Di tengah sorotan terhadap kiai dan pondok pesantren, ketegangan antara nilai tradisional di daerah dan modernitas urban makin terasa. Apakah ini soal ketidaklayakan atau persoalan Jakarta-sentrisme di Indonesia?

PinterPolitik.com

“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi pusat pembentukan moral, karakter, dan kemanusiaan. Mari bersama menjaga marwahnya” – Nasaruddin Umar, Menteri Agama (15/10/2025)

Cupin menatap layar ponselnya sambil mengerutkan dahi. Di beranda media sosialnya, video tentang santri-santri di Kediri yang sedang membantu pembangunan gedung pesantren sedang viral. Kolom komentarnya ramai, ada yang memuji dan ada pula yang menuduh eksploitasi. “Lucu juga,” gumamnya, “orang-orang kota sibuk berdebat soal tradisi yang mungkin tidak pernah mereka alami.”

Beberapa bulan terakhir, dunia pesantren memang menjadi sorotan publik. Mulai dari tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo hingga perdebatan tentang penghormatan terhadap kiai. Insiden di Sidoarjo memicu keprihatinan besar. Banyak yang mempertanyakan bagaimana lembaga pendidikan yang sudah berdiri puluhan tahun masih menghadapi masalah keamanan dasar. Tragedi itu menjadi simbol rapuhnya sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan tradisional di Indonesia.

Cupin membaca komentar salah satu netizen yang berkata, “Kalau saja pesantren dikelola seperti sekolah modern di Jakarta, pasti aman.” Kalimat itu membuatnya berpikir. Mengapa ukuran modern selalu diambil dari Jakarta? Tidak lama setelah itu, muncul video viral dari Lirboyo yang menampilkan santri membantu membangun gedung pesantren. Sebagian warganet menuduh hal itu sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja anak, sementara yang lain membelanya sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dua pandangan nilai yang sama-sama baik akhirnya bertemu dalam ketegangan yang sulit dijembatani.

Bagi masyarakat pesantren, kerja seperti itu bukan hal baru. Sejak lama, para santri memang dididik untuk hidup sederhana, mandiri, dan berkontribusi langsung pada lingkungan mereka. Namun bagi masyarakat urban yang terbiasa dengan regulasi ketat soal hak anak dan tenaga kerja, hal itu tampak janggal. Dua sistem nilai yang berbeda akhirnya saling berbenturan di ruang digital.

Kontroversi lain muncul ketika beberapa video memperlihatkan santri mencium tangan dan berjalan membungkuk di hadapan kiai. Sebagian warganet menilai tindakan itu feodal dan tidak sesuai dengan semangat kesetaraan zaman modern. Tetapi bagi masyarakat pesantren, itu adalah bentuk adab. Cupin tersenyum melihat komentar-komentar yang menyebut tindakan itu sebagai kultus individu. “Mereka tidak tahu,” katanya pelan, “bahwa mencium tangan bukan bentuk tunduk, melainkan simbol cinta dan keberkahan.”

Kritik dari publik urban membuka pertanyaan yang lebih besar. Apakah kritik-kritik itu lahir dari kepedulian terhadap nilai kemanusiaan, atau justru merupakan cerminan bias kultural yang Jakarta-sentris? Dan mungkinkah tradisi pesantren bisa dilihat secara adil tanpa kacamata nilai-nilai kota besar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kiai dan Pesantren dalam Sorot?

Cupin mulai mencari jawabannya. Ia membuka beberapa buku antropologi dan teori budaya yang membahas perbedaan antara masyarakat rural dan urban. Salah satu istilah yang menarik perhatiannya adalah power distance atau jarak kekuasaan sosial. Konsep ini dikembangkan oleh Geert Hofstede dalam bukunya Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations. Menurut Hofstede, masyarakat dengan power distance tinggi cenderung menerima hierarki sosial sebagai sesuatu yang wajar. Indonesia termasuk di dalamnya.

Di desa-desa Jawa Timur, tempat banyak pesantren besar berdiri, struktur sosial hierarkis masih kuat. Kiai bukan hanya guru agama, tetapi juga tokoh moral, spiritual, bahkan sosial-politik. Hubungan antara kiai dan santri tidak dibangun di atas kontrak formal, melainkan pada adab dan keyakinan akan keberkahan ilmu. Dalam budaya Jawa klasik, ada konsep “guru, ratu, wong tua” yang menempatkan guru sejajar dengan orang tua dan raja. Dalam tatanan nilai seperti ini, mencium tangan guru adalah simbol penghormatan terhadap sumber pengetahuan.

Cupin teringat kisah ayahnya yang dulu mondok di Jombang. “Kalau dulu kami mencium tangan kiai,” kata ayahnya, “itu bukan karena takut, tapi karena ingin membawa pulang berkah dari ilmu.” Dari cerita itu, Cupin menyadari bahwa tradisi penghormatan di pesantren punya dimensi spiritual yang dalam. Nilai-nilai itu tidak bisa dinilai dengan kacamata rasional modern yang menuntut kesetaraan mutlak.

Sebaliknya, masyarakat urban seperti Jakarta hidup dengan nilai yang lebih egaliter. Modernisasi, pendidikan tinggi, dan paparan budaya global membentuk cara pandang yang rasional dan meritokratis. Di kota, otoritas seseorang diukur dari kemampuan dan prestasi, bukan dari posisi spiritual. Dalam dunia seperti ini, gestur fisik penghormatan terasa tidak relevan. Cupin tersenyum membayangkan reaksi seorang eksekutif muda Jakarta jika diminta mencium tangan atasannya.

Fons Trompenaars dan Charles Hampden-Turner dalam Riding the Waves of Culture membedakan masyarakat universalis dan partikularis. Masyarakat universalis, yang biasanya berkembang di kota, berpegang pada standar moral seragam untuk semua. Sementara masyarakat partikularis, seperti di pesantren, menyesuaikan nilai dengan konteks hubungan sosial. Dalam sistem partikularis, memperlakukan kiai secara istimewa tidak dianggap salah, melainkan bentuk pengakuan terhadap posisi dan tanggung jawabnya dalam komunitas.

Edward T. Hall dalam Beyond Culture menambahkan kerangka yang menarik. Ia membedakan budaya high-context dan low-context. Budaya high-context, seperti di pesantren, mengandalkan simbol dan sejarah bersama dalam komunikasi. Sementara budaya low-context di kota menuntut kejelasan dan logika eksplisit. Ketika ritual pesantren dilihat dari kacamata low-context, makna simboliknya hilang dan tampak tidak rasional.

