KDM wacanakan hapus pajak kendaraan dan ganti jalan berbayar. Terobosan serius atau drama baru yang mulai kehilangan penonton? 

PinterPolitik.com

“A wealth of information creates a poverty of attention and a need to allocate that attention efficiently among the overabundance of information sources that might consume it.” – Herber A. Simon, “Designing Organizations for an Information-Rich World” (1971)

Cupin membaca berita pagi itu sambil menyeruput kopi yang sudah setengah dingin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, baru saja melontarkan wacana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar: yang pakai jalan bayar, yang tidak pakai tidak bayar.

Cupin mengernyitkan dahi. Ia teringat bahwa baru tiga minggu sebelumnya, KDM justru menegaskan bahwa kendaraan listrik di Jawa Barat tetap dikenakan pajak karena menjadi kontribusi utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontradiksi itu bukan hal baru bagi Cupin. Data Bapenda Jabar menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB), bersama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar, menjadi tulang punggung dari target PAD 2026 sebesar Rp19,519 triliun.

Cupin mencoba membandingkan ide KDM dengan praktik di negara lain. Singapura memperkenalkan Electronic Road Pricing pada 1998, London meluncurkan Congestion Charge pada 2003, dan New York City baru menerapkan congestion pricing pada Januari 2025.

Studi NBER menunjukkan bahwa kecepatan kendaraan di zona tarif New York naik 15 persen, volume kendaraan turun 11 persen, dan polusi PM2.5 berkurang 22 persen dalam enam bulan pertama. Namun, Cupin juga tahu satu hal yang menjadi syarat mutlak keberhasilan di ketiga kota itu: transportasi publik yang memadai sebagai alternatif.

Singapura punya MRT, London punya Underground, New York punya subway 24 jam. Jawa Barat, dengan 50 juta penduduk, tidak memiliki satu pun sistem transportasi massal berbasis rel yang terintegrasi di luar koridor Jabodetabek.

Cupin meletakkan cangkir kopinya dan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah wacana jalan berbayar ini benar-benar sebuah terobosan kebijakan yang serius? Atau jangan-jangan ia hanyalah episode terbaru dari serial drama yang sudah berjalan selama lima belas bulan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menipis Stok Konten?

Cupin memutuskan untuk menelusuri kronologi kebijakan KDM sejak dilantik pada Februari 2025. Pola yang ia temukan ternyata sangat konsisten, nyaris formulaik.

Fase pertama berlangsung antara Februari hingga April 2025, dan ini adalah masa puncak. Pembongkaran Hibisc Fantasy di Puncak menghasilkan viralitas luar biasa lengkap dengan air mata KDM di depan kamera, disusul penertiban bantaran Kali Sepak Gabus di Bekasi dan larangan study tour ke luar provinsi dengan intensitas serupa.

Fase kedua, antara April hingga Juni 2025, adalah eskalasi. KDM mengusulkan vasektomi sebagai syarat bansos yang langsung dikritik Komnas HAM dan MUI Jabar, lalu memasukkan siswa nakal ke barak militer yang ditolak KPAI dan Bupati Pangandaran, serta mewacanakan jam sekolah pukul 06.00 yang dikoreksi menjadi 06.30 setelah Wali Kota Bandung menolak secara terbuka.

Di sinilah Cupin mulai melihat polanya. Setiap kontroversi berikutnya harus lebih besar dari yang sebelumnya untuk menghasilkan efek yang sama, tetapi viralitasnya justru menurun.

Fase ketiga, antara Juli hingga Desember 2025, memperlihatkan gejala yang oleh ekonom Herbert Simon dalam konsepnya tentang attention economy disebut sebagai kelangkaan perhatian. Pesta rakyat pernikahan anak KDM di Garut yang menewaskan tiga orang dan sidak pabrik Aqua yang menghasilkan 1,9 juta views di YouTube masih viral, tetapi sifatnya negatif dan dinilai lebih performatif daripada investigatif.

Fase keempat, Januari hingga Mei 2026, menunjukkan upaya reset yang gagal. Kebijakan yang lebih substansial seperti moratorium izin perumahan dan penurunan tarif pajak angkutan justru tidak mendapat atensi publik yang signifikan.

Ironinya, moratorium perumahan yang diteken Desember 2025 sudah diberi sinyal pencabutan pada Januari 2026. Kebijakan substantif gagal menjadi headline, sementara headline gagal menjadi kebijakan yang konsisten.

Tempo, dalam liputan mendalam berjudul “Cara Dedi Mulyadi Membuat Kebijakan: Mengandalkan Intuisi,” mengidentifikasi problem ini secara sistemik: kebijakan publik KDM dibuat tanpa kajian yang cukup dan tidak dirancang untuk berkelanjutan. Sebuah studi analisis wacana kritis yang dipublikasikan di “Jurnal MUKASI,” menggunakan model Teun A. van Dijk, menemukan bahwa rakyat dalam narasi KDM secara konsisten direpresentasikan sebagai kelompok “rentan dan termarjinalkan yang membutuhkan tindakan cepat dari seorang pemimpin yang dipersepsikan sebagai penyelamat.”

Guy Debord, filsuf Prancis, menyebut fenomena semacam ini sebagai Society of the Spectacle: masyarakat di mana hubungan sosial dimediasi oleh citra dan representasi, bukan substansi. Cupin mulai memahami bahwa KDM bukan sekadar gubernur yang kontroversial; ia adalah produk sempurna dari ekosistem di mana kebijakan dan konten sudah tidak bisa dibedakan lagi.

