Apakah ini hanya teori semata bahwa menteri/eks menteri yang diperiksa 10 jam atau lebih berpeluang lebih besar jadi tersangka? Share pendapat kalian ya.

Mencuat dugaan penahanan Menkominfo Johnny Plate sarat nuansa politis

Nasdem tolak desakan mundur dari kabinet, muncul akibat deklarasi Anies capres. Nasdem sebut tidak ada hubungan deklarasi dengan dukungan pada kabinet Jokowi.

Menkominfo Johnny G Plate belakangan semakin sering disorot oleh publik. Mulai dari pernyataannya tentang kebocoran data, yang justru malah hanya sarankan ganti password, pemblokiran situs pembayaran internasional dan platform game, sampai polemik definisi hoax ketika tahun 2020 lalu. Banyak kemudian yang bertanya, apakah memang Johnny pas menjadi seorang Menkominfo?

Pengguna SIM Card perlu waspada kecurian data pribadi. Data sejumlah 1,5 miliar ini dijual dengan harga Rp 745 juta di pasar gelap.

PinterPolitik.com

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah memberikan perhatian khusus bagi fenomena kejahatan siber. Terlebih baru-baru ini ada temuan dari peneliti pengawas keamanan siber, Citizen Lab dengan Microsoft yaitu adanya ancaman spyware Candiru.

Adapun, spyware atau software ‘mata-mata’ ini dikembangkan oleh perusahaan siber asal Israel dan dijual secara eksklusif. Bahkan, menurut laporan dari Citizen Lab, ada indikasi pengoperasian spyware ini di beberapa negara seperti Arab Saudi, Israel, Uni Emirat Arab (UEA), Hongaria, dan Indonesia.

Software pengintai ini juga dinilai mampu mengeksploitasi kelemahan yang terdapat pada sistem operasi Windows dan Google sehingga kata sandi hingga isi pesan yang ada di perangkat elektronik bisa didapatkan oleh oknum yang menggunakan spyware tersebut.

Wujud bahaya dari spyware bernama ‘Candiru’ ini menurut Citizen Lab yaitu menargetkan masyarakat sipil yang terdiri dari politisi, aktivis hak asasi manusia (HAM), jurnalis,dan  akademisi di beberapa negara seperti Inggris, Spanyol, Singapura, Israel, hingga Palestina.

Bahkan, di Indonesia terdapat indikasi bahwa ada salah satu domain yang sudah terinfeksi spyware ini. Sebenarnya, keberadaan spyware seperti ini bukan merupakan hal yang pertama kali terjadi di beberapa negara. Sebelumnya terdapat spyware bernama Pegasus yang terindikasi menyerang politisi, jurnalis, dan aktivis.

Adapun spyware buatan NSO Group ini hanya perlu melakukan panggilan telepon WhatsApp, dan selanjutnya mampu mengaktifkan kamera, mikrofon, serta mengambil data-data pribadi target yang memiliki perangkat elektronik. Menurut The Verge, Pegasus juga dirancang agar tidak terdeteksi rekam jejaknya sehingga dikategorikan sangat berbahaya.

Beberapa kasus yang melibatkan spyware ini bahkan sudah pernah terjadi misalnya, pada tahun 2016, seorang aktivis HAM yang berasal dari Uni Emirat Arab bernama Ahmed Mansoor mengalami peretasan melalui ponsel yang digunakan. Para peneliti Citizen Lab melakukan penelusuran dan hasilnya terdeteksi adanya spyware Pegasus yang terkandung di dalam link yang terkirim ke ponsel Ahmed Mansoor.

Selain itu, baru-baru ini pun penyebaran spyware Pegasus tidak hanya menyasar aktivis dan jurnalis melainkan pemimpin negara-negara di dunia. Salah satunya adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah mengganti ponselnya karena ada indikasi tindakan pengintaian yang didukung oleh spyware Pegasus. Pemerintah Prancis menuding Maroko sebagai negara yang mengoperasikan spyware tersebut, tetapi tidak ada bukti kuat untuk membuktikan tudingan tersebut.

Fenomena ini sama halnya dengan insiden yang terjadi di India, yaitu serangan spyware Pegasus yang menyasar beberapa objek yang didominasi oleh pihak oposisi dari pemerintah India. Alhasil, muncul tudingan adanya dugaan keterlibatan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi di balik peretasan tersebut. Namun, hal tersebut dibantah karena tidak ada bukti yang cukup kuat.

