PinterPolitik.com

Polemik Jiwasraya sempat menjadi topik utama dalam buah bibir di antara para politisi dan pengambil kebijakan. Perusahaan asuransi pelat merah ini sempat disidik oleh Kejaksaan Agung terkait skandal yang menyebabkan kerugian negara hingga total Rp 13,7 triliun.

Selain itu, Jiwasraya disebut membutuhkan dana sekitar Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas. Terlepas dari semua itu, seperti apa sebenarnya sejarah Jiwasraya yang sebetulnya adalah perusahaan yang didirikan di masa penjajahan Belanda?

Asal-usul Kelahiran Jiwasraya

Jiwasraya punya sejarah yang cukup panjang di negeri ini. Perusahaan ini awalnya bernama Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij alias NILLMIJ. Berdiri pada tanggal 31 Desember 1859, ini adalah perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda.

Pada tahun 1860-an, NILLMIJ yang oleh beberapa sumber juga ditulis Nilmij aktif menjalankan bisnisnya di Belanda. Kala itu, kantor NILLMIJ ada di Batavia, Surabaya, Semarang, Bandung dan Medan. Sementara, kantor cabang NILLMIJ di Belanda ada di Amsterdam, Rotterdam dan Den Haag.

Setelah Indonesia merdeka, iklim usaha – terutama yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Belanda – terus berubah-ubah. Kala itu, tepatnya pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, sentimen anti-Belanda tiba-tiba meningkat dan bahkan lebih gamblang dari sebelumnya.

Baca Juga: Menguak Kegagalan OJK Awasi Jiwasraya

Pada peringatan Sumpah Pemuda di Istana Negara misalnya, beberapa kantor perusahaan besar Belanda di Jakarta seperti Nationale Handels Bank dan maskapai penerbangan KLM dirusak dan tembok kantor itu dicoreti dengan nada provokatif – utamanya yang mengaitkannya dengan isu Irian Barat.

Namun, akibat KMB pula, korporasi-korporasi besar milik Belanda bisa kembali menjalankan operasinya di Indonesia. Sebut saja perusahaan macam NV Borsumij, NV Jacobson van den Berg, NV Internatio, NV Lindeteves, dan NV Geo Wehry yang sering dijuluki The Big Five. Mereka bergerak di bidang industri, transportasi, ekspor-impor, dan perkebunan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan milik kaum lokal-pribumi kalah bersaing.

Golongan kiri seperti Partai Komunis Indonesia, pengikut politik Tan Malaka, dan serikat-serikat buruh adalah pihak paling gusar soal ini. Dari mereka pula wacana nasionalisasi perusahaan asing muncul.

Nasionalisasi sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1950-an. Namun, upaya yang lebih besar momentumnya baru terjadi sejak tahun 1957. Hal ini juga menimpa perusahaan-perusahaan asuransi jiwa milik Belanda yang ada di Indonesia, yang ikut dinasionalisasi sejalan dengan program Indonesianisasi perekonomian Indonesia.

NILLMIJ tak ketinggalan terdampak peristiwa ini. Akibat kebijakan tersebut, Dirk de Wit menyebutkan bahwa NILLMIJ kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Belanda dan terus beroperasi di sana di tahun-tahun selanjutnya.

Baca Juga: Menyoal Nasib Jiwasraya

Sementara, NILLMIJ yang ada di Indonesia dinasionalisasi pada tanggal 17 Desember 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958 dengan mengubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Djiwa Sedjahtera. Kemudian, pada tahun 1961, sembilan perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti NILLMIJ dilebur  menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Eka Sedjahtera.

Pada tahun 1965, nama perusahaan diubah lagi menjadi Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera. Setahun kemudian, didirikan Perusahaan Negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraja yang merupakan peleburan dari perusahaan negara Asuransi Djiwa Sedjahtera.

