Isu Papua dan pelanggaran HAM menjadi dua hal yang seolah tidak bisa dipisahkan. Masih berlarut-larutnya konflik di wilayah paling timur Indonesia ini memang jadi kisah miris. Pelibatan militer di wilayah dengan status yang belum jelas – apakah daerah operasi militer atau darurat sipil atau yang lain – membuat pertanyaan-pertanyaan besar seolah tak berhenti mengalir. Pada saat yang sama isu tentang HAM sendiri masih menjadi pekerjaan rumah besar di pemerintahan yang saat ini berkuasa, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi beberapa tahun terakhir ini.

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan Naruto Uzumaki? Franchise seri anime dengan judul Naruto ini berkisah tentang seorang bocah dengan monster berekor sembilan – bernama kyubi – di dalam dirinya.

Naruto merupakan bocah yang menjalani hidup yang sebatang kara tanpa seorang keluarga pun. Alhasil, sebagai anak yang terlihat berbeda dengan anak-anak lain, Naruto pun harus menghadapi bully­-an dari teman-temannya.

Meski begitu, Naruto ini tumbuh menjadi salah satu ninja yang paling tangguh di Desa Konoha. Bahkan nih, ketika Perang Dunia Ninja pecah, Naruto muncul sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan umat manusia.

Sebagai sosok yang tangguh, Naruto juga disebut memiliki kekebalan tertentu pada jurus-jurus ninja lain. Sebuah jurus ilusi yang bernama genjutsu, misalnya, disebut tidak mempan lho ke Naruto sebagai seoranga jinchuriki.

Alhasil, si Naruto ini dapat dengan mudah terlepas dari ilusi-ilusi yang dibuat oleh ninja-ninja lain. Berkat Jiraiya juga, Naruto akhirnya mampu mengatur aliran chakra-nya sehingga bisa menciptakan disrupsi terhadap ilusi.

Mungkin nih, kemampuan Naruto untuk melepaskan diri dari ilusi genjutsu ini juga dimiliki nih oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Soalnya nih, setelah pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai Presiden Papua Barat Merdeka, Pak Mahfud langsung sadar lho.

Kalau kata Pak Mahfud, apa yang dilakukan oleh Benny Wenda ini hanya didasarkan pada negara ilusi belaka. Hmm, keren uga Pak Mahfud bisa melihat mana yang ilusi dan mana yang bukan.

Apa jangan-jangan Pak Mahfud udah belajar ke Val Valentino alias Masked Magician yang biasa membongkar ilusi-ilusi para pesulap ya? Mungking, Pak Menko Polhukam juga perlu membuktikan bahwa deklarasi Benny Wenda hanya ilusi belaka – layaknya Val Valentino di acara Breaking the Magician’s Code.

Soalnya nih, sejumlah pihak udah minta pemerintah dan Pak Mahfud agar tidak meremehkan deklarasi Benny Wenda nih. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon, misalnya, mengingatkan Pak Menko Polhukam bahwa kemerdekaan Indonesia dulu juga diawali dari imajinasi belaka lho. Hmm.

Ya, jangan sampai lah Pak Mahfud nanti terlambat bertindak. Jangan sampai juga nanti malah terjebak dengan mugen tsukuyomi ala Kaguya Otsutsuki. Soalnya tuh, kalau udah terjebak, ilusi pun bisa terasa nyata lho. (A43)

PinterPolitik.com

Setidaknya, pertanyaan di awal tulisan itulah yang saya pikirkan sebelum mengikuti Kosovo International Summer Academy (KSA) yang diselenggarakan oleh Kosovo Center of Diplomacy pada Agustus lalu. Dalam salah satu sesi presentasi, Fatmir Sedjiu, presiden pertama Republik Kosovo, mengatakan bahwa hanya ada dua kategori negara yang tidak mengakui kemerdekaan Kosovo.

Pertama, negara yang sangat tidak demokratis, seperti Korea Utara. Kedua, negara yang memiliki permasalahan internal dengan gerakan pemisahan diri, seperti Spanyol dengan isu Catalunya dan Siprus dengan isu Siprus Utara.

Lalu, apa hubungan penjelasan tersebut dengan Indonesia?

Dengan maraknya pemberitaan mengenai insiden rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Jawa Timur, yang lantas diikuti oleh aksi solidaritas dan unjuk rasa di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat, maka tak sulit untuk mengambil simpulan bahwa kemungkinan besar Indonesia masuk ke dalam kategori kedua. Bahwa Indonesia masih enggan untuk mengakui Kosovo sebagai sebuah negara merdeka karena permasalahan internal dengan Papua yang belum kunjung usai.

Memang, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah secara resmi menyatakan bahwa alasan utama dari sikap pemerintah Indonesia tersebut adalah “untuk menghormati sepenuhnya prinsip kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah … utamanya negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan ‘nation building’. Namun dalam politik, apa yang tersirat sering kali jauh lebih penting dari yang tersurat.

Kosovo sebagai Sebuah Bangsa dan Negara

Kosovo dalam pemberitaan media selalu dekat dengan topik perang dan konflik. Bahkan, label sebagai negara gagal dan sarang teroris pun sering kali disematkan kepada Kosovo. Akibatnya, saat pertama kali menginjakkan kaki di Bandara Internasional Pristina Adem Jashari untuk mengikuti KSA, saya sudah membayangkan akan disambut oleh penjagaan ketat dan situasi yang menegangkan.

