Seperti The Flash? 

Di tengah gelombang dukungan dan “ambisi politik” untuk maju di Pilgub Jawa Tengah, kiprah dan karier Ahmad Luthfi tampak menarik untuk disorot. Disebut-sebut sebagai gerbong Idham Aziz dan “Geng Solo”, karier Luthfi melesat meski bukan alumni Akademi Kepolisian. Bahkan, dirinya disebut sebagai jenderal Polri non-Akpol tersukses, salah satunya berkat relasi dengan Presiden Jokowi.

Gimana menurut kalian soal kiprah Pak Ahmad Luthfi hingga ada di titik ini? Berikan pendapatmu yaa! 

#ahmadluthfi #jokowi #pilgubjateng #kapoldajateng #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com 

Tampak perlahan mulai menyaingi para mantan jenderal TNI, para purnawirawan Polri kini seakan semakin memiliki relevansi dalam konstelasi politik tanah air. Utamanya, yang terlihat dalam sejumlah dinamika politik terkini jelang Pemilu 2024. 

Terbaru, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden (capres) Prabowo Subianto mendatangi Kantor Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada hari Senin 15 Mei 2023. 

Prabowo sendiri sebenarnya menyiratkan ketegasan bahwa tak ada pembicaraan atau keterkaitan silaturahminya itu dengan politik. 

“Enggak ada politik ya, enggak ada politik, kalau nanya politik, enggak mau jawab, kalau enggak politik, mau dijawab,” begitu kata Prabowo kepada awak media yang menanyakan seputar perpolitikan. 

Kendati demikian, interpretasi keterkaitan dengan diskursus politik tetap tak bisa dipisahkan setelah beberapa manuver Prabowo sebelumnya. 

Ya, silaturahmi Prabowo ke PP Polri tampak dilakukan beriringan dengan beberapa variabel politik terkait pencapresannya, seperti serangkaian manuver sebelumnya yang menyambangi para purnawirawan TNI. 

Selain manuver Prabowo, mantan purnawirawan Polri, terutama para jenderalnya, juga terlihat kian signifikan setelah banyak dari mereka yang direkrut maupun bergabung dengan partai politik (parpol) jelang 2024. 

Satu variabel menarik juga muncul saat mantan Dankor Brimob Polri yang kini menjabat Gubernur Maluku Murad Ismail yang dipecat PDIP karena konflik internalnya, langsung ditawari PAN untuk bergabung. 

Meski bukan hal baru karena terdapat beberapa eks jenderal Polri yang bergabung parpol hingga berlaga di pemilu-pemilu sebelumnya, tren meningkatnya eksistensi eks jenderal Polri dalam politik belakangan ini kiranya menjadi sebuah fenomena tersendiri. 

Secara kasat mata, faktor kontribusi elektoral tentu menjadi pertimbangan utama di balik relasi entitas politik dengan para mantan jenderal Polri. 

Akan tetapi, ihwal yang membuat eks jenderal Polri semakin memiliki daya tawar untuk berkontribusi secara politik elektoral kiranya patut menjadi pertanyaan tersendiri yang layak untuk diajukan di meja analisis. Mengapa demikian? 

Pilihan Pragmatis atau Idealis? 

Sebelum lebih dalam melakukan interpretasi pertanyaan di atas, mari memetakan sebagian nama-nama eks jenderal Polri yang memulai kiprahnya di perpolitikan Indonesia jelang 2024. 

Dari segmen parpol berhaluan Islam, selain mantan Kapolda Gorontalo Irjen Pol. (Purn.) Purn M Adnas yang telah bergabung ke PPP, terdapat nama mantan Kepala BNPT Komjen Pol. (Purn.) Boy Rafli Amar yang mengaku mendapat tawaran bergabung ke partai berlambang Kakbah. 

Selain itu, ada nama Komjen Pol. (Purn.) Susno Duadji, mantan Kabareskrim Polri yang baru bergabung dan akan menjadi calon anggota legislatif dari PKB. Sementara PKS pun turut diperkuat dua eks jenderal Polri, yakni Irjen Pol. (Purn.) Muhammad Amhar Azeth dan Brigjen Pol. (Purn.) Susanto Hasny. 

