PinterPolitik.com

Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Anthony Charles Lynton Blair atau Tony Blair yang juga menjadi dewan pengarah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru adalah contoh ekstrem terkait bagaimana fatalnya data yang salah berdampak pada pengambilan kebijakan yang buruk.

Berkat hubungan baiknya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush, Blair kemudian berhasil membuat negeri Paman Sam bekerjasama dengan Inggris untuk menginvasi Irak pada 2003 karena menduga Irak tengah mengembangkan senjata pemusnah massal (Weapon of Mass Destruction/WMD).

Invasi ini sendiri bertolak atas temuan gabungan dinas intelijen asal Inggris Joint Intelligence Committee (JIC) yang menyimpulkan Irak menyimpan senjata kimia dan biologi, serta akan mengembangkannya untuk menjadi setingkat senjata nuklir.

Menariknya, dalam laporan bertajuk Review of Intelligence on Weapons of Mass Destruction yang dirilis House of Commons Inggris pada 2004, justru menunjukkan bahwa Secret Intelligence Service (SIS) atau MI6 Inggris memakai sumber data “yang tak bisa dipercaya” terkait keberadaan WMD Irak.

Pun begitu pada 2016, ketika Sir John Chilcot juga turut mengeluarkan laporan setebal 12 jilid yang berisi dugaan bahwa MI6 telah memalsukan sumber data dengan mengacu pada film Michael Bay yang berjudul The Rock (1996).

Sedikit tidaknya, kontekstualisasi kasus Blair tersebut sepertinya dapat kita lihat dari situasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Dalam video yang dirilis Istana 28 Juni lalu, Presiden Jokowi secara terbuka menyinggung serapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang baru mencapai 1,53 persen dari Rp 75 triliun anggaran bidang kesehatan.

Uniknya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati justru memberikan pembelaan dengan menyebutkan tidak semua anggaran bidang kesehatan dialokasikan ke Kemenkes.

Setuju nggak nih dgn pendapat Bang @Fahrihamzah ? Kalau kata @neiltyson data adalah sumber informasi. Informasi adalah sumber pengetahuan. Dan pengetahuan sumber kebijaksanaan. Jadi kalau nggak ada data? Uppps. #pinterpolitik #infografis https://t.co/dZBGGj7gpC pic.twitter.com/Jj4EEVnseP

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 3, 2020

Selaku sosok yang dinilai begitu dipercayai oleh Presiden Jokowi, menarik melihat Sri Mulyani justru dengan lugas menyebutkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran tersebut bukankah tanggung jawab Kemenkes semata.

Peristiwa menarik ini bahkan sampai menjadi perhatian khusus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menduga bahwa jangan-jangan Presiden Jokowi mendapatkan data yang salah, sehingga terjadi ralat dari Komisi IX dan Menkeu.

Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari peristiwa menarik ini?

Fenomenalisme

Kasus Blair di awal tulisan, ataupun sindiran Presiden Jokowi yang kemudian diralat oleh Menkeu dapat kita pahami melalui teori epistemologi yang disebut sebagai fenomenalisme. Teori ini sendiri adalah penjelasan filosofis yang menerangkan perihal hubungan antara persepsi dengan realita (dunia).

Prinsip dasar dari teori ini adalah, bahwa proposisi tentang objek material (realita/dunia) dapat direduksi menjadi proposisi tentang sensasi aktual, data, atau fenomena yang tampak – data yang diterima indera manusia.

Kendati terlihat sederhana, penjelasan terkait bagaimana manusia merekonstruksi realita ini memiliki konsekuensi yang begitu besar dalam kehidupan. Pada kasus Blair misalnya, karena ia salah mendapatkan data terkait adanya pengembangan WMD, AS dan Inggris sampai melakukan invasi yang berujung pada melayangnya ratusan nyawa prajurit.

Peristiwa tersebut terjadi karena proposisi data yang diterima telah terkonstruksi dalam kognisi Blair bahwa di luar sana memang benar Irak telah mengembangkan WMD. Dengan kata lain, kendati Blair tidak pernah mengobservasi langsung Irak, ia dapat mengklaim realita terkait aktivitas Irak hanya karena mendapatkan laporan dari dinas intelijen Inggris.

