PinterPolitik.com

“Penilaian sebenarnya dari seorang pemimpin atau manajer bisnis yang baik adalah dari performanya.” ~ Brian Tracy

[dropcap]J[/dropcap]ohn McBeth, penulis Asia Times yang sempat membuat heboh Netizen karena menyerang Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) melalui tulisannya “Widodo’s smoke and mirrors hide hard truths”, meramalkan kalau negosiasi Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak akan tercapai sesuai target pemerintah.

Menurutnya, walau Jokowi bersikukuh negosiasi harus selesai pada bulan Juni, namun baik Pemerintah maupun PTFI, hingga kini masih terus bertahan dengan penawaran harga masing-masing. McBeth melihat, kekukuhan Jokowi menguasai saham Freeport secepatnya, bisa jadi karena ingin dijadikan “dagangan” kampanyenya di 2019 nanti.

Walau Chief Executive Officer (CEO) Richard Adkerson sudah menandatangani persetujuan pengambilalihan (divestasi) 51 persen saham PTFI oleh Pemerintah, namun kedua pihak masih belum menemukan kesepakatan harga. Fakta ini dibenarkan oleh Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) Budi Gunadi Sadikin.

Sebagai perusahaan yang menjadi induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tambang, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau PT Inalum, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengambilalihan saham Freeport tersebut. Hingga kini, proses negosiasi baru tahap valuasi harga saham Freeport.

Tawar menawar ini, menurut Budi, bertujuan untuk mengonversi hak partisipasi Rio Tinto menjadi saham Freeport Indonesia sebesar 40 persen. Hanya saja, ia tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan negosiasi tersebut. Padahal, perpanjangan izin ekspor PTFI hanya diberikan hingga Maret.

Belum adanya kepastian ini pula yang menjadi perhatian McBeth. Menurutnya, bisa jadi negosiasi ini akan berlarut-larut hingga tahun depan. Tapi ia beranggapan, Jokowi tak mau hal itu terjadi dan ingin agar negosiasi dapat diselesaikan sebelum pertengahan September tahun ini, saat proses Pilpres dimulai.

Mungkinkah Freeport akan menjadi salah satu keberhasilan bagi Pemerintahan Jokowi?

Nasionalisme Versus Bisnis

“Nasionalisme adalah penyakit kekanakan. Itu semacam cacar yang menular bagi umat manusia.” ~ Albert Einstein

Sebagai perusahaan tambang terbesar pertama di negeri ini, keberadaan tambang emas Freeport di Papua memang ibarat buah simalakama. Bagi pemerintah, terutama di era Orde Baru, tambang Freeport bagaikan “hujan uang”. Bukan hanya bagi pembangunan nasional, tapi juga bagi para pejabat pemerintahan.

Namun di mata masyarakat dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) – terutama organisasi lingkungan, keberadaan tambang milik AS itu menjadi sebuah ironi. Walau emas yang terkandung ada di dalam tanah wilayah Indonesia, namun hasilnya lebih banyak dinikmati oleh negara adidaya tersebut.

Bila Paman Sam mendapatkan hasil bersih emas tanpa terkotori lingkungannya, Indonesia harus menerima pembagian sedikit laba, namun dengan konsekuensi kerusakan alam yang maha dahsyat. Itulah mengapa, saat reformasi bergulir, warga dan LSM yang peduli dengan lingkungan gigih meminta tambang mineral itu untuk segera dihentikan.

Keberadaan PTFI, juga terbukti tidak terlalu banyak membantu Papua secara keseluruhan. Meski sudah berupaya menarik tenaga kerja lokal, namun hasil keuntungan yang hanya dinikmati pemerintah pusat, menyebabkan terjadinya kericuhan akibat ketidakpuasan warga lokal dan bentrokan dengan pihak keamanan.

Meski Indonesia hanya memiliki saham sebesar 9,36 persen, namun pemasukan tersebut diakui sangat membantu pendapatan nasional. Buktinya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kontrak karya (KK) PTFI diperpanjang hingga 2041, dari seharusnya berakhir pada 2021. Persetujuan ini bahkan diberikan pada 2014, lima tahun sebelum kontrak tersebut benar-benar berakhir, yaitu pada 2019.

Padahal, masa Pemerintahan SBY selama dua periode sudah hampir berakhir, bahkan penggantinya pun sudah terpilih, yaitu Jokowi. Menurut Pengamat pertambangan dan energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radhi, bisa jadi SBY saat itu takut dengan ancaman dari Freeport bila kontrak tidak segera diperpanjang.

Sebenarnya, menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, PTFI harus membangun smelter dan melakukan divestasi saham 51 persen untuk Indonesia. Namun PTFI enggan mengikuti peraturan baru tersebut dan mengancam akan melakukan PHK besar-besaran, serta membawa masalah ini ke Arbitrase Internasional.

