Jusuf Kalla (JK) ada di mana-mana: Iran, ijazah, ceramah SARA. Kebetulan, atau skenario?

PinterPolitik.com

“If the Avengers were built for anything, it’s for stopping Thanos from completing his goal.” – Anthony Russo, produser film-film Marvel Cinematic Universe

Cupin menghitung: dalam enam pekan terakhir, Jusuf Kalla sudah muncul di setidaknya empat arena konflik yang sama sekali berbeda. Maret 2026, JK mengkritik keras efektivitas Board of Peace bentukan Donald Trump, mendesak Prabowo menagih janji perdamaian di tengah konflik Iran, bahkan mempertanyakan gunanya Indonesia menjadi anggota jika forum itu tak mampu meredam perang.

Belum reda gemanya, April datang membawa babak baru: JK melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim atas tuduhan pencemaran nama baik, lalu mendesak Jokowi menunjukkan ijazah asli di depan publik. Cupin mencatat bahwa dalam satu kunjungan ke Bareskrim, JK melakukan dua manuver sekaligus—membersihkan namanya sendiri dan menempatkan mantan atasannya dalam posisi defensif.

Lalu muncul episode terbaru: ceramah JK di Masjid Kampus UGM soal konflik Poso dan Ambon viral setelah dipotong konteksnya, memicu GAMKI dan puluhan ormas Kristen melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Cupin menggeleng—seorang arsitek Deklarasi Malino yang mendamaikan konflik SARA kini justru dilaporkan karena dianggap menyulut sentimen SARA.

Cupin bertanya-tanya: apakah JK memang berniat menjadi pusat gravitasi seluruh kontroversi nasional, ataukah ada tangan-tangan tak terlihat yang sengaja menariknya ke panggung? Idrus Marham dari Golkar bahkan sudah terang-terangan menuding ada kepentingan JK yang terganggu sehingga ia menebarkan isu chaos—lengkap dengan prediksi spesifik soal kekacauan Juli-Agustus 2026 yang, menurut Idrus, “bukan lagi prediksi, melainkan seperti sudah ada skenario.”

Dua pertanyaan menggantung di kepala Cupin sebelum ia menggulir lebih jauh. Pertama, mengapa satu orang bisa menjadi titik temu begitu banyak konflik dalam waktu sesingkat ini? Kedua, adakah pola yang bisa menjelaskan kemunculan “villain” semacam ini dalam lanskap politik—bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lain?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Designated Villain

Cupin teringat konsep yang pernah ia baca dari Vladimir Propp dalam Morphology of the Folktale—bahwa setiap narasi membutuhkan fungsi-fungsi tetap, dan salah satu yang paling penting adalah kehadiran villain yang menggerakkan plot. Tanpa antagonis, cerita kehilangan tenaga; tanpa ancaman, hero tidak punya alasan untuk bertindak.

Dalam konteks politik, fenomena ini bukan hal baru. Murray Edelman dalam Constructing the Political Spectacle menjelaskan bahwa politik modern bekerja seperti teater: publik membutuhkan karakter-karakter yang bisa diidentifikasi—pahlawan, penjahat, korban—agar bisa memahami dan merespons peristiwa yang sebenarnya sangat kompleks.

JK sedang menjalani apa yang bisa disebut sebagai proses vilifikasi bertahap—sebuah akumulasi narasi yang, satu per satu, membangun persepsi antagonistik. Cupin membandingkannya dengan apa yang terjadi pada John Bolton di era Trump: seorang insider yang perlahan bergeser menjadi kritikus, lalu ditetapkan sebagai pengkhianat oleh narasi dominan.

Ada juga paralel dengan kasus George Soros yang dianalisis oleh Cas Mudde dan lain-lain dalam studi populisme Eropa—seorang aktor bisnis-filantropis yang dinarasikan sebagai puppet master di balik berbagai gejolak politik. Pola ini menunjukkan bahwa designated villain seringkali bukan orang yang paling berkuasa, melainkan orang yang paling mudah di-frame sebagai dalang karena memiliki modal, jaringan, dan ambiguitas posisi.

Joseph Nye dalam Soft Power mengingatkan bahwa kemampuan membentuk narasi—framing power—sama pentingnya dengan kekuatan material. Siapa pun yang menguasai frame, menguasai cerita; siapa yang menguasai cerita, menguasai persepsi publik tentang siapa yang salah dan siapa yang benar.

Cupin melihat hal itu terjadi pada JK. Desakannya kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazah—yang secara logis bisa dibaca sebagai saran pragmatis—justru terbaca sebagai ultimatum karena framing yang sudah terbentuk: mantan sekutu yang berbalik arah. Dalam istilah naratologi yang dipaparkan Christopher Booker dalam The Seven Basic Plots, JK sedang menjalani the ally-turned-antagonist arc—pola cerita klasik dari Brutus hingga Harvey Dent.

Dua pertanyaan kini menyeruak di benak Cupin. Pertama, apakah vilifikasi terhadap JK murni organik—produk dari akumulasi pernyataannya sendiri—ataukah ada desain tertentu yang memanfaatkannya? Kedua, jika memang ada kepentingan di balik keaktifan JK, kepentingan siapa sebenarnya yang sedang dimainkan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Antara Bisnis, Politik, dan Bayangan 2029?

