Audio ini dibuat menggunakan AI.

Jawa Tengah tak lagi sekadar lumbung suara. Gagasan PSI sebagai “kandang gajah” seolah menantang hegemoni lama PDIP, menguji apakah Jateng adalah kunci masa depan politik—atau hanya panggung perebutan narasi di era pasca-Jokowi.

PinterPolitik.com

Jawa Tengah selama dua dekade terakhir telah menjadi semacam “tanah suci” bagi PDIP. Dalam imajinasi politik nasional, provinsi ini kerap dipersepsikan sebagai basis ideologis, kultural, sekaligus elektoral PDIP—sebuah heartland politik yang relatif stabil sejak era pasca-Reformasi.

Namun, dinamika pasca-Pemilu dan Pilpres 2024 memperlihatkan gejala yang tak bisa diabaikan: Jateng tidak lagi sepenuhnya monolitik.

Masuknya PSI dengan narasi “Jateng kandang gajah”, sebelumnya “kebun mawar”, yang digaungkan langsung oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep menjadi penanda penting.

Pernyataan ini kiranya bukan sekadar motivasi untuk kader ataupun klaim elektoral, melainkan intervensi simbolik terhadap status quo politik Jawa Tengah.

Dalam satu kalimat, PSI seolah ingin mengatakan bahwa basis politik lama bisa dipertanyakan ulang—bahkan direbut.

Narasi tersebut terasa semakin relevan jika dilihat dari konteks yang lebih luas. PDIP memang masih dominan secara struktural, namun performanya di Jateng pada Pilpres 2024 menunjukkan tanda-tanda pelonggaran.

Ditambah lagi, pusat gravitasi kekuasaan PDIP yang selama ini berporos di Teuku Umar, Jakarta, semakin menampakkan karakter personalistik dan temporer—sangat bergantung pada figur Megawati Soekarnoputri.

Sebaliknya, PSI agaknya dengan sengaja membingkai dirinya sebagai “partainya Jokowi”, dan Solo—bukan Jakarta—dijadikan episentrum simbolik. Fakta bahwa Gubernur Jawa Tengah kini dijabat Ahmad Luthfi, figur berlatar Polri yang naik daun di era presidensi Jokowi dan berasal dari Gerindra, turut memperkuat kesan bahwa Jateng tengah mengalami reconfiguration of power.

Pertanyaannya kemudian, apakah Jawa Tengah benar-benar menjadi kunci masa depan PSI, atau sekadar panggung retoris bagi ambisi politik yang belum matang secara struktural?

Trah Jokowi: Perebutan Jateng

Untuk membaca fenomena ini secara lebih tajam, kerangka war of position dari Antonio Gramsci menjadi sangat relevan. Gramsci membedakan dua jenis perebutan kekuasaan: war of maneuver (serangan frontal) dan war of position (perebutan perlahan atas makna, legitimasi, dan hegemoni).

Dalam konteks Jawa Tengah, PSI jelas tidak sedang melakukan war of maneuver. Mereka tidak memiliki infrastruktur partai, kaderisasi, atau basis elektoral sekuat PDIP.

Namun, yang dilakukan PSI justru lebih subtil, yakni perang narasi. Dengan mengklaim atau bergagasan besar Jateng sebagai “kandang”, PSI berusaha menggeser persepsi publik tentang siapa yang berhak atas wilayah tersebut secara simbolik.

Ini adalah upaya menggerogoti hegemoni PDIP, bukan dengan angka, tetapi dengan cerita antitesa.

Di sinilah konsep symbolic capital Pierre Bourdieu menjadi kunci. Kekuasaan politik tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi atau struktural, tetapi juga oleh pengakuan simbolik.

PSI, meski minim structural capital, mencoba mengompensasinya dengan symbolic capital yang dilekatkan pada figur Jokowi—tokoh yang memiliki resonansi emosional dan historis yang kuat di Jawa Tengah selama masa kepemimpinannya.

PDIP, sebaliknya, berada dalam posisi defensif yang paradoksal. Secara organisasi, partai ini masih kuat. Namun secara simbolik, ia menghadapi tantangan regenerasi makna.

Ketergantungan pada figur Megawati membuat pusat kekuasaan PDIP tampak statis, bahkan terkesan terputus dari dinamika generasi baru pemilih.

