PinterPolitik.com

“But fight we must; and conquer we shall; in the end.” – Abraham Lincoln

Joseph Rachman dalam tulisannya Indonesia election 2024: could rise of Jokowi’s ‘political clan’ boost Prabowo Subianto’s chances? di South China Morning Post (SCMP), menilai terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI sebagai sinyal kuat dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto.

Rachman misalnya mengutip pernyataan analis politik dari KRA Group, Fedullah Ahmad. “Ini salah satu tanda paling jelas yang disuarakan Jokowi melalui dukungan PSI terhadap Prabowo,” ungkap Fedullah Ahmad.

Setelah kunjungan Prabowo ke kantor DPP PSI pada 2 Agustus 2023, partai yang identik dengan anak muda itu dipercaya kuat akan mendukung Prabowo. Sebelumnya, PSI menarik dukungan dari Ganjar Pranowo karena merasa “tidak dianggap” oleh PDIP.

Menariknya, PSI adalah partai politik pertama yang mendukung Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024. Dukungan itu disampaikan pada 3 Oktober 2022. Jauh sebelum PDIP menetapkan Ganjar sebagai bacapres pada 21 April 2023.

Kembali mengutip Fedullah Ahmad, kini tinggal menunggu waktu untuk melihat kemana arah dukungan PSI. Belakangan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga merayu Kaesang agar PSI mendukung Ganjar Pranowo.

Jika PSI benar-benar mendukung Prabowo, maka analisis berbagai pihak selama ini sekiranya tepat. Adalah benar bahwa Jokowi lebih mendukung Prabowo daripada Ganjar di Pilpres 2024.

Bukan Hanya Kaesang

Menariknya, kemungkinan bukan hanya Kaesang yang akan menjadi ketua umum partai di keluarga inti Jokowi. Pada bulan Juli 2023, kuat beredar isu bahwa Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai Gerindra sebagai “bayaran” mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Isu itu telah dikupas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Jokowi Ketua Umum Gerindra Selanjutnya? pada 17 Juli 2023.

“Jika Prabowo menang di Pilpres 2024, bukan tidak mungkin Jokowi yang menggantikan Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, sekaligus Ketua Dewan Pembina,” ungkap pengamat politik Igor Dirgantara pada 7 Juli 2023.

Sedikit mengulang, terdapat dua kalkulasi yang dapat dibayangkan apabila tawaran menjadi Ketua Umum Partai Gerindra benar-benar ada.

Pertama, mengutip tulisan Wahyudi Soeriaatmadja yang berjudul Jokowi leaning towards endorsing populist party chairman for Indonesia president: Analysts di The Straits Times, Jokowi disebut merasa lebih nyaman dan aman dengan Prabowo.

Soeriaatmadja menyebut karier politik anggota keluarga Jokowi akan lebih aman jika mendukung Prabowo, daripada mendukung Ganjar yang berada di bawah bayang-bayang PDIP dan Megawati.

Kedua, peluang menjadi Ketua Umum Partai Gerindra jauh lebih besar ketimbang menjadi Ketua Umum PDIP. Sebagai partai yang lekat dengan trah Soekarno, Jokowi akan mendapat berbagai gelombang hantaman untuk menjadi suksesor Megawati.

Keuntungan kedua ini juga berkorelasi kuat dengan keuntungan pertama. Dengan menjadi Ketua Umum Partai Gerindra, Jokowi dapat “menjamin” karier politik keluarganya.

Jokowi Lepas Landas?

Apabila benar Jokowi menggantikan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, kita dapat memahaminya melalui tulisan Julie Beck yang berjudul People Want Power Because They Want Autonomy.

Mengutip studi gabungan dari University of Cologne, University of Groningen dan Columbia University, Beck hendak menjawab  pertanyaan, “apakah kekuasaan (power) itu sebagai pengaruh (influence) atau sebagai otonomi (autonomy)?”.

