PinterPolitik.com 

Dalam kunjungannya ke Turkiye April silam, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ketertarikan Indonesia untuk terlibat dalam proyek pengembangan jet tempur generasi kelima, KAAN, yang sedang dikembangkan oleh Ankara. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan menjadi salah satu sorotan dalam dinamika hubungan kedua negara hingga sekarang, dalam sektor pertahanan. 

Jet tempur KAAN, yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries (TAI), merupakan bagian dari upaya Turkiye untuk mandiri dalam sektor pertahanan strategis, khususnya dalam kategori alutsista kelas berat. Prabowo menyatakan bahwa Indonesia sedang mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang lebih dalam, baik dalam bentuk investasi, akuisisi teknologi, maupun kolaborasi pengembangan. 

Inisiatif ini terlihat progresif dan menjanjikan. Selain berpotensi memperkuat industri pertahanan nasional, keterlibatan dalam proyek seperti KAAN juga membuka jalan bagi Indonesia untuk masuk dalam lingkaran elite teknologi pertahanan global. Apalagi, selama ini Indonesia lebih banyak menjadi konsumen, bukan produsen teknologi militer canggih.  

Namun menariknya, proyek pengembangan jet tempur generasi kelima bukanlah arena yang bebas dari dinamika geopolitik dan pertimbangan strategis jangka panjang. Pengembangan teknologi alutsista yang sekuat ini diprediksi akan memberikan efek politik yang juga sangat besar secara internasional. 

Maka dari itu, menjadi penting bagi kita untuk memahami: apa saja potensi dan peluang yang sebenarnya bisa didapat Indonesia dari keterlibatan dalam proyek ambisius ini? Dan bagaimana kerja sama ini bisa selaras dengan kepentingan strategis nasional maupun internasional di masa depan? 

Peluang Strategis Proyek KAAN? 

Keterlibatan Indonesia dalam proyek jet tempur KAAN dapat dilihat sebagai langkah strategis dalam kerangka modernisasi alutsista dan diversifikasi kemitraan pertahanan. Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia banyak bergantung pada sistem senjata dari negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa, serta dari Rusia. Namun, masing-masing mitra memiliki batasan tersendiri, termasuk isu embargo, ketergantungan suku cadang, dan pertimbangan politis. 

Menariknya, dengan menjajaki kerja sama dengan Turkiye, Indonesia dinilai menunjukkan arah baru: membangun hubungan dengan mitra yang tidak terlalu terikat pada blok politik tertentu, tetapi memiliki kemampuan teknologi militer yang terus berkembang. Turkiye dalam satu dekade terakhir berhasil menjelma menjadi pemain penting dalam industri pertahanan global, dengan produk seperti drone Bayraktar TB2 yang digunakan di berbagai medan tempur dan menjadi perhatian banyak negara. 

Dalam konteks teknologi, proyek KAAN sendiri memiliki sejumlah keunggulan. Jet tempur ini diklaim sebagai pesawat generasi kelima, sekelas dengan F-35 milik AS atau Su-57 milik Rusia. KAAN didesain memiliki kemampuan stealth, supercruise, serta integrasi avionik canggih berbasis kecerdasan buatan. TAI menyebutkan bahwa KAAN akan memiliki jangkauan tempur yang luas, kemampuan manuver tinggi, dan bisa membawa berbagai jenis senjata pintar. Prototipe KAAN bahkan telah berhasil melakukan uji terbang pertamanya pada 2023—sebuah capaian penting untuk proyek yang baru dimulai beberapa tahun sebelumnya. 

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam proyek ini membuka dua pintu penting. Pertama, kesempatan untuk transfer of technology (ToT) yang selama ini menjadi harapan dalam setiap pengadaan alutsista strategis. Jika kerja sama dirancang secara tepat, industri pertahanan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad bisa mendapatkan alih teknologi bernilai tinggi. Kedua, Indonesia memiliki peluang untuk ikut menentukan arah pengembangan jet masa depan, alih-alih hanya membeli produk jadi. 

Lebih dari itu, secara geopolitik, Turkiye adalah negara yang menarik. Meski merupakan anggota NATO, Ankara kerap mengambil sikap independen dan menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Ukraina, dan negara-negara Asia Tengah. Posisi Turkiye yang fleksibel ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif—membuka ruang kerja sama tanpa harus berpihak dalam rivalitas global. 

Namun demikian, meskipun peluangnya besar, proyek seperti KAAN tetap memerlukan kalkulasi strategis yang cermat. Pengembangan jet generasi kelima bukan sekadar proyek teknologi, melainkan juga manuver geopolitik yang rumit, terutama jika melibatkan negara-negara dengan kepentingan dan orientasi politik yang kompleks. 

Justru Sekarang Waktu dan Kondisi yang Tepat? 

Meski sempat muncul keraguan terhadap prospek pasar jet tempur generasi kelima karena dominasi pemain besar seperti Amerika Serikat dengan F-35-nya, kini muncul pandangan baru yang lebih optimis: justru saat ini adalah momen yang tepat untuk mulai masuk ke sektor ini.  