Cupin lalu bertanya: jika konten dramatis sudah menipis, apa yang tersisa dari formula kepemimpinan KDM? Dan mengapa gubernur lain yang justru tidak mengejar viralitas tampak lebih kokoh legitimasinya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

KDM vs. Pramono vs. Sherly

Cupin membuka hasil survei Muda Bicara ID kuartal pertama 2026 dan menemukan sesuatu yang menarik. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menempati posisi pertama dengan 18,50 persen, Gubernur Jakarta Pramono Anung di posisi kedua dengan 17,30 persen, dan KDM di posisi ketiga dengan 17,10 persen.

Selisihnya tipis, tetapi cara masing-masing sampai di sana sangat berbeda. KDM sampai melalui dominasi media dan kontroversi serial, sementara Pramono sampai melalui hal-hal yang secara jurnalistik nyaris membosankan: subsidi pendidikan Rp253,6 miliar untuk 103 sekolah swasta, insentif PBB, pemilahan sampah, dan pengelolaan APBD Rp95,35 triliun yang difokuskan pada layanan dasar.

Cupin menyadari bahwa perbedaan ini bukan soal selera personal. Ini soal perbedaan struktural yang sangat dalam.

Pertama, soal basis legitimasi. Dalam kerangka Max Weber tentang tipologi otoritas, Pramono lebih dekat ke otoritas rasional-legal yang bersumber dari rekam jejak birokrasi dan sembilan tahun sebagai Sekretaris Kabinet, sementara KDM lebih dekat ke otoritas karismatik yang bergantung pada daya tarik personal dan harus terus-menerus diperbarui agar tidak runtuh.

Kedua, soal kapasitas fiskal. Jakarta memiliki APBD Rp95,35 triliun untuk sekitar 10,5 juta jiwa sehingga Pramono bisa memberikan insentif pajak dan mensubsidi sekolah, sementara Jawa Barat beroperasi dengan PAD Rp19,5 triliun untuk 50 juta penduduk dan tidak memiliki kemewahan fiskal yang sama.

Ketiga, soal ekosistem media. Jakarta adalah pusat media nasional di mana setiap kebijakan gubernurnya otomatis menjadi berita nasional, sementara Gubernur Jawa Barat harus “membeli” atensi melalui kontroversi.

Ernesto Laclau, dalam bukunya On Populist Reason, berargumen bahwa populisme bukan sekadar gaya komunikasi, melainkan logika politik yang muncul ketika institusi formal gagal merespons tuntutan masyarakat. KDM tidak sepenuhnya memilih jalan ini; struktur politik, fiskal, dan media Jawa Barat turut mendorongnya ke sana.

Sherly Tjoanda di Maluku Utara memberikan kontras lain yang menarik bagi Cupin. Ia memimpin provinsi yang jauh lebih kecil dan jarang masuk radar media nasional, namun justru menempati posisi teratas survei anak muda tanpa satu pun kontroversi viral.

Cupin melihat bahwa di era ketika publik dibanjiri konten politik, yang menang justru bukan yang paling keras berteriak. Yang bertahan adalah yang paling konsisten bekerja tanpa membutuhkan tepuk tangan algoritma.Cupin menutup laptopnya dan merenung. Wacana jalan berbayar KDM mungkin bukan kebijakan yang buruk secara konseptual karena prinsip marginal-cost pricing memang diakui dunia, tetapi sebuah ide yang baik membutuhkan kajian fiskal, infrastruktur transportasi publik, kerangka hukum, dan konsensus politik yang semuanya belum tersedia di Jawa Barat, dan pertanyaan terbesarnya bukan apakah KDM berani bermimpi besar, melainkan apakah ia bersedia melakukan pekerjaan membosankan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. (A43)

PBB nobatkan Jakarta kota terbesar dunia: 42 juta jiwa. Tapi kenapa bentuk kotanya timpang — memanjang ke timur, mampet di barat?

PinterPolitik.com

“Wilayah perdesaan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur sehingga minat investasi relatif rendah” – Andra Soni, Gubernur Banten (10/12/2025)

Cupin bukan tipe orang yang mudah terkejut oleh peta. Tapi pagi itu, ketika sebuah unggahan viral di X/Twitter memperlihatkan Jakarta Urban Area versi Demographia — noda hijau terang yang ditumpangkan di atas citra Google Earth Pro — ia berhenti menggulir layar dan menatap lama.

Noda hijau itu tidak berbentuk lingkaran. Ia lebih mirip amuba — menjulur panjang ke timur melewati Bekasi, Karawang, hingga Kecamatan Patokbeusi di Subang, tetapi “mampet” di barat, berhenti mendadak di Cikande tanpa pernah menyentuh Serang.

Cupin menghitung di kepalanya: dari Bundaran HI ke Patokbeusi, jaraknya sekitar 120 kilometer. Dari Bundaran HI ke Kota Serang — yang secara logika lebih dekat — urbanisasi justru terputus 25 kilometer sebelum sampai.

PBB pada November 2025 baru saja menobatkan Jakarta sebagai kota terbesar di dunia — 42 juta jiwa, mengalahkan Tokyo dan Dhaka. Tapi yang membuat Cupin tercengang bukan ukurannya, melainkan bentuknya yang timpang.

Ia tahu betul bahwa noda hijau itu melintasi tiga provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ia juga tahu bahwa tiga gubernur yang baru dilantik Februari 2025 — Pramono Anung, Dedi Mulyadi, dan Andra Soni — masing-masing memimpin potongan dari organisme tunggal yang sama.

Cupin membuka kembali citra satelit itu dan bergumam: ini bukan sekadar peta urbanisasi. Ini peta fragmentasi politik.

