PSI gelar kirab budaya di Tegal, Jokowi hadir dampingi Kaesang. Hanya pesta rakyat, atau irisan pertama untuk merebut benteng Jawa Tengah?

PinterPolitik.com

“Kami ingin hadir dengan cara yang menyenangkan, terbuka, dan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal” – Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI (15/2/2026)

Cupin menyeruput perlahan teh poci hangatnya sambil menatap lekat layar ponsel yang menampilkan keriuhan festival di pesisir utara. Matanya terpaku pada sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang tampak tertawa lepas dalam balutan kemeja putih khasnya.

Pemandangan pada pertengahan Februari 2026 itu bukanlah sebuah kunjungan kenegaraan yang kaku, melainkan kehadiran di acara kirab budaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di samping mantan kepala negara tersebut, sang putra yang juga menduduki posisi Ketua Umum PSI tampak sumringah menyapa ribuan warga Tegal.

Bagi Cupin, momen yang tertangkap kamera tersebut jelas bukanlah sebuah kebetulan politik yang terjadi tanpa kalkulasi mendalam. Ada pesan simbolik yang sangat kuat sedang dikirimkan ketika tokoh sebesar Jokowi rela turun langsung ke wilayah perbatasan Jawa Tengah.

Tegal selama ini dikenal dengan denyut nadi ekonomi kelas menengah tangguh yang digerakkan oleh para juragan warteg dan perajin logam. Kemerdekaan finansial di akar rumput ini membentuk karakter masyarakat yang sangat egaliter, ceplas-ceplos, dan sama sekali tidak terikat pada feodalisme keraton.

Karakteristik blakasuta atau apa adanya ini membuat Tegal menjadi sebuah anomali kultural di tengah lanskap politik Jawa Tengah yang hierarkis. Wilayah ini pada hakikatnya merupakan pintu gerbang utama menuju kawasan kebudayaan unik yang sering dijuluki sebagai Ngapak-land.

Cupin mengamati bagaimana PSI dengan sangat cerdik menggunakan pendekatan kebudayaan untuk menyusup perlahan ke dalam wilayah yang otonom tersebut. Mereka menggelar festival kesenian jalanan dan menggandeng para pelaku UMKM lokal untuk merebut simpati massa tanpa orasi politik yang mengawang-awang.

Kehadiran sosok Jokowi berfungsi ganda sebagai katalisator massa sekaligus panggung validasi sosial bagi partai berlogo gajah tersebut di mata rakyat. Sang mantan presiden seolah sedang memindahkan sisa tuah politik elektoralnya untuk menghidupkan mesin partai yang digawangi anak bungsunya itu.

Cupin menyadari bahwa Jawa Tengah selama ini telah dipahami secara luas sebagai benteng pertahanan absolut bagi satu partai berlambang banteng. Namun, manuver kultural di Tegal ini memberikan sinyal terang bahwa selalu ada celah struktural di tembok benteng yang terlihat kokoh tersebut.

Pemilihan lokasi kirab budaya di tanah Ngapak mengisyaratkan sebuah rasionalisasi politik tingkat tinggi yang tidak sekadar mencari keramaian semata. Tegal secara terencana diposisikan sebagai titik tumpu awal untuk memulai sebuah operasi perebutan pengaruh berskala provinsi.

Langkah kultural ini secara instan membuat konstelasi politik lokal berubah menjadi jauh lebih dinamis, liar, dan penuh ketidakpastian bagi kubu petahana. Sebuah peperangan simbolik untuk memperebutkan hegemoni baru saja ditabuh secara terbuka di alun-alun kota bahari tersebut.

Apakah manuver kultural ini sekadar parade kesenian biasa untuk menghibur kepenatan warga pesisir utara? Ataukah sebenarnya ada strategi perlawanan senyap yang sedang dirajut rapi dari pinggiran untuk menggoyahkan fondasi kekuasaan di pusat Jawa Tengah?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mengiris dari Ngapak-land?

Cupin memutar otaknya untuk membedah lebih jauh taktik di balik layar yang sedang dimainkan oleh poros kekuatan politik baru ini. Ia lantas teringat pada sebuah konsep manuver strategis klasik dalam ilmu pertahanan yang dikenal luas dengan istilah taktik salami slicing.

Pendekatan taktis ini bekerja dengan cara mengiris kekuatan dan teritori lawan secara bertahap, lapis demi lapis dari bagian paling luar. Target utama dari strategi ini bukanlah menghancurkan musuh dalam satu pertempuran besar, melainkan menggerogoti dominasi lawan secara perlahan hingga habis.

Dalam konteks geopolitik Jawa Tengah, jantung kekuasaan absolut partai petahana berada di kawasan kebudayaan Mataraman seperti Solo dan wilayah sekitarnya. Menyerang pusat kekuatan ideologis secara langsung pada saat ini tentu merupakan sebuah tindakan bunuh diri politik bagi partai sekecil PSI.

