Selamat bergabung para pemimpin dunia, Pak Prabowo

Sejumlah pemimpin dunia memberi ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka yang pada Minggu kemarin (20/10/2024) resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029.

Dari apresiasi para pemimpin dunia ini, diketahui terdapat momen menarik. Sebagai contoh, perwakilan dari Rusia, yakni Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov diketahui datang paling pertama dalam acara pelantikan. Kedua, tidak lama setelah dilantik, Xi Jinping, Presiden Tiongkok, disebut langsung menelpon Prabowo untuk memberi selamat.

Beberapa tahun terakhir militer Tiongkok berhasil berkembang pesat, mereka bahkan bisa ciptakan kapal induk sendiri. Apa kunci kesuksesannya?

PinterPolitik.com

Beberapa waktu lalu, dunia zempat dikejutkan dengan kemajuan pesat dalam pengembangan militer Tiongkok. Pada bulan Juni 2022 khususnya, militer Tiongkok berhasil menjadi perhatian dunia setelah meluncurkan kapal induk ketiganya, Fujian.

Kapal ini menjadi sorotan karena merupakan kapal induk pertama yang sepenuhnya didesain dan diproduksi di dalam negeri.Menurut Matthew Funaiole dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Fujian adalah kapal induk modern pertama Tiongkok dengan kemampuan yang sangat canggih.

Dilengkapi dengan sistem peluncuran berbantuan katapel elektromagnetik, kapal ini dapat meluncurkan jet tempur lebih cepat dan mengangkut lebih banyak amunisi, menempatkannya sebagai saingan serius bagi kapal induk Amerika Serikat Gerald R. Ford. Fujian pun memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan laut terbesar kedua di dunia.

Namun, ini hanyalah salah satu dari serangkaian perkembangan militer terbaru Tiongkok. Pada 2023, Tiongkok dikabarkan membangun pangkalan militer baru di Kamboja, yang menimbulkan kekhawatiran baru di kawasan Asia Tenggara, terutama terkait ambisi Tiongkok di Laut China Selatan. Langkah ini dipandang sebagai strategi memperluas pengaruh militer Tiongkok di wilayah yang penuh dengan sengketa.

Penguatan militer Tiongkok pun tampak semakin kuat dari aspek finansial. Data terbaru dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) menunjukkan bahwa anggaran pertahanan Tiongkok terus meningkat. Pada 2023, anggaran pertahanan Tiongkok mencapai US$ 224,8 miliar, naik 7,2% dari tahun sebelumnya.

Ini menandai tahun ke-28 berturut-turut di mana anggaran militer Tiongkok mengalami peningkatan, meski dunia tengah dilanda berbagai krisis, termasuk dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

Dengan tren ini, muncul pertanyaan mengapa Tiongkok terus meningkatkan kekuatan militernya di saat banyak negara mengalami tantangan ekonomi yang signifikan. Kira-kira apa rahasia menguatnya militer Tiongkok?

Teknologi Fungsi Ganda Kuncinya?

Selain kemajuan ekonomi, pesatnya perkembangan militer Tiongkok juga menarik perhatian dunia. Sebelumnya tersembunyi di balik bayang-bayang negara besar lainnya seperti Uni Soviet dan Eropa, Tiongkok tiba-tiba muncul sebagai kekuatan militer terkuat kedua di dunia setelah berakhirnya Perang Dingin.

Bagaimana ini bisa terjadi? Setidaknya ada tiga faktor yang menjelaskannya. Pertama, pemerintah Tiongkok menerapkan strategi yang disebut *military-civil fusion* (MCF). Strategi ini bertujuan untuk melakukan reformasi di industri pertahanan Tiongkok dengan cara mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dan memproduksi peralatan yang juga dapat digunakan oleh militer.

Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi beban administratif bagi perusahaan pertahanan swasta dan mendorong persaingan yang lebih kuat di industri pertahanan Tiongkok. Strategi ini sebenarnya sudah dimulai sejak era Mao Zedong, namun menurut Richard Bitzinger dari S. Rajaratnam School of International Studies, konsep Military-Civil Fusion (MCF) di bawah kepemimpinan Xi Jinping jauh lebih ambisius dibandingkan para pendahulunya.

MCF ini juga diterapkan saat pandemi Covid-19 melanda Tiongkok. Dengan alasan menjaga keamanan nasional dan memastikan distribusi vaksin yang cepat, pemerintah Tiongkok memanfaatkan situasi pandemi untuk memperkuat latihan militer.

Selanjutnya, Tiongkok memanfaatkan perkembangan teknologi. Dalam bukunya US-China Technological “Decoupling”, Jon Bateman menyatakan bahwa kunci perkembangan militer Tiongkok terletak pada kemajuan teknologi. Pemerintah Tiongkok mampu memanfaatkan kapasitas riset dari berbagai perusahaan dan universitas untuk mengembangkan teknologi militer, dengan memberikan insentif serta dukungan politik.

Menurut penelitian dari Australian Strategy Policy Institute (ASPI), Partai Komunis Tiongkok (PKT) memiliki hubungan erat dengan sejumlah perusahaan teknologi besar di Tiongkok. Ini memungkinkan semua kegiatan riset dan pengembangan diarahkan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.