Begitu pun ketika Menteri ESDM di era Jokowi, Ignasius Jonan, menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan UU Minerba dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 mengenai Operasi Produksi PTFI. Freeport tetap menolak dan mengancam hal yang sama, hanya saja Jokowi pun berkeras dan menarik izin ekspor konsentrat PTFI.

Walau sempat merumahkan ribuan pegawainya, Freeport McMoran – sebagai induk perusahaan PTFI, akhirnya bersedia mengikuti keinginan pemerintah, tapi tentu dengan negosiasi yang tak mudah pula. Namun negosiasi berlarut-larut ini sebenarnya bisa jadi akan merugikan PTFI sendiri. Mengapa?

Freeport, Ganjalan Atau Keberhasilan?

“Bukan rahasia lagi kalau para konglomerat maupun orang berkuasa kerap membelokkan kebijakan pemerintah demi kepentingan pribadi mereka.” ~ Andrew Jackson

Sikap Adkerson yang akhirnya setuju untuk mengganti kontrak pertambangan dengan Indonesia dari KK menjadi IUPK, memang menjadi momentum bersejarah bagi bangsa ini. Setelah puluhan tahun, akhirnya Indonesia mampu menekan penguasaan AS atas tambang emas terbesar di dunia yang ada di Grasberg tersebut.

Namun, bukan berarti Indonesia bisa begitu saja mengambilalih pertambangan tersebut. Tetap harus ada harga yang harus dibayar Pemerintah, bahkan hanya untuk mengambil hak partisipasi (participating interest) milik Perusahaan Tambang Australia di Freeport Indonesia, yaitu Rio Tinto, sebesar 40 persen di tahun 2021 nanti.

Begitu juga dengan 5 persen saham Freeport Indonesia dari PT Indocopper Investama, akan diakuisisi pihak nasional. Layaknya jual beli, baik Rio Tinto maupun Indocopper tentu ingin mendapatkan harga jual saham yang setinggi-tingginya, sebaliknya Pemerintah berusaha menekan harga serendah-rendahnya.

Sehingga keinginan Jokowi untuk segera menyelesaikan divestasi dua bulan ke depan, akan menjadi beban tersendiri bagi Direktur PT Inalum. Padahal, bila Pemerintah mau sedikit menahan diri hingga tahun depan, bisa jadi harga saham tersebut akan perlahan-lahan turun, seiring penurunan hasil tambang PTFI di tahun tersebut.

Berdasarkan analisa Deutsche Bank, mulai 2019 nanti, produksi tambang PTFI diprediksi akan turun hingga 60 ribu ton bijih tambang, dari sebelumnya mencapai 166 ribu ton per hari. Umumnya, penurunan produksi juga akan berefek pada nilai saham, namun begitu, menurut Jurubicara PTFI Riza Pratama, harga saham mereka tidak akan berubah.

Selain menetapkan harga berdasarkan analisa Deutsche Bank, Pemerintah juga sebenarnya bisa menekan PTFI melalui laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan kalau ada dua pelanggaran terkait lingkungan yang dilakukan PTFI dan mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai Rp 455 triliun. Nilai kerugian yang nyaris sama dengan harga saham PTFI yang ditaksir sekitar 33 miliar dollar AS.

Dua alasan ini, sebenarnya bisa memberikan nilai tawar sendiri bagi Indonesia, apalagi hingga kini PTFI sendiri belum mengeluarkan pernyataan apapun mengenai laporan BPK tersebut. Langkah Pemerintah untuk segera mendivestasi saham ini sendiri, merupakan langkah satu-satunya yang bisa dilakukan agar PTFI bisa benar-benar diambil alih secara penuh setelah 2041, tanpa harus mengganti nilai investasi PTFI.

Hanya saja, bila negosiasi belum juga diselesaikan hingga tahun depan, kemungkinan divestasi yang diperjuangkan Jokowi juga bisa saja kandas di tengah jalan. Majunya Jokowi menjadi Petahana di Pilpres 2019, menyebabkan ia harus mendelegasi tugasnya pada Jusuf Kalla. Sementara antara Jokowi dan JK tentu memiliki kepentingan yang berbeda, terutama dari sektor bisnis.

Bisa saja, Jokowi berkeras untuk segera menyelesaikan permasalahan Freeport sebelum Pilpres, bukan hanya sebagai “dagangan” di kampanyenya kelak, tapi juga memastikan PTFI segera mematuhi UU Minerba. Sebab bila tidak, sangat mungkin upayanya akan sia-sia belaka, andai JK memiliki keputusan yang berbeda dengannya. Jadi, akankah negosiasi Freeport membawa keberhasilan, atau malah kegagalan bagi Jokowi? (R24)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]utipan yang diucapkan Gordon Gekko dalam film Wall Street sepertinya mewakili sosok pemain saham yang handal dan juga terkenal sebagai penguasa Wall Street, sosok tersebut bernama Carl Icahn. Carl Icahn adalah seorang pendiri dan pemilik saham mayoritas perusahaan Icahn & Co. atau yang dikenal dengan nama Icahn Enterprises. Sebuah perusahaan yang bergerak dibidang investasi, properti, otomotif dan masih banyak lainnya.