Melihat beberapa fenomena serangan spyware Pegasus yang menyasar banyak pihak, hal ini seolah memperlihatkan bahwa seiring berkembangnya teknologi, kerahasiaan informasi pribadi sulit dijaga. Setiap individu atau kelompok terlihat seperti selalu dalam pengawasan dan pemantauan – sama halnya seperti tahanan yang selalu dalam pengawasan penjaganya.

Mengapa spyware seperti ini bisa memunculkan ancaman baru bagi negara yang dimata-matai? Lantas, bagaimana dampak dari kemunculan spyware ini terhadap jalannya demokrasi, khususnya di Indonesia?

Candiru, Sebuah Panopticon?

Jeremy Bentham merupakan sosok filsuf asal Inggris yang merancang sebuah konsep bangunan yang bertujuan agar pengawas bisa memantau pergerakan penghuni bangunan tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang dalam pengawasan. Dalam tulisan berjudul The Contradictions of Jeremy Bentham’s Panopticon karya Philip Steadman, Bentham merancang sebuah konsep penjara panopticon, yaitu sebuah penjara yang modelnya secara tidak langsung membuat para tahanan di dalamnya merasa ketakutan karena didominasi perasaan khawatir.

Hal ini tidak lepas dari upaya Bentham yang menggunakan sistem pengawasan satu arah atau one-way vision dalam pemantauan antara penjaga dan para tahanan. Maka, terciptalah sosok pengawas sebagai satu-satunya individu yang bisa melihat dan mengawasi para tahanan setiap waktu baik siang maupun malam. Dengan perasaan khawatir yang terus menerus terjadi, maka para tahanan bisa terus merasakan adanya ancaman. 

Sementara itu, dalam tulisan Marie-Laure Leroy yang dalam buku Beyond Foucault: New Perspectives on Bentham’s Panopticon,dijelaskan bahwa konsep panopticon menurut Michael Foucault mengacu pada relasi antara pendisiplinan dan penghukuman. Pada intinya, Foucault menekankan bahwa dalam proses pendisiplinan dan penghukuman tersebut, efeknya adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan berjalan secara otomatis.

Setiap pengawasan yang dilakukan tujuannya agar objek yang sedang diawasi tidak pernah meyakini penuh bahwa mereka sedang diawasi atau tidak. Kondisi ini dinilai akan mendorong pendisiplinan secara alamiah.

Terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi, konsep panopticon ini pun juga terus mengalami perkembangan. Konsep awal yang diterapkan di dalam penjara, kini bisa direalisasikan juga dalam ruang yang berbeda.

Pendisiplinan yang terjadi di penjara juga bisa diterapkan di lembaga lain seperti sekolah, rumah sakit, instansi militer, dan lainnya. Intinya, konstruksi pemikiran panopticon ini bisa beroperasi di berbagai sektor dan bisa semakin berkembang dengan kemajuan teknologi.

Apabila dahulu Bentham mengemukakan bahwa fungsi pengawasan bisa dilakukan oleh individu pengawas, maka, di era digital saat ini, fungsi pengawasan bisa dilakukan tanpa adanya kontak langsung terlebih dengan adanya kemajuan teknologi. Contoh sederhana yaitu dengan adanya panopticon modern seperti CCTV (Closed Circuit Television) untuk mengawasi gerak-gerik seseorang tanpa adanya kontak langsung.

Fenomena kemajuan teknologi yang berkelindan dengan konsep panopticon juga terlihat pada munculnya aplikasi spyware yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap individu atau kelompok. Proses pengawasan yang menggunakan spyware ini tidak memerlukan kehadiran fisik seseorang untuk melakukan pemantauan layaknya sistem satu arah atau one-way vision yang dikemukakan oleh Bentham.

Maka, secara tidak langsung upaya pengawasan melalui spyware berpotensi memengaruhi pikiran manusia terutama yang sedang diawasi pergerakannya. Bukan tidak mungkin, kehadiran spyware Candiru ini juga memunculkan ancaman lain, yakni bagi demokrasi.

Kebangkitan Digital Dictatorship?

