PinterPolitik.com

Ada banyak pelajaran dalam sepak bola yang bisa kita petik. Ya kan, cuy? Makanya, nggak heran kalau sepak bola juga disebut mirror society.

Nah, kali ini mimin mau sharing ke kalian bahwa, dalam sepak bola, aturan dasar harus dijalankan. Barang siapa yang tidak menaati akan diancam sanksi berat – mulai turun kasta sampai pembekuan – seperti yang pernah dialami oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) saat dibekukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Namun, kadang kala, nasib baik sebab punya backing berupa uang dan politik bisa menyelamatkan dari sanksi sih, seperti nasib beruntung Man. City yang selamat dari hukuman berat, yakni turun kasta. Sebab,katanya didukung kekuasaan sang pemilik klub yang kaya raya.

Terlepas itu, pada intinya, tidak ada satu klub pun yang boleh melanggar aturan final penyelenggara liga. Kalau bahasa ini diterjemahkan ke dalam kehidupan, maka berlaku juga hukum bahwa tidak boleh satu golongan pun yang tidak taat dengan aturan dasar negara.

Mimin bergelora nih kalau membahas soal hukum begini. Pasalnya, momentumnya cocok dengan fenomena yang terjadi di Indonesia.

Ya, meski ini sudah berjalan beberapa waktu lalu, tapi melihat geliat ormas yang santai-santai saja berkeliaran tanpa penindakan tegas dari aparat hukum nih membuat mimin geli. Adalah sikap penolakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan yang diajukan oleh beberapa organisasi masyarakat (ormas) mengenai UU Ormas pada tahun lalu yang hendak mimin soroti.

View this post on Instagram

Lewat rekaman suara, Rizieq Shihab ingin Presiden Jokowi mundur #rizieqshihab #fpi #frontpembelaislam #ruuhip #ruuhaluanideologipancasila #jokowi #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 18, 2020 at 6:11am PDT

FYI aja nih, UU Ormas kan ada pasal yang mengatur tentang sanksi pembubaran atau pencabutan izin ormas yang dianggap mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kekerasan dan separatisme. Nah, oleh beberapa ormas, salah satunya Front Pembela Islam (FPI), aturan itu digugat, karena dianggap berpotensi menyalahgunakan wewenang.

Tapi, oleh hakim MK, tuduhan tersebut ditolak karena mekanisme sudah jelas, yakni pemerintah boleh menjatuhkan sanksi pencabutan atau pembubaran. Dan, kalau ormas yang bersangkutan tidak terima silakanlah kelarkan di meja pengadilan.

Kalau memang sudah begitu, seharusnya mulai dari ketokan palu sampai sekarang kan harus sudah diterapkan. Atau,minimal mbokya segera dilakukan tindakan tegas buat mengidentifikasi dan memastikan status ormas per ormas.

Misal nih, FPI kan juga termasuk Ormas yang belum memiliki surat izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Seharusnya, dijelaskan kenapa kok belum dapat izin.Apakah memang ada syarat yang belum terpenuhi tentang komitmen kenegaraan, atau bagaimana.

Mimin khawatir saja kalau sampai ada tuduhan yang bukan-bukan – entah di FPI-nya atau pemerintah yang tidak jelas arahnya. Pasalnya, sikap Kemendagri yang belum menerbitkan izin ternyata berbalik dengan sikap Kemenag yang sudah mengeluarkan rekomendasi FPI.

Akhirnya mimin kan bertanya-tanya, sebenarnya status FPI nih gimana? Apa jangan-jangan sebenarnya FPI ini di-anak-emas-kan seperti Manchester City sebab sudah dapat rekomendasi dari Kemenag meskipun Kemendagri belum mengeluarkan izinnya.

Atau ,jangan-jangan sebenarnya Kemendagri ini sedang memberi sanksi kepada FPI karena dinilai FPI juga tidak menentramkan? Hmm, kira-kira, kelanjutannya bagaimana ya?Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Gerindra minta Mendagri Tito tak persulit izin ormas FPI dan minta pemerintah jangan menilai dalam satu sisi saja, dan lagipula Menag telah keluarkan rekomendasi untuk FPI, Namun Mendagri menyebutkan bahwa ada konsep NKRI bersyariah yang belum jelas

PinterPolitik.com

Konon katanya izin ormas Front Pembela Islam (FPI) sudah berakhir di tanggal 20 Juni 2019 kemarin. Ini harus bilang “yeah” atau “yah” ya? Hehehe.