Selain itu, Tiongkok juga dikenal karena kemampuannya dalam “meniru” teknologi militer dari negara-negara besar. Pengamat militer Kris Osborn dalam artikelnya *China Loves to Steal U.S. Military Technology. Next: The U.S. Military’s Tactics?* menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa teknologi militer Tiongkok berkembang begitu pesat adalah karena mereka meniru teknologi dari negara lain, lalu memproduksinya dengan biaya yang lebih murah dan dalam jumlah yang lebih besar.

Keunggulan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi turut memperkuat posisi ini, karena sektor industri Tiongkok mampu mendukung proses produksi dalam skala besar.
Menariknya, pesatnya perkembangan teknologi militer Tiongkok sebenarnya didorong oleh konsep yang menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan militer global, yaitu military-industrial complex. Konsep ini memandang bahwa hubungan antara militer dan industri suatu negara harus dilihat sebagai satu kesatuan.

Presiden AS ke-34, Dwight D. Eisenhower, dalam pidato perpisahannya pada 17 Januari 1961, memperkenalkan istilah ini dengan harapan industri AS di masa depan dapat dimanfaatkan untuk menjaga pertahanan nasional. Di era modern, faktor politik, ekonomi, sosial, dan spiritual semuanya berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk melindungi kedaulatannya.

Dengan menerapkan konsep ini, Tiongkok berhasil bangkit sebagai pesaing utama AS, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga militer. Melihat tren saat ini, tantangan dari Tiongkok dipastikan akan terus berlanjut.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa Tiongkok bisa begitu percaya diri dalam meningkatkan kekuatan militernya? Dan mengapa Amerika Serikat tidak bertindak dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan selama Perang Dingin melawan Uni Soviet?

Kesalahan Paman Sam?

Berbeda dengan Uni Soviet, meskipun Amerika Serikat beberapa kali tampak mengancam kemajuan militer Tiongkok, ancaman ini sebagian besar masih dianggap sebagai retorika belaka. Faktanya, Tiongkok belum termasuk dalam daftar “negara musuh” dalam Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).

Beberapa pihak berpendapat bahwa ini terjadi karena AS tidak menganggap militer Tiongkok sebagai ancaman serius. Namun, pandangan ini tampaknya kurang tepat.

Dalam tulisan mereka di Politico berjudul The U.S. Overestimated Russia’s Military Might. Is it Underestimating China’s?, Nahal Toosi dan Lara Seligman menilai bahwa ada kekeliruan AS dalam memperkirakan potensi ancaman militer Tiongkok. Menurut seorang pejabat dalam pemerintahan Biden yang tidak disebutkan namanya, saat ini AS sedang melakukan tinjauan besar-besaran terhadap data intelijen mereka. Salah satu perhatian utama dalam tinjauan ini adalah permintaan mendesak dari para pejabat AS untuk mengevaluasi kembali kemampuan militer Tiongkok.

Proses ini dipicu oleh kemampuan pemerintah Tiongkok untuk menyembunyikan kemajuan militernya, serta fakta bahwa fokus spionase AS dalam beberapa tahun terakhir lebih terpusat pada konflik di Eropa dan Rusia.

Selain itu, Toosi dan Seligman juga menemukan bahwa kurangnya kepastian intelijen tentang potensi militer Tiongkok dipengaruhi oleh upaya Xi Jinping untuk memberantas mata-mata asing di Tiongkok. Dalam laporan New York Times pada tahun 2017 berjudul Killing C.I.A Informants, China Crippled US Spying Operations, dilaporkan bahwa sejak tahun 2010, pemerintah Tiongkok secara sistematis telah membunuh atau memenjarakan banyak informan CIA, sehingga melumpuhkan operasi intelijen AS selama bertahun-tahun.

Jika informasi ini benar, maka bisa disimpulkan bahwa Tiongkok telah menggunakan taktik pengelabuan untuk meningkatkan kekuatan militernya tanpa terdeteksi oleh lawan. Selain itu, di tengah pandemi Covid-19 dan konflik Ukraina yang menarik perhatian global, Tiongkok berhasil memperkuat posisinya di arena geopolitik tanpa menghadapi intervensi besar dari AS.

Strategi ini mengingatkan pada ajaran filsuf Tiongkok, Sun Tzu, dalam Thirty-Six Stratagems, yang menyebutkan strategi “deceive the heavens to cross the sea”—sebuah upaya untuk menyembunyikan gerakan agar lawan tidak bisa memprediksi langkah selanjutnya. Mungkin saja, Xi Jinping berhasil menerapkan strategi ini dengan sukses.

Meskipun bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan geopolitik di Asia Pasifik patut diakui, Indonesia sebagai tetangga dekat juga perlu waspada terhadap dampaknya pada pertahanan dan keamanan negara. Selain ancaman militer konvensional, kita juga harus memperhatikan potensi pertempuran di dunia perang asimetris di masa depan. (D74)

Tiongkok sering diagadangkan akan menjadi negara adidaya baru pengganti Amerika Serikat (AS), tapi apakah Tiongkok sanggup?

PinterPolitik.com

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 merupakan salah satu acara politik yang paling dinanti. Hal ini tidak mengherankan, karena pertemuan ini mempertemukan para pemimpin dari 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, termasuk dua negara yang sering dianggap sebagai rival dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Terkait hal itu, pertemuan G-20 di Indonesia yang dilaksanakan pada 2022 silam sempat memiliki keistimewaan tersendiri, karena menjadi kesempatan pertama bagi Presiden Joe Biden untuk bertatap muka dengan Presiden Xi Jinping sejak Biden menjabat sebagai presiden AS.

