenangan elektoral. Ia datang dari kesatuan ontologis dengan kehendak rakyatnya. Raja sejati adalah cermin sempurna dari jiwa rakyat—bukan tuan yang memerintah dari atas.

Gelar “Hamengku Buwono” sendiri secara harfiah berarti “Yang Memangku Dunia.” Bukan yang menguasai, bukan yang menundukkan—melainkan yang menopang. Dalam filosofi ini, kekuasaan bukan dominasi, melainkan tanggung jawab kosmis untuk menjaga keseimbangan antara alam atas (kekuasaan transenden) dan alam bawah (kehidupan rakyat). Inilah sebabnya Sultan, ketika menerima tamu capres, selalu duduk dalam posisi ngapurancang—tangan bersedekap, kepala sedikit menunduk. Bukan tanda kerendahan diri, melainkan justru tanda kekuasaan sejati yang tidak perlu menampilkan dirinya. Dalam tradisi Jawa, orang yang benar-benar berkuasa tidak perlu menunjukkan kekuasaan.

Bagi demokrasi Indonesia kontemporer, konsep ini berfungsi sebagai kritik diam-diam yang sangat keras. Di tengah politik yang semakin transaksional—di mana kursi diperdagangkan, koalisi dibentuk berdasarkan kalkulasi elektoral, dan suara rakyat sering hanya diperlakukan sebagai variabel matematis menjelang Pemilu—keberadaan Sultan menjadi pengingat bahwa model legitimasi lain pernah ada, dan masih bekerja. Bahwa kuasa yang sah tumbuh dari akar moral, bukan dari kursi anggaran. Bahwa pemimpin sejati adalah ia yang mampu menjadi cermin rakyatnya, bukan sekadar pemenang kontestasi.

Otoritas yang Tak Bisa Dibeli

Filsafat Jawa tidak berdiri sendiri. Ia bertemu dengan teori politik modern di titik yang mengejutkan presisinya.

Sosiolog Jerman Max Weber, dalam karya monumentalnya Wirtschaft und Gesellschaft (1922), membagi otoritas menjadi tiga jenis murni: legal-rasional (lahir dari hukum dan prosedur), karismatik (lahir dari pesona personal), dan tradisional (lahir dari warisan sejarah dan adat). Indonesia kontemporer dipenuhi oleh dua jenis pertama—presiden, gubernur, dan anggota DPR semuanya beroperasi dalam kerangka otoritas legal-rasional, sebagian dilengkapi karisma personal yang sifatnya fluktuatif. Tapi otoritas tradisional? Sultan Hamengku Buwono X adalah salah satu dari segelintir tokoh yang masih memegangnya dalam bentuk paling murni di Indonesia kontemporer.

Yang membuat otoritas tradisional Sultan begitu kuat justru terletak pada paradoksnya: di era ketika otoritas legal-rasional mendominasi hampir setiap sudut kehidupan publik, otoritas tradisional menjadi semakin langka—dan karena itu, semakin berharga. Tidak ada pilkada yang bisa menghasilkan Sultan. Tidak ada modal politik berapa pun yang bisa membelinya. Tidak ada partai yang bisa memproduksinya melalui konvensi. Ia adalah aset politik yang tidak tergantikan justru karena tidak bisa diimitasi atau direkayasa.

Namun penjelasan tidak berhenti di Weber. Antonio Gramsci, dalam Prison Notebooks (1929–1935), memperkenalkan konsep hegemoni kultural—gagasan bahwa kekuasaan paling efektif bukanlah yang dipaksakan dengan senjata, melainkan yang dipelihara melalui intellectual and moral leadership. Hegemoni sejati, kata Gramsci, membuat dominasi terasa alami, bahkan diinginkan. Dalam logika ini, Sultan adalah exemplifikasi sempurna dari “intellectual moral leader” yang tidak kasat mata. Ia tidak memaksa siapa pun datang. Ia tidak mengeluarkan ancaman. Namun semua orang datang—karena tidak datang ke Sultan berarti tidak mendapat pengakuan dari pusat simbolis budaya Jawa, yang merepresentasikan lebih dari 100 juta pemilih dan merepresentasikan budaya politik yang dipakai di negeri ini.

Inilah keajaibannya: ketika Megawati duduk di Kraton selama tiga setengah jam, ketika Jokowi pernah meminta Sultan jadi mediator, ketika ketiga capres 2024 sowan satu per satu sebelum hari pencoblosan—tidak ada satu pun dari momen itu yang dipaksakan oleh hukum, oleh konstitusi, atau oleh struktur kekuasaan formal. Semuanya digerakkan oleh sebuah magnetisme kultural yang telah terlembagakan selama ratusan tahun.

Delapan puluh tahun setelah kereta Soekarno menembus malam menuju Yogyakarta, Republik Indonesia masih terus kembali ke kraton yang sama. Bentuk politiknya berubah—dari revolusi ke Orde Baru ke Reformasi ke demokrasi elektoral kontemporer—tetapi simpul kuasanya tidak pernah berpindah.

Seperti yang pernah dirumuskan komposer Gustav Mahler dengan tepat: “Tradition is not the worship of ashes, but the preservation of fire.” Tradisi bukanlah pemujaan abu, melainkan penjagaan api. Dan di Yogyakarta, api itu masih menyala—setenang Sultan yang duduk ngapurancang, dan serelevan seperti tahun 1946. (S13)

Seorang pria dari Solo itu tidak akan pernah diam sampai permainan “catur” politiknya menang lagi. Langkah politik yang akan dipersiapkan seolah ia teriak kembali “Saya akan lawan!” untuk yang kedua kalinya. 

Pinterpolitik.com

Di sebuah rumah di kawasan Sumber, Solo, sesuatu yang tidak biasa terjadi setiap hari sejak Oktober 2024. Pagar terbuka. Kursi plastik ditata di halaman. Dan setiap hari, rata-rata 500 orang datang tanpa diundang: petani dari Jawa Tengah, pedagang pasar, sampai diaspora yang terbang dari Belanda dan Amerika hanya untuk bersalaman dan duduk sebentar bersama seorang pensiunan presiden. Semua orang boleh bersalaman dengannya.

Pemandangan itu mengharukan sekaligus sangat dingin jika dibaca dari sudut yang berbeda. Lima ratus tamu per hari bukan sekadar bukti kerinduan rakyat. Dalam bahasa politik, angka itu adalah salah satu “indikator” kekuatan politik. Jokowi sedang menghitung apa yang masih dimilikinya, sebelum ia tahu berapa harga tawarnya di meja perundingan antar elite yang jauh lebih menentukan.

Kini safari keliling Indonesia oleh Jokowi dimulai, relawan bergemuruh. Publik, sekali lagi, terpecah antara yang merindukan dan yang mencurigai. Tapi di balik semua kebisingan itu ada pertanyaan yang lebih dingin dan lebih menentukan dari sekadar soal siapa yang diserang atau siapa yang dilindungi.

Jokowi gunakan “Teknologi” Politik Paling Kuno

Safari adalah teknologi politik paling tua yang masih bekerja sangat efektif sampai hari ini.

Teknologi ini dipilih bukan karena Jokowi rindu jalan-jalan. Ia dipilih karena semua teknologi kekuasaan yang lain sudah tidak lagi di tangannya. Kontrol atas partai berkurang drastis setelah perpisahan dengan PDIP. Sekarang di tangannya ia memiliki partai yang masih belum memiliki “daya pukul” besar seperti partai lain.

Kontrol atas kabinet ada di tangan presiden yang baru. Distribusi anggaran, penempatan pejabat, akses ke BUMN, semuanya kini mengalir ke patron yang berbeda. Dalam peta kekuasaan yang bergeser, hampir semua tuas formal sudah berpindah tangan.

Kecuali satu. Yang paling primitif dan paling tahan lama dalam politik populis: hubungan langsung dengan masyarakat.

Itulah mengapa safari bukan kampanye dalam pengertian pemilu biasa. Safari adalah proses rekalibrasi legitimasi. Semakin elite menjauh, semakin Jokowi harus terlihat masih dicintai publik. Sebab cinta publik adalah satu-satunya modal yang tidak bisa diambil oleh keputusan partai mana pun atau dihapus oleh pergantian kabinet mana pun.

Lima ratus tamu per hari di Solo sejak Oktober 2024? Itu bukan nostalgia. Itu penelitian lapangan berskala besar. Akar rumput dari seluruh penjuru negeri datang sendiri membawa kondisi riil lapangan. Ketika safari akhirnya benar-benar dimulai, Jokowi tidak pergi untuk mencari tahu. Ia pergi karena delapan bulan sebelumnya sudah cukup untuk mengetahui, dan kini saatnya mengeksekusi.

Relevansi sebagai Tameng

Ada asumsi yang beredar luas, Jokowi bergerak karena terancam secara hukum. Kasus ijazah, tekanan dari berbagai arah, ancaman yang semakin nyata. Analisis itu tidak salah, tapi urutannya terbalik.

Ancaman hukum bukan penyebab safari. Ancaman hukum adalah konsekuensi yang akan datang jika safari gagal. Di tengah tekanan itu kalimat 

“Saya akan lawan!” seolah terdengar lagi dan berubah menjadi strategi yang Jokowi akan jalankan.