Pada tahun 1973, Perusahaan Negara Asuransi Djiwasraya berubah status menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jiwasraya yang kemudian menjadi PT Asuransi Jiwasraya pada 1984.

Kala Krismon 1998 Menyerang

Selama perjalanannya, Jiwasraya mengalami pasang surut. Di awal-awal bisnis asuransi yang dijalankan berjalan lancar. Namun, saat Krisis Moneter 1998 mengguncang ekonomi Indonesia, gejolak pun datang.

Kala itu, nilai tukar rupiah yang menembus Rp16 ribu per dolar AS dari yang semula hanya Rp2.362 per dolar AS membuat dunia perbankan dan jasa keuangan terpukul. Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan semacam dana talangan atau bail-out. Namun, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018, Hendrisman Rahim, menyebutkan bahwa bantuan tersebut hanya dirasakan oleh bank sedangkan asuransi tidak mendapatkan hal yang sama.

Baca Juga: Benny Tjokro, “Kambing Hitam” Jiwasraya?

Selama beberapa tahun setelahnya, perusahaan ini terus bergulat dengan gejolak yang terjadi di awal reformasi tersebut. Kala itu, Jiwasraya mempunyai kewajiban Rp6,7 triliun yang harus dibayarkan.

Pada tahun 2014, perusahaan mendapatkan pujian dari Menteri BUMN kala itu, Dahlan Iskan, karena dianggap mampu keluar dari peliknya persoalan pasca-Krisis 1998. Di tahun ini pula, perusahaan tersebut menjadi sponsor klub sepak bola Inggris, Manchester City, dengan pengeluaran mencapai Rp 7,5 miliar per tahun.

Namun, nyatanya “sakit” perusahaan tersebut belum sembuh benar. Akhirnya, pada tahun 2018, persoalan ini mulai terendus – sebelum kemudian mengemuka dengan dahsyat seperti sekarang ini.

Kini, masyarakat, utamanya nasabah, harus dihadapkan pada kenyataan bahwa perusahaan gagal bayar. Ada setidaknya 17 ribu nasabah yang terdampak persoalan kali ini, dari total 7 juta pemegang polis Jiwasraya.

Konteksnya makin rumit karena beberapa pihak mulai mengaitkan hal ini dengan persoalan politik yang tentunya akan membuatnya berpotensi akan mengalami kebuntuan – seperti halnya yang terjadi pada kasus BLBI dan Bank Century.

Baca Juga: Jiwasraya, Tumbal Untuk Pilpres 2019?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kasus Jiwasraya emang jadi salah satu sentral pemberitaan nasional. Kasus hukum ini emang besar karena merugikan negara hingga Rp 16 triliun. Hmm, itu duit kalau dipakai buat beli nasi padang, bisa ngasih makan orang berapa negara ya? Uppps.

Isu Jiwasraya sendiri merembet kemana-mana dan disebut-sebut sebagai salah satu “perampokan” besar yang menguntungkan kelompok tertentu. Wih, sadis banget. Soalnya, akibat kasus ini ada jutaan nasabah perusahaan tersebut yang akan terdampak.

Makanya, pemerintah memutar otak gimana caranya menyelamatkan perusahaan ini. Cara yang kemudian ditempuh adalah lewat PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia alias BPUI yang adalah holding BUMN penjaminan dan perasuransian. BPUI disebut akan mendirikan asuransi baru bernama IFG Life.

Nah, kemudian Jiwasraya akan mengalami restrukturisasi sebelum akhirnya portofolio-portofolionya dipindahkan ke IFG Life. Intinya teknis bangetlah upaya ini.

Yang jelas, BPUI butuh dana yang cukup besar untuk melakukan hal ini. Makanya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan anggaran yang cukup besar. Menkeu Sri Mulyani menyebut penyertaan modal negara alias PMN untuk BPUI mencapai Rp 20 triliun pada tahun 2021 mendatang.