Cupin menutup bukunya sambil berkata, “Mungkin yang salah bukan tradisinya, tapi cara kita memahaminya.” Ia mulai memahami bahwa konflik nilai sering muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena tabrakan antara dua cara pandang yang sama-sama sah. Maka ia pun bertanya-tanya, apakah Jakarta benar-benar memahami konteks budaya di luar dirinya? Dan bagaimana peran media, yang sebagian besar berbasis di ibu kota, dalam memperkuat kesenjangan persepsi ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jakarta-sentrisme dan Kuasa Representasi

Cupin kemudian menelusuri bagaimana media memproduksi narasi tentang pesantren. Ia membaca beberapa laporan dan menyadari bahwa banyak berita ditulis dari sudut pandang yang menilai, bukan memahami. Hampir semua media besar di Indonesia berkantor pusat di Jakarta. Wajar jika nilai-nilai urban menjadi standar dalam setiap liputan. “Jakarta seperti cermin besar,” gumamnya, “yang memantulkan wajah Indonesia tapi dengan biasnya sendiri.”

John B. Thompson dalam bukunya The Media and Modernity menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan simbolik untuk membentuk persepsi publik. Melalui kontrol atas produksi simbol, media menentukan nilai-nilai mana yang dianggap penting. Dalam konteks Indonesia, media yang berpusat di Jakarta sering menampilkan nilai-nilai urban sebagai tolok ukur kemajuan nasional. Sementara nilai daerah diposisikan sebagai tradisi yang perlu diperbaiki atau dimodernisasi.

Cupin teringat sinetron yang dulu sering ia tonton. Tokoh dari desa selalu digambarkan lugu, logatnya kental, dan sering menjadi bahan lelucon. Sementara tokoh dari Jakarta tampak modern dan berpendidikan. Kini ia sadar bahwa representasi itu bukan kebetulan, melainkan cerminan bias kultural yang menempatkan Jakarta di posisi puncak. Dalam imajinasi kolektif bangsa, Jakarta menjadi simbol kemajuan, sementara daerah dianggap tertinggal.

Stuart Hall dalam Representation: Cultural Representations and Signifying Practices menyebut bahwa media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk makna. Dengan dominasi Jakarta, makna tentang modernitas pun dikonstruksi agar sesuai dengan nilai-nilai kota besar. Tradisi daerah sering digambarkan sebagai kuno dan butuh modernisasi. Representasi ini membuat masyarakat urban merasa lebih rasional, bahkan lebih benar, tanpa menyadari bahwa nilai mereka pun lahir dari konteks tertentu.

Fenomena ini juga dibahas oleh Arjun Appadurai dalam Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Ia menjelaskan bagaimana globalisasi menciptakan ketegangan antara homogenisasi dan heterogenisasi. Di Indonesia, homogenisasi itu hadir dalam bentuk Jakartanisasi, yaitu penyebaran nilai-nilai Jakarta sebagai standar nasional. Nilai-nilai daerah yang berbeda sering dianggap penghalang modernisasi, bukan sebagai bagian sah dari keragaman budaya. Cupin menggeleng pelan. “Padahal justru di situlah kekayaan Indonesia berada,” katanya.

Meski begitu, Cupin juga tidak menutup mata terhadap kritik yang muncul. Ia tahu bahwa beberapa kasus di pesantren, seperti kekerasan atau kurangnya standar keselamatan, memang nyata dan perlu dibenahi. Namun ia merasa perlu membedakan antara kritik yang tulus dan kritik yang berangkat dari superioritas kultural. Ketika media lebih senang menyoroti sisi sensasional pesantren tanpa memahami konteksnya, mereka sebenarnya memperkuat jurang pemahaman antara masyarakat urban dan rural.

Akhirnya, Cupin menulis dalam catatannya, “Masalahnya bukan antara modernitas melawan tradisi, tetapi cara kita mendefinisikan keduanya.” Indonesia selama ini terlalu sering didefinisikan dari pusat. Jakarta menjadi cermin bagi seluruh negeri, padahal banyak nilai luhur tumbuh di luar sorotan kamera. Cupin menatap langit sore Jakarta yang mulai oranye dan berbisik pelan, “Mungkinkah suatu hari nanti narasi tentang Indonesia lahir dari luar Jakarta tanpa harus kehilangan rasa hormat pada perbedaan?” (A43)

Ada provinsi kalian nggak, guys? 

Nama Tri Rismaharini (Risma) diwacanakan oleh sejumlah partai politik, seperti PKB, untuk menjadi penantang bagi Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2024.

PinterPolitik.com

“Masio mung senggal-senggol, ati lega. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur?” – Is Haryanto, “Rek Ayo Rek” (1960-an)

Potongan lirik di atas merupakan salah satu bagian dari lagu “Rek Ayo Rek” karya Is Haryanto. Lagu yang ditulis sekitar tahun 1960-an itu kini telah dinyanyikan oleh banyak musisi ternama, mulai dari Iis Sugianto hingga Didi Kempot.

Lagu inipun menjadi salah satu lagu yang menggambarkan dialek dan budaya masyarakat Arek, khususnya Surabaya. Sapaan “rek” dan “cak,” misalnya, merupakan sapaan khas masyarakat ibu kota Jawa Timur (Jatim) tersebut.

Tidak hanya itu, nama jalan yang disebutkan dalam lagu itu juga merupakan salah satu jalan paling ramai di pusat kota Surabaya, yakni Jalan Tunjungan. Makanan yang disebutkanpun merupakan masakan khas Jatim, yakni rujak cingur.

Namun, jika menyusuri Jalan Tunjungan di Kota Surabaya di masa sekarang, jalan kemudian akan tersambung ke Jalan Gubernur Suryo. Di sisi kiri, terdapat sebuah gedung khas Belanda yang menjadi simbol Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jatim, yakni Gedung Negara Grahadi, sebuah gedung yang terletak di seberang Taman Apsari.

Tentunya, gedung besar ini bukan hanya soal kemegahannya, melainkan juga soal siapa yang akan menjadi pemerintah yang memiliki legitimasi untuk menjalankan wewenang dan kewajibannya kepada masyarakat Jatim.

Pada November 2024 nanti, sejumlah nama akan bertarung untuk menduduki kursi Jatim-1. Salah satu nama paling populer adalah Khofifah Indar Parawansa yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur sejak Februari 2019 hingga Februari 2024.