Namun, ternyata fakta berkata lain. Saya justru disambut oleh jaringan internet nirkabel gratis yang disediakan oleh bandara yang bahkan kecepatannya jauh mengungguli jaringan internet nirkabel di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selebihnya, saya disuguhkan pemandangan sebuah negara (dan bangsa) yang sedang membangun: menjamurnya kegiatan konstruksi, anak muda yang mendominasi sebagian besar populasi, dan berkibarnya bendera Albania di setiap sudut kota sebagai bentuk penegasan identitas diri.

Memang, dalam beberapa literatur poin-poin di atas justru digunakan sebagai indikasi bahwa Kosovo adalah sebuah negara gagal. Seperti kegiatan konstruksi yang terlalu banyak ditopang oleh dana bantuan luar negeri, tingginya angka pengangguran anak muda, dan lebih banyaknya bendera Albania dibanding bendera Kosovo yang menunjukkan bahwa Kosovo hanyalah sebuah eksperimen demokrasi yang gagal dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Bahkan saat saya memuji bahwa Kosovo sebagai sebuah “great country filled with great people,” salah satu petugas bandara mengatakan, “great people, yes, but I’m not really sure about the country.” Pada kesempatan yang lain, seorang penjaga museum yang masih berusia 24 tahun bercerita betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan dan bagaimana neneknya selalu bercerita bahwa kondisi Kosovo justru jauh lebih baik saat masih menjadi bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Barang serba murah, pekerjaan mudah didapat dan situasi yang aman tenteram. Opini yang, tidak bisa tidak, mengingatkan saya pada kampanye “Piye kabare, isih penak jamanku toh?” yang rutin hadir di Indonesia setidaknya lima tahun sekali.

Pada suatu senja di Bulevar Bunda Teresa, Pristina, saya menyaksikan sekelompok anak-anak yang dengan semangatnya menari diiringi alunan lagu Live It Up, lagu tema Piala Dunia 2018, dan lagu-lagu tradisional Albania. Dengan bangganya mereka melakukan gestur tangan elang berkepala dua, yang merupakan simbol kultural dari etnis Albania, dengan iringan lirik “one life, live it up, ‘cause you don’t get it twice.” Hal-hal sederhana yang mustahil mereka lakukan saat Kosovo masih menjadi bagian dari Yugoslavia, yang sangat menentang ekspresi identitas kebudayaan, maupun Serbia yang memang melanggengkan politik rasisme terhadap etnis Albania.

Maka, mungkin sebagai sebuah negara keberhasilan Kosovo memang masih patut untuk diperdebatkan dan diuji lebih lanjut. Namun, saya rasa keberhasilan Kosovo sebagai sebuah bangsa sudah paripurna. Bangsa Kosovo telah mampu merebut kembali hak asasinya untuk mengaktualisasi dan menjalankan laku budaya yang tak terpisahkan dari diri mereka. Bukan hanya sebagai bagian dari etnis Albania, namun lebih penting lagi, sebagai bangsa Kosovo.

Pentingnya Diplomasi Publik

Lalu, apa hubungannya dengan Papua? Saya tentu tidak bangga menjadi satu dari sekian banyak orang Indonesia yang belum pernah menginjakkan kaki di tanah Papua. Akibatnya, saya hanya melihat Papua dari kejauhan, dari bahan bacaan dan tayangan televisi yang keabsahannya juga belum tentu teruji. Papua seringkali digambarkan sebagai daerah nun jauh di ujung timur, yang penuh dengan hal eksotis, baik alam maupun masyarakatnya, dan masih terbelakang.

Namun, tidak sadarkah kita bahwa pandangan dan penggambaran ini tak ubahnya sebuah perspektif orientalisme warisan dari neo-kolonialisme? Sama seperti Dunia Barat yang dulu melihat Dunia Timur sebagai tanah eksotis yang terbelakang dan karenanya ‘pantas’ untuk dijajah, karena pada ujungnya penjajahan dan penaklukan akan membawa peradaban yang lebih ‘maju’. Ironisnya, sejak dulu Indonesia bagian barat (baca: Jakarta) juga selalu getol ‘membebaskan’ Papua di ujung timur atas nama kemajuan dan pembangunan.

Munculnya beberapa inisiatif masyarakat untuk lebih mengenal Papua, seperti Festival Puncak Papua, sebetulnya patut untuk diapresiasi. Namun, dari sekian banyak kegiatan tersebut, adakah kegiatan yang betul-betul didasari atas rasa ingin mengenal, dan bukan karena ingin membantu, atau bahkan merasa bisa membantu? Seperti yang dikatakan oleh antropolog Didier Fassin, semangat untuk membantu dapat menjadi berbahaya karena dalam sebuah bantuan, akan selalu ada kesenjangan dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara yang membantu dan yang dibantu.

Dari kegiatan KSA yang dilaksanakan selama 10 hari di Pristina, Kosovo, saya belajar mengenai pentingnya people–to–people diplomacy, atau juga dikenal dengan istilah diplomasi publik. Betapa peran hubungan antar-masyarakat dan antarbangsa, sering kali dapat melampaui hubungan antarnegara. Kehadiran saya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) di Kosovo untuk lebih mengenal masyarakat di sana membuktikan bahwa hubungan antarbangsa tidak perlu menunggu hubungan antarnegara.

Bukan hanya untuk menjalin hubungan antarbangsa, saya yakin bahwa diplomasi publik juga sangat dibutuhkan untuk saling mengenal sesama anak bangsa. Bagi yang merasa belum mengenal saudara-saudari kita di Papua seperti saya, marilah kita memulai proses pengenalan dan interaksi ini dengan posisi dan pola pikir yang lebih setara. Walaupun saat ini pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan sekitar 6.000 pasukan gabungan TNI-POLRI di Papua dan Papua Barat, sebagai anggota masyarakat kita tetap harus mengedepankan usaha-usaha diplomasi publik yang lebih manusiawi berlandaskan penghargaan atas hak asasi. Karena yang pasti, kebajikan sebuah bangsa tidaklah ditentukan oleh kebijakan negaranya.

