PinterPolitik.com

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbagi cerita tentang kiprahnya dalam politik – mulai dari menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga memenangkan pemilihan presiden (pilpres) dua kali.

Ketika menceritakan kiprahnya yang panjang itu, Jokowi menyelipkan kalimat, “setelah ini jatahnya Prabowo.” Sontak, hadirin yang menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Partai Perindo merespons dengan tepuk tangan.

Lantas, muncul pertanyaan. Apakah ini bentuk dukungan Jokowi kepada Prabowo? Ataukah ini hanyalah bentuk lain dari siasat Jokowi untuk menyenangkan hati Prabowo?

Nah, merespons pernyataan Jokowi, Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menafsirkan dukungan Jokowi kepada Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah bentuk penyemangat bagi Gerindra.

Menurut Sufmi, kader Gerindra menyambut baik dukungan ini sehingga dapat membuat mereka mampu bekerja semaksimal mungkin untuk mengerek elektabilitas partai maupun Prabowo.

Anyway, pernyataan Jokowi ini dapat juga ditafsirkan sebagai bentuk dari cara Jokowi menyiasati hubungan yang semakin erat dengan Prabowo – memperlihatkan  bagaimana Jokowi di akhir masa jabatannya telah paripurna memahami politik negeri ini.

Dalam konteks ini, terlihat sepertinya Jokowi ingin memperkenalkan dirinya sebagai tokoh yang moderat dalam membangun politik Indonesia. Relasi antara Jokowi dan Prabowo mungkin telah terletak pada posisi antara kawan dan lawan, serta antara cinta dan benci.

Tak ada permusuhan yang abadi dalam politik. Cinta dan benci ibarat gas dan rem mobil. Cinta mendorong rasa nyaman dan senang, sedangkan benci jadi pengendali agar tak dibutakan cinta.

Namun, cinta dan benci hanya diperlukan sewajarnya. Cinta atau benci berlebihan bisa membahayakan diri, mematikan nalar, dan, bahkan, memicu konflik.

Sepanjang sejarah manusia, cinta dan benci selalu mewarnai kehidupan manusia. Cinta dan benci jadi penggerak berbagai perilaku manusia. Oleh karena itu, perlu mengharmonisasi keduanya.

Barang siapa yang mampu menempatkan kedua rasa ini dengan proporsional, maka ia akan mampu menyelesaikan konflik atau masalah di atas panggung politik.

Pada level tertentu, seorang aktor politik akan memahami bahwa politik adalah kesatriaan – bagai Dewa Janus yang bermuka dua, yakni wajah konsensus dan wajah konflik.

Ilmuwan Politik Prof. Bahtiar Effendy yang juga pernah menjadi Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan bahwa berpolitik itu bukan untuk mencari aman karena posisi aman akan membuat kreativitas politik kita akan stagnan.

Justru, dengan keadaan yang carut marut lah, ketangkasan kita diuji karena sesungguhnya politik adalah upaya manusia untuk menyelesaikan masalah.

Hmm, sampai di sini, kita mulai tersadarkan dan mencurigai bahwa apa yang ditanam itulah yang akan dituai. Jangan-jangan ungkapan, “setelah ini jatahnya Prabowo,” yang dianggap dukungan kepada Prabowo sebenarnya tidak terlalu berdampak pada Prabowo – malah mungkin lebih berdampak pada Jokowi.

Jokowi akan diingat sebagai pemimpin yang sudah menang dua kali dan persilahkan pesaingnya untuk mendapat giliran. Bisa jadi, ini merupakan credit point yang sembunyi-sembunyi ingin diperlihatkan oleh Jokowi. Upppsss. Hehehe. (I76)

Menhan Prabowo berikan pembelaan terhadap Presiden Jokowi. Sebut Jokowi selalu pertimbangkan keselamatan rakyat miskin, dan sebut Jokowi juga berkomitmen membersihkan pemerintah dari korupsi

Sosoknya melahirkan perdebatan terkait moral dan politik menjadi konsen utama ketika mendengar nama Machiavelli, sekalipun yang dilakukan olehnya bukanlah “memburukkan” politik. Machiavelli hanya memberikan gambaran realistis terkait cara-cara agar seorang pemimpin bisa berhasil.

