Joko Widodo – PinterPolitik.com

The Presidents Club: Prabowo-Jokowi-SBY

A43 — Wed, 04 Mar 2026 09:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Tiga presiden dan elite RI berkumpul saat krisis perang Iran memanas. Apakah ini kunci selamatkan Indonesia?

Cupin menyeruput kopinya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menampilkan sebuah berita mengejutkan di Selasa malam, 3 Maret 2026. Ia sungguh tak menyangka Istana Merdeka akan menjadi saksi berkumpulnya konfigurasi elite paling masif sejak era berjalannya Reformasi.

Bagi seorang pengamat politik amatir seperti Cupin, ini jelas bukanlah sekadar agenda silaturahmi biasa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pertemuan tertutup selama tiga setengah jam itu terjadi tepat ketika dunia sedang berada di tepi jurang krisis militer yang amat mengerikan.

Ingatan Cupin langsung melayang pada rentetan laporan berita tentang eskalasi mematikan ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur jantung daratan Iran. Serangan bersandi Operation Roaring Lion dan Epic Fury yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 itu bahkan dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Dampak balasan dari pihak Iran juga tidak kalah mengerikan di mata Cupin. Korps Garda Revolusi Iran langsung merespons dengan menutup Selat Hormuz serta menghujani 27 pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dengan serangan rudal masif.

Kepanikan skala global itu seketika langsung mencekik urat nadi ketahanan energi Indonesia. Dua kapal tanker raksasa kebanggaan nasional, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan ikut terjebak secara tragis di dalam pusaran perairan Teluk Persia.

Krisis ini menjadi semakin menakutkan karena sekitar sembilan belas persen pasokan minyak mentah utama Indonesia sangat bergantung pada jalur laut yang kini tertutup rapat tersebut. Kondisi diperparah dengan gejolak pasar finansial di mana harga emas dunia terpantau telah menembus angka ekstrem 5.400 dolar AS per troy ounce.

Bahkan, Cupin sempat membaca adanya ancaman mengerikan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengultimatum bahwa harga minyak mentah bisa menyentuh 200 dolar AS per barel. Rentetan petaka multi-teater inilah yang diyakini memaksa Presiden Prabowo Subianto bertindak sangat cepat dengan mengumpulkan mantan presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Langkah konsolidasi yang mendesak ini juga turut melibatkan kehadiran tiga mantan wakil presiden, tiga mantan menteri luar negeri, dan sejumlah perwakilan sektor riil pengusaha kelas atas. Bagi Cupin, kalkulus strategis dari pemimpin Jakarta ini membuktikan pesan tegas bahwa segala bentuk ego politik faksional harus segera dikubur hidup-hidup saat sebuah krisis eksistensial mengancam negara.

Namun, Cupin hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, apakah pertemuan luar biasa antar-elite ini memiliki sebuah preseden sejarah dalam tradisi ketatanegaraan peradaban global? Mampukah langkah mengumpulkan para tetua bangsa ini benar-benar efektif untuk menavigasi ancaman nyata dari hantu perang dunia?

Menyoal Council of Elders dan Sistem Genro

Langkah taktis Prabowo dalam mengumpulkan para mantan pemimpin bangsa sesungguhnya mengingatkan kita semua pada tradisi pembentukan sebuah dewan tetua informal di kala negara dilanda krisis. Fenomena statecraft tingkat tinggi semacam ini merupakan sebuah pola berulang dalam sejarah politik internasional untuk meredam kepanikan publik secara terukur.

Praktik pengumpulan kebijaksanaan ini sangat lekat dengan lembaran sejarah Kekaisaran Jepang pasca-Restorasi Meiji pada tahun 1868 melalui pelembagaan sistem Genro. Para Genro ini merupakan sekelompok negarawan senior berpengalaman yang beroperasi murni di balik layar demi membimbing negara saat melewati masa transisi dan krisis perang yang besar.

Meskipun tokoh sekaliber Itō Hirobumi dan Yamagata Aritomo tidak memegang jabatan eksekutif resmi pemerintahan, pengaruh gagasan mereka terhadap pengambilan keputusan strategis Kekaisaran Jepang bersifat quasi-konstitusional. Mereka mendedikasikan diri sebagai dewan penjaga kelanjutan institusi negara ketika sistem formal yang ada belum cukup tangguh untuk menanggung beban berat krisis zaman.

Sejarawan Paul Schroeder di dalam literatur akademiknya yang bertajuk The Transformation of European Politics 1763-1848 juga mengkaji secara tajam mengenai esensi pembentukan sistem tatanan The Concert of Europe pada tahun 1815. Schroeder membedah bagaimana sistem yang tercipta pasca-Perang Napoleon ini berhasil memaksa kekuatan raksasa Eropa untuk mensubordinasikan ambisi politik individual mereka demi menjaga stabilitas keamanan kolektif.

Apa yang sedang kita saksikan di ruang tertutup Istana Merdeka tersebut sesungguhnya adalah bentuk manifestasi domestik dan kontemporer dari sebuah The Concert of Jakarta. Konsensus elite lintas rezim yang diinisiasi ini secara tersirat menyepakati bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan harga mati yang tidak boleh dieksploitasi secuil pun demi keuntungan faksional.

Di era tata dunia modern, implementasi cemerlang dari konsep dewan ini terlihat jelas dari pembentukan kelompok The Elders pada tahun 2007 oleh mendiang tokoh perdamaian Nelson Mandela. Tokoh-tokoh dunia paling dihormati seperti Kofi Annan dan Jimmy Carter beroperasi di wadah ini sebagai sebuah kekuatan moral independen yang bertugas memediasi berbagai zona konflik.

Logika krusial dalam mengumpulkan kebijaksanaan akumulatif ini juga terlihat gamblang dalam manuver brilian kabinet perang yang dibentuk Winston Churchill pada sekitar tahun 1940 silam. Tepat di saat Inggris terancam eksistensinya oleh cengkeraman Nazi Jerman, Churchill dengan berani membentuk kabinet perang kecil yang melintasi garis batas partai demi mengonsolidasikan elemen buruh.

Republik Singapura pun tercatat pernah mengadopsi prinsip dewan penasihat yang sama persis ketika sang pendiri bangsa, Lee Kuan Yew, memutuskan untuk mundur dari kursi perdana menteri. Ia tetap sudi memberikan konsultasi strategis tingkat tinggi melalui perannya sebagai Minister Mentor tanpa harus terbebani oleh hiruk-pikuk operasional kabinet harian.

Lantas, sejauh mana porsi peran spesifik yang diampu oleh tiap-tiap tokoh yang hadir di meja bundar Istana Merdeka pada malam penuh ketegangan itu? Mampukah rajutan kombinasi pengalaman lintas generasi kenegaraan ini menciptakan sebuah sistem pertahanan pertahanan ekonomi yang benar-benar kebal dari hantaman badai?

Orkestrasi Krisis Melalui Council of Elders ala Prabowo

Setiap figur penting yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto di malam bersejarah itu sejatinya membawa beban peran geopolitik yang sangat spesifik dan tak tergantikan. Mereka semua bukan didudukkan sebagai sekadar pajangan simbolis belaka, melainkan dirancang sebagai para pemegang kunci dari perumusan Grand Strategy negara dalam menghadapi badai eskalasi regional terbesar di Timur Tengah.

Susilo Bambang Yudhoyono diplot memainkan perannya sebagai seorang Diplomat-Strategist yang berbekal rekam jejak mumpuni dalam menyelamatkan perahu Indonesia dari ancaman nyata krisis finansial global 2008 tanpa sovereign default. Sentuhan insting strategis dan memori institusional SBY sangat esensial untuk menjaga pendulum diplomasi non-blok agar tetap berada pada titik ekuilibrium di tengah benturan keras poros kekuatan global.

Di sudut lain, Joko Widodo mengemban peran sentral sebagai Pragmatic Shield yang bertugas memastikan ketahanan infrastruktur utama serta urat nadi perekonomian negara tetap berdetak. Insting pragmatis warisan Jokowi mengenai keamanan pangan serta energi seketika menjelma menjadi bantalan pelindung pamungkas ketika rantai pasokan dunia benar-benar terancam lumpuh.

Guna menjinakkan potensi liarnya sentimen sektarian di akar rumput dalam negeri, kehadiran Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin dioptimalkan guna mengemban fungsi Islamic Backchanneling yang solid. Jaringan lobi informal berskala luas ke berbagai entitas dunia Islam akan memastikan bahwa letupan solidaritas umat Muslim di Indonesia selalu diarahkan secara konstruktif ketimbang bermutasi menjadi gelombang radikalisasi.

