Jepang – PinterPolitik.com

Prabowo-Sjafrie, Paling Diplomasi ‘Bestie’?

A43 — Wed, 06 May 2026 12:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Menhan RI Sjafrie dan Menhan Jepang Koizumi nonton film di pesawat sebelum teken perjanjian pertahanan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?

PinterPolitik.com

Cupin nyaris tersedak kopi hitamnya ketika melihat foto yang beredar di linimasa pagi ini: dua menteri pertahanan dari dua negara berbeda, duduk berdampingan di pesawat Boeing abu-abu milik TNI Angkatan Udara, menonton film Netflix sambil berbagi camilan Hello Panda. Momen nyata antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dalam penerbangan dari Jakarta menuju Bali pada awal Mei 2026.

Cupin memperbesar foto itu dan memperhatikan detailnya. Dua pejabat pertahanan dari dua negara yang pernah berhadapan di medan Pasifik tujuh dekade lalu kini tampak seperti sahabat lama yang sedang road trip bersama.

Ia menggulir berita lebih jauh dan menemukan kronologi lengkapnya. Koizumi tiba di VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, disambut langsung oleh Sjafrie, lalu keduanya bertolak ke Bali untuk jamuan makan malam resmi.

Esok paginya, kedua menhan kembali ke Jakarta dan menandatangani Defence Cooperation Arrangement (DCA), perjanjian pertahanan paling komprehensif yang pernah dimiliki kedua negara. Cupin mencatat bahwa pertemuan ini bukan peristiwa tunggal yang muncul dari ruang hampa.

Ia menelusuri jejak digital dan menemukan bahwa Sjafrie sudah membangun pendekatan personal sejak November 2025, ketika ia mengunjungi Yokosuka Naval Base dan menaiki kapal perang kelas Mogami. Pada April 2026, usai menandatangani MDCP dengan Pete Hegseth di Pentagon, Sjafrie transit di Bandara Narita untuk bertemu Koizumi.

Cupin meletakkan ponselnya dan berpikir sejenak. Rangkaian pertemuan itu tampak seperti koreografi diplomatik yang dirancang dengan sangat sadar.

Cupin mulai bertanya dalam benaknya: apakah pendekatan personal semacam ini memang sedang menjadi tren di kalangan pemimpin Asia? Dan mengapa justru di era ketika hubungan antarnegara di belahan dunia lain semakin tegang dan transaksional?

**Tren ‘Bestie’: Dari Seoul hingga Beijing**

Cupin membuka laptopnya dan mulai memetakan pola. Ternyata apa yang dilakukan Sjafrie dan Koizumi bukan fenomena terisolasi, melainkan bagian dari gelombang yang lebih luas di seluruh kawasan Asia.

Ia teringat pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada April 2026, ketika presiden Indonesia membawa hadiah baju khusus untuk anjing peliharaan Presiden Lee Jae-myung. Anjing itu ternyata bernama Bobby, sama persis dengan nama kucing peliharaan Prabowo, sebuah kebetulan yang menciptakan momen keintiman yang tak ternilai.

Cupin juga mencatat bahwa sejak dilantik Oktober 2024 hingga April 2026, Prabowo telah melakukan 49 kunjungan luar negeri ke 28 negara. Moto sang presiden terkenal jelas: satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.

Di Jepang, Perdana Menteri Sanae Takaichi juga mempraktikkan hal serupa dengan gaya khasnya sendiri. Ia melakukan pose “Kamehameha” dari manga Dragon Ball bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, menciptakan momen ringan setelah pembicaraan berat soal Timur Tengah.

Bahkan Xi Jinping mengintensifkan apa yang Menteri Luar Negeri Wang Yi sebut sebagai “head-of-state diplomacy” sebagai jangkar utama diplomasi Tiongkok. Sepanjang 2025, Xi mengunjungi Asia Tenggara, Rusia, Asia Tengah, dan Korea Selatan dengan penekanan pada “good neighborliness and friendship.”

Cupin kemudian membandingkan pola ini dengan apa yang terjadi di sisi lain dunia. Laporan Council on Foreign Relations menggambarkan bagaimana kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Trump telah mengguncang hubungan Washington dengan sekutu-sekutu terdekatnya, dari Kanada hingga Jepang.

Profesor ilmu politik Amherst College Javier Corrales menggambarkan pendekatan Trump sebagai seorang “punitive actor” yang memperlakukan mitra dengan buruk sampai mereka datang membawa penawaran besar. Cupin menggeleng membaca itu, lalu membandingkannya dengan Prabowo yang justru datang membawa baju untuk anjing peliharaan tuan rumah.

Joseph Nye dari Harvard, dalam konsep soft power yang sudah menjadi kanon hubungan internasional, berargumen bahwa kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya terletak pada kemampuan memaksa tetapi juga pada daya tarik. Cupin melihat bahwa apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin Asia ini adalah praktik soft power dalam bentuknya yang paling organik.

Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam The Social Construction of Reality menjelaskan bahwa kepercayaan antarmanusia dibangun melalui interaksi berulang dalam konteks yang tampak biasa. Nonton film bersama di pesawat militer, dalam kerangka ini, justru menjadi instrumen pembangunan kepercayaan yang efektif karena ia tampak sepele.

Cupin menutup laptopnya dengan dua pertanyaan yang masih menggantung. Pertama, apakah pola diplomasi personal Asia ini benar-benar sesuatu yang baru, ataukah ia sebenarnya berakar pada tradisi yang jauh lebih tua?

Kedua, jika ini memang “cara Asia,” mengapa ia baru sekarang mendapat pengakuan di panggung global?

**Pulang ke ‘The Asian Way‘: Akar Lama, Panggung Baru**

Cupin membuka kembali catatan kuliahnya dan menemukan jawabannya sendiri. Apa yang media internasional gambarkan sebagai “pendekatan segar” sebenarnya adalah cara Asia bekerja sejak berabad-abad lalu.

Dalam tradisi Jepang, konsep wa atau harmoni mensyaratkan bahwa konfrontasi langsung harus dihindari. Negosiasi yang baik dimulai dengan nemawashi, konsultasi informal sebelum keputusan resmi, dan Cupin menyadari bahwa penerbangan bersama ke Bali pada dasarnya adalah nemawashi berskala kenegaraan.

Di Indonesia, tradisi musyawarah-mufakat mensyaratkan semua pihak merasa didengar sebelum kesepakatan tercapai. Mengundang Koizumi ke pesawat TNI AU dan menjamunya dengan makanan khas Indonesia adalah praktik musyawarah yang diangkat ke level antarnegara.

Cupin juga membaca tentang konsep kibun dalam budaya Korea, yang secara harfiah berarti suasana hati dan selalu diperhitungkan dalam setiap interaksi diplomatik. Hadiah baju untuk anjing bernama Bobby dari Prabowo, dalam kacamata ini, adalah manajemen kibun yang sangat presisi.

Di Tiongkok, konsep guanxi atau jaringan hubungan personal mendahului semua urusan bisnis dan politik. Pemimpin yang tidak berinvestasi dalam guanxi dianggap tidak serius, bukan sebaliknya.

Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa semua interaksi sosial pada dasarnya adalah pertunjukan, dan aktor yang cerdas akan memilih panggung yang paling menguntungkan. Sjafrie memilih panggung pesawat militer Indonesia bukan tanpa alasan: ia informal, intim, dan bebas dari tekanan protokol.

Amitav Acharya dari American University dalam tulisannya tentang tatanan Asia berargumen bahwa kawasan ini memiliki tradisi normatif sendiri yang tidak bisa direduksi ke dalam kerangka Westphalian ala Eropa. Diplomasi relasional Asia bukan imitasi dari model Barat yang dilonggarkan, melainkan sistem tersendiri tentang bagaimana kepercayaan bekerja.

