pinterpolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emandangan itu tidak lain dan tidak bukan terjadi di salah satu sudut istana. Sehari yang lalu, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.

“Tabayyun”, itulah istilah yang digunakan oleh SBY untuk menggambarkan kunjungannya. Tabayyun sendiri berasal dari bahasa Arab, secara harafiah bisa diartikan sebagai  ‘mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya’. Namun, tabayyun juga bisa berarti ‘meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah, baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya hingga jelas benar permasalahannya’. Masalah apa yang ingin dicari kejelasannya oleh SBY? Hanya SBY dan Jokowi yang tahu.

President Jokowi Welcomes SBY to Palace https://t.co/f0NTOkqGN4 pic.twitter.com/tXrbhGQMMc

— METRO TV (@Metro_TV) March 9, 2017

Sudah menjadi rahasia umum kalau dalam beberapa bulan terakhir, suhu politik nasional sempat memanas, mulai dari Pilkada DKI Jakarta hingga Grasi Antasari. Persoalan-persoalan tersebut sempat memanaskan hubungan antara SBY dengan pemerintah. (Baca: Kartu As Bernama ‘Antasari’)

Kunjungan ini seolah menjadi penyejuk bagi suasana karut marut politik di tingkat nasional yang telah menyita energi kebangsaan. Bagi masyarakat umum, ada kesejukan yang terasa dari kunjungan-kunjungan semacam ini. Tentu saja hal ini diharapkan mampu membawa dampak bagi masyarakat di tingkat bawah.

Masih dalam tajuk mendalami Jokowi-isme sebagai sebuah ‘politik-isme’ Presiden Jokowi, kita tentu saja bertanya-tanya: ada apa di balik kunjungan ini? [Baca: ‘Jokowi-isme: Politik-isme Presiden? (Bagian 1)’] Apakah ini merupakan salah satu bagian dari strategi politik Jokowi? Bagaimana sebetulnya Jokowi-isme itu menjadi penopang kekuasaan Presiden Jokowi?

Jokowi-isme: Pilih Lawan, Pilih Kawan

Seperti mengatur strategi dalam permainan catur, demikian yang dilakukan oleh presiden Jokowi – sama halnya yang terjadi pada para politisi pada umumnya. Kunjungan SBY juga merupakan sinyal adanya strategi politik yang sedang dijalankan oleh Jokowi. Untuk saat ini, Jokowi adalah pemain utama dalam politik di tingkat nasional – tentu saja karena posisinya sebagai presiden.

Walaupun pernah menjabat sebagai walikota Solo dan gubernur Jakarta, Jokowi terhitung sebagai tokoh baru dalam dunia politik skala nasional. Maka, posisi ‘anak baru’ yang disandangnya ini tentu saja membuat Jokowi menjadi seperti pemimpin di tengah ‘lautan badai’ politik nasional yang keras. Angin ribut dan ombak besar terus mengguncang kapal yang sedang dinahkodainya. Tanpa latar belakang militer serta belum pernah terjun dalam politik praktis di tingkat legislatif misalnya, membuat perahu Jokowi terombang-ambing di awal-awal masa pemerintahannya.

Untuk menghadapi pertarungan di tingkat elit, Jokowi menerapkan strategi ‘pilih kawan, pilih lawan’. Kita tentu masih ingat bagaimana harmonisnya Jokowi dan SBY menjelang pelantikan Jokowi sebagai presiden. Namun, seiring memanasnya situasi di DPR, semuanya berubah. Situasi politik pun semakin panas di seputaran pilkada DKI Jakarta.

Menghadapi persoalan-persoalan tekanan politik yang sering terjadi, Jokowi tampaknya tidak kebingungan. Jokowi tahu dukungan masyarakat banyak ada di belakangnya. Oleh karena itu, tidak heran pada aksi damai ‘212’ lalu, Jokowi bahkan berani tampil di atas panggung dan menemui para pendemo. Sebelumnya, pasca aksi ‘411’, Jokowi juga langsung menemui para ulama dan Kyai untuk menenangkan suasana yang terjadi. Dua aksi tersebut merupakan satu kesatuan dalam aksi besar melawan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok – yang sering juga diistilahkan dengan ‘Ahok Gate’.