Tidak ketinggalan pula, eksistensi dari tiga mantan menteri luar negeri secara bersamaan berhasil membentuk sebuah wadah ad-hoc Diplomatic Deep State yang melintasi berbagai epos kebijakan luar negeri. Figur Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Marty Natalegawa bersatu-padu menjadi sebuah trisula diplomasi yang menyuplai mekanisme komunikasi, legitimasi pendekatan, dan kerangka keseimbangan dinamis dalam menempatkan kompas posisi Indonesia.

Sementara itu, turut hadirnya teknokrat senior Boediono bersama barisan elite Kadin, Apindo, dan Hipmi melengkapi formasi pertahanan dengan membangun sebuah Economic War Room yang tangguh. Mereka memikul tanggung jawab krusial untuk mempertahankan arus kas nasional serta memastikan piring makan rakyat jelata tetap terisi di tengah memanasnya temperatur geopolitik.

Fenomena bersatunya faksi yang berseberangan ini dapat direfleksikan secara paripurna melalui lensa teoretis dalam literatur akademis mengenai Neorealisme Struktural. Sang cendekiawan hubungan internasional Kenneth Waltz melalui karyanya Theory of International Politics menggarisbawahi dalil bahwa negara yang bertindak rasional pasti akan memprioritaskan perilaku penyeimbangan pertahanan kolektif ketika sedang dihimpit oleh ancaman anarkis.

Sikap unjuk konsensus yang diorkestrasikan Prabowo ini sekaligus sukses memancarkan dua sinyal deterrence kuat untuk mencegah keliaran spekulan domestik dan mengirim pesan ketahanan pada kekuatan hegemonik dunia. Prabowo dengan berani menampilkan kapasitas kepemimpinan krisis tingkat tinggi yang menjauhkan diri dari monopoli keputusan, serta mantap memosisikan dirinya sebagai figur utama di antara rekan sejawatnya.

Sejarah dan waktu pulalah yang kelak akan menguji dengan seksama apakah konsensus elite lintas rezim ini mampu diinstitusionalisasikan dan berdiri tegar melampaui kepentingan pragmatis belaka. Kepemimpinan bervisi jauh ke depan dan kolaborasi tulus antargenerasi akan selalu menjadi tumpuan harapan sekaligus kompas terbaik bagi sebuah bangsa besar saat terpaksa menavigasi pusaran kelam krisis global. (A43)

Jokowi: Battle for Ngapak-land?

A43 — Thu, 19 Feb 2026 09:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

PSI gelar kirab budaya di Tegal, Jokowi hadir dampingi Kaesang. Hanya pesta rakyat, atau irisan pertama untuk merebut benteng Jawa Tengah?

PinterPolitik.com

Cupin menyeruput perlahan teh poci hangatnya sambil menatap lekat layar ponsel yang menampilkan keriuhan festival di pesisir utara. Matanya terpaku pada sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang tampak tertawa lepas dalam balutan kemeja putih khasnya.

Pemandangan pada pertengahan Februari 2026 itu bukanlah sebuah kunjungan kenegaraan yang kaku, melainkan kehadiran di acara kirab budaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di samping mantan kepala negara tersebut, sang putra yang juga menduduki posisi Ketua Umum PSI tampak sumringah menyapa ribuan warga Tegal.

Bagi Cupin, momen yang tertangkap kamera tersebut jelas bukanlah sebuah kebetulan politik yang terjadi tanpa kalkulasi mendalam. Ada pesan simbolik yang sangat kuat sedang dikirimkan ketika tokoh sebesar Jokowi rela turun langsung ke wilayah perbatasan Jawa Tengah.

Tegal selama ini dikenal dengan denyut nadi ekonomi kelas menengah tangguh yang digerakkan oleh para juragan warteg dan perajin logam. Kemerdekaan finansial di akar rumput ini membentuk karakter masyarakat yang sangat egaliter, ceplas-ceplos, dan sama sekali tidak terikat pada feodalisme keraton.

Karakteristik blakasuta atau apa adanya ini membuat Tegal menjadi sebuah anomali kultural di tengah lanskap politik Jawa Tengah yang hierarkis. Wilayah ini pada hakikatnya merupakan pintu gerbang utama menuju kawasan kebudayaan unik yang sering dijuluki sebagai Ngapak-land.

Cupin mengamati bagaimana PSI dengan sangat cerdik menggunakan pendekatan kebudayaan untuk menyusup perlahan ke dalam wilayah yang otonom tersebut. Mereka menggelar festival kesenian jalanan dan menggandeng para pelaku UMKM lokal untuk merebut simpati massa tanpa orasi politik yang mengawang-awang.

Kehadiran sosok Jokowi berfungsi ganda sebagai katalisator massa sekaligus panggung validasi sosial bagi partai berlogo gajah tersebut di mata rakyat. Sang mantan presiden seolah sedang memindahkan sisa tuah politik elektoralnya untuk menghidupkan mesin partai yang digawangi anak bungsunya itu.

Cupin menyadari bahwa Jawa Tengah selama ini telah dipahami secara luas sebagai benteng pertahanan absolut bagi satu partai berlambang banteng. Namun, manuver kultural di Tegal ini memberikan sinyal terang bahwa selalu ada celah struktural di tembok benteng yang terlihat kokoh tersebut.

Pemilihan lokasi kirab budaya di tanah Ngapak mengisyaratkan sebuah rasionalisasi politik tingkat tinggi yang tidak sekadar mencari keramaian semata. Tegal secara terencana diposisikan sebagai titik tumpu awal untuk memulai sebuah operasi perebutan pengaruh berskala provinsi.

Langkah kultural ini secara instan membuat konstelasi politik lokal berubah menjadi jauh lebih dinamis, liar, dan penuh ketidakpastian bagi kubu petahana. Sebuah peperangan simbolik untuk memperebutkan hegemoni baru saja ditabuh secara terbuka di alun-alun kota bahari tersebut.

Apakah manuver kultural ini sekadar parade kesenian biasa untuk menghibur kepenatan warga pesisir utara? Ataukah sebenarnya ada strategi perlawanan senyap yang sedang dirajut rapi dari pinggiran untuk menggoyahkan fondasi kekuasaan di pusat Jawa Tengah?

Mengiris dari Ngapak-land?

Cupin memutar otaknya untuk membedah lebih jauh taktik di balik layar yang sedang dimainkan oleh poros kekuatan politik baru ini. Ia lantas teringat pada sebuah konsep manuver strategis klasik dalam ilmu pertahanan yang dikenal luas dengan istilah taktik salami slicing.

Pendekatan taktis ini bekerja dengan cara mengiris kekuatan dan teritori lawan secara bertahap, lapis demi lapis dari bagian paling luar. Target utama dari strategi ini bukanlah menghancurkan musuh dalam satu pertempuran besar, melainkan menggerogoti dominasi lawan secara perlahan hingga habis.

Dalam konteks geopolitik Jawa Tengah, jantung kekuasaan absolut partai petahana berada di kawasan kebudayaan Mataraman seperti Solo dan wilayah sekitarnya. Menyerang pusat kekuatan ideologis secara langsung pada saat ini tentu merupakan sebuah tindakan bunuh diri politik bagi partai sekecil PSI.

Oleh karena itu, wilayah Ngapak-land yang secara geografis dan kultural berada di pinggiran menjadi target operasi asimetris yang paling rasional. Sosiolog Edward Shils dalam esainya yang sangat berpengaruh berjudul Center and Periphery pernah mengingatkan tentang pola interaksi dinamis semacam ini.

Shils secara tajam berargumen bahwa masyarakat yang bermukim di wilayah pinggiran selalu menyimpan tegangan sosiologis yang laten terhadap otoritas di pusat. Kelompok periferal ini umumnya memiliki sistem nilai sendiri dan kerap kali merasa dianaktirikan oleh narasi pembangunan dominan dari ibu kota kultural.

Komunitas masyarakat Ngapak dengan semangat egalitariannya adalah wujud paling nyata dari entitas pinggiran yang bangga akan otonomi identitas mereka. Kondisi tanpa beban hierarkis yang kaku inilah yang membuat preferensi elektoral pemilih di kawasan barat laut ini cenderung jauh lebih cair.

Menyadari realitas tersebut, PSI mencoba mengeksploitasi kelenturan politik masyarakat Ngapak dengan memposisikan partai mereka sebagai ruang alternatif yang revolusioner. Di sinilah kehadiran sosok Jokowi menjadi endorsement visual tanpa kata yang meyakinkan warga bahwa mendukung gerbong baru ini adalah pilihan aman.

Melalui irisan-irisan tipis penetrasi kultural di wilayah pinggiran seperti Tegal dan sekitarnya, operasi penggalangan massa bawah tanah mulai dibentuk. Kesuksesan menguasai wilayah pesisir perlahan akan menciptakan efek domino yang menyusutkan mitos hegemoni tak terkalahkan milik partai petahana.