Sepertinya “yeah” adalah respon dari para pendukung petisi “Stop Izin FPI” yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, “yah” merupakan respon dari para pendukung petisi “Dukung FPI Terus Eksis”. Entah itu “yeah” atau “yah”, tapi keputusan akhir tetap ditentukan oleh Kemendagri.

Kalau akhirnya izin ormas FPI ditolak, mungkin di masa depan makin berkurang deh massa yang suka ikut demo dan mungkin nggak ada lagi tuh razia-razia warung makan di bulan puasa atau sweeping tempat-tempat hiburan.

Di sisi lain, kalau FPI betul-betul ditolak, mungkin Indonesia akan terasa membosankan dan kita akan merindukan aksi-aksi FPI di demo-demo. Hehe. Nggak hanya itu loh ya, FPI juga terkenal jadi ormas yang selalu paling awal membantu ketika terjadi bencana alam. Jadi emang bakal kehilangan juga jika pada akhirnya tidak diperpanjang izinnya.

Tapi nggak usah takut kangen FPI guys, soalnya update terbarunya ormas itu sudah mengajukan perpanjangan izin ke Kemendagri dan sedang diproses oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum).

Semoga prosesnya jangan dilama-lamain ya, supaya FPI bisa punya status sah sebagai ormas untuk meramaikan aksi kawal sidang Pemilu 2019 di MK. Hehehe.

Soalnya, kalau proses izin ormas lama diprosesnya, berarti dalam minggu-minggu ini status izin ormas FPI cenderung sudah ilegal dong. Kalau ilegal kan berarti nggak bisa ikutan aksi di MK.

Memang FPI bukanlah FPI kalau tidak rebel, soalnya denger-denger sih FPI akan tetap ikut bawa massa ke aksi di MK.

Wakil Ketua Bidang Hisbah Dewan Pimpinan Daerah FPI Jabar, Dedi Subuh sempat mengklaim kalau kehadiran FPI cabang Jawa Barat di MK sesuai instruksi FPI pusat. Padahal kan status izinnya masih ilegal ya.

Tapi curiga nggak sih, jangan-jangan izinnya FPI lama dibikinnya biar menekan mereka nggak ikut aksi di MK? Minimal pemerintah kan jadi punya alasan buat menertibkan. Hayoo, bener nggak tuh? (R50)

PinterPolitik.com

“This can’t be ‘land of the free’ if kneeling might cost your position,” – Dreezy, penyanyi rap asal Amerika Serikat

[dropcap]H[/dropcap]abisnya masa berlaku SKT FPI di Kemendagri pada bulan Juni memunculkan sebuah petisi di Change.org yang bertujuan agar izin tersebut tidak diperpanjang oleh pemerintah. Dalam petisi yang dimulai oleh Ira Bisyir tersebut, dituliskan bahwa FPI merupakan organisasi radikal yang mendukung kekerasan dan mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) – organisasi Islam lainnya yang pernah dibubarkan oleh pemerintah.

Guna menanggapi petisi tersebut, Ketua Umum FPI Sobri Lubis menampik bahwa FPI merupakan pendukung kekerasan dengan mencontohkan Aksi 212 yang dulu berjalan dengan aman, damai, dan sesuai jalur hukum. Ketum FPI tersebut menuduh balik dengan mengatakan bahwa pembuat petisi merupakan orang-orang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan maksiat.

Sobri pun menekankan bahwa kehadiran FPI tentu masih diharapkan oleh masyarakat dengan berbagai kegiatannya yang disambut baik dan dianggap positif. Ketum FPI terebut juga mencontohkan Aksi 212 yang dianggapnya mendapat banyak simpati dari masyarakat.

SIAP MENJADI BAGIAN DARI PEOPLE POWER?!
TAKBIR…!!! pic.twitter.com/iKNXz8mjyT

— Front Pembela Islam (@Ormas_FPI) May 6, 2019

Senada dengan Sobri, cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, juga berkomentar bahwa FPI masih dianggap positif oleh masyarakat . Sandi pun mengingatkan agar pemerintah mendengarkan aspirasi sebagian masyarakat tersebut.

Di sisi lain, pemerintah sendiri belum menanggapi petisi Stop Ijin FPI tersebut. Mendagri Tjahjo Kumolo sendiri mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui soal masa berlaku izin tersebut dan belum bisa melanjutkan persoalan ini karena ormas itu sendiri belum mengajukan pendaftaran perpanjangan SKT.