Tulisan milik Danang Aditya Nizar, mahasiswa Magister di University of Sussex, UK.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Maybe I should have been more of an influence” – Joyner Lucas, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Baru-baru ini, pemerintah mulai menguak fakta akan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kerusuhan yang beberapa waktu lalu terjadi di Papua dan Papua Barat – sering kali hanya disebut sebagai Papua untuk menerangkan dua provinsi ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menuding Benny Wenda – Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang kini tinggal di Inggris – sebagai provokator yang diuntungkan dalam kerusuhan Papua.

Walaupun Wenda mendapatkan tudingan itu, Wiranto tampaknya tak bisa berbuat apa-apa selain mengunggu Ketua ULMWP tersebut masuk ke Indonesia. Pasalnya, Menko Polhukam mengaku kesulitan untuk menjerat Wenda melalui organisasi kepolisian internasional, International Criminal Police Organization (Interpol).

Meskipun pemerintah gagal menggandeng Interpol dalam kasus Wenda, kini Polri menyodorkan nama lain sebagai provokator agar bisa diajukan ke lembaga kepolisian internasional tersebut, yakni Veronica Koman (VK). VK merupakan seorang pengacara dan aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang berfokus dalam kasus-kasus kemanusiaan, khususnya isu-isu terkait Papua.

Breaking: East Java Police police name "VK" as a suspect for incitement, spreading hoax and (the crime of) separatism re Papua protests. Request to Interpol to track her down. We understand it is @VeronicaKoman She's been widely used by media as source of videos from Papua pic.twitter.com/eu3Tzx6Nbp

— David Lipson (@davidlipson) September 4, 2019

VK dalam akun Twitter-nya memang kerap menyuarakan dan membagikan berbagai konten yang berkaitan dengan isu-isu Papua. Beberapa kontennya juga menjadi sumber bagi banyak media.

Akibatnya, dengan dalih bahwa VK telah melakukan provokasi, Polda Jawa Timur menetapkan pengacara tersebut sebagai tersangka. Interpol pun lagi-lagi rencananya akan dilibatkan dalam pengejaran pengacara tersebut.

Beberapa pertanyan pun timbul. Mengapa Interpol menjadi penting dalam upaya penegakan hukum Indonesia? Apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Interpol?

Interpol

Interpol merupakan lembaga internasional antar-pemerintahan yang beranggotakan 194 negara. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai wadah bagi kepolisian-kepolisian di berbagai negara untuk bekerja sama dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

Namun, cara kerja Interpol tidak sama dengan gambaran akan agen-agen rahasia yang diberikan oleh kebanyakan film laga Hollywood, seperti The International (2009). Sebagai wadah kerja sama internasional, lembaga ini tak memiliki agen maupun senjata. Interpol juga tidak berhak melakukan penangkapan secara langsung.

Berdasarkan Konstitusi ICPO-Interpol, lembaga ini hanya menjadi penghubung kerja sama antar-kepolisian di berbagai negara. Dalam fungsi tersebut, Interpol juga tidak memiliki mekanisme penegakan hukum sendiri karena – berdasarkan konstitusi tersebut – lembaga ini juga menghormati batas-batas yang diberikan oleh peraturan hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Lalu, bila Interpol tidak memiliki kekuatan tersebut, mengapa lembaga tersebut menjadi penting bagi Polri terkait upaya pengejaran VK?

Meski Interpol memiliki kekuatan langsung, ikatan kerja sama antar kepolisian akibat kehadiran lembaga ini bisa saja menjadi penting. Pasalnya, Interpol juga memiliki kerangka tertentu yang membuat Polri membutuhkan peran lembaga internasional itu.

Interpol biasanya menyediakan bantuan tertentu bagi kepolisian negara-negara anggota, yakni berupa sumber informasi mengenai kejahatan dan buronan. Selain itu, lembaga internasional ini juga memberikan bantuan dalam investigasi, berupa informasi forensik, analisis, bantuan untuk melacak buronan. Selain itu, Interpol juga memfasilitasi pelatihan keahlian dalam menangani berbagai kejahatan.

Setidaknya, terdapat tiga bidang kejahatan yang menjadi fokus lembaga ini, yakni kontra-terorisme, kejahatan terorganisir (organized crime), dan kejahatan siber (cybercrime). Selain tiga jenis kejahatan yang dianggap penting, Interpol juga bergerak di bidang-bidang kejahatan lainnya, seperti korupsi, pemalsuan dokumen dan uang, kejahatan pada anak-anak, perdagangan narkotika, perdagangan senjata, kejatahan lingkungan, kejahatan finansial, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, dan sebagainya.

Hal yang menjadikan Interpol penting bagi upaya penangkapan buronan adalah mekanisme pemberitahuan (notice) yang dimilikinya. Lembaga ini akan memberikan pemberitahuan kepada negara-negara anggota terkait situasi-situasi individu atau buronan – tergantung pada status warna pemberitahuan – dari negara anggota lainnya.

Red notice milik Interpol merupakan permintaan suatu negara untuk melacak dan menangkap -- dalam kondisi tertentu -- buronan di luar negeri.
Share on X

Interpol memiliki enam jenis pemberitahuan, yaitu red notice (buronan), yellow notice (orang hilang), blue notice (untuk meminta tambahan informasi), black notice (jasad tak dikenal), green notice (peringatan atas aktivitas kriminal seseorang), orange notice (peringatan atas peristiwa, individu, atau objek yang mengancam keamanan publik), purple notice (untuk meminta atau memberi informasi mengenai modus operandi yang digunakan penjahat), dan Interpol-UNSC Special Notice (grup dan individu yang jadi target Dewan Keamanan PBB).