Mengawali karirnya di Wall Street sejak tahun 1961, Carl Icahn dikenal dengan julukan “Corporate Raider” atau yang berarti “pemburu perusahaan”. Dimana ia memelalui perusahaan Icahn Enterprises membeli sejumlah besar saham perusahaan lain untuk mendapatkan saham mayoritas di perusahaan tersebut.

Corporate Raids sudah menjadi ciri khas dari investor di tahun 1970-an hingga 1980-an. Dalam bermain saham, Carl Icahn selalu mempunyai strategi yang khas, yaitu ia akan mengincar perusahaan yang nilai sahamnya di bawah harga. Ketika harganya sudah benar – benar turun dan para investor mulai melakukan penjualan saham, maka ia akan segera membelinya.

Dengan kekuatannya sebagai pemegang saham mayoritas, maka akan dengan mudah ia dapat mengatur dan memonopoli jalannya perusahaan. Berbagai cara pun akan dilakukan termasuk harus memecat CEO, jajaran dewan deraksi dan manajemen yang ada, dan diganti dengan orang-orang yang sesuai dengan kemauannya. Bisa juga dengan cara memecah perusahaan menjadi beberapa bagian. Hal tersebut dilakukan agar ia akan dapat menaikan harga nilai saham perusahaan tersebut dengan cepat.

Bisa dikatakan bahwa Carl Icahn melakukan praktik arbitrasi, dimana ia membeli dengan harga yang lebih rendah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Dengan resiko yang rendah, maka keuntungan yang diperoleh berasal dari selisih antara harga pasar yang satu dengan yang lainnya.

Salah satu perusahaan yang merasakan Corporate Raids –nya Carl Icahn adalah  perusahaan penerbangan Trans World Airlines. Di mana Carl Icahn yang saat itu menjadi pemegang saham mayoritas menjual semua aset-aset penting perusahaan penerbangan tersebut.

Saat perusahaan ini bangkrut, Carl Icahn selaku pemilik modal sama sekali tidak mengalami kerugian. Hal ini disebabkan kebijakan perusahaan yang diambil itu menguntungkan Carl Icahn: dengan menjual aset-aset secara otomatis hasil penjualannya akan masuk ke kantong Carl Icahn sebagai pemilik saham.

Icahn dan Trump

Bisa dikatakan hubungan antara Trump dan Carl Icahn terjalin dengan baik, ia juga termasuk salah satu orang terdekat Trump. Icahn adalah sosok  yang sebelumnya mendorong Donald Trump untuk maju pada Pilpres Amerika Serikat 2016. Dia juga mengumumkan pembentukan komite yang mendorong reformasi pajak perusahaan.

“Carl bersama saya sejak awal dan dengan dia merupakan salah satu pengusaha hebat di dunia, itu sesuatu yang sangat saya hargai,” kata Trump

Sebelumnya juga ia dijanjikan untuk menduduki kursi menteri keuangan, ternyata Trump lebih mempercayai Steve Mnuchin sebagai menteri dan Icahn ditempatkan sebagai ‘Special Advisor’ alias staff khusus Trump.

Icahn dan Freeport

Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2015 Carl Icahn telah resmi menjadi penguasa baru perusahaan tambang milik Amerika Serikat, PT Freeport McMoran Inc (FCX), dimana perusahaan ini adalah induk usaha dari PT. Freeport Indonesia yang saat ini sedang kisruh dengan pemerintah Indonesia terkait pembayaran pajak.

Carl Icahn menjadi penguasa baru di Freeport setelah membeli 88 juta lembar saham pada penutupan Selasa 25 Agustus 2015. Ini membuat Icahn menjadi pemegang saham terbesar raksasa pertambangan ini, yaitu sebesar 91,2 juta saham atau 9,1 Persen kepemilikan dari perusahaan penambang ini.

Icahn sepertinya sudah lama memantau perjalanan PT Freeport McMoran Inc yang sudah mulai terseok – seok jalannya akibat turunnya harga komoditas. Bagaimana tidak terseok, harga tembaga yang menjadi komoditi andalan Freeport harus turun sebesar 18 persen sejak awal tahun. Freeport juga melaporkan bahwa mereka mengalami rugi bersih sebesar $4,16 per saham pada setengah tahun pertama 2015.