Dalam ekosistem kekuasaan Indonesia, proses hukum tidak berjalan dalam vakum. Ia berjalan dalam lingkungan politik yang sangat memperhatikan siapa masih relevan dan siapa sudah selesai. Aktor yang masih punya massa, masih bisa menggerakkan sesuatu, secara informal terlindungi oleh kalkulasi sederhana: terlalu mahal untuk diserang. Aktor yang kehilangan relevansi kehilangan juga perlindungan informal itu. Barulah setelah itu pintu untuk hal-hal yang lebih serius terbuka lebih lebar dan lebih cepat.

Artinya, yang paling ditakuti Jokowi bukan sidang pengadilan. Yang paling ditakuti adalah menjadi tidak relevan terlalu cepat sebelum pertarungan politik dimulai.

Taktik ini bisa berhasil jika kepala-kepala daerah masih merasa ada untungnya terlihat dekat, jika pengusaha masih ragu untuk sepenuhnya berpindah orbit, jika survei popularitas bertahan atau naik, dan jika tidak ada konsolidasi elite yang cukup kompak untuk berani menyebut nama Jokowi tanpa takut biaya politiknya. Tapi taktik ini runtuh ketika elite mulai yakin bahwa Jokowi tidak lagi bisa mendistribusikan akses ke sumber daya apa pun yang bermakna. Saat keyakinan itu terbentuk, fear effect menguap. Dan dalam politik Indonesia, elite lebih loyal pada masa depan daripada masa lalu.

Selamat datang di politik Indonesia.

Jokowi Dari Presiden Menjadi Faksi Politik Tersendiri

Inilah transformasi terbesar yang nyaris tidak pernah dibicarakan secara terbuka.

Selama dua periode, Jokowi adalah pusat negara. Ia bicara atas nama seluruh republik. Kebijakan, anggaran, penempatan, semuanya berputar di satu titik. Tapi kini, safari, relawan, PSI, jaringan informal di daerah, semuanya menggambarkan sesuatu yang strukturnya berbeda: Jokowi sedang bertransformasi dari pemimpin negara menjadi pemimpin faksi.

Ini pergeseran yang sangat besar. Presiden tidak perlu menjaga loyalitas karena ia adalah sumber loyalitas itu sendiri. Tapi faction leader harus bekerja keras setiap hari: mempertahankan jaringan, menghitung pembelotan, mengelola kepala daerah yang mulai melihat ke arah lain, memastikan pengusaha masih mau mengangkat telepon. Safari adalah pekerjaan seorang pemimpin legiun politik, bukan kegiatan seorang negarawan yang hendak pulang ke rakyatnya.

Belum pernah ada mantan presiden Indonesia yang mempertahankan mobilitas politik seintens ini setelah meninggalkan jabatan.

Ada ironi gelap dalam transformasi ini. Seseorang yang selama 10 tahun menjadi pusat gravitasi kekuasaan kini harus berjuang dengan alat-alat yang sama dengan politisi menengah: perjalanan, pertemuan, bersalaman, membuktikan diri masih ada dan masih bisa dihitung. Jarak antara dua kondisi itu adalah ukuran paling jujur dari apa yang telah berubah. Dan ukuran itu tidak terlihat dari atas panggung safari mana pun.

Machiavelli menghabiskan tahun-tahun terakhirnya menulis tentang kekuasaan dari pengasingan di San Casciano. Ia mengirim naskah “Il Principe” kepada penguasa Medici bukan karena yakin didengar, melainkan karena diam berarti mati secara politik. Safari keliling Indonesia adalah “Il Principe” versi Jokowi: pembuktian bahwa ia masih ada, masih tahu cara bermain, dan masih layak untuk diperhitungkan.

Kita tidak tahu apakah Medici membacanya dengan sungguh-sungguh. Yang kita tahu, Machiavelli tidak pernah kembali ke kekuasaan. Sekarang, pertanyaan yang lebih mengganggu adalah apakah koalisi masih merasa perlu menghitung Jokowi ketika mereka mulai menghitung elektoral tanpa namanya. (A99)

Ketika PSI mulai masuk ke pesantren, pertanyaannya bukan lagi soal safari politik. Pertanyaannya adalah: untuk siapa langkah itu sebenarnya ditujukan?

Pinterpolitik.com

Kaesang Pangarep berdiri di depan para santri Pondok Pesantren Fathul Ma’ani, Pandeglang. Ia mengajak kuis, membagikan hadiah, tertawa lepas. Kamera merekam semuanya dengan baik. Safari Ramadan, begitu mereka menamai agenda itu. Dari Kebumen ke Pandeglang, dari Jawa Tengah ke Banten. Putra bungsu mantan presiden sedang belajar bahasa baru.

Kunjungan itu terlihat sederhana. Tapi bagi partai yang kini semakin lekat dengan Jokowi itu, langkah tersebut menandai perubahan arah yang cukup drastis. Partai yang lahir dengan jargon anak muda dan gaya komunikasi digital kini memasuki ruang yang selama ini bukan wilayahnya: pesantren, kiai, komunitas santri.

Pertanyaannya adalah mengapa mereka perlu kesana sekarang?

Gajah yang Tidak Bergerak

Realitas elektoralnya tidak berubah. Di 2019, partai ini meraih 1,89 persen suara. Di 2024, naik tipis namun tetap gagal melampaui ambang batas parlemen. Elektabilitas Mei 2026 masih di kisaran 1,2 persen.

Yang membuat angka itu terasa lebih pahit: popularitas Jokowi ternyata tidak otomatis mengubah kuantitas suara untuk PSI. Bahkan ketika Jokowi masih aktif menjabat, efek nama itu tidak cukup. Sekarang, dengan kontroversi ijazah yang bergulir dan insiden serangan narasi agama terhadap Jusuf Kalla yang berbalik menjadi bumerang, beban nama itu semakin berat.

Respons partai ini adalah bergerak ke segmen yang belum pernah menjadi basisnya yaitu suara Islam. Kaesang ke pesantren. Di NTB, mereka merekrut Tuan Guru Haji Hazmi Hamzar, pembina pesantren mantan politikus PPP. Di Jawa Timur, ada pendekatan kepada figur-figur dengan jaringan kuat di kalangan kiai. Pergeseran ini juga memperlihatkan transformasi identitas yang tidak kecil: dari partai yang mengklaim lepas dari establishment menjadi partai yang semakin pragmatis dalam mencari jalan bertahan.

PSI, Kaesang, dan “Kolam” yang Bukan Milik Mereka

Masalahnya terletak di sini. Suara santri tradisionalis-NU adalah wilayah PKB, yang membangun jaringan pesantren lebih dari dua dekade lewat otoritas kiai yang organik. Suara Islam modern-perkotaan dikuasai PKS dengan mesin pengajian yang rapi dan kader terlatih.

Kunci masuk ke segmen santri bukan kunjungan, melainkan legitimasi dari kiai setempat. Dalam tradisi pesantren, kiai adalah penentu ke mana suara komunitas mengalir. Tanpa kepercayaan organik dari kiai lokal, Safari Ramadhan hanya akan ramai di media sosial dan sepi di kotak suara.

Perbandingan yang paling telak datang dari PPP sebagai partai berlambang kabah dengan DNA Islam sejak Orde Baru, yang pun gagal melampaui ambang batas di 2024. Partai Kaesang yang baru belajar cara menyapa ulama tidak sedang bersaing dengan PKB. Mereka sedang bersaing dengan keterbatasan modalnya sendiri.

Ada aset yang tampak menjanjikan: koneksi Jokowi dengan Habib Luthfi bin Yahya, ulama kharismatik dengan jutaan pengikut di pantura Jawa Tengah. Tapi relasi itu milik Jokowi, dibangun bertahun-tahun atas kepercayaan personal. Dan seperti banyak relasi politik berbasis kharisma personal, pengaruh itu tidak mudah diwariskan kepada partai hanya lewat satu safari. Ketika Jokowi terlibat dalam kontroversi berlapis, jembatan menuju suara santri itu mulai retak dari fondasinya, tepat di saat mereka paling membutuhkannya.

Target Sesungguhnya

Di titik ini, motif yang lebih besar mulai terlihat.

Tempo mengungkap satu detail yang patut dicermati: Ahmad Ali mendapat lampu hijau masuk PSI setelah ada kesepakatan bahwa partai ini tidak akan mendorong Gibran berhadapan dengan Prabowo di Pilpres 2029. Lampu hijau itu datang dari lingkaran Prabowo. Setidaknya, ini memperlihatkan bahwa ruang gerak PSI sebagai entitas yang tidak dihalangi bergantung pada pemenuhan komitmen kepada pusat kekuasaan.

Tempo juga mencatat bahwa Jokowi aktif memfasilitasi perpindahan sejumlah kader Nasdem ke PSI. Pesannya cukup spesifik: masuk ke kantong suara yang selama ini tidak pernah menjadi wilayah mereka.

Dalam banyak situasi politik, tindakan semacam ini sering kali lebih penting sebagai sinyal kepada elite ketimbang sebagai upaya langsung merebut pemilih. PSI perlu terus menunjukkan bahwa mereka masih berguna bagi koalisi, dan ekspansi ke wilayah santri adalah cara paling visual untuk memperlihatkan ambisi itu. Dengan catatan akan banyak rintangan yang dihadapi PSI dalam “merebut” kolam suara milik partai yang sudah lebih dulu pegang kolam suara itu.