Jokowi tampaknya tahu bagaimana mengelola kawan dan lawan. Kita juga menyaksikan bagaimana beberapa partai yang sebelumnya berada di koalisi yang berseberangan dengan pemerintah mulai berpindah haluan, misalnya Golkar dan PAN. Kita juga menyaksikan beberapa kali Jokowi menemui lawan yang dihadapinya pada pemilihan presiden 2014 lalu, Prabowo Subianto.

Dan yang terakhir, kita menyaksikan bagaimana Jokowi bertemu dengan SBY. Terkait pertemuannya dengan SBY, banyak pihak yang menilai Jokowi paham betul kapan momentum yang tepat untuk aktivitas politik semacam ini. Jokowi dianggap paham betul bagaimana mengelola timing politik.

Kita juga melihat bagaimana tokoh-tokoh yang terlibat aksi dugaan makar berhasil ditangkap oleh polisi. Polisi mengatakan bahwa dugaan makar sudah diketahui dua hari sebelum tanggal 2 Desember 2016, namun pihak-pihak terduga baru ditangkap pada dini hari 2 Desember 2016 – sebuah strategi yang cerdas untuk meredam gelombang gerakan yang lebih besar lagi. Hal ini juga menggambarkan strategi jitu Jokowi yang belakangan ini terlihat makin dekat dengan Panglima TNI dan Kapolri – keduanya selalu menyertai presiden dalam kunjungan-kunjungannya, bahkan terlihat semakin kompak dengan presiden.

Strategi politik Jokowi ini mungkin terlihat sederhana, namun efektif untuk menahan tekanan politik dari elit maupun juga dari kelompok masyarakat tertentu. Semuanya seolah sudah diatur dalam strategi ‘bidak catur’ ala Jokowi.

Jokowi-isme Melawan Tekanan

Lalu, dari mana strategi politik yang demikian didapatkan oleh Jokowi? Jokowi sendiri memang pernah mengakui bahwa ia mendapatkan banyak resep dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping terkait bagaimana caranya untuk mengelola pemerintahan yang baik dan memajukan ekonomi negara. Apakah itu berarti Jokowi juga sepenuhnya mengadopsi cara Xi-Jinping dalam politik?

Temui Presiden Xi Jinping, Jokowi Ingin Perkuat Kerja Sama dengan Cina https://t.co/TVxKloSW4u

— Republika.co.id (@republikaonline) September 3, 2016

Selain terkenal karena kebijakan-kebijakannya yang mampu memajukan perekonomian Tiongkok, Xi Jinping juga dikenal melalui kebijakan anti-graft atau anti korupsi yang dilakukannya. Cita-cita Xi Jinping adalah menciptakan pemerintahan Tiongkok, militer, bahkan juga Partai Komunis Tiongkok yang bersih dari korupsi. Oleh karena itu, baik pemerintahan, militer, maupun partai komunis dibersihkan dari oknum-oknum koruptor.

Namun, pada tahun 2014 lalu, muncul dugaan bahwa gerakan anti-graft ini dilakukan oleh Xi Jinping untuk ‘membereskan’ lawan-lawan politiknya dan memberikan kesempatan pada sekutu-sekutunya atau pendukungnya untuk menduduki jabatan-jabatan yang ditinggalkan. Pada pertengahan April 2014 lalu misalnya, sebuah laporan dari Reuters menyebutkan bahwa Presiden Xi Jinping menggunakan program pemberantasan korupsi untuk menyingkirkan lawan-lawan politik, terutama mereka yang tidak setuju dengan agenda reformasi yang sedang digalakkan oleh Xi Jinping.