Tokoh-tokoh seperti Donald Trump, Vladimir Putin, bahkan Barack Obama pada kasus-kasus tertentu pun pernah dicap sebagai para pemimpin Machiavellian dalam hal cara mereka memperkuat kekuasaan.

Dengan konteks panasnya isu jelang Pilpres 2019 yang tidak jarang mengabaikan moral, tentu menarik untuk melihat proses pergantian kekuasaan ini dari kaca mata Machiavelli. Lalu, seperti apa penulis The Prince itu menilai pertarungan Jokowi melawan Prabowo?

Siapakah Machiavelli?

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli adalah seorang diplomat, politisi, sejarawan, filsuf dan penulis berkebangsaan Italia yang hidup di era Renaissance. Ia dikenal sebagai pegawai senior yang mengurusi persoalan diplomasi dan militer di masa Republik Florentine atau Florence.

Dekat Di Lingkungan Pemerintahan

Menghabiskan waktu di pemerintahan memang membuat Machiavelli mengamati banyak hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Kala itu, di Italia memang terjadi perebutan pengaruh dan kekuasaan antara keluarga-keluarga kuat seperti Medici Family dengan negara-negara bagian kecil yang tidak sedikit melibatkan konteks kekuasaan tahta suci Roma yang dipimpin Paus. Konteks tersebut diperparah dengan invasi negara luar, misalnya Spanyol dan Prancis yang membuat kondisi politik menjadi tidak stabil.

Machiavelli pernah menjadi penasihat untuk keluarga Borgia dan dianggap mengambil banyak inspirasi karyanya dari Cesare Borgia – seorang aristokrat “haus darah” dan pemimpin militer di era tersebut. Persoalan perebutan kekuasaan itu pada akhirnya memang membuat Machiavelli tersingkir dan sempat dipenjara karena dituduh berkonspirasi melawan keluarga Medici.

Karya Fenomenal Machiavelli, The Prince

Tak lagi ada di lingkungan pemerintah bukan berarti tenggelam, Machiavelli menerbitkan The Prince – sebuah karya fenomenal yang terinspirasi dari Cesare Borgia yang masih dipakai sebagai inspirasi kepemimpinan dan kekuasan hingga saat ini.

Dalam buku tersebut, Machiavelli menggambarkan bagaimana cara seorang pemimpin merebut dan mempertahankan kekuasaannya. Menurutnya, seorang pemimpin tidak harus disukai dan dicintai, tetapi harus ditakuti dan dihormati. Selama apa yang dilakukannya bisa mewujudkan kestabilan pemerintahannya, maka cara apa pun bisa dilakukan.

Hal inilah yang membuat istilah “the end justifies the mean” atau tujuan membenarkan cara menjadi identik dengan pemikiran Machiavelli tersebut. Ia juga disebut sebagai salah satu contoh protipe pemikir empirisme yang mendasarkan pemikiran atas pengalaman dan fakta sejarah.

Menurut Machiavelli, pemimpin-pemimpin yang baik harus belajar untuk “tidak menjadi baik”, berkemauan untuk menyingkirkan moral dari politik – termasuk soal keadilan, kebaikan dan kejujuran – demi menciptakan kondisi negara yang stabil dan aman.

Machiavellian Dalam Konteks Pilpres 2019

Lebih baik ditakuti, daripada dicintai – demikian sederhananya. Lalu, bagaimana konteks tersebut dilihat dalam Pilpres 2019?

Jika diperhatikan, persoalan moral dalam kampanye politik menjadi hal yang saling beririsan. Ketika tujuan kekuasaan membenarkan segala cara, maka hoaks, fitnah dan kebohongan seringkali mendapatkan pembenarannya.

Sementara kandidat yang bertarung justru terlihat mengkapitalisasi unsur moral. Mereka tidak ingin disebut Machiavellian karena istilah itu identik dengan hal yang tak bermoral. Namun, pada praktiknya, mereka menggunakan cara-cara Machiavellian.

Jokowi misalnya adalah sosok yang berangkat dari status disukai oleh masyarakat, namun belakangan juga semakin tegas dengan istilah “genderuwo” dan “sontoloyo” – mungkin itulah relevansi Seno Gumira Ajidarma menulis buku “Jokowi, Sengkuni, Machiavelli”.

Sementara, Prabowo juga adalah sosok bercitra kuat, menggunakan politik “kebocoran kekayaan negara” dan “kehancuran bangsa” sebagai alat politik – lagi-lagi sesuai dengan prinsip kekuasan Machiavelli.