Salah satu alasannya adalah kecenderungan Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya saat ini untuk mulai mengalihkan fokus ke pengembangan jet tempur generasi keenam (gen-6). Dalam beberapa tahun ke depan, kompetisi dan prioritas investasi negara-negara besar akan beralih ke ranah teknologi yang lebih futuristik, meninggalkan celah dalam pasar jet gen-5 yang bisa diisi oleh aktor-aktor baru. 

Dalam konteks ini, proyek KAAN yang dikembangkan oleh Turki menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk mulai membangun jejak di pasar jet gen-5. Dengan harga yang diprediksi lebih kompetitif dari F-35—sekitar 80–100 juta dolar per unit—KAAN bisa menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang yang menginginkan teknologi tinggi tetapi tidak memiliki akses langsung ke produk Amerika Serikat atau Eropa Barat. Indonesia bisa memainkan peran penting sebagai co-developer yang menghubungkan Turki dengan pasar Asia Tenggara dan sekitarnya. 

Tentu, langkah ini tetap menuntut kecermatan dalam menghadapi dinamika geopolitik dan strategi pemasaran global. Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto—figur dengan pengalaman panjang dalam pertahanan dan geopolitik—Indonesia memiliki keunggulan diplomatik dan strategis yang bisa saja tidak bisa diremehkan. Sebagai sosok yang familiar dengan panggung geopolitik, Prabowo diyakini mampu menavigasi sensitivitas hubungan dengan berbagai kekuatan besar sambil tetap mendorong kemandirian industri pertahanan nasional. 

Dengan strategi yang matang dan kerja sama yang setara, proyek KAAN bisa menjadi titik awal bagi Indonesia untuk naik kelas—tidak lagi sekadar pengguna, melainkan sebagai produsen dan mitra utama dalam ekosistem industri pertahanan global. Masa depan ini bukan hanya memungkinkan, tetapi juga layak diperjuangkan mulai sekarang. (D74) 

PinterPolitik.com

Menjelang debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada hari Minggu 7 Januari nanti, para calon presiden (capres) agaknya sudah mempersiapkan materi debat dengan matang.

Salah satunya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengklaim sudah percaya diri untuk menghadapi debat tersebut.

Hal itu diperlihatkan ketika Ganjar melemparkan kritik terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga capres nomor urut 2 Prabowo Subianto atas kebijakan pengadaan alutsista bekas.

Ganjar menilai pengadaan jet tempur bekas Qatar itu tidak efektif dan hanya menghamburkan uang negara.

Dengan usia yang sudah menua dan membutuhkan pemeliharaan ekstra, Ganjar menilai sebaiknya pengadaan alutsista harus direncanakan lebih bijak.

Pernyataan Ganjar pun didukung oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang juga mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa.

Andika menambahkan jika jet tempur bekas yang akan dibeli Indonesia sudah tidak diproduksi lagi oleh negara asalnya, Perancis.

Hal ini menyebabkan suku cadang akan sulit sehingga biaya pemeliharaan juga akan membengkak.

Seperti yang diketahui, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memutuskan untuk membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar dengan nilai kontrak sebesar 733 juta Euro atau sekitar Rp12 triliun.

Lantas, apakah pengadaan jet tempur bekas itu memang diperlukan oleh Indonesia?

Pilihan Paling Rasional?

Dalam beberapa kasus di negara berkembang, urgensi pemenuhan alutsista demi memperkuat pertahanan seakan selalu terbentur dengan keterbatasan anggaran. Hal ini tak jarang menimbulkan dilema tersendiri.

Hal ini bisa kita lihat dari apa yang terjadi di Filipina. Sejak Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan 12 jet tempur F-16, negara itu kini dihadapkan pada bagaimana membiayai pembelian itu.

Dengan perkiraan biaya pesawat dan peralatan yang mencapai US$2,43 miliar, Manila kini justru mulai mempertimbangkan beralih ke pembelian jet tempur bekas atau menerima bantuan keuangan dari Washington.

Sejatinya, jet tempur itu dipersiapkan untuk melakukan operasi memantau kegiatan udara dan maritim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Berkaca dari kasus yang terjadi di Filipina, ditambah dengan melihat konstelasi geopolitik dunia yang kian memanas, tampaknya pengadaan jet tempur bekas kiranya adalah pilihan yang cukup rasional bagi Indonesia.

Prabowo Subianto dalam penjelasannya sebelum pengadaan jet tempur Mirage 2000-5 ditunda mengatakan, meskipun jet tempur bekas tapi jam terbang Mirage 2000-5 dari Qatar masih 30 persen. Sehingga, jet tempur itu masih bisa digunakan hingga 15 tahun mendatang. 

Dengan bergabungnya jet tempur Mirage 2000-5 ke Angkatan Udara Indonesia diperkirakan akan menambah kekuatan dan memenuhi ketertinggalan pertahanan Indonesia dari negara lain.

Selain itu, pengadaan jet tempur Mirage 2000-5 adalah opsi terbaik untuk mengisi gap alutsista Indonesia sampai jet tempur Rafale selesai produksi tahun 2026 mendatang.

Bahkan, bukan tidak mungkin juga dapat menghadirkan efek gentar atau deterrence effect bagi negara lain.

Patrick Morgan dalam bukunya yang berjudul Deterrence Now menjelaskan bahwa deterrence effect adalah wujud dari realisme sesungguhnya.