Pada saat itu, Presiden Xi ditengarai mempromosikan sekitar 200 pejabat dari Zhejiang – provinsi tempat Xi pernah menjabat sebagai ketua partai di sana antara tahun 2002 sampai 2007 – ke Shanghai. Para pejabat itu ditengarai merupakan orang-orang yang loyal kepada Xi dan mendukung program reformasi yang sedang dicanangkannya. Sementara, ada 300-an pejabat yang punya hubungan dengan Zhou Yongkang – seorang mantan petinggi Partai Komunis Tiongkok yang terlibat kasus suap dan korupsi – telah ditahan dan dimintai keterangan, termasuk juga sekitar 10 pejabat tinggi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Xi Jinping sebagai strategi untuk menghadapi lawan-lawan politiknya tersebut.

Jokowi memang pernah mengatakan bahwa ia meminta saran untuk persoalan politik dan ekonomi dari Presiden Xi Jinping. Lalu, apakah itu termasuk dengan strategi menjerat lawan politik melalui kasus korupsi? Well, hal ini memang belum bisa dibuktikan secara pasti. Namun, kalau mau dianalisis, bisa terlihat pola-pola tersebut.

Kita tentu ingat pada awal-awal kepemimpinan Jokowi, DPR begitu gaduh. Tarik menarik kursi kepemimpinan dan polemik APBN membuat energi politik terkuras. Namun, semenjak kasus ‘papa minta saham’ – yang entah darimana datangnya – semuanya seolah berubah. Dimulai dengan pergantian kursi kepemimpinan di DPR, berbaliknya Partai Golkar ke kubu pemerintah, hingga kisruh-kisruh yang terjadi di seputaran persoalan tersebut.

Bagi beberapa pihak, semakin sering tertangkapnya para koruptor juga dianggap sebagai salah satu strategi Jokowi untuk menekan lawan-lawan politiknya. Apa benar demikian? Tentu saja hal ini perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Yang jelas, Jokowi benar-benar mengikuti apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno: “Tuntunlah ilmu walau sampai ke negeri China”. Jokowi sepertinya mengikuti apa yang dikatakan Presiden Soekarno: belajar dari Tiongkok.

Chaos Politik dan Pilpres 2019

Saat ini, Jokowi mungkin menjadi figur politik paling kuat di republik ini – di samping Prabowo Subianto. Sosoknya dan pribadinya yang sederhana dan tegas memang menjadi kekuatan utama Jokowi. Jika tetap dalam track politiknya seperti sekarang, lalu program-program pembangunan dan ekonominya berjalan mulus, maka sulit untuk mengatakan ada sosok lain yang mampu mengalahkannya jika ia maju lagi pada pemilihan presiden berikut. Semuanya tergantung perjalanan dua setengah tahun ke depan.

Jokowi telah memenangkan pertarungan politik di tingkat bawah – artinya saat ini Jokowi adalah sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat di tingkat bawah. Sekarang tinggal bagaimana Jokowi memenangkan pertarungan di tingkat elit.

Carl von Clausewitz (1780-1831) – seorang jenderal dan ahli perang kerajaan Prussia – pernah mengatakan bahwa tak ada seorangpun yang memulai perang atau kekacauan jika ia tidak punya tujuan yang ingin dicapai. “No one starts a war – or rather, no one in his sense ought to do so – without first being clear in his mind what he intends to achieve by the war and how he intends to conduct it.” Beberapa pihak menilai kegaduhan politik atau chaos yang terjadi beberapa waktu terakhir sebetulnya juga merupakan bagian dari Jokowi-isme. Apa betul demikian?