Dengan mekanisme notice ini, peran Interpol – terutama terkait red notice – dibutuhkan oleh Polri guna memberikan permohonan pada kepolisian-kepolisian di negara lain agar melacak sekaligus menangkap – dalam kondisi tertentu – buronan yang dimaksud. Indonesia sendiri beberapa kali menggunakan red notice untuk mengejar buronan-buronannya.

Terkait kasus korups eks-anggota DPR Muhammad Nazaruddin misalnya, Indonesia pernah mengajukan red notice kepada Interpol pada Juli 2011. Dengan kerja sama tersebut, Nazaruddin akhirnya berhasil ditangkap oleh Kepolisian Kolombia di Bogota, Kolombia, pada bulan berikutnya.

Berkaca dari pentingnya peran Interpol tersebut, Polri bisa saja membutuhkan lembaga tersebut dalam upayanya untuk menangkap VK. Namun, apakah ada motif politik di balik wacana kerja sama dengan Interpol tersebut?

Politisasi Interpol

Meskipun Interpol menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan intervensi terhadap situasi atau kasus yang memiliki ciri-ciri politis, rasial, militer, atau  agama, lembaga ini dinilai kerap disalahgunakan secara politik. Beberapa negara yang disinyalir melakukan penyalahgunaan adalah Tiongkok dan Rusia.

Dugaan penyalahgunaan muncul dengan jabatan presiden Interpol yang dipegang oleh Meng Hongwei – politisi Partai Komunis Tiongkok. Di bawah Hongwei, banyak pihak khawatir bahwa pemerintah Tiongkok dapat memperbesar kesempatannya untuk menangkap buronan-buronannya di luar negeri.

Salah satu dugaan ini pernah terjadi dalam kasus Guo Wengui – seorang taipan bisnis asal Tiongkok yang tinggal di Amerika Serikat (AS). Pada tahun 2017, Interpol menerbitkan red notice atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Guo.

Guo menolak dan menuding klaim tersebut tidak sesuai fakta. Dalam suatu wawancara, Guo malah menuduh balik Fu Zhenghua – petinggi di Tiongkok – sebagai pihak yang ingin menangkapnya. Selain itu, taipan tersebut juga menuding tokoh lain yang dianggap dekat dengan rival bisnisnya.

Selain Tiongkok, Rusia juga dianggap menyalahgunakan fungsi lembaga ini. Pasalnya, di bawah Meng, terdapat juga Alexander Prokopchuk – mantan petinggi kementerian Rusia – yang menduduki kursi wakil presiden Interpol untuk kawasan Eropa.

Edward Lemon dalam tulisannya yang berjudul Weaponizing Interpol menjelaskan bahwa, meski Rusia tidak menduduki kursi presiden lembaga kepolisian internasional itu, pemerintah negara tersebut mampu menyalurkan nama Nikita Kulachenkov – akuntan yang bekerja pada tokoh oposisi Alexei Navalny – dalam data penjahat Interpol dengan dugaan pencurian karya seni. Data tersebut membuat Kulachenkov mencari suaka ke Lithuania dan sempat ditahan di Siprus.

View this post on Instagram

Polri mengajak Interpol untuk mengejar Veronica Koman. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #veronicakoman #papua #rasisme #konflikpapua #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 5, 2019 at 4:00am PDT

Selain Kulachenkov, melalui Interpol, Rusia juga pernah berupaya untuk menjerat bankir Bill Browder – sosok yang mendorong sanksi AS terhadap individu Rusia tertentu – dengan berbagai tuduhan, dari penghindaran pajak hingga pendirian organisasi kriminal. Akibatnya, Browder sempat ditahan sementara di Spanyol pada tahun 2018.

Jika Tiongkok dan Rusia pernah menggunakan Interpol untuk kepentingan politis, bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia bisa saja menggunakan Interpol untuk menjerat lawan-lawan politiknya. Kasus konten pornografi Habib Rizieq Shihab – ulama yang kerap kontra dengan pemerintah – misalnya, diduga oleh beberapa pihak menjadi bagian dari upaya kriminalisasi.

Terkait kasus tersebut, Indonesia pernah mengajukan red notice terhadap Interpol atas Habib Rizieq yang tinggal di Arab Saudi. Namun, pengajuan red notice tersebut ditolak oleh Interpol. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penolakan tersebut diakibatkan oleh minimnya bukti kejahatan.

Seperti yang tertera dalam Pasal 2b Peraturan Pemrosesan Data Interpol, lembaga inter-kepolisian ini mensyaratkan data yudisial yang mencukupi sebagai salah satu prakondisi dalam menerbitkan red notice.

Namun, di sisi lain, kegagalan dalam pengajuan red notice Habib Rizieq ini bisa jadi disebabkan oleh minimnya pengaruh politik Indonesia. Ted Bromund – peneliti dari Heritage Foundation – dalam tulisannya di Forbes menjelaskan bahwa AS bisa saja memiliki pengaruh besar di lembaga Interpol dengan posisinya sebagai kontributor pendanaan yang terbesar.

Tiongkok dan Rusia juga menjadi salah satu kontributor besar bagi Interpol. Pada tahun 2018, Tiongkok memberikan kontribusi sekitar Rp 32,7 miliar (dari total kontribusi Rp 875 miliar). Sementara, Rusia memberikan sekitar Rp 15,42 miliar pada tahun yang sama.