Patrick menambahkan, hal itu dikarenakan upaya damai seperti dialog tidak menjamin suatu negara tidak melakukan aksi militer terhadap negara lain.

Maka dari itu, dengan memperkuat sistem pertahanan akan membuat suatu negara mempertimbangkan hal terburuk jika memutuskan untuk melakukan aksi militer.

Dalam mendukung rasionalitas dari deterrence effect ada satu pepatah latin kuno, yakni si vis pacem, para bellum yang memiliki arti jika menginginkan sebuah perdamaian maka juga harus siap dalam berperang.

Pepatah itu pertama kali diucapkan oleh jenderal Romawi Kuno yang bernama Vegetius saat mengkritik penurunan kualitas pasukan Romawi karena dinilai terlalu lama menikmati sebuah perdamaian.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M.Herindra juga mengungkapkan hal serupa dalam tulisannya yang berjudul Pengadaan Mirage 2000-5 dan Filosofi “Just in Case” ala Indonesia.

Herindra dalam tulisannya menjelaskan ada tiga alasan utama Indonesia memutuskan untuk membeli jet tempur bekas dari Qatar.

Pertama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Mirage 2000-5 adalah kepastian kekuatan seraya menunggu datangnya jet tempur baru Rafale dari Prancis yang proses produksi dan pengirimannya baru akan selesai tahun 2026 mendatang.

Kedua, kembali, bergabungnya alutista bekas seperti Mirage 2000-5 ke dalam Angkatan Udara Indonesia akan memperkuat pertahanan Indonesia dan memberikan jaminan keamanan atas tingginya tensi geopolitik dunia.

Sejauh ini Indonesia dilengkapi pesawat tempur dari varian F-16 A/B/C/D, SU-27/30, Hawk-109/209, T-50i Golden Eagle, dan EMB-314 Super Tocano. Namun, kesiapan tempurnya belum maksimal.

Ketiga, pengadaan alutsista bekas adalah pilihan yang paling rasionalitas secara politis. Baik dari segi anggaran dan diplomasi pertahanan Indonesia.

Lalu, mengapa pengadaan alustista bekas disebut sebagai pilihan yang paling rasional secara politis?

Bagian dari Diplomasi

Pasca reformasi, sistem pertahanan Indonesia mengalami pasang surut. Salah satunya, adanya embargo dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya untuk Indonesia pada era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Dengan adanya embargo dari AS dan sekutunya, ini membuat Indonesia sadar akan pentingnya sebuah diplomasi dalam dunia pertahanan.

Teori arms military build up dan konsep turunannya, yakni revolution in military affairs (RMA) tampaknya tepat untuk menjelaskan keputusan pembelian Mirage 2000-5 dari Qatar.

Michael J. Thompson dalam tulisannya yang berjudul Military Revolutions and Revolutions in Military Affairs: Accurate Descriptions of Change or Intellectual Constructs? menjelaskan RMA adalah perubahan secara cepat dalam bidang militer suatu negara yang tidak hanya meningkatkan kuantitas atau kualitas, namun juga mengubah pola lama.

Berbeda dengan Menhan sebelumnya, Prabowo kini melakukan diplomasi pertahanan ke banyak negara sebagai bentuk membuka alternatif sebanyak-banyaknya bagi kebutuhan pertahanan Indonesia.

Akusisi alutsista bekas mencerminkan keberhasilan diplomasi pertahanan Prabowo yang akhirnya dapat menghadirkan kepercayaan dari Qatar dan Perancis untuk menjadi “partner strategis” bagi Indonesia.

Selain munculnya rasa kepercayaan terkait jual-beli senjata Indonesia dan Qatar, hubungan lebih luas yang menyangkut investasi di sektor lain boleh jadi juga akan mendapatkan efeknya.

Akuisisi sistem pertahanan dari negara lain juga kiranya akan membuat anggaran pertahanan Indonesia akan lebih hemat, bukan seperti apa yang di kritik oleh Ganjar.

Permasalahan anggaran bukanlah sesuatu yang baru bagi Indonesia. Berulang kali, berbagai macam pihak menggaungkan ide tentang modernisasi dan kemandirian alutsista dalam negeri.

Namun, jika kita lihat lebih dalam lagi, permasalahan ini ternyata sifatnya sangat kompleks.

Evan Laksmana dalam artikelnya yang berjudul Indonesia Military Modernization Must Go Beyond New Hardware menjelaskan alasan kenapa Indonesia selalu sulit dalam memantapkan perkembangan alutsista adalah tidak mempunyai rencana jangka panjang dalam sistem pertahanan.

Bebeda dengan negara tetangga, Singapura yang sudah mempunyai roadmap sistem pertahanan hingga 2030. Dalam roadmap itu, Singapura sudah merencakan tipe dan peruntukan wilayah mana dalam pembelian alutsista.

Namun, sejauh ini dengan apa yang sudah dilakukan Prabowo sebagai Menhan telah menunjukkan progresivitas yang cukup pesat dalam bidang pertahanan.

Apa yang dibangun Prabowo sebagai Menhan tampaknya akan terasa dampaknya beberapa tahun mendatang, karena dalam bidang pertahanan tidak bisa semua dijalankan berdasarkan oportunisme semata. 