Oleh karena itu, wilayah Ngapak-land yang secara geografis dan kultural berada di pinggiran menjadi target operasi asimetris yang paling rasional. Sosiolog Edward Shils dalam esainya yang sangat berpengaruh berjudul Center and Periphery pernah mengingatkan tentang pola interaksi dinamis semacam ini.

Shils secara tajam berargumen bahwa masyarakat yang bermukim di wilayah pinggiran selalu menyimpan tegangan sosiologis yang laten terhadap otoritas di pusat. Kelompok periferal ini umumnya memiliki sistem nilai sendiri dan kerap kali merasa dianaktirikan oleh narasi pembangunan dominan dari ibu kota kultural.

Komunitas masyarakat Ngapak dengan semangat egalitariannya adalah wujud paling nyata dari entitas pinggiran yang bangga akan otonomi identitas mereka. Kondisi tanpa beban hierarkis yang kaku inilah yang membuat preferensi elektoral pemilih di kawasan barat laut ini cenderung jauh lebih cair.

Menyadari realitas tersebut, PSI mencoba mengeksploitasi kelenturan politik masyarakat Ngapak dengan memposisikan partai mereka sebagai ruang alternatif yang revolusioner. Di sinilah kehadiran sosok Jokowi menjadi endorsement visual tanpa kata yang meyakinkan warga bahwa mendukung gerbong baru ini adalah pilihan aman.

Melalui irisan-irisan tipis penetrasi kultural di wilayah pinggiran seperti Tegal dan sekitarnya, operasi penggalangan massa bawah tanah mulai dibentuk. Kesuksesan menguasai wilayah pesisir perlahan akan menciptakan efek domino yang menyusutkan mitos hegemoni tak terkalahkan milik partai petahana.

Operasi senyap ini ibarat taktik peperangan gerilya di mana pasukan penantang membangun basis logistik terkuatnya di desa-desa terluar yang tak terjaga. Tegal telah berubah wujud menjadi tumpuan pantai yang sangat krusial bagi kubu penantang sebelum mereka benar-benar bergerak menembus jantung pertahanan lawan.

Cupin melihat bahwa pendekatan membumi lewat kirab budaya adalah senjata pelunak terbaik untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap invasi partai pendatang baru. Namun, PSI juga harus memperhitungkan faktor demografi spiritual yang sangat kental di wilayah pesisir utara tersebut.

Apakah menaklukkan kesetiaan wilayah pinggiran ini benar-benar semudah membalikkan telapak tangan di atas panggung festival? Tidakkah ada benturan identitas kultural laten yang sedang mengintai dan membayangi langkah partai urban ini di tanah para ulama?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ngapak-land dan Tanah Para Kiai?

Kalkulasi strategi pemenangan di atas kertas ruang rapat memang kerap kali terlihat sangat menjanjikan dan sempurna tanpa cela. Namun, realita sosiologis di akar rumput selalu menyimpan kompleksitas dan jebakan kejutan yang tak jarang menghancurkan prediksi para pengamat.

Cupin tahu betul bahwa lanskap sosiokultural di Ngapak-land bukanlah sekadar kanvas politik kosong yang bisa diwarnai sesuka hati oleh kekuatan baru. Tegal dan kabupaten di sekitarnya memiliki akar religiusitas yang sangat dalam dan mengurat akar pada institusi keagamaan tradisional.

Kawasan ini sejatinya adalah benteng pertahanan kultural yang sangat kokoh bagi kelompok santri dalam menjaga keseimbangan tatanan sosial bermasyarakat. Sosok para kiai lokal dan institusi pesantren memegang otoritas sosial tertinggi yang seringkali melampaui kharisma para pejabat struktural pemerintahan.

Bukti empiris dari dominasi ini terlihat jelas dari kemenangan mutlak tokoh-tokoh bercorak Islam tradisional dalam berbagai kontestasi pemilihan kepala daerah setempat. Mereka bergerak melalui jaringan akar rumput yang digerakkan oleh ikatan solidaritas komunal yang sangat solid, militan, dan loyal terhadap fatwa.

Di titik persinggungan kultural inilah letak anomali terbesar yang berpotensi menjadi bumerang mematikan bagi ambisi ekspansi elektoral PSI. Sejarah mencatat bahwa DNA organisasi partai ini sejak awal kelahirannya didesain khusus sebagai wadah bagi kelompok intelektual beraliran progresif.

Mereka adalah representasi murni dari aspirasi politik yang lahir, tumbuh, dan dibesarkan dari rahim kelas menengah urban di ibu kota Jakarta. Akibatnya, gagasan-gagasan kebangsaan yang ditawarkan seringkali terasa terlalu sekuler atau kebarat-baratan bagi telinga masyarakat agraris tradisional.

Terdapat jurang filosofis yang menganga lebar antara narasi kebebasan hak individu khas PSI dengan nilai-nilai kepatuhan komunal di wilayah basis santri. Antropolog Clifford Geertz dalam karya legendarisnya yang bertajuk The Religion of Java telah memberikan pisau analisis sosiologis yang sangat tajam membedah fenomena ini.