Cupin membuka spreadsheet dan mulai memetakan. Dari sisi bisnis, Kalla Group adalah gurita korporasi yang membentang dari otomotif (dealer Toyota di Indonesia Timur melalui PT Hadji Kalla) hingga infrastruktur (PT Bumi Karsa, PT Bukaka Teknik Utama), dari energi terbarukan (Poso Energy, Malea Energy) hingga properti (Kalla Inti Karsa, Trans Studio Makassar), dari smelter (PT Bumi Mineral Sulawesi) hingga logistik maritim dan transportasi.

Idrus Marham dari Golkar tidak main-main ketika menyebut “ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai.” Cupin mencatat setidaknya beberapa titik rawan. Pertama, sektor infrastruktur dan konstruksi Kalla Group sangat bergantung pada proyek-proyek pemerintah—jalan, jembatan, irigasi di Indonesia Timur—yang alokasi anggarannya dipengaruhi oleh hubungan politik dengan rezim berkuasa. 

Kedua, bisnis energi terbarukan melalui PLTA di Poso memerlukan dukungan regulasi dan pembelian listrik oleh PLN, sebuah arena yang tak pernah bebas dari intervensi politik. Ketiga, ekspansi Bukaka Teknik Utama ke garbarata bandara internasional di India dan Asia Tenggara menuntut dukungan diplomasi ekonomi yang hanya bisa difasilitasi oleh pemerintah yang kooperatif.

Ketika hubungan JK dengan kekuasaan memburuk—terlebih setelah ia mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, berseberangan dengan koalisi Prabowo-Gibran—maka setiap akses bisnis yang membutuhkan goodwill pemerintah berpotensi menyempit. Bagi Cupin, ini bukan soal konspirasi, melainkan soal insentif struktural yang bisa menjelaskan mengapa seorang pengusaha-politisi sekaliber JK memilih untuk tetap relevan di panggung publik.

Dari sisi politik, koneksi JK-Anies tidak bisa diabaikan. JK secara terbuka menyebut Anies sebagai “murid politik”-nya, mendukungnya di Pilpres 2024, dan memiliki hubungan personal yang melintasi zaman sejak era Universitas Paramadina. 

Dalam analisis Jeffrey Winters tentang oligarki di Indonesia—Oligarchy—hubungan patron-klien seperti ini tidak pernah bersifat sentimental semata; ia selalu memiliki dimensi kalkulasi kekuasaan jangka panjang.

Muncul spekulasi yang tak bisa diabaikan Cupin: apakah keaktifan JK saat ini adalah bagian dari positioning untuk siklus 2029? Dengan melemahkan narasi Jokowi melalui isu ijazah, mengkritisi Prabowo melalui Board of Peace, dan membangun citra sebagai elder statesman yang berani bicara—JK secara simultan membuka ruang bagi figur oposisi yang selama ini terpinggirkan, termasuk Anies.

Namun, Cupin juga membaca literatur tentang overexposure dalam politik. Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy sudah lama mengingatkan bahwa aktor politik yang terlalu sering muncul di terlalu banyak isu berisiko mengalami credibility dilution—penurunan kredibilitas karena publik mulai mempertanyakan motivasi di balik setiap langkahnya.

Dan inilah yang sedang terjadi. Ketika JK berbicara tentang perdamaian Iran, publik bertanya: apakah ini kepedulian kemanusiaan atau posturing politik? Ketika ia mendesak Jokowi soal ijazah, publik bertanya: apakah ini solusi atau tekanan? 

Ketika ceramahnya viral, publik bertanya: apakah ini digoreng atau memang problematik? Setiap pertanyaan menggerus sedikit demi sedikit modal sosial yang telah ia bangun selama puluhan tahun.

Pada akhirnya, apakah JK benar-benar “Thanos” yang dengan sadar mengumpulkan Infinity Stones kontroversi untuk merombak tatanan politik, ataukah ia sekadar seorang negarawan tua yang terjebak dalam arus narasi yang jauh lebih besar dari dirinya—itu adalah pertanyaan yang hanya waktu bisa menjawab. Yang pasti, dalam setiap drama politik yang baik, villain yang paling efektif selalu adalah orang yang tidak menyadari—atau menolak mengakui—bahwa ia sedang memainkan peran itu. (A43)

Apa yang bisa kalian maknai dari aksi-aksi Pak JK? Share di kolom komentar ya!

#jusufkalla #pinterpolitik #jaganegeri #jk #iran 

Dalam studi hubungan internasional, ini disebut diplomasi Track Two, jalur informal yang memang penting. 

Tapi seperti kata Joseph Montville, pencetus istilah Track Two itu sendiri: “Track Two Diplomacy is not a substitute for Track One Diplomacy.”

#pinterpolitik #JagaNegeri #JusufKalla #JK #Iran

JK dan Dino Patti Djalal ragukan mediasi Prabowo di Iran-AS. Benarkah RI terlalu lemah untuk damaikan dua raksasa?

PinterPolitik.com

“The neutral’s influence depends on its ability to pool information, to invent new options, and to reconfigure the disputants’ interaction.” – Thomas Princen, Intermediaries in International Conflict (1992)

Cupin menyeruput kopi hitamnya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menyala terang di atas meja kedai. Matanya tertuju pada sebuah tajuk berita tentang memanasnya kembali konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.