Diskursus mengenai pembelian alutsista bekas pakai agaknya akan dibawa ke panggung debat pada akhir pekan ini. Oleh karena itu, akan menarik untuk menantikan kelanjutannya nanti. (S83)

PinterPolitik.com

Sejak pesawat terbang diciptakan pada 1903 oleh Wright bersaudara, para insinyur terus berinovasi untuk menciptakan pesawat yang memiliki kecepatan sangat tinggi dan bahkan mampu melampaui kecepatan suara (1234,8 km/jam).

Dilansir dari laman Screen Rant, berikut daftar delapan pesawat berawak tercepat di dunia pada tahun 2022, setidaknya daftar ini masih belum berubah hingga hari ini.

1. North American X-15 (7.274,2 km/jam)

North American X-15 memegang rekor sebagai pesawat berawak tercepat di dunia dengan torehan kecepatan maksimal mencapai 7.274,2 km/jam. Penerbangan perdana X-15 terjadi pada 8 Juni 1959.

Pesawat ini merupakan kolaborasi eksperimen angkatan usara Amerika Serikat dan NASA. Pesawat ini dirancang untuk melakukan penerbangan di luar atmosfer, dan telah memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan teknologi antariksa.

2. Lockheed SR-71 Blackbird (3.540,6 km/jam)

Lockheed SR-71 Blackbird adalah sebuah pesawat pengintai siluman strategis yang dibuat oleh Lockheed Skunk Works. Pesawat ini tercatat memiliki kecepatan maksimal mencapai 3.540,6 km/jam sejak penerbangan perdana pada 22 Desember 1964.

SR-71 Blackbird didesain untuk kebutuhan terbang tinggi dan memiliki kemampuan mode siluman agar tidak tertangkap radar musuh.

3. Mikoyan-Gurevich MiG-25 “Foxbat” (3.524,5 km/jam)

Mikoyan-Gurevich MiG-25 “Foxbat” merupakan pesawat jet tempur buatan Uni Soviet. “Foxbat” dirancang untuk mencegat pesawat musuh dengan kecepatan supersonik dan mengumpulkan data pengintaian.

Prototipe Foxbat mengudara pertama kali pada 6 Maret 1964. “Foxboat” sendiri merupakan kode yang diberikan oleh aliansi pertahanan NATO.

4. Mikoyan MiG-31 “Foxhound” (3.057,7 km/jam)

MiG-31 merupakan jet tempur berkecepatan tinggi yang mampu membawa rudal-rudal berat jarak jauh. “Foxhound” juga memiliki kemampuan untuk mencegat rudal jelajah.

5. McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle (2.655,4 km/jam)

F-15E Strike Eagle buatan McDonnell Douglas merupakan pesawat tempur yang dapat digunakan di segala cuaca. Keunggulannya diperoleh melalui kombinasi kemampuan manuver, kecepatan, radius tempur, senjata dan sistem avionik canggih.

Pesawat berjenis jet tempur ini telah digunakan saat operasi militer Amerika Serikat (AS) di Irak, Afghanistan, Suriah, dan Libya.

Dalam dunia dirgantara, pesawat-pesawat tercepat ini mewakili pencapaian luar biasa dalam rekayasa dan teknologi penerbangan.

Meskipun telah menghadapi tantangan besar dalam mencapai kecepatan yang fantastis, pesawat-pesawat ini telah membuka jalan bagi kemajuan lebih lanjut dalam eksplorasi dan transportasi udara. (J61)

PinterPolitik.com

Dari sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto beberapa kali disorot media melakukan sejumlah kunjungan diplomatis ke berbagai negara besar. Yang utamanya barangkali adalah ketika Prabowo berkunjung ke Prancis, dan membawa pulang ke Indonesia perjanjian pembelian jet tempur canggih generasi 4.5, Dassault Rafale.

Tidak main-main, jumlah jet yang rencananya dibeli bahkan mencapai 42 unit, ini artinya Indonesia tidak hanya akan menjadi pengguna pertama jet Rafale di Asia Tenggara, tapi juga jadi salah satu negara berkembang dengan jet tempur generasi 4.5 terbanyak.

Kontrak ini sontak menjadi kebanggaan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dan sesuai perkembangannya, disebutkan bahwa baru-baru ini kontrak pembelian Rafale sudah mulai aktif. Pihak Kemhan mengatakan per tanggal 9 September Indonesia sudah mulai mencicil pembelian Rafale sebesar kurang lebih US$1,3 miliar. Pembayaran tahap awal ini akan mendatangkan enam dari total 42 jet.

Akan tetapi, di saat yang bersamaan Indonesia sebenarnya juga diketahui akan membeli sejumlah jet tempur dari negara-negara lain. Sejak dua tahun terakhir Prabowo telah menunjukkan ketertarikan membeli jet canggih Amerika Serikat (AS), F-35. Namun karena diklaim antrean pembelian F-35 masih panjang, maka pada semester pertama tahun 2022 Indonesia akhirnya berhasil dibelokkan untuk membeli jet tempur yang kelasnya sedikit di bawah F-35, yakni F-15 EX.