Bila memang masyarakat masih menganggap FPI sebagai ormas yang membawa kebaikan, mengapa petisi Stop Ijin FPI bisa muncul di Change.org? Lalu, apa kaitan antara petisi tersebut dengan kontestasi politik pasca-Pemilu?

Kontestasi Ideologi?

Guna memahami ormas FPI ini, kita perlu menilik kembali pada sejarah bagaimana ormas ini bisa mengisi peran tertentu dalam demokrasi Indonesia saat ini. Ormas-ormas ini tentu memiliki keterkaitan dengan dinamika sosio-politik di Indonesia semenjak era Orde Baru berakhir.

Verena Beittinger-Lee dalam bukunya yang berjudul (Un)civil Society and Political Change in Indonesia menjelaskan bahwa berakhirnya masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menjadikan Indonesia layaknya sebuah kotak Pandora, di mana aspirasi, ideologi, dogma agama, dan agenda politik yang sebelumnya dikekang, akhirnya dapat diekspresikan di masyarakat.

Jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 memang membawa nuansa demokrasi baru bagi Indonesia. Namun, menurut Beittinger-Lee, nuansa baru ini tidak sepenuhnya berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

Beittinger-Lee menjelaskan bahwa terdapat kelompok-kelompok di masyarakat yang memiliki prinsip dan cara-cara yang non- dan anti-demokratis demi mewujudkan kepentingannya. Kelompok-kelompok ini biasanya memiliki beberapa bentuk, yaitu kelompok religius militan, kelompok yang main hakim sendiri dengan kekerasan, kelompok muda militan, milisi-milisi yang rawan menggunakan kekerasan, dan kelompok etnonasionalis rasis/radikal.

Dari berbagai bentuk kelompok tersebut, beberapa contohnya juga disebutkan oleh Beittinger-Lee, seperti Pemuda Pancasila, Ansor, Forum Betawi Rempug (FBR), Banser, HTI, dan lain-lain, termasuk FPI yang dianggapnya sebagai kelompok yang anti-demokratis.

Kemunculan kelompok-kelompok ini terjadi karena negara dianggap lemah dan tidak dapat memenuhi fungsi-fungsinya, seperti perlindungan, keadilan, hukuman, dan lain-lain. Misalnya, ketika terdapat pelanggaran moral tertentu, kelompok-kelompok masyarakat ini memberikan hukuman dengan tindakan sendiri di luar sistem hukum negara.

Namun, apakah kemunculan kelompok-kelompok ini tidak memiliki pengaruh?

Petisi tersebut bisa jadi merupakan perwujudan dari kontestasi politik antar-ideologi.
Share on X

Nyatanya, kemunculan kelompok-kelompok yang dianggap sering menggunakan kekerasan dan bertindak di luar hukum ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat (AS), kelompok-kelompok serupa juga tumbuh dan semakin berpengaruh.

Laporan dari organisasi Civicus pada tahun 2018 menjelaskan bahwa kelompok-kelompok sipil yang uncivil mulai bangkit di AS. Hal ini terlihat dari kelompok-kelompok penekan yang regresif dengan berbagai tujuan intoleran, seperti kelompok-kelompok anti-imigran.

Dampak aksi kelompok tersebut pun bisa dilihat dalam tragedi dan kekerasan yang terjadi di Charlottesville, AS pada Agustus 2017. Beberapa anggota kelompok Rise Above Movement – salah satu kelompok neo-Nazi di AS – dan mengaku bersalah karena telah memprovokasi terjadinya kekerasan dalam demonstrasi Unite the Right di kota tersebut.

Namun, di luar kelompok-kelompok sayap kanan tersebut, terdapat juga kelompok lawannya yang banyak dibahas di media AS, yaitu Antifa (anti-fasis). Kelompok sayap kiri ini dikabarkan juga menyerang polisi dan jurnalis, meskipun mengatakan dirinya bertujuan untuk melawan kelompok-kelompok neo-Nazi.

Kemunculan Antifa yang menggunakan cara-cara ilegal di AS bisa jadi merupakan respon atas perbedaan ideologinya dengan kelompok supremasi kulit putih dan neo-Nazi. Seperti yang dijelaskan oleh Llewellyn Harrison Rockwell, Jr. dalam bukunya yang berjudul The Left, The Right, and The State, budaya politik AS memang dipenuhi oleh kontestasi antara kepentingan ideologi sayap kanan dan sayap kiri.