Penjelasan ini juga dapat kita terapkan pada kasus Presiden Jokowi. Sebab, karena mendapatkan data bahwa penyerapan anggaran Kemenkes rendah, maka terbentuk konstruksi realitas dalam kognisi Presiden Jokowi bahwa Kemenkes memang bertindak demikian. Ini kemudian yang menjadi alasan mengapa fenomenalisme disebut mereduksi realitas berdasarkan data yang diterima indera.

Seperti yang disinggung oleh Fahri, kasus ini sebenarnya dapat dibaca bahwa Presiden Jokowi tampaknya mendapatkan data yang salah dari jajarannya. Secara lugas, mantan politisi PKS ini bahkan menduga para menteri hanya memberikan laporan asal bapak senang (ABS) kepada sang presiden.

Banyak yang bela Menkes Terawan nih. #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/V69kpWHupF pic.twitter.com/v2QTszSzhj

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 1, 2020

Ini kemudian membuat Fahri menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia yang seharusnya diselenggarakan di atas akuntabilitas, justru dijalankan secara feodal.

Jika simpulan Fahri benar, tentu ini menjadi jawaban mengapa aktualisasi bantuan sosial (bansos) Covid-19 tidak kunjung tepat sasaran karena data yang ada benar-benar tidak presisi. Konteks ini tentu memberikan konsekuensi yang begitu besar. Pasalnya, bagaimana mungkin Presiden Jokowi akan membuat kebijakan publik yang mempertaruhkan hajat hidup orang banyak apabila data yang dimiliki tidak benar.

Tidak hanya terkait bansos Covid-19, data yang bermasalah juga tampaknya menjadi jawaban terkait mengapa berbagai macam masalah di daerah, seperti kekeringan, kelaparan, stunting, dan masalah menahun lainnya tidak kunjung selesai.

Menanti Peran Besar Jokowi

Pada titik ini, mungkin penjelasan tersebut akan membawa kita pada pesimisme, karena nyatanya masalah data ini tidak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Terkait persoalan ini, Fahri sebenarnya memberikan solusi implisit, yakni dengan Indonesia menerapkan sistem presidensialisme, posisi Jokowi selaku presiden sebenarnya begitu powerful.

Menurutnya, presiden dalam sistem ini bahkan tidak perlu untuk melakukan rapat kabinet untuk mengambil keputusan karena itu memang sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Terkait masalah fenomenalisme yang disebutkan sebelumnya, peran besar Presiden Jokowi sebenarnya dapat menjadi jawaban. Ini tidak terlepas dari diskursus terkini perihal data yang menyebutkan bahwa data tidak sama dengan informasi.

Data adalah serangkaian fakta acak yang telah berhasil dikumpulkan, sedangkan informasi adalah hasil dari proses data yang dimiliki. Misalnya, kita mengetahui fakta bahwa setiap jam 10 pagi Andi meminum susu – ini adalah data. Data ini kemudian disimpulkan bahwa untuk membunuh Andi, cukup dengan memberinya racun pada susu yang diminumnya pada jam 10 pagi – ini adalah informasi.

Dengan kata lain, meskipun benar para menteri selama ini memberikan Presiden Jokowi data ABS, mantan Wali Kota Solo tersebut seharusnya dapat mengolahnya agar tidak menjadi informasi mentah, sehingga kasus ralat serapan anggaran Kemenkes tidak terjadi. Ini tentunya membutuhkan keterampilan khusus dari Presiden Jokowi.

Tetap semangat Pak @jokowi , semoga yang nggak punya "sense of crisis" itu bisa segera insaf. 😠 #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/9RLBkXTJSc pic.twitter.com/zqEeYCPqoP

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 29, 2020

Akan tetapi, dengan terjadinya kasus tersebut, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat disimpulkan.

Pertama, sejak awal data yang dimiliki menteri memang salah karena metode pengumpulan data yang dilakukan bermasalah. Ini tentunya berkonsekuensi pada informasi yang terbentuk juga salah.