Masuknya Icahn menjadikan Freeport terus berada dalam sorotan, karena dia terus mendesak perusahaan tambang ini untuk fokus dalam penyelesaian utang. Icahn melakukan negosiasi dengan manajemen. Salah satunya dengan memangkas jumlah direksi dari 16 menjadi 11. Selain itu, dia juga mendudukkan dua orang perwakilan dari Icahn Enterprises sebagai direktur di jajaran dewan direksi Freeport.

Tidak beberapa lama setelah Icahn membeli saham PT Freeport McMoran Inc, direktur utama sekaligus pendiri PT Freeport McMoran Inc, James Moffett, menyatakan pengunduran dirinya pada 31 Desember 2015 waktu setempat.

Pengunduran diri James Moffett dilakukan beberapa bulan setelah miliarder Carl Icahn membeli 8,8 persen saham Freeport McMoran. Kehadiran Icahn sebagai pemilik saham baru membawa misi perubahan yang serius di tubuh Freeport. Salah satunya, menekan Moffett agar mengundurkan diri dari jabatannya.

Bagaimana penyelesaian kasus Freeport di Indonesia?

PT Freeport Indonesia (PTFI) masih terus bernegosiasi dan berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk mencari jalan keluar masalah yang membelit, yaitu soal perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Belum lama ini PT Freeport Indonesia juga mengancam akan membawa permasalahan ini ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (arbitrase) jika tak kunjung menemui kata sepakat. Mendengar kabar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, pengajuan arbitrase bukan hanya bisa dilakukan oleh Freeport. Mantan Menteri Perhubungan ini menegaskan, pemerintah pun bisa mengajukan kasus ini ke arbitrase.

Agak susah untuk melawan Freeport, diakibatkan adanya sosok Carl Icahn yang berada di puncak kepemimpinan PT Freeport McMoran Inc. Melihat kedekatan hubungan Icahn dengan Presiden Amerika, Donald Trump, bisa menjadikan kasus ini menjadi lebih rumit.

Bahkan Presiden Direktur Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson, mengatakan apa pun yang terjadi di Indonesia akan memengaruhi perusahaan induk dan akan menjadi perhatian Pemerintah Amerika Serikat yang saat ini dipimpin oleh  Trump, dan Trump dengan segala macam propagandanya bisa mengakibat kedua negara ini terlibat konflik.

Pemerintah Trump dengan Carl Icahn pasti akan mati-matian mempertahankan aset PT Freeport Indonesia untuk tetap berada di tanah Papua. Selain karena kebutuhan secara ekonomi, juga terkait kebanggan sebagai perusahaan milik dalam negeri Amerika.

Di lain sisi, ada satu hal yang harus diperjuangkan, Rakyat Indonesia mendambakan tambang emas di Papua yang sebelumnya dikelola oleh Freeport untuk dikembalikan kepada Indonesia. Karena itu tanah kita, dan hasil bumi kita, jadi kita juga harus bisa menikmatinya.

Tinggal kini bagaimana pemerintah Indonesia bersiap mengahadapi persidangan di Arbitrase seandainya pihak Freeport melakukan tuntutannya, berani demi kepentingan bangsa dan negara, itupun kalau berani, kalau tidak? (A15)

pinterpolitik.com

“Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bistik tapi budak.” ~ Ir. Soekarno (1901-1970)

Pernyataan Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno ini, sampai sekarang masih terasa membakar jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Apalagi di media-media sosial belakangan ini, komentar yang menyatakan “andai Soekarno masih hidup, Freeport tidak akan bercokol di Indonesia” atau sejenisnya, telah menjadi viral.

Freeport, sejak dulu telah menjadi momok menyebalkan bagi bangsa Indonesia. Perusahaan pertambangan emas dan tembaga raksasa yang beroperasi di Papua ini, dianggap telah merampok kekayaan alam Indonesia secara besar-besaran untuk dibawa ke negara pemilik perusahaan tersebut, Amerika Serikat.

Jadi ketika Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang “memaksa” Freeport untuk melepas sahamnya sebanyak 51 persen untuk pemerintah, masyarakat Indonesia pun dengan gegap gembita menyambut dan mendukung keputusan itu.

Keputusan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017 tentang kegiatan tambang dan batu bara ini, merupakan PP keempat sebagai pengganti PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, Peraturan Menteri (Permen) No.5 tahun 2017, serta Permen No. 6 tahun 2017.

Selain keharusan untuk mendivestasi saham, melalui PP baru tersebut, status Kontrak Karya (KK) PTFI berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Termasuk wajib membangun pabrik Smelter (pengolahan dan pemurnian mineral) dalam lima tahun ke depan dan pengenaan bea keluar paling banyak 10 persen. Tanpa mengubah statusnya, maka PTFI tidak mendapatkan izin untuk mengekspor tembaga.

Merasa dirugikan, PT Freeport Indonesia yang berada di bawah bendera perusahaan AS, Freeport McMoRan Inc. atau FCX, menganggap keputusan tersebut tidak adil dan menyalahi KK tahun 1991.  Perusahaan tambang pertama di Indonesia ini menolak perubahan tersebut, dan merumahkan ribuan tenaga kerjanya.