Operasi senyap ini ibarat taktik peperangan gerilya di mana pasukan penantang membangun basis logistik terkuatnya di desa-desa terluar yang tak terjaga. Tegal telah berubah wujud menjadi tumpuan pantai yang sangat krusial bagi kubu penantang sebelum mereka benar-benar bergerak menembus jantung pertahanan lawan.

Cupin melihat bahwa pendekatan membumi lewat kirab budaya adalah senjata pelunak terbaik untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap invasi partai pendatang baru. Namun, PSI juga harus memperhitungkan faktor demografi spiritual yang sangat kental di wilayah pesisir utara tersebut.

Apakah menaklukkan kesetiaan wilayah pinggiran ini benar-benar semudah membalikkan telapak tangan di atas panggung festival? Tidakkah ada benturan identitas kultural laten yang sedang mengintai dan membayangi langkah partai urban ini di tanah para ulama?

Ngapak-land dan Tanah Para Kiai?

Kalkulasi strategi pemenangan di atas kertas ruang rapat memang kerap kali terlihat sangat menjanjikan dan sempurna tanpa cela. Namun, realita sosiologis di akar rumput selalu menyimpan kompleksitas dan jebakan kejutan yang tak jarang menghancurkan prediksi para pengamat.

Cupin tahu betul bahwa lanskap sosiokultural di Ngapak-land bukanlah sekadar kanvas politik kosong yang bisa diwarnai sesuka hati oleh kekuatan baru. Tegal dan kabupaten di sekitarnya memiliki akar religiusitas yang sangat dalam dan mengurat akar pada institusi keagamaan tradisional.

Kawasan ini sejatinya adalah benteng pertahanan kultural yang sangat kokoh bagi kelompok santri dalam menjaga keseimbangan tatanan sosial bermasyarakat. Sosok para kiai lokal dan institusi pesantren memegang otoritas sosial tertinggi yang seringkali melampaui kharisma para pejabat struktural pemerintahan.

Bukti empiris dari dominasi ini terlihat jelas dari kemenangan mutlak tokoh-tokoh bercorak Islam tradisional dalam berbagai kontestasi pemilihan kepala daerah setempat. Mereka bergerak melalui jaringan akar rumput yang digerakkan oleh ikatan solidaritas komunal yang sangat solid, militan, dan loyal terhadap fatwa.

Di titik persinggungan kultural inilah letak anomali terbesar yang berpotensi menjadi bumerang mematikan bagi ambisi ekspansi elektoral PSI. Sejarah mencatat bahwa DNA organisasi partai ini sejak awal kelahirannya didesain khusus sebagai wadah bagi kelompok intelektual beraliran progresif.

Mereka adalah representasi murni dari aspirasi politik yang lahir, tumbuh, dan dibesarkan dari rahim kelas menengah urban di ibu kota Jakarta. Akibatnya, gagasan-gagasan kebangsaan yang ditawarkan seringkali terasa terlalu sekuler atau kebarat-baratan bagi telinga masyarakat agraris tradisional.

Terdapat jurang filosofis yang menganga lebar antara narasi kebebasan hak individu khas PSI dengan nilai-nilai kepatuhan komunal di wilayah basis santri. Antropolog Clifford Geertz dalam karya legendarisnya yang bertajuk The Religion of Java telah memberikan pisau analisis sosiologis yang sangat tajam membedah fenomena ini.

Geertz dengan teliti memetakan masyarakat Jawa ke dalam trikotomi sosial abangan, santri, dan priyayi yang masing-masing membawa garis takdir pandangan politiknya sendiri. Melalui kacamata teori tersebut, DNA progresif PSI secara natural akan jauh lebih mudah diterima oleh kalangan abangan modern atau kelompok priyayi perkotaan.

Tegal saat ini telah berubah menjadi medan tempur kultural yang rumit di mana kelompok santri memiliki hak veto elektoral yang tidak bisa dinegosiasikan. Meskipun masyarakat Ngapak terbiasa bersikap egaliter dan bertutur kata blak-blakan, nilai dasar moralitas keseharian mereka tetap bersandar teguh pada tradisi syariat.

Kehadiran kharismatik seorang Jokowi mungkin saja mampu membuka pintu gerbang komunikasi, tetapi pesonanya belum tentu sanggup memanipulasi identitas genetik para pemilih. Jika artikulasi pesan politik gagal diselaraskan dengan frekuensi kultural kelompok santri, maka parade budaya mewah kemarin tak lebih dari sekadar seremoni hampa.

Taktik mengiris dari luar pada akhirnya bisa saja terhenti secara tragis ketika bilah pisau politik justru membentur tulang ideologi yang terlampau keras. Pertarungan memperebutkan hegemoni di Ngapak-land ini bukan lagi sekadar ajang unjuk kekuatan logistik, melainkan ujian maha berat soal kemampuan beradaptasi.

Waktu yang akan menjawab dengan adil apakah irisan tipis dari pinggiran pesisir ini mampu meruntuhkan dominasi kelam masa lalu atau justru memantul kembali sebagai pelajaran pahit. Keberhasilan ataupun kegagalan manuver ini kelak akan menjadi catatan sejarah penting tentang bagaimana sebuah partai kota mencoba meraba detak jantung budaya desa. (A43)

Jokowi: Si Paling “Spin-Off”?

A43 — Wed, 04 Feb 2026 23:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Roy Suryo laporkan Eggi Sudjana soal penistaan agama. Oposisi malah sibuk ribut sendiri, jangan-jangan ini skenario “spin-off” baru?

PinterPolitik.com

Sore itu, di sebuah sudut coffee shop Jakarta Selatan, Cupin duduk termenung menatap layar gawai sambil menyesap americano-nya. Suara mesin espresso dan riuh rendah pekerja kreatif di sekelilingnya tak mampu memecah fokus yang tertuju pada sebuah tajuk berita absurd.

Jempolnya berhenti menggulir laman berita online, terpaku pada drama personal yang melibatkan dua ikon perlawanan: Roy Suryo dan Eggi Sudjana. Berita itu bukan tentang kebijakan ekonomi makro yang membosankan, melainkan sebuah konflik tak terduga yang mengubah kawan menjadi lawan.

Di benaknya, dua nama ini adalah “duo dinamis” yang selama ini konsisten berada dalam semesta oposisi Indonesia. Mereka adalah kawan seiring dalam barisan yang paling vokal mempertanyakan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo.

Namun, hari ini naskah cerita seolah dirombak total oleh penulis skenario tak terlihat yang ingin mengubah alur permainan. Roy Suryo melaporkan Eggi Sudjana dengan tuduhan yang sangat “seksi” dan sensitif di telinga hukum: penistaan agama.

Pemicunya terdengar seperti dialog dalam film kolosal, di mana Eggi membuat analogi tentang Nabi Musa yang mendatangi Firaun dengan lemah lembut. Bagi Eggi, kedatangannya menemui Jokowi di Istana adalah implementasi murni dari ajaran bijak tersebut.

Sebaliknya, bagi Roy Suryo, menyamakan situasi politik kontemporer dengan kisah nabi adalah sebuah delik serius yang tak bisa ditoleransi. Cupin tersenyum kecut, teringat betapa ironisnya situasi ini mengingat rekam jejak Roy yang pernah tersandung kasus serupa.

Roy Suryo, yang pernah terjerat kasus meme stupa Borobudur, kini justru menggunakan instrumen “penistaan agama” untuk memukul rekannya sendiri. “Ini plot twist yang terlalu rapi untuk sebuah kebetulan,” gumam Cupin pelan tanpa memedulikan orang di meja sebelah.

Dalam kacamata Cupin, konflik ini bukan sekadar percekcokan dua pria paruh baya, melainkan tanda runtuhnya sebuah blok oposisi sipil. Koalisi yang dibangun atas dasar “musuh bersama” tiba-tiba saja kehilangan relevansinya dan hancur dari dalam.

Publik yang tadinya fokus menuntut pembuktian ijazah, kini terpecah konsentrasinya ke arah perdebatan teologis yang melelahkan. Kolom komentar tak lagi dipenuhi tuntutan transparansi ijazah, melainkan perdebatan sengit tentang metafora Firaun dan Musa.

Cupin membayangkan ada seseorang di balik layar yang sedang tertawa puas sambil memakan popcorn melihat kekacauan ini. Peristiwa ini sukses mengubah genre tontonan publik dari thriller politik investigasi menjadi drama courtroom yang penuh intrik personal.

Soliditas oposisi hancur lebur tanpa pemerintah perlu mengeluarkan satu pun pernyataan resmi untuk membubarkan mereka. Mereka bubar karena bertikai sendiri, menyisakan puing-puing perpecahan yang menguntungkan penguasa.

Kejadian ini mengingatkan Cupin pada fenomena spin-off dalam industri hiburan ketika serial utama sudah berjalan terlalu panjang. Ketika penonton mulai bosan, solusinya adalah membuat cerita sampingan yang fokus pada konflik antar-karakter pendukung.