Kedua, boleh jadi data yang dimiliki benar, tapi proses penyimpulannya untuk menjadi informasi yang salah. Dengan kata lain, kemampuan para pemangku kebijakan publik dalam meramu data menjadi persoalan serius.

Ketiga, boleh jadi data dan simpulannya benar. Akan tetapi, karena berbagai menteri memiliki kepentingan tersendiri (konflik kepentingan), itu membuat Presiden Jokowi tidak mendapatkan data atau informasi yang seharusnya. Sebagaimana diketahui, telah menjadi desas-desus umum bahwa berbagai menteri kerap dinilai berafiliasi dengan pengusaha, partai politik, atau pihak berpengaruh tertentu.

Terkhusus kemungkinan terakhir, pengamat politik dari Universitas Telkom yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah tampaknya memberikan afirmasi. Menurutnya, Presiden Jokowi telah gagal mengatur ritme kerja para menteri, sehingga visi misi presiden tidak terimplementasi dengan baik karena beberapa menteri berupaya untuk membangun panggungnya sendiri.

Pada akhirnya, kita mungkin dapat menyimpulkan, apapun kemungkinan yang terjadi, yang jelas saat ini terdapat masalah data yang tengah mendera Istana. Tentu kita berharap persoalan fundamental ini segera dibenahi agar kebaikan bersama (common good) dapat ditelurkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sri Mulyani menerangkan, menyebarnya virus radikalisme di lingkungan instansi Keuangan berawal dari kontestasi Pilpres 2019 silam. Menurutnya, maraknya wacana politik identitas yang berhembus sepanjang perhelatan Pilpres menjadi pemicu utamanya.

Dirinya mengaku jika efek politik identitas membuat sebagian pegawai terseret ke dalam wacana tersebut dan berimbas pada perilaku intoleran dan ekslusif.

Padahal, kata dia, ASN semestinya tidak terlibat atau terprovokasi oleh perdebatan seputar isu-isu yang berkembang selama Pilpres berlangsung. Hal itu menimbang posisi ASN yang semestinya netral terhadap kepentingan politik praktis.

Sayangnya, ketentuan asas netralitas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN tidak mampu membentengi mereka dari pengaruh wacana yang bergulir kala itu.

Sebagai dampaknya, Sri Mulyani menyebut pegawainya kini mulai terkotak-kotak berdasarkan praktik keagamaan masing-masing. Hal itu kemudian merembet pada persoalan lain, seperti kesulitan untuk mensinergikan institusi-institusi keuangan yang ada.

Bertolak pada kenyataan itu pula, ia menyimpulkan bahwa bibit-bibit radikalisme perlahan mulai menjalar di lingkungan kerja tempat ia bernaung.

Terlepas apakah benar atau tidak keterangan yang disampaikan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, jika diperhatikan, wacana radikalisme memang kembali menguat di awal pemerintahan presiden dan wakil presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Kampanye besar-besaran tentang perang melawan radikalisme pun seketika dikumandangkan sejumlah pejabat negara lainnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, misalnya, beberapa kali menebarkan perang melawan radikalisme yang dinilai telah merongrong keamanan nasional.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi bahkan mengaku radikalisme dan terorisme menjadi ancaman bagi Indonesia ke depan.

Barangkali asalan yang sama, Jokowi sampai meminta Menko Polhukam, Mahfud Md dan Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, pada awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju agar lebih serius dalam memerangi radikalisme dan terorisme.

Pertanyaannya, apakah benar Kemenkeu sedang dilanda bahaya radikalisme?

View this post on Instagram

Menkeu Sri Mulyani sebut politik identitas berdampak pada pegawainya di Kemenkeu.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 24, 2019 at 4:00am PST

Tentang Darurat Ekonomi

Apa yang dikemukakan Sri Mulyani beberapa hari terakhir mengenai perilaku intoleran dan ekslusif di kalangan pegawai Kemenkeu adalah cerita pribadi. Sehingga, sulit untuk mengatakan hal tersebut sebagai sebuah fakta yang patut diwaspadai.