Tidak hanya itu, pada tahun ini Prabowo pun mengumumkan Indonesia sedang terlibat dalam proyek pengembangan jet tempur siluman bernama KF-21 Boramae dengan Korea Selatan (Korsel), dan akan. Setidaknya memiliki 50 unit di masa depan. Namun, hingga kini isu gagal bayar pengembangannya oleh Indonesia masih mengudara di pemberitaan, utamanya media-media asal Korsel.

Dari sini, kita bisa menyadari bahwa Indonesia memiliki proyek-proyek alat utama sistem senjata (alutsista) yang sangat beragam, bahkan tidak hanya soal jet tempur saja, tapi pembelian fregat perang pun kita mendatangkannya dari beberapa negara, seperti Italia dan Jepang.

Pertanyaan besarnya kemudian adalah, apakah diversifikasi alutsista ini adalah sebuah strategi yang baik, atau justru akan menjadi blunder besar?

Rafale Hanya Akan Jadi Pajangan?

“Gajah di dalam ruangan” dari pembelian besar-besaran alutsista canggih ini tentu adalah masalah pendanaan. Mulai dari pengamat-pengamat militer dalam negeri sampai media asing, semuanya memiliki pertanyaan yang sama: dari mana uangnya Indonesia beli jet-jet tempur canggih?

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darmaputra menduga bahwa demi mencegah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triliunan, maka besar kemungkinannya pemerintah akan gunakan skema kredit ekspor. Masalahnya, walau kredit ekspor bisa jadi salah satu solusi, itu juga akan menambah utang negara.

Namun, permasalahan pengadaan alutsista ini sebenarnya tidak hanya sebatas uang membelinya saja. Ada beberapa alasan lain kenapa pengadaan jet-jet tempur canggih seperti Rafale, F-15, dan KF-21 tetap akan menjadi masalah besar meskipun kita punya uang yang cukup untuk membelinya.

Pertama, ini akan menjadi logistic nightmare atau mimpi buruk logistik. Fitri Bintang Timur, pengamat Centre for Strategy and International Studies (CSIS), dalam artikelnya Indonesia’s defence shopping spree, menilai bahwa keputusan Indonesia untuk menghadirkan jet tempur dari tiga benua berbeda (Amerika, Eropa, Asia) memiliki tantangan yang sangat besar, yakni kemampuan untuk menghadirkan fasilitas pelatihan personil, pengadaan suku cadang, amunisi, dan pemeliharaan yang juga ikut terdiversifikasi.

Sebagai konteks saja, teknologi jet tempur adalah sebuah kekayaan intelektual yang kerahasiaan dan eksklusivitasnya sangat dijaga oleh masing-masing negara pengembang. Oleh karena itu, setiap pengoperasian jet tempur pun membutuhkan pengembangan dan perawatan yang hanya bisa didatangkan dari negara pengembangnya.

Dengan demikian, jika Indonesia memang akhirnya jadi membeli Rafale, F-15, dan KF-21, maka anggaran yang dibutuhkan diprediksi akan sangat membengkak karena perlu mendatangkan suku cadang dari tiga negara berbeda. Selain itu, kalaupun Indonesia hanya membeli Rafale, itu tetap akan menjadi masalah karena untuk saat ini kita juga sudah mengoperasikan jet tempur yang berbeda-beda nasionalitas, seperti SU-27 dari Rusia dan F-16 dari AS.

Mimpi buruk logistik ini sebenarnya sudah terlebih dahulu terjadi di India. Saikat Datta dalam artikelnya The Rafale deal is a perfect case study in what is wrong with India’s defence planning and purchases, menilai bahwa setelah India berniat mendatangkan Rafale, Angkatan Udara India (IAF) tampak seperti sebuah “sirkus”, karena mereka juga memiliki jet-jet tempur dari AS, Rusia, dan berbagai negara Eropa lainnya. Ini tentu berdampak pada anggaran yang membengkak.

Kedua, pengadaan Rafale dan jet tempur dari berbagai negara berbeda juga akan menyebabkan kekacauan interoperabilitas. Ian Storey dalam tulisannya Indonesia’s Defence Procurement Strategy: Diversification but at What Cost?, menyebutkan manufaktur jet tempur yang beragam akan sangat mempersulit operasional militer Angkatan Udara (AU) Indonesia.

Storey mengatakan, sebuah alat tempur canggih seperti jet tempur umumnya hanya bisa mencapai konektivitas yang optimal dengan alat-alat lain yang dibuat oleh produsen yang sama. Jika AU Indonesia ingin mengintegrasikan Rafale, SU-27, dan F-16, maka akan diperlukan upaya yang cukup memberatkan agar jet-jet tempur ini bisa “berkomunikasi” dengan satu sama lain.

Permasalahan ini pun dapat menjadi lebih kompleks mengingat pengintegrasian sistem berpotensi mengekspos teknologi rahasia suatu jet tempur negara yang satu dengan negara yang lainnya. Artinya, kalaupun Indonesia memang mampu mengintegrasikan, belum tentu negara-negara produsen mengizinkannya dengan mudah. Akan ada syarat-syarat tertentu yang bisa memberatkan Indonesia.