Dari sudut parpol berhaluan nasionalis, ada nama mantan Kapolda Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah Irjen Pol. (Purn.) Fakhrizal yang  merapat ke PDIP, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. (Purn.) Anang Iskandar yang bergabung dengan Perindo, serta eks Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Irjen Pol. (Purn.) Achmat Juri yang bergabung dengan Partai Demokrat) 

Satu nama lain adalah Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. (Purn.) Mochamad Iriawan atau Iwan Bule ke Partai Gerindra. 

Menariknya, Iwan Bule langsung mendapat tempat istimewa sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri. Bahkan, Iwan Bule belakangan selalu berada di samping Prabowo saat melakukan manuver politik. 

Mengacu pada penelusuran PinterPolitik, Partai Golkar menjadi yang terbanyak diperkuat eks jenderal Polri jelang kontestasi elektoral 2024. Terdapat nama mantan Kapolda Bali dan Dirjen Imigrasi  Irjen Pol. (Purn.) Dr. Ronny Sompie, mantan pimpinan di salah satu direktorat BIN Irjen Pol. (Purn.) Yuskam Nur, mantan Kapolda Bengkulu Irjen Pol. (Purn.) Yovianes Mahar, serta mantan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto. 

Dalam acara peresmian keanggotaan para eks jenderal Polri di partainya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bambang Soesatyo a.k.a. Bamsoet menyebut para purnawirawan itu efektif untuk mendulang suara. 

Menurutnya, wajar jika banyak parpol merekrut purnawirawan, termasuk dari Polri, utamanya sebagai bakal caleg karena memiliki pengalaman dan jam terbang. 

Sementara itu, dari sudut pandang para eks jenderal Polri, terdapat tiga kemungkinan yang tampaknya menjadi alasan eskalasi keterlibatan mereka secara aktif dalam politik praktis. 

Pertama, melanjutkan pengabdian kepada negara melalui politik kiranya menjadi landasan idealis probabilitas eks jenderal Polri dalam ekosistem demokrasi. 

Ihwal yang tak jauh berbeda kiranya dengan alasan serupa dari kalangan militer atau TNI sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. 

Juan Linz dan Alfred Stepan dalam publikasi berjudul Problems of Democratic Transition and Consolidation mengatakan konsolidasi demokrasi berarti bahwa demokrasi bukan hanya telah tegak sebagai sebuah sistem politik, tetapi juga telah membudaya di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Esensi yang dikemukakan Linz dan Stepan tentang konsolidasi demokrasi kemudian menjadi pisau bedah Akademisi Universitas Indonesia (UI) Arie Setiabudi Soesilo untuk melihat peran politik purnawirawan TNI – juga kesamaannya dengan Polri dalam artikel ini – di era konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

Dalam disertasinya yang berjudul Jaringan Purnawirawan TNI dalam Politik, Arie menyebut purnawirawan TNI tetap memiliki karakter seperti nasionalisme, kebangsaan, dan kedisiplinan yang diharapkan dapat memberikan karakteristik baru dalam pola relasi sipil dan militer di dunia politik. 

Sekali lagi, pisau bedah itu kini tampaknya juga relevan untuk melihat eksistensi mulai maraknya eks jenderal Polri dalam perpolitikan tanah air. 

Selain itu, Jacqui Baker dalam Professionalism Without Reform: The Security Sector under Yudhoyono mengatakan sebagai akibat langsung dari demokratisasi yang menghilangkan dwifungsi militer, Polri menjadi “pemain baru” di panggung politik Indonesia. 

Berbeda dengan militer yang terkesan menentang proses demokratisasi dan pergantian rezim, Polri dikatakan memainkan peran penting dalam masa konsolidasi demokrasi. 

Kedua, yakni kemungkinan alasan pragmatis. Justifikasi ini kiranya tak bisa begitu saja disingkirkan dari meja analisis saat proyeksi keuntungan eksis ketika seorang kandidat sukses di dunia politik. Mulai dari advantage sosial (eksistensi dan reputasi), ekonomi-politik (jabatan politik menawarkan “perpanjangan” berbagai fasilitas penunjang bagi pejabat setelah tak lagi berkarier di Polri), hingga peluang memperkuat jaringan institusionalnya. 

Lalu, alasan terakhir kiranya terkait dengan prinsip politik dan treatment Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Polri di masa kepemimpinannya. Apakah itu? 

Karpet Merah Polri? 

Selain menjadikan mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala BIN dan instrumen politik dan pemerintahannya selama ini. 