Walau masih memberi ruang bagi PTFI untuk negosiasi, namun Pemerintah Indonesia juga bertahan agar perubahan tersebut dilaksanakan. Tarik menarik ini semakin panas, ketika negosiasi kedua pihak mengalami jalan buntu. Ujungnya, FXC pun menyeret Indonesia ke badan arbitrase Internasional sebagai penentu keputusan.

Kini persidangan arbitrase tinggal menanti hari, namun pemerintah tetap tak bergeming. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengaku sudah siap berhadapan di badan arbitrase Internasional, dengan dukungan penuh dari Dewan legislatif (DPR/MPR). Para pengamat dan tokoh agama pun telah merestui, menurut mereka, sudah waktunya Indonesia bersikap.

Tapi juga jangan lupa, tambang Grasberg Freeport Indonesia merupakan tambangan dengan cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Walau 70 persen saham dimiliki Amerika, namun pendapatan dari PTFI juga tidak bisa dibilang sedikit. Bila Freeport memilih menutup tambangnya, mampukah Indonesia kehilangan sumber pendapatannya?

Sebagai perusahaan tambang terbesar di Indonesia pun, PTFI memiliki ribuan karyawan yang sebagian besarnya berkebangsaan Indonesia. Bisakah Indonesia menampung ribuan karyawan tersebut saat Freeport tutup? Begitu pula dengan pendapatan daerah Timika yang banyak bergantung dari pembelian PTFI, mampukah Indonesia menstabilisasi kondisi di wilayah itu setelah Freeport tutup? Pertanyaan-pertanyaan ini seakan tidak terpikirkan sebelumnya, akibat euforia nasionalisme yang meluap-luap.

Penemuan Gunung Mineral di Papua

Sebelum lebih jauh membahas kisruh antara pemerintah dengan PTFI, mungkin kita harus kembali ke belakang, menengok awal mula Freeport masuk ke Indonesia, khususnya Papua. Karena dari sejarah itulah, mungkin kita bisa mengetahui mengapa kontrak dan pembagian hasil dari Freeport, dianggap tidak terlalu memihak kepentingan Indonesia.

Sejarah lahirnya Freeport Indonesia tidak akan lepas dari peran seorang geolog Belanda bernama Jean Jacques Dozy. Ia adalah salah satu ahli pemotretan geologi pertama di dunia. Bersama rekannya, Frits Julius Wissel dan Antonie Hendrikus Colijn – putra Perdana Menteri Belanda saat itu, mereka melakukan ekspedisi ke Cartensz pada 29 Oktober 1936.

Dalam ekspedisi itu, Dozy menemukan bongkahan batuan hitam kokoh berbentuk aneh. Batuan itu menonjol di kaki pegunungan setinggi 3.500 meter di pedalaman New Guinea (sekarang Papua). Dalam catatannya, ia menuliskan kata “Ertsberg” yang dalam bahasa Belanda berarti “Gunung Bijih”. Selain itu, Dozy juga mengenali sebuah gunung tanpa pepohonan dan menamakannya “Grasberg” yang berarti “Gunung Rumput”.

Sebagai seorang geolog, penampilan Ertsberg yang mencolok tentu tidak akan dilewatkan oleh Dozy. “Dengan sebelah matapun saya dapat mengetahui apa yang saya lihat. Bercah-bercah warna hijau dan biru sangat mudah dikenali. Jelas itulah bijih tembaga,” katanya, seperti dikutip dalam buku Grasberg: Mining the richest and most remote deposit of copper and gold in the world, in the mountains of Irian Jaya Indonesia.

Hasil contoh bebatuan yang dianalisa Dozy kemudian diterbitkan dalam Jurnal Geologi Leiden 1939, namun perang dunia kedua membuat laporan yang diterbitkan Universitas Leiden tersebut terlupakan. Sekitar 23 tahun kemudian, laporan ini ditemukan Jan van Gruisen, seorang insinyur pertambangan. Demi membuktikan sendiri isi laporan tersebut, Jan bersama rekan profesinya dari AS, Forbes Wilson, terbang ke Papua.

Dalam bukunya, The Conquest of Copper Mountain, Wilson mengaku ekspedisinya ini didukung dana sebesar US$ 120.000 dari Freeport Sulphur – atau Freeport McMoRan sekarang, untuk mengambil contoh deposit di Ertsberg. Ia juga menyebut penampakan Erstberg bagaikan  “gunung emas di bulan”, sehingga dibutuhkan dana jutaan dolar untuk menambang dan mengolah gunung tersebut. Atas pemikiran itulah, ia kemudian mendesak Freeport untuk segera menambang endapan bijih yang terkandung dalam gunung itu.