Pertanyaan penelitiannya adalah, antara (1) kondisi dapat memengaruhi atau mengontrol orang lain, dengan (2) kondisi berotonomi atau terbebas dari kontrol orang lain, mana yang lebih memuaskan hasrat individu akan kekuasaan?

Dari berbagai eksperimen yang dilakukan, hasilnya menunjukkan hasrat kekuasaan partisipan ternyata lebih terpuaskan dengan kondisi berotonomi daripada kondisi mengontrol orang lain.

Jika temuan tersebut berlaku universal, sekiranya dapat disimpulkan bahwa Jokowi ingin berotonomi atau terlepas dari bayang-bayang Megawati dan PDIP.

Pada tahun 2016, Kikue Hamayotsu dan Ronnie Nataatmadja dalam tulisan berjudul Indonesia in 2015: The People’s President’s Rocky Road and Hazy Outlooks in Democratic Consolidation, menjelaskan bahwa Megawati dan Puan Maharani berusaha memengaruhi kebijakan serta memasang orang-orang favoritnya dalam jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.

Itu dilakukan dengan mengontrol Jokowi dan melakukan beberapa upaya untuk melemahkan pengaruh sang presiden.

Sebagaimana yang teramati beberapa tahun terakhir, Jokowi tampaknya tidak nyaman dengan usaha itu. Puncaknya mungkin pada Pilpres 2024. Jokowi dipercaya bermain mata dengan memberi sinyal dukungan kepada Prabowo.

Jika semua skenario yang beredar terjadi, Jokowi tampaknya akan lepas landas dari PDIP. Tidak lagi berada di bawah bayang-bayang Megawati dan PDIP, Jokowi akan menjadi politisi yang berdikari. Menarik untuk ditunggu. (R53)

PinterPolitik.com

“Jokowi is providing a model of good governance from which the rest of the world can learn,” – Profesor Kishore Mahbubani

Belakangan ini politisi senior PDIP Panda Nababan tengah mendapat sorotan luas. Itu terkait kritik-kritiknya terhadap sepak terjang politik keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketika merespons isu Gibran Rakabuming Raka akan maju di Pilpres 2024, Panda sampai mengatakan Gibran masih “anak ingusan”.

Panda menilai Gibran masih perlu banyak belajar dan membuktikan kinerja seperti ayahnya, Presiden Jokowi. “Gibran anak ingusan kok, gimana? Nanti anak itu besar kepala, masih belajar dulu lah,” ungkapnya pada 26 Juni 2023.

Tidak berhenti di Gibran, Panda juga mengkritik keras menantu Jokowi, Bobby Nasution. Panda mengaku kecewa karena belum melihat prestasi Bobby dalam menjadi Wali Kota Medan.

“Majunya Gibran dan Bobby di Medan kita harus waspadai tendensi dinasti. Dianggap anaknya presiden bisa begini. Saya ajah terus terang kecewa dengan prestasi Bobby, belum kelihatan,” ungkap Panda pada 30 Juni 2023.

Kritik pedas yang dilontarkan Panda sangat menarik. Pasalnya, Panda dan Jokowi diketahui memiliki hubungan yang begitu dekat. Dalam bukunya Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung: Sebuah Otobiografi, Panda menceritakan bahwa dirinya adalah salah satu sosok yang paling pertama dan terdepan mendukung pencapresan Jokowi di Pilpres 2014.

Selain itu, berbagai pujian terhadap Jokowi diceritakan secara khusus. Panda misalnya menceritakan kehebatan Jokowi dalam soal komunikasi politik dan personal branding. Dalam pengamatan Panda, Jokowi selalu menyiapkan secara detail penampilannya di depan masyarakat.

Dengan kedekatan itu, tentu menjadi tanda tanya serius, kenapa Panda justru memberikan kritik pedas terhadap keluarga Jokowi?

Karena Dukung Prabowo?