Akibatnya, isu substansial menguap seketika dan digantikan oleh sensasi artifisial yang lebih menghibur namun dangkal. Sambil menutup aplikasi berita, Cupin mulai bertanya-tanya tentang nature atau sifat alami dari kejadian aneh ini.

Apakah retaknya hubungan Roy dan Eggi ini murni karena perbedaan prinsip teologis yang tiba-tiba muncul di permukaan? Ataukah ini adalah babak baru yang sengaja dirancang dalam skenario besar politik nasional untuk mengamankan sisa masa jabatan?

Ketika Politik Adalah Franchise Film

Cupin memejamkan mata sejenak, membiarkan imajinasinya melayang ke sebuah gedung bioskop megah yang menayangkan berbagai film. Dalam bayangannya, politik tak ubahnya sebuah industri perfilman raksasa yang dikelola oleh produser-produser cerdik.

Di dunia sinema, ada istilah populer yang dikenal sebagai spin-off, sebuah karya naratif baru yang berasal dari cerita yang sudah ada. Sederhananya, ini adalah taktik memperpanjang nafas franchise dengan berfokus pada aspek detail atau karakter lain dari cerita aslinya.

Tujuan spin-off seperti Minions atau Hobbs & Shaw biasanya untuk memperluas semesta cerita agar penonton tidak bosan. Namun, dalam “bioskop politik”, Cupin menyadari bahwa spin-off memiliki fungsi yang jauh lebih pragmatis dan Machiavellian.

Ia teringat pada buku The Third Revolution karya Elizabeth C. Economy yang pernah dibacanya di perpustakaan kampus. Economy menarasikan bagaimana Xi Jinping melakukan “pembersihan” besar-besaran dengan dalih kampanye anti-korupsi yang terlihat heroik.

Namun, jika dibaca teliti, narasi anti-korupsi itu hanyalah sebuah spin-off untuk menutupi konsolidasi kekuasaan absolut. Kasus Bo Xilai dijadikan drama hukum yang menyita perhatian publik Tiongkok, sementara Xi menyusun ulang konstitusi di layar utama.

Pikiran Cupin kemudian melompat ke Rusia, teringat sosok Vladislav Surkov yang sering disebut sebagai “dalang” teater politik Kremlin. Dalam buku Nothing Is True and Everything Is Possible karya Peter Pomerantsev, dijelaskan bagaimana Surkov menciptakan partai oposisi palsu.

Surkov mendanai kelompok neo-Nazi sekaligus kelompok anti-fasis, membiarkan mereka bertarung di jalanan sebagai tontonan rakyat. Itu semua adalah spin-off agar rakyat Rusia bingung membedakan lawan dan kawan, sehingga Putin tetap menjadi satu-satunya simbol kestabilan.

Tak jauh berbeda dengan Turki, seperti analisis Soner Cagaptay dalam bukunya The New Sultan. Erdogan sangat ahli menciptakan spin-off perpecahan di kubu lawan dengan memanfaatkan isu identitas yang sensitif.

Ketika enam partai oposisi mencoba bersatu, Erdogan membiarkan isu Kurdi memecah mereka dari dalam hingga koalisi itu goyah. Salah satu anggota koalisi keluar-masuk, membuat publik lelah menonton drama tersebut dan akhirnya kembali memilih Erdogan.

Konsep spin-off politik ini bekerja efektif dengan cara menggeser sorotan lampu panggung ke arah yang diinginkan sutradara. Ketika sorotan diarahkan ke pertengkaran Roy dan Eggi, area kebijakan krusial yang sedang diteken menjadi gelap dan luput dari pengawasan.

Sebagai penonton di bioskop ini, Cupin merasa rakyat seringkali dipaksa menonton film yang tidak pernah mereka pesan di loket. Mereka ingin menonton film “Kesejahteraan”, tapi operator bioskop justru memutar film “Drama Perpecahan Elite” yang penuh sensasi.

Di sinilah pertanyaan besar itu kembali menghantui Cupin tentang siapa sebenarnya yang memegang kendali proyektor di Indonesia. Jika Xi Jinping, Putin, dan Erdogan adalah sutradara kawakan, lantas siapa sutradara di panggung Indonesia saat ini?

Apakah pola perpecahan yang menimpa oposisi ini hanya kebetulan sejarah semata? Ataukah ini adalah sebuah orkestrasi yang disengaja untuk memecah konsentrasi publik dari isu yang lebih mendesak?

Jejak Sinematik di Sekitar Jokowi

Hujan mulai turun di luar jendela, membasuh debu Jakarta namun tak bisa membasuh memori Cupin tentang politik satu dekade terakhir. Jika kasus Roy Suryo adalah episode terbaru, maka ini bukanlah spin-off pertama yang tayang dalam “Jokowi Cinematic Universe”.

Ada pola berulang yang konsisten, di mana kekuatan penyeimbang selalu berakhir dengan cerita perpecahan internal mereka sendiri. Cupin teringat masa awal pemerintahan saat PPP terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz.

Itu seperti episode pilot dari serial panjang ini, di mana konflik partai berlambang Ka’bah itu menyita energi hingga bertahun-tahun. Pada akhirnya, kubu yang merapat ke pemerintah-lah yang mendapatkan legitimasi hukum, mengubah partai oposisi menjadi mitra koalisi.

Ingatan Cupin lantas melayang ke “film aksi” paling menegangkan tahun lalu: Partai Demokrat. Upaya pengambilalihan partai oleh Moeldoko melalui KLB Deli Serdang adalah spin-off yang sangat vulgar dan terbuka.

Dan Slater dalam bukunya Ordering Power sering membahas fenomena pengelolaan oposisi di Asia Tenggara ini. Rezim di kawasan ini cenderung mengelola oposisi dengan memecah atau mengkooptasinya, bukan dengan memberangusnya secara fisik.

Meskipun upaya Moeldoko gagal secara hukum, efek spin-off-nya berhasil membuat Demokrat sibuk setengah mati. AHY dan SBY terpaksa sibuk “berperang” mempertahankan rumah sendiri, hingga absen mengkritik kebijakan publik yang krusial.

Belum lagi jika melihat KNPI yang terpecah menjadi banyak versi, atau bagaimana gerakan 212 “dinetralisir” dengan masuknya Prabowo ke kabinet. Masuknya Prabowo adalah plot twist terbesar yang melahirkan banyak spin-off kekecewaan di kalangan pendukung lamanya.

Semua peristiwa ini memiliki benang merah teoritis yang sama dengan pemikiran Machiavelli: Divide et Impera. Memecah belah lawan adalah cara paling efisien dan murah untuk mempertahankan status quo kekuasaan.

Bedanya, di era modern, perpecahan itu tidak dilakukan dengan pedang atau kekerasan fisik. Ia dilakukan lewat SK Kemenkumham, tawaran jabatan komisaris, atau sekadar undangan makan malam hangat di Istana.

Cupin tidak menuduh Jokowi secara personal mengangkat telepon dan memerintahkan Roy Suryo melaporkan Eggi. Itu adalah analisis yang terlalu dangkal dan konspiratif untuk dipercaya begitu saja.

Namun, dalam ekosistem kekuasaan yang kuat, ada gaya gravitasi yang mengatur pergerakan planet-planet politik di sekelilingnya. Partai dan tokoh politik tak ubahnya objek kecil yang bertabrakan satu sama lain karena kuatnya tarikan gravitasi sang matahari.

Secara akademis, fenomena ini bisa dijelaskan lewat teori Cartel Party yang dikemukakan oleh Richard S. Katz dan Peter Mair. Di Indonesia, biaya menjadi oposisi sangat mahal dan seringkali harus dibayar dengan risiko perpecahan internal.

Maka, konflik Roy dan Eggi bisa dibaca sebagai gejala dari sistem kartel tersebut. “Spin-off” perpecahan adalah konsekuensi logis dari sistem politik yang tidak menyediakan ruang nyaman bagi perbedaan pendapat.

Cupin menutup laptopnya saat kopi di gelasnya sudah tandas, bersiap meninggalkan coffee shop itu. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa dalam setiap era kepemimpinan, selalu ada narasi besar dan narasi kecil yang menyertainya.

Jokowi, disadari atau tidak, telah menjadi pusat dari sebuah era di mana “spin-off” perpecahan lawan menjadi pemandangan yang lazim. Apakah beliau sang “Master Spin-off” atau sekadar penerima manfaat dari kekacauan lawan, sejarah yang akan menjawabnya kelak.Yang jelas, terlalu banyak menonton spin-off drama elite hanya akan membuat rakyat lupa menagih janji pada film utamanya. Dan mungkin, membuat penonton lupa adalah tujuan sebenarnya dari semua drama ini. (A43)

Teuku Umar, Surakarta, dan The Four Empire?