Setelahnya dua jenderal Trunojoyo juga diangkat menjadi menteri, yakni Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) pada tahun 2018 dan Jenderal (Purn.) Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju di 2019. 

Selain berani menghadirkan eks jenderal Polri di kabinet sejak terakhir kali Jenderal Pol. (Purn.) Awaloedin Djamin yang dilantik sebagai Menaker di Kabinet Ampera tahun 1966, Presiden Jokowi bahkan menjadikan Tito sebagai Mendagri dari unsur kepolisian pertama sepanjang sejarah. 

Interpretasi pemberian karpet merah bagi para eks jenderal Polri yang dianggap dapat mendukung kekuasaannya lantas tak bisa dipungkiri hadir sebagai impresi politik yang mengemuka. Termasuk bagi peluang lain bagi karier politik mereka secara umum. 

Sugit Sanjaya Arjon dalam jurnal yang berjudul The Contribution of the Police in the Age of Democratic Decline in Indonesia menyebut, selain tugas utama Polri dalam keamanan dan penegakan hukum, peran kepolisian dalam politik dan ekonomi Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2014 ketika Presiden Joko Widodo (selanjutnya disebut Jokowi) dilantik sebagai presiden Indonesia yang baru. 

Memang, eks jenderal TNI juga turut dirangkul dan menjadi instrumen penunjang kekuasaan Presiden Jokowi. Namun, tak berlebihan kiranya untuk mengatakan Polri diberikan karpet merah oleh sang mantan Wali Kota Solo itu strategi politik dan pemerintahannya. 

Tak hanya menjadi anggota parpol dan maju sebagai calon legislatif di 2024, sejak 2015 hingga 2020 terdapat tren kenaikan jumlah purnawirawan Polri yang maju sebagai kandidat kepala daerah. 

Tercatat di Pilkada 2015 ada lima kandidat berlatar belakang Polri, delapan kandidat di Pilkada 2018, serta 11 calon di Pilkada 2020. 

Menarik kiranya untuk menantikan dampak positif tentunya, dari para eks jenderal Polri dalam blantika politik dan pemerintahan ke depan. (J61) 

PinterPolitik.com 

Masih abu-abunya penerus “jenderal politisi dan pemerintahan” level tertinggi dari kalangan militer seperti Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Wiranto, membuat peluang eks jenderal Polri bisa saja menguat untuk menggantikannya di kemudian hari. 

Ya, dikotomi kepemimpinan negara (capres-cawapres) seakan masih lekat dengan frasa “sipil-militer” atau pun sebaliknya. Tak terkecuali di Pilpres 2024 yang sejauh ini memunculkan nama calon kandidat eks serdadu, yakni Prabowo dan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Sempat melebur bersama militer dalam ABRI, Polri yang selepas Reformasi berada langsung di bawah presiden memang tampak belum berkontribusi banyak menyumbangkan nama eks penggawanya di pemerintahan, baik sebagai menteri maupun capres-cawapres. 

Kembali, dikotomi dengan frasa “sipil-militer” atau sebaliknya kiranya adalah indikator paling mudah untuk melihat signifikansi eks Polri di ranah politik dan pemerintahan level teratas. 

Di sisi lain, jika berbicara kemungkinan, sesungguhnya terdapat beberapa nama potensial eks jenderal Polri dalam diskursus politik maupun kepemimpinan bangsa ke depan. 

Bahkan, eks Kapolri yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian menjadi salah satu aktor yang bisa saja turut meramaikan pertarungan politik memperebutkan RI-1 di Pilpres 2029. 

Lalu pertanyaannya, mengapa eks jenderal Polri seolah “pasif” dan luput dari kalkulasi politik dan pemerintahan dibanding, misalnya, dengan eks jenderal TNI? Serta, seperti apa peluang eks jenderal Polri potensial di kontestasi elektoral kelak? 

Stigma dan Politik Distribusi 

Satu adagium menarik mengapa sosok dari Polri kemungkinan kurang dilirik secara politik agaknya dapat ditelaah dari konstruksi stigma masyarakat. 

Meski menunaikan tugas luhur sebagai institusi penegak hukum terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mengatur ketertiban, impresi “bad guy” pun justru tetap tersemat dari berbagai dinamika interaksi yang ada. 

Berdasarkan analisis Joel Miller dan kawan-kawan dalam sebuah jurnal berjudul Public Opinions of the Police: The Influence of Friends, Family, and News Media, terdapat sejumlah telaah yang menyebut kontak polisi-publik cenderung kurang konstruktif. 

