Panas-panas lanjut part 2

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman merespons keras pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyebut terdapat cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilkada 2024.

Habib menyinggung hukuman dari rakyat terhadap pihak yang melakukan fitnah sebagaimana terjadi di Pilpres 2024 lalu saat kader PDIP harus kalah karena saat itu terdapat tudingan serupa.

Menurut kalian gimana soal intrik jelang Pilkada 2024 nanti di antara Partai Gerindra dan PDIP ini? Berikan pendapatmu yaa! 

#gerindra #pdip #djarot #habiburokhman #cawecawe #jokowi #pilkada2024 #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com 

Mendekati masa Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024), dinamika politik Indonesia tampak semakin “beringas”. Salah satu topik yang paling menarik tentunya adalah terkait gonjang-ganjing keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penggodokkan nama-nama calon presiden (capres). 

Yess, tidak dipungkiri sejak beberapa bulan ke belakang Jokowi telah menampakkan dirinya sebagai tokoh yang berada di tengah pusaran penentuan the next president of Indonesia. Mulai dari kegiatannya yang beberapa kali mengumpulkan para elite partai, sampai kode-kode manisnya kepada para bakal capres, seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, yang kerap diartikan sebagai upaya endorsement. 

Terlepas dari apakah Jokowi benar-benar akan mempengaruhi secara langsung penentuan capres 2024 atau tidak, ketidak pastian itu telah membuka jendela bahwa Jokowi kemungkinan akan jadi presiden pertama Indonesia yang secara terang-terangan melibatkan dirinya dalam politik pemilu.  

Menariknya, kalau kita coba argumenkan, jika hal semacam itu etap berlanjut, ada kemungkinan bahwa kisah akhir kepemimpinan Jokowi akan mampu merefleksikan salah satu momentum penting sejarah politik, yakni masa transisi Republik Romawi ketika berubah menjadi sistem imperial. Hal ini karena adanya asumsi tentang kemiripan beberapa situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu di Roma dan saat ini di Indonesia. 

Hmm, mengapa bisa demikian?

Pembelajaran Tragedi Republik Romawi 

Catatan sejarah tidak hanya berperan sebagai sebuah bahan cerita, tetapi ia juga hadir untuk menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa selama perkembangan peradabannya, manusia kerap menciptakan tragedinya sendiri. 

Dan bisa dikatakan, salah satu pembelajaran politik yang paling berharga dari catatan sejarah manusia, yang kemudian bisa kita aplikasikan untuk politik Indonesia, adalah masa-masa transisi Republik Romawi ketika mereka beralih ke sistem kekaisaran.  

Bagaimana tidak, sebuah bangsa yang ratusan tahun sukses menjalankan sistem republik malah terdorong mengadopsi sistem yang sangat berlawanan dengan prinsip egaliter yang selalu mereka promosikan, yakni sebuah bangsa yang dipimpin oleh diktator dan kaisar. Padahal, dengan adanya badan legislatif Senat Romawi, mereka seharusnya bisa mengakomodir kepentingan rakyat dan mencegah munculnya sosok ‘raja’ dalam sistem politik mereka.  

Lantas, bagaimana hal itu bisa terjadi? 

Edward J. Watts dalam bukunya Mortal Republic: How Rome Fell Into Tyranny, menyimpulkan setidaknya ada tiga alasan kuat mengapa bangsa penganut sistem republik terlama dalam sejarah tersebut akhirnya terjerumus ke dalam perangkap tirani. 

Pertama, karena hilangnya kemandirian politik. Meskipun Roma memiliki badan senat yang pada dasarnya berfungsi seperti DPR di negara kita, di akhir masa Republik Romawi, kekuatan politik semakin terpolarisasi pada pada para jenderal perang. Akibatnya, para anggota Senat Romawi pun bergantung pada tokoh-tokoh tersebut untuk legitimasi politik dan dukungan keuangan.  