Cupin mencatat bahwa selama hampir dua abad, model relasional Asia ini sempat tertekan oleh sistem diplomasi Westphalian yang memisahkan secara ketat antara urusan personal dan urusan negara. Kolonialisme Barat tidak hanya merebut sumber daya Asia tetapi juga mengimpor sistem hubungan antarnegara yang asing bagi logika budaya lokal.

Kini, di era multipolar ketika institusi multilateral seperti WTO dan Dewan Keamanan PBB menghadapi krisis legitimasi, model relasional Asia justru menemukan relevansinya kembali. Kepercayaan antarpersona pemimpin menjadi jaminan yang tersisa ketika tatanan multilateral semakin renggang.

Cupin tersenyum tipis membaca kembali semua catatannya. Barangkali apa yang sedang terjadi bukan sebuah inovasi diplomatik sama sekali, melainkan kearifan Asia yang akhirnya mendapat panggungnya sendiri.

Indonesia, dengan tradisi non-blok dan budaya relasional yang menempatkan silaturahmi di atas kontrak, sedang menemukan keunggulan komparatifnya di tengah dunia yang semakin terpecah. Apakah pendekatan ini akan bertahan melampaui figur-figur pemimpinnya saat ini, tentu menjadi pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu dan oleh seberapa serius Indonesia menerjemahkan kehangatan personal menjadi arsitektur institusional yang kokoh. (A43)

Agus Gumiwang, ‘Anak Orba’ Kehabisan Warisan?

A43 — Thu, 16 Apr 2026 10:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Agus Gumiwang Kartasasmita justru yang pertama lepas Jepang. Warisan ayah dulu membangun jembatan, kini sang anak yang meruntuhkannya?

PinterPolitik.com

Cupin, seorang pegawai swasta di Bekasi, melewati bekas diler Honda di pinggir jalan yang kini berganti spanduk merek China suatu pagi awal April 2026. Ia tidak terlalu terkejut — sudah beberapa bulan terakhir pemandangan serupa muncul dari Pondok Pinang hingga Surabaya, dari Bandung hingga kotanya sendiri.

Yang membuat Cupin lebih tertegun adalah pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang ia baca di ponselnya: bahwa fenomena tutupnya diler-diler Jepang itu adalah “challenge untuk brand Jepang” yang “harus bisa menyesuaikan keinginan market.” Kalimat itu terdengar wajar jika diucapkan oleh menteri mana pun — tetapi bukan oleh sosok yang menjabat Wakil Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang sejak 2006 dan menerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Hiroshima atas kontribusinya pada industri otomotif Jepang.

Cupin tahu bahwa ayah Agus, Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita, adalah arsitek utama hubungan ekonomi Indonesia-Jepang sebagai Menko Ekuin di era Soeharto. Selama beberapa dekade, nama Kartasasmita adalah jaminan bahwa jembatan bilateral itu akan terawat baik. Tapi kini, sang pewaris justru yang pertama berkata: jembatan itu tidak lagi cukup.

Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pernyataan itu — sebuah bacaan arah angin yang jujur, atau pengakuan sunyi bahwa warisan yang diemban sudah tidak lagi berdaya? Dan apakah nasib Agus Gumiwang hanyalah cermin dari dilema yang lebih luas yang dihadapi seluruh generasi “anak Orba” di Indonesia?

Warisan Orba dan Relevansinya

Cupin bukan tidak familiar dengan pola seperti ini. Di kantor tempatnya bekerja, ia kerap menyaksikan anak-anak pimpinan yang direkrut bukan karena kompetensi, melainkan karena nama belakang. Dalam politik Indonesia, pola itu jauh lebih sistemik — dan “anak Orba” di kabinet Prabowo adalah versi terbesarnya.

Dalam literatur ilmu politik, fenomena ini telah lama mendapat perhatian serius. Larry Diamond dalam The Spirit of Democracy mencatat bahwa salah satu perangkap demokratisasi di negara-negara pasca-otoriter adalah ketika jaringan patronase lama bertransformasi menjadi dinasti elektoral — bukan melalui pemaksaan, melainkan melalui modal sosial yang dikonversi menjadi tiket politik. Indonesia adalah salah satu laboratorium terbaik untuk proposisi itu.

Di antara “anak Orba” yang kini berpengaruh, Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita mewakili dua model pewarisan yang kontras. Airlangga, putra Hartarto Sastrosoenarto yang membangun basis industri Indonesia selama tiga periode sebagai menteri Soeharto, tidak langsung menjadi politisi setelah lulus kuliah — ia membangun PT Fajar Surya Wisesa, membawa perusahaan kemasan kertas itu ke lantai bursa, dan baru masuk Golkar pada 2003 dengan modal ganda: jaringan ayah dan rekam jejak bisnis sendiri.

Agus Gumiwang menempuh jalur yang berbeda secara mendasar. Selepas pendidikan sarjana di Pacific Western University, ia langsung menjadi Presdir perusahaan keluarga di usia 24 tahun, lalu anggota MPR di usia 28, lalu DPR, lalu menteri — sebuah trajektori yang hampir sepenuhnya bertumpu pada relational capital, bukan knowledge capital yang dibangun dari pengalaman eksekusi nyata.

Perbandingan ini bukan tanpa preseden di luar negeri. Di Filipina, Ferdinand Marcos Jr. mewarisi jaringan kolosal dari sang ayah diktator tetapi menghadapi pertanyaan serupa tentang kapasitas teknis ketika harus merespons krisis ekonomi dan iklim. Di India, dinasti Gandhi-Nehru terbukti semakin kehilangan resonansi elektoral tepat ketika tantangan pembangunan membutuhkan teknokrasi, bukan sekadar genealogi. Soren Mau dalam Mute Compulsion mengingatkan bahwa kapital — termasuk kapital politik — mengalami devaluasi struktural ketika kondisi akumulasinya berubah. Warisan Ginandjar diakumulasi dalam konteks Orde Baru yang stabil dan terpusat; kondisi itu sudah tidak ada.

Agus menjabat Menperin sejak 2019 — salah satu masa jabatan terpanjang di kementerian itu — dan dalam rentang waktu itu kontribusi manufaktur terhadap PDB turun dari 19,7% ke 18,67%, sementara PMI manufaktur mengalami kontraksi berturut-turut pada 2024 untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Airlangga, di sisi lain, setidaknya bisa menunjuk pada pemulihan ekonomi pasca-Covid yang relatif cepat dan negosiasi perdagangan dengan AS sebagai indikator kinerja yang terukur — meski juga bukan tanpa kritik.

Lalu apakah defisit kinerja Agus semata-mata soal kapasitas individual, ataukah ada sesuatu yang lebih struktural dalam cara warisan Ginandjar diwariskan dan digunakan? Dan apakah modal relasional yang menjadi inti warisan itu masih bisa diselamatkan, atau memang sudah memasuki fase terminal?

Kehilangan “Warisan” Ginandjar Kartasasmita?

Cupin akhirnya sampai di kantor, meletakkan helm, dan masih memikirkan satu hal: mengapa seorang menteri yang paling terhubung dengan Jepang justru tampil sebagai orang yang paling cool melepaskan Jepang? Mungkin itulah ironisnya — hanya orang yang paling dalam terbenam dalam sebuah warisan yang bisa paling jernih melihat batas warisan itu.