Jumlah ini meningkat 219 persen jika dibandingkan dengan yang didapat BPUI pada tahun 2020. Hmm, upaya yang baik juga untuk menyelamatkan nasib jutaan nasabah.

Tapi eh tapi, apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani ini agak kontras dengan pos anggaran lainnya. Soalnya doi dikritik oleh Badan Anggaran DPR RI. Anggota Banggar dari Fraksi PKS, Sukamta misalnya, menyebut Sri Mulyani “pelit” untuk anggaran kompensasi bagi para prajurit TNI yang ada di wilayah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).

Disebutkan bahwa para tentara yang bertugas di wilayah ini butuh untuk diperhatikan dan setidaknya diperlukan anggaran mencapai Rp 500 miliar untuk kompensasi kesejahteraan mereka.

Hmmm, jadi lumayan kontras juga ya antara Jiwasraya dan kompensasi bagi tentara ini. Bisa jadi memang Menkeu menilai kasus Jiwasraya lebih urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu ketimbang persoalan kompensasi bagi tentara yang dianggap bisa ditunda dulu di tahun berikutnya.

Tapi, kalau kita melihat konteks bahwa Jiwasraya adalah kasus yang terjadi akibat “perampokan” uang nasabah, berasa jadi miris gitu nggak sih. Idealnya sih dua-duanya diperhatikan secara bersama-sama.

Jadi keingat kisah tentang Robin Hood yang merampok dari orang-orang kaya dan kemudian membagi-bagikan jarahannya kepada orang-orang miskin. Nah, kalau yang terjadi sekarang mungkin bisa dibilang duit negara diberikan untuk menambal hasil perampokan, ketimbang diberikan juga pada para tentara yang tentu saja sangat membutuhkan. Semacam reversal Robin Hood. Kayak Reversal Flash di seri Flash yang tayang di Netflix.

Well, apa pun itu, yang jelas Indonesia saat ini sedang ada dalam fase krisis ekonomi akibat Covid-19. Artinya, memang semuanya sedang butuh penyesuaian. Mari berharap pandemi ini segera berakhir. (S13)

PinterPolitik.com

Gengs, kalian pasti mengetahui dong, permasalahan asuransi seperti Jiwaraya, Asabri, dan AJB Bumi Putera yang sebelumnya sempat trending banget di berbagai media sosial. Mulai dari facebook, twitter, intsgram hingga yang lainnya. Nah saat ini, muncul informasi yang mencengangkan dan sekaligus mengagetkan nih dari salah satu perusahaan penyedia jasa asuransi tersebut, yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Yang mengagetkan, keputusan yang diambil oleh pemerintah yaitu PT Jiwasraya ini akan di tutup, cuy. Ini langsung diungkapkan oleh Ibu Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo.

Waduh, terus gimana ya nasib para pemegang nomor polis asuransi PT Jiwasraya ini? Behh, coba kalian memposisikan diri sebagai nasabah pemegang polis, pasti shock kan? Hehehe.

View this post on Instagram

Ancaman Jokowi membubarkan lembaga mubazir, harap-harap cemas nih~ #jokowi #presidenjokowi #reshuffle #kabinetjokowi #kabinetindonesiamaju #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 8, 2020 at 7:22pm PDT

Nah, ternyata salah satu jalan keluar yang ditawarkan oleh pihak Kementerian BUMN yaitu mengalihkan portofolio polis Jiwasraya kepada pihak asuransi baru yang bernama Nusantara life. Bahasa mudahnya yaitu akan ada restrukturasi polis dari Jiwasraya ke Nusantara life, jadi nanti polis yang ada di Jiwasraya ditanggung oleh perusahaan baru ini.

Dan yang bikin keder nih, cuy, salah satu permintaan dalam restrukturasi polis ini yaitu nasabah diminta agar mengorbankan, alias uangnya rela hilang sekitar enam persen hingga tujuh persen dari imbas hasil (return) yang harusnya didapatkan. Hadeuhh, disunat lagi-disunat lagi. Lagi-lagi yang berualah adalah para pejabat, tapi yang dirugikan malah rakyat. Kok ibaratnya rakyat ini dipaksa ikhlas terus ya dengan perilaku pejabat.