Pertama, perilaku polisi dalam pertemuan rutin dengan masyarakat dapat memengaruhi opini mereka tentang polisi melalui ripple effect atau efek riak, yakni orang yang pernah bertemu atau berinteraksi dengan polisi akan menceritakan kembali kisah mereka kepada keluarga, teman, maupun tetangga. 

Kedua, “kisah” kontak polisi-publik atau contoh-contoh perilaku buruk atau perilaku korup di kepolisian yang mendapat perhatian media mengasumsikan stigma atau efek yang diperkuat. 

Padahal, ihwal itu sendiri bisa saja tidak sepenuhnya tepat jika dibandingkan dengan sejumlah besar interaksi rutin polisi-publik yang positif dan tidak mendapat perhatian media. 

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri, politik dan pemerintahan selalu memasukkan variabel manajemen impresi sebagai daya tarik elektoral di hadapan masyarakat. 

Pertimbangan daya tarik itu juga agaknya membuat para eks jenderal Polri yang telah terlebih dahulu terjun ke politik praktis dengan bergabung parpol tak mendapat impresi positif khalayak luas. 

Oleh karena itu, peluang sosok dari unsur Polri untuk turut aktif dan masuk hitungan sebagai “pemain utama” politik memang tidak mudah.   

Utamanya, untuk bersaing dengan eks jenderal TNI yang secara institusional tak memiliki kontak interaksi langsung dengan masyarakat dalam konteks penegakan hukum. 

Tak hanya dalam politik yang memang sangat sensitif dengan stigma, itu pula yang kiranya memengaruhi hingga ke pemerintahan, misalnya, mengenai “jatah menteri” dari unsur kepolisian di Indonesia. 

Dalam The political economy of policy-making in Indonesia, Ajoy Datta dan kawan-kawan menyiratkan terdapat semacam kultur dalam pengangkatan menteri. 

Dikatakan, kemampuan teknis hanyalah salah satu dari beberapa faktor yang dipertimbangkan karena keragaman Indonesia secara sosial, budaya, ekonomi, hingga persepsi sosio-politik. 

Realitanya, mengingat ketidakmampuan partai politik (parpol) pasca Reformasi untuk mendapatkan mayoritas kursi di parlemen, pembuatan kebijakan politik dan pemerintahan telah dicirikan oleh pola dan dinamika koalisi. 

Hal itu lah yang mengembalikan esensi politik sistem multipartai Indonesia ke ranah politik distribusi dan alokasi. Sesuatu yang kemudian menghadirkan riwayat serta kultur “jatah” menteri Indonesia bagi entitas tertentu. 

Jika pos menteri di era Orde Baru (Orba) kental dengan sosok-sosok militer yang menempati pos strategis, parpol tertentu seolah memiliki jatah khusus di pos kementerian tertentu setelah Reformasi. 

Meski bukan pola yang tetap, setidaknya hal itu dapat tercermin dari relasi unik “jatah” menteri, seperti misalnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) bagi PKB, Menteri Agama (Menag) dari Nahdlatul Ulama (NU), serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dari Muhammadiyah. 

Meski demikian, mengingat penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang dipengaruhi daya tawar parpol dalam koalisi, penyesuaian memang terkadang dilakukan. 

Seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memasukkan menteri dengan latar belakang eks jenderal Polri yaitu Komjen Pol. (Purn.) Syafruddin yang mengampu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) pada tahun 2018 lalu. 

Sebelumnya, hanya ada satu nama jenderal Polri yang dipercaya menjabat menteri, yakni Jenderal Pol. (Purn.) Awaloedin Djamin yang dilantik sebagai Menaker di Kabinet Ampera tahun 1966. Menariknya, Awaloedin mengampu jabatan itu sebelum menjadi ditunjuk sebagai Kapolri. 

Kini, kepercayaan Presiden Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai Mendagri kiranya dapat mengubah peluang politik jenderal Polri di masa mendatang. 

Terutama  sosok Tito sendiri yang kiranya cukup menjanjikan. Bahkan, lebih jauh lagi, yaitu untuk bertarung di Pilpres 2029 kelak. Benarkah demikian? 

Buka Jalan Tito dan Polri? 