Urgensi ceritanya akan berbeda jika yang dibahas adalah mengapa pertumbuhan ekonomi sepanjang 5 tahun terakhir terus stagnan, target penerimaan negara meleset, penerimaan pajak alami shortfall, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan utang terus menggunung.

Daripada membahas isu radikalisme dan terorisme, barangkali akan lebih penting dan genting kalau Sri Mulyani dengan baik hati menceritakan ke publik soal kronologi utang yang terus berlipat ganda itu untuk apa saja. Adakah kaitan pinjaman utang tersebut dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat kecil? Jika ada, ceritakan buktinya agar masyarakat mengerti dan bersedia kalau utangnya memang mau dinaikkan lagi.

Seperti diketahui, per akhir Oktober 2019, utang luar negari (ULN) Indonesia sudah mencapai US$ 400,6 miliar atau sebesar Rp 5.614,41 triliun dengan kurs saat ini. Angka tersebut mengalami kenaikan 11,9% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 10,4%.

Alasan pemerintah berutang tentu sudah banyak yang tahu, yakni untuk menutupi defisit APBN dan refinancing utang atau sederhananya menutup utang lama yang sudah mau jatuh tempo melalui penambahan utang baru.

Sampai November 2019, APBN mengalami defisit hingga Rp 368 triliun, atau menembus 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Setelah diperiksa, ternyata utang-utang tersebut sebagian besar digunakan untuk membiayai sejumlah proyek mercusuar pemerintah, seperti pembangunan jalan tol. Tentu penggunaan utang tersebut tidak salah, hanya saja manfaatnya masih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat luas yang mayoritas dihuni oleh kelas ekonomi menengah ke bawah.

Selain soal utang dan defisit APBN, masalah lain yang tak kalah pelik adalah melesetnya target penerimaan pajak. Hingga November, penerimaan pajak hanya mampu mencapai Rp 1.130 triliun atau 72% sampai pada bulan November, dari yang ditargetkan.

Melihat angka-angka statistik tersebut rasanya jauh lebih menyeramkan dari asumsi tentang radikalisme yang kini mulai merambat ke berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.

View this post on Instagram

Capaian Kepabeanan dan Cukai 2019.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 23, 2019 at 12:05am PST

Perlu Diagonsis yang Tepat

Akhirnya, tibalah pada pertanyaan berikutnya, yakni apakah narasi yang dibangun sejumlah pejabat belakangan ini, teristimewa yang diceritakan Menkeu Sri Mulyani merupakan ketidakmampuan mendiagnosis persoalan?

Mengenali sebuah persoalan dengan tepat akan sangat membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan publik yang penting dan mendesak.

Bukan bermaksud menyebut isu radikalisme – sebagaimana yang gencar diwacanakan pemerintah, dan belakangan kembali diulang oleh Menkeu Sri Mulyani – sebagai isu tak penting, namun ada persoalan lain yang tak kalah lebih krusial untuk diatasi pemerintah, sebut saja problem ekonomi dan keuangan negara yang sepanjang 5 tahun terakhir mengalami tekanan hebat.

Sehingga, dengan memusatkan konsentrasi pada duduk persoalan yang tepat diharapkan Menkeu dengan segera memulihkan situasi ekonomi yang kian terpuruk tersebut. Soal radikalisme biarkan itu dikaji dan dianalisis oleh pakar terorisme dan radikalisme. Jika terbukti ada, semoga segera ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, publik hanya ingin agar Kemenkeu fokus mengatasi persoalan genting yang saat ini menjadi tanggung jawabnya.

Angka-angka statistik seperti yang telah disebutkan merupakan kondisi riil yang hari ini melanda Indonesia. Jika dibiarkan, beban ekonomi yang terus mengalami kesakitan ini akan kian berlipat dan bisa menjadi ancaman lebih serius di masa datang.

Publik tentu tak menginginkan krisis moneter yang sempat melanda Indonesia pada 1998 kembali terulang. Apalagi, saat ini muncul wacana resesi ekonomi global pada 2020 mendatang yang jauh lebih parah dari 1998. Ancaman-ancaman tersebut tentu harus dipertimbangkan matang oleh pemerintah.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah?