Geertz dengan teliti memetakan masyarakat Jawa ke dalam trikotomi sosial abangan, santri, dan priyayi yang masing-masing membawa garis takdir pandangan politiknya sendiri. Melalui kacamata teori tersebut, DNA progresif PSI secara natural akan jauh lebih mudah diterima oleh kalangan abangan modern atau kelompok priyayi perkotaan.

Tegal saat ini telah berubah menjadi medan tempur kultural yang rumit di mana kelompok santri memiliki hak veto elektoral yang tidak bisa dinegosiasikan. Meskipun masyarakat Ngapak terbiasa bersikap egaliter dan bertutur kata blak-blakan, nilai dasar moralitas keseharian mereka tetap bersandar teguh pada tradisi syariat.

Kehadiran kharismatik seorang Jokowi mungkin saja mampu membuka pintu gerbang komunikasi, tetapi pesonanya belum tentu sanggup memanipulasi identitas genetik para pemilih. Jika artikulasi pesan politik gagal diselaraskan dengan frekuensi kultural kelompok santri, maka parade budaya mewah kemarin tak lebih dari sekadar seremoni hampa.

Taktik mengiris dari luar pada akhirnya bisa saja terhenti secara tragis ketika bilah pisau politik justru membentur tulang ideologi yang terlampau keras. Pertarungan memperebutkan hegemoni di Ngapak-land ini bukan lagi sekadar ajang unjuk kekuatan logistik, melainkan ujian maha berat soal kemampuan beradaptasi.

Waktu yang akan menjawab dengan adil apakah irisan tipis dari pinggiran pesisir ini mampu meruntuhkan dominasi kelam masa lalu atau justru memantul kembali sebagai pelajaran pahit. Keberhasilan ataupun kegagalan manuver ini kelak akan menjadi catatan sejarah penting tentang bagaimana sebuah partai kota mencoba meraba detak jantung budaya desa. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Jawa Tengah tak lagi sekadar lumbung suara. Gagasan PSI sebagai “kandang gajah” seolah menantang hegemoni lama PDIP, menguji apakah Jateng adalah kunci masa depan politik—atau hanya panggung perebutan narasi di era pasca-Jokowi.

PinterPolitik.com

Jawa Tengah selama dua dekade terakhir telah menjadi semacam “tanah suci” bagi PDIP. Dalam imajinasi politik nasional, provinsi ini kerap dipersepsikan sebagai basis ideologis, kultural, sekaligus elektoral PDIP—sebuah heartland politik yang relatif stabil sejak era pasca-Reformasi.

Namun, dinamika pasca-Pemilu dan Pilpres 2024 memperlihatkan gejala yang tak bisa diabaikan: Jateng tidak lagi sepenuhnya monolitik.

Masuknya PSI dengan narasi “Jateng kandang gajah”, sebelumnya “kebun mawar”, yang digaungkan langsung oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep menjadi penanda penting.

Pernyataan ini kiranya bukan sekadar motivasi untuk kader ataupun klaim elektoral, melainkan intervensi simbolik terhadap status quo politik Jawa Tengah.

Dalam satu kalimat, PSI seolah ingin mengatakan bahwa basis politik lama bisa dipertanyakan ulang—bahkan direbut.

Narasi tersebut terasa semakin relevan jika dilihat dari konteks yang lebih luas. PDIP memang masih dominan secara struktural, namun performanya di Jateng pada Pilpres 2024 menunjukkan tanda-tanda pelonggaran.

Ditambah lagi, pusat gravitasi kekuasaan PDIP yang selama ini berporos di Teuku Umar, Jakarta, semakin menampakkan karakter personalistik dan temporer—sangat bergantung pada figur Megawati Soekarnoputri.

Sebaliknya, PSI agaknya dengan sengaja membingkai dirinya sebagai “partainya Jokowi”, dan Solo—bukan Jakarta—dijadikan episentrum simbolik. Fakta bahwa Gubernur Jawa Tengah kini dijabat Ahmad Luthfi, figur berlatar Polri yang naik daun di era presidensi Jokowi dan berasal dari Gerindra, turut memperkuat kesan bahwa Jateng tengah mengalami reconfiguration of power.

Pertanyaannya kemudian, apakah Jawa Tengah benar-benar menjadi kunci masa depan PSI, atau sekadar panggung retoris bagi ambisi politik yang belum matang secara struktural?

Trah Jokowi: Perebutan Jateng

Untuk membaca fenomena ini secara lebih tajam, kerangka war of position dari Antonio Gramsci menjadi sangat relevan. Gramsci membedakan dua jenis perebutan kekuasaan: war of maneuver (serangan frontal) dan war of position (perebutan perlahan atas makna, legitimasi, dan hegemoni).