Perlu pembuktian, tetapi ini pendapat yang masuk akal. Dengan adanya ‘perang’ dan chaos di tingkat elit, Jokowi sebetulnya mendapat keuntungan. Kita tentu ingat bagaimana Jokowi menyebut adanya ‘aktor politik’ di balik aksi 411. Jokowi seolah menabuh ‘genderang perang’ saat itu. Dan seperti kata Clausewitz, tidak mungkin perang itu dikobarkan kalau tidak ada tujuan di dalamnya. Karut marut dan chaos yang terjadi, membuat persepsi publik terhadap elit politik pun berubah-ubah. Sementara Jokowi? Dengan slogan ‘kerja, kerja, kerja’ serta pelarian-pelariannya ketika membicaarakan masalah politik, ia akan tetap dipandang publik sebagai tokoh yang bekerja untuk rakyat dan harus tetap didukung. Dari sudut pandang ini, Jokowi sangat pandai memanajemen chaos politik di tingkat elit.

Jika konsisten di jalur politik yang ada saat ini, niscaya tidak ada kesulitan bagi Jokowi untuk memenangkan kontestasi politik di pemilihan presiden 2019 nanti. Semua instrumen yang digunakan Jokowi saat ini akan semakin memperbesar peluangnya untuk memenangkan kontestasi politik nasional. Lalu, strategi apa lagi yang akan digunakannya?

Jokowi-isme: Masa Depan Politik-isme Indonesia?

“Knowledge will give you power, but character respect”. Demikianlah penggalan kalimat yang pernah diucapkan oleh salah satu tokoh paling terkenal dalam dunia seni bela diri, Lee Jun-Fan atau yang lebih populer dengan nama Bruce Lee (1940-1973). Pengetahuan hanya akan memberimu kekuatan/kekuasaan, namun karakter, itulah yang akan membuatmu dihormati.

Kata-kata itu sepertinya sangat tampak dalam tampilan politik Presiden Joko Widodo. Jokowi mungkin menjadi salah satu presiden dengan basis kekuasaan terlemah sepanjang sejarah republik ini. Ia bukanlah tokoh utama dalam partai politik. Ia juga bukan seorang elit partai. Namun, dalam segala kelemahan latar politiknya tersebut, ia mampu memainkan instrumen-instrumen lain yang membuatnya mendapat kekuatan dari rakyat – bahkan bisa jadi saat ini sangat berkuasa di tingkat elit. Karakternya yang kuat adalah salah satu hal yang membuatnya menjadi populer di tingkat masyarakat.

Selain itu, political branding yang digunakan oleh Jokowi membuatnya makin dicintai oleh banyak orang. Kita menyaksikan bagaimana popularitas Jokowi bisa meningkat misalnya lewat kuis-kuis berhadiah sepeda. Sehari yang lalu kita melihat bagaimana penyanyi seperti Raisa atau Andre Hehanusa mendapat hadiah sepeda dari presiden Jokowi dalam acara peringatan Hari Musik Nasional. Dengan basis penggemar yang besar, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini secara tidak langsung akan menaikan popularitasnya di kalangan penggemar para penyanyi tersebut: Machiavelli mungkin akan menilai hal ini sebagai strategi politik yang cerdas.

Jokowi-isme terlihat dari penggunaan berbagai instrumen komunikasi politik yang mampu menarik perhatian rakyat banyak. Jokowi juga adalah salah satu presiden yang dalam setiap tutur dan perilakunya sangat dekat dengan komedi. Kebetulan atau memang disengaja, yang jelas Jokowi paham betul apa yang dikatakan oleh komedian Charlie Chaplin (1889-1977) bahwa komedi dan tawa adalah puncak tragedi yang di dalamnya menyimpan kegetiran.

Ketika terjadi polemik pimpinan DPR terkait kasus ‘papa minta saham’, Jokowi membalasnya dengan mengundang para komedian untuk makan malam ke Istana Negara. Saat berkunjung ke Australia beberapa waktu lalu, Jokowi mengajak komedian Andre Taulani dan Sule Sutisna untuk menjadi pengisi acara saat Jokowi bertemu masyarakat di sana. ‘Jokowi dan komedi’ adalah cara presiden menghadapi tekanan-tekanan politik.