Kondisi ini diperumit oleh realitas bahwa Gubernur Jawa Tengah bukan berasal dari PDIP. Ahmad Luthfi menjadi simbol kekuasaan administratif yang “netral ideologis”, tetapi kompatibel dengan orbit Jokowi.

Ini memperkuat tesis bahwa Jawa Tengah kini bukan sekadar basis partai, melainkan arena kontestasi elite lintas warna.

Terlebih, PDIP seolah fix “nggak diajak main” dalam konfigurasi kekuasaan 2024-2029. Di titik inilah Jateng tampak tak hanya wilayah administratif politik, tetapi arena peperangan sengit di kontestasi elektoral berikutnya.

Sebuah pertaruhan pamungkas, baik bagi Megawati maupun Jokowi dan trahnya masing-masing.

PSI Jago Kandang Solo Only?

Di titik inilah pemikiran Benedict Anderson tentang imagined community menemukan relevansinya. Basis politik tidak semata-mata lahir dari geografi atau sejarah, melainkan dari imajinasi kolektif yang dibangun dan direproduksi terus-menerus.

PDIP selama ini berhasil “membayangkan” Jawa Tengah sebagai ruang ideologisnya. Namun imajinasi, seperti halnya kekuasaan, tidak pernah final.

PSI mencoba membangun imajinasi alternatif, yaitu Jawa Tengah sebagai pusat politik baru yang lebih cair, personalistik, dan post-ideologis. Solo dijadikan simbol asal-usul Jokowi, sekaligus metafora tentang politik yang dekat, sederhana, dan tidak elitis.

Dalam narasi ini, PSI tampil bukan sebagai partai mapan, melainkan sebagai kendaraan bagi kesinambungan pengaruh Jokowi.

Namun, di sinilah batas antara “kunci” dan “jago kandang” mulai terlihat. Tanpa transformasi simbolik menjadi kekuatan struktural—kursi DPRD, jaringan akar rumput, dan konsolidasi kader—narasi PSI berisiko berhenti sebagai performative politics.

Klaim simbolik yang tidak diikuti institusionalisasi dapat berbalik menjadi bumerang, yakni saat terdengar nyaring, tetapi rapuh.

Sebaliknya, bagi PDIP, tantangan di Jawa Tengah justru bisa menjadi momentum refleksi. Apakah partai ini akan terus mengandalkan warisan simbolik lama, atau mulai membangun ulang imajinasi politik yang relevan dengan generasi pasca elite legendaris partai?

Dengan demikian, Jawa Tengah hari ini bukan sekadar “kandang” atau “kunci”. Ia adalah medan uji; uji bagi PSI untuk membuktikan bahwa simbol bisa menjadi struktur, dan uji bagi PDIP untuk membuktikan bahwa struktur masih mampu melahirkan makna.

Dalam politik kontemporer, kemenangan agaknya tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling lama berkuasa, tetapi oleh siapa yang paling mampu mendefinisikan masa depan. (J61)

Pabrik-pabrik pada bergeser ke arah Jawa Tengah. Makin banyak lapangan kerja yang terbuka, tapi apakah positif? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Apakah hasil voting ini sudah menggambarkan kondisi real di lapangan? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Dalam video unggahan di akun Instagram miliknya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah (Jateng) merupakan rumah baginya. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut mengatakan bahwa Jateng merupakan titik awal dalam karier politiknya.

Ketika pertama kali berhasil menjadi anggota DPR RI pada tahun 2009 silam, misalnya, Puan menjadi anggota terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Jateng V – terdiri atas Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Bahkan, ketika menjabat sebagai Menko PMK, Puan juga mengaku bahwa dirinya masih sering mampir ke dapilnya tersebut.

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]adan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebentar lagi akan pindah ke Jawa Tengah nih. Demi merebut basis suara Jokowi, mereka bela-belain jauh dari ibu kota. Kayaknya yakin banget gitu ya bakal dapat banyak suara di Jakarta? Hoo iya sih, kemarin aja yang ikut reuni aksi 212 11 juta orang ya. Hmmm… Ehh tapi emang mungkin 11 ju…. Hmmmmmmmm…

Timses Joko Widodo-Ma’ruf Amin sih katanya nggak merasa khawatir, karena suara Jateng konon telah dikuasai oleh partai merah, atau PDIP. Gubernur yang menang kemarin aja dari PDIP bos. Yaa, tapi kan harusnya nggak ada salahnya ya waspada. Soalnya Sandiaga sendiri juga akan fokus terjun di Jateng.

Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said nggak percaya kalau Jateng hanya identik dengan warna tertentu. Kenapa? Karena menurutnya politik itu dinamis, sehingga pilihan masyarakat bisa berubah.

Terus kalau soal dirinya yang kalah dengan Ganjar Pranowo di Pilgub kemarin, itu lantaran dirinya kerap dihalang-halangi saat berkampanye. Nggak leluasa seperti Ganjar. Sudirman juga mengaku dicurangi, ditekan, disabotase, hingga dihadang di jalan. Wadaw, ngeri-ngeri gurih juga hambatannya ya… Fakta atau hoaks ya? Kemarin juga ada yang ngaku dikeroyok padahal abis oplas. Ya khan?

Eh tapi kalau benaran mengalami banyak hambatan, Sudirman keren loh bisa mendapat 42 persen atau 7.267.993 suara. Sedangkan Ganjar memperoleh 58,78 persen atau 10.362.694 suara.

Politik itu dinamis, sama kaya kamu. Kemarin bilang cinta aku, besok sudah jalan sama dia. Huft...
Share on X

Sudirman menilai politik aliran pada warga Jawa Tengah sudah luntur. Hal itu dikarenakan tingkat pendidikan warga setempat semakin meningkat. Dengan begitu, lanjutnya, warga semakin mampu melihat pemimpin yang baik untuk dipilih.

Nah, atas pemikiran tersebutlah pihaknya optimis bisa merebut suara di daerah basis lawan tersebut. Namun, tetap yang diutamakan adalah kampanye di basis suaranya saat Pilkada 2018. Begitu dianggap lebih mudah daripada memulai fokus kampanye di basis suara lawan.

Kira-kira nanti bulan pertama di Semarang, bukan kedua di Solo, dan di tempat-tempat lainnya yang tebal suaranya. Pokoknya yang berpotensi menang akan diintensifkan.

Hmm, tapi moon maap itu Solo beneran masuk daftar tempat yang akan menjadi fokus kampanye? Emangnya Pakde Jokowi nggak cincai–cincai amat ya di sana? Ehh, cuma penasaran loh saya. (E36)

Pinterpolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]i kondisi yang normal, siapa pun tentu tidak ingin sembarangan masuk ke kandang banteng. Hewan dengan tubuh besar dan tanduk tajam ini tentu bisa saja marah besar jika ruangan pribadinya tiba-tiba diinvasi begitu saja.

Meski demikian, tampaknya ada beberapa orang yang tidak takut dengan serudukan banteng. Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno justru malah akan memindahkan markas pemenangannya ke kandang banteng. Memang, kandang banteng yang dimaksud bukanlah benar-benar tempat hewan bertanduk itu, melainkan provinsi Jawa Tengah yang secara tradisional dikenal sebagai basis suara partai berlogo banteng, PDIP.

Sandiaga dan tim pemenangannya seperti menyadari kekurangan mereka di wilayah tersebut. Perolehan suara Prabowo Subianto, capres yang menjadi pendamping mereka memang tertinggal sangat jauh di provinsi ini. Oleh karena itu, mereka siap bergerilya untuk memenangkan Jateng.

Merebut basis lawan boleh jadi bukanlah hal yang lazim daripada mencoba merebut wilayah yang masih bisa diperebutkan. Pada titik ini, apakah langkah Sandiaga menjajaki kandang banteng adalah hal yang bijak?

Merebut Kandang Banteng

Perolehan suara Prabowo di Jateng pada Pilpres 2014 boleh jadi tergolong menyesakkan. Bagaimana tidak, saat berpasangan dengan Hatta Rajasa kala itu, keduanya hanya mendapatkan suara nyaris separuh dari lawannya, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Kala itu, Prabowo-Hatta harus puas dengan mendapatkan suara sekitar 6,4 juta. Sementara itu, pasangan Jokowi-JK unggul jauh dengan perolehan suara mencapai 12,9 juta. Selisih suara yang sangat jauh ini memberi cukup pengaruh pada perolehan suara Prabowo-Hatta secara keseluruhan.