Ginandjar Kartasasmita membangun jembatan Indonesia-Jepang bukan sekadar melalui kunjungan diplomatik, melainkan melalui arsitektur kebijakan yang konkret: investasi otomotif, transfer teknologi industri, dan jaringan bilateral yang melembaga dalam forum-forum resmi. Itu adalah kerja dekade yang menghasilkan institutional legacy — bukan hanya nama yang dikenal, melainkan struktur yang berjalan. Dalam kerangka yang dikembangkan Joel Migdal dalam Strong Societies and Weak States, warisan semacam itu memiliki daya tahan justru karena tertanam dalam institusi, bukan hanya dalam individu.

Masalahnya, yang diwariskan ke Agus adalah lapisan relasionalnya — PPIJ, forum bilateral, gelar kehormatan — tanpa kemampuan memproduksi ulang lapisan institusionalnya. Ketika BYD membangun pabrik senilai US$1,3 miliar di Jawa Barat dengan kapasitas 150.000 unit per tahun; ketika penetrasi EV di Indonesia melompat ke 15,2% dalam hitungan kuartal; ketika 80% pasar EV Indonesia dikuasai pabrikan China — dalam konteks ini, jabatan Wakil Ketua PPIJ tidak memiliki exchange value yang setara dengan tantangan yang dihadapi.

Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan Pierre Bourdieu dalam The Forms of Capital: kapital sosial hanya fungsional jika medan (field) tempat ia beroperasi masih menghargai aturan pertukaran yang sama. Ketika medan bergeser — dari proteksionisme berbasis hubungan personal ke kompetisi terbuka berbasis inovasi produk — kapital sosial yang tidak dikonversi menjadi kapital pengetahuan akan terdepresiasi. Agus mewarisi kapital sosial kelas satu, tetapi tidak memiliki mekanisme konversi yang memadai untuk medan yang sudah berubah.

Yang menarik adalah bahwa Agus sendiri, dalam pernyataannya pada 9 April 2026, secara implisit mengucapkan diagnosa itu dengan lantang. Ia memberitahu Jepang untuk beradaptasi dengan pasar yang berubah — tetapi di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak memiliki satu pun pemain EV domestik yang signifikan. Semua pabrik EV yang berdiri di Indonesia adalah investasi asing: BYD, Wuling, Chery, Hyundai, VinFast. Vietnam punya VinFast; Indonesia punya kebijakan TKDN yang belum menghasilkan national champion.

Pada akhirnya, kisah Agus Gumiwang bukan semata kisah tentang seorang menteri yang kinerjanya bisa diperdebatkan. Ini adalah kisah tentang batas struktural dari model pewarisan politik yang bergantung pada relational capital di era yang menuntut execution capital — sebuah dilema yang tidak unik untuk Indonesia, tetapi paling terasa menggigit ketika jendela peluang bangsa sedang menyempit.

Generasi ayah membangun dengan tangan; generasi anak mewarisi dengan nama. Pertanyaan yang tersisa bagi Indonesia bukan siapa yang pantas mewarisi kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan itu masih akan digunakan untuk membangun — atau hanya untuk diwariskan kembali. (A43)

Tokyo dan Aliansi yang Tak Bernama

Wim Tangkilisan — Mon, 30 Mar 2026 09:41:58 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #12
PinterPolitik.com

Ada sebuah kata dalam bahasa Jepang yang tidak bisa diterjemahkan dengan tepat: ma. Ia berarti jeda. Ruang di antara sesuatu dan sesuatu yang lain. Bukan kekosongan — melainkan kekosongan yang berisi. Seniman Jepang mengenal ma sebagai momen di mana makna justru tinggal: bukan pada bunyi, melainkan pada diam di antara bunyi. Bukan pada garis, melainkan pada ruang di antara garis. Bukan pada kata yang diucapkan, melainkan pada keheningan yang membiarkan kata itu bergema. Dalam seni ikebana, bunga yang tidak diletakkan sama pentingnya dengan bunga yang ada. Dalam musik gagaku, not yang tidak dimainkan menentukan bobot not yang berbunyi.

Diplomat yang paling cerdik mengenal ma dengan cara yang berbeda. Mereka menyebutnya dengan nama lain — atau lebih tepatnya, mereka tidak menyebutnya sama sekali. Sebab dalam geopolitik, ruang yang tidak diberi nama adalah ruang yang paling sulit diserang. Ia tidak bisa dikecam karena tidak ada yang bisa dirujuk. Ia tidak bisa ditolak karena tidak ada yang pernah dideklarasikan. Ia hanya ada — dan terus tumbuh, sunyi, dalam sela-sela peristiwa yang tampak tidak berhubungan.

Dua tanggal.

Dua belas Maret. Dua puluh sembilan Maret.

Tujuh belas hari.

Di antara dua tanggal itulah — antara seorang menteri dan presidennya — sebuah geometri lahir tanpa nama. Dan memahami jeda itu mengubah segalanya tentang cara kita membaca apa yang sesungguhnya sedang dibangun Indonesia di Indo-Pasifik.

Kunjungan Tokyo baru masuk akal jika kita mundur tujuh belas hari ke belakang. Ke Jakarta. Ke 12 Maret. Ke pertemuan yang baru lengkap maknanya hari ini.

Pada 12 Maret, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima mitranya dari Australia, Richard Marles, di Jakarta. Dari pertemuan itu lahir sebuah keputusan teknis-strategis yang nyaris tidak mendapat perhatian publik: Indonesia dan Australia sepakat memperluas kerja sama keamanan ke dalam format trilateral — satu dengan Jepang, satu dengan Papua Nugini. Bukan wacana. Keputusan operasional pada level menteri pertahanan dua negara. Tokyo sudah ada di dalam geometri itu sebelum Prabowo mengumumkan kunjungannya.

Inilah yang mengubah seluruh cara kita membaca 29 Maret.

Bukan kunjungan kenegaraan yang menghasilkan kesepakatan pertahanan — melainkan kesepakatan pertahanan yang membutuhkan kunjungan kenegaraan untuk disempurnakan. Sjafrie meletakkan fondasi teknisnya. Prabowo datang memberi atap politiknya. Division of labor seperti ini hanya mungkin terjadi jika seluruh konstruksi sudah direncanakan jauh sebelum jadwal diumumkan ke publik. Ini pola yang dapat dilacak dalam cara Prabowo bekerja: biarkan struktur terbentuk di level teknis dan kementerian, lalu datang dengan otoritas kepresidenan untuk memberi bobot dan ireversibilitas. Media harian menangkap bayangan. Yang ada di balik bayangan itu jauh lebih substansial.

Telusuri sekuensnya secara utuh dan gambar itu menjadi sangat jelas: Jakarta Treaty ditandatangani Prabowo dan Albanese pada Februari 2026 — pakta keamanan bersejarah yang membuka kemungkinan koordinasi respons bersama jika salah satu negara terancam. Sebulan kemudian, Sjafrie mendorong formatnya ke trilateral yang secara eksplisit menyertakan Tokyo. Kini Prabowo hadir di Tokyo untuk menutup lingkaran — memberi bobot kepresidenan, memastikan ireversibilitas, menyegel kepercayaan yang tidak bisa dibangun hanya oleh seorang menteri.

Tiga langkah.

Tiga bulan.

Satu geometri yang tidak pernah sekali pun diberi nama.

Di sanalah letaknya kedalaman yang tidak terlihat. Dan ini bukan ketidaksengajaan.

Ketika para analis internasional mulai menempelkan label — “Quad-lite,” “mini-lateral Indo-Pasifik,” “AUKUS bayangan” — Jakarta tidak menjawab. Di Canberra, berdiri di samping Albanese, Prabowo pernah mengatakannya dengan tenang: bahwa tradisi rakyat Indonesia menolak keterlibatan dalam pengelompokan sistematis berbasis geopolitik atau militer — dan ia sendiri bertekad meneruskan prinsip itu. Kalimat itu bukan retorika untuk konsumsi domestik. Ia adalah cetak biru. Arsitektur ini sengaja dijaga tanpa nama — karena nama adalah beban, nama memberi Beijing target yang bisa dikecam. Tanpa nama, tidak ada yang bisa diserang. Yang ada hanya serangkaian langkah teknis yang masing-masing terlihat wajar berdiri sendiri — namun ketika dibaca sebagai sekuens, membentuk gravitasi yang sangat jelas.