Jokowi mungkin tidak punya kekuatan politik yang besar. Namun, di balik kekurangan politik tersebut, Jokowi-isme ini patut dipelajari dengan seksama karena bisa saja Jokowi-isme ini justru akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dan pada 2019 nanti, mampu membuat rakyat memilih Jokowi untuk kedua kalinya. Pendekatan-pendekatan politiknya yang berbeda membuat Jokowi akan tetap menjadi tokoh yang paling diperhitungkan di pilpres 2019 nanti – tentunya kalau ia maju lagi. Akankah hal itu bisa terwujud? (S13)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]ita tentu ingat bagaimana pria itu mengabadikan acara makan siangnya bersama Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud lewat sebuah video blogging (vlog) beberapa waktu lalu – mungkin jadi presiden pertama yang membuat vlog bersama Raja Arab Saudi. Kita juga ingat bagaimana kelucuan-kelucuan yang diciptakan saat memberikan kuis dengan hadiah sepeda. Kita ingat aksi-aksi blusukannya. Kita tentu ingat dengan baju putih dan celana hitamnya itu.

Mungkin tidak ada yang membayangkan lelaki kurus yang berasal dari keluarga yang sederhana itu akan menjadi pemimpin sebuah negara besar seperti Indonesia. Tidak ada yang membayangkan gaya kepemimpinannya akan menjadi begitu berbeda – bagi kebanyakan orang disebut dengan istilah ‘lebih merakyat’. Tidak ada yang membayangkan, setelah hampir dua tahun menjadi gubernur Jakarta, pria yang dulunya bernama Mulyono ini akhirnya dipilih rakyat menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Harus diakui, Presiden Joko Widodo adalah tokoh dengan sejuta pesona. Saat ini, Jokowi – begitu namanya biasa disingkat – mungkin menjadi orang paling populer di negara ini. Jokowi adalah trend center politik nasional saat ini. Jokowi seolah menjadi antitesis dari elit-elit politik yang ada di Indonesia. Kesederhanaan pribadinya dan ketegasan pola pikirnya juga membuatnya menjadi begitu populer. Karakternya itu seolah melahirkan paham baru: Jokowi-isme – kalau ingin disebut demikian.

Semua mata tertuju ke kota Solo ketika Jokowi menggunakan mobil Esemka – yang adalah buatan anak-anak SMK di Solo – sebagai kendaraan dinasnya. Semua mata tertuju ke Jakarta ketika Jokowi meluncurkan ‘Kartu-kartu Sakti’. Semua mata juga tertuju pada Jokowi saat ia dan program-program ekonominya diarahkan untuk mentransformasi Indonesia secara keseluruhan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Kartu Indonesia Pintar bantuan utk pendidikan. Jangan untuk beli pulsa ya. Nanti kartunya dicabut, kalau untuk jajan pulsa –Jkw pic.twitter.com/UdnnvVPMmL

— Joko Widodo (@jokowi) February 8, 2017

Belakangan ini, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi juga mengalami peningkatan. Survei dari CSIS pada September 2016 lalu menyebutkan ada kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dari 50,6 % pada tahun 2015 menjadi 66,5 % pada tahun 2016. Hal ini tentu menjadi catatan positif bagi pemerintahan Jokowi.

Namun, dalam kesederhanaan dan gaya kepemimpinannya tersebut, tentu saja timbul pertanyaan: apakah semua hal yang menjadi political branding atau merk politik Jokowi merupakan sesuatu yang benar-benar melekat pada pribadi Jokowi ataukah hal ini merupakan strategi politik Jokowi menghadapi kerasnya konstelasi politik nasional di tingkat elit? Apakah Jokowi-isme yang dekat dengan rakyat merupakan sebuah produk politik Jokowi dan caranya untuk mengamankan kekuasaan?

Jokowi-isme: Gerakan Politik Rakyat?