Angka-angka tersebut bisa dibilang masih terpaut jauh dengan nilai kontribusi Indonesia. Nilai kontribusi dari negara kepulauan ini dalam periode 2017-2019 setiap tahunnya hanya sekitar Rp 2 miliar pada tahun 2017, Rp 2,14 miliar pada tahun 2018, dan Rp 2,19 pada tahun 2019.

Namun, ukuran kontribusi juga belum dapat dipastikan dapat memengaruhi Interpol. Pasalnya, lembaga ini menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak suara yang sama.

Permohonan red notice atas VK terkait dugaan provokasi dalam kerusuhan yang terjadi di Papua juga belum pasti akan diterima oleh Interpol. Beberapa aturan dalam lembaga tersebut sebenarnya juga tidak memperbolehkan Interpol untuk ikut campur dalam urusan dan isu kontroversial.

Meski begitu, jika memang benar pengaruh politik turut menentukan jalannya Interpol, bisa jadi apa yang dirasakan Indonesia hampir sama dengan yang diungkapkan oleh rapper Joyner Lucas dalam liriknya. Namun, entah siapa lagi yang dapat jadi target red notice Interpol bila itu terjadi. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“If I tell people where I’m from, they might think I gotta gun” – Dreezy, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Bukan Papua bila tidak bergejolak. Setidaknya, anggapan semacam itu yang sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Mungkin, anggapan tersebut juga bisa jadi masih dibetulkan oleh sebagian masyarakat di pulau Jawa. Berbagai asumsi negatif yang kita yakini masih dilekatkan pada individu-individu asal Papua – dari kebiasaan buruk hingga stigma separatis.

Menjadi sebuah ironi sebenarnya apabila keindahan dan kekayaan alam Bumi Cendrawasih yang kerap menjadi kebanggaan Indonesia disertai dengan diskriminasi rasial yang masih terjadi pada kelompok minoritas tersebut.

Salah satu kekayaan alam Papua yang kini bisa dibilang juga menjanjikan adalah industri kelapa sawit. Mungkin, sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa industri tersebut banyak tersebar di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan.

2015-2018 ditemukan pemberian ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Papua seluas 237.752 ha

kepada perusahaan2 yg melibatkan para pemodal yg terkait kasus kejahatan lingkungan di Papua & pengurus berasal dari purnawirawan TNI/Polrihttps://t.co/XFL9kouQ5b

— Veronica Koman (@VeronicaKoman) August 23, 2018

Sudah menjadi pengetahuan umum juga apabila kebun-kebun sawit tersebut menimbulkan pro dan kontra. Beberapa menganggap kebun sawit merupakan sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat setempat. Beberapa mengkritik bahwa industri tersebut telah merenggut habitat orangutan.

Namun, dalam kasus Papua, keduanya mungkin sama-sama dirugikan. Masyarakat adat di Bumi Cendrawasih harus membagi hutan-hutan yang menjadi sumber kebutuhan hidupnya dengan industri tersebut – menyisakan permasalahan sosial lainnya di pulau paling timur Indonesia tersebut.

Pertanyaannya, mengapa komunitas adat kerap terancam oleh kehadiran kepentingan ekonomi dan bisnis di wilayahnya? Lalu, apa implikasi lanjutannya terhadap komunitas adat Papua?

Bisnis vs Adat

Perseteruan antara industri dan komunitas adat di Papua bukanlah satu-satunya yang pernah terjadi. Di beberapa negara lain, perseteruan atau konflik semacam ini juga kerap terjadi.

Hal serupa pernah terjadi di Amerika Serikat (AS). Salah satu contoh yang paling kentara dan menyita perhatian perhatian media dan publik beberapa waktu lalu adalah penolakan terhadap pembangunan Dakota Access Pipeline (DAPL) – sebuah proyek bernilai sekitar Rp 54,2 triliun yang bertujuan untuk menghubungkan jalur pipa minyak mentah dari Bakken, North Dakota, ke Illinois, hingga Teluk Meksiko.

Penolakan tersebut terjadi akibat adanya izin yang diberikan pada Energy Transfer Partners untuk membangun jalur tersebut tanpa disertai dengan konsultasi bersama komunitas adat Sioux. Pasalnya, kawasan Standing Rock yang menjadi tempat rencana pembangunan tersebut dinilai penting bagi komunitas adat setempat.

Beberapa bagian di sekitar kawasan tersebut – seperti kuburan, desa-desa bersejarah, dan situs-situs ritual – disebut-sebut terancam rusak apabila pipa-pipa tersebut dibangun. Selain sisi kultural, ancaman juga menghantui kelangsungan hidup komunitas adat Sioux.

Rencana pembangunan jalur pipa tersebut akan melintasi pesimpangan sungai Cannonball dan Missouri. Oleh sebab itu, pembangunan jalur minyak tersebut dinilai dapat mengkontaminasi sumber air minum komunitas Sioux di kawasan Standing Rock.

Permasalahan yang terjadi di kawasan Standing Rock ini bukanlah persoalan yang unik. Banyak komunitas adat di berbagai belahan dunia menghadapi ancaman serupa.

Sebuah lembar fakta milik United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahaan yang timbul antara komunitas adat dan perusahaan industri terjadi karena, pada umumnya, komunitas-komunitas ini tinggal di tanah dan kawasan yang kaya akan sumber-sumber alam.