Ada yang menyebut ini kekosongan.

Ada yang menyebutnya kecerdikan.

Dr. Mira Rapp-Hooper, mantan Direktur Senior Asia Timur dan Oseania di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih — perancang kerangka Quad dan trilateral AS-Jepang-Korea dari dalam Gedung Putih — telah lama mengingatkan bahwa kekuatan arsitektur aliansi Indo-Pasifik terletak bukan pada deklarasinya melainkan pada kedalaman koordinasinya. Ketika Washington di bawah Trump memilih untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai prioritas strategis, yang terjadi bukan kehampaan — melainkan redistribusi inisiatif. Jakarta tidak menunggu. Jakarta bergerak mengisi ruang itu tanpa mengumumkan bahwa ia sedang mengisinya.

Dari sisi Tokyo, Yuki Tatsumi — analis keamanan Jepang senior dengan dua dekade pengalaman mengkaji arsitektur Indo-Pasifik — menunjukkan bahwa kerangka mini-lateral Jepang dirancang sebagai wahana kerja sama isu-spesifik, bukan blok konfrontatif. Negara yang tidak mau terikat justru menjadi mitra ideal dalam struktur seperti ini: mereka memungkinkan koordinasi tanpa memicu garis pemisah yang keras. Indonesia adalah kalkulasi yang tepat bagi Tokyo: cukup besar untuk bermakna strategis, cukup tidak berpihak untuk tidak memicu Beijing, dan kini — terbukti dari sekuens Sjafrie ke Prabowo — cukup terstruktur untuk berbicara dalam bahasa keamanan yang sama. Bahwa Tokyo merayu Jakarta dengan kapal frigat siluman menjelang kunjungan ini bukan sekadar tawaran persenjataan. Ini konfirmasi bahwa Jepang sudah membaca sekuens itu. Dan ingin masuk.

Strategi ambiguitas, memang, punya batas waktu. Jaringan yang tidak bernama bekerja selama semua pihak nyaman dengan ketidakjelasan. Begitu ada insiden nyata — di Laut China Selatan, di Selat Taiwan, di tempat mana pun tekanan itu akhirnya meledak — Indonesia akan dipaksa memilih. Dan jawaban apa pun akan memberi nama pada apa yang selama ini dijaga tanpa nama.

Yang membuat konstruksi Prabowo-Sjafrie berbeda adalah bahwa mereka tampaknya membangun dengan kesadaran penuh akan momen itu. Bukan menghindarinya — melainkan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, Indonesia sudah memiliki cukup gravitasi untuk memilih dari posisi kekuatan, bukan keterpaksaan. Negara yang memiliki jaringan cukup rapat tidak perlu memilih karena dipaksa — ia memilih karena mampu. Setiap simpul baru — Australia, Jepang, Korea Selatan yang menanti sesaat setelah Tokyo — menambah berat pada bangunan yang tidak pernah diumumkan selesai, namun terus berdiri dan terus tumbuh.

Selama ini kita terbiasa membaca arsitektur keamanan dari deklarasinya — dari nama yang dipilih, dokumen yang ditandatangani, pernyataan yang dibacakan di podium. AUKUS punya nama. Quad punya nama. Bahkan kerja sama terkecil biasanya punya akronim. Indonesia sedang memperkenalkan model yang belum pernah ada sebelumnya di kawasan ini: aliansi sebagai akumulasi, bukan deklarasi. Setiap langkah kecil — pakta bilateral, keputusan menteri, kunjungan kenegaraan — adalah batu bata yang diletakkan tanpa mortar yang terlihat. Tidak ada arsitek yang menandatangani cetak birunya. Tidak ada seremonial peletakan batu pertama. Bangunannya berdiri bukan karena ada yang mengumumkannya selesai, melainkan karena pada titik tertentu ia sudah terlalu kokoh untuk dibongkar.

Dua belas Maret adalah batu bata pertama yang terlihat. Dua puluh sembilan Maret adalah batu bata berikutnya. Korea Selatan menanti sesaat setelah Tokyo. Dan seperti halnya ma dalam seni Jepang — makna tidak terletak pada batu batanya, melainkan pada yang tumbuh di antara keduanya. Pada jeda yang tidak pernah diberi nama, tapi selalu terasa.

Ketika pada akhirnya seseorang terpaksa menamai apa yang sudah berdiri ini — dan itu akan terjadi — mereka akan menyadari bahwa Indonesia tidak membangun aliansi.

Indonesia membangun fakta.

Dan fakta, tidak seperti nama, tidak bisa dicabut dengan pernyataan diplomatik.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Poros Baru: Prabowo-Xi-Takaichi?

A43 — Fri, 06 Mar 2026 10:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Konflik Iran-AS memukul urat nadi ekonomi negara-negara Asia. Mungkinkah krisis ini menyatukan benua Asia?

PinterPolitik.com

Cupin menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut, menyadari bahwa rudal balistik yang meluncur dari Dataran Tinggi Iran tidak sekadar menghancurkan bunker di Levant. Ia sadar betul bahwa gelombang kejut ledakan itu secara langsung membakar margin keuntungan di pabrik tempatnya bekerja di Cikarang, mengguncang bursa Shenzhen, dan membuat menteri keuangan terbangun di tengah malam.

Bagi Cupin, realitas ini terasa amat pahit karena Timur Tengah mungkin adalah teater perangnya, namun Asia adalah kasir yang selalu dipaksa membayar tagihannya. Ada sebuah ironi kejam di mana kawasan Asia, yang menampung enam puluh persen populasi dunia dan menjadi mesin penghasil empat puluh persen PDB global, justru tidak memiliki suara berarti.

Konflik antara Iran dan Amerika Serikat bukan sekadar rivalitas bilateral, melainkan sebuah guncangan sistemik yang mengekspos pondasi rapuh kemakmuran Asia. Cupin mulai memahami bahwa keajaiban ekonomi negerinya beroperasi di atas kesepakatan rentan: Asia memproduksi barang, Amerika Serikat menjaga keamanan maritim, dan Timur Tengah memasok minyak.

Ketika Amerika Serikat perlahan bergeser peran dari seorang penjaga maritim menjadi kombatan yang aktif, seluruh struktur keamanan yang selama ini dipinjam oleh Asia itu ikut bergetar hebat. Fakta aritmatika yang menyesakkan dada ini bermula dari kendala geografi, tepatnya di Selat Hormuz yang lebarnya hanya tiga puluh tiga kilometer.

Setiap harinya, sekitar dua puluh hingga dua puluh satu juta barel minyak mentah harus melewati titik cekik utama peradaban tersebut. Data yang dibaca Cupin menunjukkan fakta mengkhawatirkan bahwa lebih dari tujuh puluh enam persen volume minyak itu mengalir deras menuju Asia, termasuk ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Di sisi lain, berkat adanya revolusi minyak serpih, Amerika Serikat kini bisa membakar Timur Tengah sambil menikmati beban biaya energi yang jauh lebih rendah bagi perekonomiannya sendiri. Cupin kini merasakan langsung apa yang disebut oleh ekonom Nouriel Roubini sebagai polikrisis, sebuah situasi mencekam di mana berbagai krisis saling memperkuat menjadi putaran yang ganas.