Tidak perlu menunggu hingga akhir KTT G20 untuk menyaksikan pertemuan Biden dan Xi, sehari sebelum KTT dimulai, kedua pemimpin ekonomi terbesar dunia ini sudah melakukan pertemuan bilateral, yang dilaporkan berlangsung lebih dari tiga jam.

Beberapa media menggambarkan pertemuan Biden-Xi dengan nada positif, menyoroti gestur ramah kedua pemimpin yang tersenyum dan berjabat tangan. Beberapa kutipan juga sering muncul sebagai judul berita, seperti pernyataan Biden yang tidak menginginkan adanya Perang Dingin antara AS dan RRT.

Namun, jika kita telaah lebih dalam, pertemuan Biden-Xi sebenarnya tidak menghasilkan hal yang signifikan. Pertama, Biden dan Xi masih belum mencapai kesepahaman mengenai eskalasi konflik di Taiwan; kedua, AS belum mendapatkan kejelasan mengenai sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di RRT; ketiga, kemampuan dan niat RRT untuk mengekang Korea Utara (Korut) dalam pengembangan senjata nuklirnya masih ambigu.

Singkatnya, meskipun pertemuan ini bisa dianggap sebagai langkah positif, kenyataannya hubungan politik AS-RRT masih berada dalam kondisi buntu atau stalemate.

Beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa hubungan ini bisa semakin memburuk karena AS tetap berencana memperkuat kehadiran militernya di Asia. Selain itu, tidak adanya kesepakatan bersama memungkinkan AS untuk terus menekan ekonomi RRT, seperti yang sudah terlihat dengan pembatasan ekspor mikrocip dari AS ke RRT belakangan ini.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, mengapa ketegangan politik AS-RRT tampaknya selalu berada dalam posisi buntu? Apakah hal ini murni karena kedua pihak tidak benar-benar berani meningkatkan konflik?

Bagaimana Sebetulnya Hubungan AS-Tiongkok?

Pandangan umum yang ada di benak banyak orang tentang persaingan antara AS dan RRT adalah bahwa kedua negara ini saling bergantung secara ekonomi, sehingga jika salah satu pihak berani memperburuk hubungan hingga mencapai situasi seperti Perang Dingin, maka semua pihak akan dirugikan.

John Thornhill dalam tulisannya China and the US remain locked in mutually assured co-operation di Financial Times bahkan menyebut fenomena politik ini sebagai mutually assured co-operation, yang berarti AS dan RRT tidak akan berperang karena keduanya saling membutuhkan dalam kerjasama ekonomi.

Namun, ketegangan dan stagnasi dalam persaingan politik antara AS dan RRT sebenarnya jauh lebih kompleks dari sekadar ketergantungan ekonomi. Jika memang AS tidak berani merugikan RRT karena dampaknya juga akan merugikan ekonominya sendiri, mengapa Biden baru-baru ini memperketat ekspor mikrocip ke Tiongkok? Padahal, manufaktur elektronik di Tiongkok yang biaya produksinya lebih murah justru menguntungkan AS. Dalam jangka panjang, bukankah ini terlalu berisiko bagi AS?

Untuk memahami hal ini, kita perlu mengenal dua konsep penting dalam politik internasional, yaitu Kindleberger trap dan Thucydides trap. Ilmuwan politik AS, Joseph S. Nye, dalam tulisannya The Kindleberger Trap, menjelaskan bahwa Kindleberger trap adalah situasi di mana suatu negara yang masih terlalu lemah untuk menjadi adidaya mencoba menumpang dalam sistem internasional untuk menjadi kekuatan besar yang menyaingi adidaya yang ada.
Jika ini terjadi, Nye melihat bahwa dampaknya bisa sangat fatal, mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga pecahnya perang besar akibat ambiguitas hegemoni.

Nye menggambarkan hal ini melalui apa yang terjadi ketika AS pertama kali mencoba mengambil peran sebagai hegemon pada tahun 1930-an saat Inggris sudah tidak lagi menjadi negara terkuat. Kelemahan kepemimpinan AS pada waktu itu menyebabkan Depresi Hebat dan gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II.

Oleh karena itu, *Kindleberger trap* berpendapat bahwa ketika sebuah negara baru semakin menguat mendekati status hegemon, negara adidaya sebelumnya perlu memastikan bahwa negara yang menggantikannya tidak hanya menumpang dalam sistem internasional, tetapi juga cukup kuat untuk memikul beban sebagai hegemon. Dalam konteks AS-RRT, AS perlu ‘merestui’ RRT untuk memperkuat diri agar AS tidak perlu terus menopangnya.

Di sisi lain, konsep Thucydides trap yang dipopulerkan oleh Graham T. Allison justru memiliki makna sebaliknya. Jika tatanan hegemon yang ada ditantang oleh kekuatan baru, benturan kekuatan antara keduanya hampir pasti akan menyebabkan perang besar. Allison mendasarkan argumen ini pada pengamatannya bahwa dari 16 kasus sejak tahun 1500-an, di mana kekuatan baru menantang kekuatan besar yang ada, 12 di antaranya berakhir dengan perang.

Jika kita menggunakan pandangan Thucydides trap, maka wajar bila AS menghambat RRT menjadi kekuatan besar karena hal itu berpotensi memicu konflik besar.
Namun, yang terjadi antara AS dan RRT tampaknya merupakan kombinasi dari kedua konsep tersebut.