Perolehan suara yang jeblok ini sebenarnya sesuatu yang terprediksi. Jateng dikenal sebagai lumbung suara bagi PDIP. Kedigdayaan PDIP di provinsi tersebut bukanlah sesuatu yang mudah ditandingi oleh partai lain seperti Gerindra yang menjadi penyokong utama pencapresan Prabowo.

Pada Pemilu Legislatif 2014, PDIP menjadi penguasa Jateng dengan perolehan suara sebesar 4,2 juta. Perolehan ini tergolong jauh jika dibandingkan peringkat kedua, yaitu Golkar dengan suara sekitar 2,5 juta. Sementara itu, Gerindra sebagai pendukung utama Prabowo tertinggal dengan mendapatkan 1,9 juta suara dan harus puas duduk di urutan keempat.

View this post on Instagram

Sandi pindah markas, efektif gak ya? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #sandiagauno #infografik #infografis #infographic #politik #politic #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 10, 2018 at 6:48am PST

Melihat kondisi tersebut, Sandiaga tampaknya ingin mengubah peruntungan kamp pemenangannya di Pilpres 2019. Dikabarkan bahwa di hari-hari terakhir jelang pemungutan suara, pasangan Prabowo-Sandiaga siap memindahkan markas pemenangan mereka ke provinsi yang beribukota di Semarang tersebut.

Kamp pemenangan Prabowo-Sandiaga tampaknya mencium momentum yang tengah memperlambat laju banteng PDIP di kandang mereka sendiri. Hal ini terkait dengan melonjaknya perolehan suara pasangan Sudirman Said dan Ida Fauziah di Pilgub Jateng yang cukup besar meski tidak didukung oleh kekuatan tradisional milik PDIP.

Di pertarungan tersebut, Sudirman-Ida memang kalah dengan persentase 41,2 persen berbanding 58,8 persen milik pemenang Ganjar Pranowo dan Taj Yasin – pasangan yang didukung PDIP. Akan tetapi, angka tersebut tergolong di luar ekspektasi karena banyak survei yang memprediksi Ganjar-Yasin akan unggul jauh.

Mengejar momentum tersebut boleh jadi akan menjadi faktor krusial bagi kans kemenangan Prabowo-Sandiaga. Sebagaimana banyak provinsi lain di Pulau Jawa, Jateng tergolong ke dalam wilayah yang menjadi lumbung suara. Provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo ini memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 27,4 juta pemilih, angka yang tergolong menggiurkan untuk direbut kandidat manapun.

Mengambil Wilayah Lawan

Merebut wilayah yang secara tradisional milik partai lain bukanlah perkara yang mudah. Apalagi, bagi wilayah seperti Jateng yang selama bertahun-tahun sudah milik PDIP. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini tidak hanya memenangi wilayah ini secara konsisten, tetapi marjin kemenangan mereka juga tergolong tinggi.

Meski demikian, merebut wilayah tradisional milik partai lain sebenarnya bukanlah hal yang sama sekali tidak mungkin. Jawa Timur (Jatim) merupakan sebuah contoh bagaimana sebuah wilayah dapat jatuh ke tangan partai lain, meski secara tradisional menjadi basis massa partai tertentu.

Jatim dianggap sebagai provinsi yang secara tradisional adalah “hijau” karena lekat dengan tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Pasca reformasi, unsur hijau milik NU itu diterjemahkan ke partai lain yang berhaluan serupa yaitu PKB. Pada Pemilu 1999 dan 2004, PKB berhasil membuat Jatim menjadi basis suara mereka.

Jika dieksekusi dengan baik, pemindahan markas pemenangan Prabowo-Sandiaga bisa berbuah manis.
Share on X

Meski demikian, pada tahun 2009, Partai Demokrat berhasil membuat provinsi ini menjadi “biru”. Di luar dugaan, Demokrat berhasil menghentikan dominasi PKB dan mendapatkan suara terbanyak di provinsi tersebut. Tidak hanya itu, Demokrat juga sudah terlebih dahulu mengamankan posisi gubernur sehingga Jatim menjadi provinsi biru secara utuh.

Kemenangan Demokrat di Jatim itu menjadi gambaran bahwa merebut basis suara partai lain bukanlah sesuatu yang sama sekali mustahil. Boleh jadi, Sandiaga dan tim pemenangannya bisa mengambil kiprah Demokrat tersebut sebagai gambaran untuk menggoyang kandang banteng.