Ketiga, pengadaan Rafale melalui industri domestik juga besar kemungkinannya akan mangkrak. Jadi, disebutkan dalam perjanjian pembelian Rafale dengan Prancis bahwa Prancis bersedia melakukan transfer teknologi agar industri Indonesia bisa dengan mudah membuat jet tempurnya sendiri. Masalahnya, industri jet tempur yang dilibatkan, yakni PT Dirgantara Indonesia (PTDI) pun memiliki masalah-masalahnya sendiri.

Untuk mengembangkan fasilitas produksi pesawat baling-baling N219 saja, PTDI disebut masih membutuhkan dana tambahan setidaknya sebesar US$ 119 juta. Dari perspektif yang lebih luas, PTDI pun bisa dikatakan bukan badan usaha milik negara (BUMN) kesayangan Indonesia karena memiliki nilai yang sangat lemah.

Menurut data dari Katadata, PTDI hanya memiliki aset Rp11,03 triliun, jauh lebih rendah dari BUMN-BUMN lain seperti PT PLN (Rp1.589 triliun) dan PT Pupuk Indonesia (Rp135 triliun). Padahal, di negara-negara lain yang juga punya ambisi militer tinggi, seharusnya BUMN sektor pertahanan memiliki aset yang sangat tinggi. Itu baru dari masalah kekayaan, belum lagi menyentuh sektor kepegawaian yang juga memiliki masalah.

Berdasarkan penjabaran ini, bisa kita interpretasikan bahwa meskipun Indonesia akhirnya hanya mendatangkan Rafale, maka itu tetap akan berpotensi menjadi salah satu masalah besar AU Indonesia. Pada akhirnya, Rafale Indonesia berpotensi menjadi sebuah proyek besar yang ditelantarkan karena kita tidak bisa merawatnya.

Namun, masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Besar kemungkinannya pemerintah sebenarnya sudah tahu akan masalah yang tadi, akan tetapi, kenapa kita tetap berambisi membeli jet tempur yang didiversifikasi?

Modernisasi Alutsista Hanya Untuk Pamer?

Jun Yan Chang dalam tulisannya The paradox of defence diplomacy in Southeast Asia, menyampaikan sebuah analisis menarik tentang diplomasi pertahanan yang dilakukan negara-negara Asia Tenggara.

Sebagai suatu wilayah yang diakui memiliki kompetisi tinggi, wajar bila banyak negara Asia Tenggara yang berkoar ketika mampu membeli alutsista canggih dari negara-negara besar. Namun, karena wilayah ini sebenarnya adalah wilayah yang anggotanya cukup saling ketergantungan, maka diplomasi pertahanan yang dilakukan hanya akan sebatas boasting atau menyombongkan saja.

Indonesia dan tetangga-tetangganya memang memiliki catatan historis pertempuran antar satu sama lain, seperti ketika tahun 1960-an saat Indonesia berseteru dengan Malaysia. Namun, konteks persaingan di zaman tersebut sudah berbeda dengan zaman sekarang. Dulu kita bertarung karena ada tarikan kekuatan dengan negara-negara kolonial Barat, namun ketika sudah merdeka sekarang, kita tidak memiliki motivasi yang cukup kuat untuk berseteru secara militer dengan tetangga Asia Tenggara.

Oleh karena itu, unggul-unggulan alutsista adalah salah satu jawaban alternatif kompetisi sesama negara Asia Tenggara. Nah, dengan logika ini, maka kita sepertinya bisa wajarkan bila fungsionalitas jet tempur yang terdiversifikasi tidak diprioritaskan, karena proses pembeliannya pun hanya akan dijadikan sebagai ajang pamer.

Dan mungkin, pada ujungnya negara kita tetap akan terjebak dalam apa yang disebut monopoli global industri alutsista. Ethan B. Kapstein dalam tulisannya America’s Arm Trade Monopoly menyebutkan bahwa ada sebuah monopoli besar dalam mengatur aktivitas jual-beli sekaligus pembangunan industri alutsista dunia.

Dengan berbagai cara, contohnya seperti embargo, AS disebut berupaya semampu mungkin agar negara-negara dunia tetap ketergantungan membeli senjata yang diproduksi AS atau sekutunya, dan mencegah semampu mungkin agar tidak muncul pemain industri alutsista besar lainnya yang bukan berasal dari kubu Barat.

Well, pada akhirnya, tentu semua ini hanya interpretasi belaka. Kita harap saja pemerintah sudah memiliki rencana yang matang untuk mengatasi logistik dan pendanaan jika kita akhirnya mendatangkan 42 jet Rafale, F-15 EX, dan KF-21. (D74)

PinterPolitik.com 

Tidak diragukan lagi bahwa Tiongkok saat ini telah menjadi sebuah negara yang kuat.

Kebangkitan Tiongkok pun tidak hanya tersorot dari aspek ekonominya saja. Belakangan ini, Tiongkok kerap jadi headline pemberitaan karena perkembangan militernya yang luar biasa. 

Hanya dalam kurun waktu beberapa dekade saja, negara yang tadinya hanya andalkan jet tempur murah dari Uni Soviet ini sekarang sudah mampu ciptakan jet tempur silumannya sendiri, dalam bentuk pesawat J-20 dan FC-31.