Bagi kebanyakan pengamat politik, munculnya tokoh pemimpin baru seperti Jokowi di Indonesia atau Narendra Modi yang saat ini menjadi presiden India, merupakan gerakan politik kebaruan, khususnya di negara-negara berkembang. Narendra Modi awalnya adalah seorang penjual teh yang kemudian menjadi pemilik kedai teh, sementara Jokowi adalah seorang pengusaha kerajinan kayu.

Dua-duanya tidak punya karir politik mentereng, namun memiliki kesamaan: sama-sama berasal dari rakyat bawah, sama-sama memiliki karakter yang dekat dengan rakyat, sama-sama memiliki pesona yang diperkuat lewat kampanye media massa dan media sosial, memiliki cita-cita yang sama untuk memperbaiki kondisi negara dari korupsi, memperbaiki birokrasi yang semrawut, serta menyejahterakan seluruh masyarakat. Dua-duanya mungkin mewakili idealisme ‘siapa saja bisa menjadi presiden’.

Jokowi sendiri dianggap sebagai salah satu tokoh politik paling populer di Indonesia dalam setengah abad terakhir. Ia dianggap sebagai politisi yang tahu bagaimana nasib rakyat kecil – apalagi latar belakangnya sebagai orang kecil yang terpinggirkan, pernah mengalami rasanya digusur, dan mengalami hidup susah.

Bagi mayoritas masyarakat kecil di Indonesia, Jokowi mewakili gerakan politik identitas mereka: orang kecil yang terpinggirkan. Politik identitas itu sendiri merupakan istilah untuk menggambarkan gerakan politik yang didasarkan pada identitas seseorang, misalnya agama, kepentingan, status sosial, suku, dan lain sebagainya. (Baca: AADS (Ada Apa Dengan SARA)

Kemenangan Jokowi pada pemilihan presiden tahun 2014 merupakan kemenangan politik identitas rakyat kecil – kalau mau disebut demikian. Kemenangan Jokowi juga merupakan kemenangan gerakan politik kontra-elitis. Namun, apakah Jokowi memang benar-benar menjadi representasi masyarakat kelas bawah?

Jokowi-isme Melawan Oligarki

Oligarki merupakan sebuah sistem kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok kecil elit. Jeffrey A. Winters dalam bukunya “Oligarki” (2011) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dalam sejarahnya dikuasai oleh sekelompok elit yang disebutnya sebagai oligark. Bahkan, hingga saat ini, situasi sosial-politik negara ini sangat dipengaruhi oleh para elit politik atau oligark ini.

Di Indonesia, oligark adalah elit-elit politik – juga kelompok-kelompok yang punya modal ekonomi – yang ‘berhak’ untuk menentukan siapa saja yang ada dalam surat suara yang akan dicoblos masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahkan tidak jarang, para oligark ini juga adalah mereka-mereka yang seringkali ada di dalam surat suara tersebut. Siapa saja mereka? Silahkan cari tahu sendiri – maksudnya tentu bukan ‘tahu’ yang biasa ada di penjual gorengan tentunya.

Kemunculan Jokowi yang notabene bukan berasal dari golongan oligark maupun elit politik tentu menimbulkan tanda tanya: apakah telah ada pergeseran dalam sistem politik di Indonesia yang oligarkis – seperti istilah Jeffrey Winters? Banyak isu yang kemudian menguat di seputaran kemenangan Jokowi dalam pilpres 2014 lalu bahwa dirinya hanyalah ‘boneka’ dari oligark politik di Indonesia. Menanggapi tudingan tersebut, Jokowi memberi jawaban:

“Saya ndak nanggapi yang seperti itu. Karena masyarakat sudah tidak bodoh, sudah pintar, bisa milah-milah yang benar”. 

Maka, ketika menjadi presiden, pada awalnya Jokowi terlihat begitu kesulitan untuk berhadapan dengan elit-elit politik. Jokowi juga dinilai sebagai presiden paling lemah yang pernah memimpin Indonesia – jika dinilai dari latar belakang dan pengaruh politiknya. Kita tentu ingat bagaimana untuk beberapa lamanya tensi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) begitu menyita energi politik nasional dan sempat menurunkan kepercayaan publik terhadap Jokowi.