Dalam konteks Jawa Tengah, PSI jelas tidak sedang melakukan war of maneuver. Mereka tidak memiliki infrastruktur partai, kaderisasi, atau basis elektoral sekuat PDIP.

Namun, yang dilakukan PSI justru lebih subtil, yakni perang narasi. Dengan mengklaim atau bergagasan besar Jateng sebagai “kandang”, PSI berusaha menggeser persepsi publik tentang siapa yang berhak atas wilayah tersebut secara simbolik.

Ini adalah upaya menggerogoti hegemoni PDIP, bukan dengan angka, tetapi dengan cerita antitesa.

Di sinilah konsep symbolic capital Pierre Bourdieu menjadi kunci. Kekuasaan politik tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi atau struktural, tetapi juga oleh pengakuan simbolik.

PSI, meski minim structural capital, mencoba mengompensasinya dengan symbolic capital yang dilekatkan pada figur Jokowi—tokoh yang memiliki resonansi emosional dan historis yang kuat di Jawa Tengah selama masa kepemimpinannya.

PDIP, sebaliknya, berada dalam posisi defensif yang paradoksal. Secara organisasi, partai ini masih kuat. Namun secara simbolik, ia menghadapi tantangan regenerasi makna.

Ketergantungan pada figur Megawati membuat pusat kekuasaan PDIP tampak statis, bahkan terkesan terputus dari dinamika generasi baru pemilih.

Kondisi ini diperumit oleh realitas bahwa Gubernur Jawa Tengah bukan berasal dari PDIP. Ahmad Luthfi menjadi simbol kekuasaan administratif yang “netral ideologis”, tetapi kompatibel dengan orbit Jokowi.

Ini memperkuat tesis bahwa Jawa Tengah kini bukan sekadar basis partai, melainkan arena kontestasi elite lintas warna.

Terlebih, PDIP seolah fix “nggak diajak main” dalam konfigurasi kekuasaan 2024-2029. Di titik inilah Jateng tampak tak hanya wilayah administratif politik, tetapi arena peperangan sengit di kontestasi elektoral berikutnya.

Sebuah pertaruhan pamungkas, baik bagi Megawati maupun Jokowi dan trahnya masing-masing.

PSI Jago Kandang Solo Only?

Di titik inilah pemikiran Benedict Anderson tentang imagined community menemukan relevansinya. Basis politik tidak semata-mata lahir dari geografi atau sejarah, melainkan dari imajinasi kolektif yang dibangun dan direproduksi terus-menerus.

PDIP selama ini berhasil “membayangkan” Jawa Tengah sebagai ruang ideologisnya. Namun imajinasi, seperti halnya kekuasaan, tidak pernah final.

PSI mencoba membangun imajinasi alternatif, yaitu Jawa Tengah sebagai pusat politik baru yang lebih cair, personalistik, dan post-ideologis. Solo dijadikan simbol asal-usul Jokowi, sekaligus metafora tentang politik yang dekat, sederhana, dan tidak elitis.

Dalam narasi ini, PSI tampil bukan sebagai partai mapan, melainkan sebagai kendaraan bagi kesinambungan pengaruh Jokowi.

Namun, di sinilah batas antara “kunci” dan “jago kandang” mulai terlihat. Tanpa transformasi simbolik menjadi kekuatan struktural—kursi DPRD, jaringan akar rumput, dan konsolidasi kader—narasi PSI berisiko berhenti sebagai performative politics.

Klaim simbolik yang tidak diikuti institusionalisasi dapat berbalik menjadi bumerang, yakni saat terdengar nyaring, tetapi rapuh.

Sebaliknya, bagi PDIP, tantangan di Jawa Tengah justru bisa menjadi momentum refleksi. Apakah partai ini akan terus mengandalkan warisan simbolik lama, atau mulai membangun ulang imajinasi politik yang relevan dengan generasi pasca elite legendaris partai?

Dengan demikian, Jawa Tengah hari ini bukan sekadar “kandang” atau “kunci”. Ia adalah medan uji; uji bagi PSI untuk membuktikan bahwa simbol bisa menjadi struktur, dan uji bagi PDIP untuk membuktikan bahwa struktur masih mampu melahirkan makna.

Dalam politik kontemporer, kemenangan agaknya tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling lama berkuasa, tetapi oleh siapa yang paling mampu mendefinisikan masa depan. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Survei elektabilitas kandidat di Pilkada 2024 mulai muncul dan Ketua Umum PSI yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep melejit di urutan pertama edisi pemilihan gubernur Jawa Tengah. Meski diiringi sentimen minor, hal ini dinilai akan dibingkai ke dalam strategi khusus bagi Kaesang agar terus relevan.

PinterPolitik.com

Nyaris mustahil karena terbentur regulasi, kini tinggal menunggu waktu kiranya sampai foto Ketua Umum PSI yang juga putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep ada di surat suara Pilkada 2024. Terlebih, pasca Kaesang seharusnya “full senyum” saat melihat hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru.