Peluang Ekonomi Terbuka Soeharto

Walau Freeport Sulphur sudah mengetahui adanya tambang mineral besar di Papua Barat, namun mereka baru memulai operasionalnya ketika Indonesia sudah melakukan perpindahan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Sebelumnya, mereka tidak bisa beroperasi karena Bung Karno menetapkan kebijakan ekonomi berdikari dari asing. Selain itu, Presiden Indonesia pertama ini juga sangat dekat dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat China (RRC).

Ketika Soeharto mengambil alih tampuk pimpinan, Freeport baru bisa masuk ke Indonesia. Selain anti-komunis, kebijakan perekonomian Presiden kedua ini juga sangat pragmatis dan terbuka bagi investor asing demi membangun Indonesia. Dalam artikel bertajuk “JFK, Indonesia, CIA and Freeport” yang ditulis Lisa Pease di Majalah Probe (1996), dikatakan kalau di tahun itulah Freeport mulai melakukan pendekatan dengan pemerintah Indonesia.

Dibantu orang Indonesia yang juga petinggi Texaco, Julius Tahija, Pemimpin Freeport saat itu, Langbourne William, bertemu dengan Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia Jenderal Ibnu Sutowo di Amsterdam, Belanda. Sebenarnya, pemerintah Jepang juga sudah mengajukan permohonan untuk mengelola Ertsberg, namun Ibnu Sutowo menganggap Freeport lebih mampu untuk segera membawa proyek ini pada tingkat produksi.

Karena Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang mengatur investasi asing sebelumnya, maka konsep kontrak pertambangan antara Freeport dengan Indonesia, dibuatkan oleh seorang ahli hukum Indonesia, Ali Budiardjo. Menurutnya, konsep Kontrak Karya ini lebih pas bagi perusahaan pertambangan, karena membutuhkan investasi besar dan wakyu yang lama untuk sampai pada tahap produksi.

Akhirnya Freeport mendapat payung hukum untuk beroperasi, melalui UU Penanaman Modal Asing No. 1/1967 yang juga menjadi awal bagi penanaman modal asing di Indonesia. “Saya yakin bahwa masa depan Indonesia sangat tergantung pada investasi dalam negeri maupun asing,” ucap Budiardjo ketika itu.

Pada 5 April 1967, Menteri Pertambangan Indonesia Slamet Bratanata, Presiden Freeport Sulphur Robert Hill, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Forbes Wilson, menandatangani Kontrak Karya selama 30 tahun untuk mengembangkan tambang Ertsberg.  Inilah penandatanganan Kontrak Karya pertama Indonesia di bawah UU Penanaman Modal Asing.

Nilai Investasi dan Keuntungan

Perlu diakui, peranan Freeport Sulphur sebagai penanam modal asing pertama di tanah air, sangat membantu Indonesia. Selain itu, masuknya Freeport juga kemudian menarik para pemodal asing lainnya untuk ikut menanamkan investasi. Bagaimanapun juga, saat itu masih mustahil bagi Indonesia untuk bisa membangun perusahaan tambang sendiri.

Di sisi lain, setelah beroperasi selama 50 tahun, FCX juga telah tumbuh menjadi perusahaan penghasil emas terbesar di dunia berkat tambang Grasberg. Saat ini, PTFI telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, yaitu di tambang Erstberg (1967) dan tambang Grasberg (1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Papua.

Baik Freeport dan Amerika juga telah banyak mendapat keuntungan dari Kontrak Karya pertama dan Kontrak Karya kedua yang ditandatangani tahun 1991. Karena di dalam perjanjian tersebut, Freeport tak hanya mendapatkan kontrak investasi yang sangat panjang tapi juga keuntungan untuk terus memperluas kawasan eksplorasi.

Berdasarkan data tahun 1995, saat ini areal eksplorasi PTFI telah mencapai sekitar 90 ribu hektar dan masih menyimpan cadangan bijih tembaga sebesar US$ 40,3 miliar serta  diperkirakan akan terus menguntungkan hingga 45 tahun ke depan. Ironisnya, biaya produksi tambang terbesar dunia ini, diakui Freeport sendiri, merupakan biaya penambangan emas dan tembaga termurah di dunia.

PTFI juga mengklaim telah memberi kontribusi besar bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Ada dua kontribusi yang menurut PTFI telah diberikan pada Indonesia, yaitu penerimaan negara berupa pajak, royalti, dan dividen. Sebut saja, sepanjang 1992-2014, PTFI memberikan kontribusi US$ 15,8 miliar terhadap penerimaan negara secara langsung.

Sedangkan kontribusi tak langsung seperti gaji atau upah karyawan, pembelian dalam negeri, pembangunan daerah, serta investasi dalam negeri, nilainya mencapai US$ 29,5 miliar. Itu kontribusi dari sisi nilai uang. Dari sisi pembangunan, manajemen Freeport juga mengklaim telah ikut membangun infrastruktur Papua, seperti jalan, rumah sakit, pemukiman, dan sekolah-sekolah.