Hal ini yang membuat jenderal seperti Julius Caesar akhirnya bisa memiliki dominasi politik yang begitu dominan dalam perpolitikan Romawi. Ini pula yang menyebabkan penurunan independensi senat dan kemampuannya untuk bertindak sebagai pengawas kekuasaan eksekutif. Sederhananya, kala akhir masa Republik Romawi, para senator hanya berperan layaknya karyawan yang digaji oleh diktator untuk mendukung setiap kebijakan yang akan diusulkan pada ruang senat. 

Kedua, semakin terkikisnya etika politik. Bangsa Romawi mungkin merupakan salah satu peradaban pertama yang sangat mematuhi aturan hukum, ini karena para elitenya selama ratusan tahun mampu mempertahankan etika politik dan menjaga keadaan politik Romawi relatif stabil. Akan tetapi, ketika akhir masa republik, semua hal itu dilanggar begitu saja. 

Sebagai contoh, Caesar jadi jenderal militer pertama yang berani membawa pasukan bersenjata ke wilayah gedung senat selama lebih dari 40 tahun terakhir sejak Perang Sipil Sulla. Hal itu dilakukan hanya karena berawal dari penolakan sejumlah anggota senat terhadap ambisi perang Caesar yang sudah dianggap kelewatan.  

Caesar kala itu menggunakan kekuatan militernya untuk mengintimidasi para anggota senat yang melawannya. Padahal, masuknya tentara ke wilayah Senat Roma adalah hal yang sangat dilarang, baik secara hukum, maupun keagamaan Bangsa Romawi. 

Semenjak itu, tidak hanya berani membawa pasukan, Caesar juga secara sepihak memutuskan anak-anak buahnya menempati posisi politik penting, seperti tangan kanannya, Mark Anthony, yang dijadikan salah satu petinggi di Senat Roma. 

Ketiga, dan mungkin alasan yang paling aneh, adalah pengkultusan diktator. Yap, yang paling menarik dari transisi republik ke Kekaisaran Romawi adalah justru banyak orang Roma saat itu mendukung kepemimpinan absolut di bawah seorang diktator. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, pertama, karena pihak Caesar mampu memainkan propaganda secara baik, dan kedua, karena para orang berkuasa di Roma diuntungkan secara ekonomi oleh kepemimpinan Caesar. 

Perpaduan dua hal tersebut akhirnya membuat Caesar, dan Octavian, penerus Caesar sekaligus Kaisar pertama Romawi, mendapatkan persetujuan publik dan oligark untuk memimpin bangsa Romawi secara mutlak. 

Nah, dari ketiga hal ini kita tinggal merenungkan, betulkah kepemimpinan Jokowi bisa diasumsikan mulai menyerupai tragedi Republik Romawi? 

Mulai Terjadi pada Jokowi? 

Sejujurnya, kalau kita mengikuti perkembangan berita belakangan ini, dari ketiga poin yang kita bahas tadi, hampir seluruhnya bisa diasumsikan menyerupai sejumlah dinamika politik seputar akhir kekuasaan Jokowi. 

Pertama, terkait hilangnya kemerdekaan politik. Well, sudah jadi pengetahuan umum bahwa saat ini jumlah partai oposisi pemerintah sangatlah sedikit jika dibandingkan mereka yang mendukung Jokowi. Bahkan, partai yang awalnya adalah oposisi, seperti PAN dan Gerindra, saat ini juga masuk ke dalam kabinet Jokowi. Kalau kata pengamat politik, Ujang Komarudin, perpolitikan Indonesia saat ini sudah kehilangan fitur check and balance-nya.  

Ini artinya, semanis apapun narasi yang dibangun, faktanya banyak sekali elite politik Indonesia yang memilih tidak menempatkan dirinya sebagai oposisi karena melihat keberpihakan pada Jokowi dan petahana lebih penting, dan mungkin lebih menguntungkan. 