Pada mulanya, nama Khofifah tampak tidak tertandingi dengan dukungan banyak partai politik, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, hingga PAN. Namun, kini muncul nama lain yang datang dari PKB dan PDIP, yakni Tri Rismaharini (Risma) yang kini menjabat sebagai menteri sosial (mensos) di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Nama Risma sendiri bukanlah nama asing bagi masyarakat Jatim, khususnya Surabaya. Sebelum menjabat sebagai mensos, Risma merupakan wali kota Surabaya pada tahun 2010-2020.

Mengapa nama Risma menjadi nama yang patut diperhitungkan? Kemudian, seperti lagu “Rek Ayo Rek” pada kutipan di awal tulisan, siapakah yang bakal lebih mujur di pertarungan Pilgub Jatim 2024 ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Siapa Pilih Risma? Siapa Pilih Khofifah?

Lagu “Rek Ayo Rek” memang merupakan sebuah lagu yang diciptakan dengan budaya khas Jatim. Namun, Jatim bukanlah hanya soal kelompok masyarakat yang berbicara menggunakan kata-kata seperti arek atau cak.

Jatim lebih dari hanya itu. Provinsi dengan luas sekitar 47.900 kilometer ini memiliki karakteristik masyarakat yang begitu beragam.

Jika peta Jatim dibuka, akan terlihat ada beberapa wilayah yang memiliki kondisi geografis tersendiri. Pulau Madura, misalnya, memiliki karakteristik masyarakat berbeda dibandingkan dengan wilayah Jatim di Pulau Jawa.

Pulau Madura mayoritas ditinggali oleh Suku Madura. Mayoritas suku ini memiliki ketaatan tinggi terhadap agama yang mereka peluk, khususnya agama Islam.

Berbeda dengan masyarakat Arek yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, hingga Pasuruan. Masyarakat Arek lebih memiliki sifat layaknya masyarakat urban karena memiliki masyarakat yang heterogen.

Di wilayah-wilayah yang terpusat pada kegiatan ekonomi kota dan perdagangan seperti ini, berbagai kelompok berbaur menjadi satu dan melahirkan karakteristik sendiri. Mereka terdiri atas berbagai suku, mulai dari Jawa, Madura, Tionghoa, hingga suku-suku pendatang lainnya dari luar Jatim.

Lalu, di sisi barat, mulai dari Kediri, Pacitan, Ngawi, Bojonegoro, hingga Tuban, terdapat klasifikasi masyarakat Jatim yang disebut sebagai Mataraman. Wilayah ini merupakan wilayah Jatim yang masih erat dengan budaya Jawa yang hierarkis dari Kerajaan Mataram di masa lampau.

Wilayah Mataraman yang didominasi oleh kelompok priyayi ala Kerajaan Mataram dahulu menciptakan karakteristik masyarakat yang lebih halus. Nilai-nilai budaya Jawa yang mirip dengan Yogyakarta dan Jawa Tengah (Jateng) masih memiliki tempat di masyarakat Mataraman.

Kemudian, selain masyarakat Madura, Arek, dan Mataraman, terdapat juga masyarakat Pendalungan di bagian timur Jatim, mulai dari Probolinggo, Jember, hingga Banyuwangi. 

Wilayah Pendalungan ini biasa disebut sebagai Tapal Kuda dengan rupanya menyerupai kaki kuda. Di sini, karakteristik masyarakat tercampur antara suku Jawa dan Madura, menjadikan nilai-nilai agama tetap sebagai nilai sentral tetapi juga bersifat agraris dan egaliter.

Empat karakteristik masyarakat Jatim ini bukan tidak mungkin mempengaruhi dinamika politik di dalamnya. Apalagi, sifat mereka masing-masing juga terwakili oleh sejumlah nama potensial di Pilgub Jatim 2024 ini, mulai dari Risma hingga Khofifah. 

Lantas, bagaimana karakteristik-karakteristik masyarakat Jatim ini bisa mempengaruhi potensi masing-masing kandidat potensial, katakanlah Risma dan Khofifah? Mengapa Pilgub Jatim ini kemudian bisa menjadi perang teritorial antara Risma dan Khofifah?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Risma Bisa Kalahkan Khofifah?

Uniknya, sejumlah wilayah ini menjadi tempat nama-nama potensial ini berasal. Alhasil, masing-masing kandidat ini membawa sifat dan karakteristik layaknya mewakili setiap wilayah tersebut.

Pembagian karakteristik masyarakat ini sebenarnya mirip dengan klasifikasi masyarakat Jawa dari Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul The Religion of Java, yang mana membagi masyarakat Jawa menjadi kelompok abangan, kelompok santri, dan kelompok priyayi.

Katakanlah, abangan dan priyayi mendominasi wilayah-wilayah seperti Arek dan Mataraman. Sementara, kelompok santri mendominasi di wilayah Madura dan Pendalungan.

Dua kelompok besar ini setidaknya bisa menggambarkan kontestasi sosio-politik di Jatim. Ini juga terlihat dari dua kandidat yang berseberangan dan berpotensi berhadapan satu sama lain di Pilgub Jatim 2024. 

Khofifah, misalnya, merupakan figur kuat di Nahdlatul Ulama (NU). NU sendiri merupakan kelompok santri yang dominan di Madura dan Pendalungan.

Sejak Pilgub Jatim 2018, Khofifah dinilai mampu mendekati kiai-kiai dan pesantren-pesantren kecil di Jatim, menjadikan dirinya punya pengaruh luas di NU. Selain itu, Khofifah juga figur berpengaruh di Muslimat NU.

Sementara, Risma bisa dibilang merupakan kelompok abangan-priyayi. Sebagai seorang birokrat, Risma mengenal tata cara pemerintahan yang baik.

Pengalamannya sebagai Wali Kota Surabaya pada 2010-2020 juga membuat namanya dikenal di kelompok Arek, khususnya Surabaya di mana banyak kelompok lainnya juga berkumpul. 

Bukan tidak mungkin, pengaruh Khofifah yang kuat di kelompok santri bisa diimbangi oleh Risma yang memiliki latar belakang abangan. Ini bisa saja membuat sebagian masyarakat Arek dan Mataraman untuk mempertimbangkan sosok Risma.