Bahkan, ada lho nasabah yang rela soal skema apapun yang diberlakukan. Yang penting, uang mereka segera kembali.

Andai bisa, mimin mau nyanyi deh lagunya Mbak Rosa, biar seperti di FTV, yang liriknya, “Ku menangis melepaskan, kepergian dirimu (klaim polis) dari sisi hidupku, harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakit”. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Kalau kita bisa dapat keputusan dari Panja (Panitia Kerja) DPR, kita akan konsisten,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Rabu (18/3).

Menurutnya, pembayatan klaim nasabah baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bersama antara Kementerian BUMN, manajemen Jiwasraya, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat gabungan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi III DPR pada akhir bulan ini.

“Kami konsisten untuk pembayaran. Jiwasraya akan tetap melakukan pembayaran tahap pertama itu bulan Maret,” tegas Arya.

Sebelumnya, Arya mengatakan sumber dana pembayaran nasabah Jiwasraya tahap pertama akan berasal dari efisiensi perusahaan pelat merah tersebut.

“Sumber dana tahap pertama ini berasal dari efisiensi yang dilakukan oleh Jiwasraya. Bisnis Jiwasraya masih berjalan semua,” ujar Arya Sinulingga di Jakarta, belum lama ini.

Arya menambahkan dana tersebut berasal dari efisiensi kantor-kantor Jiwasraya yang tidak maksimal bekerja karena tidak lagi operasional. “Operasional mereka seperti biaya listrik, sewa kantor dan sebagainya itu bisa diefisienkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut menurut Arya, sumber dana untuk tahap pertama pembayaran nasabah Jiwasraya dipastikan telah mencukupi. Tinggal tunggu saja, persetujuan dari dari pihak terkait, termasuk dari Panja Jiwasraya DPR RI, yang baru kembali aktif awal pekan depan, setelah menjalani masa reses. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Citos yang berlokasi di Jalan TB Simatupang, sekitar wilayah Fatmawati dan Cilandak, Jakarta Sekatan yang disebut memiliki nilai jual antara 2-3 triliun rupiah tersebut, dianggap sebagai solusi terbaik bagi utang  Jiwasraya.

Nama Citos muncul sebagai aset terbesar milik Jiwasraya yang dinilai paling layak bisa dijual. Meskipun diduga masih ada aset lainnya milik perusahan asuransi terbesar milik BUMN  tersebut.

Ada beberapa  aset properti yang diduga milik Jiwasraya, di mana perusahaan asuransi ini pernah berinvestasi, seperti tiga penyertaan Jiwasraya di aset-aset golf dan pengelola gedung.

Tercatat Jiwasraya masuk ke PT Arthaloka Indonesia sebanyak 2,88 persen, sementara lainnya yakni PT Pondok Indah Padang Golf 0,23 persen, dan PT Langen Kridha Pratyangga 0,40 persen pada tahun 2015 dan 2016 itu.

Namun  belum diketahui apakah Jiwasraya masih atau sudah keluar dari penyertaan saham tersebut.

Arthaloka Indonesia adalah perusahaan manajemen buillding yang berlokasi di Gedung Arthaloka lantai 17.  Saat ini nama perusahaan berganti menjadi PT Taspen Properti Indonesia karena memang menjadi anak usaha PT Taspen (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 90,13 persen mengacu laporan keuangan Taspen 2018. Nama gedungnya kini menjadi Menara Taspen.

Sementara itu, Pondok Indah Padang Golf adalah pengelola golf yang didirikan pada 17 Agustus 1976. Mengacu laporan pemegang saham 31 Desember 2017, kala itu saham perusahaan dipegang oleh beberapa pengusaha Indonesia, dan beberapa investor lainnya.