Tentu saja tak ada satu pun yang mau disebut Machiavellian karena ia dianggap terlalu realistis dan masyarakat cenderung suka pada hal-hal yang idealis. Bagi pemilih seperti kita, yang terpenting adalah pemimpin yang akan kita pilih mampu memberikan program-program yang menjamin kepentingan bersama.

Kita mungkin tak akan seperti Don MacDonald yang begitu menganggumi Machiavelli sampai membuat novel grafis tentangnya. Namun kita tahu, bahwa seidealis apa pun pemimpin, kadang-kadang mereka juga perlu realistis. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah moral masih penting sebagai acuan politik?

Setelah bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Prabowo Subianto sebut Tiongkok negara sahabat. Hal tersebut di kritik PKS, sebut Prabowo tidak tegas sama sekali, menunjukan sikap yang berbeda dengan pandangan Prabowo ketika saat kampanye Pilpres

PinterPolitik.com

Filsuf Prancis, Michael Foucault pernah berujar dengan ketus bahwa sejarah itu tidak linier, melainkan selalu berulang. Saat ini, nampaknya kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh Foucault, bahwa peristiwa lima tahun lalu dalam politik Indonesia akan terulang kembali.

Selepas Pilpres 2014, enam partai politik (parpol) pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen untuk lima tahun. Enam parpol tersebut adalah Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Demokrat.

Namun sayang, belum genap dua tahun, PPP dari kubu Romahurmuziy tergiur untuk menapaki jejak kekuasaan dan masuk ke dalam koalisi pemerintah. Langkah ini kemudian disusul oleh Golkar dan PAN. Alhasil, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai bahwa secara de facto, koalisi dengan cita-cita lima tahun itu pada akhirnya selesai.

Kini, peristiwa itu nampaknya akan berulang, bahkan mengalami upgrade yang cukup mengejutkan. Tidak perlu menunggu dua tahun, bahkan sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 nanti, partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno seperti Demokrat dan PAN telah menunjukkan niatan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Tidak hanya itu, secara mengejutkan, Gerindra sepertinya akan meninggalkan pos sebagai partai oposisi, singgasana yang sudah sepuluh tahun didudukinya. Praktis, hanya PKS yang sepertinya konsisten berada di luar pemerintah.

Berbeda dengan parpol lain seperti Demokrat dan PAN, langkah Gerindra terbilang mengejutkan karena dinilai telah mengkhianati pendukung dan sekaligus semakin menegaskan bahwa partai-partai politik di Indonesia begitu pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan. Lantas pertanyaannya, mengapa fenomena ini begitu lazim dalam geliat perpolitikan tanah air?

Absennya Ideologi

Melihat dua fenomena Pilpres terakhir, nampaknya tepatlah pendapat pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno yang mengutarakan bahwa perbedaan arah politik antarpartai hanya terjadi saat kampanye Pemilu. Setelahnya, partai-partai yang berseberangan akan berlomba-lomba untuk pindah haluan ke koalisi partai yang memenangi kontestasi politik.

Tidak hanya itu, Adi juga menambahkan bahwa fenomena ini dapat dibaca sebagai absennya konflik ideologi yang kuat. Artinya, koalisi parpol boleh jadi hanya diikat oleh gravitasi kekuasaan, alih-alih memperjuangkan kesamaan ideologi. Imbasnya, pergulatan politik antar parpol tidak ubahnya seperti pasir-pasir besi yang tinggal menunggu magnet kuat mana yang akan membuatnya menempel.

Pada hematnya, pergulatan politik Indonesia pernah mengalami masa di mana parpol berseteru dengan sangat ideologis pada Pemilu 1955. Pada saat itu, parpol dapat dipetakan dalam spektrum politik yang jelas dan tegas.

Spektrum partai agama Islam misalnya, terlihat jelas dalam diri Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Spektrum partai nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), dan aliran kiri tegas terlihat di Partai Komunis Indonesia (PKI).

Perbedaan spektrum partai ini tidak hanya persoalan perbedaan di atas kertas semata, melainkan memperlihatkan tegasnya perbedaan visi. Hal ini tampak misalnya pada ketegangan antara Masyumi dengan Presiden Soekarno.