Namun, meski bisa saja menyaingi elektabilitas Khofifah yang kini tidak tertandingi, Risma perlu melakukan kick-off kampanye secepatnya. Pasalnya, usai tidak lagi menjadi wali kota, ingatan masyarakat akan dirinyapun turut pudar.

Pada akhirnya, bila meminjam lirik “Rek Ayo Rek” di awal tulisan, Risma bersama partai-partai pendukung potensialnya, yakni PDIP dan PKB, bisa saja tengah berupaya senggal–senggol Khofifah. Namun, akankah bisa mujur nasibnya di Pilgub Jatim 2024 bila hanya senggal-senggol? (A43)

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akan maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2024. Meski kerap berseberangan dalam politik di masa lalu, PDIP kini tampak mulai mendekati Khofifah.

PinterPolitik.com

“They can live in my new world, or they can die in their old one” – Daenerys Targaryen, Game of Thrones (2011-2019)

Di suatu negeri yang jauh, tepatnya di daratan timur Essos, seorang ratu naga bangkit menjadi salah satu pemimpin terkuat daam sejarah Westeros. Dia adalah Daenerys Targaryen, seorang pewaris takhta Westeros dari keluarga Targaryen yang terasingkan akibat perang.

Bermula dari pengasingan, Daenerys mengumpulkan kekuatan untuk bisa kembali berkuasa dan menyerang Westeros. Untuk melakukannya, Daenerys mengumpulkan simpati rakyat dengan menjargonkan dirinya sebagai pembela rakyat kecil dan melawan rantai penguasa yang membelenggu mereka.

Berbagai kelompok ia dekati. Kelompok-kelompok rakyat ini akhirnya bersedia mengorbankan nyawa mereka dan mengikuti Daenerys secara setia. Mungkin, Daenerys-lah yang bisa menjadi penguasa daratan timur yang sebenarnya.

Meski merupakan tokoh fiktif dalam seri Game of Thrones (2011-2019) atau GoT, sosok Daenerys yang juga berkuasa dari timur ini boleh jadi juga eksis di realitas politik Indonesia. Di timur Jawadwipa, munculah seorang perempuan penguasa yang kini menjabat sebagai gubernur Jawa Timur (Jatim), yakni Khofifah Indar Parawansa.

Setelah beberapa kalah dari Soekarwo (Pakde Karwo) dalam beberapa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya, Khofifah akhirnya berhasil memenangkan Pilkada Jatim 2018 atas Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diusung oleh PDIP. 

Nama Khofifah-pun hingga sekarang masih menjadi nama calon gubernur (cagub) dengan elektabilitas tertinggi dalam banyak survei. Mungkin, bisa dibilang, Khofifah sudah ‘terlalu besar’ untuk bisa dikalahkan.

Sementara itu, nama-nama cagub potensial PDIP yang populer masih memiliki felektabilitas di bawah Khofifah. Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), misalnya, memiliki elektabilitas yang terpaut jauh bila dibandingkan Khofifah dalam banyak hasil survei meskipun merupakan figur populer di Jatim.

PDIP-pun akhirnya kini mulai tampak ‘mendekati’ Khofifah. Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah bahkan mengatakan bahwa PDIP memiliki banyak kader potensial yang bisa maju sebagai bakal calon wakil gubernur (cawagub) Khofifah meskipun Khofifah telah deklarasi bersama wakil gubernurnya (wagub) saat ini, Emil Dardak. 

Lantas, mengapa PDIP tetap berusaha mendekati dan merayu Khofifah? Siasat politik apa yang disiapkan PDIP sebenarnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

PDIP Akhirnya ‘Mengalah’?

Dalam kisah GoT, Daenerys tidaklah sendirian. Dia didampingi oleh para jenderal dan penasihat. Salah satunya adalah Lord Varys.

Lord Varys sendiri sebelumnya berada di pihak keluarga kerajaan yang dikuasai oleh keluarga Lannister, musuh dari Daenerys. Namun, Varys memutuskan untuk bergabung dengan sang ratu naga yang memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih besar.

Bukan tidak mungkin, kekuatan Daenerys yang begitu besar ini menjadi salah satu alasan mengapa Varys akhirnya bergabung menjadi penasihatnya. Varys percaya bahwa Daenerys-lah yang bisa menciptakan keteraturan di Westeros.

Apa yang dilakukan Varys ini bukan tidak mungkin tergolong dalam konsep bandwagoning. Dalam studi Hubungan Internasional (HI), mengacu ke tulisan Chong Ja Ian yang berjudul Revisiting Responses to Power Preponderance, bandwagoning dilakukan dengan memihak dengan aktor yang lebih kuat agar kepentingan sendiri tetap terjaga. 

Dalam Pilkada, bandwagoning adalah saat orang-orang, partai politik, atau kelompok tertentu bergabung atau mendukung kandidat yang dianggap akan menang besar. Ini terjadi karena kandidat tersebut populer atau telah melakukan dengan baik di masa lalu. 

Ketika kandidat populer ini mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, lebih banyak orang atau kelompok akan ikut mendukungnya. Partai politik dan politisi lokal cenderung mendukung kandidat yang dianggap akan menang besar untuk meningkatkan kesempatan mereka sendiri dalam memenangkan kursi atau mendapatkan kekuasaan.

Pemilih juga terpengaruh oleh bandwagoning. Mereka merasa lebih yakin untuk mendukung kandidat populer, terutama jika dukungan untuk kandidat tersebut semakin meningkat. Orang yang awalnya ragu-ragu bisa saja juga akan ikut mendukung kandidat populer untuk bergabung dengan mayoritas.

Dukungan dari pemimpin lokal, tokoh masyarakat, atau kelompok kepentingan juga mempengaruhi bandwagoning. Ketika mereka mendukung kandidat tertentu, ini bisa membuat lebih banyak orang untuk ikut mendukungnya.

Nah, bukan tidak mungkin, faktor-faktor inilah yang akhirnya juga membuat PDIP melakukan bandwagoning terhadap Khofifah. Namun, bila bandwagoning ini diperlukan untuk menjaga kepentingan PDIP, misal agar mendapatkan kekuasaan atau kursi, mungkinkah ada kepentingan lanjutan di baliknya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ancang-ancang PDIP untuk 2029?

Di Westeros, para keluarga bangsawan memiliki wilayah masing-masing yang dikuasainya. Meski begitu, para keluarga bangsawan ini menyatakan kesetiaan terhadap takhta tertinggi, yakni raja yang berkuasa di King’s Landing.