J61 — Thu, 08 May 2025 12:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kendati aktor politik prominen yang silih berganti adalah sebuah keniscayaan, terdapat empat poros kekuatan yang kiranya akan terus lestari di era kontemporer. Bagaimana itu bisa terjadi?

PinterPolitik.com

Dalam dinamika politik Indonesia kekinian, sulit kiranya mengabaikan eksistensi dan pengaruh dari empat poros kekuasaan yang tampaknya telah menjelma menjadi entitas politik tersendiri.

Teraktualisasi dalam nickname tempat tertentu, hal itu bukan hanya sebagai tempat fisik, tetapi sebagai simbol kekuasaan yang mengakar dan terus bertransformasi.

Keempatnya adalah Teuku Umar (Megawati Soekarnoputri), Hambalang (Prabowo Subianto), Cikeas (Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY), dan Surakarta atau Solo (Joko Widodo).

Masing-masing merepresentasikan tokoh sentral dalam sejarah dan praktik politik Indonesia mutakhir yang pernah atau sedang menduduki kursi presiden, menjadikan mereka figur dengan legitimasi politik tertinggi dalam demokrasi elektoral Indonesia.

Fenomena ini menyerupai formasi semacam “empire” politik modern ala Indonesia, sebuah struktur kuasa yang tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh daya jangkau simbolik, jaringan patronase, kekuatan logistik, dan pengaruh terhadap proses pembuatan keputusan nasional.

Memang, istilah “empire” dalam konteks ini lebih dekat kepada pemaknaan neo-feodalistik yang bersifat informal tetapi sangat menentukan, di mana kekuasaan tidak hanya berada di tangan institusi, tetapi terdistribusi melalui loyalitas, simbolisme, dan penguasaan terhadap sumber daya strategis politik.

Lalu, mengapa poros kekuatan itu dapat terbentuk? Serta bagaimana masa depannya dalam memengaruhi dinamika politik-pemerintahan Indonesia?

Spektrum Kekuasaan dan Warisan Politik

Keempat poros kekuasaan yang disebutkan di atas tidak berdiri dalam kekosongan sejarah maupun sosial. Mereka merepresentasikan spektrum politik yang saling silang, tetapi juga memiliki kekhasan masing-masing, baik dari segi gaya kepemimpinan, basis legitimasi, maupun cara mengonsolidasikan kekuasaan.

Pertama, Teuku Umar dan Megawati yang seakan menjadi warisan patronase Soekarnois. Sang Ketua Umum PDIP, melalui rumah politiknya di Teuku Umar, dikenal sebagai simbol kontinuitas historis dari patronase ideologis Bung Karno.

Seiring berjalannya waktu, Teuku Umar seolah berdiri di atas kekuatan trah biologis dan ideologis yang memancarkan aura “legitimasi historis” dalam konteks politik Indonesia.

Basis kekuatan Megawati terletak pada kontrol institusional terhadap partai terbesar di Indonesia, serta jejaring loyalis ideologis yang tersebar di berbagai lini birokrasi dan politik nasional.

Dalam teori patron-klien, posisi Megawati berada sebagai grand patron yang memberikan perlindungan politik, distribusi logistik, dan legitimasi moral kepada para kader dan sekutunya.

Mengacu pada aspek historis dan dinamikanya, politik di sekitar Teuku Umar adalah politik kesetiaan, dan bahkan politik keheningan, di mana arah kebijakan dan keputusan strategis ditentukan oleh satu pusat kendali, bukan oleh debat internal atau kompetisi gagasan.

Kedua, Hambalang sebagai yang menjelma menjadi representasi asal kepemimpinan karismatik.

Berbeda dengan Teuku Umar, Hambalang menjadi simbol dari gaya kepemimpinan strongman yang diasosiasikan dengan Prabowo Subianto.

Tokoh yang kini merupakan Presiden RI menggabungkan warisan militer yang flamboyan, jejaring bisnis, dan daya tarik populisme nasionalis dalam satu paket politik yang khas.

Hambalang seakan menjadi titik pusat dari politik kekuatan yang dibangun melalui kehadiran figur yang dominan secara fisik dan simbolik.

Dalam konsep charismatic authority Max Weber, Prabowo mewakili figur yang memperoleh legitimasi bukan dari sistem institusional atau rasional-legal, tetapi dari persepsi bahwa dirinya memiliki kualitas luar biasa (extraordinary personal qualities).

Pendekatan ini bekerja efektif dalam masyarakat yang masih mengidamkan pemimpin yang kuat, tegas, dan memiliki ketegasan serta kedisiplinan ala militer dalam mengelola negara.

Ketiga, Cikeas yang menjadi simbol kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono, mengembangkan kekuatan melalui pendekatan yang lebih lembut dan sedikit berjarak, tetapi tidak kalah efektif.

Gaya kepemimpinan SBY yang lebih teknokratik, diplomatis, dan penuh kalkulasi strategis menciptakan semacam soft oligarchy, yakni struktur elite yang tidak terlalu menonjolkan kekuatan personal, tetapi bekerja melalui mekanisme organisasi, keluarga, dan jejaring birokrasi yang efisien.

Cikeas adalah contoh dari elite reproduction, sebagaimana dijelaskan dalam teori Pierre Bourdieu, di mana kekuasaan direproduksi melalui modal sosial, budaya, dan simbolik.

Lewat Partai Demokrat dan kemunculan figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kiranya terlihat bahwa Cikeas mencoba mempertahankan dominasi politik melalui kesinambungan kekuatan dan investasi politik jangka panjang.

Keempat, Solo atau Surakarta yang seolah menjadi representasi post-partisan clientelism. Berbeda dengan tiga poros lainnya, kekuatan politik Joko Widodo tidak berbasis pada struktur partai atau trah politik, tetapi pada post-partisan clientelism—relasi patronase yang melampaui batas institusi formal.

Jokowi dinilai telah mengembangkan jejaring loyalisnya melalui penempatan tokoh-tokoh kepercayaan di dalam birokrasi hingga infrastruktur politik negara.

Politik Jokowi terkonstruksi sebagai politik teknokratis-populis yang digabungkan dengan kemampuan mengelola persepsi publik dan memainkan politik simbolik.

Solo, dalam hal ini, bukan sekadar kampung halaman, tetapi simbol dari akar narasi Jokowi sebagai “pemimpin rakyat biasa” yang berhasil mencapai puncak kekuasaan.

Namun, seiring waktu, Jokowi juga berhasil membangun kekuatan yang mandiri dari partai, bahkan dari PDIP, “eks rumahnya”.

Hal itu menjadi sebuah fenomena yang bisa dipahami melalui konsep state capture dalam politik kontemporer, di mana aktor non-partisan bisa mengendalikan institusi melalui loyalitas personal, bukan ideologi.

Dinamika Kontestasi Para Trah?

Keberadaan empat “empire” politik itu tampaknya tidak hanya menjelaskan konfigurasi kekuasaan saat ini, tetapi juga memberi petunjuk ke mana arah politik Indonesia akan bergerak dalam waktu dekat.

Ada beberapa catatan penting yang kiranya dapat dianalisis lebih lanjut. Keempat poros ini memiliki kecenderungan kuat untuk mereproduksi kekuasaan melalui mekanisme trah, baik trah biologis seperti AHY, Puan, dan Gibran Rakabuming Raka, maupun trah ideologis seperti Sugiono, Prasetyo Hadi, maupun Angga Raka Prabowo.

Hal ini sejalan dengan konsep political inheritance, di mana kekuasaan tidak selalu ditransfer melalui meritokrasi, melainkan melalui keterkaitan genealogis atau simbolik dengan figur besar sebelumnya. Sebuah fenomena yang sebenarnya lumrah di berbagai negara dan era.

Pertanyaan besar adalah apakah keempat poros ini akan terus saling berkompetisi secara terbuka, ataukah mereka akan menemukan titik temu dalam skema konsolidasi elite?

Kemungkinan terjadinya elite settlement, seperti dijelaskan oleh Terry Karl, bukan tidak mungkin dalam konteks Indonesia, terutama ketika kepentingan ekonomi-politik lebih diutamakan daripada rivalitas ideologis.

Di permukaan, hal itu telah terjadi kendati seolah ada intrik personal yang masih berada dalam bayang, utamanya yang spesifik seperti relasi Jokowi dan Megawati, maupun Megawati dan SBY.

Interpretasi mengenai eksistensi fenomena “empat empire” ini agaknya mencerminkan kenyataan bahwa politik Indonesia sangat ditentukan oleh figur dan jaringan kekuasaan informal.

Meskipun demokrasi prosedural terus berjalan, namun kekuatan substantif tetap berada di tangan sekelompok elite yang memiliki modal simbolik, jaringan logistik, dan kapasitas untuk mengendalikan narasi politik nasional.