Satu kota, tiga gubernur, nol otoritas bersama. Bagi Cupin, ini terasa seperti sebuah hubungan yang sudah lama rusak tapi tidak pernah ada yang berani mengatakannya.

Tapi mengapa ekspansi urban Jakarta begitu agresif ke timur? Dan apa yang membuat sisi barat seolah “mampet” di Cikande — padahal di sana berdiri kawasan industri seluas 3.175 hektare?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kenapa KDM ‘Menang’ Banyak?

Jawaban atas pertanyaan Cupin tidak bisa ditemukan di pidato gubernur mana pun. Ia harus dicari di koridor industri terpanjang di Asia Tenggara.

Tommy Firman dan Fikri Fahmi, dalam riset bertajuk “The Privatization of Metropolitan Jakarta’s (Jabodetabek) Urban Fringes” yang terbit di Journal of the American Planning Association (2017), mendokumentasikan bagaimana pengembang swasta secara masif membangun kawasan industri dan permukiman di pinggiran timur Jakarta sejak akhir 1980-an. Mereka menyebutnya tahap awal “post-suburbanization” — ketika pinggiran kota berhenti menjadi sekadar tempat tidur dan mulai menjadi pusat ekonomi mandiri.

Mesin utamanya adalah Tol Jakarta-Cikampek yang diresmikan 1988. Jalan tol 73 kilometer ini bukan dirancang untuk dilalui — ia dirancang untuk ditinggali, dengan gerbang tol yang diletakkan persis di depan kawasan industri: Cikarang, Karawang, Cikampek.

Studi Yudhistira, Kusumaatmadja, dan Hidayat dalam “Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area” (2021) di jurnal Land Use Policy membuktikan secara empiris bahwa peningkatan akses jalan tol mempercepat urban sprawl, terutama dalam radius 40-50 kilometer dari pusat kota. Koridor timur Jakarta adalah kasus sempurna dari temuan ini — tetapi dalam skala yang jauh melampaui prediksi model mereka.

Di atas Tol Jakarta-Cikampek, pemerintah menumpuk Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (2019). Di selatannya, Tol Japek II Selatan menambah kapasitas. KRL jalur biru melayani Cikarang, Jabodebek LRT beroperasi dari Cawang, dan Kereta Cepat Whoosh memiliki stasiun di Karawang.

Fenomena ini — yang bisa disebut infrastructure stacking — tidak terjadi di sisi barat. Kurnia, Rustiadi, dan Pravitasari dalam “Characterizing Industrial-Dominated Suburban Formation Using Quantitative Zoning Method: The Case of Bekasi Regency” yang terbit di jurnal Sustainability (2020) menunjukkan bagaimana dominasi industri di Bekasi membentuk struktur suburban yang unik — bukan sekadar dormitory suburb, melainkan kawasan mandiri yang menarik gravitasi ekonominya sendiri.

Putri, Hidayat, dan Triyogo mempertegas dalam “Towards Housing Policies: Urban Sprawl and Housing Disparities in Jakarta–West Java Growth Corridor” (2025) di Communications in Humanities and Social Sciences: ekspansi urban Jakarta ke arah Jawa Barat didorong oleh disparitas harga hunian dan tingginya aktivitas ekonomi di koridor timur, sementara penduduk yang bekerja di pusat kota justru tinggal di pinggiran.

Lalu ada Pelabuhan Patimban di Subang — yang terminal peti kemasnya mulai beroperasi penuh awal 2026 — serta gelombang investor China yang menjalankan strategi China+1 untuk mendiversifikasi rantai pasok. Data BKPM menunjukkan Kabupaten Bekasi menyerap Rp18,75 triliun investasi hanya pada Q2-2025, disusul Karawang dan Subang.

Gubernur Dedi Mulyadi, yang mewarisi seluruh koridor ini, merespons dengan cara yang menarik. Di satu sisi, ia merayakan pencapaian: Jawa Barat juara 1 investasi nasional, UMK Bekasi dan Karawang melampaui Jakarta. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Subang akan mati jika sumber air dari gunung mengering — menghubungkan pseudopod timur dengan benteng selatan dalam satu kalimat yang jarang diucapkan pejabat.

Tapi jika timur memiliki semua bahan bakar ini — tol berlapis, kereta, pelabuhan, pabrik — mengapa sisi barat tidak bisa mereplikasinya? Dan bukankah Banten juga punya kawasan industri raksasa di Cikande?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Anomali Banten: Beban Berat Andra Soni?

Inilah pertanyaan yang membuat posisi Andra Soni sebagai Gubernur Banten menjadi paling berat secara struktural di antara ketiganya.

Banten memiliki ModernCikande Industrial Estate — 3.175 hektare, lebih dari 270 perusahaan, berdiri sejak 1991. Secara skala, ini setara dengan kawasan industri besar manapun di Karawang. Tetapi Cikande gagal menjadi Cikarang-nya sisi barat: ia beroperasi sebagai industrial enclave — kantong industri yang terisolasi, bukan katalis urbanisasi kontinu.

Riset BRIN yang dimuat dalam “Dynamics and Predictions of Urban Expansion in Java” di jurnal ISPRS International Journal of Geo-Information (2024) mengkonfirmasi temuan ini. Studi tersebut menunjukkan bahwa selama 2006-2019, ekspansi urban memang terjadi ke barat (Serang dan Cilegon), tetapi intensitasnya jauh lebih lemah dibanding ke timur (Karawang dan Purwakarta) — dan konurbasi yang terbentuk tidak kontinu.

