PinterPolitik.com

Gengs, kalian ada yang paham tentang keterbukaan informasi publik nggak? Kalau paham, pasti sudah bisa memperkirakan arah tulisan ini toh. Baru-baru ini soal keterbukaan tersebut kembali menyeruak lho. Muasalnya banyak, terutama akibat omongan Bung Jansen Sitindaon yang lempar kritik ke pemerintahan Jokowi.

Sebelumnya juga pemerintah kena semprot lho saat Indonesia Corruption Watch (ICW) nggak dikasih berkas soal prakerja oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Wah, pemerintah ini gimana sih kok kena senggol babagan keterbukaan?

Baiklah, coba mimin fokus pada kasus kritikannya Bung Jansen aja ya. Selain gaya bicaranya sangat menarik, juga apa yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat itu kontekstual banget di tengah kondisi Covid-19 yang semakin bikin nafas kita kempas-kempis.

For your information aja nih sebelumnya, jadi lewat akun Twitter pribadinya, Bung Jansen bilang begini, “Sesekali rapat Covid-19 ini dibuat terbuka untuk umum Pak @jokowi. Agar publik bisa ikut menilai dan tahu ke mana arah penanganannya.” Keren nggak tuh statement doi yang berani mention Presiden.

Tapi bukan itu poinnya, sob. Poinnya adalah pada isu yang disemprotkan oleh Bung Jansen, yaitu tentang pentingnya keterbukaan. Sebagaimana yang kita tahu, sejak pemerintah menangani si biang kerok Covid-19 ini, tampaknya kita nggak pernah tahu lho isi rapat-rapat tersebut.

Padahal, di tengah penyebaran yang ganas dan penanganan yang harus ‘cespleng’, seyogianya masyarakat juga diperlihatkan isi rapatnya. Ya, minimal biar masyarakat tuh tahu perkembangan, penanganan, dan langkah lainnya.

Nggak asal terima terus dipaksa menjalankan aturan tanpa tahu rasionalisasinya. Ingat lho, negara punya kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, kalau main tutup-tutupan begini tanpa masyarakat dikasih ruang buat menyimak kan sama aja mendudukkan nalar toh.

Kalau sudah begini, mumpung ada yang sudah speak up, mbok ya negara atau pemerintah menindaklanjuti lewat membuka rapat-rapat seputar Covid-19. Mimin sih setuju banget kalau benar-benar dibuka tuh rapatnya.

Secara, ini amanah UU tentang keterbukaan informasi publik juga lho, gengs. Lagian juga, bobot kontennya nggak bersifat rahasia kok, seperti halnya soal keamanan dan pertahanan.

Beda lagi kalau memang konten rapatnya berkaitan sama dua hal riskan tersebut, maka mimin dan warga sepatutnya nggak tahu aja daripada kaget dan datanya bocor kan, cuy, seperti yang pernah ditegaskan oleh Pak Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Tapi, ngomong-ngomong, ini Bung Jansen bicara lantang apakah juga mewakili sikap Partai Demokrat, ya? Jadi, kira-kira Presiden Jokowi berani nggak nih terima tantangan dari Demokrat? Kali ini sih, mimin sepakat banget ya dengan Bung Jansen sebagai perwakilan Demokrat. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]E[/dropcap]ntah apa perasaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) usai mendengar kabar bahwa Putusan MK menolak permohonan uji ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan putusan tersebut, JK tidak dapat maju lagi sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2019 mendatang.

Lah emangnya Pak JK masih berhasrat ya jadi cawapres lagi? Rasanya dia selalu bilang udah terlalu uzur untuk itu deh. Mungkin ini semua gegara kemenangan Mahathir Mohamad pada Pemilu di Malaysia beberapa waktu lalu. Kalau Mahathir yang usia 92 tahun aja bisa, JK yang baru 76 pasti juga bisa? Mmm.

Ada sih yang nganggap Pak JK dan partai-partai pendukungnya masih ngincer posisi cawapresnya Jokowi. Lagian kan katanya penggugat UU Pemilu itu emang penggemarnya Pak JK. Bisa jadipernyataan dia yang selama ini bilang mau nimang cucu dan cicit itu gak sepenuhnya bener. Wah, bisa auto dosa tuh!

Meski Putusan MK ini menyatakan JK gak bisa maju lagi sebagai cawapres, bukan berarti peluang dia untuk maju di Pilpres menjadi kandas loh. Ya kan Undang-undangnya masih bisa diakalin. Gimana caranya?  Ya tinggal maju sebagai calon presiden. Mmm, emangnya ada Partai yang mau mengusung ya?

Eits, jangan salah, ada loh. Malah partai ini keliatan paling getol untuk mengusung JK maju sebagai capres. Partai yang dimaksud adalah Demokrat. Partai dibawah nahkoda Presiden RI keenam ini belakangan terlihat ingin menduetkan JK dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Makin kece badai tuh.

Tapi masih ada PR lah ya kalau Demokrat mau mengusung capres. Toh mereka tetep membutuhkan partai lain sesuai ketentuan presidential threshold. Kalau dua nama ini rekomendasinya dari Demokrat sendiri, terus kira-kira ada gak ya partai lain yang juga mau ikut mengusung pasangan ini? Ya kali ada makan siang yang gratis dalam dunia politik, hahaha. (K16)