Realitas politik yang seperti ini juga eksis dalam politik Indonesia. Setiap wilayah daerah memiliki pengaruh dan kekuatan politik mereka masing-masing. Ada banyak faktor kekuatan, mulai dari jumlah penduduk hingga sumber daya yang dimiliki.

Semenjak Orde Baru berakhir, upaya desentralisasi dilakukan. Pemerintah daerah akhirnya juga memiliki otonomi lebih luas. Mengacu ke tulisan Purwo Santoso yang berjudul Proliferation of Local Governments in Indonesia, pemerintah daerah akhirnya bisa mengatur sumber dayanya secara lebih leluasa.

Namun, seperti yang diketahui, politik jugalah soal siapa yang memiliki sumber. Sumber ini bisa digunakan untuk mempengaruhi dinamika politik nasional, mulai dari identitas hingga legitimasi.

Lantas, apa hubungannya dengan PDIP? Mengapa ini berkaitan dengan upaya untuk mendekati Khofifah?

Menarinya, PDIP pernah selama sepuluh tahun menjadi partai oposisi di level nasional saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Dan, selama itu pula, PDIP bisa bertahan hingga menjadi partai pemenang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Burhanuddin Muhtadi, menilai bahwa PDIP mampu bertahan karena memiliki sejumlah kepala daerah yang menjanjikan. Kala itu, nama-nama seperti Joko Widodo (Jokowi) di Solo dan Risma di Surabaya menjadi kunci penguasaan daerah oleh PDIP.

Dengan otonomi daerah, bukan tidak mungkin PDIP akhirnya mampu memobilisasi sumber, mulai dari legitimasi hingga distribusi sumber, untuk akhirnya bisa mendominasi dalam Pemilu 2014. Bukan tidak mungkin, cara yang sama akan dilakukan oleh PDIP, mengingat kini muncul wacana agar partai berlambang kepala banteng itu untuk menjadi oposisi di pemerintahan mendatang.

Well, pada akhirnya, layaknya kutipan percakapan Daenerys dalam GoT di awal tulisan, PDIP hanya punya dua pilihan, yakni antara bergerak terus agar bisa hidup di masa pemerintahan Prabowo Subianto yang akan datang atau menjadi partai yang tidak bernas lagi. Boleh jadi, daerah adalah cara PDIP bertahan ke depannya. (A43)

Perolehan suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jawa Timur jadi yang terendah. Padahal, pemilihan Cak Imin sebagai cawapres Anies punya tujuan utama untuk menggaet pemilih di Jawa Timur yang merupakan salah satu lumbung suara utama, berbekal latar belakang Cak Imin sebagai salah satu tokoh NU. Pertanyaannya adalah mengapa Anies-Imin gagal di Jatim?

PinterPolitik.com

Pemilihan Presiden 2024 telah berlangsung di semua provinsi di Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Timur. Provinsi ini menjadi salah satu yang paling menarik untuk diamati karena statusnya sebagai salah satu lumbung suara terbesar di Indonesia, hanya kalah dari Jawa Barat dari sisi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Lebih menariknya lagi, salah satu kandidat yang diprediksi akan meraih suara besar di Jawa Timur, justru nyungsep. Adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang jadi juru kunci dalam pertarungan di ujung Timur pulau Jawa ini.

Berdasarkan hasil hitung resmi KPU, Anies-Cak Imin hanya raih 15,8% suara. Ini berselisih sangat jauh dibandingkan dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang raih 66,4% suara. Anies-Cak Imin bahkan kalah dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang raih 17,69% suara. Perolehan ini di posisi suara masuk mencapai 81% dan diprediksi tidak akan banyak berubah hingga akhir penghitungan suara nanti.

Seperti disebut di awal, fenomena ini menarik karena alasan pemilihan Cak Imin sebagai cawapres Anies, disebut-sebut bertujuan untuk salah satunya memenangkan suara di Jawa Timur. Ini adalah salah satu wilayah lumbung suara yang menjadi titik lemah Anies. Cak Imin yang berasal dari Jombang dan memimpin PKB yang punya basis suara di PKB, diharapkan bisa memberikan efek positif bagi suara Anies Baswedan.

Relasi Cak Imin dengan tokoh-tokoh NU juga diharapkan mampu menjadi pendulang suara bagi pasangan ini dengan harapan bisa memuluskan jalan menuju kursi RI-1 dan RI-2.

Sayangnya, hal ini tidak terjadi. Pasangan ini justru jadi juru kunci. Lebih anehnya lagi, PKB yang dipimpin oleh Cak Imin justru menikmati kemenangan di Jawa Timur. Data hitung KPU menunjukkan bahwa PKB memimpin di ujung Timur pulau Jawa ini dengan total 19,04% suara. PKB sukses mengalahkan PDIP yang di Pemilu 2019 meraih kemenangan di provinsi ini.

Tentu pertanyaannya adalah mengapa hal ini terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya?

Faktor Penyebab Kekalahan Anies di Jawa Timur

Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi kekalahan Anies-Cak Imin di Jawa Timur. Faktor pertama dan yang utama adalah kondisi yang kerap disebut sebagai split-ticket voting. Ini adalah keadaan ketika pemilih dari partai politik tertentu justru memilih kandidat yang diusung oleh partai lain.

Faktor penyebabnya bisa beragam, mulai dari demografi pemilih yang kompleks, hingga soal efek kampanye yang mengubah pilihan masyarakat pada kandidat tertentu.

Kondisi di Jawa Timur ini dibuktikan oleh hasil exit poll Litbang Kompas yang menyebut 45,6% pemilih PKB justru pilih Prabowo-Gibran yang merupakan kandidat nomor 02. Sementara hanya 36,6% yang pilih Anies-Imin. Dengan demikian, bisa dipahami mengapa PKB bisa menjadi partai pemenang di Jawa Timur, namun justru tak mampu mendongkrak suara Anies-Imin.

Faktor kedua adalah soal dukungan dari tokoh-tokoh penting, salah satunya Khofifah Indar Parawansa. Mantan Gubernur Jawa Timur ini jadi salah satu sosok dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur, jauh melampaui Cak Imin.  

Survei Indikator pada September 2023 menyebutkan bahwa elektabilitas Cak Imin di Jatim hanya 4,9%. Kalah jauh dibandingkan Khofifah yang meraih 15,1%, Mahfud yang mendapatkan 11,5% dukungan, dan bahkan kalah dari Gibran yang raih 5,5% dukungan. Ini jelas menunjukkan bahwa secara personal, Cak Imin sangat lemah di Jatim.