Gelombang pertama menghantam dompet Cupin dalam bentuk kejutan komoditas, mengingat Asia mengimpor lebih dari tujuh puluh persen gas alam cair dunia. Pukulan ini segera disusul oleh depresiasi mata uang serentak yang melahirkan inflasi impor ganda bagi negara-negara berkembang.

Disrupsi maritim melengkapi penderitaan operasional pabrik Cupin, di mana premi asuransi pengiriman rantai pasok kini melonjak tajam hingga empat ratus persen. Bagi negara tempat Cupin bernaung, setiap kenaikan sepuluh dolar harga minyak dunia akan langsung menambah beban subsidi energi APBN hingga enam puluh triliun rupiah per tahun.

Cupin hanya bisa mendesah, membayangkan bagaimana negerinya harus menelan pil pahit antara memotong subsidi yang berisiko memicu gejolak sosial atau mengorbankan anggaran pembangunan masa depan.

Apakah rentetan krisis eksistensial akibat ulah negara adidaya ini akhirnya cukup kuat untuk memaksa kekuatan di kawasan Asia bersatu padu? Ataukah himpitan beban ekonomi yang masif ini justru akan semakin mencabik-cabik Asia yang secara struktural sudah rapuh sejak awal?

Prabowo-Xi-Takaichi: Saatnya Poros Baru?

Menghadapi ancaman eksternal yang sedemikian destruktif, naluri pertama yang muncul di benak publik adalah mempertanyakan absennya institusi kolektif sekuat NATO di Asia. Namun, kerentanan yang mencekik kawasan ini sejatinya paling akurat dibedah melalui konsep kerentanan asimetris dalam teori interdependensi kompleks karya dua pemikir besar, Robert Keohane dan Joseph Nye.

Asia memiliki sensitivitas yang ekstrem terhadap lonjakan harga global, sekaligus kerentanan yang dalam karena ketiadaan alternatif struktural pengganti minyak Teluk secara instan. Kesulitan unifikasi di kawasan ini juga mengakar kuat pada patologi struktural yang oleh ilmuwan John Herz didefinisikan secara brilian sebagai sebuah dilema keamanan yang terlembagakan.

Upaya satu negara untuk memoles dan mengamankan postur militernya secara otomatis akan menyusutkan rasa aman negara tetangganya, sebuah realitas yang mendarah daging di Asia. Bayangkan saja kemustahilan diplomatis apabila kekuatan raksasa seperti Tiongkok dan Jepang diwajibkan untuk berbagi komando militer di tengah sengketa historis yang belum pernah tuntas ditebus.

Berjalan tegak lurus dengan logika realisme ofensif yang digagas oleh John Mearsheimer, setiap kekuatan hegemonik di Asia beroperasi murni untuk memaksimalkan keamanan relatifnya sendiri. Alasan fundamental lainnya di balik perpecahan ini terletak pada absennya prasyarat krusial yang dikemukakan Michael Doyle dan Bruce Russett mengenai segitiga perdamaian Kantian.

Berbeda dengan Eropa, Asia sangatlah heterogen secara ideologi politik, miskin akan institusi internasional yang mengikat kedaulatan, serta tidak memiliki jaring interdependensi ekonomi yang simetris . Kemitraan dagang di Asia lebih sering menyerupai asimetri hierarkis antara patron dan klien, di mana embargo ekonomi rutin digunakan sebagai senjata penekan kedaulatan.

ASEAN sendiri, yang kerap diagungkan sebagai mahkota diplomasi kawasan, beroperasi teguh dengan prinsip institusionalisme lunak yang sangat mendewakan non-intervensi dan konsensus mutlak. Desain institusional semacam ini sejak awal dirancang khusus guna mencegah terjadinya peleburan kedaulatan, menjadikannya antitesis sempurna dari sebuah persatuan supranasional.

Di luar dinamika internal kawasan, Amerika Serikat secara aktif dan konsisten menerapkan strategi penyeimbangan lepas pantai seperti yang diuraikan secara lugas oleh Mearsheimer dan Walt. Grand strategy Washington adalah memastikan kekuatan besar Asia tetap berimbang dan saling menaruh curiga melalui jaring aliansi bilateral yang sistematis mencegah lahirnya koalisi independen .

Hambatan terakhir sekaligus yang paling sulit dijinakkan adalah amarah nasionalisme domestik, sebuah fenomena pelik yang direkam Robert Putnam melalui teori permainan dua tingkat. Tidak ada satu pun pemimpin di Asia, baik yang terikat doktrin otonomi strategis maupun penganut murni bebas-aktif, yang bisa membarter kedaulatannya tanpa dianggap sebagai pengkhianat oleh rakyatnya sendiri .

Jika persatuan politik utuh ala Uni Eropa terbukti hanya merupakan sebuah delusi struktural belaka, lantas mekanisme bertahan hidup seperti apa yang sedang disiapkan oleh para raksasa Asia? Mungkinkah kawasan ini secara diam-diam tengah mendirikan sebuah dinding pelindung jenis baru yang murni bertumpu pada ego sektoral dan persenjataan ekonomi?

Mungkinkah ‘Asian Union’?

Sebagai respons logis atas kemustahilan integrasi politik, arsitektur Asia perlahan bergeser menuju pembentukan benteng geoekonomi yang dipicu secara murni oleh insting evolusioner Darwinian. Alih-alih merajut solidaritas afektif antarnegara, poros-poros kekuasaan di Asia sesungguhnya sedang menyusun sebuah pakta kelangsungan hidup yang dikalkulasi secara teramat dingin dan transaksional.

Manifestasi paling benderang dari manuver ini terlihat pada eskalasi RCEP yang perlahan berevolusi menyerupai konsep negara garnisun ekonomi yang pernah dilontarkan oleh Harold Lasswell. Blok raksasa yang mewakili tiga puluh persen populasi global ini mengakselerasi integrasi ekonominya bukan karena mimpi kemakmuran bersama, melainkan semata-mata demi membentengi diri dari guncangan eksternal.

Langkah operasional pertama dari benteng ini adalah tren dedolarisasi transaksional, sebuah taktik pragmatis untuk memangkas paparan mematikan dari volatilitas nilai tukar Dolar Amerika Serikat. Kesepakatan penyelesaian transaksi mata uang lokal antarnegara Asia kini menjamur pesat, bertransformasi wujud dari sekadar manuver moneter menjadi instrumen utama evolusi pertahanan.

Lebih jauh lagi, orientasi rantai pasok industri manufaktur tidak lagi membentang ke pasar Barat, melainkan melipat tajam ke dalam untuk merajut ekosistem utuh di intra-Asia. Kekayaan bahan mentah dari suatu negara kini diproses sekaligus dirakit oleh negara tetangganya sendiri guna membangun imunitas kolektif terhadap maraknya disrupsi pelayaran internasional.

Di tengah badai lanskap yang terfragmentasi ini, Indonesia mau tidak mau dipaksa mengadopsi doktrin penyeimbangan ke segala arah, persis seperti yang dianalisis oleh Steven David. Para pembuat kebijakan di Jakarta harus lincah menyeimbangkan intervensi geopolitik dari luar, sembari berusaha keras menjinakkan potensi instabilitas sosial akibat melonjaknya beban subsidi di dalam negeri.

Namun secara paradoks, krisis energi global ini justru mendongkrak daya tawar diplomasi Indonesia berkat dominasinya atas nyaris separuh cadangan nikel di muka bumi. Memasuki era geoekonomi modern, mineral kritis bukan lagi sebatas komoditas bongkar muat, melainkan telah bermetamorfosis menjadi mata uang geopolitik yang daya tekannya sangat absolut.