Kelompok M. Natsir di Masyumi memang cukup keras mengkritik kebijakan-kebijakan Soekarno, makin kukuh memperjuangkan arah politik Islam di panggung nasional, serta tak sepaham dengan Soekarno yang makin dekat dengan tokoh-tokoh PKI.

Namun, setelah terbitnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, terjadi homogenitas politik melalui sistem pemerintahan yang dijalankan secara autokratis. Praktis, tidak terdapat corak politik beragam seperti yang nampak pada rezim Orde Lama.

Untuk menciptakan politik yang stabil, Soeharto menempatkan Golkar yang mengusung visi nasionalis sebagai partai dominan. Uniknya, dominasi partai nasionalis tetap terasa bahkan hingga setelah reformasi. Kendati partai Islam hadir, nyatanya partai-partai tersebut tidak memiliki perbedaan program yang signifikan dengan partai-partai nasionalis, terkecuali sikapnya atas peran Islam dalam kehidupan publik dan politik.

Praktis, Indonesia kerap digambarkan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat karena hubungan antara warga negara dan parpol cenderung didasarkan pada patronase dan klientelisme daripada kompetisi terprogram ataupun ideologi.

View this post on Instagram

Tak hanya Nasdem, Prabowo berencana temui pimpinan parpol lain. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 14, 2019 at 4:04am PDT

Hal ini berbeda dengan demokrasi yang umumnya terjadi di negara-negara maju, di mana politik biasanya terstruktur di sekitar sumbu kiri-kanan yang dapat diidentifikasi. Parpol di Indonesia tidak menawarkan alternatif kebijakan dan ideologi yang diartikulasi dan dibedakan secara jelas untuk pemilih.

Diego Fossati dalam penelitiannya yang berjudul The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour (2019) sebenarnya memberikan angin segar terkait keberlangsungan ideologi partai dalam perpolitikan tanah air. Fossati menyoroti Pilpres 2019 yang menawarkan artikulasi ideologis dan perbedaan visi yang jelas selama masa kampanye. Konsekuensinya, terjadi polarisasi ekstrem yang begitu melelahkan kala itu.

Namun, dengan langkah politik Prabowo yang hendak masuk ke dalam pemerintah, angin segar itu sepertinya hanyalah angin sepoi yang akan segera berlalu.

Kondisi ini menegaskan pendapat ilmuwan politik Dan Slater dan Kuskridho Ambardi yang mengemukakan bahwa politik Indonesia lebih didominasi oleh “kartel” partai yang dicirikan oleh keinginan bersama untuk bagi-bagi jatah jabatan (spoils of office), alih-alih perbedaan ideologi atau kebijakan.

Akibatnya, partai-partai Indonesia sangat terbuka untuk menjalin “koalisi pelangi” yang sangat luas, beragam secara ideologis, serta terdiri dari partai Islam dan non-Islam.

Butuh Suara Kiri?

Jika ditelusuri, pangkal dari transformasi parpol di Indonesia menjadi parpol pragmatis adalah ketika Soeharto memutuskan untuk menciptakan homogenitas politik. Pada hematnya, Soeharto memiliki niatan baik sebab saat itu Indonesia adalah negara yang terseok-seok dalam pertumbuhan ekonomi karena ketegangan politik yang tidak kunjung mereda.

Soeharto akhirnya memilih untuk menciptakan homogenitas politik dan memilih fokus dalam membangun ekonomi. Sebagai salah satu langkah kebijakannya, ia menciptakan konglomerasi dan sentralisasi pembangunan. Sementara dalam politik, partai-partai mengalami fusi atau digabung dalam kelompok yang memiliki kesamaan ideologi.

Setelah reformasi, nyatanya sistem ini terus berlanjut dan sepertinya telah menjadi kebiasaan politik yang sukar untuk diubah. Akarnya tentu pada persoalan tingginya biaya politik dan masyarakat yang terbiasa dengan “politik uang”. Hasilnya, parpol berlaku seperti korporasi, mencari sponsor yang siap mendanai sepak terjangnya dalam pergulatan politik.

View this post on Instagram

Di antara Gerindra dan Demokrat, Jokowi pilih mana? Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 13, 2019 at 5:15am PDT

Pertanyaannya, siapa yang mampu mendanai parpol? Tentu para pengusaha dan konglomerat. Praktis, yang terjadi bukanlah diskursus politik, melainkan business to business semata.