Kabar mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang berniat menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran menuai ragam reaksi. Cupin membaca dengan saksama rentetan komentar dari tokoh-tokoh senior diplomasi Indonesia di berbagai portal berita.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangan yang sangat pesimistis terhadap manuver diplomatik tersebut. Baginya, ketidaksetaraan kekuatan antara Indonesia dan Amerika Serikat membuat upaya perdamaian ini nyaris mustahil untuk diwujudkan.

Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal juga menyuarakan keraguan yang beresonansi serupa. Ia menilai niat baik tersebut sebagai sebuah ambisi diplomasi yang sangat tidak realistis di tengah krisis eksistensial.

Cupin menghela napas panjang melihat bagaimana kedua tokoh kawakan tersebut kompak meragukan kapasitas geopolitik Jakarta. Dalam benak Cupin, keraguan yang dilontarkan ini sangat masuk akal jika diukur menggunakan metrik kacamata konvensional.

Amerika Serikat adalah raksasa hegemonik dengan proyeksi armada militer terkuat di muka bumi saat ini. Sementara itu, Iran baru saja kehilangan pemimpin tertingginya dan sedang memobilisasi negara dalam mode perang total.

Mencoba melerai dua entitas raksasa yang sedang saling mengunci target rudal balistik memang terdengar seperti misi bunuh diri diplomatik. Apalagi, Indonesia tidak memiliki armada tempur atau instrumen sanksi ekonomi yang bisa menekan Washington maupun Teheran.

JK dan Dino pada dasarnya sedang menempatkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang bermimpi terlalu tinggi di panggung global. Keduanya seolah ingin memberikan pengereman pragmatis agar Jakarta tidak mempermalukan dirinya sendiri di tengah pusaran konflik adidaya.

Bagi para kritikus ini, diplomasi tingkat tinggi membutuhkan lebih dari sekadar niat baik dan retorika kebangsaan. Menengahi konflik yang melibatkan hegemon global menuntut ketersediaan daya ungkit material yang bisa digunakan sebagai alat tawar.

Cupin menutup layar ponselnya dan mulai merenungkan pola pikir struktural yang dianut oleh para politisi senior tersebut. Ia merasa ada sebuah fondasi teoretis yang mengakar begitu presisi di balik rentetan keraguan itu.

Pandangan pesimistis ini tentu tidak muncul dari ruang hampa tanpa landasan akademik Hubungan Internasional yang jelas. Namun, apakah kacamata pesimisme ini adalah satu-satunya cara valid untuk membaca peta resolusi konflik global saat ini? Apakah JK dan Dino Patti Djalal benar-benar akurat dalam menerka batasan peluang diplomasi Indonesia di Timur Tengah?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Logika Realisme?

Cupin teringat kembali pada masa-masa diskusinya saat membedah buku-buku tebal arsitektur global di perpustakaan. Keraguan yang dilontarkan oleh JK dan Dino sejatinya berakar sangat pekat pada tradisi pemikiran Realisme.

Dalam paradigma yang dingin ini, tata dunia dilihat sebagai sebuah arena anarki tanpa ada otoritas sentral yang mengatur perilaku aktor. Oleh karena itu, paritas atau kesetaraan kekuatan militer dan ekonomi menjadi mata uang tunggal yang paling menentukan arah sejarah.

Negara-negara hanya akan patuh pada sebuah kesepakatan jika ada ancaman kekuatan yang lebih masif yang memaksa mereka tunduk. Logika mekanis ini dijelaskan secara brilian oleh Hans Morgenthau dalam mahakaryanya yang berjudul Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.

Morgenthau menegaskan bahwa politik internasional, seperti semua ranah interaksi politik lainnya, adalah sebuah perjuangan tiada akhir untuk memperebutkan kekuasaan. Tanpa adanya daya ungkit kekuasaan struktural tersebut, niat tulus seorang pihak ketiga tidak akan memiliki bobot di meja perundingan.

Dalam narasi sejarah diplomasi global, ketimpangan kekuatan selalu mendikte jalannya sebuah perjanjian antar-negara tanpa kenal ampun. Pihak yang lemah pada akhirnya hanya memiliki satu pilihan, yakni menerima syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak yang jauh lebih kuat.

Cupin mengingat kembali bagaimana Perjanjian Nanking pada tahun 1842 menjadi contoh sempurna dari brutalnya mekanisme realisme ini. Kerajaan Inggris yang memenangkan Perang Candu Pertama memaksa Kekaisaran Qing Tiongkok untuk menandatangani perjanjian yang sangat meruntuhkan kedaulatan mereka.

Inggris menggunakan armada lautnya yang superior untuk memaksa Tiongkok menyerahkan wilayah Hong Kong dan membuka pelabuhan-pelabuhan strategisnya. Tiongkok yang saat itu tidak memiliki kekuatan militer penyeimbang sama sekali tidak memiliki ruang untuk menolak atau bernegosiasi secara setara.

Inilah mengapa JK secara pragmatis mempertanyakan posisi tawar fundamental Indonesia saat berhadapan dengan superioritas Amerika Serikat. Jika sebuah negara tidak bisa memberikan insentif geopolitik atau ancaman sanksi, maka suaranya hanya akan menjadi angin lalu.

Amerika Serikat tentu tidak akan mau didikte oleh negara yang secara ekonomi masih sangat terintegrasi dengan sistem yang diciptakannya. Teheran pun diprediksi hanya akan mendengarkan pihak yang bisa menggaransi keselamatan rezim mereka dari ancaman invasi sekutu Barat.