Mendagri adalah pos vital atau istilah kerennya triumvirat dalam struktur kenegaraan. Konstitusi Indonesia pun mengamanatkan Mendagri, bersama Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Pertahanan (Menhan) menjadi pengisi kekosongan jabatan jika presiden dan wakil presiden tak dapat menjalankan fungsinya. 

Saat Orba, setiap posisi Mendagri merupakan jatah militer, khususnya Angkatan Darat (AD). Memasuki era reformasi, jatah Mendagri pun berubah saat tahun 2009 Presiden SBY menunjuk sosok sipil, yakni Gamawan Fauzi. Kultur itu kemudian dilanjutkan Presiden Jokowi saat menunjuk Tjahjo Kumolo pada 2014. 

Pada 2019, Presiden Jokowi tampak bereksperimen ketika menunjuk Tito sebagai Mendagri dari unsur kepolisian pertama sepanjang sejarah Indonesia. 

Secara tekstual, alasan RI-1 saat menunjuk Tito sebagai Mendagri sendiri disebut demi menghadirkan sinergi dan kepastian hukum di daerah. 

Sementara jika diinterpretasikan secara politik, kepercayaan itu juga kiranya menjadi warisan berharga sekaligus membuka peluang bagi jenderal Polri untuk masuk ke lingkar utama perpolitikan dan pemerintahan Tanah Air. 

Bagaimanapun, variabel prestasi dan kemampuan dapat dipastikan masuk perhitungan dalam konteks sepak terjang eks jenderal Polri di politik dan pemerintahan level teratas, sebagaimana yang dimiliki Syafruddin dan Tito. 

Khusus bagi Tito, kepercayaan mengampu salah satu triumvirat negeri ini tentu menjadi portofolio tersendiri bagi probabilitas kariernya, baik di pemerintahan, politik, maupun keduanya. Tak terkecuali dalam membuka ekspektasi politik dari sosok berlatar belakang eks jenderal Polri.

Terlepas dari bagaimana ambisi politik personalnya, Tito agaknya memang nama yang patut diperhitungkan dalam konteks kepemimpinan bangsa. 

Mariel Grazella dalam sebuah kolom tulisan yang berjudul Tito Karnavian Signifies the Nation’s Future menyebut Tito dengan “man with a plan” atau sosok yang memiliki atau selalu memiliki rencana. 

Disebut sebagai perwira kepolisian cerdas dengan berbagai prestasi di bidang akademik dan profesinya, Tito menganut forward-thinker dan dipuji karena begitu menekankan pentingnya pengetahuan konseptual dalam kepemimpinan dan organisasi. 

Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya untuk menilai bahwa Tito memenuhi sejumlah pra-syarat yang dapat konversi menjadi modal politik kuat jika nantinya dinamika politik mengantarkannya pada seleksi pemimpin Indonesia kelak, misalnya di Pilpres 2029. 

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah menyebut jika Tito adalah tokoh muda yang cerdas dan setiap pekerjaan yang dilakukannya selalu terukur. 

Dalam pujiannya itu, tak lupa Mahfud mengungkapkan harapan secara eksplisit agar Tito dapat menjadi kandidat yang dapat memimpin negeri ini. 

Akan tetapi, sejauh ini Tito – yang merupakan Kapolri termuda dalam sejarah Indonesia – tampaknya masih menjadi nama tunggal potensial dari sosok eks jenderal Polri saat berbicara kandidat capres maupun cawapres. 

Belum terlihat lagi sosok sekaliber Tito di tengah terpaan serangkaian kasus hukum oknum jenderal di institusi Bhayangkara yang tak dapat dipungkiri turut andil mengkonstruksi impresi publik dan sosial-politik. 

Meski demikian, peluang mantan maupun jenderal Polri yang kini masih aktif lain di masa mendatang tak sepenuhnya tertutup. 

Tinggal, untaian variabel-variabel pendukung apa yang dapat membawa sang aktor dapat menasbihkan diri atau dilirik oleh entitas politik sebagai kandidat yang pantas memimpin negara. 

Bagaimanapun, latar belakang pemimpin Indonesia kelak kiranya bukan menjadi persoalan. Dapat menunjukkan integritas kepemimpinan demi kepentingan masyarakat luas di tengah tarik menarik kepentingan politik saat menjabat lah yang kiranya jauh lebih penting. (J61) 

Isu tambang ilegal libatkan polisi tengah jadi pergunjingan