Mengapa? Tol Jakarta-Merak, yang beroperasi sejak 1984 (lebih tua dari Tol Japek), adalah transit corridor — dirancang untuk mengalirkan kendaraan ke Pelabuhan Merak, bukan untuk menumbuhkan ekonomi di sepanjangnya. Gerbang tol Cikande bahkan baru beroperasi efektif 2018, 27 tahun setelah MCIE berdiri.

Andra Soni sendiri mengakui bahwa 58% PDRB Banten terkonsentrasi di Tangerang Raya — wilayah yang secara urban sudah “dicaplok” organisme Jakarta. Ia membentuk Satgas Percepatan Investasi, menggelar dialog langsung dengan pengelola kawasan industri Cilegon, dan menyaksikan komitmen investasi Rp81 triliun pada Banten Investment Forum 2025.

Tetapi persoalan Andra Soni bukan persoalan investasi semata. Ini adalah persoalan politik teritorial — sesuatu yang dihadapi kota-kota besar di seluruh dunia.

Christian Lefèvre dalam “Metropolitan Government and Governance in Western Countries” yang terbit di jurnal International Journal of Urban and Regional Research (1998) menganalisis bagaimana kota-kota seperti London, Paris, dan Toronto bergulat dengan fragmentasi yurisdiksi. Lefèvre menunjukkan bahwa metropolitan yang terfragmentasi secara politik cenderung menghasilkan ketimpangan spasial yang persisten — persis seperti yang terjadi antara koridor timur dan barat Jakarta.

Tokyo memiliki Tokyo Metropolitan Government yang menaungi 23 special wards dan 30 kota. Greater London memiliki GLA dengan mandat perencanaan lintas-borough. Bahkan Seoul memiliki Seoul Metropolitan Government yang terpisah dari Provinsi Gyeonggi. Jakarta Urban Area — kota terbesar di dunia — tidak memiliki padanan apapun.

Gerald Frug, profesor Harvard Law School, dalam bukunya “City Making: Building Communities without Building Walls” (1999) berargumen bahwa fragmentasi metropolitan bukan sekadar masalah teknis — ia adalah mekanisme reproduksi ketimpangan. Ketika batas yurisdiksi memisahkan kawasan kaya dari kawasan miskin, masing-masing membangun kebijakan yang memperkuat segregasi alih-alih mengatasinya.

Banten adalah korban paling jelas dari mekanisme ini. Tangerang Raya menikmati spillover Jakarta tetapi kontribusi pajaknya mengalir ke APBD Banten, bukan ke DKI. Sementara Serang dan Cilegon — yang secara geografis lebih membutuhkan investasi infrastruktur untuk “membuka sumbatan” urbanisasi — harus bersaing memperebutkan alokasi anggaran provinsi yang terbatas.

Andra Soni tidak hanya perlu menarik investasi. Ia perlu mengubah arsitektur spasial Banten — dari provinsi yang pertumbuhannya tergantung pada Jakarta, menjadi provinsi yang memiliki gravitasi ekonominya sendiri.

Pada akhirnya, peta Demographia tidak memihak gubernur manapun. Ia hanya menunjukkan apa yang terjadi ketika satu organisme urban dipecah menjadi tiga wilayah administratif yang masing-masing berjalan sendiri. Pramono memimpin jantung yang menyusut, KDM mengelola lengan yang memanjang tanpa henti, dan Andra Soni mewarisi tangan yang belum terbuka. Cinta segitiga ini bukan soal siapa yang lebih baik — melainkan soal apakah ketiganya bisa belajar bahwa mereka, suka atau tidak, sedang memimpin satu kota yang sama. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Musim hujan kembali membuka luka lama: jalan berlubang, tambal sulam, nyawa melayang. Di Jakarta dan Jawa Barat, sorotan tertuju pada kepemimpinan Pramono dan KDM. Apakah ini sekadar cuaca, atau ada problem tata kelola dan dugaan kongkalikong aspal bolong?

PinterPolitik.com

Musim hujan selalu menghadirkan pola yang nyaris repetitif di Indonesia: jalan berlubang, tambal sulam, lalu berlubang kembali.

Namun pola teknis itu kini berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Awal pekan ini, di Matraman, Jakarta, seorang pelajar meregang nyawa akibat kecelakaan yang diduga dipicu kondisi jalan rusak.

Beberapa waktu sebelumnya, di Kabupaten Bandung, seorang perempuan mengalami nasib serupa, jalan berlubang terjatuh dan tertabrak truk.

Sampel prominen dari dua wilayah berbeda, dua kepala daerah berbeda—Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta dan Dedi Mulyadi (KDM) sebagai Gubernur Jawa Barat—tetapi problemnya identik, yakni kegagalan menjaga atau memperbarui kualitas infrastruktur dasar.

Jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, ia adalah representasi kontrak sosial antara negara dan warga. Dalam kerangka teori social contract ala Rousseau dan pemikiran modern tentang public goods, jalan merupakan barang publik murni yang dibiayai dari pajak rakyat.

Ketika jalan rusak secara berulang dan membahayakan keselamatan, yang retak bukan hanya aspalnya, tetapi legitimasi negara itu sendiri.

Kasus tambal sulam berulang menciptakan kemarahan publik karena memperlihatkan pola pemborosan yang sistemik. Secara ekonomi politik, situasi ini dapat dibaca melalui kerangka principal-agent problem.

Rakyat sebagai principal menyerahkan mandat kepada pemerintah sebagai agent untuk mengelola anggaran.

Namun ketika proyek jalan dikerjakan dengan kualitas rendah—baik karena spesifikasi diturunkan demi efisiensi semu atau karena dugaan kolusi antara pejabat dan kontraktor—maka terjadi moral hazard. Agen tidak lagi bekerja untuk kepentingan publik, melainkan untuk rente.