Realitas pahit determinisme material inilah yang membuat diplomasi seringkali terasa seperti panggung tertutup bagi negara-negara adidaya semata. Namun, apakah mediasi sebuah konflik bersenjata selalu mensyaratkan otot militer yang lebih besar dari aktor yang sedang bertikai? Lantas, bagaimana sejarah mencatat anomali keberhasilan negara-negara kecil yang tiba-tiba muncul sebagai juru damai yang sangat dihormati?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menguak Weak Mediator Paradox

Cupin tersenyum tipis saat menyadari bahwa kacamata Realisme ternyata memiliki titik buta yang cukup fatal dalam membedah anatomi mediasi. Menjadi seorang juru penengah konflik sejatinya membutuhkan seperangkat instrumen psikologis yang sama sekali berbeda dari hitung-hitungan amunisi peperangan.

Dalam studi diplomasi modern, paritas kekuatan justru sering kali menjelma menjadi hambatan besar bagi sebuah negara untuk menjadi mediator yang dipercaya. Sebuah negara adidaya sering dicurigai memiliki agenda tersembunyi atau intensi hegemonik saat mencoba menengahi sebuah krisis regional.

Di sinilah konsep Weak Mediator Paradox Theory atau Teori Paradoks Mediator Lemah mengambil alih panggung analisis utama. Teori ini diuraikan dengan sangat gamblang dan komprehensif oleh Thomas Princen dalam bukunya yang berjudul Intermediaries in International Conflict.

Princen membongkar asumsi lama dengan menyatakan bahwa mediator yang tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi besar justru mengantongi keunggulan komparatif. Mereka dianggap sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengancam atau memaksakan kehendak, sehingga kehadirannya jauh lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang sedang bertikai.

Negara penengah ini murni bertindak sebagai fasilitator komunikasi, bukan sebagai hegemon mandor yang membawa cambuk hukuman di balik punggungnya. Kelemahan material mereka secara paradoksal berubah menjadi kekuatan moral yang sanggup menciptakan ruang negosiasi aman dan bebas dari paranoia.

Cupin langsung memikirkan peran historis monumental Norwegia dalam merajut Kesepakatan Oslo yang legendaris pada tahun 1993. Norwegia bukanlah sebuah kekuatan militer global, apalagi negara adidaya yang memiliki gugus tugas kapal induk di perairan Timur Tengah.

Namun, kelemahan struktural Norwegia itulah yang membuat faksi Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) bersedia duduk bersama dalam satu ruangan rahasia. Norwegia berhasil menyediakan saluran diplomasi pintu belakang yang sangat hening tanpa membawa beban kepentingan geopolitik dari negara-negara besar.

Keberhasilan luar biasa Norwegia membuktikan bahwa akseptabilitas dan posisi non-blok jauh lebih krusial bagi seorang juru damai ketimbang kepemilikan hulu ledak nuklir. Dalam konteks krisis eskalatif AS-Iran saat ini, profil diplomatik Indonesia memiliki kemiripan yang sangat identik dengan posisi historis Norwegia.

Status Indonesia sebagai negara non-blok dan episentrum populasi Muslim moderat memberikan modal kepercayaan kultural yang sangat tebal di mata Teheran. Di saat yang bersamaan, kemitraan strategis yang telah terjalin lama membuat utusan Jakarta akan selalu diterima dengan tangan terbuka oleh Washington.

Prabowo tidak sedang terbang ke Timur Tengah untuk menekan Amerika Serikat atau memaksa Iran untuk menyerah tanpa syarat di meja perundingan. Kehadiran Indonesia adalah murni untuk menawarkan jalur keluar darurat agar eskalasi militer buta ini tidak berujung pada kehancuran masif fondasi ekonomi global.

Pada akhirnya, wacana diplomasi internasional selalu menyajikan benturan abadi antara realitas kekuasaan yang keras dan seni kemungkinan yang sangat lentur. Menilai efektivitas langkah perdamaian murni dari kalkulator kapabilitas militer mungkin akan selalu memproduksi proyeksi yang pesimistis, namun sejarah peradaban telah membuktikan bahwa jembatan perdamaian sering kali dibangun oleh mereka yang hanya berbekal keberanian untuk merangkul pihak-pihak yang saling membenci. (A43)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Namun, Wakil Presiden ke-10 & ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) dinilai masih berpengaruh di partai beringin itu.

PinterPolitik.com

“I was here first, so I don’t really have to do anything.” – Sarah ‘O’ Owens, Sex Education (2019-2023)

Bisa dibilang Netflix memiliki salah satu series andalan yang banyak ditunggu-tunggu orang. Salah satu series buatan Netflix itu adalah Sex Education (2019-2023).

Ujung cerita perjalanan Otis Milburn untuk memberikan pendidikan seks kepada teman-temannya harus menemui tantangan ketika akhirnya Otis masuk ke sekolah barunya, Cavendish. Berbeda dengan sekolah lamanya, di mana Otis menjadi satu-satunya terapis seks, Cavendish ternyata telah memiliki seorang terapis seks yang sudah dikenal terlebih dahulu, yakni Sarah ‘O’ Owens.

Dengan harapan untuk menegosiasikan persaingannya di Cavendish, Otis-pun datang menemui O untuk membicarakan siapa yang lebih berhak membuka layanan konsultasi pendidikan seks untuk teman-temannya. O-pun denga singkat menjawab, “Aku sudah terlebih dahulu ada di sini. Jadi, aku tidak perlu melakukan apapun terkait hal itu.”