Ketika berkampanye kepada pemilih, konsistensi narasi adalah syarat utama. Tetapi ketika berdiplomasi kepada pemegang kekuasaan, yang dibutuhkan adalah kemampuan menunjukkan fleksibilitas dan kegunaan dari berbagai arah. Partai ini berguna bagi Prabowo selama tidak mengancam. Berguna bagi Jokowi selama tetap relevan sebagai kendaraan. Masuk pesantren adalah cara paling realistis untuk menunjukkan relevansi itu. PSI juga harus membuka opsi-opsi membesarkan kantung suara nya demi kepentingan politik yang akan datang. Hal tersebut diperlukan agar memudahkan jalan PSI menuju Senayan dan mengamankan posisi di kabinet.

Masalahnya, relevansi di hadapan elite tidak selalu berarti relevansi di hadapan pemilih. Tanpa suara yang cukup, nilai tawar politik itu cepat atau lambat akan ikut menipis. Karena mungkin, sejak awal, Safari itu memang tidak dirancang untuk memenangkan santri. Melainkan untuk memastikan bahwa ketika pusat kekuasaan melihat ke arah pesantren, PSI masih tampak berada di sana. (A99)

Prabowo berkata kepada Lula bahwa Indonesia memiliki kopi terbaik. Presiden Prabowo melanjutkan legacy hilirisasi kopi Indonesia. Sekarang, Mampukah Indonesia kembali ke filosofi kesejahteraan petaninya?

PinterPolitik.com

Dua abad lalu, Belanda memaksa orang Jawa menanam kopi untuk membangun kota-kota Eropa. Hari ini, kopi yang sama antre panjang di Taipei dan Amsterdam. Yang berubah bukan kopinya, melainkan siapa yang kini menjual cerita dan menikmati nilai tambahnya.

Tahun 1830, Johannes van den Bosch memperkenalkan kebijakan yang dunia kenang sebagai Cultuurstelsel. Setiap keluarga petani Jawa diwajibkan menyisihkan seperlima lahannya untuk ditanami komoditas ekspor pilihan pemerintah kolonial: tebu, nila, dan kopi.

Hasilnya mengesankan dalam logika akuntansi kolonial. Antara 1831 hingga 1877, kas Belanda menerima pemasukan dari Hindia Belanda senilai hampir 800 juta gulden: cukup untuk melunasi utang perang Napoleon, membangun jaringan kereta api, dan membiayai kanal-kanal indah Amsterdam. Kopi Jawa adalah salah satu mesin raksasa di balik kemakmuran itu. Petani yang menanamnya mati kelaparan karena lahan pangan mereka disita paksa.

Hampir dua abad kemudian, di Xinyi District Taipei, 350 orang berdiri antre berjam-jam di depan gerai berwarna coklat pada Sabtu pertama April 2026. Di Amsterdam, kota yang sebagian dibangun dari hasil kopi Jawa itu, sebuah kedai sederhana bernama Toko Kopi TUKU menyambut pengunjung Eropa dengan menu Kopi Susu Tetangga dan aroma gula aren Nusantara.

Tidak ada paksaan. Tidak ada kolonial. Hanya antrian panjang yang sukarela.

Sesuatu yang fundamental telah berbalik.

Dari Tanam Paksa ke Tanam Merek

Kopi masuk Indonesia bukan karena kehendak rakyatnya. Ironi sejarah paling keras: tanaman yang datang sebagai alat penindasan itu akhirnya menjadi identitas nasional paling dicintai. Dan kopi Indonesia sudah mendunia jauh sebelum ada media sosial.

Pada 1970, seorang eksekutif perusahaan yang kelak menjadi Key Coffee Inc. Jepang menerima segenggam biji mentah Toraja sebagai hadiah dan langsung terpikat. Ia lalu mendirikan PT Toarco Jaya pada 1976, dan sejak 1979 kopi Toraja mulai dikirim ke Jepang dengan promosi besar-besaran. Publik Jepang langsung jatuh cinta dan menyebutnya The Queen of Coffee. Hari ini, 32 persen konsumen Jepang menyebut kopi Toraja sebagai single-origin favorit. Blue Bottle Coffee di Amerika menjual edisi khusus biji Toraja seharga 18 hingga 22 dolar per 250 gram. Di Amazon Jerman, ia masuk kategori luxury goods dengan harga tiga kali lipat rata-rata kopi biasa.

Faktanya, Jepang lebih dulu memahami nilai simbolik kopi Indonesia dibanding Indonesia sendiri.

Yang selama ini hilang bukan kualitasnya. Yang hilang adalah narasi kepemilikannya.

Selama puluhan tahun, Indonesia mengekspor keunggulan tanpa mengekspor identitasnya. Kopi Toraja harum di Tokyo, tapi mereknya milik Jepang. Kopi Gayo dikenal di Amsterdam, tapi yang menentukan harganya adalah importir Belanda. Inilah yang dalam teori Prebisch-Singer disebut sebagai jebakan periphery: negara penghasil bahan baku selalu kalah dalam pertukaran nilai dengan negara pengolah produk akhir. Indonesia kaya kualitas, miskin narasi.

Yang Dijual Bukan Kopi, tapi Indonesia

Masuk 2026, sesuatu bergeser secara mendasar.

Kopi Kenangan membuka gerai di Taipei dan langsung viral. Antrian 350 orang per hari di akhir pekan untuk mencicipi kopi susu dengan gula aren membuktikan bahwa brand lokal bisa membangun pengalaman yang bersaing di pasar premium Asia. Toko Kopi TUKU memilih Amsterdam sebagai pintu masuk Eropa. Pilihan itu secara tidak sadar memiliki simbol kota yang dibangun di atas modal kopi Jawa kini menerima kedai kopi Indonesia dengan antrian pengunjung yang penasaran.

Persoalannya, yang sedang dijual Indonesia bukan lagi sekadar biji kopi. Dunia membeli sesuatu yang jauh lebih abstrak: suasana Jakarta, bahasa nongkrong kelas menengah urban, aroma gula aren, dan gagasan tentang Indonesia modern yang selama puluhan tahun kalah dominan dari budaya konsumsi Barat. Inilah soft power dalam pengertian Joseph Nye yang sesungguhnya: membuat orang asing mengonsumsi identitas suatu bangsa secara sukarela, tanpa paksaan, bahkan sambil antre panjang.

Untuk pertama kalinya sejak era kolonial, Indonesia tidak hanya mengekspor kopi, tetapi mulai mengekspor pengalaman dan citra dirinya sendiri. Di titik inilah negara mulai melihat peluang geopolitik yang lebih besar.

Di sinilah Prabowo Subianto menemukan momentum yang ia butuhkan.

Di forum internasional Tokyo, 2025, ia berdiri di hadapan para pemimpin dunia termasuk Presiden Brazil Lula da Silva dan berkata:

 “My coffee is better than yours. I’m sorry, you’re my friend, but my coffee is better.”

Di forum itu, kalimat tersebut terdengar seperti gurauan diplomatik. Tetapi bagi investor dan pelaku bisnis global, pesannya jauh lebih serius: Indonesia tidak lagi ingin sekadar menjual bahan mentah.

Berbeda dari hilirisasi nikel yang berujung sengketa WTO dengan Uni Eropa, hilirisasi kopi era Prabowo memilih jalur konsensual. Swasta memimpin ekspansi, negara memfasilitasi dan mendiplomasi. Antonio Gramsci menyebut model seperti ini sebagai hegemoni konsensual: pengaruh yang dibangun lewat persetujuan, bukan paksaan.

Ratu Kopi dan Ironi yang Belum Selesai

Di balik keberhasilan itu, ironi paling keras menunggu untuk dihadapi.

Kopi Toraja sudah menjadi The Queen of Coffee di Jepang selama lebih dari empat dekade. Key Coffee menjualnya sebagai luxury goods di seluruh dunia. Namun petani yang memanen biji-biji itu di pegunungan Tana Toraja masih bergulat dengan harga jual yang tidak mencerminkan kemewahan di etalase Tokyo atau Berlin. Dua puluh persen produk berlabel “Toraja” di pasar internasional bahkan diduga campuran biji kualitas rendah yang mencatut nama tanpa memberi satu rupiah pun kepada petani aslinya.

Pola yang sama berulang di Kopi Kenangan: 900 gerai, viral di Taipei, dalam persiapan IPO yang bisa membuat para pendiri dan investornya meraih kekayaan berlipat. Sementara biji kopi yang menjadi fondasi semuanya masih dibeli di kisaran Rp25.000 per kilogram. Petani tidak memiliki saham. Mereka tidak akan mendapat bagian dari perayaan itu. Mereka adalah protagonis dalam narasi hilirisasi, tapi bukan pemegang manfaat sesungguhnya.

Hilirisasi kopi era Prabowo adalah langkah yang benar dan harus didukung. Kopi Kenangan, TUKU, Kopi Toraja via Key Coffee: semua sedang menulis ulang narasi Indonesia di peta global dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Masalahnya, ada satu pertanyaan yang tidak boleh berhenti diajukan.