Wakil Presiden Freeport Indonesia Napoleon Sawai pernah menyebutkan, PTFI memiliki sekitar 32.000 karyawan dan 12.000 diantara berstatus karyawan tetap, dari jumlah itu 36 persennya merupakan warga lokal. Dari jumlah itu, 47 orang di antaranya duduk di posisi manajerial dan 7 warga asli Papua menjadi Vice President (VP) Freeport. Napoleon termasuk salah satu pribumi lokal yang beruntung menjabat di posisi VP Freeport Indonesia.

Artinya, kata Napoleon, Freeport Indonesia sudah membantu beberapa warga asli Papua untuk menyejahterakan warga lokal dengan memberikan pekerjaan. Sah-sah saja bila manajemen Freeport mengklaim sumbangsihnya tak sedikit bagi Indonesia, karena sebelum Freeport masuk ke Indonesia di tahun 1967, wilayah Timika di Papua masih berupa hutan belantara.

Simalakama Bagi Pemerintahan Jokowi

Terkait dari bagaimana Freeport memulai tambangnya dari nol tanpa sepeserpun bantuan pemerintah hingga menjadi perusahaan raksasa seperti sekarang ini, menjadikan alasan bagi CEO Freeport McMoRan, Richard Adkerson untuk bertahan dengan perjanjian Kontrak Karya. Kalaupun PTFI menyanggupi untuk berganti payung hukum menjadi IUPK, namun permintaan divestasi saham, pengurangan wilayah eksplorasi dan masa kontrak adalah hal yang mustahil bagi perusahaannya.

Keputusan Adkerson untuk menyerahkan keputusan permasalahan ke badan arbitrase juga diakuinya sebagai langkah pamungkas. Dalam beberapa media asing, Adkerson menyatakan Freeport telah lelah dengan berbagai keinginan dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Sementara perusahaan membutuhkan kepastian hukum untuk memastikan produksinya tetap berjalan.

Ketidakpastian hukum ini juga kerap diperparah dengan ‘permainan’ dari oknum-oknum daerah maupun pusat yang berusaha mencari ‘peluang’ di PTFI. Salah satu contohnya adalah kasus “papa minta saham” yang melibatkan Presiden Direktur PTFI Maroef Sjamsuddin dengan Ketua DPR Setya Novanto. Freeport juga sering menjadi sasaran warga lokal di Papua, karena dianggap hanya mementingkan profit dan mencemari lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini melihat perjanjian Kontrak Karya itu tidak banyak memberi keuntungan bagi negara bila terus dikuasai oleh asing. Jika dibandingkan dengan Kontrak Karya yang berlaku pada pertambangan minyak dan gas bumi, kontrak yang ditandatangani oleh Freeport dianggap tidak relevan lagi. Apalagi pemerintah saat ini telah berhasil mengakuisisi beberapa perusahaan minyak dan tambang yang dulunya milik asing.

Terlepas dari sumbangsihnya bagi Indonesia, penolakan PTFI untuk tunduk dengan aturan pemerintah Indonesia, juga dianggap merendahkan martabat bangsa. Bagaimanapun, semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia, asing maupun lokal, wajib mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan tidak boleh ada satupun yang diberi keistimewaan.

Posisi PTFI yang digadang-gadang sebagai penyetor pajak dan deviden terbesar pun, saat ini sudah dikalahkan perusahaan-perusahaan lain. Berdasarkan data tahun 2015, kontribusi PTFI dari segi royalti, dividen, dan pajak sudah kalah dengan Telkom dan Sampoerna. Padahal nilai saham PTFI sudah didivestasi dan dipegang pemerintah sebanyak 9,36 persen. Setoran PTFI juga menurun dari Rp 31,7 triliun (2011), menjadi Rp 4,9 triliun (2015).

Menanti Strategi Carl Icahn

Namun pemerintah juga tidak bisa begitu saja mendepak Freeport dari Indonesia, karena ada banyak faktor yang harus dipertaruhkan. Adkerson sendiri juga sudah memperingatkan Indonesia agar bertindak hati-hati, karena salah satu pemegang saham terbesar FCX saat ini adalah Carl Icahn.  Di Amerika, Icahn dikenal sebagai penasehat khusus Presiden AS Donald Trump sehingga permasalahan ini pun tak lepas dari perhatiannya.

Pemilik Icahn Enterprises yang juga pendukung serta sahabat dekat Trump ini, merupakan pemegang saham terbesar Freeport McMoRan Inc. Menurut  Adkerson, saham Icahn mencapai 7 persen dan telah bergabung di FCX selama 1,5 tahun. Meski belum memberikan komentar pribadi, namun ia menyatakan kalau special adviser Trump ini sangat concern dengan situasi di Indonesia.