Konteks ini pun berulang kali diangkat oleh Ronald Sinaga, kontraktor jalan dan jembatan sekaligus influencer yang kini menjabat Waketum PSI di media sosialnya.

Kerusakan jalan akibat hujan sebenarnya dapat diprediksi secara teknis. Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan beban lalu lintas berat.

Artinya, perencanaan jalan harus mengacu pada life-cycle cost analysis (LCCA), bukan sekadar biaya pembangunan awal.

Jika spesifikasi aspal, ketebalan lapisan, atau sistem drainase disesuaikan demi “mengejar anggaran”, maka umur jalan otomatis memendek. Tambal sulam menjadi ritual tahunan, bukan solusi struktural.

Pengetahuan mendasar itu tentu dapat dipastikan sudah dipahami setiap aktor yang terkait pembangunan dan perbaikan jalan.

Di titik inilah kecurigaan publik terhadap “kongkalikong aspal bolong” menemukan momentumnya. Jalan yang berlubang bukan hanya soal cuaca, melainkan indikasi kemungkinan kegagalan tata kelola.

Politik Anggaran YTTA?

Untuk memahami persoalan ini secara lebih sistematis, kita dapat menggunakan pendekatan governance theory dan konsep state capacity.

Negara dengan kapasitas institusional kuat mampu memastikan standar teknis dipatuhi, pengawasan berjalan efektif, dan kontraktor bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan.

Negara dengan kapasitas lemah cenderung terjebak dalam siklus proyek jangka pendek dan insentif politik elektoral.

Di Indonesia, proyek infrastruktur daerah sering kali terikat pada logika tahun anggaran. Serapan anggaran menjadi indikator keberhasilan administratif, bukan ketahanan infrastruktur.

Dalam logika ini, proyek tambal sulam lebih mudah dieksekusi dan dianggarkan ulang dibanding rekonstruksi total berbasis standar tinggi yang memerlukan investasi besar di awal.

Bandingkan dengan Jepang, misalnya. Negara tersebut menerapkan standar teknik ketat, pengawasan independen, serta budaya birokrasi yang menekankan akuntabilitas profesional.

Jalan di Jepang dirancang dengan mempertimbangkan beban gempa, curah hujan, dan kepadatan lalu lintas.

Jika terjadi kerusakan, perbaikan dilakukan cepat dan presisi, bukan sekadar tambal permukaan. Pendekatan mereka berbasis preventive maintenance, bukan reactive patching.

Singapura juga memperlihatkan model tata kelola yang relatif lebih disiplin. Singapura, dengan sistem manajemen kota yang terintegrasi, memiliki respons cepat terhadap keluhan warga. Infrastruktur dipantau secara digital dan kualitas kontraktor diawasi ketat.

Mengapa perbedaan ini terjadi? Jawabannya terletak pada kombinasi tiga faktor, yakni integritas institusi, konsistensi regulasi, dan budaya akuntabilitas.

Dalam kerangka institutionalism, kualitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi tertulis, tetapi oleh norma dan insentif yang hidup di dalam sistem.

Jika spesifikasi aspal di Indonesia kerap diduga “disesuaikan” dengan pagu anggaran, maka yang terjadi adalah distorsi antara standar normatif dan praktik lapangan.

Penurunan kualitas material mungkin terlihat efisien secara fiskal jangka pendek, tetapi mahal secara sosial. Biaya kecelakaan, kemacetan, kerusakan kendaraan, hingga kehilangan nyawa jauh melampaui penghematan atau “penyesuaian” semu tersebut.

Dalam perspektif public value theory, pemerintah seharusnya menciptakan nilai publik berupa keselamatan dan kenyamanan.

Ketika jalan rusak menimbulkan korban jiwa, maka nilai publik berubah menjadi disvalue—kerugian kolektif yang ditanggung masyarakat.

Ujian Moral Infrastruktur

Kembali ke sampel daerah, sebagai Gubernur Jakarta, Pramono Anung memimpin ibu kota yang menjadi etalase nasional. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi memimpin provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia.

Keduanya bukan sekadar administrator, melainkan simbol kapasitas negara di tingkat lokal.

Dalam teori transformational leadership, pemimpin diuji bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam kemampuannya mengubah sistem.

Jika tambal sulam menjadi pola tahunan, maka yang dibutuhkan bukan sekadar inspeksi lapangan atau sidak simbolik, melainkan reformasi struktural: audit menyeluruh spesifikasi proyek, transparansi kontrak, serta mekanisme pengawasan berbasis teknologi.

Lebih jauh, perlu diterapkan performance-based budgeting yang mengaitkan alokasi dana dengan kualitas dan daya tahan jalan, bukan hanya panjang kilometer yang diperbaiki.

Kontraktor yang gagal memenuhi standar harus masuk daftar hitam secara nasional. Pengawasan masyarakat dapat diperkuat melalui platform digital pelaporan kerusakan jalan yang terintegrasi dengan respons cepat pemerintah.

Tragedi di Matraman dan Kabupaten Bandung adalah alarm moral. Infrastruktur tidak netral; ia menyangkut nyawa.

Ketika demi cuan kualitas diturunkan, maka kemanusiaan dipertaruhkan. Dalam etika politik Aristotelian, tujuan negara adalah eudaimonia—kesejahteraan warga. Jalan berlubang yang merenggut nyawa jelas bertentangan dengan tujuan tersebut.

Karena itu, kewaspadaan publik terhadap dugaan kongkalikong bukanlah sikap sinis, melainkan bentuk partisipasi demokratis.