Kedua, soal etika politik. Cawe-cawe politik yang dilakukan Jokowi mungkin jadi bukti terkuat bahwa saat ini kekokohan garis etika politik sedang dalam kondisi yang rapuh. Kalau ketika era Republik Romawi etika politik ditembus dengan pemilihan suksesor, maka Indonesia saat ini juga terancam dalam keadaan yang serupa.  

Belum lagi, Jokowi memang sudah dikenal “membiarkan” orang-orang terdekatnya mendapatkan jabatan politik besar, seperti Gibran Rakabuming yang menjadi Wali Kota Surakarta, dan menantunya, Bobby Nasution, sebagai Wali Kota Medan. 

Ketiga, pengkultusan kepemimpinan. Pada tanggal 3 Mei 2023, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa para capres 2024 harus baik-baik kepada Presiden Jokowi bila mereka ingin memiliki keunggulan dalam pilpres. Sekiranya, hal ini menjadi salah satu indikator bahwa mulai ada pandangan yang melihat pengatribusian kesuksesan harus disesuaikan dengan pandangan yang sama dengan pemimpin. 

Ditambah dengan masih adanya sejumlah kelompok relawan yang sangat mendukung dan bahkan masih melontarkan narasi tiga periode Jokowi, poin pengkultusan kepemimpinan yang bisa kita pelajari dari tragedi Republik Romawi patut kita jadikan kekhawatiran. 

Dari semua hal itu, mungkin ini adalah momen yang pas bagi kita semua untuk tidak melupakan suatu konsep yang bernama absolutisme politik. Konsep absolutisme atau bentuk kepemimpinan mutlak oleh pemerintah, sempat populer di Eropa pada abad pertengahan, dan memiliki akar ke fenomena transisi politik Republik Romawi ke Kekaisaran Romawi.  

Filsuf Prancis, Jean Bodin, menilai salah satu alasannya adalah karena pada saat itu beberapa institusi politik dinilai tidak efektif, sehingga butuh satu kekuatan politik kuat untuk mengatur segalanya. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, absolutisme politik dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai demokratis ketika Revolusi Prancis terjadi. 

Ini artinya, meskipun kekuasaan mutlak pemerintah pada akhirnya akan dinilai salah, akan ada masa-masa ketika orang-orang menilai absolutisme politik adalah hal yang perlu diwujudkan. Oleh karena itu, mungkin semua asumsi tentang kepemimpinan Jokowi yang kita bahas di atas perlu kita jadikan sebagai perenungan bersama.  

Memang, masih ada beberapa hal yang membedakan transisi politik Romawi dengan keadaan politik Indonesia saat ini, yang paling kentara tentu adalah belum adanya penggunaan kekuatan represif seperti kekuatan militer.  

Namun, tidak ada salahnya bila kita semua memikirkan skenario politik apa yang akan terjadi di masa depan Indonesia bila pengaruh politik Jokowi masih akan digunakan seperti sekarang. Apakah absolutisme politik akan semakin menguat? Well, we will never know. (D74) 

PinterPolitik.com

“A hypocrite is the kind of politician who would cut down a redwood tree, then mount the stump and make a speech for conservation.” – Adlai Stevenson I

Media massa kembali digemparkan dengan pengakuan Presiden Jokowi kepada publik. Pada tanggal 29 Mei lalu, Jokowi mengakui bahwa ia “cawe-cawe” atau ikut campur dalam Pilpres 2024 di hadapan pimpinan redaksi media massa dan content creator. Jokowi mengatakan bahwa ia cawe-cawe demi negara. Ini demi menjaga keberlanjutan pembangunan.

Istana mengklarifikasi bahwa cawe-cawe Jokowi ditujukan untuk kepentingan bangsa. Bey Machmudin selaku Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden menyebutkan bahwa Jokowi ingin memastikan Pemilu 2024 berjalan secara demokratis dan jurdil (jujur dan adil). Selain itu, Jokowi juga tidak ingin pemilu kali ini akan memicu polarisasi sosial-politik seperti Pemilu 2019 kemarin.