Untuk menghadapi tekanan dari oligark-oligark politik tersebut, Jokowi menggunakan strategi politik yang oleh banyak pihak dinilai sebagai sesuatu yang berbeda. Pribadinya yang sederhana juga menjadi political branding yang kuat, ditambah aksi-aksinya yang dekat dengan rakyat, sering sekali turun ke lapangan – sesuatu yang sangat berbeda jika dibanding banyak pemimpin terdahulu – membuatnya menjadi media darling dan sering muncul di berbagai media massa. Hal ini membuat Jokowi menjadi tokoh yang sangat populer dan dicintai oleh masyarakat banyak. Jokowi menjadi begitu dekat dengan rakyat dan hal ini menjadi salah satu kekuatan terbesar yang dimilikinya.

Maka, tidak heran, Jokowi menjadi begitu percaya diri terhadap berbagai kebijakan yang akan diambilnya. Kita tentu masih ingat kasus pro-kontra pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Jokowi akhirnya memilih untuk mendengarkan suara-suara rakyat, ketimbang mengikuti keinginan elit-elit politik. Kebaruan politik ala Jokowi juga tampak dalam strategi politiknya yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Pribadi Jokowi yang sederhana seolah menjadi antitesis semua persepsi masyarakat tentang elit politik.

Hal-hal tersebutlah yang membuat Jokowi merasa kuat secara politik dan tidak gentar saat menghadapi kerasnya politik di tingkat elit. Jokowi-isme seolah menjadi Jokowi-is-me, sebuah bentuk kampanye untuk memberikan dukungan terhadap Jokowi sebagai bagian dari masyarakat banyak.

Saat berhadapan dengan retorika politik elitis, Jokowi sering menggunakan slogan: “Kerja, Kerja, Kerja”, sebagai senjata utama untuk menghadapi tekanan tersebut – hal yang membuatnya menjadi populer di tingkat bawah.

“Saya ingin bercerita sedikit mengenai kondisi baik ekonomi, politik, dan lain-lain yang berada di negara kita. Tetapi lebih banyak ekonomi lah, saya nggak mau banyak cerita mengenai politik. Pusing”.

Begitulah kata-kata Jokowi ketika memberikan sambutan saat bertemu dengan masyarakat Indonesia yang berada di Sydney, Australia pada 26 Februari 2017 lalu. Politik memang bikin pusing, makanya Jokowi lebih sering menggunakan slogan ‘kerja’ sebagai lawan terhadap retorika politik. Kalau mau dilihat secara lebih dalam, hal ini sebetulnya adalah cara paling jitu – kalau mau disebut demikian – untuk menghadapi tekanan politik pada tingkat elit. Benarkah demikian?

Jokowi-isme: Copy-Paste Politik Xi Jinping di Tiongkok?

Tidak diragukan lagi bahwa saat Jokowi memimpin negara ini ada kedekatan yang sangat besar antara Indonesia dengan Tiongkok. Kita tentu masih ingat bagaimana kedekatan Jokowi dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping saat peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) beberapa waktu lalu.

Pada beberapa kesempatan di perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) beberapa waktu lalu, presiden Jokowi terlihat begitu akrab dengan Xi Jinping dan – boleh dibilang – sedikit mengabaikan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Terkait hal tersebut, beberapa kalangan bahkan menilai strategi politik domestik Jokowi merupakan copy-paste strategi politik domestik Xi Jinping. Benarkah demikian?

Jawabannya bisa dilihat dari beberapa pernyataan Jokowi yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan bahwa berawal dari kekagumannya pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pernah berada pada level di atas 10 %, ia kemudian meminta bocoran saran dari presiden Xi Jinping.

Jokowi menuturkan bahwa ia mendapatkan 3 resep utama untuk mengatasi persoalan politik dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Presiden Xi. Dua saran adalah di bidang ekonomi, yakni terkait rencana pembangunan jangka panjang, serta tidak menunda-nunda pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan interkonektivitas antardaerah. Jika mampu mengondisikan dua hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Indonesia pasti akan maju.