Melihat runtun kronologisnya, kritik Panda tampaknya merupakan respons atas kuatnya isu bahwa Jokowi memberikan dukungan politik terhadap Prabowo Subianto. “Iya lah. Basa basi,” ungkap Panda ketika menanggapi isu itu pada 22 Juni 2023.

Menurut Panda, Jokowi pasti memberikan dukungan penuh terhadap Ganjar sebagai “produk politiknya”.

Tidak hanya Panda, berbagai elite PDIP juga terlihat memberikan bantahan terbuka. Elite-elite PDIP seperti Ketua DPP PDIP Nusyirwan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, hingga Ketua DPR Puan Maharani dengan tegas mengatakan dukungan Jokowi untuk Ganjar.

“Sangat clear dan Pak Ganjar Pranowo adalah kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi yang punya komitmen,” ungkap Hasto pada 10 Juni 2023.

Wahyudi Soeriaatmadja dalam tulisannya Jokowi leaning towards endorsing populist party chairman for Indonesia president: Analysts di The Straits Times, menyebutkan bahwa Jokowi lebih condong mendukung Prabowo karena merasa lebih nyaman dan aman.

Soeriaatmadja menyebut karier politik anggota keluarga Jokowi akan lebih aman jika mendukung Prabowo, daripada mendukung Ganjar yang berada di bawah bayang-bayang PDIP dan Megawati Soekarnoputri.

Menurut laporan Tempo, hubungan Jokowi dan Megawati retak setelah deklarasi Ganjar sebagai bacapres PDIP. Jokowi disebut tidak dilibatkan dalam penentuan waktu deklarasi, serta masukannya soal cawapres tidak digubris Megawati.

Jokowi disebut mendorong nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno sebagai cawapres di Pilpres 2024.

Lantas, jika PDIP melihat Jokowi sebagai “petugas partai”, untuk apa PDIP terlihat gelisah dengan isu dukungan Jokowi terhadap Prabowo?

Jokowi sang King Maker

Seminggu sebelum pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 14 Oktober 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan prediksi yang tidak mengenakkan. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menyebut Jokowi dapat mengalami second-term curse atau kutukan periode kedua.

Menurut Donal, kutukan itu menimpa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode keduanya. Kasus politik dan hukum yang menimpa berbagai kader Partai Demokrat dinilai membuat SBY “kehilangan” pengaruh politiknya menjelang turun takhta.

Namun, menariknya, prediksi berbagai pihak justru meleset. Alih-alih menjadi lame-duck president (presiden bebek lumpuh), dukungan politik Jokowi justru sangat diburu saat ini. Jokowi tengah digadang-gadang menjadi king maker di Pilpres 2024.

Pada 12 Juni 2022, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi menyebutkan syarat Jokowi menjadi king maker adalah tingkat kepuasan publik yang tinggi dan tidak hadirnya tokoh yang melebihi popularitas Jokowi.

Melihat situasi politik terkini, dua syarat yang disebutkan Muhtadi sekiranya terpenuhi. Pertama, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi konsisten tinggi. Pada April 2023, Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahkan menemukan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi mencapai 82%. Itu adalah data tertinggi yang ditemukan sejauh ini.

Kedua, jangankan hadir tokoh yang melebihi popularitas Jokowi, berbagai kandidat potensial justru berebut dukungan politik Jokowi. Di sisi seberang, Anies Baswedan yang diharapkan menjadi sosok pembaharu justru tengah stagnan dan terancam kandas maju di 2024.

Dengan situasi itu, PDIP selaku partai Jokowi tentu mengharapkan RI-1 mendukung jagoannya, Ganjar Pranowo. Demi ambisi menang tiga kali beruntun di Pemilu 2024, dukungan politik Jokowi adalah variabel politik yang sangat penting dan sangat dibutuhkan.

Tidak heran kemudian, kekhawatiran bahwa Jokowi lebih memilih mendukung Prabowo menimbulkan perasaan gelisah di tengah PDIP. Gejala psikologis itu adalah khas penguasa yang ingin mempertahankan kursinya.