Dulu petani dipaksa menanam kopi agar Amsterdam bisa dibangun. Akan menjadi ironi baru jika, dua abad kemudian, Amsterdam kembali menikmati kopi Indonesia sementara petani yang menanamnya tetap tidak pernah benar-benar naik kelas.

Kalau petani tetap miskin sementara dunia menikmati premium coffee Indonesia, maka apakah yang berubah hanya bentuk kolonialismenya? Hanya waktu yang tahu.. (A99)

Pramono mengubah 109 tiang monorel yang mangkrak 20 tahun di Rasuna Said menjadi simbol politik. Pembongkaran dimulai Januari 2026, lalu pada 10 Mei 2026 ia menggelar CFD perdana sebelum kawasan rampung. “Saya sengaja mengundang ketika belum selesai,” akunya — mengubah proses pembangunan menjadi tontonan yang menegaskan warisannya sebagai gubernur yang membersihkan luka lama kota.

PinterPolitik.com

Pada tahun 480 sebelum Masehi, pasukan Persia membakar Athena hingga rata dengan tanah. Kuil-kuil yang belum selesai dibangun di Bukit Akropolis dihancurkan, batu-batunya berserakan. Ketika bangsa Yunani kembali ke kota mereka yang gosong, ada sebuah perdebatan besar: apakah reruntuhan itu harus segera dibersihkan, atau dibiarkan sebagai saksi bisu?

Perikles, negarawan Athena yang paling brilian, memilih jalan ketiga — ia membiarkan fondasi kuil yang terbakar itu terlihat oleh publik, lalu di atasnya mendirikan Parthenon yang lebih megah dari sebelumnya. Ia tidak hanya membangun kuil. Ia membangun narasi: bahwa dari luka yang paling dalam, sebuah peradaban bisa bangkit lebih besar dari semula.

Dua ribu lima ratus tahun kemudian, di Jakarta, seorang gubernur berdiri di atas lahan bekas 109 tiang monorel yang selama lebih dari dua dekade menjadi simbol kemacetan ambisi dan kegagalan birokrasi. Dan ia berkata — dengan sangat jelas, sangat sadar — “Saya sengaja mengundang ketika belum selesai. Sebab kalau sudah selesai, diundang, kelihatannya bagus semua.”

Pramono Anung baru saja mengucapkan salah satu kalimat paling jujur dalam sejarah komunikasi politik Indonesia.

Tiga Gubernur, Tiga DNA, Satu Formula Tersembunyi

Untuk memahami Pramono, kita perlu terlebih dahulu memahami para pendahulunya — karena ketiganya, tanpa pernah sepakat secara eksplisit, sesungguhnya bermain dalam permainan yang sama: membangun citra dari kursi gubernur Jakarta sebagai batu loncatan menuju panggung nasional.

Joko Widodo memiliki formula yang ia sebut sendiri sebagai “blusukan” — tapi secara analitik lebih tepat disebut progress visibility. Ia tidak menunggu jembatan selesai untuk difoto di sana. Ia difoto di tengah proyek yang masih berlumpur, dikelilingi pekerja berhelm, dengan kemeja kotak-kotak tanpa dasi. Pesannya bukan soal hasil — pesannya adalah proses. Dan proses itu terasa nyata, manusiawi, tidak dibuat-buat. Dari sana, Jokowi meluncur ke kursi presiden.

Anies Baswedan memilih strategi berbeda: legacy monumentalism. Jakarta International Stadium, Formula E, revitalisasi Kali Ciliwung — semua proyek besar, semua membangun narasi tentang pemimpin yang berpikir setinggi langit.

Tapi strategi ini mengandung jebakan: proyek monumental yang bermasalah secara prosedur tidak hanya menghapus satu narasi, tapi merobohkan seluruh arsitektur citra. JIS yang diklaim belum memenuhi standar FIFA, Formula E yang dipersoalkan anggarannya — Anies gagal di Pilpres 2024 bukan semata karena koalisi politik, tapi karena front stage-nya terkontradiksi dengan back stage yang bocor ke publik.

Pramono mengambil jalan ketiga yang lebih cerdik: wound healing. Ia tidak membangun sesuatu yang baru dari nol. Ia membersihkan luka lama — dan luka lama selalu lebih visual, lebih emosional, lebih mudah dikomunikasikan daripada fondasi baru yang belum terlihat. Seratus sembilan tiang monorel yang mangkrak selama dua dekade adalah luka yang semua warga Jakarta bisa rasakan setiap hari di kemacetan Kuningan. Ketika luka itu dibersihkan, siapa yang membersihkannya mendapat seluruh kredit — meski luka itu bukan ia yang menciptakan, dan proses penyembuhannya menghabiskan dana hingga Rp250 miliar yang belum tentu semua orang tahu detailnya.

Di sinilah poin menariknya: Pramono tidak sekadar meniru Jokowi — ia menyempurnakan formula itu dengan elemen yang Jokowi sendiri tidak miliki: pengakuan terbuka bahwa ia sedang melakukan manajemen citra. Dan paradoksnya, kejujuran itu sendiri yang membuat citranya terasa lebih autentik.

Debord, Goffman, dan Seni Mengelola Tontonan

Kalimat Pramono tentang CFD Rasuna Said yang sengaja digelar sebelum kawasan selesai bukan sekadar candaan gubernur yang rendah hati. Ia adalah konfirmasi empiris atas tiga kerangka teori besar yang selama ini hanya hidup di ruang akademik.

Guy Debord, filsuf situasionis Prancis, menulis dalam La Société du Spectacle (1967) bahwa di era kapitalisme modern, semua kehidupan sosial telah berubah menjadi akumulasi tontonan (spectacles). Yang nyata tidak lagi dinilai dari substansinya, melainkan dari representasinya. Pemimpin politik tidak dinilai dari kebijakannya saja — ia dinilai dari bagaimana ia terlihat menjalankan kebijakan itu.

Debord berargumen, “The spectacle is not a collection of images, but a social relation among people mediated by images.” CFD Rasuna Said bukan tentang warga yang bersepeda. Ia adalah citra Jakarta yang sedang berubah, dikonsumsi massal melalui media sosial dan siaran berita — dan Pramono, dengan sengaja, menempatkan dirinya di jantung citra itu sebelum produksi selesai.

Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1959) menawarkan lensa lain yang sama tajamnya. Goffman berargumen bahwa kehidupan sosial adalah pertunjukan: semua orang memiliki front stage — apa yang kita perlihatkan ke publik — dan back stage — apa yang sesungguhnya terjadi di belakang layar.

Politisi yang berhasil adalah mereka yang mampu menjaga konsistensi antara keduanya. Jokowi berhasil karena front stage-nya — blusukan, gado-gado, konser metal — terasa konsisten dengan latar belakang pengusaha mebelnya yang genuine. Anies bermasalah karena front stage intelektual-humanisnya terkontradiksi dengan back stage JIS yang penuh kontroversi prosedural.

Lalu di mana Pramono? Ia memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki keduanya: sembilan tahun sebagai Sekretaris Kabinet Jokowi memberinya akses ke back stage kekuasaan paling elite di Indonesia. Ia tahu persis bagaimana tontonan didesain dari dalam Istana. Ketika ia kemudian membangun front stage-nya sendiri sebagai gubernur Jakarta, ia tidak melakukannya dengan intuisi — ia melakukannya dengan peta.

Pierre Bourdieu melengkapi analisis ini dengan konsep kapital simbolik: reputasi dan otoritas moral yang diakumulasi melalui tindakan-tindakan yang diakui secara kolektif. Setiap proyek yang berhasil mendapat liputan positif adalah investasi dalam kapital simbolik yang suatu saat bisa dicairkan menjadi kapital politik. Pramono, dengan memadukan proyek simbolis besar seperti CFD Rasuna Said dan kebijakan inklusif seperti Transjakarta gratis untuk 15 golongan, sedang membangun portofolio kapital simbolik yang lebih lengkap dari Jokowi maupun Anies di fase yang sama dalam karier gubernur mereka.

2029: Laboratorium yang Sedang Berjalan

Pertanyaan bukan lagi apakah Pramono memiliki formula. Pertanyaan sebenarnya adalah: seberapa jauh formula itu akan membawanya?

Pada 2029, Pramono berusia 66 tahun — bukan usia yang terlalu tua untuk maju sebagai calon presiden, mengingat preseden yang ada. Ia adalah politisi senior PDIP, mantan Sekjen partai, dan kini gubernur Jakarta yang elektabilitasnya terus bergerak naik. Polanya identik dengan Jokowi: gubernur Jakarta yang membangun citra kuat melalui proyek-proyek yang terasa langsung oleh warga, lalu diorbitkan oleh mesin partai menuju kontestasi nasional.

PDIP, setelah kekalahan Ganjar di 2024, membutuhkan wajah baru yang tetap memiliki akar pada DNA populisme Jokowi — tapi dengan versi yang lebih terstruktur dan lebih sulit diserang. Pramono memenuhi hampir semua kriteria itu. Yang belum teruji adalah satu hal yang paling kritis dalam politik nasional Indonesia: apakah wound healing yang berhasil di Jakarta bisa diterjemahkan menjadi narasi yang cukup besar untuk seluruh Indonesia?