Khusus Menkeu, tidak ada cara lain selain mengidentifikasi lokus persoalan yang ada secara cermat dan tepat, kemudian melakukan prognosis lewat inovasi kebijakan untuk menjawab tantangan ekonomi baik yang terjadi saat ini maupun yang ada di depan mata.

Jack Rabin (Ed.) dalam Public Administration And Public Policy, A Comprehensive Publication Program, menyebut kemampuan menganalisis masalah sebelum ia dirumuskan dalam bentuk kebijakan publik memiliki arti penting.

Mengapa demikian? Sebab, berkaca dari pengalaman, pemerintah kerap gagal melakukan diagnosis masalah, yang berimbas pada kegagalan mendorong kebijakan yang tepat.

Contoh paling nyata terkait hal ini dapat dilihat dari cara pemerintah memerangi gejala radikalisme selama ini yang terkesan kurang terkonsep dengan baik. Ini bisa dilihat dari definisi radikalisme itu sendiri yang masih belum jelas, hingga metode penanganannya yang salah kaprah.

Sebagaimana tulis Anyebe dalam An Overview of Approaches to the Study of Public Policy, bahwa perumusan kebijakan yang baik dan tepat adalah yang berdasar pada desain program yang relevan terhadap subjek persoalan.

Dengan demikian, penting bagi Menkeu Sri Mulyani untuk mendalami relung masalah di bidang ekonomi dan keuangan yang sejauh ini tengah dirundung masalah berat. Hal itu agar Menkeu tidak salah fokus terhadap isu radikalisme yang saat ini tengah berhembus. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“And I cannot change you, so I must replace you” – Juice WRLD, penyanyi rap asal AS

Kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 disebut-sebut akan menjadi angin segar bagi pemerintahan mantan Wali Kota Solo tersebut. Angin segar ini berhembus berdasarkan adanya anggapan akan minimnya beban yang dibawa Jokowi dalam periode keduanya.

Seiring dengan kemenangan tersebut, kabar reshuffle kabinet juga berhembus kencang. Keinginan sang presiden untuk menghadirkan nama-nama baru dalam kabinetnya ini juga terlihat dari bagaimana Jokowi menginginkan menteri-menteri muda yang dianggap enerjik.

Selain keinginan presiden untuk mengangkat menteri muda, desas-desus posisi Menkeu Sri Mulyani yang semakin dipertimbangkan juga tersebar di beberapa media asing seperti Bloomberg dan Straits Times. Kabarnya, menteri yang pernah mendapatkan berbagai penghargaan menteri terbaik tersebut akan memperoleh jabatan di kabinet dengan peran yang lebih senior, yaitu jabatan Menko Perekonomian – yang saat ini dipegang oleh Darmin Nasution.

Selamat untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang meraih penghargaan Menteri Terbaik di Dunia dalam acara @WorldGovSummit.

Penghargaan diberikan langsung oleh @HHShkMohd di Dubai, Uni Emirat Arab. pic.twitter.com/zwZ9zSShI1

— #PajakKitaUntukKita (@DitjenPajakRI) February 11, 2018

Sebelumnya, berbagai usulan dari masyarakat terkait wacana reshuffle kabinet Jokowi ini turut banyak dibahas di media. Faisal Basri misalnya, mengusulkan beberapa nama menteri yang perlu diganti oleh Jokowi, seperti Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Selain Faisal Basri, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira turut memberikan usulannya atas nama menteri yang perlu diganti oleh Jokowi. Selain Mendag dan Mentan, Bhima mengusulkan nama-nama seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menko Perekonomian Darmin.

Terlepas usulan-usulan nama menteri yang perlu dicopot oleh Jokowi, beberapa pertanyaan mengenai prospek Sri untuk mengisi jabatan Menko Perekonomian pun muncul. Mengapa nama Sri dipertimbangkan oleh Jokowi? Lalu, apa dampak ke depannya bila Sri benar akan memperoleh jabatan tersebut?

Ekonomi ala Keynesian?

Arah kebijakan ekonomi yang akan diberlakukan oleh Sri bila menjabat sebagai Menko Perekonomian nantinya bisa direfleksikan dari rekam jejaknya selama menjabat sebagai menteri. Mungkin, kebijakan Sri nantinya kurang lebih akan melanjutkan apa yang telah dilakukannya selama menjabat sebagai Menkeu.