Hubungan ekonomi antara AS dan RRT memang membuka jalan bagi RRT untuk menjadi kekuatan besar dunia, terlihat dari banyaknya investasi AS yang mengalir ke RRT sejak negara tersebut membuka diri ke pasar global pada tahun 1980-an. Sebagai adidaya, tentu AS menyadari hal ini.

Menariknya, AS juga tampaknya menjaga agar ‘gerbang’ tersebut tidak terbuka terlalu lebar, atau dengan kata lain, agar RRT tidak menjadi kekuatan yang terlalu kuat untuk menantang AS. Inilah sebabnya mengapa sikap AS terhadap RRT sering tampak seperti tarik ulur—di satu sisi, AS membiarkan RRT tumbuh kuat, tetapi di sisi lain, AS memastikan kekuatan RRT tetap dalam batas yang aman.

Dengan demikian, jika interpretasi ini benar, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan RRT menjadi kekuatan besar sebenarnya selalu berada dalam kendali AS. AS membutuhkan RRT untuk menjadi lebih kuat, tetapi tidak sampai pada tingkat yang dapat mengancam dominasi AS.
Dari perspektif ini, kita dapat menyimpulkan bahwa persaingan antara kedua negara ini mungkin tidak sekompetitif seperti yang diperkirakan banyak orang.

RRT selalu berada dalam pengawasan AS, sementara AS masih memegang kendali penuh.

Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa AS perlu bersikap demikian terhadap Tiongkok?

Benci Tapi Butuh?

Milton Friedman, seorang ekonom AS, pernah menghebohkan dunia pada tahun 1980-an dengan pandangannya bahwa kebesaran RRT adalah “buatan Amerika”, yaitu hasil rancangan AS. Meskipun kontroversial, pernyataan ini menimbulkan pertanyaan: mengapa AS perlu menciptakan pesaingnya sendiri?

Jawaban atas pertanyaan ini bisa kita temukan dengan merefleksikan tulisan Francis Fukuyama yang berjudul The End of American Hegemony. Dalam tulisannya, Fukuyama berpendapat bahwa hegemoni global sebenarnya telah merugikan AS, karena sebagai negara adidaya, AS memiliki banyak masalah politik domestik yang perlu diselesaikan, tetapi selalu terbebani oleh tanggung jawabnya untuk mengawasi dunia.

Oleh karena itu, menurut pandangan Fukuyama, masuk akal jika AS mulai mempertimbangkan untuk mendelegasikan sebagian tanggung jawab globalnya kepada negara-negara yang sedang bangkit. Secara sederhana, multipolarisme mungkin menjadi opsi yang menarik bagi AS dalam strategi politik luar negerinya di masa mendatang, dibandingkan mempertahankan unipolarisme.

Namun, Fukuyama juga berpendapat bahwa dunia yang mayoritas demokratis adalah sesuatu yang tetap perlu dipertahankan oleh AS. Oleh karena itu, AS tidak akan sepenuhnya mendukung kekuatan otoriter seperti Tiongkok untuk menggantikannya sebagai penguasa dunia.

Jika pandangan ini benar, maka kita bisa menarik kesimpulan yang menarik. Jika kebangkitan RRT memang merupakan hasil desain AS, dan setiap langkah RRT selalu diawasi dan dikendalikan oleh AS, maka gejolak geopolitik seperti ketegangan di Laut China Selatan, Taiwan, dan Korea Utara mungkin hanyalah cara AS untuk memastikan bahwa RRT tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan AS.

Yang menakutkan, jika asumsi ini benar, maka kita bisa mengibaratkan RRT sebagai sebuah eksperimen yang pertumbuhannya terus dipantau oleh para ilmuwan, dengan hukuman yang diberikan jika eksperimen ini mulai lepas kendali atau menjadi terlalu kuat.

Pada akhirnya, sangat mungkin bahwa stagnasi ketegangan antara AS dan RRT bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan bagian dari agenda besar yang diatur sedemikian rupa agar kedua pihak tidak melampaui “garis merah”. Yang jelas, perkembangan ini menarik untuk terus kita ikuti. (D74)

Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memutuskan mundur dari Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 dan memutuskan untuk mendukung Kamala Harris sebagai calon presiden (capres) Partai Demokrat. Mengapa?

PinterPolitik.com

“Look, I view myself as a bridge, not as anything else. There’s an entire generation of leaders you saw stand behind me. They are the future of this country” – Joe Biden, Calon Presiden AS 2020 (9 Maret 2020)

Pada 9 Maret 2020 silam, ribuan warga Amerika Serikat (AS) berkumpul di satu tempat, tepatnya di balai olahraga di salah satu sekolah di Detroit, Michigan. Joe Biden yang saat itu masih menjadi calon presiden (capres) dalam Pilpres AS 2020, disambut oleh para pendukungnya.

Pada hari itu, Gubernur Michigan Gretchen Whitmer memperkenalkan Biden ke ribuan warganya. Whitmer sendiri merupakan salah satu politikus yang berasal dari Partai Demokrat.

Saat tiba gilirannya berpidato, Biden-pun menyebutkan Whitmer sebagai salah satu pemimpin masa depan AS. “Mereka adalah masa depan negara ini,” ucap Biden sambil menunjuk para politisi yang berdiri di belakangnya.

Whitmer akhirnya menjadi salah satu politisi yang disebut-sebut menjadi kandidat calon wakil presiden (cawapres) untuk Biden. Namun, Whitmer tidak sendiri. 