Perikles membangun Parthenon di atas reruntuhan Athena dan menjadi negarawan terbesar yang dikenang sejarah. Tapi ia hanya pernah memerintah satu kota. Jokowi mengulang formula yang serupa — dan berhasil memperluas jangkauannya ke seluruh nusantara. Apakah Pramono adalah iterasi berikutnya dari formula itu?

Jakarta, seperti biasa, sedang menjalankan eksperimennya. Dan kita semua — sadar atau tidak — adalah audiensnya. (S13)

Majalah The Economist edisi April 2026 berkisah tentang fenomena perpindahan masif warga Tiongkok ke Indonesia dalam artikel bertajuk “A New China in Indonesia.” Lebih dari 100.000 izin tinggal diberikan kepada warga Tiongkok di Indonesia pada 2024 — dua kali lipat dibanding seluruh negara lain digabungkan. Mereka datang bukan sebagai pekerja biasa, melainkan sebagai pengusaha: membawa restoran, startup fintech, pabrik kendaraan listrik, hingga ribuan gerai Mixue yang kini mengalahkan McDonald’s secara global. Peluang atau bahaya bagi Indonesia?

PinterPolitik.com

Pada 1602, Kongsi Dagang Belanda — VOC — mendarat bukan sebagai penakluk bersenjata, melainkan sebagai mitra dagang. Mereka membawa modal, kapal, dan jaringan. Mereka meminta izin berdagang, lalu meminta gudang, lalu meminta benteng, lalu meminta wilayah. Tiga ratus tahun kemudian, seluruh Nusantara ada dalam genggaman mereka. Sejarah tidak selalu dimulai dengan kanon. Kadang ia dimulai dengan kontrak.

Hari ini, Indonesia sedang menyaksikan sebuah kedatangan baru. Bukan dengan kapal layar dan senapan, melainkan dengan modal miliaran dolar, ribuan gerai es krim murah, dan pabrik baterai yang berderit di Jawa Barat.

Majalah The Economist edisi April 2026 menyebutnya dengan tenang: “A New China in Indonesia.” Lebih dari 100.000 izin tinggal diberikan kepada warga Tiongkok di Indonesia sepanjang 2024 saja — dua kali lipat dari seluruh warga Tiongkok di negara lain yang digabungkan. Mereka bukan pelancong. Mereka adalah pengusaha, investor, dan arsitek rantai nilai yang sedang membangun fondasi ekonomi baru di tanah yang bukan milik mereka.

Pertanyaan yang harus dijawab: apakah ini baik atau buruk untuk kita?

Slowdown Tiongkok dan Daya Tarik Indonesia

Exodus ini bukan tanda cinta pada Indonesia. Ini adalah pelarian dari ketidakbertahanan di Tiongkok.

Ekonomi Tiongkok tumbuh hanya 5% di 2024 — angka yang terdengar besar, tapi menyembunyikan krisis di bawahnya: pasar properti runtuh, deflasi konsumen merayap, dan jutaan pengusaha muda terjebak dalam apa yang mereka sebut nei juan — persaingan ultra-ketat di pasar yang sudah jenuh, dengan pendapatan yang terus menyusut. Seorang pengusaha Tiongkok yang kini berkantor di Jakarta mengatakannya lugas kepada The Economist: “Indonesia today feels like China in the 1980s. There are so many opportunities.”

Indonesia menawarkan apa yang Tiongkok tidak lagi bisa berikan: pasar 290 juta jiwa yang belum jenuh, cadangan nikel terbesar di dunia — bahan paling kritis untuk baterai kendaraan listrik — serta insentif pajak dan regulasi yang jauh lebih lunak.

Hasilnya bisa dilihat dari angka-angka yang seharusnya membuat siapapun di Istana Merdeka berhenti sejenak dan berpikir: BYD membangun pabrik senilai lebih dari 1 miliar dolar di Subang, Jawa Barat, dengan kapasitas 150.000 unit kendaraan listrik per tahun. CATL, produsen baterai terbesar dunia, menanamkan hampir 6 miliar dolar dalam enam proyek di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Tiongkok kini mengendalikan 75% kapasitas peleburan nikel nasional. Dan Mixue — merek es krim murah asal Zhengzhou — sudah punya lebih dari 2.600 gerai di Indonesia, menjadikannya jaringan makanan cepat saji terbesar di dunia berdasarkan jumlah gerai, melampaui McDonald’s dan Starbucks.

Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari satu dekade.

Polanyi, Wallerstein dan Pertaruhan yang Sesungguhnya

Untuk memahami apa yang sedang terjadi, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kalkulator investasi. Butuh analisis dan lensa teoritis yang tajam.

Karl Polanyi dalam The Great Transformation (1944) memperingatkan bahwa ekspansi pasar bebas yang menembus terlalu dalam ke dalam kehidupan sosial selalu memicu apa yang ia sebut double movement — gerakan balikan dari masyarakat yang terdampak, baik melalui regulasi, nasionalisme, maupun dalam kasus-kasus ekstrem, kekerasan.

Indonesia sudah menunjukkan gejala awal gerakan ini: pelarangan TikTok Shop pada Oktober 2023, tekanan serikat buruh tekstil yang kehilangan 250.000 anggotanya akibat serbuan produk murah Tiongkok, dan survei yang mencatat lebih dari 70% warga Indonesia mendukung pembatasan tenaga kerja asing Tiongkok. Double movement bukan ancaman yang datang dari luar — melainkan lahir dari dalam, dari akumulasi rasa kehilangan yang tidak terjawab oleh kebijakan.

Immanuel Wallerstein, melalui World-Systems Theory, memberikan kerangka yang lebih struktural. Wallerstein membagi dunia menjadi core (pusat yang mengekspor nilai tambah tinggi), semi-periphery, dan periphery (yang mengekspor bahan mentah). Indonesia selama ini berjuang keras untuk naik dari semi-periphery — tapi jika 75% kapasitas peleburan nikel dikuasai perusahaan Tiongkok, dan seluruh rantai nilai baterai dari hulu ke hilir dikendalikan dari Beijing, maka Indonesia bukan sedang naik kelas. Indonesia sedang menjadi resource colony yang lebih canggih: tidak dijajah dengan senjata, melainkan dengan kapital.

Giovanni Arrighi dalam Adam Smith in Beijing (2007) menambahkan dimensi waktu. Arrighi mengamati bahwa kapitalisme Tiongkok beroperasi dengan logika yang berbeda dari Wall Street: bukan mengejar profit kuartalan, melainkan membangun kapasitas jangka panjang — masuk lebih awal, bangun infrastruktur ketika harga masih rendah, dan panen ketika ekosistem matang. Dominasi Tiongkok di rantai nikel-baterai Indonesia adalah presisi dari logika ini. Pertanyaan yang harus diajukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah: apakah Indonesia sedang menjadi bagian dari visi jangka panjang itu, atau sekadar lokasi dalam peta yang digambar orang lain?

Paradoks terbesar dari Exodus ini adalah ia bekerja dari dua arah sekaligus. Modal Tiongkok besar masuk dari atas — membangun ekosistem EV, pabrik baterai, dan infrastruktur industri yang tidak pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Namun di saat bersamaan, produk murah Tiongkok menyerbu dari bawah — menghancurkan industri tekstil, alas kaki, dan barang konsumsi lokal yang menjadi tulang punggung kelas menengah pekerja. Antara 2022 dan 2024, Indonesia kehilangan 60 pabrik tekstil. Seperempat juta pekerja kehilangan mata pencaharian. Bukan karena malas — tapi karena mereka tidak pernah dipersiapkan untuk bersaing melawan negara yang mensubsidi industrinya jauh lebih dalam.

Kedaulatan Industri Bukan Soal Pilihan

Michael Porter, ekonom Harvard yang merumuskan teori keunggulan kompetitif bangsa, pernah berkata: “In the long run, a nation’s competitiveness depends on its capacity to innovate and upgrade.” Kata kunci di sini bukan investasi — melainkan kapasitas untuk berinovasi. Investasi asing bisa membeli pabrik; ia tidak otomatis membeli kemampuan.

Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Pemerintah Indonesia. Peluang dari Exodus Ekonomi Tiongkok ini nyata dan tidak boleh diabaikan: transfer teknologi dari CATL dan BYD berpotensi membangun ekosistem EV yang tidak bisa Indonesia bangun sendiri dalam satu generasi. Mixue dan Haidilao memperkenalkan standar efisiensi operasional yang bisa dipelajari pengusaha lokal. Yup dan startup fintech Tiongkok membuka model bisnis yang belum pernah terpikirkan di pasar domestik.

Namun peluang ini hanya akan terwujud jika ada satu hal yang tidak bisa ditawar: kebijakan yang tegas mensyaratkan transfer teknologi, pelibatan tenaga kerja lokal secara bermakna, dan batasan yang jelas atas dominasi asing di sektor strategis.

Preseden positif ada di depan mata: ekspansi Jepang ke Asia Tenggara di era 1970–1990-an membawa transfer teknologi yang signifikan dan menciptakan lapisan industri menengah yang kuat — karena pemerintah penerima menegosiasikan syaratnya dengan keras.