Pemerintahan transisi secara strategis tengah membangun titik cekik industri global yang pada akhirnya akan memaksa para raksasa Asia untuk merogoh kocek investasi demi jaminan kelangsungan pasokan. Posisi optimal Indonesia pada konstelasi ke depan bukanlah bersolek menjadi juru damai pertempuran di Timur Tengah, melainkan tampil beringas sebagai arsitek utama bagi ketahanan ekonomi regional.

Jika membaca peta probabilitas ke depan, nasib kawasan ini kemungkinan besar akan berjalan di atas skenario koordinasi dingin yang sangat transaksional. Negara-negara Asia akan saling merajut jejaring pengamanan ekonomi tanpa pernah berniat membentuk institusi formal supranasional, menjadikan Asia sebuah benua yang dipersatukan murni oleh kalkulasi.Pada analisis akhirnya, tontonan konflik antara Amerika Serikat dan musuh-musuhnya tidak akan pernah melahirkan fajar bagi Uni Asia.

Gemuruh perang tersebut hanya akan mencetak sebuah kawasan yang semakin sinis, secara ekonomi proteksionis, dan akan selalu terfragmentasi secara tajam dalam urusan politik kedaulatan. Di tengah panggung dunia yang secara brutal terus memecah belah dirinya sendiri ini, mengadopsi sikap pragmatisme yang berjarak dan dingin adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan untuk terus menyambung napas. (A43)

Nani?! Kadin Jepang Studi MBG?

E95 — Thu, 15 Jan 2026 03:31:07 +0000

Kalau pandangan kalian soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #mbg #jepang #slhs #kesehatan #pangan #makanan #sekolah #makansiang #ekonomi #mojokerto

Jepang Pacifist No More?

E95 — Thu, 08 Jan 2026 02:23:59 +0000

Menurut kalian akankah Jepang benar-benar meninggalkan pasifisme kalau Tiongkok menginvasi Taiwan? Share di kolom komentar ya!

#japan #jepang #taiwan #china #tiongkok #pinterpolitik #sanae

Prabowo dan “Yonko” Core 5

A43 — Sat, 13 Dec 2025 00:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Bocoran NSS AS: dunia menuju kartel kekuatan global baru, yakni Core 5. Lalu… di mana posisi Prabowo ketika lima “Yonko” membagi dunia?

PinterPolitik.com

Cupin selalu mengaku bukan penggemar geopolitik, tetapi ia sering bilang bahwa memahami dunia sekarang rasanya seperti membaca manga yang salah halaman. Saat ia membuka berita pagi sambil menyeruput kopi sachet di warung sebelah, ia merasa sedang masuk ke New World-nya One Piece—bukan dunia nyata yang seharusnya penuh hukum dan keadilan.

Dalam One Piece, kata Cupin, wilayah paling ganas dikuasai oleh empat “Yonko”, kaisar bajak laut yang kekuasaannya bahkan membuat Pemerintah Dunia pun gemetar. Di sana hukum bukan ditentukan oleh idealisme, tetapi oleh otot, reputasi, dan kesepakatan ala kartel. Jika Anda bukan bagian dari kru mereka, hidup Anda ditentukan oleh mood sang kaisar, bukan oleh hukum internasional.

Anekdot Cupin itu mendadak terasa relevan ketika bocoran dokumen dari komunitas intelijen AS menyeruak—sebuah versi panjang dari National Security Strategy yang digambarkan jauh lebih jujur daripada versi publiknya. Laporan tentang dokumen rahasia ini pertama kali bergulir sebagai gosip di lingkaran Defense One, sebelum diamini berbagai kanal yang disebut-sebut sebagai sumber terpercaya bagi analis kebijakan luar negeri. Di dalamnya, Washington menyebut rencana pembentukan struktur baru bernama Core 5.

Isinya: Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, dan Jepang. Cupin hampir tersedak ketika membaca daftar tersebut karena itu berarti Eropa—sekutu tradisional AS—tidak dapat kursi sama sekali.

Di warung itu, Cupin menatap layar ponselnya seperti seseorang yang baru saja membaca spoiler manga besar-besaran. “Berarti… G7 sudah kayak kapal tua bocor,” katanya sambil menggeleng, lalu menambahkan bahwa G20, forum kebanggaan Indonesia, “kayak kapal pesiar yang kebanyakan penumpang.”

Narasi AS tentang dunia berbasis aturan runtuh ketika dokumen ini menyebut bahwa masa depan tak lagi ditentukan oleh demokrasi atau HAM, tetapi oleh para raksasa berkekuatan material terbesar. Referensi ke teori realisme—yang lama dianggap ‘sinis’—mendadak menjadi pusat percakapan, terutama dalam cakupan yang oleh akademisi seperti Kenneth Waltz sebut sebagai distribution of capabilities.

Cupin kemudian menghela napas, karena ia sadar bahwa dalam peta politik global versi “Yonko” ini, negara kecil dan menengah tidak akan mendapat perisai moral. Indonesia, kata Cupin, seperti kapal kecil yang tiba-tiba dipaksa masuk ke samudra penuh monster laut tanpa persiapan.

Bagi Jakarta, khususnya bagi pemerintah yang masih memegang idealisme ASEAN Centrality, bocoran ini adalah tamparan keras. Jika lima raksasa dunia mulai membagi-bagi “sphere of influence”, maka seluruh konsep kesetaraan negara berdaulat mendadak tampak seperti pasal undang-undang yang hanya berlaku di buku teks mahasiswa hubungan internasional.

Namun Cupin—seperti biasa—menutup paragraf warungnya dengan pertanyaan: mengapa Amerika tiba-tiba mau duduk semeja dengan dua rival utamanya, Tiongkok dan Rusia? Cupin bukan akademisi, tapi ia tahu bahwa perubahan sebesar ini tidak mungkin tanpa logika dingin di baliknya.

Belajar dari Mearsheimer

Cupin pernah bilang bahwa ia “alergi teori-teori berat”, sampai suatu hari seorang mahasiswa HI memaksanya membaca John Mearsheimer sambil mentransfer catatan fotokopian 200 halaman. Cupin hanya membaca 15 halaman, tapi itu cukup untuk membuatnya merasa paham dunia lebih daripada Menteri Luar Negeri mana pun.

Mearsheimer menulis bahwa menjadi hegemon global adalah kemustahilan karena laut memisahkan kekuatan militer, sehingga tujuan negara besar hanyalah menjadi hegemon regional. Cupin mengangguk membaca itu, dan ia merasa AS akhirnya mengakui hal yang selama ini ditutup-tutupi.

Selama tiga dekade, Amerika menikmati ilusi sebagai “polisi dunia”, sebuah istilah yang bahkan dalam analisis Charles Krauthammer disebut sebagai “unipolar moment”—momen kesinggasanan tunggal yang tidak mungkin bertahan lama. Namun kegagalan di Irak dan Afghanistan, kebangkitan Tiongkok, dan agresivitas Rusia memaksa AS menurunkan ekspektasi dan mengadopsi apa yang oleh Mearsheimer disebut sebagai offshore balancing.

Cupin menjelaskan konsep itu seperti promotor konser yang sadar tidak bisa menjaga stadion sendirian sehingga ia memilih mempekerjakan empat preman lokal untuk menjaga sudut-sudut pintu masuk. Preman-preman itu mungkin tidak bisa dipercaya sepenuhnya, tapi mereka lebih baik dipelihara daripada dilawan.

Itulah Core 5. AS memilih Rusia dan Tiongkok bukan karena cocok secara nilai, tetapi karena keduanya too big to confront. Mereka bukan sekutu; mereka adalah sesama pemilik palu godam yang lebih baik diajak mengatur ritme daripada dibiarkan menghancurkan panggung.