Khofifah sendiri menjadi bagian struktural dari NU dan menyatakan dukungan pada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Faktor ketiga adalah soal posisi Cak Imin sendiri yang tak bisa menggaransi suara NU ke Anies. Ia tak seperti Ma’ruf Amin yang memegang posisi tertinggi di NU saat akan maju di Pilpres 2019. Ma’ruf Amin tercatatan menjabat Rais Aam NU di sekitaran Pemilu 2019 – ini merupakan salah satu posisi tertinggi di NU. Akibatnya, secara ketokohan dan organisasi, Ma’ruf Amin bisa mendapatkan dukungan yang jauh lebih besar di lingkungan NU.

Sementara Cak Imin tidak demikian. Ia tak menjabat posisi tertentu di NU, dan meskipun dekat dengan tokoh-tokoh NU, ia juga tak bisa menggaransi pemilih NU untuk memilih dirinya.

Faktor berikutnya adalah perseteruan Imin dan Gus Dur di seputaran perebutan kekuasaan di PKB. Cak Imin berhasil mengambil alih PKB dari Gus Dur – yang adalah pamannya sendiri – di sekitaran tahun 2008 lalu. Peristiwa ini meninggalkan kekecewaan dan ketidakpuasan di banyak warga NU, utamanya yang mendukung Gus Dur.

Apalagi, ada nama Mahfud MD – sosok yang yang juga berasal dari Jatim dan satu jalur dengan Gus Dur – yang jadi lawan Cak Imin. Meski suaranya berbeda tipis, namun warga NU kemungkinan besar juga banyak yang akan lebih memilih Mahfud ketimbang Cak Imin.

Faktor berikutnya adalah soal narasi politik identitas yang melekat pada Anies. Seperti diketahui, sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, isu identitas selalu melekat pada Anies Baswedan. Dalam salah satu kesempatan berbincang dengan Anies, PinterPolitik mendapati bahwa Anies ternyata tak ingin melawan berbagai sentimen dan cap negatif terhadapnya terkait politik identitas ini. Ia justru “memanfaatkan” ini untuk meraih top of mind awareness masyarakat alias ingin agar namanya terus dipergunjingkan publik.

Sayangnya untuk kasus di Pemilu 2024 ini, strategi Anies ini tak berhasil dan justru menyebabkan kekalahan pasangan ini.  

Dan faktor yang terakhir adalah soal Presiden Jokowi sendiri. Terlepas dari berbagai tuduhan kecurangan Pemilu, harus diakui bahwa Jokowi adalah sosok yang masih sangat kuat. Approval ratingnya masih mencapai 80%. Dan jangan lupa juga, di Pemilu 2019, Jokowi menang besar di Jawa Timur dengan 65% suara.

Artinya, basis pemilih Jokowi masih sangat besar di Jatim. Dan ketika ada narasi dukungan tersirat kepada pasangan Prabowo-Gibran, maka sangat mungkin masyarakat yang mendukungnya akan memilih pasangan tersebut.

Setidaknya itu adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab kekalahan Anies-Cak Imin di Jawa Timur. Memang masih ada faktor-faktor lain yang bisa saja ikut berpengaruh. Namun, faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas dianggap jauh lebih kuat memberikan efek kekalahan untuk pasangan nomor urut 01 itu. (S13)

Inikah tiga penangkap suara Prabowo-Gibran di Jawa Timur?!

Dalam banyak hasil hitung cepat (quick count), pasangan calon nomor urut dua, Prabowo-Gibran, mendominasi suara di Jawa Timur (Jatim). Charta Politika, misalnya, mencatat bahwa Prabowo-Gibran menangkap suara Jatim hingga 63,56%.

Siapakah orang-orang Jatim yang menggerakkan dukungan di Jatim? Kabarnya, tiga orang itu adalah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, mantan Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo), dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hmm, gimana menurut kalian?

Salah satu solusi dari Pak Ganjar untuk stunting nih guys

Saat diskusi bersama warga di Ngawi, Jawa Timur, capres 03, Ganjar Pranowo sebut salah satu cara untuk permasalahan stunting adalah dengan tidak menikah muda. Ganjar menyebut umur 19 dan 24 tahun, mengindikasikan usia yang matang untuk suami dan istri siap mempunyai anak adalah di atas umur-umur tersebut.

Di satu sisi, WHO sendiri pernah menyinggung bahwa salah satu penyebab permasalahan stunting di Indonesia adalah tinggi angka pernikahan dini. 

PinterPolitik.com 

Dukungan sejak dini dari empat partai politik (parpol) kepada Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2024 agaknya bermakna khusus. Ini kiranya dapat menjadi progresivitas tersendiri bagi peta politik nasional ke depan.

Menariknya, empat parpol itu berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. 

Hari Minggu (10/12) lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo secara langsung menyerahkan rekomendasi cagub Jatim kepada Khofifah. 

Dua hari sebelum rekomendasi Hashim dan Partrai Gerindra dan meski belum secara resmi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyatakan akan mendukung Khofifah maju di Pilgub Jatim 2024. 

Lalu pada tanggal 4 Desember, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga menyerahkan secara langsung rekomendasi serupa. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jatim Sarmuji menyebut partainya juga mendukung pencalonan Khofifah sebagai cagub. 

Kendati banyak yang mengaitkannya dengan simbiosis politik dengan pencapresan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bukan tidak mungkin parpol lain di luar lintas koalisi Pilpres 2024 juga akan mendukung Khofifah. 

Itu dikarenakan, belum ada kandidat yang tampak memiliki cukup modal politik untuk menandingi Khofifah dengan tren ekspose politik positif yang terus meningkat. 

Sokongan eksplisit langsung yang berasal dari para elite parpol tersebut seakan menegaskan bagaimana signifikannya pengaruh Khofifah di provinsi paling timur Pulau Jawa, yang mana sangat strategis dalam peta politik Indonesia. 

Lalu, pertanyaannya, mengapa Khofifah bisa se-berpengaruh itu? 

Khofifah Amankan Akar Rumput? 

Di ekosistem politik Indonesia, menelusuri silsilah keluarga politisi prominen agaknya menjadi pintu masuk pertama yang relevan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi kekuatan mereka. Begitu pun dengan Khofifah. 