Menurut ekonom Nizwar Syafaat, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Jokowi secara keseluruhan bisa jadi berada dalam aliran pemikiran ekonomi Keynesian. Aliran yang diawali oleh ekonom John Maynard Keynes tersebut menekankan pada peran negara yang melakukan campur tangan dalam jalannya roda pasar guna memberikan stimulus bagi perkembangan perekonomian.

Dalam sejarahnya, pemikiran Keynes tersebut muncul sebagai respons atas Depresi Besar (The Great Depression) – krisis ekonomi dunia yang ditandai dengan jatuhnya bursa saham di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1930-an. Bagi Keynes – kontras terhadap pemikiran ekonomi klasik yang menekankan pada bebasnya campur tangan negara – pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap perekonomian, misalnya dengan menjalankan pembangunan proyek-proyek infrastruktur guna menghidupkan kembali roda ekonomi yang lesu akibat krisis.

Dengan proyek infrastruktur, pengangguran yang tinggi akibat krisis akan menurun. Roda perekonomian dan mekanisme pasar diharapkan akan berjalan kembali dengan beredarnya uang yang dimiliki oleh para pekerja infrastruktur.

Pemikiran Keynes ini tetap diyakini dapat bekerja oleh para ekonom Keynesian. Beberapa ekonom Keynesian pun mengembangkan pemikiran ini terhadap kondisi perekonomian di masa kontemporer, termasuk dalam isu utang negara.

Jika kita tilik kembali, Menkeu Sri memang sempat memperoleh kritik dan julukan sebagai “Ratu Utang.” Bukan hal yang aneh memang bila Sri mendapatkan julukan serupa karena utang Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan di bawah pemerintahan Jokowi.

Ekonom-ekonom Keynesian melihat utang publik merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian suatu negara.
Share on X

Hal ini bisa jadi berkaitan dengan gaya pemikiran ekonomi Jokowi dan Sri yang sebagian besar didasari oleh aliran Keynesian. Salah satu indikator yang jelas adalah penekanan pada infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan stimulus bagi perekonomian Indonesia, seperti pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menyentuh angka tujuh persen.

Menurut Richard M. Salsman dalam bukunya yang berjudul The Political Economy of Public Debt, ekonom-ekonom Keynesian melihat utang publik merupakan hal yang wajar dan diperlukan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian suatu negara.

Selain untuk memberi stimulus bagi perekonomian, pemerintah juga dapat mengisi perannya sebagai welfare state yang memberikan program-program kesejahteraan bagi masyarakat. Cargo Trigilia dalam bukunya yang berjudul Economic Sociology menjelaskan bahwa fitur-fitur dalam model ekonomi Keynesian memberikan komitmen atas diberlakukannya kebijakan-kebijakan kesejahteraan, seperti jaminan sosial dan asuransi.

Dari sini, meningkatnya utang yang dihasilkan dari kebijakan Jokowi dan Sri bisa saja menjadi beralasan. Dengan mengangkat Sri sebagai Menko Perekonomian, Jokowi bisa jadi berharap bahwa program-program sosial yang telah dijanjikannya semasa kampanye – seperti kartu-kartu sakti – dapat lebih terkoordinasikan di bawah Menko Perekonomian baru tersebut.

Buruknya, skenario ekonomi Keynesian dalam masa pemerintahan Jokowi tidak sepenuhnya terwujud. Seperti yang dijelaskan oleh anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo, utang dan anggaran negara yang semakin besar ternyata tidak disertai dengan stimulus ekonomi yang diharapkan.

Keynes sendiri – meski alirannya memiliki optimisme terhadap utang publik – mengingatkan bahwa utang yang berlebihan dapat membawa beberapa dampak buruk. Dampak tersebut akan muncul apabila penerima utang tidak dapat membayar kembali utang tersebut. Menurut Keynes, dalam kondisi tersebut, sang penerima utang akan “diperbudak” oleh pemberi utang.