Dalam bukunya yang legendaris, Il Principe, Niccolò Machiavelli menjelaskan bahwa perasaan takut atas kehilangan takhta adalah dorongan kuat untuk menghalalkan berbagai cara. Machiavelli bahkan memaklumi tindakan tidak bermoril, seperti membunuh lawan politik, demi terjaganya kursi empuk kekuasaan.

Well, singkatnya, sikap responsif PDIP dan kritik keras Panda Nababan terhadap keluarga Jokowi, bukan tidak mungkin bertolak dari kegelisahan. Sebagai tokoh yang begitu populer dan berpengaruh, adalah kehilangan yang besar bagi PDIP jika Jokowi justru mendukung Prabowo di Pilpres 2024. (R53)

PinterPolitik.com

Pada 2 November 2022, dalam acara Indo Defence 2022 yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa sejak awal ia telah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto yang disinyalir sebagai dukungan untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

“Sudah sejak awal. Kok restu-restu? Sejak awal saya sampaikan mendukung beliau,” ungkapnya.

Beberapa hari kemudian, sinyal politik kepada Prabowo kembali dikeluarkan Jokowi dalam pidatonya di HUT ke-8 Partai Perindo pada 7 November 2022. Secara lugas, Jokowi mengatakan pada 2024 nanti mungkin adalah jatahnya Prabowo.

“Saya ini dua kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo. Kelihatannya, setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” ungkap Jokowi.

Pernyataan lugas itu disambut Prabowo dengan gestur memberi hormat dan tepuk tangan meriah yang hadir dalam acara. Lebih menarik lagi, Jokowi juga tidak mempermasalahkan apabila pernyataannya ditafsirkan sebagai sinyal dukungan kepada Prabowo. 

Tebaran Sinyal Jokowi

Dalam artikel PinterPolitik.com yang berjudul Jokowi Tidak Restui Anies Nyapres? pada 3 November 2022, ada dua kesimpulan yang disebutkan. Pertama, melihat pada komparasi reaksi, Jokowi tampaknya tidak merestui Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.

Sekalipun bukan Jokowi secara pribadi, eks-Wali Kota Solo itu tampaknya tidak ingin bersitegang dengan PDIP yang merespons keras deklarasi Partai NasDem terhadap Anies. Memberi sinyal tidak masalah Anies maju dapat memberikan efek kontraproduktif karena PDIP terus menggelengkan kepala.

Ketika Partai Golkar ataupun Partai Gerindra mengusung ketua umum (ketum) partainya sebagai capres di Pilpres 2024, serangan politik seperti yang diterima NasDem saat ini tidak terlihat. Tidak ada kritik terhadap Airlangga Hartarto maupun Prabowo. Dorongan agar Golkar dan Gerindra keluar kabinet juga tidak tercium baunya.

Kedua, demi mendapatkan keamanan atau perlindungan politik, mendukung Prabowo adalah keputusan yang masuk akal. Selain memiliki pengaruh politik besar karena posisinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, kemungkinan Prabowo untuk menang juga dinilai tinggi. 

Melihat kabar terbaru, PDIP juga disebut-sebut berpeluang masuk ke dalam koalisi Gerindra dan PKB. Pada 4 November 2022, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mengakui partainya terus menjalin komunikasi dengan Gerindra dan PKB.

Namun, apakah serangkaian variabel yang ada menunjukkan dukungan politik Jokowi sudah pasti jatuh ke Prabowo?

Sayangnya, kita perlu menahan kesimpulan semacam itu. Apabila melihat secara menyeluruh gestur politik Jokowi, sinyal dukungan politik juga diberikan kepada kandidat lainnya. Ada berbagai tebaran sinyal dukungan yang terlihat.

Pada 15 Januari 2020, ketika menghadiri dan melantik Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019-2022, Jokowi menyebut Sandiaga Uno adalah sosok yang bisa menggantikan dirinya.