Transparansi anggaran, keterbukaan data proyek, dan audit independen harus menjadi standar baru. Tanpa itu, siklus hujan–lubang–tambal–lubang akan terus berulang, dan setiap musim hujan akan menghadirkan potensi tragedi baru.

Pada akhirnya, jalan adalah metafora arah pemerintahan. Jika aspalnya rapuh, fondasi tata kelolanya patut dipertanyakan.

Pramono dan KDM kiranya menghadapi ujian yang sama, yakni membuktikan bahwa keselamatan warga lebih berharga daripada logika proyek jangka pendek.

Di situlah integritas kepemimpinan diuji—apakah mereka akan memutus rantai tambal sulam, atau membiarkannya menjadi ritual tahunan yang memakan korban.

Kewaspadaan publik bukan tuduhan, melainkan tuntutan agar negara kembali pada mandat dasarnya: melindungi segenap warga. Sebab ketika demi keuntungan kualitas dikorbankan, yang hilang bukan hanya aspal—melainkan kepercayaan. (J61)

Nama Dedi Mulyadi, Sri Mulyani dan Joko “Mulyono” Widodo jadi penghias utama pemberitaan nasional dalam beberapa waktu terakhir. Ketiganya menguasai narasi diskusi isu di masyarakat: Dedi dengan kebijakan-kebijakan kontroversialnya di Jawa Barat, Sri Mulyani akibat kebijakan ekonomi dan efisiensi, serta Jokowi dengan berbagai polemik ijazah dan warisan program yang kini terus dikritik. 

PinterPolitik.com

Di jagat politik Indonesia yang tak pernah kehabisan drama, tiga nama tengah naik panggung dan mencuri perhatian publik. Mereka bukan bintang baru. Tapi narasi tentang mereka terus diputar, diperbesar, dipelintir, dan disorot dalam beragam tajuk utama. Mereka adalah Dedi Mulyadi, Sri Mulyani, dan Joko Widodo—atau dalam nama kecilnya yang mulai kembali diangkat ke permukaan: Mulyono.

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, muncul dengan gaya politik yang nyeleneh tapi membumi. Ia mengundang decak kagum dan geleng kepala sekaligus. Dari wacana membawa anak-anak nakal ke barak militer hingga gagasan jam malam bagi pelajar, Dedi menjadi magnet pemberitaan yang ideal. Media tak perlu repot-repot mencari sensasi. Dedi menyediakannya dalam bentuk narasi yang bisa dikonsumsi publik.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, adalah tokoh kedua dalam trilogi ini. Di tengah gejolak ekonomi yang penuh ketidakpastian, namanya terus bergema. Pemberitaan seputar PHK massal, tekanan defisit fiskal, sektor pajak dan bea cukai yang babak belur, sampai urusan remeh-temeh seperti mobil dinas eselon yang bikin rakyat mendecak—semuanya menjadikan Sri Mulyani sasaran utama narasi krisis dan efisiensi. Ia seperti juru kunci anggaran yang selalu disorot apakah memilih menyelamatkan negara atau sekadar menjaga angka.

Dan tentu saja, yang terakhir adalah Joko Widodo alias Mulyono. Meski sudah bukan presiden secara de jure, namun de facto pengaruhnya belum pudar. Narasi soal Jokowi muncul hampir tiap hari. Mulai dari polemik ijazah yang kembali diungkit, kontroversi putranya Gibran sebagai Wapres muda yang didesak mundur, desakan agar Jokowi juga mundur dari panggung politik, hingga sorotan terhadap para loyalisnya yang kini digempur kasus hukum. Mulyono adalah semacam hantu politik yang masih berjalan, memengaruhi, dan membentuk panggung.

Menariknya, ketiganya memiliki satu kesamaan: mereka bukan hanya tokoh, tapi juga narasi. Mereka bukan sekadar objek pemberitaan yang kebetulan namanya agak mirip-mirip, tapi juga arsitek yang sadar bahwa membentuk persepsi publik adalah bagian dari kekuasaan itu sendiri. Lalu apa yang bisa kita maknai dari fenomena ini? 

Politik sebagai Panggung, Narasi sebagai Senjata

Untuk memahami mengapa Dedi Mulyadi, Sri Mulyani, dan Joko “Mulyono” Widodo bisa menguasai teater politik hari ini, kita perlu menyelami beberapa teori penting dalam ilmu komunikasi dan politik. Salah satunya adalah teori Agenda Setting yang dicetuskan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Dalam studi klasik mereka terhadap pemilu Amerika Serikat, McCombs dan Shaw menemukan bahwa media bisa jadi penentu apa yang dipikirkan publik. Artinya, dengan terus memunculkan Mulyono, Mulyani, dan Mulyadi dalam berita-berita utama, media turut mengarahkan fokus publik ke isu-isu yang terkait dengan mereka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain.

Lalu ada teori Framing dari Erving Goffman. Goffman menyatakan bahwa setiap peristiwa yang dikabarkan media tak pernah bebas nilai. Ada bingkai—atau frame—yang dipilih, disusun, dan disampaikan kepada publik. 

Dedi Mulyadi, misalnya, diframing sebagai pemimpin dengan gaya “militer sipil” yang menyasar perilaku remaja. Sri Mulyani diframing sebagai teknokrat berdarah dingin yang terjebak dalam dilema anggaran dan kebijakan populis. Sedangkan Jokowi alias Mulyono diframing sebagai sosok abu-abu: antara negarawan dan man behind the curtain yang mengatur segala hal dari balik layar.