Indonesia bukan tidak punya kartu. Nikel Indonesia adalah salah satu aset paling strategis di abad ini — tanpa nikel, tidak ada baterai; tanpa baterai, tidak ada transisi energi global. Tiongkok membutuhkan nikel Indonesia setidaknya sebesar Indonesia membutuhkan modal Tiongkok. Itu adalah posisi tawar yang sangat kuat — jika Pemerintah memilih untuk menggunakannya.

Sejarah VOC mengajarkan bahwa kedaulatan tidak hilang dalam satu malam. Ia terkikis perlahan, dalam setiap kontrak yang tidak dibaca cermat, setiap konsesi yang dianggap kecil, setiap regulasi yang tidak ditegakkan. Exodus Ekonomi Tiongkok belum tentu berakhir seperti VOC — tapi juga tidak akan otomatis berakhir lebih baik. Itu tergantung sepenuhnya pada satu hal: seberapa serius Pemerintah Indonesia memegang syaratnya sendiri. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang “menyeret” Jusuf Kalla membuka pertanyaan lebih dalam, seberapa kokoh pengaruh pasca-kekuasaan? Di balik jejaring luas dan loyalitas yang tampak solid, tersimpan celah-celah rapuh. Seperti Achilles, kekuatan terbesar kerap menyimpan titik lemah, menunggu sentilan waktu dan perubahan.

PinterPolitik.com

Polemik ijazah yang kembali menyeret nama Joko Widodo bukan sekadar riak kecil dalam ruang publik. Ia telah menjelma menjadi semacam entry point bagi diskursus yang lebih dalam, tentang bagaimana seorang mantan presiden tetap menjadi pusat gravitasi politik nasional.

Bahkan, ketika nama Jusuf Kalla ikut terseret dalam pusaran perdebatan, kita menyaksikan bahwa isu ini bukan lagi soal verifikasi administratif, melainkan soal legitimasi, persepsi, dan daya tahan pengaruh.

Dalam politik modern, isu-isu simbolik sering kali lebih kuat daripada fakta material. Ijazah, dalam hal ini, bukan sekadar dokumen, melainkan metafora tentang asal-usul, keabsahan, dan narasi “orang biasa” yang selama ini menjadi fondasi populisme Jokowi.

Ketika fondasi simbolik ini digoyang, yang diuji bukan hanya kebenaran faktual, tetapi juga daya tahan konstruksi citra yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade.

Namun, untuk memahami mengapa polemik ini terasa signifikan, kita perlu melangkah lebih jauh: melihat Jokowi bukan lagi sebagai individu, melainkan sebagai arsitektur kekuasaan pasca-jabatan.

Dalam kerangka Michel Foucault, kekuasaan tidak berhenti ketika jabatan berakhir, ia menyebar, meresap, dan beroperasi melalui jaringan relasi yang sering kali tak kasat mata. Jokowi, dengan demikian, bukan sekadar mantan presiden, tetapi simpul dalam jejaring kekuasaan yang melintasi partai, birokrasi, hingga entitas ekonomi.

Di sinilah polemik ijazah menemukan relevansinya: ia menjadi salah satu pintu untuk menguji apakah jaringan kekuasaan tersebut memiliki titik rapuh.

Dalam mitologi Yunani, Achilles, pahlawan yang nyaris tak terkalahkan, tetap memiliki satu titik lemah, yakni tumitnya. Analogi ini menjadi pisau analisis yang menarik. Pertanyaannya bukan lagi apakah Jokowi kuat, melainkan, di mana letak tumit Achilles-nya?

Anatomi Kekuatan Jokowi?

Untuk memahami kemungkinan kelemahan, kita harus terlebih dahulu membedah sumber kekuatan. Jokowi adalah anomali dalam lanskap politik Indonesia, bukan berasal dari militer, bukan pula dari oligarki bisnis. Ia lahir dari populisme lokal, dibesarkan oleh partai, dan kemudian membangun kekuatannya sendiri melalui kekuasaan negara.

Selama dua periode kepemimpinannya, ia tidak hanya memerintah, tetapi juga merajut jaringan. Dalam perspektif Mark Granovetter, kekuatan sosial tidak terletak pada individu, melainkan pada keterikatan relasional, embeddedness.

Jokowi tampaknya memahami ini dengan baik. Ia seolah tidak membangun dominasi ideologis yang kaku, melainkan fleksibilitas relasional, menjalin kedekatan dengan berbagai aktor, dari birokrat hingga pelaku bisnis.

Namun, di sinilah paradoks muncul. Jaringan yang luas adalah sumber kekuatan, tetapi juga potensi kerentanan. Loyalitas yang dibangun di atas akses terhadap sumber daya seperti proyek, jabatan, atau kedekatan kekuasaan cenderung bersifat transaksional. Ketika akses itu berkurang, loyalitas pun menjadi cair.

Di era pemerintahan Prabowo Subianto, dinamika ini menjadi semakin relevan. Jokowi tidak lagi memegang kendali langsung atas distribusi sumber daya negara.

Eks Wali Kota Solo itu mungkin masih memiliki pengaruh, tetapi pengaruh itu kini bergantung pada keselarasan dengan kekuasaan formal yang baru. Dalam kondisi seperti ini, jaringan yang sebelumnya solid dapat mengalami apa yang dalam teori jaringan disebut sebagai fragmentasi internal.

Lebih jauh, ekspansi pengaruh Jokowi ke berbagai sektor—politik, birokrasi, hingga keluarga melalui figur seperti Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep—menciptakan apa yang bisa disebut sebagai overextension.

Dalam sejarah kekuasaan, ekspansi yang terlalu luas sering kali diikuti oleh kesulitan dalam menjaga kohesi. Agen-agen dalam jaringan tidak selalu bergerak dalam satu arah, mereka memiliki kepentingan masing-masing, yang sewaktu-waktu dapat bertabrakan.

Di sisi lain, legitimasi publik yang selama ini menjadi kekuatan utama Jokowi juga tidak bersifat statis. Narasi “orang biasa” yang berhasil menembus puncak kekuasaan adalah aset simbolik yang kuat.

Namun, ketika narasi itu mulai dipertanyakan, baik melalui polemik ijazah maupun kritik terhadap dinasti politik, maka yang terancam bukan hanya citra, tetapi juga fondasi moral dari pengaruh tersebut.

Dengan kata lain, kekuatan Jokowi hari ini adalah kombinasi dari jaringan, loyalitas, dan legitimasi. Tetapi ketiganya memiliki satu kesamaan, yakni mereka bergantung pada kondisi yang dapat berubah.

Menyentil Tumit Achilles?

Jika kekuasaan Jokowi bersifat jaringan, maka cara melemahkannya tidak bisa melalui konfrontasi langsung. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan semacam ini tidak runtuh karena diserang dari luar, melainkan karena mengalami erosi dari dalam.

Dalam konteks ini, konsep Achilles’ Heel menjadi relevan bukan sebagai titik lemah tunggal, melainkan sebagai kumpulan kerentanan struktural.

Pertama, ketergantungan pada insentif kekuasaan. Tanpa kontrol langsung atas sumber daya negara, kemampuan untuk mempertahankan loyalitas akan menurun.

Kedua, fragmentasi internal jaringan, di mana konflik antar-aktor dapat melemahkan kohesi. Ketiga, delegitimasi publik, yang secara perlahan mengikis kepercayaan dan dukungan.

Polemik ijazah, dalam hal ini, bisa dilihat sebagai salah satu bentuk “sentilan” terhadap tumit tersebut. Ia mungkin tidak cukup kuat untuk meruntuhkan, tetapi mampu mengganggu stabilitas narasi.

Dan dalam politik, gangguan kecil yang berulang sering kali lebih efektif daripada serangan besar yang sesaat.

Lebih jauh, keberadaan rezim baru juga memainkan peran penting. Dalam banyak kasus global, mantan pemimpin yang tetap berpengaruh sering kali menghadapi batas ketika kepentingannya tidak lagi sejalan dengan penguasa aktif.

Negara, dengan seluruh instrumennya, memiliki kapasitas untuk merestrukturisasi jaringan kekuasaan lama, baik secara halus maupun terbuka.

Namun, yang paling menentukan adalah waktu. Kekuasaan pascajabatan memiliki siklus, ia naik, menyebar, lalu perlahan menyusut. Bukan karena ia kalah, tetapi karena kondisi yang menopangnya berubah.

Dalam kerangka ini, Jokowi tidak harus “dikalahkan”, cukup dengan membiarkan dinamika politik berjalan, maka jaringan yang bergantung pada momentum dan akses akan menemukan batasnya sendiri.

Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah jaringan yang dibangun, Jokowi mampu bertahan tanpa fondasi kekuasaan formal? Jika jawabannya tidak, maka erosi adalah keniscayaan.

Dan di situlah makna sesungguhnya dari menyentil tumit Achilles, bukan jatuh seketika, tetapi membuka jalan bagi proses peluruhan yang tak terelakkan.

Sebab dalam politik, seperti dalam mitologi, tidak ada yang benar-benar kebal, hanya ada yang belum menemukan titik lemahnya. (J61)

Prabowo mendorong Indonesia tak sekadar mengekspor nikel mentah, tapi mengolahnya jadi baterai dan mobil listrik nasional. Lewat 21 proyek hilirisasi senilai USD 40 miliar dan Danantara sebagai motor investasi, ia ingin Indonesia melompat dari eksportir komoditas menjadi produsen kendaraan listrik. Ini bukan sekadar kebijakan industri — ini taruhan besar bahwa Indonesia bisa ikut bermain di revolusi energi global. Akankah berhasil?