Kabar intervensi Jokowi dalam Pemilu 2024 menguat sejak awal Mei lalu. Kala itu, Jokowi mengundang semua ketua umum partai politik koalisi ke Istana Merdeka, kecuali Partai NasDem. Jokowi menegaskan bahwa pertemuan ini membahas berbagai hal, mulai dari ekonomi hingga politik. Akan tetapi, Jokowi juga tidak menampik bahwa isu seperti pencapresan Ganjar dan koalisi besar juga menjadi topik pembahasan mereka.

Atas dasar itulah, Jokowi dikritik oleh berbagai pihak karena dinilai sudah tidak netral dalam menyikapi Pemilu 2024. Anies Baswedan dan Jusuf Kalla dari Koalisi Perubahan “kompak” mengkritik langkah Jokowi sebagai bentuk kemunduran terhadap demokrasi. Mereka memandang bahwa cawe-cawe ini dikhawatirkan akan membuat pemilu tidak berjalan secara adil dan demokratis karena ada konflik kepentingan antara presiden dengan pasangan calon yang diusung oleh koalisi pemerintahannya.

Di sisi lain, Anwar Abbas selaku petinggi Muhammadiyah mengkritik langkah ini tidak etis bagi seorang negarawan seperti Jokowi. Abbas juga menyarankan Jokowi untuk mengurusi bangsa dan negaranya daripada ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 mendatang.

2024 Rentan Intervensi Presiden

Tahun 2023 menjadi tahun penghujung bagi Jokowi sebagai presiden. Ketika seorang presiden sudah menjabat selama dua periode, maka tahun-tahun menjelang pemilu akan sangat krusial bagi dirinya untuk menentukan penerusnya.

Jokowi sadar betul akan fakta di atas dan sebagai presiden yang belum menyelesaikan urusannya, maka Jokowi tampaknya merasa perlu “bermain” dalam pemilu mendatang untuk mencari sosok penerus yang sesuai dengan kriterianya. Ini adalah habituasi pemimpin yang sudah terjadi sejak ribuan tahun peradaban manusia.

Tidak hanya mencari tokoh yang cocok untuk melanjutkan kepemimpinannya, sikap Jokowi yang seolah meng-endorse tokoh seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tampaknya ditujukan untuk menonjolkan dirinya sebagai “the next king maker”. Dukungan Jokowi terhadap figur-figur ini bisa dilihat dari kacamata partisan identity, di mana Jokowi sebagai politisi tentu memiliki kecondongan terhadap figur tertentu terlepas dari statusnya sebagai “petugas partai” PDIP.

Shanto Iyengar dan Masha Krupekhin dalam artikelnya Partisanship as Social Identity menyebutkan bahwa presiden memiliki kecondongan terhadap tokoh tertentu, baik karena kualitas kepemimpinan atau kesamaan identitas. Tendensi ini mendorongnya mengharapkan figur tertentu untuk maju dalam pilpres. Selain ekspektasi, presiden juga dapat memberikan sinyal dukungan sebagai isyarat bagi pendukungnya untuk memilih calon yang sudah direstuinya.

Lantas, di tengah kebutuhan untuk soft landing di 2024, kenapa Jokowi justru mengeluarkan pernyataan yang mengundang persepsi negatif?

Apalagi, pernyataan itu diungkapkan dengan mengundang pimpinan media dan content creator di Istana Negara. Itu jelas merupakan pesan kuat seorang presiden.

Intervensi Jokowi Berlalu Begitu Saja?

Potensi cawe-cawe Jokowi terhadap Pilpres 2024 kembali membuka tabir akan pelanggaran etika politik Jokowi sebagai presiden. Kendati Jokowi akan segera lengser pada tahun 2024 mendatang, namun tindakan cawe-cawe ini kembali menggambarkan sikap dualisme Jokowi dalam memerintah bangsa ini.