Di momen itu, berdiri juga sejumlah politisi Demokrat lainnya. Terdapat juga Senator New Jersey Cory Booker dan Senator California Kamala Harris.

Momen itu berlalu dan kemudian publik AS akhirnya mengetahui siapa yang menjadi pendamping Biden. Beberapa bulan setelahnya, yakni pada 19 Agustus 2020, Kamala dipilih untuk menjadi cawapres Biden.

Momen empat tahun lalu ini seakan-akan juga menjadi pengingat akan situasi politik Pilpres AS 2024 di masa kini. Usai memutuskan untuk mundur dari Pilpres AS 2024, Presiden ke-46 AS Biden mengumumkan akan mendukung wapresnya, Kamala, sebagai capres yang diusung Partai Demokrat.

Padahal, sejumlah nama potensial lainnya juga muncul ke permukaan. Salah satunya adalah istri Presiden ke-44 Barack Obama, Michelle Obama, yang disebut-sebut bisa mengalahkan Donald Trump di hasil survei.

Lantas, mengapa Biden lebih memilih Harris? Mungkinkah ada permainan politik di baliknya, layaknya dalam kontestasi politik di Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kamala Harris, Pilihan Biden di 2020

Hubungan Biden dan Kamala tidaklah selalu mulus. Kamala bahkan pernah mengkritik Biden pada tahun 2019 silam.

Dalam debat capres yang digelar oleh Partai Demokrat pada Juni 2019 silam, Biden berhadapan dengan sejumlah bakal capres Demokrat lainnya. Kamala adalah salah satu individu itu di antara nama-nama lain seperti Bernie Sanders.

Kala itu, Kamala mempermasalahkan bagaimana Biden pernah bekerja sama dengan dua politisi yang mendukung segregasi rasial. Serangan Kamala inipun akhirnya mempertanyakan komitmen Biden pada kesetaraan ras dan etnis, mengingat kelompok non-putih adalah basis suara terbesar Partai Demokrat.

Tentunya, kritik Kamala ini menjadi rapot buruk saat Biden akhirnya memenangkan nominasi Partai Demokrat pada tahun 2020. Namun, meski begitu, dari nama-nama potensial lainnya seperti Elizabeth Warren dan Susan Rice, Biden justru malah memilih Kamala sebagai cawapres.

Salah satu alasan terkuat mengapa Biden memilih Kamala adalah karena alasan rasial. Biden ingin menyajikan kampanye yang kontras dengan Trump. Mudahnya, Biden ingin terlihat lebih inklusif dibandingkan kubu sebelah.

Alasan kedua adalah Biden ingin tetap dominan sebagai presiden. Menurut beberapa sumber yang disebutkan di artikel The New York Times yang berjudul “How Biden Chose Harris,” Kamala diminta berjanji untuk menjadi wapres yang penurut dan menjadi anggota tim yang menjalankan instruksi sang presiden.

Biden memang dikenal memiliki tendensi untuk mengutarakan apa yang ada di pikirannya. Dan, sang presiden selalu ingin pemikirannya ini sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh timnya. 

Bukan tidak mungkin, Kamala akhirnya bisa menjadi wapres yang menjalankan peran tersebut. Biden juga terlihat lebih dominan dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi di luar negeri daripada Kamala.

Lantas, apa hubungannya dengan dukungan Biden pada Kamala di Pilpres AS 2024 kini? Mungkinkah Kamala tetap menjadi kepanjangan tangan Biden di masa mendatang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kamala Harris, Pilihan Biden (Lagi) di 2024

Bukan tidak mungkin, dukungan Biden kepada Kamala adalah bargaining chip yang diberikan pada donor dan elite Partai Demokrat lainnya. Bisa jadi, ini menjadi cara Biden agar tetap memiliki pengaruh pada capres Demokrat selanjutnya.

Tidak dipungkiri, meski publik dan media banyak menyoroti kemampuan dan kesehatannya, Biden tetap memiliki modal politik yang besar. Modal politik ini berupa modal sosial yang dimilikinya di Partai Demokrat.

Bagaimanapun, Biden memiliki dukungan terbesar dalam proses nominasi di Partai Demokrat. Modal sosial ini, sejalan dengan penjelasan Kimberly Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital, bisa ditransformasikan menjadi modal politik.

Salah satunya adalah untuk memberikan dukungan politik. Pasalnya, dukungan politik bisa saja bertransformasi menjadi pengaruh politik ke depannya.

Dengan mendukung Kamala, Biden bisa saja masih memiliki pengaruh pada bagaimana jalannya pemerintah AS, jikalau Kamala memenangkan Pilpres AS 2024 nanti.

Biden sendiri bisa saja memiliki kepentingan tertentu. Anaknya, Hunter Biden, misalnya, disebut terlibat sejumlah kasus hukum, seperti kasus pajak dan kasus kepemilikan senjata api.

Well, tentunya, ini semua kembali lagi pada hasil Pilpres AS 2024 mendatang. Apapun yang terjadinya nantinya, yang jelas baik Trump maupun Biden memiliki kepentingan yang perlu mereka jaga. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com 

Calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS), Donald Trump, beberapa hari terakhir menjadi headline pemberitaan. Hal ini tentunya karena berita menghebohkan mengenai dugaan upaya pembunuhan yang dilakukan seseorang bernama Thomas Matthew Crooks. 