Dengan melihat apa yang terjadi di AS dengan kemunculan Antifa, apakah petisi Stop Ijin FPI juga didasari oleh latar belakang yang sama?

Jika kita perhatikan kembali dalam kontestasi politik Indonesia pada Pemilu lalu, isu Pancasila yang disebut sedang terancam oleh gerakan yang mendukung pendirian khilafah adalah salah satu tema politik yang menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir.

Seperti di AS, petisi tersebut bisa jadi merupakan perwujudan dari kontestasi politik antar-ideologi, yaitu antara kelompok nasionalis-sekuler dengan kelompok Islam tertentu. Adanya kontestasi antar-ideologi ini juga dapat terlihat dari deskripsi petisi tersebut yang menuduh FPI sebagai kelompok radikal yang mendukung penggunaan kekerasan dan mendukung HTI – kelompok yang disebut-sebut ingin mendirikan khilafah di Indonesia.

Pelengkap Strategi Jokowi?

Kehadiran petisi Stop Ijin FPI ini tentunya memiliki pengaruh terhadap kontestasi politik pasca-Pemilu 2019. FPI sendiri merupakan kelompok yang berada di kubu Prabowo Subianto-Sandi dalam pesta demokrasi lalu.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa saja nantinya benar-benar menuruti tuntutan dalam petisi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Tom Power dalam tulisannya yang berjudul Jokowi’s Authoritarian Turn, mantan Wali Kota Solo tersebut menggunakan cara-cara otoriter dalam mengatasi lawan-lawan politiknya, seperti pembubaran HTI pada tahun 2017.

Jika petisi tersebut benar dituruti pemerintah nantinya, penghentian izin tersebut bisa mendukung posisi aman Jokowi dalam kontestasi politik kali ini. Bisa jadi, penghentian izin yang mungkin saja dilakukan tersebut dapat melemahkan kemungkinan people power yang digembar-gemborkan kubu Prabowo-Sandi.

FPI sebelumnya juga digadang-gadang akan berpartisipasi aktif dalam isu dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang mungkin dapat berujung pada people power. Ijtima Ulama III yang didukung oleh tokoh-tokoh FPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Presidium Alumni (PA) 212, menurut pengamat politik Universitas Padjajaran Muradi, dapat berujung pada penggerakan massa terkait isu dugaan kecurangan yang masif dan terstruktur.

Penghentian izin yang bisa saja dilakukan pemerintah ini juga dapat menjadi pelengkap dan sejalan dengan taktik-taktik Jokowi yang telah dilakukannya, seperti pertemuannya dengan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bawono Kumoro, pengamat politik dari The Habibie Center, menjelaskan bahwa kehadiran sosok yang sebelumnya dianggap berada di kubu Prabowo-Sandi di Istana tersebut merupakan cara Jokowi untuk melucuti kekuatan lawan politiknya guna meredam potensi people power pasca-Pemilu.

Strategi besar Jokowi untuk melucuti pengaruh politik Prabowo ini bisa dijelaskan dengan teori zero-sum game dalam politik. Theodore L. Turucy dan Bernhard von Stengel dalam tulisannya yang berjudul “Game Theory” menjelaskan bahwa kerugian salah satu pihak merupakan keuntungan bagi pihak lawannya karena kekuatan politik masing-masing kubu bersifat diametral dan terbatas.

Tentunya, teori tersebut melihat pembagian dan perebutan kekuatan politik yang terjadi di antara dua polar politik. Namun, perpolitikan Indonesia bisa saja tidak hanya terdiri atas dua kubu tersebut. Bisa saja, terdapat pihak-pihak lain di belakang panggung yang turut terlibat.

Mungkin, ada campur tangan para oligarki and elite politik lain di dalamnya? Mungkin, ada juga “setan-setan gundul” di masing-masing kubu? Tentunya, pertanyaan-pertanyaan ini belum bisa dijawab secara pasti.

Yang jelas, beberapa taktik yang digunakan untuk melemahkan people power tersebut memang membungkam kebebasan masyarakat, termasuk kebebasan berserikat. Seperti yang dibilang Dreezy di awal tulisan, kebebasan pun tidak akan ada apabila suara aspirasi dapat membahayakan posisi pelaku protes. Menarik untuk ditunggu kelanjutan FPI atas nasibnya. (A43)