PinterPolitik.com

Pada tahun 1841, seorang ekonom Jerman bernama Friedrich List menerbitkan sebuah buku yang membuatnya dibenci oleh hampir seluruh establishment ekonomi Eropa.

Dalam The National System of Political Economy, List menuduh Inggris — negara paling kaya di dunia saat itu — melakukan kemunafikan besar: membangun seluruh kekuatan industrinya lewat proteksionisme selama berabad-abad, lalu begitu sampai di puncak, “menendang tangga” dan mengkhotbahkan perdagangan bebas ke negara-negara yang masih merangkak di bawah.

List berargumen bahwa negara berkembang yang mengikuti nasihat itu akan selamanya terjebak sebagai pengekspor bahan mentah — kaya sumber daya tapi miskin industri. Ia meninggal dalam kemiskinan dan keputusasaan pada 1846, tanpa menyaksikan bahwa hampir setiap negara yang kelak menjadi kekuatan industri — Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea Selatan — membuktikan tesisnya benar.

Seratus delapan puluh lima tahun kemudian, di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan kebijakan yang secara mengejutkan mengulangi logika List: melarang ekspor nikel mentah, membangun rantai industri baterai EV di dalam negeri, meluncurkan 21 proyek hilirisasi senilai USD 40 miliar, dan bermimpi tentang mobil listrik nasional.

Yang membuat cerita ini menjadi berlapis adalah identitas Prabowo sendiri: ia putra Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ekonom yang namanya paling sering diasosiasikan dengan kelompok yang justru berseberangan dengan pendekatan industrial policy semacam ini. Prabowo, dalam banyak hal, sedang menjalankan mimpi Habibie — rival intelektual ayahnya sendiri.

Tapi apakah sesederhana itu? Apakah Prabowo mengkhianati warisan Sumitro, atau justru sedang membaca ayahnya lebih dalam dari yang kebanyakan orang sanggup lakukan?

Dua Mazhab yang Tak Pernah Berdamai

Untuk memahami apa yang sedang terjadi, kita perlu mundur ke pertarungan intelektual paling penting dalam sejarah ekonomi Indonesia: Widjojonomics versus Habibienomics.

Widjojonomics, yang diarsiteki oleh Prof. Widjojo Nitisastro – murid dari Sumitro Djojohadikusumo – dan kelompok “Mafia Berkeley,” dibangun di atas prinsip keunggulan komparatif David Ricardo: Indonesia harus mengekspor apa yang bisa diproduksi paling efisien — komoditas, sumber daya alam, tenaga kerja murah — dan membiarkan pasar mengalokasikan sumber daya. Buka pintu investasi asing, jaga disiplin fiskal, kendalikan inflasi.

Hasilnya memang impresif: pertumbuhan 8 persen per tahun di era 1980-an, sampai Bank Dunia menyebut Indonesia sebagai salah satu “Asian Miracles.” Tapi ada harga yang dibayar: ketimpangan menganga, industrialisasi dangkal, dan ketika krisis 1997/98 menghantam, seluruh bangunan yang berbasis hutang luar negeri itu runtuh dalam hitungan bulan.

Di kubu seberang berdiri B.J. Habibie dengan Habibienomics-nya. Habibie — insinyur aeronautika lulusan Jerman — percaya bahwa kemiskinan Indonesia bukan masalah pasar, melainkan masalah teknologi. Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan keunggulan komparatif, tapi harus membangun keunggulan kompetitif lewat industri strategis berbasis teknologi tinggi.

Ia mendirikan IPTN untuk pesawat terbang, PAL untuk kapal, PINDAD untuk persenjataan. Negara bukan sekadar regulator — negara adalah entrepreneur. Kwik Kian Gie pertama kali melabeli pendekatan ini sebagai “Habibienomics” di Harian Kompas pada 1993, dan sejak saat itu istilah itu menjadi simbol perlawanan terhadap ortodoksi pasar bebas.

Kedua mazhab ini tidak pernah berdamai. Widjojonomics menganggap Habibienomics sebagai pemborosan: membuang uang negara untuk proyek gengsi yang tidak sesuai kebutuhan rakyat. Habibienomics menganggap Widjojonomics sebagai penjajahan gaya baru: membiarkan Indonesia selamanya menjadi tukang gali bahan mentah untuk diolah negara lain. Dan krisis 1998 — yang membunuh keduanya sekaligus — tidak pernah menyelesaikan perdebatan ini. Ia hanya menundanya.

Sumitro: Missing Link yang Terlupakan

Di sinilah Sumitro Djojohadikusumo menjadi kunci. Kebanyakan orang menempatkan Sumitro di kubu Widjojonomics — dan memang ada alasan untuk itu: murid-muridnya di Fakultas Ekonomi UI menjadi bagian dari teknokrat liberal Orde Baru, dan ia sendiri mendukung keterbukaan terhadap investasi asing pada fase awal pemerintahan Soeharto. Tapi membaca Sumitro hanya sampai di situ adalah kesalahan intelektual yang serius.

Sumitro Plan tahun 1951 — yang jarang dibahas — adalah program industrialisasi aktif: membangun pabrik semen, pemintalan, dan karung goni dengan investasi langsung negara. Ini bukan liberalisasi pasif; ini industrial policy. Gerakan Benteng yang ia gagas adalah proteksi nasionalis untuk pengusaha pribumi — antitesis dari pasar bebas. Dan Sumitro sendiri menentang ekspor bahan mentah tanpa pengolahan, sebuah posisi yang secara substansial identik dengan hilirisasi yang kini dijalankan putranya.

Sumitro, dengan kata lain, bukan Widjojo. Ia juga bukan Habibie. Ia adalah missing link — ekonom yang percaya pada industrialisasi tapi juga memahami pentingnya institusi yang sehat dan keterbukaan yang terukur. Jika Widjojonomics adalah tesis dan Habibienomics adalah antitesis, maka Sumitronomics — dalam bentuknya yang paling otentik — adalah embrio dari sintesis yang belum pernah dieksekusi.

Dan mungkin itulah yang sedang coba dilakukan Prabowo.

Sintesis yang Tertunda Satu Generasi

Apa yang dilakukan Prabowo hari ini — hilirisasi nikel, ekosistem baterai EV, BUMN manufaktur sebagai motor transformasi, Danantara sebagai penggerak investasi industri strategis — bukanlah Habibienomics murni, dan bukan pula pengkhianatan terhadap Sumitro. Ini lebih tepat dibaca sebagai sintesis: mengambil visi industrialisasi Habibie, tapi membumikannya pada sumber daya alam yang Indonesia benar-benar miliki, sambil mempertahankan pragmatisme ekonomi yang menjadi tradisi Sumitro.

Habibie bermimpi tentang pesawat terbang — teknologi yang ambisius tapi terputus dari basis material Indonesia. Prabowo bermimpi tentang baterai dan mobil listrik — teknologi yang secara langsung terhubung dengan cadangan nikel terbesar dunia yang dimiliki Indonesia. Secara filosofis, keduanya menjalankan logika yang sama: negara harus hadir sebagai penggerak industrialisasi, bukan sekadar penjaga aturan main. Tapi Prabowo mengeksekusinya dengan kalkulasi yang lebih Sumitro: mulai dari apa yang kita punya, olah menjadi apa yang dunia butuhkan.

Friedrich List menyebut pendekatan ini sebagai infant industry protection — melindungi industri yang sedang tumbuh agar kelak cukup kuat untuk bersaing di pasar global. Larangan ekspor nikel mentah yang dipertahankan Prabowo bahkan ketika Uni Eropa menggugat ke WTO adalah bentuk paling eksplisit dari logika Listian ini. Dan List sendiri akan mengenali ironinya: Indonesia sedang melakukan persis apa yang dilakukan Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang ketika mereka masih “negara berkembang” — memproteksi industri strategis sebelum membuka pasar.

Joseph Schumpeter menyebut momen seperti ini sebagai creative destruction: revolusi teknologi yang menghancurkan industri lama dan membuka ruang bagi pemain baru. Transisi global dari energi fosil ke energi terbarukan adalah creative destruction terbesar sejak revolusi industri — dan Indonesia, dengan nikelnya, memegang tiket masuk yang secara historis langka. Membiarkan nikel diekspor mentah adalah membuang tiket itu. Mengolahnya menjadi baterai adalah menebus janji yang tertunda sejak Habibie pertama kali bermimpi tentang industri strategis.

Tentu saja, visi saja tidak cukup. Korea Selatan berhasil menjalankan industrial policy karena Park Chung-hee membangun birokrasi yang disiplin dan memaksa Chaebol-nya bersaing secara global — proteksi tanpa kenyamanan. Malaysia gagal dengan Proton karena proteksi tanpa tekanan kompetitif hanya melahirkan industri yang malas. Pertanyaan besar untuk Prabowo bukan lagi soal arah — arahnya sudah jelas. Pertanyaannya adalah soal eksekusi: bisakah Danantara menjadi MITI Indonesia, atau akan menjadi mesin rente baru?