Di satu sisi, Jokowi membuka kesempatan bagi semua tokoh untuk bertanding dalam pilpres mendatang. Namun di sisi lain, Jokowi mengakui bahwa ia akan “cawe-cawe” demi kepentingan bangsa.

Anang Setiawan dan Erinda Fauzi dalam artikelnya Etika Kepemimpinan Politik memandang bahwa pejabat selayaknya memiliki watak sebagai seorang pemimpin. Tindakan seperti menahan diri di tengah pilpres 2024 harus dilakukan sebagai penghormatan terhadap martabat pemilu.

Meski demikian, dari kacamata realisme politik, bisa dilihat bahwa cawe-cawe yang dilakukan Jokowi memang didasarkan pada kalkulasi matematis. Pada artikel PinterPolitik yang berjudul Kaesang, Krisis Etika Politik Jokowi?, telah dijabarkan bahwa intervensi Jokowi bukan semata-mata hanya untuk meneruskan warisannya, namun intervensi ini dapat membawa insentif politik lebih besar bagi Jokowi di kemudian hari.

Bert Van Wee dalam artikelnya Incentives and Politics menyebutkan bahwa insentif berupa keunggulan elektoral maupun keberlangsungan program menjadi hal yang paling banyak diincar oleh politisi, termasuk mungkin Jokowi dalam kasus ini.

Insentif tersebut dapat dicapai dengan skema reward and punishment. Ketika melanggar peraturan ternyata akan lebih menguntungkan daripada mematuhi aturan, maka politisi akan lebih memilih untuk melanggar aturan.

Selain kalkulasi matematis tersebut, ada satu lagi sekiranya yang menjadi perhitungan Jokowi, yakni budaya permisif masyarakat. Amalia Syauket dan Nina Zainab dalam penelitian berjudul Social Permissive Reasoning as Inherited Poverty (Critical View of a Political Dynasty Prone to Corruption) menyebutkan bahwa korupsi dan dinasti politik berkorelasi kuat dengan budaya permisif masyarakat Indonesia.

Selain budaya permisif, ada pula konteks ketokohan yang masih kuat sebagai faktor determinan dalam perilaku memilih. Ketika seseorang sudah condong pada satu pihak, maka ia akan memilih seseorang yang direkomendasikan oleh pihak ini. Dengan popularitasnya yang stabil di depan publik, maka pendukung Jokowi akan mendukung pula calon yang sudah direstui sang presiden.

Well, sebagai penutup, setidaknya ada dua alasan yang bisa diinterprertasikan dari potensi cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres 2024 mendatang.

Pertama ialah partisan identity, di mana keberpihakan Jokowi kepada figur seperti Ganjar dan Prabowo tidak lepas dari tendensi partisan dengan memilih calon yang “segaris”.

Kedua ialah insentif politik, di mana terlepas dari pelanggaran etika, cawe-cawe ini tidak lepas dari motif untuk mendapatkan keuntungan politik di masa depan. (D90)

PinterPolitik.com

“Surprise is the greatest gift which life can grant us.” – Boris Pasternak

Bicara lembaga think tank di Indonesia, Center for Strategic and International Studies (CSIS) mungkin dapat dikatakan yang terdepan, khususnya jika melihat sejarah dan kiprahnya. Mengutip buku Greg Barton, Kelly Bird, dan Susan Blackburn yang berjudul Indonesia Today: Challenges of History, pada tahun 1970-an Letnan TNI Ali Moertopo menginisiasi pembentukan CSIS.

Ali Moertopo membawa mereka yang belajar di Amerika Serikat (AS), khususnya dari Seymour Martin Lipset dan Samuel Huntington, untuk melakukan akselerasi modernisasi dan menduplikasi demokrasi AS di Indonesia.