Pada 21 Mei 2022, ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Projo di Jawa Tengah (Jateng), Jokowi menyebut yang kita dukung ada di sini. Banyak pihak menyebut pernyataan ditujukan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara. Apalagi, pernyataan Jokowi disambut teriakan, “hidup Pak Ganjar”.

Kemudian, hasil Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi yang menempatkan Sandi dan Ridwan Kamil di posisi atas juga merupakan sinyal dukungan tersendiri. 

Dengan beredarnya sinyal dukungan ke banyak kandidat, siapa yang sebenarnya didukung Jokowi? Mungkinkah Jokowi sedang menyamarkan dukungan politiknya?

Jika demikian, ini persis seperti dijelaskan Alberto Alesina dan Alex Cukierman dalam The Politics of Ambiguity. Menurut mereka, petahana seringkali membuat publik kesulitan menebak preferensi politiknya. Alesina dan Cukierman menyebutnya sebagai “politik ambiguitas”. 

Mengutip ahli bahasa William Lutz, selain menciptakan ambiguitas, Jokowi juga tampaknya tengah menghindari konflik terbuka. Menurut Lutz, politisi kerap menggunakan bahasa kiasan dan bercabang untuk mengantisipasi ketidaksukaan dari pihak yang merasa tidak nyaman.

Jokowi Bertaruh pada Semua?

Di titik ini, mungkin beberapa dari kita kebingungan menafsirkan gestur politik Jokowi. Dengan adanya tebaran sinyal-sinyal politik, siapa yang sesungguhnya didukung Jokowi?

Atas kebingungan ini, mungkinkah kita tengah keliru dalam mengajukan pertanyaan? Alih-alih bertanya siapa yang didukung Jokowi, mungkinkah Jokowi justru memberikan dukungannya kepada semua kandidat?

Kesimpulan ini juga dikemukakan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa pada 19 September 2022. Saat itu, Desmond merespons pemberitaan The Straits Times yang menyebut Jokowi mempertimbangkan untuk mendukung Prabowo. 

“Ya kalau Jokowi kan meng-endorse siapa saja. Ganjar, Erick Thohir, Pak Sandi, ke semua mungkin. Dia cari selamat saja. Siapapun presidennya dia selamat dari masalah dia yang sekarang tidak beres,” ungkap Desmond.

Apa yang dikemukakan Desmond selaras dengan konsep kekuatan ala Jawa dari Benedict Anderson dalam bukunya Language and Power. Disebutkan, raja-raja Jawa selalu mengumpulkan pusaka dan orang-orang yang memiliki kekuatan.

Pusaka dan orang-orang berkekuatan ditempatkan di sekitar istana raja karena dianggap mampu memusatkan kekuatan pada sang raja.

Jokowi sendiri telah lama disebut sebagai pengejawantahan raja Jawa. Seperti dijelaskan Aris Huang dalam tulisannya Jokowi-Prabowo political reconciliation as Javanese strategy, dirangkulnya Prabowo masuk kabinet merupakan strategi politik Jawa.

Mungkin dalam benak Jokowi, seperti konsep kekuatan Jawa, daripada bermusuhan, akan jauh lebih menguntungkan apabila Prabowo menjadi pusaka dan ditempatkan di istana.

Dengan mendukung semua kandidat, seperti kata Desmond, siapapun pemenangnya, Jokowi akan mendapatkan perlindungan politik. 

Jika benar demikian yang tengah dilakukan Jokowi, itu persis seperti publikasi Time yang berjudul Why Presidents Wait to Endorse Their Successors. 

Karena dukungan politik presiden bermakna kandidat yang didukung adalah investasi politik yang meneruskan citra dan programnya, presiden tidak boleh terburu-buru menentukan dukungan untuk menghindari mendukung “kuda” yang salah. 

Singkatnya, daripada bertaruh pada satu kuda di balapan, Jokowi tengah bertaruh pada semua kuda yang berpotensi ikut dalam balapan Pilpres 2024. (R53)