Penjelasan Keynes tersebut pun bisa jadi berkaitan dengan fenomena perangkap utang yang menghantui banyak negara, seperti Sri Lanka dan beberapa negara Afrika. Negara-negara ini banyak menggunakan dana pinjaman dari Tiongkok guna membangun infrastruktur yang sejalan dengan Belt and Road Initiative (BRI).

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemungkinan perangkap utang tersebut juga bersembunyi di balik utang Indonesia. Hal tersebut pun belum dapat dipastikan. Namun, sejauh ini, pemerintah tetap menyatakan bahwa utang negara kita masih dalam batas aman meskipun mengalami peningkatan.

Karir Politik?

Kemungkinan Sri untuk mengisi jabatan Menko Perkonomian tentunya merupakan babak baru bagi karir politik Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. Karir politik seseorang tentunya berkaitan dengan modal personal individu tersebut dan modal yang didelegasikan padanya.

Manuel Alcántara-Sáez dari Universidad de Salamanca dalam tulisannya yang berjudul “Political Career and Political Capital” menjelaskan bahwa karir politik merupakan sebuah proses yang mengumpulkan kepentingan personal yang mencampurkan ambisi dan keahlian pada saat yang bersamaan. Pengumpulan personal tersebut juga disertai dengan penataan ulang, hasil negosiasi,  kesuksesan dan kegagalan, serta kesempatan.

Karir politik seseorang juga berkaitan dengan modal politik yang dimilikinya. Modal politik sendiri terdiri atas dua macam, yaitu modal personal yang didasarkan pada kualitas pribadi dan modal yang didelegasikan yang didasarkan pada kekuasaan institusional.

Dalam hal modal politik personal, kapabilitas Sri yang dipertimbangkan oleh Jokowi untuk menjadi Menko Perekonomian ini bisa jadi berkaitan dengan ambisi dan kecakapan, serta modal politik sang Menkeu yang memang menjadi salah satu yang diperhitungkan di Indonesia, bahkan di dunia.

Bagaimana tidak? Sri sendiri pernah beberapa kali mendapatkan penghargaan salah satu menteri terbaik di dunia. Pada tahun 2018 misalnya, sang Menkeu diberikan penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia oleh World Government Summit. Selain penghargaan tersebut, sang Menkeu juga baru saja memperoleh penghargaan dari FinanceAsia selama tiga tahun berturut-turut.

Pengalaman Sri di bidang keuangan dan perekonomian juga tidak perlu diragukan lagi. Sebelum menjadi Menkeu di kabinet Jokowi, Sri telah beberapa kali menjabat sebagai menteri di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yaitu sebagai Menkeu dan Menko Perekonomian, serta sebagai Kepala Bappenas.

Kiprah Sri juga tidak hanya terbatas pada tingkat nasional saja. Sang Menkeu juga memiliki pengalaman dalam organisasi internasional yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan, yaitu sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia.

Lalu, mengapa sosok Sri lah yang dianggap dapat mengisi pos Menko Perekonomian?

Kemenko Perekonomian sendiri, berdasarkan Perpres No. 8/2015, merupakan kementerian yang bertugas untuk mengkoordinasi, mensinkronasi, dan mengendalikan kebijakan kementerian atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian, seperti Kementan, Kemendag, Kementerian PUPR, dan lain-lain.

Namun, upaya koordinasi dan pengendalian antar-kementerian tersebut tampaknya kurang dapat terlaksana. Hal ini terlihat dari bagaimana Menko Darmin acap kali menemui permasalahan antar-kementerian atau lembaga, seperti persoalan data pangan, lambannya koordinasi dengan Kemendag, dan upaya saling menyalahkan antar-kementerian.

Bisa jadi, ketidakkompakan antar-kementerian dan lembaga yang dikoordinasi oleh Menko Perekonomian tersebut terjadi karena minimnya insentif tertentu. Katakanlah, kuasa Menko untuk memberi sanksi tertentu terhadap kementerian atau lembaga terkait. Bila kita mengacu pada Perpres tersebut, Kemenko memang hanya mampu memberi pengawasan terhadap lingkungan internalnya sendiri.