Ke depan, stabilitas dan arah politik Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana interaksi antara keempat poros ini berlangsung, apakah menuju jalan rekonsiliasi, fragmentasi, atau bahkan transisi ke poros baru yang belum terlihat saat ini.

Dalam segala probabilitasnya, yang pasti adalah bahwa politik Indonesia tidak lagi hanya tentang partai atau kebijakan, tetapi tentang siapa yang berada di balik rumah-rumah itu (Teuku Umar, Hambalang, Cikeas, dan Solo) serta para penerusnya bertransformasi. (J61)

Titiek Puspa: ‘Pinnacle’ Nyanyian Soeharto?

A43 — Sat, 12 Apr 2025 13:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Penyanyi legendaris, Titiek Puspa, yang dikenal dengan sebutan “penyanyi Istana” meninggal dunia pada Kamis, 10 April 2025. Mengapa sosok Titiek Puspa memiliki pengaruh besar di dunia politik?

PinterPolitik.com

Kenny sedang membuka ponsel saat berita duka itu muncul di layar: Titiek Puspa, legenda musik Indonesia, tutup usia. Ia berhenti sejenak, terdiam, lalu memutar salah satu lagu Titiek yang pernah ia dengar dari neneknya, “Kupu-Kupu Malam.”

Baru kali ini Kenny sadar bahwa Titiek Puspa bukan sekadar penyanyi legendaris, tapi juga sering disebut sebagai “penyanyi Istana.” Ia membaca bahwa sejak era Soekarno, Titiek sudah tampil dalam berbagai acara kenegaraan, menyanyikan lagu-lagu yang sering membuat presiden dan para pejabat ikut larut dalam suasana.

Kenny pun bertanya-tanya, kenapa ya presiden Indonesia suka sekali dengan hal-hal yang berhubungan dengan musik dan nyanyian? Ia teringat saat Jokowi tampil di panggung menyanyikan lagu rock, atau saat BJ Habibie dengan penuh cinta menyanyikan lagu-lagu untuk istrinya, Ainun.

Semakin ia pikirkan, semakin jelas bahwa bukan hanya di Indonesia fenomena ini terjadi. Banyak pemimpin Asia—dari Rodrigo Duterte di Filipina sampai pemimpin Korea Utara—juga dikenal suka bernyanyi di depan publik atau dalam acara formal.

Apakah ada makna tertentu dari kebiasaan ini? Apakah ini cara mereka mendekatkan diri dengan rakyat? Apakah nyanyian menjadi bahasa lain yang lebih efektif dari pidato politik? Atau mungkinkah, ada sesuatu dalam budaya Asia yang membuat musik begitu menyatu dengan kekuasaan?

Hobi Pemimpin Asia: Bernyanyi?

Seusai mendengar lagu-lagu Titiek Puspa sepanjang malam, Kenny masih tak bisa berhenti memikirkan kenapa banyak pemimpin di Asia suka bernyanyi. Ia merasa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sesuatu yang lebih dalam—mungkin ada kaitannya dengan cara para pemimpin memandang relasi mereka dengan rakyat.

Keesokan harinya, Kenny membuka laptop dan mulai mencari artikel tentang budaya politik Asia. Ia menemukan sebuah tulisan menarik karya Yoshihiro Francis Fukuyama berjudul “Confucianism and Democracy” dalam jurnal Journal of Democracy (1995), yang menjelaskan bahwa banyak negara Asia Timur dan Tenggara menganut pola kepemimpinan paternalistik.

Paternalistik berarti pemimpin dipandang seperti “ayah” bagi rakyatnya—ia mengayomi, melindungi, dan kadang menunjukkan sisi personal demi membangun kepercayaan. Kenny merasa, dari sudut pandang ini, nyanyian bukan lagi hiburan semata, melainkan bagian dari bahasa kepemimpinan yang akrab, penuh perasaan, dan membumi.

Fukuyama menyebut bahwa dalam masyarakat dengan nilai-nilai Konfusianisme yang kuat, hubungan vertikal antara pemimpin dan rakyat justru dipererat lewat ekspresi emosional. Kenny kemudian teringat bagaimana Presiden Tiongkok atau pemimpin Korea Utara sering tampil dalam paduan suara atau menyanyikan lagu rakyat di acara resmi—bukan untuk bersenang-senang, tapi memperkuat legitimasi moral mereka.

Ini menunjukkan bahwa ekspresi seni sering digunakan pemimpin untuk membentuk citra sebagai figur hangat dan dekat. Ia pun membayangkan kembali Jokowi yang pernah bernyanyi di festival musik, dan Megawati yang sesekali bernyanyi lagu kenangan di acara partai.

Dari sini Kenny merasa bahwa bernyanyi mungkin adalah bagian dari strategi membangun kepercayaan dalam politik Asia yang paternalistik. Jika, di banyak negara Asia, pemimpin suka bernyanyi, bagaimana dengan di Indonesia?

Titiek Puspa: Puncak “Hobi Bernyanyi” Para Presiden?

Di sore yang mendung, Kenny duduk di teras rumah sambil membaca lebih banyak artikel tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah beberapa hari tenggelam dalam lagu-lagunya, ia merasa makin yakin bahwa Titiek bukan sekadar penyanyi legendaris, tapi bagian penting dari sejarah kepemimpinan di Indonesia.

Dalam satu artikel dari buku Power and Political Culture in Suharto’s Indonesia karya Stefan Eklöf, Kenny menemukan penjelasan menarik tentang bagaimana seni digunakan oleh negara sebagai alat representasi kekuasaan. Pada era Orde Baru, musik, sandiwara, dan seni pertunjukan dijadikan saluran komunikasi simbolik antara pemimpin dan rakyat.

Titiek Puspa, dengan liriknya yang sederhana namun menyentuh, serta sikapnya yang santun, menjadi simbol dari harmoni yang ingin ditampilkan negara. Kenny membaca bahwa banyak pertunjukan Titiek di Istana Negara bukan hanya soal hiburan, tapi juga penguatan imaji pemimpin yang “paham selera rakyat.”

Dalam acara kenegaraan, nyanyian Titiek menjadi “penenang sosial” di tengah tekanan politik dan ekonomi. Kenny menyadari, melalui lagu-lagunya, Titiek secara tak langsung memenuhi kebutuhan para pemimpin untuk tampil dekat, hangat, dan penuh perasaan—citra yang dibutuhkan dalam sistem paternalistik Indonesia.

Buku Performing the Nation: Cultural Politics in New Order Indonesia karya Jörgen Hellman juga menjelaskan bagaimana negara memelihara bentuk-bentuk seni yang sejalan dengan narasi nasionalisme dan stabilitas. Kenny pun melihat bahwa Titiek bukan hanya dipilih karena suara emasnya, tapi karena ia mampu menjadi jembatan antara rakyat dan negara.

Di hadapan rakyat yang kadang sulit dijangkau oleh jargon politik, nyanyian menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami. Dan di tangan Titiek Puspa, bahasa itu menjadi lembut, akrab, dan sekaligus strategis.

Bagi Kenny, kini jelas bahwa di Indonesia, pemimpin suka bernyanyi bukan hanya karena hobi—tetapi karena nyanyian adalah bagian dari cara mereka membangun kepercayaan dan membentuk makna kekuasaan. (A43)

Jokowi-Luhut Then, Now, and Forever?

E95 — Thu, 03 Apr 2025 01:46:06 +0000

#jokowi #luhut #walikotasolo #luhutbinsarpandjaitan #jokowidodo #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Didit The Peace Ambassador?

J61 — Wed, 02 Apr 2025 11:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Safari putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit, ke tiga presiden RI terdahulu sangat menarik dalam dinamika politik terkini. Terlebih, dalam konteks yang akan sangat menentukan relasi Presiden Prabowo, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto menjadi spotlight dinamika terbaru politik level tertinggi Tanah Air.

Setelah mengundang putra-putri Presiden RI pertama hingga ke-7 ke acara hari ulang tahunnya dan menunjukkan semangat keharmonisan, belakangan Didit seolah memainkan peran unik.

Peran unik itu tak lain tercermin dari safari ke tiga Presiden RI terdahulu, yakni Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo (Jokowi) dalam bingkai silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 2025 ini.

Menariknya, di tengah tensi tak kasat mata di pemberitaan mengenai interkoneksi sedikit rumit di antara Megawati-PDIP dan Jokowi, plus SBY, Didit tampak diterima dengan baik oleh ketiga presiden terdahulu.

Hal ini tentu cukup positif dalam konteks persatuan dan konsolidasi politik pemerintahan sang ayah, Prabowo, yang agaknya ingin merangkul semua pihak dan mengesampingkan perbedaan maupun intrik di masa lalu demi kepentingan bangsa.