Habibie meninggal pada 2019 tanpa sempat menyaksikan ini. Sumitro pergi lebih dulu lagi. Tapi jika keduanya bisa melihat apa yang terjadi di Jakarta 2026 — seorang putra Sumitro meluncurkan 21 proyek industri strategis dengan DNA Habibienomics — mungkin mereka berdua akan tersenyum. Bukan karena salah satu menang, tapi karena akhirnya seseorang mencoba mendamaikan apa yang selama lima dekade tak pernah bisa didamaikan. (S13)

Maret 2026, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan di rapat DPR bahwa 50 staf Wapres telah dikirim ke IKN untuk persiapan kepindahan. Istana Wapres seluas 14.642 m² telah rampung. Narasi resmi menyebut optimalisasi pemerintahan, tetapi pengamat kritis membaca skenario yang lebih dalam: menjauhkan Gibran dari pusat pengambilan keputusan di Jakarta. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Dalam pewayangan Jawa, ada satu episode yang jarang dipentaskan tapi penuh makna politik: kisah Arjuna di pengasingan. Setelah kalah dalam permainan dadu, para Pandawa dibuang ke hutan selama tiga belas tahun. Bagi yang membaca sekilas, pengasingan itu adalah kekalahan. Tapi bagi yang paham logika kekuasaan Jawa, hutan justru menjadi tempat Arjuna mengasah diri — bertapa, mengumpulkan senjata, dan kembali lebih kuat. Pertanyaannya selalu sama sepanjang sejarah: apakah pengasingan adalah akhir, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar?

Pertanyaan itu kini bergema di lanskap politik Indonesia kontemporer, ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlahan diarahkan untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara — sebuah kota yang belum sepenuhnya hidup, jauh dari Jakarta yang menjadi panggung kekuasaan sesungguhnya.

Panggung Kosong di Ujung Kalimantan

Pada 30 Maret 2026, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan di hadapan Komisi II DPR bahwa 50 staf Wakil Presiden telah ditugaskan ke IKN untuk mempersiapkan kepindahan. Istana Wapres seluas 14.642 meter persegi telah rampung dibangun, lengkap dengan perabotan. Secara teknis, tidak ada yang salah dengan rencana ini. IKN adalah ibu kota negara yang baru, dan Wakil Presiden yang berkantor di sana bisa dibaca sebagai komitmen pemerintah terhadap proyek pemindahan ibu kota.

Namun, satu pertanyaan menggantung dan tidak pernah dijawab tuntas: mengapa Presiden Prabowo sendiri tidak berencana pindah ke IKN? Mengapa justru wakilnya yang berangkat lebih dulu? Dan mengapa kabar ini tidak pernah dikonfirmasi langsung oleh Gibran, melainkan selalu disampaikan oleh pihak ketiga — Basuki menggunakan frasa “saya dengar” dan “bocoran” — seolah menguji reaksi publik sebelum melangkah lebih jauh?

Di sinilah narasinya jadi menarik. Di balik wacana optimalisasi pemerintahan, tersembunyi pola yang lebih dalam. Sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, publik telah menyaksikan serangkaian momen yang membentuk satu pola: Gibran perlahan digeser dari orbit kekuasaan inti.

Saat Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung, Gibran dikirim ke IKN meninjau proyek pembangunan. Saat peresmian pabrik baterai Korea Selatan, nama Gibran digantikan mendadak oleh Menteri AHY. Saat reshuffle kabinet September 2025, Gibran bahkan tidak hadir dan tidak dilibatkan — Jokowi sang pendahulu Prabowo sekaligus ayah Gibran, menegaskan bahwa reshuffle adalah “hak prerogatif presiden” sepenuhnya. Bukan kebetulan, melainkan koreografi kekuasaan yang disusun dengan presisi.

Matahari Kembar dan Anatomi Ketegangan yang Berulang

Untuk memahami apa yang terjadi pada Gibran, kita perlu mundur dan melihat bahwa ketegangan antara presiden dan wakil presiden bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Ia adalah penyakit bawaan dari sistem presidensial yang menempatkan dua figur dengan legitimasi berbeda dalam satu kapal.

Hatta mengundurkan diri pada 1956 karena frustrasi pada arah kebijakan Soekarno yang semakin otoriter. Soeharto memilih Habibie sebagai wakil justru karena dianggap jinak dan mudah dikendalikan. Jusuf Kalla di bawah SBY begitu aktif dan agresif hingga dijuluki “matahari kembar” — dan akhirnya maju sebagai capres tandingan di 2009. Kembali di era Jokowi, JK yang berpengalaman menjadi mitra yang sulit dikontrol. Pelajaran dari semua ini konsisten: presiden Indonesia selalu berupaya memastikan wakilnya tidak menjadi ancaman, dan jika wakil presiden terbukti terlalu kuat, ia akan digeser ke pinggir.

Kasus Gibran lebih kompleks karena ia bukan sekadar wakil presiden — ia adalah simpul terakhir kekuasaan Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo. Selama Gibran duduk di kursi Wapres, Jokowi tetap memiliki taruhan dalam permainan. Kabinet Merah Putih sendiri masih dipenuhi figur yang berelasi kuat dengan mantan presiden ketujuh itu. Gibran adalah “antena” Jokowi di dalam sistem — dan menempatkannya di IKN bisa dibaca sebagai upaya Prabowo memutus simpul ini secara elegan, tanpa konfrontasi terbuka yang bisa mengguncang stabilitas koalisi.

Dalam tradisi kekuasaan Jawa, ini dikenal sebagai konsep ngalih ora ngalih — memindahkan tanpa terlihat memindahkan. Memberi Gibran istana megah di kota baru, memberi simbol kehormatan yang besar, tapi menjauhkan dari rapat kabinet, dari diplomasi strategis, dari ruang-ruang tempat keputusan sesungguhnya dibuat. Ini bukan pengusiran, melainkan penempatan ulang — dan dalam budaya yang menghargai halus di atas kasar, ini adalah strategi yang nyaris sempurna.

Theatre State: Ketika Simbol Lebih Berkuasa dari Kebijakan

Antropolog Clifford Geertz, dalam karya monumentalnya Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali (1980), mendeskripsikan bagaimana kerajaan-kerajaan Bali beroperasi bukan terutama melalui kebijakan atau birokrasi, melainkan melalui pertunjukan. Ritual, upacara, penempatan fisik raja dan bangsawan di ruang-ruang tertentu — semua adalah pernyataan kekuasaan yang lebih berbicara daripada dekrit apa pun. Negara, dalam logika Geertz, adalah panggung. Dan siapa yang berdiri di mana, menentukan siapa yang berkuasa.

Dalam kerangka theatre state ini, menempatkan Gibran di IKN adalah pernyataan simbolik yang luar biasa kuat. Prabowo di Jakarta berarti pusat kekuasaan nyata — tempat keputusan dieksekusi, tempat diplomasi berlangsung, tempat koalisi dinegosiasikan. Gibran di IKN berarti “masa depan yang menunggu” — diposisikan secara dramatis di panggung megah, namun jauh dari naskah yang sedang dimainkan hari ini. Dan ada ironi yang lebih dalam: IKN adalah proyek terbesar Jokowi. Menempatkan Gibran di sana seolah berkata tanpa kata — warisan ayahmu ada di sana, pergilah jaga warisan itu, sementara ini biarlah aku yang mengurus negara.

Konsep Geertz ini memiliki akar yang sangat Indonesia. Dalam kosmologi Jawa, tata tentrem karta raharja — ketertiban yang tenteram — dicapai bukan melalui konfrontasi, melainkan melalui penempatan setiap unsur pada posisinya yang “tepat”. Raja di pusat, bangsawan di lingkaran kedua, dan figur-figur yang berpotensi mengganggu keseimbangan ditempatkan di wilayah-wilayah kehormatan yang jauh dari kraton.

Geert Hofstede mengonfirmasi ini secara empiris: Indonesia memiliki skor power distance yang sangat tinggi, artinya masyarakat cenderung menerima hierarki tanpa banyak mempertanyakan. Dalam konteks ini, penempatan Gibran di IKN tidak akan dibaca mayoritas publik sebagai pengasingan — melainkan sebagai penghormatan.

Tapi sejarah juga mengajarkan bahwa pengasingan tidak selalu berakhir tragis. Nelson Rockefeller menerima marginalisasinya sebagai Wakil Presiden AS dan mati tanpa pernah mencapai puncak. Namun Dick Cheney, dalam posisi yang sama, justru membalikkan seluruh logika dan menjadi wakil presiden paling berkuasa dalam sejarah Amerika. Gibran kini berdiri di persimpangan yang sama persis.

IKN bagi Gibran adalah pedang bermata dua — bisa menjadi penjara mewah yang mengakhiri karier politiknya, atau menjadi batu loncatan menuju 2029 jika ia cukup cerdas mengubah pengasingan menjadi benteng kekuatan. Seperti Arjuna di hutan Kamyaka, pertanyaannya bukan apakah ia dibuang — melainkan apakah ia akan kembali dengan membawa Pasupati. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Offside dikit? 

#dubesiran #sby #megawati #jokowi #jaganegeri