Bagaimana tidak, setelah KPU melakukan follow up atas putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengetuk palu bahwa batas usia calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) harus berusia 30 tahun pada 1 Januari 2025, Kaesang adalah kandidat Jateng-1 teratas dalam survei LSI.

Berdasarkan jawaban para responden yang diberikan pertanyaan semi terbuka dalam survei kurun waktu 21-26 Juni lalu itu, Kaesang mengalahkan sejumlah nama yang terlebih dahulu muncul. Mulai dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi, elite PDIP Bambang “Pacul” Wuryanto dan Hendrar Prihadi, jagoan Partai Gerindra Sudaryono, hingga perwakilan Partai Golkar Dico Ganinduto.

Meskipun hasil itu tak serta merta dapat menyimpulkan sosok yang memiliki basis suara kuat di Jawa Tengah, Kaesang tampak dapat menggunakan dan membingkainya sebagai strategi mengelola persepsi pemilih secara perlahan. Tentu hingga dirinya menyelinap sebagai kandidat relevan yang pantas dipilih.

Namun, satu yang cukup mengganjal adalah keberadaan nama Kaesang sebagai yang teratas di survei LSI. Bahkan, dalam metode tertutup, Kaesang masih berada di urutan kedua di bawah Ahmad Luthfi.

Pertanyaannya, mengapa Kaesang bisa meraih hasil maksimal dalam survei yang bisa dikatakan menjadi yang pertama jelang Pilkada 2024 itu?

Bukan Jokowi Effect?

Sebuah hasil survei elektabilitas atau keterpilihan di kontestasi elektoral tak jarang menjadi perdebatan, bahkan meski yang dilakukan oleh lembaga kredibel berdasarkan regulasi yang ada.

Sejarawan asal Amerika Serikat (AS) Arthur Schlesinger Jr. mengatakan bahwa survei politik telah melahirkan profesi baru bernama electronic manipulator. Publikasi dan hasil survei mereka kerap menjadi alat pembentukan opini, terutama mereka yang turut menjadi konsultan politik.

Umumnya, dalam proses tersebut esensi yang ingin dicapai adalah bandwagon effect dan underdog effect.

Bandwagon effect  merupakan fenomena psikologis di mana individu lebih cenderung melakukan atau mendukung sesuatu karena orang lain melakukannya atau mendukungnya.

Dalam konteks politik, ini berarti bahwa pemilih lebih mungkin mendukung kandidat atau partai yang mereka yakini memiliki banyak dukungan atau diprediksi akan menang.

Selain hasil survei atau “framing” dari sebuah hasil survei, eksposur media juga dapat menjadi instrumen penyokong bandwagon effect.

Kendati demikian, tak serta merta hasil publikasi sebuah lembaga survei dapat disebut demikian. Bisa saja kandidat tersebut, dalam hal ini Kaesang, memang memiliki kekuatan inheren yang selama ini dianggap sebelah mata.

Hal itu berkorelasi dengan apa yang disebut sebagai underdog effect atau efek dukungan terhadap yang terpojok. Ini fenomena di mana individu merasa terdorong untuk mendukung pihak yang dipandang tidak memiliki banyak dukungan atau berada di posisi yang “lemah”.

Dalam politik, ini berarti pemilih lebih cenderung mendukung kandidat yang dipersepsikan sebagai pihak yang kurang diunggulkan atau berjuang melawan peluang yang berat.

Konteks itu tak hanya berlaku bagi kandidat yang benar-benar dianggap tak punya peluang kemenangan besar, tetapi bagi kandidat yang dipersepsikan “negatif” sejak awal.

Kembali, dalam hal ini, kekuatan inheren Kaesang menarik untuk diamati lebih lanjut. Itu dikarenakan, Kaesang berbeda dari kandidat lain, seperti Ahmad Luthfi yang balihonya telah tersebar seantero Jawa Tengah misalnya.

Sejauh ini, Kaesang kemungkinan unggul dalam konteks menjadi top of mind kandidat di Pilkada 2024. Beberapa faktor kunci yang dianggap memengaruhi tentu adalah bandwagon dan underdog effect yang telah disebutkan sebelumnya, plus Jokowi effect.

Sebagaimana yang cukup jamak diketahui, Kaesang beberapa kali menjadi pusat perhatian dalam pemberitaan serta diskursus mengenai Pilkada 2024 sejak lama.

Sebut saja keberadaan baliho pencalonannya sebagai calon Wali Kota Depok, Solo, Bekasi, Surabaya, hingga cawagub maupun cagub Jakarta. Itu belum termasuk perdebatan batas usia minimal calon kepala daerah yang berubah usai Mahkamah Agung (MA) yang mengarah langsung kepadanya.

Di titik ini, Kaesang dapat menjadikan pencapaian impresi dan hasil survei LSI untuk meningkatkan political leverage dan daya tawarnya, tak hanya di Pilkada 2024 melainkan dalam proses politik berikutnya.