Masuknya India dan Jepang membuat Cupin menepuk meja kecil tempat ia meletakkan kopi. Ia paham bahwa dua negara itu ibarat wakil ketua keamanan regional yang ditugaskan mengawasi Tiongkok agar tidak tumbuh tanpa penyeimbang. Jepang punya teknologi, India punya demografi—dua aset strategis untuk menjaga stabilitas Asia Timur dan Asia Selatan.

Yang membuat Cupin penasaran adalah absennya Eropa. Menurut logika realisme—dan dibuktikan dalam literatur akademis seperti karya Barry Posen tentang kemampuan militer Eropa—benua tua itu memang kehilangan taring kekuatannya. Ekonominya stagnan, militernya menua, dan demografinya menurun.

Cupin pernah bercanda bahwa Eropa sekarang “kayak museum mahal yang tiketnya naik tiap tahun tetapi jumlah pengunjungnya turun terus”. Amerika tampaknya sependapat secara strategis.

Lalu ia memikirkan ASEAN. Dalam konsep Core 5, Asia Tenggara tidak lebih dari celah sempit di antara Tiongkok, India, dan Jepang. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai poros diplomasi, melainkan sebagai buffer zone yang bisa dinegosiasikan jika diperlukan.

Cupin menarik kesimpulan pahit: “Kita bukan pemain. Kita papan catur.” Dalam situasi seperti itu, Indonesia butuh lebih dari sekadar diplomasi manis atau pidato normatif tentang perdamaian dunia.

Realitas ini menuntut pemimpin yang berani berbicara dalam “bahasa kekuatan”, bukan bahasa seminar. Pertanyaannya, apakah Prabowo—yang sering dituding terlalu militeristik—malah justru cocok di era ini?

Prabowo di Tengah Para “Yonko”

Cupin tidak pernah bertemu Prabowo, tapi ia pernah melihat video Prabowo berbicara dalam bahasa Inggris aksen Indonesia yang tebal sambil berapi-api menjelaskan konsep “Good Neighbor Policy”. Temannya yang kuliah HI menertawakan video itu, tetapi Cupin malah melihat sesuatu yang menarik: kesederhanaan konsep yang relevan untuk dunia tanpa keadilan.

Dalam ekosistem Core 5, para pemimpin yang mendominasi bukanlah diplomat necis atau teknokrat demokratis. Mereka adalah Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi, dan siapapun presiden AS nanti—figur-figur yang memimpin melalui otoritas personal dan strategic coercion sebagaimana dibahas literatur tentang strongman politics oleh Milan Svolik dan Steven Levitsky.

Cupin tersenyum pahit sambil berkata, “Ini dunia yang cocok buat orang-orang yang nggak takut negosiasi sambil tatap-tatapan tanpa berkedip.” Dalam konteks itu, Prabowo bukanlah anomali; ia adalah adaptasi.

Strategi Good Neighbor Policy ala Prabowo—yang sering dianggap klise—justru menjadi logis dalam tatanan kartel global. Indonesia tidak boleh memusuhi siapapun dari lima besar tersebut karena mereka kini bersatu sebagai oligarki global yang menentukan arus ekonomi, energi, dan keamanan dunia.

Cupin mengibaratkan Indonesia seperti Swiss yang bersenjata lengkap: netral tetapi setiap rumah punya bunker. Itulah konsep armed neutrality. Prabowo memahami bahwa menjadi netral saja tidak cukup; kita juga harus menjadi landak beracun, kecil tapi menyakitkan jika diserang.

Itu menjelaskan mengapa Prabowo begitu fokus pada modernisasi alutsista dan penguatan komponen cadangan. Dalam dunia tanpa pagar hukum internasional, deterensi adalah bahasa satu-satunya yang dihormati Yonko geopolitik.

Namun Cupin tahu bahwa pertarungan sebenarnya bukan di medan perang, tetapi di pasar global. Core 5 bukan sekadar aliansi keamanan, tetapi juga kartel sumber daya dan rantai pasok. Jika AS, Tiongkok, dan Jepang bersatu menentukan aturan perdagangan mineral strategis, Indonesia bisa kehilangan seluruh leverage hilirisasi nikel, bauksit, dan logam kritis lain.

Cupin, sambil membolak-balik gorengan, bilang bahwa Indonesia harus memainkan kartu nikelnya seperti pemain poker yang punya pair kecil tapi tahu meja sedang tegang. Kita harus membuat anggota Core 5 saling bergantung pada kita, bukan sebaliknya.

Pada akhirnya, Cupin menatap jauh seperti protagonis shonen manga yang baru menyadari skala konflik sebenarnya. Dunia yang digambarkan Core 5 bukanlah dunia damai, tetapi dunia yang disebut ilmuwan politik seperti Hedley Bull sebagai “anarchical society”—masyarakat internasional yang hanya stabil karena kesepakatan rapuh para pemangku kekuasaan terbesar.

Dalam dunia seperti itu, pemimpin Indonesia bukan hanya perlu cerdas, tetapi juga keras kepala. Ia harus memastikan bahwa Indonesia bukan hanya daftar hadir, tetapi kursi penting di meja perundingan. Jika tidak, Indonesia bisa berubah dari tamu di meja makan menjadi menu utama di atas piring para raksasa.

Cupin menutup renungannya dengan satu kalimat yang terdengar seperti punchline manga: “Kalau lima Yonko sedang bagi-bagi dunia, pastikan kita bukan pulau kecil yang ikut-ikutan digambar ulang.” (A43)

Kebangkitan Axis Women

S13 — Fri, 21 Nov 2025 11:40:42 +0000

Lebih dari delapan dekade setelah kekalahan mereka dalam Perang Dunia II, tiga negara yang dahulu membentuk blok Axis—Jepang, Italia, dan Jerman—kini kembali menarik perhatian dunia. Namun kali ini, bukan karena ekspansi militer atau aliansi perang, melainkan karena fenomena politik yang menarik: ketiganya kini dipimpin atau berpotensi dipimpin oleh perempuan berhaluan kanan. Sanae Takaichi memimpin Jepang sebagai perdana menteri perempuan pertama, Giorgia Meloni telah menggenggam kekuasaan di Italia sejak 2022, sementara Alice Weidel dari Jerman berpotensi besar menjadi kanselir berikutnya.

PinterPolitik.com

Kehadiran tiga pemimpin perempuan ini sekilas tampak seperti kemenangan bagi representasi gender dalam politik. Namun, ironinya, ketiganya justru dikenal dengan agenda konservatif dan nasionalis yang keras—menggemakan sentimen politik yang pernah mendominasi ketiga negara mereka di era kelam sejarah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ini benar-benar kemajuan dalam kesetaraan gender, atau justru strategi politik baru untuk mengemas ulang ideologi lama dengan wajah yang lebih “dapat diterima”?

Untuk memahami signifikansi momen ini, kita perlu kembali ke konteks historis. Jepang, Italia, dan Jerman membentuk Axis Powers dalam Perang Dunia II, bersatu melawan kekuatan Sekutu dengan agenda ekspansionis dan militeristik. Kekalahan mereka pada 1945 menandai berakhirnya era tersebut dan memaksa ketiga negara merekonstruksi identitas politik mereka dalam tatanan dunia baru.

Namun kini, ketiga negara ini kembali berada di persimpangan politik yang menarik perhatian. Yang membedakan adalah bahwa transformasi politik ini dipimpin oleh perempuan—sesuatu yang mustahil dibayangkan di era Perang Dunia II. Giorgia Meloni dari partai Brothers of Italy, yang berakar pada gerakan neo-fasis pasca-perang, telah menjadi perdana menteri Italia sejak Oktober 2022. Ia adalah pemimpin perempuan pertama dalam sejarah Italia modern dan dikenal dengan retorika keras terhadap imigrasi serta penekanan pada nilai-nilai keluarga tradisional.