Terlebih, dengan wacana pertemuan Prabowo dan Megawati yang belakangan masih urung terlaksana dan kiranya akan sangat menentukan situasi politik-pemerintahan ke depan.

Lantas, mengapa hal ini menjadi penting?

Delegasi Pamungkas Prabowo?

Restu Presiden Prabowo atas safari Didit belakangan ini, plus invitasi putra-putri presiden terdahulu kiranya menjadi variabel utama dalam diskursus ini.

Didit seketika menjadi sorotan publik setelah beberapa manuver politik yang melibatkan pertemuan dengan mantan-mantan presiden Indonesia, yaitu Megawati Soekarnoputri, SBY, dan Jokowi.

Langkahnya untuk berkunjung langsung ke tiga presiden Indonesia terdahulu semakin memperlihatkan peran unik yang dimainkan oleh Didit dalam percaturan politik tanah air.

Dalam konteks ini, Didit seolah-olah ingin menunjukkan atau ditunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sekadar sosok yang menjadi bagian dari keluarga besar Prabowo, tetapi juga seseorang yang dapat berperan dalam menjembatani hubungan antar pihak-pihak yang sebelumnya memiliki hubungan yang rumit atau bahkan tegang, seperti hubungan antara PDIP dan Jokowi dengan Prabowo serta SBY.

Di tengah tensi politik yang kerap mengiringi berita seputar hubungan antara Megawati-PDIP dan Jokowi, serta hubungan antara Prabowo dengan SBY, langkah Didit untuk mendekati dan diterima baik oleh ketiga mantan presiden ini menunjukkan adanya potensi besar dalam membawa politik Indonesia menuju arah yang lebih inklusif dan harmonis.

Meskipun pertemuan antara Prabowo dan Megawati hingga saat ini masih belum terlaksana, manuver Didit praktis bisa dilihat sebagai bagian dari usaha konsolidasi politik yang ingin mempererat hubungan antar aktor politik besar Indonesia, termasuk di antaranya dengan melibatkan pihak-pihak yang selama ini terpisah oleh perbedaan-perbedaan ideologis dan politik.

Secara teoretis, peran yang dimainkan oleh Didit Hediprasetyo dapat dikaitkan dengan konsep politik kekuasaan dan politik kekeluargaan.

Politik kekuasaan berhubungan dengan kontrol dan pengaruh yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan.

Dalam hal ini, Didit memanfaatkan posisinya sebagai putra dari seorang tokoh politik besar, Prabowo Subianto, untuk memainkan peran sebagai jembatan dalam hubungan antar politikus senior Indonesia.

Mengunjungi mantan-mantan presiden dan diterima dengan baik oleh mereka bisa dilihat sebagai bagian dari usaha membangun koalisi kekuasaan informal yang lebih luas.

Politik kekeluargaan dalam konteks Indonesia juga sering berperan penting, terutama dalam sistem politik yang masih memiliki nuansa patronase yang kuat.

Didit, dengan latar belakang keluarganya yang sangat berpengaruh, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan hubungan pribadi untuk membangun aliansi dan menciptakan ruang bagi kolaborasi antar pihak yang memiliki kekuatan politik yang berbeda.

Dalam hal ini, Didit lebih dilihat sebagai figur yang bisa meredakan ketegangan politik, bukannya langsung terlibat dalam pertarungan politik praktis yang lebih keras. Tentu, mengingat Didit bukanlah aktor atau pemain inti dalam politik praktis.

Sebagai sintesa, terdapat beberapa individu yang memainkan peran penting dalam membangun hubungan antar berbagai faksi politik, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam eksekusi kebijakan.

Salah satu contoh adalah Augustus Caesar (Octavianus), yang memanfaatkan ikatan keluarga dan jaringan politiknya untuk memperkokoh posisinya dalam politik Romawi.

Meskipun tidak langsung terlibat dalam konflik-konflik besar, Augustus dikenal memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan dengan faksi-faksi politik besar, dan ini tampak serupa tapi tak sama dengan apa yang sedang dilakukan oleh Didit di Indonesia.

Di Yunani Kuno, konsep demokrasi langsung mungkin lebih terbuka, namun juga melibatkan banyak elemen keluarga dan persahabatan dalam proses pembuatan keputusan politik.

Melalui pertemuan dengan mantan presiden dan upaya untuk merangkul semua pihak, Didit mengadopsi strategi serupa, yaitu menjaga keseimbangan kekuasaan dan merawat hubungan politik yang dapat menguntungkan bagi ayahnya, Prabowo Subianto, serta harapan utamanya, bagi masa depan politik Indonesia.

Kemudian, bagaimana kiranya hasil akhir dari manuver krusial yang dilakukan oleh Didit dalam memengaruhi dinamika politik-pemerintahan level tertinggi saat ini?

Menanti Respons Megawati?

Sekali lagi, meskipun pertemuan antara Prabowo dan Megawati masih belum terlaksana, langkah Didit dapat dilihat sebagai jembatan yang membuka peluang untuk dialog yang lebih konstruktif.

Keharmonisan yang tercipta melalui silaturahmi Idul Fitri dapat menjadi simbol penting dari kemampuan politik Indonesia untuk mengatasi polarisasi.

Dalam jangka panjang, hal ini bisa membuka peluang bagi Prabowo dan PDIP untuk bergabung dalam satu pemerintahan yang lebih solid.

Dengan eksistensi, peran yang berusaha dimaikan, serta safarinya, Didit seolah menunjukkan bahwa politik Indonesia tidak harus selalu dipenuhi oleh konflik atau kompetisi yang tidak sehat dan penuh drama serta intrik.

Jika langkah ini berhasil, hal ini bisa membuka jalan bagi konsolidasi politik yang lebih stabil di Indonesia. Apalagi, regenerasi seakan tinggal menunggu waktu yang tak lama lagi.

Dan, andai respons Megawati positif, korelasi dengan Jokowi dan SBY pun bukan tidak mungkin akan berjalan positif seperti yang diharapkan. Ditambah dengan relasi di antara Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Gibran Rakabuing Raka yang saat ini memiliki kuasa sebagai Wakil Presiden RI. Menarik untu ditunggu kelanjutannya. (J61)

Jokowi ala Lee Hsien Loong?

E95 — Thu, 27 Mar 2025 11:12:00 +0000

Mirip-mirip sama negara tetangga kah?

#Jokowi #JokoWidodo #Prabowo #PrabowoSubianto #Ghibli #StudioGhibli #LeeHsienLoong #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

J61 — Sat, 22 Mar 2025 00:45:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

PinterPolitik.com

Saat PDIP tak memenuhi ekspektasi untuk setidaknya resisten terhadap RUU TNI dan justru total mendukungnya, muncul analisis bahwa intrik dengan Joko Widodo (Jokowi) agaknya hanya drama panggung depan semata atau justru menyiratkan partai banteng “takluk” oleh Presiden ke-7 RI itu.

Interaksi hangat Puan Maharani dan Jokowi dalam agenda Ramadan Partai NasDem kemarin pun seakan menegasikan atmosfer ketegangan yang eksis.

Banyak memang probabilitas lain dari manuver PDIP yang meski berbeda jalan dengan Jokowi sekaligus rival di kontestasi elektoral 2024 dan bukan bagian dari pemerintahan saat ini, namun seolah all-out mendukung administrasi Presiden Prabowo Subianto.

Terlebih, di tengah kans PDIP bisa saja merebut simpati andai selaras dengan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah belakangan ini dan mengadvokasinya di Parlemen.

Menariknya, hanya sosok Deddy Sitorus dan beberapa elite saja yang tampil sebagai representasi PDIP saaat selalu memantik narasi resisten terhadap sosok Jokowi, sosok yang dinilai masih memiliki pengaruh di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lantas, mengapa PDIP bersikap demikian? Apakah resistensi terhadap Jokowi hanya dilakukan faksi tertentu di internal PDIP? Apa tujuannya?

PDIP Sementara Ikut Alunan Politik?

“Ngapain ngurusin internal partai politik? Emang ngaruh sama kehidupan sehari-hari?”. Pertanyaan skeptis semacam itu tak dapat dipungkiri akan eksis untuk merespons interpretasi sikap PDIP.

Akan tetapi, PDIP adalah partai politik, instrumen satu-satunya perwakilan rakyat yang turut menentukan kebijakan pemerintah bagi kemaslahatan rakyat di semua bidang.

Sayangnya, prinsip check and balace dalam demokrasi seakan semakin kurang relevan saat partai politik menjadi sangat pragmatis. Posisi kritis sebagai penyeimbang kebijakan yang kurang pro-rakyat agaknya tidak diminati.