Sepak terjang yang tak diragukan lagi membuat publik gempar atas pernyataan salah satu pendiri CSIS Jusuf Wanandi baru-baru ini. Pria kelahiran tahun 1937 itu menyebut Pilpres 2024 hanya akan diisi oleh dua paslon.

Menurut Jusuf, kalkulasi kemenangan akan sulit dilakukan apabila lebih dari dua paslon. Itu terlihat di Pilgub DKI Jakarta 2017 ketika Ahok kalah di putaran kedua, padahal menang di putaran pertama.

“Maka itu saya kira koalisi pendukung keberlanjutan pemerintahan Jokowi ini tidak akan membiarkan lebih dari dua pasangan capres dan cawapres. Karena terlalu banyak risiko,” ungkap Jusuf pada 25 Mei 2023.

Taktik Memotong Salami

Merangkai berbagai variabel politik yang tertangkap dan tercium, pernyataan Jusuf dapat dikatakan sebagai sebuah sinyal serius.

Pertama, tentu saja ini soal PDIP, partai paling berpengaruh saat ini. PDIP secara terbuka menginginkan Pilpres 2024 kembali diisi pertarungan dua paslon.

“Semakin banyak calon akan membuka ruang pilpres dua tahap, dan itu artinya beban rakyatlah yang harus memikul biaya-biaya pemilu itu. Karena itu, secara ideal kita berharap dua paslon itu dapat dilakukan,” ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 20 Desember 2021.

Bicara kalkulasi kemenangan, pertarungan lebih dari dua paslon tidak menguntungkan PDIP. Jika Pilpres 2024 diisi tiga paslon, PDIP akan di posisi terjepit. Katakanlah yang maju adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Jika Ganjar lolos di putaran kedua, PDIP akan bertarung melawan pendukung Prabowo plus Anies. Pendukung Prabowo dan Anies memiliki irisan yang besar, dan cenderung anti terhadap kubu PDIP. Seperti disebutkan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais, jika Anies tidak maju, dukungan akan diberikan ke Prabowo.

Kedua, Koalisi Perubahan yang mengusung Anies terus dirongrong. Menurut laporan Tempo, seolah terdapat pembagian peran untuk melobi ketiga anggota koalisi. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dilaporkan mengimingi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) posisi cawapres agar Partai Demokrat keluar dari koalisi.

Ada pula isu bahwa Partai Demokrat tengah dilobi untuk bergabung ke dalam Koalisi Besar. Prabowo juga telah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur pada 20 Mei 2023.

Komunikasi dengan PKS dilakukan oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Ini mungkin karena kedekatan Sandi dengan PKS. Sandi disebut menawari PKS ajakan masuk kabinet dan posisi menteri. Tawaran itu sekiranya berkorelasi dengan pernyataan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi pada Juni 2022 ketika menyebut partainya lelah di luar pemerintahan.

Sedangkan dengan Partai NasDem, pendekatannya sepertinya lebih keras. Berdasarkan laporan Tempo yang bertajuk Panas Surya Terbakar Istana, setidaknya ada tiga bisnis Surya Paloh yang terganggu setelah deklarasi Anies.

Pertama, usaha katering PT Pangansari Utama yang menyediakan jasa boga untuk PT Freeport Indonesia. Pangansari diketahui menyediakan katering untuk 40 ribu pekerja Freeport selama 30 tahun. Akhir-akhir ini terdengar kabar bahwa Pangansari akan digantikan oleh PT Sarinah yang merupakan perusahaan BUMN.

Jika benar terjadi, itu akan menjadi kerugian besar bagi Paloh karena kabarnya keuntungan Pangansari mencapai ratusan miliar rupiah. Nilai pengadaan makanan untuk Freeport mencapai US$ 500 juta per tahun atau sekitar Rp 7,4 triliun.