Apa yang terjadi dengan Otis yang baru masuk ke Cavendish mungkin juga tengah terjadi dalam dinamika politik Indonesia baru-baru ini. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan berniat untuk bergabung dengan Partai Golkar.

Sejumlah politisi Golkar menyambut rumor tersebut. Namun, tidak untuk politisi senior Golkar yang pernah menjabat sebagai wakil presiden (wapres) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).

Menanggapi rumor itu, JK mengingatkan bahwa terdapat sejumlah mekanisme dan aturan yang harus dipenuhi terlebih dahulu bila ingin menjadi pengurus atau ketua, yakni harus menjadi kader Golkar selama lima tahun.

Layaknya O di Cavendish, JK memang sudah terlebih dahulu hadir dan besar di Golkar. Bahkan, bisa dibilang JK adalah salah satu politikus senior yang berpengaruh di partai berlambang pohon beringin itu.

Di sisi lain, meski pernah menjadi wapres Jokowi pada tahun 2014-2019, JK kini dinilai memiliki posisi politik yang berseberangan dengan Jokowi. Bila Jokowi disinyalir mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, JK lebih memilih untuk mendukung paslon nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Dengan dinamika terkini yang terjadi, mungkinkah JK akan menjegal kemungkinan Jokowi untuk bergabung dengan Golkar? Seberapa pengaruh JK di Golkar untuk menjalankan siasat ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

JK Bak ‘O’ di Golkar?

Setelah akhirnya diterima di sekolah baru, Otis-pun memiliki harapan baru akan hidupnya. Salah satunya adalah untuk mengulangi kesuksesannya dalam mengadakan sesi-sesi konseling untuk teman-teman sebayanya di Cavendish.

Namun, upayanya untuk mendominasi pasar konseling seks di Cavendish tidak bisa berjalan mulus karena sekolah itu sudah memiliki penguasa pasar yang dikenal sebagai O.

O sendiri cukup dihormati di kalangan siswa-siswa Cavendish. Tidak jarang, antrean panjang justru terjadi di klinik konseling yang dibuka oleh O, bukan klinik konseling milik Otis.

Dominasi O yang telah hadir lebih dulu di Cavendish ini bisa dijelaskan dengan tulisan Kimberly Casey yang berjudul Defining Political Capital. Bukan tidak mungkin, mengacu ke tulisan itu, sudah memiliki modal (capital) berupa modal sosial.

Modal sosial bisa dimaknai sebagai investasi yang terbangun melalui hubungan-hubungan sosial, yang mana kemudian bisa berujung pada imbalan yang dieskpektasikan (returns). Ini mengapa O bisa disukai oleh banyak teman-temannya. 

Pasalnya, O memberikan kemudahan, kenyamanan, hingga nasihat saat mereka melakukan konseling dengan O. Dengan begitu, O bisa mendapatkan promosi gratis dan kesetiaan dari teman-temannya.

Hal yang sama juga berlaku dalam politik. JK juga memiliki modal sosial yang luas di Golkar. Bahkan, tidak hanya di Golkar, JK juga bisa mengandalkan jaringan lainnya, seperti alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang juga banyak di partai beringin itu.

Modal sosial ini, menurut Casey, bisa ditransformasikan menjadi modal politik. Modal politik sendiri adalah modal yang digunakan untuk tindakan politik, seperti dalam arena pemilihan umum atau di antara para pemegang jabatan.

Tidak heran apabila akhirnya JK bisa saja mempengaruhi kader-kader Golkar lainnya untuk menghalangi kemungkinan Jokowi guna bergabung dengan Golkar. Apalagi, JK dianggap sebagai politikus senior yang sangat dihormati di semua kalangan dalam Golkar.

Namun, apakah benar JK memiliki pengaruh seluas itu? Mungkinkah modal sosial cukup untuk membendung Jokowi yang kini disebut-sebut menjadi salah satu presiden terkuat dalam sejarah Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Golkar Bukan Milik JK?

Meski begitu, JK bukanlah satu-satunya orang berpengaruh di Golkar. Layaknya Cavendish, yang didalamnya terdapar sejumlah siswa-siswi “populer”, Golkar juga  memiliki individu-individu yang memengaruhi dinamika internal partai.

O mungkin dikenal karena keahliannya dalam konseling. Namun, individu-individu lainnya juga punya modal-modal lain yang bisa mereka andalkan.

Abbi Montgomery, misalnya, adalah salah satu anak populer yang diikutin oleh banyak individu di Cavendish. Dia selalu didengar karena selalu menjadi orang yang serba positif (be-positive policy).

Tidak hanya Abbi, ada juga Isaac Goodwin. Isaac mampu membuat seluruh Cavendish untuk mogok karena tidak tersedianya fasilitas yang mumpuni untuk kelompok difabel.

Modal-modal yang berbeda inilah yang juga eksis di Golkar. Tidak jarang, para individu dengan modal-modal politik yang besar ini saling bersaing.

Pada tahun 2016 ketika Golkar masih diketuai oleh Aburizal Bakrie, misalnya, terjadi benturan pengaruh antara JK dan Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Bukan tidak mungkin, benturan antar-individu berpengaruh akan terjadi lagi di Golkar di tengah wacana bergabungnya Jokowi ke Golkar. Hingga kini, masih banyak individu berpengaruh di Golkar yang sejalan dengan Jokowi, mulai dari Luhut, Aburizal, hingga Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto.