Melepas idealisme dan menjadi “tim hore” tetapi tetap mendapat porsi kecil kue kekuasaan dianggap lebih logis untuk dilakukan. Apalagi saat berkaca pada the power of politik-hukum sebagaimana pernah disinggung Mahfud MD, membuat partai politik mungkin lebih memilih “cari aman”.

PDIP pun bukan tidak mungkin berada dalam dilema atau justru mengafirmasi postulat yang secara konseptual disebut sebagai positive-sum game.

Juga dengan kalkulasi perspektif kritis pemilih yang mungkin tidak mempan atau bisa konstruksi untuk tidak melupakan “dosa” PDIP meski mengambil sikap sejalan dengan keresahan rakyat dalam satu waktu.

Belum lagi dengan realita harus berhadapan dengan sosok Jokowi yang bisa saja baru disadari PDIP bahwa eks kadernya itu memiliki daya tawar dan kekuatan politik yang “agak laen”.

Akan tetapi, agak sukar kiranya untuk melihat PDIP serta merta dirangkul ke pemerintah Prabowo-Gibran dan mendapat jatah kursi kekuasaan setelah sikapnya dalam beberapa diskursus kebijakan. Berada dalam kondisi “aman” pun kiranya cukup untuk PDIP sementara ini.

Pasalnya, dengan hubungan tak bermasalah di permukaan yang berusaha dijaga oleh Puan Maharani, memecat Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan partai adalah statement yang cukup keras.

Kendati sebagai partai legendaris, PDIP kiranya lumrah saja melakukan itu demi kehormatan organisasi, pernyataan positioning politik yang jelas kiranya tetap dibutuhkan PDIP agar kemungkinan tergerusnya elektabilitas tak terjadi.

Hal itu berkaitan dengan bagaimana akar rumput PDIP yang dikenal kuat menerjemahkan sikap partai terhadap militansi di lapangan menghadapi siklus elektoral mendatang. Kehilangan simpati akar rumput dan simpatisan tentu bukan skenario menyenangkan bagi Megawati Soekarnoputri.

Lalu, variabel apa yang kiranya akan membuat PDIP memiliki sikap politik lebih jelas ke depannya?

Kuncinya Puan Maharani?

Berbeda dengan Deddy Sitorus, Puan Maharani seakan bersikap lebih moderat terhadap Jokowi. Bahkan, tampak sangat berusaha meredam ketegangan.

Entah Deddy memang sengaja diskenariokan menjadi sosok antagonis PDIP terhadap Jokowi dan Puan menjadi protagonis dan antitesanya agar meraih simpati dan citra positif menyongsong posisi ketua umum, yang jelas sikap sang putri mahkota Megawati itu kiranya memang akan menentukan.

Apalagi, belum ada sosok berkharisma lain penerus Megawati di pucuk pimpinan PDIP saat berkaca pada peluang lain putra mahkota Prananda Prabowo yang tampak masih di belakang Puan.

Andai memang demikian, PDIP kiranya tinggal menunggu waktu untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan merajut kembali hubungan dengan Jokowi meski tak dalam relasi formal satu barisan partai politik kembali seperti sedia kala.

Pada akhirnya, ekspektasi jika PDIP bergabung dengan pemerintah bukan tidak mungkin memutus harapan rakyat agar kondisi ideal check and balance dalam demokrasi Indonesia. Semoga itu tidak terjadi tentu menjadi harapan ideal bagi sebagian kalangan, apapun konsekuensi dan kalkulasinya secara politik. (J61)

IKN House Has Fallen!

A43 — Sat, 08 Feb 2025 13:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pemblokiran anggaran ibu kota negara (IKN) Nusantara melemahkan pengaruh Jokowi, membuka peluang bagi Megawati untuk memperkuat posisinya dalam politik Prabowo.

PinterPolitik.com

Kenny melangkah penuh semangat menuju Dunia Fantasi (Dufan) Mr. J di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang terletak di negara Indonesia di universe Earth-621. Ia telah menyiapkan itinerary sempurna, membayangkan betapa serunya menaiki roller coaster dan wahana lainnya di tengah kemegahan ibu kota baru.

Namun, saat tiba di gerbang Dufan Mr. J, Kenny terkejut melihat suasana yang sunyi. Tak ada antrean panjang, tak ada suara tawa anak-anak, hanya papan bertuliskan “Dufan Mr. J Tutup Sampai Waktu yang Belum Ditentukan.”

Penasaran, ia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk mencari tahu. Begitu layar menampilkan berita terbaru, ia membelalakkan mata saat membaca bahwa anggaran IKN telah diblokir oleh pemerintah.

Menurut berita yang berseliweran, pemblokiran anggaran ini terjadi akibat perdebatan sengit di parlemen. Beberapa pihak berpendapat proyek tersebut terlalu ambisius dan membebani keuangan negara, sementara yang lain bersikeras bahwa IKN adalah simbol kemajuan.

Kenny menghela napas panjang dan duduk di trotoar, mencoba memahami situasi yang absurd ini. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah proyek yang sudah berjalan tiba-tiba dihentikan begitu saja tanpa peringatan.

“Mengapa ini bisa terjadi?” gumamnya sambil menatap langit yang tampak lebih kosong dari biasanya. Dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik Indonesia, katakanlah bila terjadi di universe lain yang mana Indonesia berada di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka?

Tanda Melemahnya Jokowi?

Kenny masih duduk di trotoar, berusaha mencerna dampak dari pemblokiran anggaran IKN. Ia membaca lebih banyak analisis dan menemukan bahwa banyak yang melihat ini sebagai tanda bahwa pengaruh Jokowi di bawah pemerintahan Prabowo semakin menurun.

Proyek IKN, yang selama ini menjadi kebanggaan Jokowi, kini berada dalam ketidakpastian. Dalam tulisannya”Political Legacies,” Christian Fong menulis bahwa “keberlanjutan sebuah kebijakan sangat bergantung pada kesinambungan kekuasaan dan legitimasi pemimpin berikutnya.”

Kenny menyadari bahwa transisi kepemimpinan tidak selalu berarti kesinambungan, melainkan bisa menjadi ajang pergeseran prioritas politik. Prabowo, sebagai pemimpin baru, tampaknya ingin menegaskan otoritasnya sendiri tanpa terikat dengan kebijakan besar dari pendahulunya.

Beberapa pihak melihat langkah ini sebagai strategi untuk menarik dukungan politik baru. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga bisa menciptakan gesekan antara Jokowi dan Prabowo.

Kenny kembali menatap layar ponselnya, bertanya-tanya bagaimana politik bisa berubah begitu cepat. Lantas, bagaimana ini bisa memengaruhi hubungan Prabowo dan Jokowi ke depannya?

New Player Joins the Game?

Ketegangan antara Jokowi dan Prabowo dapat semakin membesar seiring dengan ketidakpastian proyek IKN. Dalam dinamika politik, situasi ini bisa mengarah pada skenario three-player game dalam game theory, di mana munculnya pemain ketiga akan mengubah peta kekuasaan.

Pemain ketiga itu bisa jadi adalah Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. Dengan hubungan Jokowi dan Prabowo yang semakin renggang, Megawati dapat memainkan perannya sebagai penyeimbang atau bahkan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari ketidakstabilan tersebut.

Megawati mungkin melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat kembali pengaruh PDIP dalam pemerintahan. Sementara itu, bagi Jokowi, kegagalan proyek IKN bisa menjadi titik lemahnya, yang membuat posisinya dalam politik nasional semakin rentan.

Kenny kembali menghela napas, menyadari betapa kompleksnya politik Indonesia. Ini bukan sekadar soal ibu kota baru yang gagal, tetapi tentang perubahan peta kekuatan yang dapat menentukan arah bangsa ke depan.

Jika Megawati benar-benar masuk sebagai pemain ketiga, Prabowo harus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Ia harus memastikan bahwa langkah politiknya tidak memberi ruang terlalu besar bagi Megawati untuk memperkuat posisinya.

Di sisi lain, Jokowi kini menghadapi situasi yang dilematis. Jika ia tidak bisa mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan Prabowo, maka ia bisa kehilangan dukungan politik yang selama ini dibangunnya.

Dalam teori permainan tiga pemain, keseimbangan hanya bisa tercapai jika setiap pihak mampu membangun aliansi yang kuat dan strategis. Jika Prabowo dan Megawati lebih dekat, maka Jokowi bisa benar-benar tersingkir dari dinamika politik nasional.

Bagi Megawati, ini adalah peluang emas untuk memperkuat kembali dominasi PDIP. Namun, bagi Jokowi, ini bukan tidak mungkin menjadi sebuah kerugian yang sulit dipulihkan dalam waktu dekat.

Kenny menutup ponselnya dan bangkit berdiri. “Lalu, apakah ini akan mengubah arah politik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan?” tanyanya dalam hati. Mungkin, hanya para pemain itu yang bisa menjawab. (A43)