“Balon Mawar” Kaesang?

Untuk memahami lebih dalam mengenai proyeksi daya tawar politik Kaesang selama proses politik 2024, konsep “trial balloon” kiranya relevan.

Strategi “trial balloon” merujuk pada tindakan mengelola dan melemparkan informasi tertentu ke publik untuk mengamati reaksi terhadapnya.

Istilah ini sering digunakan dalam konteks politik untuk menguji tanggapan masyarakat atau elite terhadap proposal kebijakan atau calon tertentu sebelum keputusan resmi diambil.

Berdasarkan reaksi yang didapat, aktor politik dapat menyesuaikan strategi mereka. Trial balloon juga berfungsi dalam diplomasi terbuka, dimana informasi diuji ke publik, namun sebenarnya ditujukan untuk mengukur respons elite politik.

Reaksi elit politik juga penting dalam konteks ini. Jika elit melihat bahwa Kaesang memiliki peluang besar untuk menang, mereka mungkin akan memberikan dukungan atau bahkan membentuk aliansi untuk memanfaatkan popularitasnya. Tak hanya di ajang Pilkada 2024, tetapi dalam dinamika dan proses politik berikutnya.

Jika hasil survei dan dinamika setelahnya menunjukkan prospek menjanjikan, maka langkah berikutnya mungkin adalah lobi-lobi politik di belakang layar untuk memastikan dukungan dari partai politik dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya tertuju pada Kaesang.

Oleh karena itu, menarik untuk menantikan sejauh mana Kaesang dapat mempertahankan dan terus meningkatkan relevansinya sebagai politisi pendatang baru namun sering disebut bergelimang privilese. (J61)

PinterPolitik.com 

PDIP harus mengembalikan kepercayaan diri mereka di Jawa Tengah setelah kadernya Ganjar Pranowo tumbang dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ironisnya, Ganjar kalah dengan statusnya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode.

Sayangnya, ajang Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 tidak akan mudah bagi PDIP. Bahkan, kandidat mereka berpotensi lose streak atau kalah secara beruntun tahun ini di ajang eksekutif, presiden dan gubernur. Ironisnya, Joko Widodo lagi-lagi menjadi salah satu antagonis bagi mimpi buruk PDIP itu.

Di sudut yang sama, Partai Amanat Nasional menjadi entitas yang paling aktif dan telah mengusung Ahmad Luthfi menjadi cagub Jawa Tengah. Menariknya, parpol Koalisi Indonesia Maju yang berhasil menumbangkan PDIP di Pilpres 2024 di Jawa Tengah disebut-sebut akan menjadi pengusung Ahmad Luthfi. Lalu, seperti apa skenario dan peta persaingan politik di Pilkada Jawa Tengah yang tampak seperti perang berulang Jokowi dan PDIP di tahun 2024 ini?

Akhir dari sebuah kejayaan?

Pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan unggul di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Pilpres 2024 versi lembaga survei Poltracking. Hasil survei itu menunjukkan paslon nomor urut 02 ini mendapat 44,4 persen suara.

Jateng selama ini disebut menjadi medan tempur antara kubu Prabowo-Gibran dengan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kalau menurut kalian gimana guys tentang hasil survei Poltracking itu? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya

#surveielektabilitas #poltracking #prabowosubianto #gibranrakabuming #ganjarpranowo #mahfudmd #jateng #pdip #capres2024 #pilpres2024 #pemilu2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

PinterEkbis

Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, tak hanya terkenal dengan keindahan arsitektur kota lama, Lawang Sewu, monumen Simpang Lima, Kelenteng Sam Poo Kong, tapi juga kaya akan kuliner khas yang mencerminkan perpaduan budaya Jawa, Tionghoa, dan Arab. Berikut adalah beberapa makanan khas Semarang yang wajib dicoba bagi siapa pun yang berkunjung ke kota ini.

Lumpia Semarang

Lumpia adalah makanan khas Semarang yang paling terkenal. Terbuat dari kulit tipis yang diisi dengan campuran rebung, telur, dan daging ayam atau udang, lumpia ini biasa disajikan dengan saus manis kental. Sejarahnya, lumpia diperkenalkan oleh para imigran Tionghoa yang menetap di Semarang. Yang terkenal dan menjadi langganan pada wisatawan adalah Lumpia Gang Lombok.

Bandeng presto

Bandeng presto adalah olahan ikan bandeng yang dimasak dengan tekanan tinggi sehingga tulangnya menjadi lunak dan dapat dimakan. Teksturnya yang empuk dan bumbu yang meresap membuat bandeng presto menjadi salah satu makanan favorit, baik untuk konsumsi langsung maupun oleh-oleh. Bandeng Juwana menjadi salah satu merk bandeng presto yang paling banyak diminati.