Jateng Sebagai Battleground

Perlu diakui, mengambil alih kandang banteng bukanlah perkara yang benar-benar mudah.  Diperlukan kerja ekstra keras bagi Prabowo dan Sandiaga. Namun, kerja keras ini bisa berbuah manis dan berujung pada sebuah kursi di Istana.

Mengambil wilayah tradisional ini menjadi salah satu faktor kunci yang memenangkan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016. Sama seperti Indonesia, AS juga memiliki negara-negara bagian yang secara tradisional dianggap milik partai tertentu.

Sambil santai malan di jalan Mangkubumi Yogya sepuluh waryawam bertanya soal pemidahan kantor BPN Prabowo Sandi ke solo.

Saya Jawab:
Itu taktik cerdas. Tetapi akan back fire kalau masuk ke Jateng dg politik identitas Kalau dengan Isu ekonomi bisa jadi game changer.

— andi arief (@AndiArief__) December 10, 2018

Sejak tahun 2000, dipercaya bahwa sudah ada negara-negara bagian yang sudah dikunci oleh partai-partai yang ada di Negeri Paman Sam tersebut. Oleh karena itu, muncul pembagian red states atau negara bagian merah yang menjadi basis massa Partai Republik dan blue states atau negara bagian biru yang menggambarkan basis suara Partai Demokrat.

Pada Pilpres AS 2016, terjadi sebuah fenomena yang menurut banyak pengamat disebut sebagai runtuhnya blue wall atau tembok biru milik Demokrat. Ada enam negara bagian yang berubah warna dari biru ke merah, sehingga kemenangan Trump bisa diraih.

Secara khusus, empat negara bagian yaitu Iowa, Wisconsin, Pennsylvannia, dan Michigan sejak tahun 2000 tidak pernah berubah warna dan selalu milik Partai Demokrat. Sementara itu, dua negara bagian lainnya, yaitu Ohio dan Florida, memerah untuk pertama kalinya sejak kemenangan Barack Obama di tahun 2008.

Kemenanangan itu ditangkap oleh beberapa ahli sebagai salah satu faktor kemenangan Trump. John Sides, Michael Tesler, dan Lynn Vavreck dalam Journal of Democracy misalnya menggambarkan bagaimana kesuksesan Trump memenangkan negara-negara bagian battleground itu memberikan kemenangan pada pengusaha tersebut.

Hari ini di Jawa Tengah, saya mengunjungi Desa Kalikudo di Kabupaten Magelang, Desa Malebo dan Desa Banaran di Kabupaten Temanggung. Saya dan Pak @prabowo ingin ekonomi merata sampai ke tingkat desa. pic.twitter.com/2YgJlBYjKD

— Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) December 1, 2018

Ada beragam faktor mengapa tembok biru tersebut bisa runtuh. Beberapa pengamat menyebut bahwa kandidat Partai Demokrat, Hillary Clinton tidak memberi perhatian pada beberapa negara bagian yang memerah tersebut. Tidak hanya itu, pengamat lain menyebut faktor pemilih kulit putih menjadi penyebab kemenangan Trump di negara-negara bagian tersebut. Terlepas dari apa penyebabnya, mengambil basis massa lawan dan menjadikannya kunci kemenangan adalah hal yang mungkin.

Merujuk pada kondisi tersebut, mengubah Jateng menjadi battleground atau medan pertempuran boleh jadi merupakan salah satu kunci bagi Prabowo dan Sandiaga untuk memenangkan Pilpres 2019. Oleh karena itu, memindahkan markas kemenangan ke Jateng boleh jadi sebuah perjudian yang layak dicoba.

Sementara itu, Jokowi dan partai pendukung utamanya, yaitu PDIP, mungkin harus mulai waspada. Belajar dari kekalahan Hillary, kelengahan di wilayah yang suaranya dianggap aman bisa berbuah petaka. Pada akhirnya, mungkin masyarakat akan melihat kandang banteng sebagai sebuah medan pertempuran antara dua kandidat. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]da yang tidak biasa di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, pada Minggu,  7 Januari lalu. Seorang kader PDIP tampak muncul di kandang partai berlogo Mercy tersebut. Berbatik merah, Ganjar Pranowo tampak sumringah saat tiba di kantor yang terletak di Kawasan Senen, Jakarta Pusat ini.