Nama-nama itupun memiliki sejumlah posisi penting di Golkar. Aburizal, misalnya, kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Sementara, Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Golkar.

Bisa dibilang, selain memiliki modal sosial, individu-individu ini memiliki modal institusional juga. Mengacu ke tulisan Casey, modal institusional adalah modal yang berkaitan dengan institusi, seperti sumber-sumber yang melekat pada jabatan institusional.

Pada akhirnya, jika benturan politik di internal Golkar terjadi, bukan tidak mungkin JK  harus mempertimbangkan ulang bila benar ingin menghadang kemungkinan bergabungnya Jokowi. Layaknya O dalam menghadapi Otis yang memiliki pengetahuan luas soal konseling, JK-pun harus memikirkan matang-matang langkah-langkah yang akan diambil. (A43)

PinterPolitik.com

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belum lama ini berbicara tentang situasi demokrasi saat ini yang dinilainya sedang bermasalah.

JK menilai selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum genap sepuluh tahun ini sudah mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dengan adanya politik dinasti dan nepotisme, JK menilai hal itu dapat mengancam demokrasi.

Atas dasar itu, JK pun mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak mengulang sejarah era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang jatuh karena krisis politik dan ekonomi.

Bukan kali ini saja JK mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi, yang dimana dia juga pernah berada dalam pemerintahan tersebut pada periode 2014-2019 lalu.

JK pernah mengingatkan Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menariknya, di sisi lain JK justru memuji mantan Presiden Megawati Soekarnoputri karena dinilai menjadi presiden yang paling demokratis sepanjang sejarah.

Dia beralasan sambil berkelakar faktor keberhasilannya mengalahkan Megawati pada Pilpres 2004 lalu. Padahal, saat itu Megawati berstatus sebagai presiden petahana.

JK menilai jika Megawati saat itu mau memakai kekuasaannya untuk menang dalam Pilpres 2004 lalu, hal itu bisa saja dilakukan. Namun, hal itu tak dilakukan karena Megawati menghormati lawan politiknya.

Lantas, benarkah pemerintahan Presiden Jokowi menjadi penyebab masalah demokrasi Indonesia belakangan ini?

JK Keliru?

Kritikan yang dilemparkan JK terhadap pemerintahan Jokowi tampaknya kurang tepat. Hal ini berkaca dari berbagai faktor yang juga menyebabkan adanya permasalahan dalam sebuah demokras. Dengan kata lain pemerintah bukanlah satu-satunya faktor penyebab.

Berdasarkan pernyataan Francis Fukuyama yang mengutip tulisan Ethan Zuckerman dalam bukunya yang berjudul Mistrust: Why Losing Faith in Institutions Provides the Tools to Transform Them Hardcover, tingkat kepercayaan kepada pemerintah telah menurun di hampir semua negara.

Fukuyama menjelaskan fenomena itu terjadi bukan hanya dalam beberapa tahun terakhir, melainkan dalam beberapa dekade terakhir.

Salah satu faktornya adalah tingkat pendidikan yang telah berkembang pesat, sehingga masyarakat cenderung berpikir lebih kritis dan tidak mudah percaya terhadap pemerintah.

Atas dasar itu, sikap kritis yang berkembang itu membuat meningkatnya ketidakpercayaan atau distrust terhadap sebuah pemerintahan.

Meskipun di sisi lain, hal itu dapat dimaknai dengan positif yang menunjukkan jika akses informasi yang didapat masyarakat lebih luas, hingga pada akhirnya membuat tututan akan sebuah transparansi.

Namun, menurut Fukuyama, akses informasi bukanlah juga menjadi satu-satunya penyebab akan meningkatnya distrust terhadap pemerintah, melainkan adalah ekspektasi masyarakat terhadap negara.

Di era modern seperti saat ini, masyarakat cenderung bukan hanya menuntut akan partisipasi dalam sebuah kontestasi elektoral, namun juga terkait penentuan kebijakan publik.

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh Fukuyama, kritikan JK yang menilai adanya ancaman terhadap demokrasi di Indonesia agaknya kurang tepat.

Menyoal dinasti politik yang dipermasalahkan JK, sejatinya bukanlah sebuah hal baru dalam iklim demokrasi di Indonesia. Berbedanya, akses informasi yang cepat dan tingkat pengetahuan yang berkembang membuat adanya permasalahan itu.

Dinasti politik di Indonesia tampaknya adalah hal yang sudah menjadi rahasia umum dan kiranya tidak masalah jika memang sang aktor politik memiliki kompetensi dan integritas yang bisa dipertanggungjawabkan.

JK Sebenarnya Representasi Jokowi?

Jika kita melihat secara utuh pernyataan JK, dalam pernyataannya sempat menyinggung dan bercerita tentang perkembangan demokrasi dan tantangannya di Indonesia. Jadi, apa yang menjadi kritikan JK mungkin saja juga menjadi keresahan Jokowi.

Apa yang dikatakan JK tampaknya mengacu pada kompleksitas interaksi antara demokrasi, kekuasaan, dan dinamika politik di Indonesia. Dia menggambarkan bagaimana upaya pemimpin untuk membangun demokrasi sering kali bisa menjadi titik lemah mereka sendiri.