Tahu gimbal

Makanan ini terdiri dari potongan tahu goreng, gimbal (udang goreng tepung), lontong, telur, dan disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Tahu gimbal menjadi pilihan sarapan yang populer di Semarang, dengan rasa yang kaya dan komposisi bahan yang komplet. Tahu gimbal Pak Edi menjadi salah satu kedai yang digemari.

Nasi ayam

Nasi ayam Semarang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan nasi ayam di daerah lain. Dihidangkan dengan potongan ayam yang empuk, telur pindang, kuah santan kental yang gurih., serta sambal yang pedas, nasi ayam Semarang menjadi pilihan menu makan yang lezat dan mengenyangkan. Salah satu yang paling legendaris adalah Nasi ayam Bu Wido.

Babat Gongso

Babat Gongso adalah masakan jeroan berbahan dasar babat dan usus sapi yang dimasak dengan bumbu khas berupa campuran kecap manis, cabai, bawang putih, bawang merah, dan beberapa rempah lainnya. Proses memasaknya yang cukup lama membuat babat menjadi sangat empuk dan bumbu meresap sempurna ke dalam jeroan.

Hasilnya adalah babat yang gurih, manis, dan sedikit pedas dengan tekstur yang lembut. Biasanya, Babat Gongso disajikan bersama nasi putih hangat. Atau dimasak ala nasi goreng. Salah satu kedai babat gongso yang paling digemari adalah babat gongso Pak Karmin.

Semarang, dengan sejarah dan budaya yang kaya, menawarkan berbagai jenis kuliner yang mencerminkan perpaduan berbagai budaya. Setiap makanan memiliki cita rasa khas yang menjadi cerita tersendiri bagi setiap orang yang mencobanya.

Bagi siapa pun yang berkunjung ke Semarang, menjelajahi kuliner kota ini adalah sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Sebuah perjalanan kuliner di Semarang tak hanya memuaskan rasa lapar, tetapi juga menjadi jendela untuk memahami sejarah dan budaya kota ini. (A49)

PinterPolitik.com

“Myths which are believed in tend to become true.” – George Orwell

Harus diakui, dari ketiga bacapres saat ini, Anies Baswedan yang paling menarik menjadi sorotan mata kamera. Tidak seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang masih “bermain aman”, pernyataan-pernyataan Anies lebih berani dan provokatif.

Yang terbaru, misalnya, Anies menyebut Jawa Tengah (Jateng) bukanlah kandang pihak tertentu. Anies bahkan menyebutnya sebagai mitos.

“Mitos kandang macam-macam ditembus semua itu. Justru kita mau bilang ini lah kandang Republik Indonesia, bukan kandang salah satu, ini kandang kita semua,” ungkap Anies pada 20 Agustus 2023.

Pernyataan itu disampaikan Anies dalam pidatonya di acara Jambore DPW Partai NasDem Jawa Tengah di Bumi Perkemahan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Meski tidak menyebut spesifik pihak yang dimaksud, dengan jelas pernyataan Anies menyasar ke PDIP. Sudah lama Jateng disebut sebagai kandang banteng alias kandangnya PDIP. Dan tentunya, pernyataan itu memantik perhatian PDIP.

Ketua Bappilu PDIP Bambang “Pacul” Wuryanto, misalnya, merespons santai dengan menyebut pernyataan itu sebagai “impian”.

“Ada salah satu capres mengatakan ingin mengalahkan Jawa Tengah dan DIY. Itu adalah impian dia untuk menjebol kandang banteng,” ungkap Bambang Pacul pada 25 Agustus 2023.

Api Pembakar Semangat

Seperti respons Bambang Pacul, secara cepat dapat dikatakan, pernyataan Anies adalah bentuk pembakar semangat. Salah satu kapabilitas yang harus dimiliki panglima perang adalah membangkitkan semangat tempur prajuritnya.

Dalam bukunya yang masyhur, The Art of War, Sun Tzu mengatakan, “Apabila prajurit sangat cemas, putus asa, dan tidak memiliki semangat, maka ia tidak bisa diberdayakan.”

Dalam pandangan Sun Tzu, memiliki seorang panglima yang mampu membangkitkan semangat prajurit adalah kunci untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran. Seorang panglima yang mampu memotivasi dan menginspirasi prajuritnya akan mampu mengarahkan energi dan tekad mereka dengan lebih efektif.

Kata-kata dan tindakan panglima yang mampu membangkitkan semangat dapat mengubah suasana hati dan mempengaruhi psikologi prajurit, mendorong mereka berjuang lebih keras dan berani.

Dalam menghadapi situasi yang sulit, panglima yang mampu membakar semangat prajuritnya akan mampu menciptakan atmosfer yang positif. Prajurit akan termotivasi dan yakin terhadap tujuan pertempuran.

Kemampuan ini juga dapat membantu dalam mengatasi tantangan dan rintangan, sehingga prajurit lebih termotivasi untuk bertahan dan berjuang, bahkan dalam kondisi yang sulit.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, Anies lemah di 7 provinsi, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Jatim).