“Mau ketemu Ketum dong,” begitu kata Ganjar saat tiba di sana. Hari itu, ia memang datang untuk menghadiri pengumuman Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) yang akan diusung Partai Demokrat pada Pilkada 2018.

Saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan nama-nama cagub-cawagub yang akan diusung partainya, nama Ganjar adalah salah satu yang disebut. Berpasangan dengan Taj Yasin (Gus Yasin), ia resmi mendapat restu Demokrat untuk melaju di Pilgub Jateng 2018.

Pengumuman tersebut tergolong mengejutkan bagi sebagian pihak. Banyak orang mengira koalisi antara Demokrat dan PDIP adalah hal yang tidak mungkin terwujud. Kedua partai ini dikenal sebagai rival, terutama melihat riwayat hubungan ketua umumnya masing-masing.

Berkoalisi memang hal yang lumrah bagi semua partai. Akan tetapi, koalisi antara Demokrat dan PDIP, sepertinya sudah terlanjur dianggap sebagai mitos bagi banyak orang. Apa yang menyebabkan mitos itu akhirnya pecah?

Koalisi Biasa yang Pragmatis?

Jika ditelusuri, jejak hubungan PDIP dan Demokrat nyatanya tidak benar-benar renggang. Kedua partai berhaluan nasionalis ini kerapkali berpadu  dalam berbagai pemilihan di tingkat lokal. Keduanya tergolong sering mendukung satu kandidat yang sama terutama dalam koalisi besar.

Kondisi serupa juga terjadi pada langkah Demokrat mendukung Ganjar yang merupakan kader PDIP. Demokrat bergabung bersama PDIP, Nasdem, dan PPP untuk mendukung Gubernur Jateng, sang petahana tersebut.

Jenis koalisi yang melibatkan banyak partai, kerap dipandang sebagai langkah yang pragmatis. Partai-partai tersebut hanya ingin bermain aman dengan memilih calon yang paling populer. Dengan begitu, partai dapat dengan lebih mudah meraih kemenangan di Pilkada wilayah tersebut.

Memberi dukungan pada Ganjar memang langkah yang rasional. Ganjar adalah petahana dengan tingkat keterpilihan yang tinggi. Mantan anggota DPR tersebut, unggul jauh hingga di atas 50 persen pada survei versi LSI. Jika ingin menang mudah, maka langkah Demokrat mendukung sang gubernur petahana tergolong wajar.

Jika hanya bersifat elektoral, banyak yang menduga koalisi ini bisa berlanjut hingga ke Pilpres 2019. Sejauh ini, PDIP memiliki kader kuat untuk menjadi capres di 2019 dalam diri petahana, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di lain pihak, Demokrat juga tengah menjual nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi pemimpin baru bagi Indonesia.

Petinggi-petinggi Demokrat, seperti Hinca Panjaitan dan Agus Hermanto tidak menampik kemungkinan tersebut. Jika PDIP dan Demokrat bersatu mengusung Jokowi dan AHY, maka kemungkinan besar kursi RI-1 dan RI-2 dapat dikunci dengan mudah. Tetapi benarkah hubungan tersebut hanya bersifat kemenangan elektoral semata?

Jateng dalam Pusaran Bisnis

Menilai langkah Demokrat merapat ke PDIP di Pilgub Jateng sebagai langkah pragmatis elektoral dapat dikatakan sebagai hal yang terburu-buru. Hal ini terutama jika melihat berbagai bisnis yang ada di provinsi yang beribukota di Semarang tersebut.

Jateng memang kalah pamor jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta. Akan tetapi, bukan berarti provinsi ini kering akan aktivitas bisnis. Ada banyak bisnis besar di provinsi yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota tersebut.

Jateng merupakan tuan rumah bagi salah satu industri rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT Djarum. Salah satu produsen rokok paling mentereng di Indonesia ini memang berkedudukan di Kudus, salah satu Kabupaten yang terletak di Jateng.

Persiapan dialog dng pelaku Usaha di Desa Karangrejo RT 01/02 Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan #GanjarKeDesa #JatengGayeng pic.twitter.com/jQPW80yFkD

— Pemprov Jawa Tengah (@provjateng) October 26, 2017

Selain Djarum, perusahaan terkemuka lain yang berkedudukan di Jateng adalah  Sritex. Perusahaan tekstil terkemuka tersebut berasal dari Solo. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki pabrik di Sukoharjo.