Kendati tak melulu terkait dengan endorse atau warisan politik tertentu dan bisa saja dipengaruhi oleh kepiawaian yang bersangkutan, silsilah mereka tak jarang menentukan langkah awal dan takdir berikutnya dari sang politisi itu sendiri. 

Khofifah lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya Achmad Ra’i adalah seorang petani, sementara ibunya Rochmah adalah ibu rumah tangga. 

Nama asli Khofifah sendiri adalah Khofifah Tegistha. “Indar Parawansa” merupakan nama mendiang suami Khofifah yang memiliki garis keturunan langsung dengan ulama besar penyebar agama Islam di Sulawesi, Syekh Yusuf. 

Dalam spoon class theory atau teori kelas sendok, Khofifah bukanlah sosok yang lahir dari kalangan sendok emas maupun perak yang memiliki akses dan privilese lebih. 

Pernikahannya dengan Indar Parawansa pun tak bisa dikatakan berkontribusi secara langsung terhadap kiprahnya. Dikarenakan, saat itu Khofifah baru mulai merintis karier politik. 

Sebagai informasi, setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya (1989) dan Universitas Airlangga (1991), Khofifah meniti profesi sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna Surabaya pada 1989 sebelum pindah mengajar ke Universitas Wijaya Putra Surabaya pada hingga tahun 1992. 

Pada tahun 1991, Khofifah mulai masuk ke dunia politik dengan bergabung ke PPP. Menariknya, potensi dan kepiawaian politik Khofifah membuatnya terpilih  menjadi anggota DPR dari PPP pada tahun 1992 atau saat dirinya baru berusia 27 tahun saat itu. 

Selain konsisten membawa isu perempuan dalam sosial keagamaan, Khofifah juga dinilai menjadi politisi yang berani di Senayan. Tercatat, dirinya menjadi orang yang jamak memberikan kritisi dan interupsi di tengah politik DPR era Orde Baru (Orba) yang “iya-iya” saja. 

Saat Orba tumbang, pata tahun 1999 Khofifah – yang telah pindah ke PKB – dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR. 

Dari situ, meski di bawah radar, kariernya terus melejit hingga menjadi orang kepercayaan Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan serta Menteri Sosial era Jokowi-JK, sebelum mengundurkan diri dan merengkuh jabatan Gubernur Jawa Timur, posisi politik yang kemungkinan paling diidamkannya. 

Sebagai catatan yang kiranya menjadi satu determinan signifikan dalam karier politik Khofifah, pada tahun 2000, Khofifah juga dipercaya menjadi Ketua Umum salah satu Badan Otonom dari Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang cukup memiliki basis massa besar, yakni Muslimat NU. 

Walaupun secara formal cukup “haram” memiliki korelasi dengan politik praktis, Muslimat NU-lah yang kiranya menjadi modal fundamental political capital Khofifah. 

Khofifah sendiri kiranya memiliki skill politik yang secara alamiah terbentuk dalam isu sosial dan representasi perempuan. Di berbagai agenda Muslimat NU, Khofifah disebut selalu membangun kedekatan tanpa sekat dan membangun suasana inklusif dengan para ibu-ibu di akar rumput, tanpa terkecuali. 

Di titik ini lah, Khofifah memperlihatkan political acumen atau kecerdasan politik untuk menempatkan diri secara proporsional dan membaca situasi politik secara luas dan komprehensif, sesuatu yang berarti dan membuatnya kemudian berpengaruh dan diperhitungkan. 

Satu hal menarik lainnya, adalah, semua itu tampak dilakukan Khofifah sebagai sesuatu yang semestinya memang ia harus lakukan, bukan gimmick atau pencitraan politik tertentu. Karakteristik yang cukup langka di Indonesia. 

Itu terbukti dari kepercayaan yang diberikannya memimpin Muslimat NU sejak tahun 2000 hingga saat ini, atau selama empat periode. 

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada November lalu, menempatkan Khofifah di urutan kedua sebagai perempuan paling berpengaruh di negeri ini. Khofifah hanya kalah dari Najwa Shihab yang berprofesi sebagai jurnalis. 

Dengan kata lain, Khofifah menjadi politisi perempuan paling berpengaruh berdasarkan survei tersebut, mengalahkan Puan Maharani, Yenny Wahid, dan bahkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Akan tetapi, meski dikatakan berpengaruh dan cukup diperhitungkan, karakteristik Khofifah agaknya belum cukup untuk dapat relevan dan berbicara banyak di kancah nasional. Mengapa demikian? 

“Terjebak“ di Jawa Timur? 

Akuntabilitas “kebaikan politik” Khofifah selama ini memang cukup sulit untuk dinilai secara pasti. Sedikit catatan minor yang tak terbukti pada tahun lalu saat ruang kerja dinasnya digeledah KPK terkait kasus suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur pun tak serta merta dapat dijadikan acuan. 

Khofifah tentu memahami realita dn hitam-putih politik Indonesia karena telah berpengalaman secara konsisten berada dalam atmosfer persaingan dalam pasang surut politik Indonesia. 

Namun, Khofifah agaknya menjadi sosok yang “terlalu baik” untuk bermain di level politik yang lebih tinggi dari “Jawa Timur”. 

Kendati esensial, isu representasi perempuan, kemasyarakatan, dan akar rumput yang menjadi kekuatan Khofifah seakan kurang relevan di level yang lebih tinggi. 

Jika ekspektasi politik para elite, aktor politik, dan para konstituen Indonesia tetap demikian dalam beberapa waktu ke depan, predikat Khofifah agaknya tak akan berubah dari “sekadar” local strongwoman di Jatim. 

Selain itu, ambisi Khofifah secara personal pun masih belum dapat dinilai secara pasti. Memilih resign dari posisi menteri untuk bertarung di Pilgub Jatim 2018 kiranya dapat menjadi batu pijakan atas konteks tersebut. 

Political realm Indonesia yang penuh intrik dan terkadang gimik justru “disukai” membuat relevansi Khofifah masih dipertanyakan ke depannya. 

Namun, harapan bagi representasi perempuan di level tertinggi politik Indonesia dengan gagasan konstruktifnya bagi bangsa dan negara tetap dinantikan. Well, menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

PinterPolitik.com

“Lho lho lho, gak bahaya ta?”

Kalimat tanya di atas akhir-akhir ini menjadi ramai di media sosial (medsos). Bagaimana tidak? Kalimat tersebut menjadi bagian dari sound atau musik yang digunakan dalam platform-platform seperti TikTok.