Noam Chomsky – yang disebut oleh The New York Times sebagai intelektual paling penting saat ini – dalam bukunya How the World Works (2011), dengan gamblang menuturkan bahwa di balik pemerintahan di berbagai belahan dunia terdapat kepentingan korporasi-korporasi kaya dalam upayanya menjaga status quo.

Atas masifnya politik sebagai alat korporasi, para pegiat pemikir kiri mulai memunculkan narasi mengenai mungkin harus adanya parpol yang menyuarakan suara kiri. Tujuannya? Tentu untuk menciptakan iklim konflik ideologis yang intens. Ini diperuntukkan untuk melawan dominasi kapitalisme yang selama ini bermesra ria dengan pemerintah.

Terlebih lagi, kemenangan partai kiri, SYRIZA di Yunani pada 25 Januari 2015 adalah momen yang sangat bersejarah terkait pertama kalinya di negara dunia kapitalis Barat yang maju dimungkinkan untuk membentuk suatu pemerintahan mayoritas yang berakar di gerakan kiri. Kemenangan historis SYRIZA ini merupakan perubahan dramatis dalam korelasi kekuatan antara kelas buruh dan kapital di Yunani.

Akan tetapi, melihat pada kasus Pilpres 2019, kendatipun terdapat parpol kiri, sehingga terjadi diskursus politik yang sangat ideologis di Indonesia, besar kemungkinan itu hanya dijadikan jargon politik untuk meraup suara dari kelas buruh. Konteks ini sangat relevan dengan pernyataan Niccolo Machiavelli bahwa penguasa akan menggunakan kepercayaan mayoritas untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pada akhirnya, manuver politik Prabowo, tidak hanya memperlihatkan politik pragmatis semata, melainkan juga memperlihatkan absennya ideologi di partai politik. Sepertinya, ini bukan soal dibutuhkannya suara kiri ataupun suara kanan, mengingat besar kemungkinkan itu hanya akan menjadi jargon politik. Yang kita butuhkan sepertinya adalah pengentalan ideologi parpol, yang entah kapan akan terjadi. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tidak ada yang lebih abadi di atas politik kecuali persoalan kepentingan. Begitulah kira-kira pernyataan yang cocok disematkan apabila Prabowo Subianto benar-benar masuk ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) seteleh berseteru panjang dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Isu masuknya Partai Gerindra ke dalam jajaran kabinet Jokowi kembali memanas. Isu ini diangkat kembali oleh beberapa media yang mengklaim mendapat informasi dari elite Gerindra bahwa Jokowi menawarkan posisi Menteri Pertanian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM kepada partai tersebut.

Namun, pihak Gerindra mengutarakan tidak tertarik dengan tawaran tersebut, begitu pula dengan tawaran bagi Prabowo untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang ditawarkan kepada Prabowo.

Hal ini karena Gerindra lebih tertarik pada posisi Menteri Pertahanan yang dirasa cocok dengan Prabowo, mengingat mantan Danjen Kopassus ini memiliki perhatian yang besar di dunia pertahanan.

Akan tetapi, isu ini langsung ditepis oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang mengaku heran dan menegaskan tidak ada tawaran yang demikian.

View this post on Instagram

Belakangan ini, beredar rumor bahwa Prabowo akan jadi Menhan. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 8, 2019 at 3:00am PDT

Terlepas dari benar tidaknya isu Prabowo masuk ke dalam kabinet Jokowi, isu ini sebenarnya sudah menyeruak sejak bulan Mei 2019 lalu. Pada waktu itu, pengamat politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai adanya isu tawaran tersebut sebagai itikad baik Jokowi untuk mengakomodir kepentingan Prabowo, di samping juga sebagai agenda untuk meredam dan menurunkan tensi politik yang intens terasa.

Yang menjadi persoalan menarik dari hal ini sebenarnya bukanlah pada seberapa potensial Prabowo dan Gerindra akan benar-benar bergabung pada kubu pemerintah atau tidak, melainkan pada konsekuensi praktis yang akan terjadi apabila hal itu terjadi.

Kemudian pertanyaannya, konsekuensi-konsekuensi praktis apa yang sekiranya terjadi jika Prabowo benar-benar diberi jatah Menteri Pertahanan?

Prabowo Mulai Lupakan Pilpres 2024?

Di dalam politik, terdapat adagium yang berbunyi: “Tidak terdapat musuh dan kawan yang abadi”. Semuanya dinamis dan yang abadi hanyalah kepentingan.