Ketika Trump sedang berbicara di sebuah acara kampanye di dekat Butler, Pennsylvania, Crooks menembak Trump dari atap gedung terdekat menggunakan senapan AR-15. Sayangnya, seorang penonton bernama Corey Comperatore meninggal dan dua penonton lainnya terluka parah sebelum pelaku ditembak mati oleh tim penembak jitu Secret Service. 

Namun, perbincangan mengenai upaya pembunuhan Trump tentu tidak berhenti di situ. Di media sosial, kita bisa menemukan obrolan menarik terkait dampak politik penembakan Trump, contohnya adalah bagaimana hal tersebut akan memiliki efek jangka panjang ke dalam pemerintahan Trump jika ia terpilih nanti. 

Dan terkait hal itu, mulai muncul pula asumsi menarik yang melihat bahwa Trump berpotensi akan mengalami alur cerita yang dilalui salah satu tokoh sentral dalam seri film Star Wars, yakni Darth Sidious atau Kaisar Palpatine. Pandangan tersebut salah satunya diungkapkan sebuah kanal YouTube bernama TM Productions. 

Kendati hal tersebut hanyalah spekulasi belaka, memprediksi dampak politik penembakan Trump tidak dipungkiri memanglah menarik. Lantas, mungkinkah Trump mengulangi cerita Darth Sidious? 

Trump dan Darth Sidious 

Untuk yang belum pernah menonton Star Wars Episode III – Revenge of the Sith, di dalam film tersebut diceritakan bahwa ada seorang politisi populer bernama Palpatine. Di mata masyarakat galaksi, Palpatine dikenal sebagai politisi yang begitu digemari karena membawa ide-ide populis.  

Namun, di balik itu semua, Palpatine sebetulnya menyimpan julukan asli “Darth Sidious” dan adalah seseorang yang punya pandangan politik radikal, yakni ingin merubah sistem politik galaksi dari republik menjadi kekaisaran. Karena Palpatine sadar bahwa ide radikalnya ini mungkin sulit diterima banyak orang, ia akhirnya merekayasa upaya pembunuhan terhadap dirinya untuk dijadikan justifikasi akan sebuah perubahan yang radikal. 

Salah satu strategi utamanya adalah memanipulasi sebuah kelompok yang disebut “Jedi” untuk melakukan pembunuhan, dan setelah upaya tersebut gagal, ia menggunakan simpati publik untuk mendapatkan kekuasaan absolut. Dengan mengeksploitasi ancaman eksternal yang diciptakannya, Sidious pada akhirnya berhasil mengubah Republik Galaktik menjadi Kekaisaran Galaktik, dengan dirinya sebagai Kaisar yang otoriter. 

Di dalam politik, manuver strategis yang dilakukan Palpatine kerap diasosiasikan dengan sebuah teori yang disebut “teori manajemen krisis”. Naomi Klein, dalam bukunya The Shock Doctrine, menjelaskan bagaimana krisis sering digunakan oleh pemerintah untuk memberlakukan kebijakan yang tidak populer atau memperluas kekuasaan mereka. Dalam kasus Palpatine, kalkulasinya sangat cerdas berhasil mengandalkan krisis upaya pembunuhannya untuk kepentingan politik. 

Teori ini pun secara spekulatif dapat diterapkan pada upaya pembunuhan Trump. Dari kacamata spekulasi politik, insiden penembakannya dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan, menciptakan narasi “kami melawan mereka,” dan membenarkan tindakan yang lebih “keras dengan dalih menjaga keamanan dan stabilitas. 

Dari perspektif psikologis, insiden kekerasan dan ancaman terhadap pemimpin sendiri rawan digunakan untuk memanipulasi emosi publik. Menurut teori psikologi sosial, ketakutan dan ketidakamanan dapat membuat masyarakat lebih cenderung mendukung tindakan ekstrem yang dianggap dapat memberikan perlindungan.  

Dalam kasus Sidious, ancaman dari Jedi dan separatisme digunakan untuk menciptakan ketakutan yang cukup besar sehingga rakyat mendukung pembentukan Kekaisaran. Jika kita mengaitkan pandangan ini ke insiden penembakan terhadap Trump, yang sekali lagi dari kacamata spekulasi politik, maka insiden ini bisa dimanfaatkan untuk menggalang dukungan untuk menciptakan keteraturan yang lebih keras, dengan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya sosok yang mampu melawan ancaman terhadap Amerika. 

Namun, apakah kita bisa benar-benar menggunakan pandangan ini untuk melihat prospek kepemimpinan Trump nantinya jika ia terpilih? 

Fungsionalitas Fiksi dalam Kenyataan Politik 

Meskipun terdapat perbedaan signifikan antara fiksi Star Wars dan dunia nyata, khususnya terkait kasus penembakan Trump, pola-pola manipulasi kekuasaan dan penggunaan krisis untuk keuntungan politik tetaplah relevan. Bagaimanapun juga, di dalam politik, segala peristiwa akan tetap akan memiliki dampak politiknya.  

Pemimpin yang cerdik dalam politik pun secara alamiah mampu melihat momen krisis untuk memperkuat pengaruh mereka, terlepas dari apakah insiden yang terjadi merupakan sebuah desain politik atau bukan.  

Berkaitan dengan itu, paralel antara upaya pembunuhan terhadap Donald Trump dan kebangkitan Kaisar Palpatine dalam seri film Star Wars mampu memperlihatkan kepada kita bagaimana sebuah krisis dapat dimanipulasi untuk keuntungan politik.  