Salah satu nama populer yang kerap menggunakan kalimat tersebut adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang kini menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan.

Bukan tidak mungkin, kalimat yang sebelumnya telah populer di kalangan muda Jatim itu menjadi andalan Cak Imin untuk bisa menjadi lebih relatable di provinsi timur Jawa ini. Apalagi, provinsi ini menjadi provinsi yang menjanjikan dengan besarnya jumlah pemilih di tahun 2024 mendatang.

Namun, jangan bersenang hati dulu. Pasalnya, sosok Jatim yang dijadikan jagoan untuk berebut di provinsi ini bukanlah hanya Cak Imin, melainkan ada juga Mahfud MD – yang kini menjadi cawapres untuk Ganjar Pranowo.

Tidak hanya berhenti di nama cawapres, terdapat sejumlah nama tokoh yang mendukung pasangan capres-cawapres. Beberapa di antaranya adalah Yenny Wahid yang mendukung Ganjar-Mahfud, serta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jatim Soekarwo (Pakde Karwo) yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Jika dilihat dari nama-nama besar ini, bisa dibilang Jatim akan menjadi arena sengit di antara para paslon Pilpres 2024. Namun, dengan pesaingan ketat ini, opo gak bahaya ta pertarungan ini?

Mengapa Jatim yang akhirnya menjadi pusat pertarungan Pilpres 2024? Lantas, bagaimana pertarungan ini akan terjadi di tahun 2024 mendatang?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Opo’o Kok Jatim, Rek?

Dari segi jumlah pemilih, Jatim memang bukanlah provinsi dengan jumlah terbanyak. Provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbanyak justru adalah Jawa Barat (Jabar) – yang mana memiliki jumlah pemilih sebanyak 35.714.901 pemilih.

Namun, Jatim berada di urutan kedua setelah Jabar. Dengan jumlah pemilih sebanyak 31.402.838, Jatim memang menjadi wilayah “seksi” yang diperebutkan oleh masing-masing paslon.

Lantas, mengapa bukan Jabar yang menjadi pusat pertarungan sengit di Pilpres 2024? Mengacu ke penjelasan di tulisan PinterPolitik.com yang berjudul Pilpres 2024 adalah Pertarungan Jawa Timur?, kunci jawabannya terletak pada besarnya potensi swing voters – pemilih yang belum menentukan arah pilihan mereka.

Ini terlihat dari sifat alamiah (nature) para pemilih di provinsi ini. Sifat pemilih di Jatim tidaklah selalu seragam.

Bila dipetakan, Provinsi Jatim terbagi menjadi beberapa daerah yang diklasifikasikan berdasarkan sifat sosio-kultural yang dimiliki setiap wilayah. Secara garis besar, terdapat tiga klasifikasi wilayah, yakni wilayah Arekan (seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Blitar, hingga Malang), Mataraman (seperti Lamongan, Tuban, Madiun, Kediri, Tulungagung, hingga Pacitan), serta Madura dan Tapal Kuda atau Madura Pendalungan (seperti Bangkalan, Sampang, Sumenep, Probolinggo, Lumajang, hingga Banyuwangi).

Masing-masing kelompok wilayah memiliki kecenderungan memilih yang berbeda-beda. Maka dari itu, perebutan yang terjadi di wilayah-wilayah ini juga memiliki dinamika yang berbeda-beda dalam menyongsong Pilpres 2024.

Bagaimana dinamika yang mungkin akan terjadi dengan tokoh-tokoh Jatim yang akan saling bertarung di provinsi ini? Siapa yang akan “menguasai” daerah mana?

Cak Imin vs Mahfud vs Khofifah

Menariknya, masing-masing tokoh yang bersaing di Pilpres 2024 memiliki potensi di wilayah-wilayah yang berbeda. Belum lagi, terdapat juga tokoh-tokoh yang bukan capres atau cawapres tetapi memiliki pengaruh luas guna mendukung paslon yang mereka sokong.

Kontestasi di provinsi inipun akan menjadi semakin sengit – mengingat kekuatan tokoh-tokoh ini juga saling tumpang tindih di sejumlah kota dan kabupaten di Jatim. 

Guna memetakan kekuatan-kekuatan politik yang mendominasi wilayah-wilayah di Jatim, peta politik atas hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 silam bisa menjadi gambaran. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, PDIP dan PKB mendominasi di banyak wilayah.

Namun, kekuatan PDIP di wilayah Arek bisa saja tergeser oleh kekuatan-kekuatan nasionalis lainnya. Apalagi, mengacu ke survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) pada 22-27 Oktober 2023, margin keterpilihan PDIP terbilang tipis bila disandingkan dengan partai-partai lainnya seperti Golkar dan Gerindra.

Dominasi PKB-pun patut diperhitungkan dengan sang ketua umum (ketum), Cak Imin, kini menjadi cawapres. Dalam Pemilu 2019, PKB mendominasi sejumlah wilayah Arek, Mataraman bagian utara, dan sebagian wilayah Madura Pulau dan Tapal Kuda.

Namun, dominasi PKB di Pemilu 2019 bukan satu-satunya pertimbangan. Nama-nama tokoh yang berpengaruh bisa menambahkan dinamika baru di persaingan Jatim.

Mahfud, misalnya, dinilai tetap berpengaruh meskipun dirinya bukanlah nama besar di kalangan Nahdliyin – sebutan untuk warga Nahdlatul Ulama (NU). Dengan latar belakangnya sebagai orang Madura, bukan tidak mungkin dirinya mendapatkan 

Nama Khofifah dan Pakde Karwo, misalnya, menjadi dua nama yang berpengaruh – mengingat keduanya berhasil menjabat sebagai Gubernur Jatim. Khofifah kuat di kalangan Nahdliyin yang dominan berada di Tapal Kuda, sebagian wilayah Arek, dan sebagian wilayah Mataraman Utara. 

Sementara, Pakde Karwo dinilai sangat berpengaruh di Mataraman bagian selatan meski PDIP mendominasi wilayah itu. Ini terlihat pada akhirnya Pakde Karwo dinilai berkontribusi membawa kemenangan kepada Khofifah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018 dengan membawa basis suara Mataraman.

Pada akhirnya, dengan masing-masing kubu memiliki jagoannya masing-masing, bukan tidak mungkin perebutan antar-wilayah dalam Jatim akan terjadi dengan semakin panas. Lek wes rebutan ngene iki, opo gak bahaya ta, Rek? (A43)