Di luar Sritex, Jateng memang menjadi pesona baru bagi industri tekstil di Indonesia. Disebutkan bahwa pada tahun 2015, ada 47 pabrik tekstil melakukan relokasi ke provinsi yang bertetangga dengan Yogyakarta tersebut. Lahan di Jateng dianggap lebih murah bagi industri tersebut, ketimbang wilayah lain seperti Jabar.

Industri semen juga banyak mengambil tempat di provinsi yang memiliki banyak candi tersebut. Terdapat banyak pabrik semen yang tersebar ke beberapa kabupaten seperti Rembang, Pati, Cilacap, dan Banyumas. Perusahaan semen nasional dan multinasional ini berlomba membuka pabriknya di provinsi ini.

Kendal, salah satu kabupaten di Jateng juga menjadi primadona baru bagi investasi di Indonesia. Di kabupaten yang bertetangga dengan Semarang tersebut, kini bercokol Kawasan Industri Kendal yang diresmikan pada 2016 lalu.

Di kawasan industri anyar tersebut, disebutkan telah ada 60 perusahaan yang berinvestasi. Angka ini melampaui target yang dipatok Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yaitu 50 perusahaan. Sebagian besar industri tersebut bergerak di bidang manufaktur.

Ketertarikan dunia untuk melirik Jateng sebagai lokasi pabriknya, juga karena besaran Upah Minimun Provinsi (UMP) yang amat rendah. UMP di provinsi ini hanya mematok angka minimal Rp 1.486.065 saja, dan merupakan yang terendah nomor dua di Indonesia, di bawah Yogyakarta.

Melihat kondisi-kondisi tersebut, provinsi dengan jumlah penduduk nomor tiga terbanyak di Indonesia ini, memang tidak bisa dipandang remeh. Karena sebenarnya ada banyak aliran rupiah di provinsi ini. Untuk itu, sangat penting bagi Jateng memiliki Gubernur yang pro dunia usaha.

Mencari Gubernur Ramah Usaha

Jika dilihat dari riwayatnya, Demokrat memiliki latar belakang yang cukup baik dengan dunia usaha. Tidak hanya berhubungan erat, beberapa pengusaha bahkan juga pernah menduduki jabatan penting di struktur partai yang identik dengan warna biru tersebut.

Secara khusus, Demokrat memiliki kedekatan dengan pebisnis yang berusaha di Jateng. Ini nampak misalnya pada kedekatan Demokrat dengan Lukminto, sang pendiri Sritex. Saat Lukminto wafat, Roy Suryo bahkan hadir mewakili SBY untuk menunjukkan rasa dukanya. Kedekatan serupa disinyalir terjalin pula dengan dua bersaudara bos grup Djarum.

Presiden SBY: Lukminto Sahabat Saya   http://t.co/eTxRWI8JgR

— TEMPO.CO (@tempodotco) February 16, 2014

Kedekatan Demokrat dengan dunia usaha, dapat mempengaruhi partai tersebut dalam menentukan calon yang diusung di Pilgub Jateng. Partai ini bisa saja mengambil nama Cagub yang paling aman bagi dunia usaha tersebut.

Berdasarkan riwayat sejauh ini, nama Ganjar Pranowo memang tergolong ramah bagi dunia usaha. Di masa kepemimpinannya, investasi di Jateng mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

Sejak tahun 2013, pertumbuhan investasi di provinsi yang mayoritas penduduknya berbahasa Jawa ini tergolong pesat. Pertumbuhan investasi di provinsi ini mencapai 52,31 persen setiap tahunnya. Triliunan dana dialirkan setiap tahunnya ke provinsi ini.

Di bawah Ganjar, total investasi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2013 total investasi berada di angka Rp 16,9 triliun. Angka ini meningkat pada tahun 2014, menjadi Rp 18 triliun. Di tahun 2015, total investasi kembali bertambah menjadi Rp 26 triliun. Pada tahun 2016, total investasi telah tembus mencapai Rp 46 triliun.