Kemudian, teori ketiga yang relevan adalah konsep Spectacle dari Guy Debord. Dalam bukunya The Society of the Spectacle, Debord menjelaskan bagaimana dalam masyarakat modern, kenyataan tergantikan oleh representasi. Realitas politik berubah menjadi tontonan. Sosok-sosok seperti Dedi, Mulyani, dan Mulyono menjadi semacam aktor dalam drama yang terus diproduksi oleh media dan dikonsumsi publik. Mereka sadar kamera. Sadar momentum. Dan lebih penting, sadar bahwa membentuk persepsi bisa jauh lebih penting daripada menjalankan substansi kebijakan.

Dengan tiga lensa ini, kita bisa melihat betapa ketiganya tidak sekadar jadi bagian dari berita. Mereka adalah arsitek dari drama itu sendiri. Bahkan saat diserang, mereka tetap menang karena narasi yang diciptakan memberi mereka ruang untuk terus relevan.

Politik dalam Bayang-Bayang 3M

Lantas apa makna dari semua ini? Mengapa penting mencermati bagaimana Dedi Mulyadi, Sri Mulyani, dan Joko “Mulyono” Widodo memonopoli narasi politik nasional?

Jawabannya adalah karena narasi hari ini adalah kekuasaan itu sendiri. Politik bukan lagi soal struktur formal seperti partai atau jabatan. Politik adalah kemampuan menguasai cerita. Mereka yang mengontrol cerita, mengontrol persepsi. Dan mereka yang mengontrol persepsi, pada akhirnya mengontrol legitimasi.

Mulyono mungkin tidak lagi duduk di kursi presiden, tapi ia masih hidup di dalam kepala banyak orang. Ia masih muncul di layar berita, dalam meme, dalam wacana politik harian. Dan selama itu terjadi, ia masih memegang sebagian peta kekuasaan. 

Sri Mulyani, meski banyak dikritik, tetap menjadi simbol kredibilitas fiskal. Ia adalah benteng teknokrasi di tengah badai politik populis. Sementara Dedi Mulyadi, dengan segala kontroversinya, sedang membangun personal brand yang kuat. Ini bisa saja menjadi salah satu batu loncatan di 2029, atau bahkan membentuk poros baru politik lokal dan nasional.

Narasi adalah medan tempur. Ketika narasi tentang Sri Mulyani yang menyudutkannya sebagai sosok utama di balik isu ekonomi menyebar, maka itu bukan hanya memengaruhi kredibilitas Kemenkeu, tapi juga legitimasi kebijakan fiskal. 

Sementara ketika Jokowi diserang lewat narasi ijazah dan Gibran, itu bukan sekadar serangan personal, tapi pertarungan tentang arah politik Indonesia pasca 2024. Sedangkan ketika Dedi Mulyadi dimunculkan sebagai pendekar ketertiban anak-anak nakal, itu bukan hanya isu remaja, tapi pesan terselubung tentang pendekatan baru terhadap masyarakat.

Maka dari itu, kita tidak bisa hanya membaca media sebagai penyampai berita. Media adalah medan pertempuran. Dan 3M—Mulyadi, Mulyono, Mulyani—adalah para jenderalnya.

Pada akhirnya ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Tapi tentang kesadaran bahwa demokrasi hari ini bukan hanya tentang suara, tapi tentang narasi. Mereka yang bisa menciptakan drama, membingkai isu, dan menguasai panggung, pada akhirnya yang akan bertahan. Dalam dunia politik modern, panggung adalah segalanya. Dan 3M adalah aktor utama dari teater besar bernama Republik Indonesia hari ini.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13) 

Hmm, kalau pandangan kalian gimana guys? Apakah langkah Dedi Mulyadi ini sudah tepat? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

#infografis #pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #dedimulyadi #jawabarat #ruutni #politikindonesia

Three provinces, one Gibran with Jokowi’s shadow? 

#gibran #wapres #dewanaglomerasi #banjir #jabodetabek #jakarta #uudkj #banten #jawabarat #bekasi #pgp #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Dari dulu Gunung Padang ini jadi misteri. Semoga di era sekarang bisa terungkap ya kebenarannya.

#pinterpolitik #infografis #beritapolitik #beritapolitikterkini #gunungpadang #fadlizon #kementeriankebudayaan #indonesia #sejarah #jawabarat #arkeologi

Waduh, harus comeback stronger lagi nih PKS 

Menurut kalian apa yang salah dengan strategi politik PKS? Btw congrats untuk fans Liverpool ya!

Hingga kini belum ada yang tahu secara pasti apakah Ridwan Kamil (RK) akan dimajukan sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta atau Jawa Barat (Jabar). Kira-kira apa intrik politik dibalik keambiguan ini? 

PinterPolitik.com 

Pergelaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024) sudah di depan mata. Hampir setiap provinsi di Indonesia kini sudah mulai memiliki kandidat-kandidat calon gubernur (cagub) unggulan yang dinilai akan mendominasi hari pemilihan 27 November 2024 nanti.  

Namun, hingga saat ini sepertinya terdapat ada satu provinsi yang nasibnya paling memiliki ketidakpastian, dan provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Yap, kendati Jabar sudah memiliki kandidat-kandidat menarik untuk cagubnya, seperti Dedi Mulyadi dan Arya Bima, konstelasi politiknya bisa sewaktu-waktu dikacaukan jika mantan Gubernur, Ridwan Kamil (RK), memutuskan kembali ke Jabar. 

Seperti yang kita ketahui, RK saat ini tampak diproyeksikan maju di dua tempat, yakni tentunya di Jabar, dan juga di Jakarta. Hingga saat ini, Partai Golkar, partai berlabuhnya RK sendiri pun bahkan masih memberi sinyal rancu tentang apakah RK akhirnya akan dimajukan di Jabar atau Jakarta. Hal ini sedikit memunculkan rasa kebingungan di antara para pendukung RK, baik di Jabar ataupun Jakarta. 