Mungkin, sosok Sri Mulyani dapat menjadi angin baru bagi Kemenko tersebut. Dengan modal politik yang didelegasikan dalam jabatan Menko Perekonomian, modal personal Sri Mulyani yang populer dan dihormati mampu dikombinasikan untuk mencapai koordinasi yang lebih baik.

Jika benar begitu, lirik rapper Juice WRLD di awal tulisan pun menjadi relevan. Sosok yang dianggap lebih baik akan ditunjuk untuk menggantikan sosok lama yang dianggap kurang dapat membawa perubahan. Entah, sosok baru ini akan membuat kita untuk berutang lebih banyak atau tidak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]C[/dropcap]ie, Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat hadiah dari McMoran. Kode-kode didukung jadi cawapres nih bu? Atau sudah ada kesepakatan terkait dukungan untuk Jokowi dua periode?

Sebelumnya nih gengs, dikabarkan kalau induk holding BUMN tambang, PT Inalum melakukan penandatanganan perjanjian awal Head of Agreement (HoA) dengan Freeport McMoRan Inc, PT Freeport Indonesia, dan Rio Tinto.

Perjanjian awal ini merupakan payung hukum yang memberi kepastian Indonesia resmi mengambil alih saham Freeport hingga 51 persen.

Kesempataan yang diberikan untuk berapa lama nih bu? Apa kesepakatanya akan berakhir setelah Jokowi terpilih dua periode? Atau tambangnya sudah hampir habis emasnya jadi dikasih ke Indonesia? Ahahaha.

Aduh miris ya kalau benar begitu. Niatnya mah mau untung, eh malah buntung. Memang menjadi langkah yang baik jika benar 51 persen saham diambil alih oleh Indonesia tanpa bantuan atau kesepakatan lain di luar itu.

Sri Mulyani memang mengatakan bahwa penandatanganan ini merupakan suatu langkah strategis untuk mewujudkan kesepakatan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia dan Freeport McMoRan Inc yang telah dicapai pada 27 Agustus 2017 lalu.

Adapun kesepakatan pada 27 Agustus 2017 antara lain terkait landasan hukum yang mendasari bentuk Izin Usaha Pertambahan Khusus (IUPK) untuk Freeport, divestasi saham 51 persen untuk kepemilikan Indonesia, pembangunan smelter di dalam negeri, penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan Rezim Kontrak Karya, dan perpanjangan operasi dua kali 10 tahun.

Sri Mulyani mengatakan untuk mendukung divestasi saham sudah dilakukan perjanjian antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, yang nantinya secara bersama akan mendapatkan hak 10 persen saham Freeport.

Walah mantap lah kalau begini, sudah cukup membungkam oposisi tuh bu hehehe.

Tapi ada beberapa media nasional dan internasional mengabarkan bahwa ada empat bank asing yang siap bergotong royong memberikan pinjaman untuk akuisisi 51 persen saham itu. Aduh apa lagi itu? Ini sama saja untuk asing-asing lagi dong bu? Hehehe.

Nah, di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Ignasius Jonan berharap perjanjian ini bisa segera difinalisasi. Dia juga berharap aturan stabilisasi investasi melalui Peraturan Pemerintah segera selesai agar IUPK Operasi Produksi setelah divestasi bisa tuntas dan stabilitas investasi sudah sepakat.

Smelter dan ketentuan lain itu sudah enggak ada masalah dari tahun lalu. Begitu katanya.

Sudah mendekati tahun Pilpres ya? Jadi pada kompak nih tiga kementerian Jokowi. Semua tekesan unjuk gigi untuk mencuri hati rakyat dan membuat hati  Presiden berseri, nah kalau gitu periode kedua terpilih lagi deh ahahaha. Jadi Freeport jual sahamnya, lalu Jokowi “jual” Freeport untuk kampanye gitu? Tajuknya keberhasilan akuisisi saham perusahaan asing, jadi pantas untuk dipilih lagi.

Iya deh Pak, yang penting kali ini beneran loh dibelinya. Jangan sampai kayak waktu itu, yang katanya belum ada kesepakatan tapi sudah diumumkan.

Kan bikin malu! (G35)