Banyak pengamat militer menilai jet-jet tempur tersebut bahkan bisa bersaing dengan jet unggulan buatan AS dan Rusia, seperti F-22 Raptor dan Sukhoi SU-57. Ini tentu jadi catatan yang menarik mengingat perkembangan teknologi yang digunakan jet tempur Tiongkok sebagian besar murni dikembangkan dalam negeri.

Karena pencapaian yang luar biasa itu, banyak pengamat memprediksi Tiongkok akan jadi eksportir besar jet tempur di masa depan, yang mampu menyaingi AS. Dengan kapabilitas yang tidak jauh beda dengan produk asal AS dan Rusia, namun dengan harga penjualan yang lebih murah, Tiongkok akan menjadi pemain besar pasar pertahanan udara selanjutnya.

Tapi anehnya, fakta justru berkata sebaliknya. Sejak pertama kali kembangkan jet tempur sendiri, hampir tidak ada negara asing yang membeli jet tempur buatan Tiongkok. 

Para pelanggan setia Tiongkok hanyalah negara-negara tetangga dengan perekonomian yang masih berkembang, seperti Myanmar, Pakistan, dan Bangladesh. Itu pun yang dibeli hanya jet-jet kelas bawah seperti JL-10, yang seharusnya digunakan untuk latihan saja.

Di sisi lain, negara dengan perekonomian yang meningkat, seperti Indonesia misalnya, tidak pernah terlihat tertarik membeli jet tempur buatan Tiongkok, padahal kualitas yang didapat cukup lumayan dan harganya lebih terjangkau dibanding jet Rusia ataupun Barat. 

Mengapa bisa demikian? Beberapa orang berasumsi ini akibat potensi embargo AS. Benarkah anggapan tersebut?

Embargo AS Bukan Alasannya?

Meski secara sekilas potensi embargo AS terlihat masuk akal, kenyataannya alasan tersebut kurang tepat. Melalui Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA), AS memang berhak memberikan sanksi pada siapapun yang berani membeli persenjataan dari negara “musuh AS”.

Namun, Tiongkok tidak pernah termasuk dalam negara yang dilarang dalam CAATSA, aturan tersebut hanya mem-blacklist Rusia, Iran, dan Korea Utara (Korut). 

Lantas, kenapa masih banyak negara yang enggan beli jet tempur dari Tiongkok? Well, setidaknya ada tiga alasan.

Pertama, ini karena Tiongkok tidak memiliki sejarah penjualan jet tempur internasional yang kuat. Richard Aboulafia, pengamat pertahanan dari AeroDynamic Advisory mengatakan bahwa pembelian jet tempur lebih bersifat sebagai penghargaan keterikatan politik dibandingkan pertimbangan kualitas. 

Rusia dan AS adalah dua negara besar yang memiliki banyak ikatan penjualan alat-alat militer dengan banyak negara dari puluhan tahun yang lalu, karena itu, mereka akan selalu memiliki pelanggan tetap, meski terkadang saling mengecam posisi politik satu sama lain. 

Dengan demikian, negara-negara yang membeli senjata AS dan Rusia melakukan pembelian jet tempur sebagai upaya menghargai dan memperkuat keterikatan politik yang sudah dijalin dalam waktu yang lama. Selain itu, juga untuk mengurangi biaya perawatan, karena tidak perlu mendatangkan suku cadang yang berbeda jenis bila harus beli ke produsen senjata baru, seperti produsen jet tempur Tiongkok, misalnya. 

Sementara itu, Tiongkok belum pernah menjadi pemasok jet tempur ke banyak negara asing, sehingga, mereka kesulitan menarik perhatian negara-negara yang melihat akan mendapat lebih banyak manfaat politik jika beli jet tempur ke AS ataupun Rusia.

Kedua, ini juga akibat ketidak percayaan internasional pada Tiongkok. Kembali mengutip Richard dalam artikelnya The World Doesn’t Want Beijing’s Fighter Jets, ia mengatakan bahwa industri persenjataan yang super canggih hampir tidak bermakna apa-apa bila Anda tidak memiliki “teman”. 

Karena saat ini Tiongkok selalu dicitrakan sebagai negara yang berpotensi menimbulkan ancaman geopolitik, banyak negara akan berpikir dua kali bila ingin memiliki hubungan politik yang mendalam dengan Xi Jinping. Di Asia Tenggara, Tiongkok dianggap sebagai bahaya dalam Laut China Selatan (LCS). Di Asia Timur, Tiongkok juga dianggap sebagai bom waktu terhadap Taiwan dan juga menjadi pendukung setia Korut.

Memang, dalam aspek ekonomi banyak negara yang ingin kerja sama dengan Tiongkok, tapi itu hanya sebatas ekonomi. Sementara, penjualan jet tempur tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang dukungan politik (political favour) dan kepercayaan politik (political trust). 

Dengan alasan ini, Richard menduga bahwa salah satu alasan kuat kenapa Tiongkok kesulitan menjual jet tempurnya adalah karena saat ini hampir tidak ada negara yang menganggap Tiongkok sebagai “teman” dalam politik internasional. 