Ganjar memiliki kebijakan yang memudahkan investasi di provinsi tempatnya menjabat. Di provinsi bersemboyan “Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja” tersebut, ia menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Kebijakan ini dinilai memudahkan perizinan bagi dunia usaha.

SIAP Jateng, mudahkan layanan perizinan @ganjarpranowo @humasjateng @kominfo_jtg @Info_JawaTengah pic.twitter.com/oKDnRyhuQ3

— DPMPTSP Prov. Jateng (@DPMPTSPJateng) November 27, 2017

Selain berinovasi dalam hal perizinan, Ganjar juga tergolong rajin menjalin hubungan dengan dunia usaha. Dalam berbagai kunjungannya kabupaten-kabupaten, ia kerap menyempatkan diri untuk bertemu dengan para pengusaha. Selain itu, ia juga tidak ragu berburu investasi bahkan hingga ke luar negeri.

Melihat kondisi tersebut, ada indikasi bahwa dukungan Demokrat kepada Ganjar tidak sepenuhnya demi kepentingan elektoral semata. Pengusaha yang dekat dengan partai ini dapat memberikan bisikan agar mau merapat ke kandidat yang diusung PDIP tersebut.

Dapat dikatakan bahwa dibalik terobosan koalisi PDIP dan Demokrat, juga memiliki kaitan yang erat dengan dunia bisnis. Dengan begitu, langkah Demokrat merestui Ganjar sebagai kader PDIP tidak hanya rasional secara politik saja, tetapi juga secara bisnis. (H33)

PinterPolitik.com

Tak kawan dan lawan abadi dalam dunia politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi.

(anonim)

[dropcap]K[/dropcap]etidakharmonisan antara Partai Banteng dan Demokrat memang bukan lagi cerita baru dalam dunia politik Indonesia. Terutama ‘perseteruan’ antara Mama Megawati Soekarnoputri (Mega) dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Katanya ‘perseteruan’ ini sudah berlangsung sejak Pak SBY menjabat sebagai presiden. Konon, ‘kebekuan’ itu mulai mencair saat mereka bersama-sama memenuhi undangan Pakde Jokowi dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-72 pada bulan Agustus tahun lalu.

Baru-baru ini beredar kabar bahwa koalisi antara Partai Banteng dan Partai Demokrat bakal terealisasi di Jawa Tengah (Jateng) dan Kalimantan Barat (Kalbar). Manuver yang dilakukan oleh kedua partai ini dinilai cukup mengejutkan. Mungkinkah dua kubu yang semula ‘berseteru’, tiba-tiba bersepakat untuk ‘bersatu’? Ada apa ya?

.
? Genit ahhhh ?
Memang benar old saying itu
~ di dunia politik itu tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi ~#kekuasaan~@PDI_Perjuangan @PartaiDemokrathttps://t.co/LBvcYF9jkn

— ČBonk Azâ (@KopralCebong) January 7, 2018

Yah, mau gimana lagi? Itulah wajah politik bangsa ini. Mungkin ada benarnya kalau dalam politik tak mengenal kawan maupun lawan yang abadi, yang ada hanyalah bisnis semata.

Hari ini bisa aja demen, mungkin besok udah nggak temenan. Atau sebaliknya, hari bisa aja akur, mungkin besok udah nggak saling negur.

Ada juga yang bilang dunia politik itu seperti ‘cinta’dan ‘benci’. Nah, ada ungkapan yang kira-kira seperti ini bunyinya: “Cintailah sesuatu sekadarnya saja karena sesuatu yang dicinta pasti akan dibenci, dan bencilah sesuatu sekadarnya pula karena sesungguhnya sesuatu yang dibenci pasti akan dicinta.”

Fenomena ini mungkin juga terjadi di antara Partai Banteng dan Partai Demokrat. Hal ini tentu membuat publik bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan antara kubu Mama Mega dan kubu Pak SBY mulai ‘akur’ lagi?

Katanya ada motif lain di balik koalisi ‘merah-biru’ ini. Berdasarkan isu yang beredar, diduga ada dorongan dari para pengusaha-pengusaha tertentu agar bisnisnya di Jateng dan Kalbar tetap berjalan lancar. Gosipnya sih gitu. Hmm, bisa jadi benar ya,  karena politik dan bisnis udah seperti ‘udang di balik bakwan’. Tak terlihat, namun ada. Kalau tak ada, rasanya jadi hambar. (K-32)