Spyware Pegasus dan Candiru misalnya yang baru-baru ini diduga digunakan untuk mengawasi pergerakan sejumlah kepala negara, jurnalis, serta aktivis HAM. Penggunaan spyware asal Israel ini juga diduga menyasar aktivis dan jurnalis yang ada di Indonesia.

Meski hingga saat ini belum bisa dibuktikan bahwa ada keterlibaran spyware Pegasus untuk mengawasi pergerakan aktivis, berbagai insiden peretasan memang kerap menimpa sejumlah aktivis di Indonesia – misalnya peretasan yang menarget sejumlah aktivis ICW (Indonesia Corruption Watch) dam ponsel milik aktivis Ravio Patra pada tahun 2020.

Maraknya peretasan yang dialami oleh aktivis Indonesia ini hanyalah sebagian kecil dari sejumlah kasus lain di berbagai belahan dunia yang mengalami hal serupa. Kondisi ini tidak lepas dari adanya potensi kebangkitan kediktatoran digital atau digital dictatorship.

Dalam buku karya Yuval Noah Harari yang berjudul 21 Lesson for the 21^st Century, dijelaskan bahwa teknologi telah menciptakan gelombang rezim otoriter baru di dunia. Harari menilai bahwa kondisi ini lebih mengkhawatirkan dibandingkan rezim otoriter di era Mao Zedong (Tiongkok) dan Stalin (Uni Soviet).

Penilaian tersebut tidak lepas dari penggunaan teknologi yang bisa memengaruhi karakter masyarakat sehingga bisa mengubah kebiasaan masyarakat. Dalam tulisan lain milik Harari yang berjudul Why Technology Favors Tyranny, dijelaskan bahwa salah satu negara dengan kemampuan mengembangkan teknologi tinggi seperti Israel sudah mampu mengaplikasikan teknologi spyware miliknya untuk mengubah algoritma media sosial sesuai keinginan.

Hal ini sudah diterapkan pada Oktober 2017 terhadap salah seorang warga Palestina yang mengunggah gambar serta narasi pribadinya di media sosial Facebook. Unggahan kalimat yang awalnya bernarasi normal, seketika berubah menjadi narasi yang bernuansa provokatif. Alhasil, warga tersebut diamankan pihak keamanan lalu dilepaskan karena diduga ada kesalahan pada algoritma yang membaca unggahan warga tersebut di media sosial Facebook.

Israel hanyalah salah satu contoh dari adanya fenomena digital dictatorship karena penggunaan aplikasi spyware yang berfungsi sebagai panopticon terhadap warganya. Lalu, bagaimana dengan negara lain termasuk Indonesia – mengingat sudah beberapa kali aktivis HAM juga mengalami hal serupa?

Meski Kominfo sudah menanggapi maraknya spyware yang mengancam kebebasan masyarakat, sudah sepatutnya bagi lembaga tersebut untuk lebih serius menangani hal ini agar pengaruh digital dictatorship tidak terjadi di Indonesia serta mencegah pihak-pihak yang memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Lagipula, kepala negara dan pemerintahan serta para politisi juga bisa terancam dengan keberadaan spyware seperti Pegasus dan Candiru. (G69)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, publik tengah diramaikan tuh oleh ancaman penyakit menular yang disebabkan oleh virus Corona jenis baru (Covid-19). Virus ini disebut-sebut dapat menginfeksi dengan cepat melalui droplets – seperti bersin dan batuk – dari pengidap penyakit.

Alhasil, banyak warga merasa panik tuh dengan keberadaan virus ini yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Publik akhirnya melakukan belanja berlebihan guna berjaga-jaga atas kebutuhan dalam beberapa waktu ke depan.

Menanggapi kepanikan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya langsung bergerak cepat tuh. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung mengadakan konferensi pers dan menjelaskan mengenai langkah-langkah beliau dalam mengatasi ancaman Covid-19.

Salah satunya adalah dengan membentuk Tim Tanggap Covid-19 guna memantau potensi penularan. Selain itu, Pak Anies juga berjanji akan memberikan update informasi mengenai penularan tersebut.

Nah, kayaknya, Pak Anies akhirnya memenuhi janjinya nih. Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan situs yang berisikan laporan update mengenai penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Jakarta.

Dalam situs corona.jakarta.go.id, dibeberkan beberapa data mengenai jumlah Orang dalam Pemantauan (ODP) yang sedang dipantau dan yang sudah selesai dipantau. Selain ODP, situs itu juga menampilkan jumlah Pasien dalam Pengawasan (PDP) yang masih dirawat dan yang sudah dinyatakan sehat.