Adapun Langen Kridha adalah penyelenggara padang golf dan sarana-sarana lainnya seperti penyediaan sarana olahraga dan rekreasi, termasuk club house Bandung Giri Gahana Golf and Resort. Langen berdiri pada 6 Maret 1986 sebagaimana terungkap dalam situs resminya.

Baik Pondok Indah Padang Golf maupun Langen Kridha Pratyangga, sebelumnya berstatus Tbk (perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indoensia), tapi kini sudah tidak berstatus Tbk lagi di nama perusahaannya.

Kalau dilihat status aset kepemilikannya, memang Citos lah yang dinilai paling aman, karena hampir 100 persen aset milik Jiwasraya. Namun permasalahannya, saat ini status pengelolaan Citos berada pada pihak lainnya, di mana Jiwasraya sejak 13 Juni 2001 menandatangani perjanjian untuk menyewakan tanah dengan hak untuk mengoperasikan (skema bangun-kelola-serah) kepada PT Graha Megaria Raya (pengelola Cilandak Town Square) selama 20 tahun sejak 1 Desember 2002 sampai dengan 30 November 2022 mendatang, atau masih tersisa dua tahun lagi. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Rencana tersebut dinilai lucu dan salah kaprah, karena bukan core perusahaan  pelat merah mengurusi Mal. “Saya dengar, Citos masa yang beli harus BUMN juga. Apa urusannya BUMN urusin Mal? Udah kesurupan setan apa ini ya? Jadi anti persaingan semua, kalau gini semua mah monopoli,” kata ekonom senior INDEF, Faisal Basri dalam sebuah diskusi di Kantor Pusat ISEI, Jakarta, Kamis (12/3).

Menurut Faisal Basri, lebih baik penjualan aset itu dijual ke pihak lain, jangan ditawarkan ke sesama BUMN, karena menurutnya BUMN tak perlu mengurus hal seperti itu.

Faisal mengaku bingung dalam memahami pemikiran pejabat-pejabat saat ini, dia menilai banyak pejabat yang berbicara tidak menggunakan akal sehat dalam menentukan keputusan.

“Apakah pantas BUMN itu memiliki Mal? Apa tidak cukup Sarinah (PT Sarinah) saja, kok mengurusi hal-hal tektekbengek seperti ini, apa salahnya, jika saya beli Citos dengan harga tinggi, lantas tidak diutamakan tapi dikasih dahulu yang lain,” ujarnya.

Faisal menilai hal ini, tidak adil bagi masyarakat Indonesia khususnya pihak swasta yang ingin membeli Citos. Dengan menawarkan ke pihak sesama BUMN akan mnejadi rancu, seharusnya tugas negara itu mendorong untuk menyegarkan sektor investasi, yakni bagaimana memberikan Investasi kepada Investor supaya menjadi profesional.

“Kalau saya bisa beli Mal Citos lebih mahal ga boleh? Saya warga negara punya hak yang sama, dengan warga negara yang lain, sama-sama bayar pajak,” ungkapnya.

Faisal menilai rencana ini tidak benar,  secara pribadi dia mengharamkan negara punya Mal. “Bukan malah menambah kepemilikan, yang tidak ada hubungannya dengan Agent of Development. Apa urusannya Mal dengan negara,  saya enggak ngerti, enggak tahu lagi,” ujarnya.

Selain itu jika dijual ke perusahaan BUMN, namun dana yang diterima akan lama. Berbeda jika dijual ke pihak lain, tentu bisa langsung dibayarkan, sehingga dananya pun bisa cepat dibayarkan ke para nasabah.

Faisal  menambahkan, jika yang beli perusahaan  BUMN tentunya prosesnya akan lama. “Nggak bisa cepat, mesti ajukan dulu ke DPR. Kalau swasta yang bisa beli bahkan lebih mahal kenapa nggak,” ungkap Faisal.