Dengan memahami strategi manipulasi yang digunakan oleh pemimpin dalam fiksi dan dunia nyata, kita dapat lebih kritis dalam mengevaluasi peristiwa politik dan motivasi di baliknya. Ini mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap upaya pemimpin yang mungkin menggunakan krisis untuk memperluas kekuasaan mereka, baik dalam konteks fiksi ilmiah maupun realitas politik modern. 

Namun, perlu diingat bahwa pembahasan kita ini hanyalah sebuah eksperimen pemikiran dan tidak bisa dianggap sebagai prediksi atau klaim tentang apa yang akan terjadi. Inti dari obrolan ini adalah untuk mendorong pemikiran kritis terhadap berbagai insiden politik di sekitar kita. (D74) 

Upaya penembakan terhadap Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump berujung pada sebuah foto yang tampak heroik. Mengapa ini bisa berujung pada tumbangnya Presiden ke-46 AS Joe Biden? Apa efeknya ke pemerintahan Prabowo Subianto di Indonesia ke depannya?

PinterPolitik.com

“Headshot for the year, you better walk around like Daft Punk” – Kendrick Lamar, “euphoria” (2024)

Potongan lirik di atas merupakan sebuah baris yang ditulis penyanyi rap (rapper) asal Amerika Serikat (AS) bernama Kendrick Lamar. Dalam lagu berjudul “euphoria” (2024) tersebut, Kendrick memberikan peringatan kepada rapper asal Kanada bernama Drake untuk berhati-hati karena telah melancarkan ‘serangan’ kepada dirinya.

Lagu ini ditulis Kendrick menyusul pertengkaran antara dirinya dan Drake dalam beberapa lagu sebelumnya, seperti “Like That” (2024) dan “Family Matters” (2024). Dalam dunia rap, pertengkaran melalui karya ini merupakan hal biasa terjadi.

Namun, tidak jarang, pertengkaran seperti ini juga berujung pada kekerasan. Hal inilah yang terjadi antara 2Pac dan Notorious B.I.G. pada tahun 1990-an silam, hingga berujung pada kematian keduanya karena upaya pembunuhan dengan senjata api.

Persaingan sengit seperti ini memang tidak jarang berujung pada kekerasan. Salah satu contoh lain adalah insiden yang menimpa Presiden ke-45 AS Donald Trump yang juga turut menjadi kandidat dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024, melawan Presiden ke-46 AS Joe Biden.

Pada kampanye Trump yang digelar di Pennsylvania pada Sabtu, 13 Juli 2024, kemarin, upaya pembunuhan terhadap sang kandidat. Saat Trump baru saja memulai pidatonya, tiba-tiba beberapa suara tembakan terdengar. 

Sebuah peluru mengenai telinga Trump, membuatnya selamat dari maut yang sempat mengancamnya. Usai insiden itu, Trump yang diantarkan oleh para pengawal langsung mengepalkan tangannya sembari berteriak, “Lawan! Lawan! Lawan!”

Momen itupun berhasil diabadikan oleh Evan Vucci, menghasilkan sebuah foto yang paling fenomenal di tahun 2024 ini. Banyak pakarpun menilai bahwa foto itu sangatlah hampir sempurna untuk menghantarkan pesan politis.

Biden dan Partai Demokrat-pun langsung mengutuk insiden tersebut dan mengatakan bahwa AS bukanlah tempat bagi kekerasan bermuatan politis seperti ini. Namun, insiden ini juga tentunya menjadi malapetaka bagi kubu Biden.

Mengapa insiden ini justru bisa menjadi awal bagi ‘tumbangnya’ Biden di Pilpres AS 2024? Lantas, dampak apa yang akan terjadi dalam jangka panjang, bagi dunia dan Indonesia, bila akhirnya Trump menang sebagai presiden tahun 2024-2028?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Trump adalah Underdog (for Now)…

Permainan politik adalah soal persaingan narasi yang tersebar dalam diskursus-diskursus masyarakat. Inilah mengapa insiden penembakan Trump ini bisa memiliki dampak signifikan, khususnya dalam Pilpres AS 2024.

Bukan tidak mungkin, insiden ini malah membuat Trump menjadi lebih unggul di kontestasi Pilpres AS 2024.  Ini sejalan dengan konsep bias psikologis yang disebut sebagai underdog effect.

Mengacu ke tulisan Ciaran O’Keeffe yang berjudul “The Underdog Effect” di The Psychologist, bias ini adalah bias yang menciptakan kecenderungan untuk mendukung pihak yang diprediksi kalah atau tidak diuntungkan dalam sebuah kompetisi.

Biasanya, dalam kompetisi olahraga, tim yang paling tidak diuntungkan mendapatkan dukungan lebih. Seakan-akan, dalam narasi sebuah kisah, mereka adalah pahlawan yang berusaha melawan berbagai ketidakmungkinan untuk mencapai tujuan mereka.

Inilah mengapa para politisi juga menggunakan underdog effect dalam narasi politik mereka. Dalam sebuah wawancara ABC pada tahun 2011 silam, misalnya, Presiden ke-44 AS Barack Obama menyebut dirinya sebagai underdog.

Obama menarasikan bahwa dirinya adalah pembuktian terhadap kesempatan bagi setiap warga Amerika untuk mencapai apa yang disebut sebagai American Dream, yakni kesempatan bagi setiap individu untuk mencapai kesuksesan di tanah Amerika. Apalagi, Obama merupakan warga Afrika-Amerika yang merupakan kelompok minoritas di AS.