Segala hal yang berhubungan dengan Tiongkok dilakukan murni untuk tujuan bisnis, bukan untuk perkerat ikatan politik. Ini juga menjadi pertanda bahwa belum ada negara yang melihat Tiongkok sebagai rekan strategis, karena berbeda dengan AS, Tiongkok dianggap tidak bisa beri perlindungan geopolitik bila ada negara yang memang ingin mendekatkan diri dengan mereka.

Ketiga, dan ini yang jadi tantangan terbesar industri militer Tiongkok, jet tempur Tiongkok tidak pernah terlibat dalam konflik bersenjata kontemporer. Kenapa ini penting? Well, suka atau tidak, perang adalah satu-satunya media nyata yang mampu membuktikan kapabilitas sebuah senjata. 

Sebagai contoh, jika dalam suatu peperangan senjata yang diproduksi AS ternyata tampil lebih baik dari senjata buatan Rusia, maka secara otomatis banyak negara akan melirik senjata buatan AS itu. 

Sementara itu, meski selalu tampil sebagai negara yang agresif, Tiongkok tidak pernah terlibat dalam pertempuran modern. Berbeda dengan industri senjata AS, Rusia, maupun Eropa, dari tahun ke tahun mereka selalu terlibat dalam pertempuran, entah itu di Afganistan, Suriah, atau Irak. 

Karena hal ini, banyak negara yang meragukan kapabilitas jet tempur Tiongkok, meskipun secara teoritis sebenarnya mereka tidak kalah kuatnya dengan jet-jet AS ataupun Rusia.

Lantas, apakah ini artinya penjualan alat utama sistem senjata (alutsista) Tiongkok akan terus “tiarap” di bawah bayang-bayang AS dan Rusia?

Tiongkok Perlu Terlibat Perang?

Mantan Perdana Menteri (PM) Uni Soviet, Vladimir Lenin pernah membuat beberapa opini menarik tentang perdagangan senjata internasional dengan judul Who Stands to Gain? dan Armaments and Capitalism. Dalam dua tulisan ini, Lenin menilai bahwa para kaum kapitalis dengan sengaja menebar konflik di dunia untuk kepentingan bisnis industri militernya.

Dengan beberapa alasan, seperti kepentingan nilai-nilai demokrasi, patriotisme, dan ide-ide liberal lainnya, negara-negara Barat telah mampu mencari justifikasi agar konflik bisa terus terjadi di berbagai belahan dunia. Mereka kemudian menggunakan konflik yang terjadi sebagai upaya marketing senjata canggih yang mereka kembangkan.

Walau tulisan-tulisan Lenin ini bisa dianggap sebagai kepingan propaganda melawan kapitalisme Barat, kita tidak bisa pungkiri bahwa perang memang menjadi ladang bisnis  bagi para produsen senjata. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa mungkin penghambat Tiongkok menjadi eksportir jet tempur besar dunia adalah keengganannya melibatkan diri dalam konflik.

Karena itu, bila Tiongkok memang ingin lepas dari tembok yang selama ini memisahkan dirinya dari kekuatan hegemoni Barat, khususnya dalam industri senjata internasional, Tiongkok perlu mulai berani terlibat dalam konflik bersenjata internasional. 

Dari sini kemudian kita bisa berandai-andai, apa jadinya bila Tiongkok ikut memberi bantuan senjata dalam konflik yang sedang berlangsung, seperti di Ukraina? Well, yang jelas ini akan jadi salah satu jawaban atas buntunya penjualan alutsista mereka. 

Tiongkok tidak perlu menjual jet canggihnya, tapi bisa memberi bantuan-bantuan kecil, seperti drone militer yang menggunakan teknologi targetting yang sama digunakan oleh jet-jet tempur canggihnya. Tiongkok pun tidak perlu melakukan serangan mematikan, mereka bisa hanya cukup lakukan serangan yang dapat lumpuhkan peralatan militer musuh.

Jika komponen-komponen teknologi yang digunakan dalam jet tempur ini akhirnya terbukti membawa dampak yang signifikan dalam peperangan di Ukraina, bukan tidak mungkin bila nantinya banyak negara takut akan kapabilitas jet tempur Tiongkok, dan akhirnya berusaha mencari perlindungan dengan membeli teknologi itu sendiri.

Peran yang demikian sebenarnya saat ini sedang dimainkan oleh Turki. Dengan mengirimkan drone Bayraktar ke Perang Ukraina, Turki disebutkan telah mendapat banyak pesanan internasional, padahal seperti yang diketahui, Turki dan Rusia sebenarnya memiliki hubungan politik yang bisa dibilang cukup dekat. 

Ini membuktikan bahwa peperangan nyata sebetulnya memiliki dimensi yang berbeda dengan realita hubungan politik, dengan demikian, Tiongkok sebenarnya bisa gunakan celah-celah konflik untuk meningkatkan penjualan alutsista udaranya. Di sisi lain, kapabilitas efektif dari sebuah senjata dalam perang justru sebenarnya dapat mengakhiri perang itu sendiri dengan lebih cepat.

Anyway, ini semua hanya perandaian belaka. Tentunya, perang adalah sesuatu yang harus selalu kita hindari. Namun, seperti yang diyakini dalam detterence theory atau teori pencegahan dalam studi hubungan internasional, pembuktian senjata yang kuat justru dapat mencegah perang. (D74)