Di Jepang, Sanae Takaichi membuat sejarah pada Oktober 2025 dengan menjadi perdana menteri perempuan pertama negara tersebut. Takaichi, yang mengaku sebagai pengagum Margaret Thatcher, telah lama dikenal sebagai politisi konservatif yang vokal. Ia mendukung revisi konstitusi pasifis Jepang, mengadvokasi peningkatan anggaran pertahanan, dan kerap mengunjungi Kuil Yasukuni yang kontroversial—simbol nasionalisme Jepang yang sensitif bagi negara-negara tetangga.

Sementara itu di Jerman, Alice Weidel memimpin partai Alternative for Germany (AfD) sebagai kandidat kanselir mereka. Dalam pemilihan umum Februari 2025, AfD meraih posisi kedua dengan dukungan yang mengejutkan, bahkan mendapat endorsemen dari tokoh internasional seperti Elon Musk. Weidel, dengan latar belakang sebagai ekonom Goldman Sachs, memimpin partai yang dikenal dengan sikap anti-imigrasi yang ekstrem dan skeptisisme terhadap Uni Eropa.

Gaya Kepemimpinan Perempuan di Sayap Kanan

Kepemimpinan ketiga tokoh ini menawarkan studi kasus menarik tentang bagaimana perempuan menavigasi politik sayap kanan. Giorgia Meloni, misalnya, telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang tegas namun pragmatis. Sejak berkuasa, ia berupaya memoderasi beberapa posisi ekstrem partainya untuk mendapatkan legitimasi di panggung Eropa, sambil tetap mempertahankan agenda inti tentang imigrasi dan nilai-nilai tradisional. Meloni kerap menggunakan narasi tentang “melindungi keluarga Italia” dan “kedaulatan nasional” sebagai kerangka kebijakan-kebijakannya.

Takaichi di Jepang membawa pendekatan yang berbeda namun tetap konservatif. Ia dikenal sebagai teknokrat yang fasih dalam isu-isu ekonomi dan pertahanan, menggunakan keahliannya untuk melegitimasi agenda politik yang lebih hawkish. Takaichi mendukung kebijakan ekonomi yang ia sebut “Sanaenomics”—variasi dari Abenomics yang lebih menekankan intervensi negara dan proteksionisme ekonomi. Dalam isu sosial, ia konsisten menentang perubahan nama keluarga terpisah setelah menikah dan skeptis terhadap reformasi LGBT, mencerminkan konservatisme sosial yang dalam.

Alice Weidel menghadapi tantangan unik sebagai pemimpin partai yang sering dituduh memiliki elemen ekstremis. Menariknya, Weidel sendiri adalah lesbian yang hidup bersama pasangannya dan anak-anak mereka di Swiss—sebuah kontradiksi yang mencolok dengan basis konservatif AfD. Namun, ia berhasil menavigasi kontradiksi ini dengan fokus pada isu-isu ekonomi dan imigrasi, sambil menghindari diskusi mendalam tentang hak-hak LGBT. Strategi ini memungkinkannya mempertahankan kepemimpinan partai sambil tetap memproyeksikan citra modernitas.

Fenomena kepemimpinan perempuan di partai-partai sayap kanan bukanlah kebetulan semata. Profesor Manuela Caiani dari Scuola Normale Superiore di Italia menjelaskan konsep “femonationalism”—strategi di mana partai populis sayap kanan menggunakan kepemimpinan perempuan sebagai alat normalisasi. Dengan menempatkan perempuan di posisi puncak, partai-partai ini dapat membantah tuduhan seksisme sambil tetap mempertahankan agenda konservatif mereka.

Lebih lanjut, teori “strategic descriptive representation” yang dikembangkan oleh para peneliti politik menunjukkan bahwa partai-partai radikal kanan sengaja meningkatkan representasi perempuan untuk menarik pemilih perempuan tanpa mengubah substansi kebijakan mereka. Pemimpin perempuan menjadi wajah yang lebih dapat diterima bagi politik yang mungkin dianggap terlalu ekstrem jika dipimpin oleh laki-laki. Ini menciptakan ilusi inklusivitas sambil mempertahankan inti ideologis yang eksklusif.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pemimpin perempuan di partai sayap kanan sering menggunakan retorika keamanan dan perlindungan—tema-tema yang secara tradisional dikaitkan dengan peran domestik perempuan—untuk melegitimasi kebijakan keras terhadap imigrasi dan “orang luar”. Narasi “melindungi bangsa” menjadi perpanjangan dari narasi “melindungi keluarga”, menciptakan kesinambungan antara peran gender tradisional dan agenda politik nasionalis.

Pengulangan Sejarah atau Transformasi Baru?

Pertanyaan yang menggantung adalah: apakah kepemimpinan ketiga perempuan ini akan membawa ketiga negara bekas Axis ke arah yang berbeda dari masa lalu kelam mereka, atau justru mengulang kesalahan sejarah dengan kemasan baru?

Di satu sisi, kehadiran mereka memang memecahkan “langit-langit kaca” dalam politik. Tidak dapat disangkal bahwa memiliki perempuan memimpin negara-negara yang secara tradisional sangat patriarkal adalah pencapaian simbolik yang penting. Ini membuka jalan bagi perempuan lain dalam politik dan menantang asumsi tentang siapa yang bisa memimpin.

Namun di sisi lain, agenda yang mereka usung—nasionalisme keras, kebijakan imigrasi restriktif, skeptisisme terhadap institusi internasional, dan konservatisme sosial—menggemakan sentimen yang pernah membawa dunia ke dalam konflik dahsyat. Meskipun konteks global saat ini sangat berbeda dan tidak ada indikasi ketiga negara akan membentuk aliansi militer, kebangkitan politik sayap kanan di ketiga negara secara bersamaan tetap menjadi fenomena yang perlu dicermati.

Hannah Arendt, filsuf politik terkemuka, pernah mengatakan: “The most radical revolutionary will become a conservative the day after the revolution.” Kutipan ini sangat relevan untuk memahami fenomena Axis Women. Revolusi gender dalam kepemimpinan tidak otomatis menghasilkan revolusi dalam kebijakan. Perempuan di puncak kekuasaan tidak selalu berarti kemajuan progresif—kadang justru menjadi alat untuk mengonsolidasi nilai-nilai konservatif dengan legitimasi baru.

Kebangkitan Axis Women mengingatkan kita bahwa politik identitas jauh lebih kompleks dari sekadar representasi. Representasi perempuan dalam kepemimpinan adalah penting, namun bukan satu-satunya ukuran kemajuan. Yang lebih krusial adalah substansi kebijakan dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Ketika tiga negara yang pernah bersatu dalam agenda destruktif kini dipimpin oleh perempuan berhaluan kanan, kita perlu bertanya: apakah ini benar-benar kebangkitan baru, atau sekadar pengulangan lama dengan aktor yang berbeda?

Jawabannya akan menentukan tidak hanya masa depan ketiga negara ini, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi demokrasi global tentang hubungan kompleks antara representasi, ideologi, dan kekuasaan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Gli Azzurri – Samurai Blue Meloni-Takaichi

E95 — Wed, 19 Nov 2025 01:52:45 +0000

Dua negara “biru” dengan histori menarik yang kini dipimpin oleh PM perempuan tangguh

#meloni #takaichi #italia #jepang #rightwing #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Jepang: Luka Lama Tiongkok

E95 — Tue, 18 Nov 2025 02:12:26 +0000

Relasi Jepang dan Tiongkok memang punya sejarah panjang dan kelam, khususnya di sekitaran Perang Dunia II.

#tiongkok #china #japan #jepang #sanae #xijinping #pinterpolitik