Kedua, usaha properti PT Media Properti Indonesia yang tengah membangun gedung kembar Indonesia 1 di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Pembangunan itu membutuhkan dana sebesar Rp 8 triliun. Namun, bank pemerintah dikabarkan batal memberikan kredit pada akhir tahun lalu, dua bulan setelah deklarasi Anies.

Ketiga, usaha media Media Group kini tidak lagi mendapatkan iklan dari pemerintah dan BUMN.

Selain bisnis, baru-baru ini eks Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate juga ditangkap karena kasus korupsi proyek menara BTS 4G di Kemenkominfo.

“Pak Surya Paloh dikasih pesan untuk mengubah pikiran supaya tidak lagi mencalonkan Anies,” ungkap Jubir Anies, Sudirman Said pada 25 Mei 2023.

Kendati merupakan koalisi pertama yang mengusung bacapres, Koalisi Perubahan dapat dikatakan yang paling rentan. Pasalnya, sampai saat ini tidak ada parpol parlemen lain yang tertarik untuk bergabung. Artinya, jika salah satu dari tiga parpol mencabut dukungan, Anies dipastikan batal maju di Pilpres 2024.

Secara khusus, rangkaian sikutan dan lobi terhadap Koalisi Perubahan dapat dilihat sebagai salami slicing tactics. Ini adalah praktik menggunakan serangkaian serangan kecil untuk menghasilkan akumulasi serangan besar.

Dalam terang politik, salami slicing tactics digunakan untuk menggambarkan proses menaklukkan aliansi dengan cara memecah belahnya. Tiap anggota aliansi dipengaruhi sedikit demi sedikit. Oposisi dilemahkan, diiris tipis-tipis, dan dipotong demi sepotong.

Airlangga Jadi Pembeda?

Sejauh ini, jika salami slicing tactics berjalan dengan baik, Pilpres 2024 dipastikan akan diisi oleh dua paslon, yakni Prabowo vs Ganjar.

Namun, terdapat satu elite yang sepertinya dapat mengubah kalkulasi itu, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Saat ini posisi Golkar terancam sebagai tim hore. Secara terbuka PKB menolak Airlangga sebagai cawapres Prabowo.

PDIP juga sulit melirik Airlangga karena Ganjar membutuhkan cawapres yang kuat di Jawa Timur atau memiliki pengaruh kuat di Nahdlatul Ulama (NU).

Sementara untuk jadi cawapres Anies, sifat Airlangga yang tidak ingin bermusuhan dan kompromistis adalah kendala besar. Pernyataan Presiden Jokowi bahwa dirinya akan cawe-cawe di Pilpres 2024 adalah pesan serius. Sulit membayangkan Airlangga membawa Golkar untuk berposisi diametral dengan PDIP dan Presiden Jokowi.

Di tengah kebuntuan itu sebuah wacana menarik terdengar. Muncul isu duet Airlangga dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Di atas kertas, Golkar dan PAN dapat mengusung paslon karena memenuhi ambang batas 115 kursi DPR. Golkar memiliki 85 kursi DPR, sedangkan PAN 44 kursi DPR. Gabungan keduanya mencapai 129 kursi.

“Airlangga-Zulhas merupakan pasangan yang sangat realistis,” ungkap pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno pada 26 Mei 2023.

Sisanya mungkin soal political will Airlangga. Ini akan menjadi catatan sejarah, apakah Airlangga akan mengikuti langkah Jusuf Kalla (JK) ketika memutuskan melawan SBY pada Pilpres 2009 lalu.

“Sebenarnya saya ingin sama SBY, tapi SBY memilih lain. Itu juga waktu itu malah minta clue agar Golkar kasih lima nama. Wah, itu berarti kan menghina saya kan, saya Wapres, saya ketua umum, akhirnya timbul harga, Golkar partai terbesar mesti ada calonnya dong,” ungkap JK pada Februari 2022.

Lantas, apakah Airlangga akan mengambil langkah nekat seperti JK? Menarik ditunggu kelanjutannya. (R53)