Sementara saran lain yang diberikan Xi Jinping adalah mengenai pentingnya sinergi partai-partai politik, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Partai-partai harus memiliki tujuan yang sama, yakni memajukan negara. Hal ini penting agar persoalan politik tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan pembangunan. Maka, manuver politik Jokowi beberapa waktu terakhir mulai memperlihatkan bagaimana Jokowi merangkul partai-partai politik untuk secara bersama-sama membangun negara. Saat ini hanya ada 2 partai – Gerindra dan PKS – yang menyatakan diri sebagai oposisi penuh di parlemen. Sementara 1 partai lainnya – Demokrat – tidak menyatakan sikap resminya.

Itupun, dengan Gerindra misalnya, Jokowi memiliki hubungan yang sangat baik yang dibuktikan lewat kunjungan-kunjungan dan aktivitasnya bersama Prabowo Subiyanto – tokoh yang menjadi rivalnya pada pemilihan presiden 2014 lalu. Apakah strategi ini berhasil? Perlu ada kajian yang lebih mendalam terkait masalah ini. Yang jelas, akhir-akhir ini, tidak banyak terdengar lagi kisruh yang frontal antara DPR dengan pemerintah: semuanya sepakat memperjuangkan kemajuan bangsa.

Strategi politik ini sejauh ini telah dijalankan dengan baik oleh Jokowi, walaupun dalam konteks lokal masih saja terdapat guncangan, misalnya dalam konteks pilkada DKI Jakarta. Yang jelas dari Jokowi sendiri mengatakan bahwa ia belajar dari Tiongkok, khususnya dari Presiden Xi Jinping, bagaimana mengelola berbagai potensi yang ada demi terwujudnya ekonomi yang menyejahterakan semua orang.

Jokowi-isme: Masa Depan Politik Kesejahteraan Indonesia

Niccolo Machiavelli mungkin dikenal sebagai pemikir yang agak ‘gila’. Namun, sebagai sebuah rasionalitas, pemikiran-pemikirannya merupakan realitas politik yang seringkali tak terbantahkan. Machiavelli pernah mengatakan bahwa seorang pemimpin atau politisi yang bijak akan lebih memilih untuk dekat kepada rakyat karena rakyat jauh lebih loyal, sementara elit yang jumlahnya lebih sedikit seringkali akan mudah berpindah. Sebagai seorang politisi, Jokowi tahu betul apa pentingnya dukungan rakyat bagi dirinya. Dukungan rakyat akan sangat menunjang kekuasaannya.

Jokowi-isme sangat menekankan pentinganya dukungan masyarakat. Dalam konteks elit, Jokowi-isme boleh jadi menerapkan apa yang diresepkan oleh Xi Jinping. Namun, kekuatan utama Jokowi-isme ini ada pada diri Jokowi sendiri sebagai pribadi yang sederhana dan teguh. Kita mungkin mengenal pribadinya lewat Esemka, blusukan, baju Kotak-kotak, istilah ‘presiden metal’, salam dua jari, kuis-kuis berhadiah sepeda, dan lain sebagainya. Dengan memahami Jokowi-isme, kita bisa tahu apa yang sebetulnya ada di dalam pikiran Presiden ke-7 Republik Indonesia ini.

“Pemimpin adalah ketegasan tanpa ragu”, dan “Dalam memimpin saya jadikan rakyat sebagai konsumen. Dan konsumen adalah raja”, mungkin merupakan dua kutipan kata-kata Jokowi yang paling menggambarkan Jokowi-isme. Jokowi sedang bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata. Bagi masyarakat banyak, Jokowi akan selalu dikenang dalam segala keunikan dan kesederhanaannya. Lalu, bagaimana nasib Jokowi-isme di pilpres 2019 nanti? Tunggu kelanjutannya! (S13)