Menariknya, ‘keabu-abuan’ kandidasi RK pun sebetulnya lebih memunculkan kekhawatiran di kalangan elite politik, khususnya yang akan bertanding di Jabar. Lantas, apakah ini adalah sebuah sesuatu yang disengaja? Dan jika iya, mengapa dilakukan? 

Golkar ‘Gatekeeping’ Jawa Barat? 

Dalam dunia politik Indonesia, ketidakpastian sering kali menjadi alat strategis yang digunakan oleh partai-partai untuk menjaga daya tawar mereka. Contoh terbarunya mungkin adalah keambiguan mengenai pencalonan RK sebagai gubernur, apakah ia akan maju di Jakarta atau kembali berlaga di Jabar. Partai Golkar, sebagai partai tempat RK bernaung, tampaknya sengaja menciptakan ketidakpastian ini untuk menjaga bargaining politik yang tinggi, terutama di Jabar. 

Realitanya sekarang, popularitas RK menjadikannya kandidat kuat yang hampir dipastikan menang jika kembali maju di Jabar. Partai Golkar bisa saja menyadari bahwa kekuatan RK ini adalah aset berharga yang dapat digunakan untuk negosiasi politik. Dengan tidak memberikan kejelasan tentang apakah Kang Emil akan maju di Jakarta atau Jabar, Golkar telah menciptakan situasi di mana berbagai pihak harus terus mendekati mereka untuk mendapatkan kepastian politik. 

Kondisi demikian mungkin bisa kita telaah menggunakan kacamata politik political gatekeeping. Menurut teori political gatekeeping dari Christopher Crombez, partai politik berfungsi sebagai penjaga gerbang yang mengontrol aliran informasi dan keputusan politik untuk mencapai tujuan strategis mereka. Dengan menjadi gatekeeper, Golkar mampu mengontrol narasi politik terkait RK dan memanfaatkan ketidakpastian ini sebagai alat untuk mempertahankan pengaruh dan kekuatan mereka.

Strategi gatekeeping ini memungkinkan Golkar untuk menjaga aliran informasi secara selektif dan menggunakan ketidakpastian ini untuk meningkatkan daya tawar mereka. Partai lain yang menginginkan RK maju di Jakarta harus menawarkan sesuatu yang signifikan kepada Golkar, sementara di sisi lain, partai-partai di Jabar harus tetap menjaga hubungan baik dengan Golkar karena bisa saja jika RK akhirnya maju kembali di Jabar, kandidat yang mereka usung hanya mampu menjadi wakil RK. 

Selain itu, keambiguan ini juga memberikan waktu bagi Golkar untuk mengukur kekuatan lawan dan peluang di kedua daerah. Dengan tidak segera mengumumkan pencalonan, Golkar dapat melihat dinamika politik yang berkembang dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan situasi. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang paling menguntungkan. Sebagai gatekeeper, Golkar dapat mengendalikan momentum politik dan memaksimalkan keuntungan mereka. 

Namun, keambiguan ini juga memiliki risiko. Maka dari itu, terdapat juga beberapa alasan mengapa Golkar dan RK perlu mewaspadai strategi mereka jika memang konsep political gatekeeping dilakukan.

Perlu ada Batasannya? 

Keambiguan politik RK juga memiliki risiko yang harus disadari Golkar. Jika strategi gatekeeping ini digunakan secara salah, bisa berakibat pada tiga hal berikut: 

Pertama, penurunan kepercayaan publik: masyarakat dan pendukung RK mungkin merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian yang berkepanjangan. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan frustrasi dan kekecewaan, yang pada gilirannya bisa menurunkan tingkat kepercayaan kepada Golkar. 

Kedua, kehilangan momentum: dalam politik, timing adalah segalanya. Jika Golkar terlalu lama mempertahankan ketidakpastian, mereka bisa kehilangan momentum politik yang penting. Kandidat dan pendukung lainnya mungkin mulai mencari alternatif lain jika mereka merasa Golkar tidak segera mengambil keputusan yang jelas dan tegas. 

Ketiga, memotivasi strategi lawan yang lebih kuat: partai lawan mungkin memanfaatkan ketidakpastian ini untuk menyusun strategi yang lebih kuat dan terkoordinasi. Dengan mengetahui bahwa Golkar belum membuat keputusan jelas, mereka bisa mengambil langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan dukungan dan memperkuat posisi mereka terlebih dahulu. 

Kalau kita belajar dari strategi politik PKS dan Nasdem misalnya, sejak Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) kedua partai tersebut dikenal sebagai partai yang berani mengambil keputusan cepat, dengan buru-buru mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).  

Kendati pada akhirnya Anies kalah, shock therapy yang dilakukan Nasdem dan PKS berhasil membuat Anies menempati posisi kedua, lebih unggul dari Ganjar Pranowo yang sebelum Pilpres 2024 memiliki elektabilitas relatif lebih tinggi dari Anies. 

Secara keseluruhan, keambiguan mengenai pencalonan RK tampaknya merupakan strategi cerdik yang digunakan oleh Partai Golkar berdasarkan teori political gatekeeping untuk menjaga bargaining politik mereka tetap tinggi, terutama di Jawa Barat.  

Dengan menggunakan ketidakpastian ini, Golkar mampu memperkuat posisi mereka dalam negosiasi politik dan memaksimalkan keuntungan yang bisa didapatkan dari pencalonan RK, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, ada baiknya jika hal itu memang dilakukan, Golkar dan RK pun jangan berlebihan ‘memainkannya’. (D74)