Lebih detail lagi, situs Corona milik Pemprov DKI Jakarta ini juga melampirkan data-data demografi terkait ODP dan PDP dalam beberapa kategori, seperti lokasi geografis, jenis kelamin, dan usia.

View this post on Instagram

Terawan heran masyarakat panik soal Corona.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 4, 2020 at 6:00am PST

Hmm, pantas saja kalau Pak Anies banyak memperoleh pujian nih soal kesigapannya dalam menangani Covid-19. Bahkan, Pak Gubernur juga memerintahkan adanya upaya jemput pasien bila ada warga yang merasakan gejala-gejala serupa penyakit virus Corona.

Meski begitu, ada beberapa upaya Pak Anies yang sepertinya masih kena kritik nih. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate misalnya, malah menyindir situs Corona milik Pemprov DKI Jakarta.

Kata beliau, pusat informasi mengenai perkembangan dan penanganan virus Corona justru terpusat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Belum lagi, pemerintah pusat sudah menunjuk Achmad Yurianto – Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes – sebagai juru bicara terkait virus Corona.

Waduh, masa iya situsnya Pak Anies mau diblokir kalau nggak sejalan dengan pusat informasi Kemenkes? Kan, Kominfo paling jago tuh kalau soal blokir-memblokir – dari soal TikTok, gelombang protes Papua, hingga Netflix.

Hmm, tapi, kalau bakal diblokir, kira-kira situsnya aja atau sekalian Pak Anies-nya yang “diblokir” nih? Kan, selama ini, pemerintah pusat dan Pak Anies sering tuh ada perbedaan pendapat. Hehe.

Ya, semoga saja nggak perlu sampai ada blokir-memblokir lah. Lagi pula, hal yang terpenting adalah bagaimana informasi itu dapat diperoleh masyarakat dengan baik dan mudah – bukan soal terpusat atau bagaimananya. (A43)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 8, 2020 at 10:25pm PDT

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan adanya beberapa warga negara Indonesia (WNI) yang positif terinfeksi virus Corona, kecemasan masyarakat tampaknya telah mulai memuncak. Bagaimana tidak? Meski berbagai negara Asia Tenggara telah melaporkan kasus positif Corona, pemerintah kala itu masih mengaku bahwa virus ini belum ada di Indonesia.

Akibatnya, muncul kabar-kabar yang mencurigai kehadiran virus ini di wilayah Indonesia. Tak heran apabila warganet mulai membagikan informasi-informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Menghadapi banyaknya informasi yang simpang siur itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengabarkan bahwa kabar-kabar seperti itu adalah berita bohong (hoax).

Bahkan, Menkominfo Johnny G. Plate sendiri menyebut telah terdapat 147 kasus hoax terkait virus Corona. Pak Johnny menjelaskan bahwa pemerintah tak segan-segan untuk menggunakan tindakan-tindakan yang tegas terhadap penyebar hoax tersebut.

Namun, setelah pengumuman kasus positif oleh Jokowi, Pak Menkominfo tetap meminta agar publik tidak menyebarkan hoax lebih lanjut. Kata beliau sih, hoax malah bisa menimbulkan histeria publik yang tidak diperlukan.

View this post on Instagram

Jokowi sebut dua WNI positif Corona.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #viruscorona #viruscoronadiindonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 1, 2020 at 11:58pm PST

Ya, wajar sih kalau publik panik setelah ada kabar positif tersebut. Bagaimana pun juga, penyakit menular ini telah menewaskan ribuan orang di negara-negara lain.

Akhirnya, biar nggak panik nih, Pak Johnny berupaya menenangkan masyarakat dengan memberi informasi baru terkait virus Corona ini. Kata beliau, virus Corona ini sudah banyak ada di negara-negara lain. Jadi, persoalan ini nggak cuma ada di Indonesia.

Soal itu juga, Pak Menkominfo berusaha meyakinkan publik kalau penyakit Corona ini bukan lagi menjadi endemi –penularan penyakit di wilayah dan populasi tertentu, melainkan udah menjadi pandemi – penularan penyakit yang terjadi di tingkat global. Maka dari itu, Pak Johnny menilai bahwapenyakit ini adalah tantangan global.