Konflik bisnis-adat biasanya disertai dengan hilangnya hak komunitas adat atas akses terhadap tanah adatnya, wilayah, dan sumber-sumber alamnya.
Share on X

Komunitas adat biasanya memiliki hubungan khusus dengan tanah yang ditempatinya – menjadi elemen fundamental bagi budaya, kebutuhan spiritual dan relijius, serta kelangsungan hidup komunitas adat. Di sisi lain, pemerintah dan kelompok bisnis biasanya melihat tanah adat tersebut dari segi ekonomi dan keuntungan.

Akibatnya, konflik di antara keduanya kerap terjadi. Pada umumnya, konflik yang terjadi disertai dengan hilangnya hak komunitas adat atas akses terhadap tanah adatnya, wilayah, dan sumber-sumber alamnya.

Lantas, bagaimana dengan komunitas adat di Papua? Apakah hal serupa mengancam komunitas Bumi Cendrawasih?

Kelapa Sawit di Papua

Sophie Chao dari University of Sydney dalam tulisannya yang berjudul Cultivating Consent bahwa industri kelapa sawit kini tengah tumbuh pesat di Papua. Berbagai perusahaan konglomerasi turut serta mengembangkan industri ini di pulau timur Indonesia tersebut.

Y.L. Franky dan Selwyn Moran dalam tulisan mereka yang berjudul Atlas Sawit Papua telah mencoba mengumpulkan data mengenai perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan perkebunan sawit di Papua.

Dalam tulisan tersebut, terdapat berbagai kelompok perusahaan yang disebutkan, yaitu Musim Mas Group milik Bachtiar Karim, Royal Golden Eagle (dulu Raja Garuda Mas) Group milik Sukanto Tanoto, Sinar Mas Group milik Eka Tjipta Widjaja, Salim Group milik Anthony Salim, dan Rajawali Group milik Peter Sondakh.

Namun, seperti yang terjadi di Standing Rock, AS, perkembangan industri kelapa sawit di pulau tersebut memiliki dampak-dampak lingkungan. Di Merauke misalnya, perkembangan perkebunan kelapa sawit dinilai telah menyebabkan berbagai kerusakan seperti penggundulan hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, erosi, hingga polusi udara dan air.

Selain kerusakan lingkungan, komunitas adat di sekitar perkebunan juga terdampak. Komunitas-komunitas tersebut bisa dibilang juga mengalami kehilangan atas hak-haknya untuk mendapatkan akses atas tanah dan sumber-sumber alamnya. Chao menjelaskan bahwa komunitas-komunitas adat di Papua – seperti Auyu, Jair, Marind, dan Mandobo – kehilangan kontrol atas tanah adatnya, serta terancam ketahanan pangannya.

Apa yang menjadi penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut?

Dalam tulisannya, Chao menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah kesimpangsiuran atas ada tidaknya persetujuan dari komunitas adat itu sendiri. Secara hukum, komunitas-komunitas tersebut berhak menolak atau menyetujui kehadiran bisnis-bisnis kelapa sawit tersebut.

Namun, dalam praktiknya, tidak adanya pemahaman yang sama atas proses persetujuan tersebut menyebabkan proses tersebut hanya berakhir pada tingkatan sosialisasi – di mana terkadang kedatangan komunitas tersebut telah dianggap sebagai persetujuan oleh perusahaan. Selain itu, proses sosialisasi dan negosiasi tidak melibatkan seluruh komunitas yang menjadi stakeholders.

Informasi yang asimetris juga ditengarai menjadi salah satu penyebabnya. Chao menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan sosialisasi dan negosiasi kerap tidak memberikan informasi yang menyeluruh. Sering kali, komunitas adat hanya diberikan keuntungan-keuntungan sosial-ekonomi yang dapat diperoleh dari pembangunan tanpa menjelaskan risiko dan kerugiannya.

View this post on Instagram

Perkembangan pesat kelapa sawit di Papua menimbulkan polemik Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #kelapasawit #papua #papuabarat #polemik #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 28, 2019 at 1:17am PDT

Diskriminasi Konsensual

Selain ancaman bisnis kelapa sawit, komunitas adat juga harus menghadapi berbagai persoalan diskriminasi. Diskriminasi tersebut boleh jadi turut menghantui komunitas-komunitas tersebut dalam menghadapi persoalan sawit.

Mark Rubin dan Miles Hewstone dalam tulisan mereka yang berjudul Social Identity, System Justification, and Social Dominance menjelaskan bahwa diskriminasi antarkelompok dapat terjadi akibat adanya kompetensi realistis di antara kelompok-kelompok tersebut. Biasanya, kelompok-kelompok ini berkompetisi atas sumber-sumber yang terbatas, seperti wilayah.

Terlepas dari kompetisi tersebut, uniknya, negosiasi dan sosialisasi yang dilakukan perusahaan sawit biasanya juga diawasi dan diikuti oleh aparat-aparat kepolisian dan militer – menciptakan ketakutan tersendiri di kalangan komunitas adat. Chao menyebutkan bahwa anggota-anggota komunitas adat tersebut takut ditangkap dan dianggap sebagai separatis karena dinilai menghalangi kepentingan nasional.

Hal senada juga dijelaskan oleh Franky dan Moran. Mereka memberikan satu contoh peristiwa yang menunjukkan ketakutan komunitas adat tersebut. Salah satunya adalah upaya pengadaan lahan kelapa sawit oleh badan usaha milik negara PTPN II di Kabupaten Keerom – di mana masyarakat adat takut dilabeli sebagai pemberontak OPM.

Fenomena stigma separatis ini bisa saja berujung pada konsep diskriminasi konsensual dalam tulisan Rubin dan Hewstone. Pasalnya, diskriminasi sosial juga berkaitan dengan status sosial yang dimiliki masing-masing kelompok.