Kini, dengan insiden penembakan, Trump bisa menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok underdog yang melawan berbagai pihak ‘penguasa’ yang tersembunyi (deep state). Di sisi lain, Trump juga ditempatkan di posisi yang tidak menguntungkan dengan berbagai kasus hukum yang menjeratnya.

Selain itu, insiden penembakan ini juga bisa membuat publik AS merasakan ancaman tertentu. Ancaman keamanan kerap bisa menjadi penggerak massa – apalagi bila Trump melakukan sekuritisasi (menjadikan ancaman sebagai ancaman eksistensial) terhadap insiden ini.

Lantas, bila Trump berhasil memainkan underdog effect ini dan menjadi presiden AS di tahun 2024-2028, dampak apa yang akan terjadi terhadap dinamika global? Mengapa ini bisa membawa dampak lebih jauh bagi Indonesia, khususnya bagi pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto?

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Petaka (Menguntungkan) untuk Prabowo?

Kemungkinan bagi Trump untuk menang semakin besar dengan Biden yang terus diragukan kemampuan fisiknya. Bukan tidak mungkin, kemungkinan besar menangnya Trump ini akan berdampak pada pemerintahan Prabowo di Indonesia ke depannya.

Bila benar Trump menang di Pilpres AS 2024, pemerintahan Prabowo bukan tidak mungkin harus bersiap-siap dalam menyusun politik luar negerinya, mengingat AS masihlah negara dominan di kawasan Asia Tenggara.

AS merupakan mitra pertahanan strategis bagi Indonesia. Meski Indonesia kini memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), AS masih menjadi penyuplai pertahanan terbesar bagi Indonesia.

Sejumlah kerja sama militer juga masih dilakukan dengan negara-negara Barat, seperti Australia, dan Jepang. Persepsi ancaman Indonesia kini juga lebih mengarah ke RRT dengan adanya tumpang tindih sejumlah wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Natuna terhadap klaim wilayah laut nine-dash line di Laut China Selatan (LCS) dari RRT.

Namun, ini bukan berarti pemerintahan Prabowo akan berharap besar kepada AS. Indonesia – dan kebanyakan negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina – masih berharap terhadap status quo di LCS. 

Perubahan mendadak terhadap dinamika kawasan akan selalu dianggap ancaman bagi Indonesia dkk. Oleh sebab itu, kehadiran Trump bisa juga menjadi keuntungan bagi pemerintahan Prabowo.

Trump, berkaca dari pemerintahannya pada 2016-2020, memiliki kecenderungan pragmatis dalam kebijakan luar negerinya. Ini membuat Indonesia memiliki ruang yang lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan geopolitik di antara dua kekuatan besar, AS dan RRT,

Di bawah Biden, Indonesia justru merasa terancam. Berbagai upaya militerisasi AS di kawasan Asia Tenggara bisa membuat Indonesia merasa tertekan. Contoh paling nyatanya adalah pengadaan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia yang tergabung dalam aliansi Britania Raya, AS, dan Australia (AUKUS).

Namun, kecenderungan pragmatis Trump ini juga bisa menyisakan celah ancaman bagi pemerintahan Prabowo. Bukan tidak mungkin, RRT juga bisa menjadi lebih leluasa di LCS dengan minimnya upaya AS.

Selama Prabowo nantinya bisa memanfaatkan kehadiran Trump secara optimal demi kepentingan Indonesia, bukan tidak mungkin kemenangan Trump nantinya akan menjadi blessing bagi Indonesia. Menarik untuk diamati kelanjutannya. (A43)

Wadidaw sih kalau tiba-tiba jadi Wapres 

Perbincangan soal Pilpres AS yang akan diselenggarakan pada November 2024 semakin hari semakin hangat. Di tengah isu “rematch” antara Joe Biden dan Donald Trump, muncul pula perbincangan tentang manuver politik penyanyi kondang, Taylor Swift, beberapa orang bahkan mulai memproyeksikannya sebagai salah satu pilihan wapres untuk Biden. Tapi, apakah mungkin Swift jadi wapres Biden? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

What will Biden do? 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dinilai tidak akan dukung sepenuhnya serangan balik Israel terhadap Iran. Pasalnya, ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh Biden.

Di tahun 2024 ini, misalnya, AS akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) di mana Biden berharap bisa terpilih kemba.i. Sementara, elektabilitas Biden terus menurun bila dibandingkan dengan lawannya, Donald Trump.

Ketidakstabilan kawasan Timur Tengah adalah hal yang paling dihindari oleh Biden. Keengganan untuk adanya campur tangan AS di konflik Israel-Iran juga diungkapkan oleh negara-negara sekutu AS di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Apa yang akan dilakukan oleh Biden menghadapi krisis ini? 

WORLD WAR 3?! 

Iran telah meluncurkan misil-misil bunuh dirinya ke wilayah Israel. Sirine alarm dan ledakanpun terdengar di Tel Aviv, Israel.

Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat (AS) dan Britania (Inggris) Raya, langsung merespons serangan ini dan menyatakan komitmen mereka untuk lindungi Israel.

Sementara, negara-negara Timur Tengah seperti Mesir meminta semua pihak untuk menahan diri. Di sisi lain, Yordania mencegat sejumlah misil Iran yang dianggap melanggar perbatasan udaranya.

Akankah ini menjadi perang besar lainnya yang berkontribusi pada semakin memanasnya situasi global?!