Berkaca pada Pilpres 2014, partai-partai oposisi seperti Golkar, PAN, dan PPP justru berbalik mendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) selaku pemenang dalam ajang tersebut.

Beda halnya dengan Gerindra, partai ini konsisten menjadi oposisi selama periode kepemimpinan Jokowi-JK. Alasannya sederhana, karena Prabowo menatap kemungkinan pencalonan dirinya pada Pilpres 2019. Dengan memposisikan diri sebagai oposisi, Gerindra akan mendapatkan legitimasinya sebagai pembawa suara rakyat.

Hal ini juga bukan tanpa alasan. Pada relasinya dengan pemerintah, rakyat kerap kali memposisikan dirinya sebagai pihak yang tersubordinasi atau selaku yang tertindas oleh pemerintah, sehingga setiap pihak yang berseberangan dengan pemerintah seolah merupakan representasi bagi suara mereka. Ini adalah penerapan dari adagium: “Musuh dari musuh adalah kawan”.

Melihat pada trennya, sepertinya Gerindra akan kembali menempatkan dirinya sebagai kubu oposisi pasca Pilpres 2019. Dalam kalkulasi insentif elektoral, Pangi Chaniago juga menilai bahwa masuknya Prabowo ke dalam kabinet justru memberikan dampak yang kurang bagus apabila dirinya kembali berniat untuk maju kembali pada perhelatan kontestasi kepemimpinan nasional pada tahun 2024.

Tidak hanya dari sisi defisit elektoral, bergabungnya Gerindra dinilai berbagai pengamat politik juga berdampak buruk bagi keberlangsungan demokratisasi dalam lima tahun ke depan. Hal ini karena dua alasan. Pertama, koalisi pemerintah akan begitu gemuk. Kedua, hilangnya peran checks and balances dalam sistem pemerintahan.

View this post on Instagram

Pertemuan Jokowi dan Prabowo pertama kali pasca Pilpres 2019 berlangsung di MRT Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jokowi #prabowo #mrt #rekonsiliasi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 15, 2019 at 1:03am PDT

Membaca poin-poin tersebut, mungkin dapat disimpulkan bahwa Prabowo tidak seharusnya menerima tawaran untuk masuk ke dalam koalisi, apabila memang tawaran itu benar-benar ada. Akan tetapi, di dalam politik semuanya dinamis. Singkatnya masuknya Prabowo ke dalam koalisi sangatlah memungkinkan.

Bahkan, jika benar Prabowo diberi tawaran sebagai Menteri Pertahanan, besar kemungkinan Gerindra justru akan mendapatkan keuntungan elektoral.

Kementerian Pertahanan merupakan salah satu dari tiga kementerian bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 sebagai pos yang istimewa karena tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Tidak hanya itu, Menteri Pertahanan secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri akan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Dengan kata lain, posisi Menteri Pertahanan justru memberikan Prabowo kekuasaan yang kuat dan dapat menjadi ajang pembuktian kualitas dirinya apabila mampu mengemban tugas dengan memuaskan. Tidak hanya itu, Prabowo juga akan mendapat gelar jenderal kehormatan dengan empat bintang apabila diangkat menjadi Menteri Pertahanan.

Pada akhirnya ini merupakan modal politik yang sangat baik apabila Prabowo masih menatap Pilpres 2024 mendatang.

Kemudian, mengenai peran sebagai checks and balances, dengan masuknya Gerindra ke dalam koalisi, tidak serta merta membuat Gerindra menjadi partai pasif yang tidak dapat mengkritik pemerintah. Hal senada juga diungkapkan oleh Waketum Gerindra Fadli Zon yang menuturkan akan tetap mengkritik pemerintah meskipun Gerindra masuk ke dalam koalisi.

Di sisi lain, mengacu pada gagasan demokrasi agnostik Chantal Mouffe, masuknya Gerindra yang menjadi rival berat pemerintah dalam lima tahun terakhir ke dalam pemerintahan justru merupakan perayaan atas demokrasi.

Prabowo sebagai Agonisme

Konsep demokrasi Mouffe adalah upaya untuk mentransformasikan antagonisme (musuh politik) menjadi agonisme (lawan politik).