Hmm, memang sih virus Corona ini sudah menyebar ke banyak negara. Tapi, kayaknya, Pak Menkominfo belum berkoordinasi dengan World Health Organization (WHO) nih. Kalau kata WHO, penyakit jenis ini belum diberikan status sebagai pandemi lho.

Wah, Pak Menkominfo masa memberi informasi simpang siur nih? Apalagi, publik kan sedang panik-paniknya dengan virus Corona.

Ya, mungkin, Pak Johnny ini tengah beropini soal virus satu ini. Hmm, tapi ya, apa publik nggak malah jadi bingung dan panik ya dengan adanya opini dan informasi yang belum pasti gini? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Akhir-akhir ini, media sosial diramaikan oleh rencana pemerintah untuk menyisir beberapa situs streaming film yang dianggap ilegal. Salah satunya adalah situs film IndoXXI yang menjajakan berbagai film luar negeri, dari Amerika Serikat (AS) hingga Korea Selatan (Korsel).

Hmm, rencana tersebut bisa jadi beralasan. Beredarnya film-film bajakan di situs-situs streaming tersebut dinilai dapat melanggar aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual (HKI). Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerald Plate menyebutkan bahwa upaya pembajakan produk-produk layar lebar juga dapat mematikan kreativitas insan perfilman, termasuk di Indonesia.

Selain soal HKI, Pak Johnny juga bilang kalau adanya pembajakan film bisa saja menghambat iklim investasi. Kata beliau nih, negara lain bisa saja menuntut Indonesia dengan maraknya pembajakan tersebut sehingga berimbas pada perekonomian. Waduh, berat uga ya.

Menanggapi rencana tersebut, pihak IndoXXI akhirnya mengutarakan keinginan mereka untuk menghentikan berbagai penayangan film di situs tersebut. Salam perpisahan tersebut diungkapkan mereka dalam beranda situsnya.

Tentu saja, banyak warganet merasakan emosi kesedihan dan kekecewaan atas kepergian IndoXXI. Namun, tak sedikit pula yang mengkritik keputusan pemerintah untuk memblokir situs-situs streaming ilegal dengan berbagai dalih, seperti minimnya opsi film yang tersedia di bioskop hingga adegan-adegan film yang dipotong karena sensor.

View this post on Instagram

Kemenkominfo bersikap keras tindak bioskop online.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 24, 2019 at 1:00am PST

Guna merespons pertanyaan berbagai pihak mengenai opsi film, Pak Menkominfo akhirnya mengajukan beberapa alternatif nih. Salah satunya adalah Netflix – yang digadang-gadang akan bersedia untuk membayar pajak pada pemerintah. Hehe.

Hmm, bisa juga sih. Tapi, sepertinya sebagian masyarakat Indonesia bakal tetap mendapat tantangan nih kalau ingin menonton film yang tersedia di Netflix. Pasalnya, beberapa perusahaan operator komunikasi milik negara – seperti Telkom dan Telkomsel – dikabarkan masih memblokir akses terhadap layanan film asal AS itu.

Eits, tenang saja. Pak Menkominfo punya alternatif lain nih buat penggemar film di Indonesia, yakni bioskop dan siaran televisi. Menurut beliau, meski pemerintah tak punya kemampuan untuk mencampuri urusan bisnis operator-operator tersebut, bioskop dan televisi masih bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menonton film.

Tapi mohon maaf nih, kan tetap saja opsi filmnya terbatas. Apalagi, di penghujung tahun 2019 ini, teknologi digital – seperti yang sering dibilang oleh Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) – sudah mengisi berbagai aspek kehidupan, termasuk film.

Selain itu, saran Pak Johnny untuk menonton televisi dan bioskop sepertinya tak sejalan dengan tren zaman now. Sebagian besar generasi muda – khususnya generasi Z – sudah berhenti menonton televisi dan bioskop, serta lebih menggemari aplikasi-aplikasi streaming.

Hmm, bukannya Pak Menkominfo sendiri sebelumnya bilang kalau ingin dunia digital menjadi tempat berselancar kaum muda? Kok menyarankan televisi dan bioskop lagi? Ya, semoga saja perkembangan teknologi digital oleh Kemkominfo tetap dilanjutkan meskipun ada alternatif televisi dan layar lebar. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.