“Dari beberapa wilayah, kalau dari internal kita kurang lebih Anies kalau tidak salah kalah di 7 provinsi, tapi yang lebih substantif itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ungkap Ahmad Ali pada 19 April 2023.

Anies jelas ingin menjadi api pembakar semangat. Jika pendukungnya kalah mental duluan, tidak akan ada usaha besar untuk bertarung di Jawa Tengah. Mereka mungkin mengatakan, “Ini adalah daerah kekuasaan PDIP, kita bertarung mati-matian saja di daerah lain”.

Benarkah Kandang Banteng?

Namun, meskipun pernyataan Anies dengan mudah kita pahami sebagai pembakar semangat, menarik kiranya untuk menguji, seberapa valid Jawa Tengah disebut sebagai kandang banteng?

Sekali lagi, melihat datanya, secara cepat banyak pihak akan mengatakan “tentu saja”. Pertama, sejak Pemilu 2004, PDIP adalah partai dengan raihan suara terbesar di Jawa Tengah. Kedua, sejak Pemilu 2004, PDIP selalu mendapatkan mayoritas kursi DPRD Jawa Tengah.

Data dan fakta itu harus diakui, termasuk oleh Anies. Adalah kenyataan bahwa PDIP selalu menang di Jawa Tengah.

Lantas, dengan data dan fakta itu, kenapa Anies dengan pedenya ingin mendobrak Jawa Tengah? Apakah itu hanya pernyataan naif?

Mungkin “iya”, namun, mungkin juga “tidak”.

Disebut “tidak”, karena Anies mungkin menggunakan definisi istilah “kandang” yang berbeda. Dalam benak banyak pihak, yang disebut kandang politik adalah daerah basis suara. Jawa Tengah telah memenuhi definisi ini.

Namun, dalam definisi Anies, yang dimaksud mungkin adalah kemenangan 50% plus satu. Sekarang kita akan bedah datanya. Pertama-tama harus ditegaskan bahwa data yang digunakan adalah perolehan suara di DPR RI dan DPRD.

Kenapa tidak menggunakan data pilpres? Karena suaranya bercampur dengan suara partai lain. Suara Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, misalnya, tidak semuanya berkat mesin partai PDIP, melainkan juga mesin partai koalisi lainnya.

Pada tabel di atas dapat dilihat, PDIP tidak pernah memenuhi 50% plus 1. Jangankan menyentuh 50%, perolehan DPR RI PDIP di Jawa Tengah bahkan tidak mencapai 30%. Sedangkan kursi di DPRD Jawa Tengah, perolehan tertinggi mereka adalah 35%. Jauh dari 50% plus 1.

Singkatnya, ini adalah perang definisi. Mengutip Ludwig Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations, Anies tengah memainkan language games atau permainan bahasa.

Jika mengacu pada definisi 50% plus satu, “Jateng kandang banteng” memang benar adalah mitos. Namun, jika mengacu pada definisi basis suara, adalah fakta bahwa selama ini Jateng adalah kandang banteng.

Permainan bahasa semacam ini juga digunakan PAN untuk menghadapi Pemilu 2024. Tagline provokatif “Jawa Timur Basis PAN” bukan bermakna PAN akan menguasai Jawa Timur.

Menurut Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig, yang dimaksud bukan menguasai Jatim dalam artian riil, melainkan memiliki wakil di setiap dapil di Jawa Timur.

Di Jatim ada 11 dapil RI, 14 dapil provinsi, dan 200 dapil kab/kota. Jika dihitung, PAN sebenarnya hanya menargetkan total 225 kursi dari 1620 kursi kab/kota, 120 kursi provinsi, dan 89 kursi RI dari Jatim.

Ya, begitulah politik dan permainannya. Politik adalah pertarungan persepsi. Dan bahasa adalah senjata utamanya. (R53)

Dalam pidatonya pidato di acara Jambore DPW Partai Nasdem Jawa Tengah di Bumi Perkemahan Baturraden, Kabupaten Banyumas, pada 21 Agustus 2023, Anies Baswedan menyinggung bahwa Jawa Tengah (Jateng) bukanlah kandang salah satu pihak, melainkan kandang bersama.

Anies juga menyinggung terdapat mitos soal kandang, dan meminta untuk menembus mitos-mitos tersebut. Banyak pihak menilai Anies Tengah menyentil PDIP karena Jateng sudah lama disebut sebagai kandang banteng.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 25 Januari – 4 Februari 2023, elektabilitas Ganjar Pranowo menempati posisi pertama dengan 25,3%. Perolehan itu jauh di atas Prabowo Subianto di posisi nomor dua dengan 18,1%.

Menariknya, elektabilitas Ganjar yang melesat justru terjadi di tengah banjir yang menimpa Jawa Tengah (Jateng). Sampai saat ini setidaknya 8 desa di Kabupaten Kudus masih terendam banjir.

Gibran sebut siap maju jadi Gubernur di 2024