Dalam terminologi Carl Schmitt, antagonisme atau musuh adalah mereka yang mengancam eksistensi kita secara total. Imbasnya, musuh ini harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk mengaktualisasi potensinya.

Sedangkan agonisme atau lawan politik, adalah mereka yang memiliki ide atau gagasan yang berbeda dengan kita, namun yang diakui secara sahih (legitimate enemy).

View this post on Instagram

Isu Prabowo jadi Wantimpres Jokowi perkuat wacana cohabitation Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #prabowo #jokowi #cohabitation #wantimpres #prabowosandi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 25, 2019 at 6:03pm PDT

Demokrasi agonistik harus mampu menyediakan kanal bagi hasrat ide atau gagasan yang berbeda tersebut tanpa adanya usaha untuk membungkam atau menghancurkannya.

Membandingkan dengan politik realis ala Niccolo Machiavelli yang penuh dengan usaha dan intrik untuk menghancurkan lawan politik, gagasan politik yang diusung oleh Mouffe adalah sebuah ide optimistik yang mengedepankan baik sangka.

Pada praktiknya, demokrasi agonistik justru memberikan kesempatan yang besar bagi para oposisi atau setiap pihak yang berbeda pandangan untuk diakui secara sahih oleh pemerintah. Dengan kata lain, tidak terdapat usaha untuk membungkam apalagi menekan oposisi dengan tidak memberikan ruang agar tidak memiliki kekuasaan sama sekali.

Singkatnya, alih-alih memberi simpulan bahwa masuknya Gerindra ke dalam koalisi merupakan suatu kemunduran bagi proses demokratisasi, dalam gagasan demokrasi agonistik, itu justru merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap lawan politiknya.

Adanya isu tawaran Jokowi bagi Prabowo untuk masuk ke dalam kabinet, tidak dapat hanya dimaknai sebagai proses pemangkasan “yang lain”, atau sebagai agenda menciptakan homogenitas dalam politik. Dalam filsafat politik, homogenitas tersebut justru disebut sebagai hal normatif yang tidak menemukan prefrensi aktualnya dalam masyarakat.

Akan tetapi, aktualisasi demokrasi agonistik masih sebatas isu mengingat belum dipastikannya apakah memang benar terdapat tawaran dari Jokowi terhadap Prabowo. Di sisi lain, Jokowi juga akan mempertimbangkan kecemburuan koalisi yang dapat mengakibatkan perselisihan karena posisi strategis seperti Menteri Pertahanan diisi oleh pihak yang tidak berkeringat memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf pada kontestasi politik lalu.

Pada akhirnya, kita perlu menunggu pelantikan Jokowi-Ma’ruf pada tanggal 20 Oktober 2019 untuk melihat apakah benar Gerindra, khususnya Prabowo, akan masuk ke dalam jajaran kabinet. Mari menantikan. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pemindahan Ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur masih menyisakan polemik yang sangat mungkin berkepanjangan. Ehmm, tentu semua itu karena masih banyak hal yang terlihat samar dan janggal.

Waduhh, kalau masih janggal kok udah buru-buru aja sih Pemerintah mengumumkan secara resmi, apa yang mau dikejar sih? Heleeehh, padahal kaji dan riset aja dulu, jangan serampangan juga, weleeeh weleeeh.

Jakarta udah sumpek! Ahhh, masa alasannya gitu doang? Hadeuh. Jakarta macet! Apalagi macet, seantero negeri juga kalo kendaraan bermotornya berlebih pasti bakal macet. Polusi? Sedari zaman Sutiyoso juga polusi Jakarta udah parah.

Lalu apa alasannya? Apa mungkin untuk menghindari dan menyingkirkan Anies Baswedan?

Kalo alasan ini bener, luar biasa menggila, bahkan ini bisa masuk rekor muri sebagai strategi politik dengan biaya paling mahal, ratusan triliun buat begitu doang, padahal buat mendem seorang Gubernur doang, weleeeh weleeeh.

Tentu pasti ada alasan yang argumentatif nih, ga mungkin cuma masalah begitu doang. Ehmmm, apa ya alasannya? Apalagi usut punya usut, Kalimantan Timur masih sangat berpotensi gempa, tsunami dan asap kebakaran hutan.

Hadeuuuhh, itu sih gali lobang tutup lobang, sama aja nanti ujung-ujungnya bakal pindah lagi nih Ibukotanya, nomaden amat nanti Ibukota Indonesia, weleeeh weleeeh.