Icahn yang minggu lalu dikabarkan melepas dua persen sahamnya di FCX  dan mengalihkannya ke perusahaan lain ini, juga menekankan pada Adkerson untuk terus mempertahankan sikap.  “Para pemegang saham terbesar kami menganggap kalau kami sudah terlalu lama berbaik hati pada Indonesia. Jadi kini sudah saatnya kami bersikap tegas,” tukasnya, Senin (27/2).

Menurut mantan Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu, ancaman Adkerson ini tidak boleh dianggap enteng karena dapat berpengaruh pada kebijakan politik dan hubungan luar negeri Indonesia dengan AS. Kebijakan Trump yang cenderung protektif dalam melindungi kepentingan perusahaan AS di luar negeri, ditakutkan juga akan mempengaruhi kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia.

Didu juga melihat, posisi tawar Indonesia akan lemah di badan arbitrase karena kebijakan yang dikeluarkan hanya berupa Peraturan Menteri (Permen). Kekuatan peraturan menteri itu lebih rendah kekuatannya dibanding Kontrak Karya. Oleh karena itu, ia menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengganti UU No. 4 /2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Kalaupun pemerintah berhasil memenangkan gugatan, FCX bisa saja mengambil tindakan drastis dengan menutup atau mem-PHK karyawan, seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Bila ini terjadi, mampukah pemerintah mengatasi dampak sosial yang ada bila operasional PTFI dibekukan. “Pembekuan PTFI akan sangat mempengaruhi sebagian besar kehidupan masyarakat Timika,” kata anggota DPRD Timika John Gobai.

Permasalahan Freeport memang bagai buah simalakama, tapi juga tantangan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Akankah Indonesia dapat bersikap tegas dengan investor asing untuk menjunjung langit tempatnya berpijak, ataukah memilih mengalah demi keamanan dan kestabilan negara. Apapun keputusan dari badan arbitrase International, semoga memberi yang terbaik bagi Indonesia. (Berbagai sumber/R24)

https://youtu.be/qqwWU0lD7RQ

pinterpolitik.com

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah menginginkan solusi menang-menang terkait dengan rencana PT. Freeport Indonesia (FI) yang bersikukuh melaksanakan kontrak karya dan akan membawa kasus tersebut ke arbitrase.

“Kita ingin itu. Karena itu urusan bisnis, jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada Menteri,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan seusai meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Gedung Olahraga Popki, Cibubur, Jakarta, Kamis (23/2/2017) pagi.

Namun, Presiden menegaskan, kalau memang Freeport sulit diajak musyawarah, dan sulit diajak berunding, pemerintah akan bersikap.

Ketika ditanya: “Tidak diperpanjang maksudnya, Pak?” Presiden menjawab: “Ya, nanti dilihat. Ini kan masih (di) menteri, masih berproses, berunding dengan Freeport. Intinya itu saja. Intinya kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” kata  Presiden Jokowi.

Seperti diberitakan, ancaman ke arbitrase itu karena Pemerintah Indonesia telah menerbitkan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PT FI  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017). Dalam aturan tersebut disebutkan, perusahaan tambang pemegang status Kontrak Karya (KK) diwajibkan untuk mengubah status kontraknya menjadi IUPK. Namun, hal ini tidak diterima oleh Freeport.

CEO Freeport McMoran Inc., Richard Adkerson, Senin (20/2) mengatakan, pemerintah dianggap berlaku sepihak dalam menerbitkan aturan tersebut. Dengan demikian, hingga saat ini, PT FI dan Pemerintah Indonesia belum menemui kata sepakat.

Pamit Lewat Surat

Sementara itu, sebelum kembali ke  Amerika Serikat, Presiden Direktur Freeport McMoran Inc., Richard C Adkerson, mengirimkan sepucuk surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Dalam suratnya, Adkerson pamit karena harus menyelesaikan urusan bisnis di AS.

Ia mengapresiasi kesempatan yang diberikan Jonan untuk menyelesaikan kisruh Freeport Indonesia dengan pemerintah, meski hingga saat ini belum tercapai kesepakatan.

“Saya kembali ke Amerika Serikat karena ada komitmen bisnis yang lain. Saya apresiasi saat bersama Anda (Jonan) dan staf yang mendedikasikan untuk bekerja soal masalah kami selama kunjungan saya,” tulis Adkerson dalam suratnya, Kamis (23/2/2017).

Ia berkeyakinan masih ada jalan keluar, yang bisa ditempuh kedua belah pihak. Terlebih lagi, posisi Freeport di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua dan nasib ribuan karyawan di Tanah Air.

Ia mengatakan percaya dapat ditemukan jalan untuk mencapai solusi yang menyenangkan dan menguntungkan semua pemangku kepentingan. (Setkab/Kps/E19)