Dia mencontohkan, seandainya Citos ditawarkan ke investor Jepang, yang mungkin tertarik dengan lokasi Citos, yang letaknya strategis dan dekat dengan MRT. Apabila dibeli investor Jepang, Citos mungkin akan disulap menjadi kawasan terintegrasi.

“Coba itu kan dekat MRT, tawarin orang Jepang mau pasti. Dia bikin kawasan pemukiman atau apa, jual mahal juga mau, atau tawarin aja sekalian ke Sultan Brunei, langsung bayar cash, duitnya langsung dipakai kan bisa,” pungkasnya. (R58)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 3, 2020 at 10:02pm PST

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Kartika Wirjoatmodjo berharap pembeli Citos adalah perusahaan BUMN, seperti PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Bahana.

“Saat ini kan Bahana juga punya uang, mungkin karena ini aset yang bagus sekali, tapi kita akan jual ke BUMN lain khususnya ke Bahana,” kata Kartika di sela-sela acara diskusi di Jakarta, Rabu (11/3).

Pria yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, aset seperti pusat perbelanjaan berpotensi memberikan keuntungan besar. Karena itu, Kartika menawarkan ke BUMN lain menjadi pembeli aset Jiwasraya tersebut.

“Karena kita melihat ini ke depan, ini sangat bagus untuk diusahakan dan kita akan usahakan ada di lingkungan BUMN dulu bersama dengan BUMN Karya,” paparnya.

Sebelumnya Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan akan melepas aset-aset yang dimiliki Jiwasraya seperti kantor-kantor Jiwasraya dan juga bangunan berstatus hak milik lainnya, seperti gedung perbelanjaan Cilandak Town Square, di Jakarta Selatan.

“Ini aset yang cukup bagus dan sudah mulai ditawarkan, banyak yang minat, nilainya kurang lebih Rp 2-3 triliun,” kata Arya belum lama ini.

Arya menambahkan aksi korporasi berupa pelepasan aset properti itu tidak serta merta dapat dilakukan Jiwasraya, sebab terdapat status aset negara yang turut melekat pada properti tersebut. “Maka untuk penjualan aset ini harus melalui mekanisme persetujuan DPR,” pungkasnya. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hal itu diutarakan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Permintaan  Kementerian  BUMN ini, terkait telah diumumkannya secara resmi angka kerugian negara akibat kasus korupsi Jiwasraya yang mencapai Rp 16,9 triliun oleh Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) pada Senin (9/3) kemarin. “Apabila angka sudah keluar, jadi sudah diketahui target untuk pengambilan aset itu berapa,” kata Arya.

Arya mengakui masih ada proses hukum hukum yang dilalui untuk menyelamatkan aset-aset tersebut. Proses hukum tersebut harus diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. “Jadi kami dorong terus teman di Kejaksaan untuk itu, kami support lah,” ujarnya pula.

Sebelum diumumkan BPK, Kejagung sebenarnya juga telah mengemukakan bahwa hasil perhitungan kerugian negara sementara sebesar Rp 16,9 triliun. Terkait kasus ini Kejagung juga telah melakukan penyitaan aset milik para tersangkanya. Seluruh aset yang disita tersebut menurut catatan BPK sebesar Rp 13,1 triliun.

Walapun telah mengumumkan secara resmi nilai kerugian negara akibat kasus korupsi Jiwasraya, namun Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebut hasil perhitungan itu masih bersifat sementara.  “Ini bukan hasil audit akhir ya. Audit ini masih berjalan. Ini kan kasus skala besar ya, kami masih lakukan perhitungan lagi,” ujar Agung  dalam penyataannya kemarin.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebelumnya telah menegaskan akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mencoba menghalang-halangi penuntasan kasus dugaan korupsi Jiwasraya. “Apabila ada itikad menghalangi, kemudian mempersulit, itu pasti ada aturan dan sanksinya,” pungkasnya. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.