Menurut Rubin dan Hewstone, kondisi diskriminasi konsensual terjadi akibat adanya persepsi terhadap status kelompok lain (outgroup). Dalam arti lain, kelompok yang memiliki status sosial yang lebih tinggi menerima hierarki sosial yang tercipta – seperti dengan penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu.

Bila hierarki tersebut dianggap semakin stabil dan berlegitimasi, kompetisi sosial akan semakin berkurang. Diskriminasi semacam ini terjadi pada Orang Rimba – kelompok masyarakat yang tinggal nomaden dan bergantung pada hutan di Sumatera.

Sebagian masyarakat Rimba di Sumatera tersebut dinilai terpaksa mengikuti nilai-nilai kelompok dominan – seperti memeluk agama dominan – demi mendapatkan sumber-sumber dari kelompok dominan akibat hutan yang menjadi penghidupannya semakin tergerus akibat, tentunya, industri kelapa sawit.

Namun, tentunya, kemungkinan tersebut bergantung kembali pada dinamika kompetisi sosial yang terjadi di Papua. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga telah menerapkan moratorium alih fungsi hutan pada tahun 2018. Tentunya, semuanya kembali pada bagaimana implementasi moratorium dijalankan.

Yang jelas, stigma separatis tersebut akan terus menghantui kelompok Papua. Mungkin, ketakutan dan perasaan serupa tergambarkan dalam lirik rapper Dreezy di awal tulisan – di mana stigma tertentu diasosiasikan dengan kelompok dan tempat tertentu, entah kelompok mana yang sebenarnya memiliki senjata. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]W[/dropcap]acana tentang Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI telah berhembus sejak lama. Persoalan Papua terbilang unik dari segi historis-politis. Etnonasionalisme Papua Barat yang tinggi ini tak serta merta tumbuh, ada banyak faktor yang menyebabkan Papua ingin berdiri sendiri. Pertama, karena proses integrasi Papua ke dalam NKRI yang melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1961–1963, dianggap tidak pernah melibatkan rakyat Papua secara keseluruhan. Jadi lumrah jika sampai saat ini masih ada tuntutan dari berbagai kalangan untuk mengkaji kembali “aspek historis” dari proses integrasi Papua ke dalam NKRI.

Kedua, masyarakat Papua merasa terpinggirkan, akibat adanya faktor internal dan eksternal. Secara internal, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan budaya lokal Papua yang eksklusif menyulitkan mereka untuk dapat segera berdikari. Sementara di Papua sendiri kehadiran faktor eksternal, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama dalam persaingan ekonomi, fenomena migrasi, dan disparitas pembangunan desa dan kota, sudah mulai banyak terjadi.

Ketiga, Papua masih menyimpan masalah terkait hubungannya dengan pemerintah pusat. Masyarakat Papua menilai pemerintah masih belum peka dengan keadaan di Papua, terutama mengenai kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini belum tuntas. Ketiga faktor inilah yang diduga memicu konflik, namun apakah Papua bisa melepaskan diri dari Indonesia?

Antara Timor Timur dan Papua

Tuntutan Papua mengingatkan kita pada peristiwa berpisahnya Timor Timur dari NKRI. Walaupun sama-sama berada dalam wilayah Indonesia bagian timur, secara historis dan geografis Timor Timur dan Papua memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Selain itu, potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh kedua daerah ini pun berbeda. Timor Timur, terutama di area Laut Timor – Celah Timor (Timor Gap) diketahui memiliki kandungan minyak dan gas alam yang cukup banyak. Berdasarkan analisis seismik, di Celah Timor setidaknya terdapat sekitar 500 juta hingga 5 miliar barel minyak serta 50.000 miliar kaki kubik gas alam. Akan tetapi, sebenarnya deposit minyak di celah Timor masih merupakan asumsi berdasarkan analisis seismik, dan belum diteliti secara akurat misalnya melalui pengeboran di semua bagian yang diduga banyak menyimpan deposit.

Celah Timor disinyalir sudah pernah menjadi obyek barteran Soeharto dan Australia. Oleh Soeharto, royalti di sana dibagi 50:50 dengan Australia, sebagai ungkapan terima kasih Soeharto kepada Australia yang telah mendukungnya dalam proses Integrasi Timor Timur ke Indonesia. Dengan masuknya Timor-timur ke Indonesia juga dianggap sebagai solusi bagi negara-negara Blok Barat menghindarkan Timor Timur dari pengaruh komunis. Itulah sisi kebaratan Indonesia, walau harus melalui perjuangan berdarah untuk menjadikan Timor Timur sebagai provinsi ke 27 saat itu.

Imbasnya, Indonesia diklaim sebagai pelanggar HAM dan mengeluarkan banyak biaya operasi militer untuk menjaga Timor Timur tetap menjadi bagian dari NKRI. Namun, pasca perang dingin, negara Barat malah berbalik untuk memprovokasi Timor Timur berpisah dari Indonesia. Terutama Australia yang merasa paling memiliki kepentingan dengan kandungan minyak di Celah Timor. Australia ikut andil membantu proses desintegrasi Timor Timur dari NKRI, walaupun di kemudian hari malah menyulitkan Timor Timur terkait lahan minyak dan gas alam di Celah Timor.

Momen yang menjadi titik balik nasib Timor Timur ditentukan lewat tragedi Santa Cruz. Tepatnya pada tahun 1991, TNI terlibat pelanggaran HAM saat menembaki para pegiat kemerdekaan Timor Timur di kawasan pemakaman Santa Cruz, Kota Dili. Momentum reformasi membuat persoalan status Timor-timur menarik perhatian PBB dan masyarakat internasional.