Tapi usut punya usut, kabar kaburnya pemindahan Ibukota itu ada kaitannya dengan mesranya Jokowi dan Prabowo pasca PIlpres 2019. Waduh, mungkin juga sih, soalnya cepet banget rekonsiliasinya, heleeeh.

Mungkin Jokowi memberikan Ibukota baru sebagai hadiah atau warisan buat Prabowo, karena ada temuan yang sangat berkaitan antara Ibukota baru dengan Prabowo.

Waduh, kalo begitu bisa disimpulkan dong kalo Prabowo dapet banyak dari pemindahan Ibukota, weleeeh weleeeh, karena ehhh karena, Kabupaten yang dipilih Jokowi adalah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Weeiiittss, tunggu dulu, Kartanegara? Ehmm, kok mirip sama Kertanegara punya Prabowo sih? Jangan-jangan memang ini alasannya ibukota harus pindah, biar samaan ya? Kertanegaranya Prabowo akan bersanding dengan Kartanegaranya Jokowi, weleeh weleeeh.

Setidaknya ada dua tokoh besar yang akan tinggal Istana Negara Kartanegara. Weleeeh weleeeh, masa sih segitunya mau ngasih warisan ke lawan politik, heleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

Menurut kalian, presiden kita yang akrab dipanggil Jokowi tuh sebenernya menang nggak sih di Pilpres 2019 kemarin?

Kalau secara hukum sih udah jelas dong kalau Jokowi itu menang. Cuma maksud pertanyaan aing tuh kalau memang sudah menang, kenapa pihak Jokowi terkesan kayak harus banget melakukan “rekonsiliasi” ke pihak Prabowo Subianto sih?

Padahal kalau pasca Pilpres 2014 lalu tuh Jokowi merasa kalau dirinya nggak perlu melakukan rekonsiliasi ke Prabowo.

Sedangkan di Pilpres tahun ini justru pihak Jokowi yang seolah mau berbagi piala kemenangan sama Prabowo.

Ada yang bilang kan kalau gosip itu adalah fakta yang tertunda ya. Jadi, kalau Jokowi emang murni mau rekonsiliasi doang, kenapa gosip deal-deal politik “212” bisa sampe terkuak di media massa? Upss.

Itu loh yang katanya Prabowo minta 2 kursi menteri, 1 kursi wakil ketua MPR, dan 2 kursi wantimpres sebagai syarat rekonsiliasi. Ini bukan kata aing loh ya, tapi pernah juga diulas di Majalah Tempo edisi 24-30 Juni 2019.

View this post on Instagram

Konflik berkepanjangan di Papua menyebabkan masyarakat harus mengungsi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #papua #opm #konflik #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 9, 2019 at 1:15am PDT

Udah gitu, Jokowi pun sampai memakai jasa Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) untuk jadi “mak comblang” dalam pertemuannya dengan Prabowo di Moda Raya Terpadu (MRT) loh.

Terus aneh juga nggak sih soalnya di Kongres V PDIP kemarin pun Prabowo dikasih tempat duduk yang sederet sama Jokowi, Megawati dan Ma’ruf Amin.

Kalau dipikir, bukannya ini menandakan sinyal deal-deal politik kemungkinan akan terjadi ya?

Nah, kalau ujung-ujungnya Prabowo gabung ke koalisi, bukannya itu malah menunjukkan kalau sebenarnya Prabowo lah yang menang Pilpres tahun ini gengs?

Hmm. Berarti Pilpres kemarin nggak ada gunanya dong, soalnya kan siapapun yang menang tetap aja rakyat Indonesia yang kalah loh. Entah di sebelah mana yang merasa kalah, tetap aja ada itu bikin rakyat jadi buntung.

Buntung karena telah mengira kalau satu calon lebih baik dari yang lainnya. Tapi, ujung-ujungnya mereka malah bobo-bobo bareng juga. Huhuhu.

Hmm. Pertanyaannya, jabatan-jabatan apa aja ya yang kira-kira akan diberikan ke Pak Prabowo Subianto? Apakah kursi Wantimpres? Atau kursi Ketua MPR? Atau kursi Menteri Pertanian? Atau kursi Menteri BUMN? Atau semua kursi-kursi yang aing sebutin di atas? Kita lihat nanti aja deh ya. (R50)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di http://bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.