Dalam konteks ini, JK menyoroti bahwa meskipun demokrasi memberikan kesempatan bagi partisipasi politik yang lebih luas, hal itu juga membawa risiko besar bagi pemimpin, terutama jika keputusan mereka tidak selaras dengan keinginan mayoritas atau jika terjadi ketidakstabilan politik yang dapat merugikan mereka secara politik.

Kritikan JK ini kiranya mencerminkan dilema yang dihadapi para pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan di bawah sistem demokrasi yang terbuka.

Meskipun demokrasi dianggap sebagai fondasi yang memungkinkan partisipasi dan kebebasan yang lebih besar bagi rakyat, JK menyoroti bahwa itu juga membawa tanggung jawab besar dan risiko politik yang tinggi bagi para pemimpin.

Sebagai pemimpin yang berpengalaman dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden, pandangan JK memberikan sudut pandang yang mendalam tentang hubungan kompleks antara demokrasi dan kekuasaan di Indonesia.

Dia menegaskan bahwa memahami dinamika ini penting bagi para pemimpin saat ini dan yang mendatang, guna menjaga stabilitas politik sambil memajukan demokrasi.

JK menandai bahwa pembahasan tentang demokrasi di Indonesia harus melampaui sekadar keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin, tetapi lebih pada pengertian akan kerapuhan fondasi kekuasaan di bawah sistem demokrasi yang dinamis.

Ini mendorong kita untuk merenungkan bagaimana pemimpin di masa depan akan mengelola kekuasaan mereka dalam konteks yang terus berubah ini.

Dengan demikian, kritikan JK tampaknya lebih menyoroti betapa pentingnya pemahaman terhadap hubungan antara demokrasi dan penguasaan kekuasaan di Indonesia.

Melalui pandangannya, kita diajak untuk menggali dinamika yang lebih dalam dan rumit di balik perjalanan demokrasi di negara ini. (S83)

Gimana menurut sobat PinPol soal hubungan Anies dengan Jusuf Kalla?

Sudah lama Jusuf Kalla (JK) disebut sebagai mentor politik Anies Baswedan. Setelah Partai NasDem mendeklarasikan Anies sebagai bacapres 2024 pada 3 Oktober 2022, apakah sekarang Anies berada di antara tarikan Surya Paloh dan JK?

Wah, Pak JK nyindir siapa nih? 

Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), ikut berbicara mengenai situasi demokrasi dan politik dinasti terkini. Dalam acara Habibie Democracy Forum, JK mengatakan bahwa demokrasi memburuk meski belum sampai satu dekade.

Selain itu, JK juga membandingkan dengan era-era kepresidenan sebelumnya yang dianggap lebih demokratis – salah satunya era Megawati Soekarnoputri. Politikus senior Golkar tersebut juga mengatakan bahwa Soekarno dan Soeharto tidak berpikir soal politik dinasti ketika menjabat.

Hmm, gimana menurut kalian? ️

PinterPolitik.com

Kunjungan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani ke kediaman Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia, Jusuf Kalla, pada tanggal 4 Oktober 2023 lalu, masih sangat layak untuk dipergunjingkan.

Bukan tanpa alasan, JK adalah elite politik yang sangat bisa mempengaruhi arah politik Partai Golkar. Selain itu, secara personal pun JK bisa sangat besar efeknya jika benar-benar mendukung Ganjar Pranowo yang menjadi kandidat yang diusung oleh PDIP.

Meski Pak JK menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apakah Partai Golkar akan mendukung Ganjar Pranowo atau tidak, yang jelas pertemuan itu membicarakan tentang situasi politik dan ekonomi saat ini. Sudah barang tentu bahwa topik Pilpres menjadi salah satu bagian dari perbincangan yang terjadi.

Namun, seperti disinggung di awal, ganjalan JK tentu saja adalah posisi mantan wapres itu yang selama ini dipersepsikan linear dengan Anies Baswedan. JK adalah orang yang mendorong Anies untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Dan karena Anies saat ini juga ikut bersaing di Pilpres 2024, posisi keduanya tentu sulit di hadapan PDIP, meski JK dan PDIP punya hubungan yang baik di periode pertama kekuasaan Presiden Jokowi.

Ganjar sendiri disebut mengaku senang jika JK bersedia bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP). Tentu efeknya bisa sangat besar, apalagi jika Golkar dalam posisi partai itu masih bersikukuh ada dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto.

Pertanyaannya adalah akankah JK benar-benar bisa menjadi kunci utama kemenangan siapapun yang ia dukung di 2024?

JK: Elite Politik Penentu?

Ketika berbicara soal Pak JK, maka yang ada di gambaran publik adalah sesosok elite politik yang sudah malang melintang di dunia bisnis dan politik. Oleh karena itu, menarik untuk melihat posisi JK itu sendiri dari konsep atau teori tentang elite.

Elite politik, sebagai konsep, mencerminkan kehadiran kelompok kecil individu atau kelompok yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan dalam suatu masyarakat. Istilah ini sering kali merujuk pada orang-orang yang memiliki akses terhadap sumber daya, kekayaan, atau posisi politik yang memberikan mereka kendali atas arah dan kebijakan suatu negara atau komunitas.

Konsep ini membuka pintu untuk memahami bagaimana keputusan dibuat, kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana dinamika politik suatu masyarakat berkembang.

Banyak ahli dan pemikir telah membahas teori elite dalam konteks politik. Beberapa di antaranya memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika kekuasaan, distribusi kekayaan, dan peran kelompok kecil dalam pengambilan keputusan politik.