Momentum reformasi membuat persoalan status Timor Timur menarik perhatian PBB dan masyarakat internasional. Menghadapi desakan dunia internasional, Presiden BJ Habibie memberi dua pilihan pada rakyat Timor Timur. Pertama, merdeka yang berarti lepas dari NKRI atau otonomi khusus dengan tetap bergabung sebagai salah satu provinsi Indonesia. Sayangnya, mayoritas warga Timor Timur lebih memilih berpisah dan membentuk negara baru, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Pada era Habibie, situasi Indonesia tengah goyah, baik secara ekonomi maupun politik. Untuk itu, strategi politik yang diterapkan oleh Habibie adalah diplomasi yang mana kepentingan nasional dititikberatkan pada upaya pemulihan ekonomi. Diplomasi juga digunakan oleh Habibie guna menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dunia internasional maupun domestik untuk mengukuhkan legitimasinya sebagai presiden.

Kondisi itu pula yang kemudian memunculkan spekulasi, apakah keputusan melepaskan Timor Timur merupakan syarat bagi Habibie untuk merengkuh jabatan Presiden secara penuh? Jika benar, apakah keputusan Habibie ini adalah hasil ‘tukar guling’ dengan Barat? Dan ketika ia melepaskan Timor Timur, maka yang sangat wajar bila Habibie harus mempertanggungjawabkannya. Ia kemudian tak hanya gagal mempertahankan gelar presiden, tapi juga kepercayaan seluruh rakyat Indonesia. Lantas apakah peristiwa Timor-timur akan terulang di Papua?

Bagaimana Dengan Papua?

Maraknya isu rakyat Papua yang ingin memisahkan diri, membuat pemerintah tertantang untuk dapat mempertahankannya dalam NKRI. Karena bila Papua berhasil melepaskan diri dari Indonesia, maka dampaknya akan dirasakan oleh Papua dan Indonesia, tapi juga oleh Amerika Serikat (AS). Mengapa? Karena pertama, Indonesia akan kehilangan salah satu pemasukan dari pertambangan emas, perak, dan tembaga dari PT. Freeport yang merupakan perusahaan tambang AS. Meskipun persentase pemasukannya sangat kecil, tapi jumlah dana yang didapat dari pengolahan tambangini terbilang besar yakni triliunan rupiah, sebab tambang emas di Papua adalah yang terbesar di dunia.

Kedua, relasi Indonesia dan AS akan memburuk. Amerika tentu saja akan mengalami kerugian yang tidak sedikit kalau kontraknya tersebut hangus. Pasalnya, mereka akan kehilangan banyak sekali uang dan pemasukan yang jumlahnya tak ternilai. Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar hubungan Indonesia dan AS akan sangat buruk.

Ketiga, rakyat Papua mungkin akan lebih melarat dari saat ini. Walaupun ada keyakinan dari orang-orang Papua untuk lebih makmur bila telah berpisah dari NKRI, akan tetapi melihat minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan juga institusi pendidikan yang tidak memadai, menjadi pra-tanda bagi Papua sulit untuk makmur jika memilih keluar dari NKRI.

Keempat, Papua akan kesulitan bersaing dengan negara lain. Meskipun memiliki tambang emas yang besar, namun bila tak diimbangi dengan pendidikan maupun pembangunan infrastruktur yang memadai, maka Papua tidak akan bisa maju. Justru karena kondisinya yang tidak stabil akan mudah diintervensi pihak asing, terutama AS yang masih berminat dengan tambang emas di Papua. Bertahan dalam bingkai NKRI dan terus mendukung proyek pembangunan Jokowi-JK merupakan solusi yang tepat bagi Papua bila tak ingin mengalami nasib yang sama dengan Timor Timur.

Namun rupanya, Pemerintah Indonesia telah banyak belajar dari pengalaman lepasnya Timor Timur. Oleh sebab itu, sistem otonomi khusus kini telah diterapkan bagi seluruh provinsi Indonesia, tujuannya agar seluruh daerah dapat mengatur sendiri pembangunan di wilayahnya masing-masing. Bagi Papua, kondisi ini juga meredam gerakan kemerdekaan yang menginginkan pemisahan menyeluruh dari Indonesia.

Dengan memberikan otoritas yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri, diharapkan pembangunan dapat lebih merata dan tidak lagi sentralistik dengan bergantung pada pusat. Akan tetapi, pada kenyataannya penerapan otonomi khusus ini ternyata tidak memperlihatkan perkembangan yang signifikan di Papua. Malah masyarakat Papua semakin gencar untuk memisahkan diri dari NKRI.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam menentukan langkah yang cermat dan bijak terhadap persoalan di daerah Papua. Proyek pembangunan fisik seperti pembangunan jalan Trans-Papua dan proyek listrik lintas Maluku-Papua, serta pengadaan beasiswa pendidikan, serta sarana kesehatan menjadi bukti bahwa Jokowi-JK mulai memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, kekayaan alam Papua perlu dimanfaatkan secara benar untuk menghindari eksploitasi liar dari perusahaan-perusahaan asing maupun lokal.

Pada akhirnya, adalah tidak mungkin bagi Papua untuk lepas dari Indonesia, mengingat persoalan yang terjadi di Papua sangat berbeda dari apa yang terjadi di Timor Leste. Selain itu, akan ada lebih banyak kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat Papua jika hal itu terjadi. Oleh karena itu, program-program pembangunan di Papua yang digalakkan oleh pemerintahan Jokowi-JK perlu dioptimalkan sehingga tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan pemerataan kesejahteraan, niscaya perpecahan akan semakin sulit terjadi, bukan begitu? Berikan pendapatmu.

(Berbagai sumber/K-32)