Beberapa penulis dan pemikir terkenal yang perlu disebut adalah C. Wright Mills dalam bukunya yang terkenal The Power Elite, di mana ia secara lugas mengidentifikasi tiga kelompok utama – elite politik, elite ekonomi, dan militer – yang bersama-sama membentuk kekuatan elite. Pak JK sendiri masuk dalam kategori elite ekonomi dan elite politik.

Penulis lain yang juga membahas gagasan tentang elite ini antara lain Gaetano Mosca, Robert Michels, Vilfredo Pareto, hingga pemikir kiri macam Karl Marx dan Friedrich Engels.

Secara garis besar mereka menjelaskan bahwa asal usul kekuasaan elite bisa berasal dari berbagai lapisan masyarakat, seperti kelompok bisnis, keluarga politik, atau individu dengan kekayaan substansial.

Ini menciptakan dinamika sosial ekonomi yang unik, di mana sejumlah kecil orang memiliki kontrol yang signifikan atas kekayaan dan sumber daya, sementara mayoritas mungkin memiliki akses yang terbatas. Meskipun elite dapat membawa inovasi dan pertumbuhan ekonomi, peran mereka juga dapat menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan.

Dalam konteks ini, keberadaan elite memainkan peran sentral dalam distribusi kekuasaan. Mereka memiliki potensi untuk membentuk arah kebijakan dan menentukan prioritas nasional atau komunitas. Ini sangat bisa dilihat dalam diri Pak JK dan efek pengaruhnya dalam politik.

Namun, tanggung jawab juga menyertai kekuasaan. Elite memiliki peran dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat umum diwakili dan dilindungi, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri.

Ketidaksetaraan yang muncul akibat keberadaan elite menciptakan tantangan dalam mencapai keseimbangan yang sehat dalam suatu masyarakat. Pada satu sisi, mereka dapat menjadi agen perubahan positif dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, pada sisi lain, terlalu banyak kekuasaan di tangan sedikit orang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak selalu mencerminkan kebutuhan dan keinginan mayoritas.

Konsep elite juga terkait dengan partisipasi politik dan representasi. Elite cenderung mendominasi institusi politik dan memegang kendali atas proses pengambilan keputusan. Ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana suara dan kepentingan mayoritas tercermin dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, ada tuntutan untuk mendiversifikasi dan mendemokratisasi proses politik agar lebih mewakili spektrum yang lebih luas dari masyarakat.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi, elite politik mengalami transformasi. Akses terhadap informasi yang lebih cepat dan komunikasi global memungkinkan munculnya kelompok-kelompok baru yang dapat bersaing dengan elite tradisional. Ini menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan kekuasaan dan memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana perubahan ini akan membawa perubahan positif dalam tata kelola politik.

JK Kunci Menang Ganjar?

Menyebut Pak JK sebagai kunci menang Ganjar sepertinya tidak berlebihan. Pasalnya sosok seperti JK memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, serta memiliki beberapa kepentingan dan dampak penting dalam Pilpres.

JK jelas memiliki pengaruh dan otoritas, sehingga dukungan pada Ganjar misalnya, akan memberikan legitimasi dan meyakinkan pemilih bahwa kandidat yang didukung oleh elite tersebut memiliki kualitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk memimpin.

JK juga memiliki jaringan politik dan sosial yang mumpuni. Dengan memberikan dukungan, sosok seperti JK membawa bersamaan basis pemilih, pendukung finansial, dan dukungan dari kelompok-kelompok penting dalam masyarakat. Hal ini dapat memberikan keuntungan signifikan bagi kandidat yang didukung oleh Jk.

Kemudian, elite politik seringkali memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar. Dukungan finansial dari tokoh-tokoh seperti Jusuf Kalla dapat membantu kampanye politik dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk iklan, kampanye lapangan, dan kegiatan politik lainnya. Tanpa dukungan finansial yang cukup, sebuah kampanye mungkin sulit untuk mencapai potensi maksimalnya.

Sebagai elite politik, Pak JK tentu memiliki akses yang lebih besar ke media. Dengan demikian, akan ada pemberitaan yang lebih besar dan positif di media, yang dapat membentuk opini publik terhadap Ganjar misalnya.

Ganjar juga dapat meraih dukungan lebih luas karena pemilih mungkin melihat dukungan tersebut sebagai pertimbangan strategis yang dapat memperkuat kandidat dalam menghadapi persaingan politik.

Dari poin-poin tersebut, jelas bahwa posisi JK bisa akan sangat menentukan bagi Ganjar. Persoalannya adalah apakah hal ini bisa terwujud dengan mempertimbangkan variabel Anies Baswedan? Well, tak ada yang tahu pasti.

Yang jelas, JK adalah salah satu tipe politisi yang pragmatis. Jika baginya peluang menang dan keuntungan politiknya lebih besar jika ia mendukung Ganja, mungkin hal itu akan diambil tanpa keraguan. Kita tidak pernah tahu, kalau elite politik berseberangan dengan partai sekuat PDIP, akankah ada hal-hal besar lain yang terjadi, katakanlah seperti yang saat ini menimpa Nasdem dan Surya Paloh.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa dirinya tidak akan terlibat dalam kampanye di Pilpres 2024. Juga menegaskan bahwa dirinya tidak ikut mendukung capres-cawapres tertentu di 2024. Sebelumnya, JK memang kuat disebut berada di belakang Anies Baswedan.