Audio ini dibuat menggunakan AI.

Bukan sekadar pengawal tamu negara. Di balik 120 kavaleri kuda yang mengiringi Narendra Modi menuju Istana Negara Jakarta, tersimpan pesan tentang diplomasi, kekuasaan, dan martabat negara. Mengapa kuda masih relevan di era digital? Karena dalam politik modern, simbol sering kali berbicara lebih keras daripada kebijakan.

PinterPolitik.com

Pukul 10.20, 7 Juli 2026, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kedatangan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Di sepanjang rute menuju Istana Negara Jakarta, sorotan justru banyak mengarah kepada 120 pasukan berkuda Paspampres yang mengiringi kendaraan sang pemimpin India.

Dalam hitungan detik, gambar-gambar dan cuplikan video momen tersebut menyebar di media sosial, televisi, dan berbagai kanal berita internasional.

Di permukaan, pemandangan itu tampak sebagai bagian dari protokol kenegaraan yang lazim. Namun dalam kajian politik simbolik, agaknya tidak ada elemen seremoni negara yang benar-benar netral.

Jumlah personel, tata urutan prosesi, hingga pilihan penggunaan kavaleri berkuda merupakan bahasa politik yang sengaja dirancang untuk mengirimkan pesan tertentu.

Menariknya, pengawalan berkuda dalam jumlah besar ini berbeda dibandingkan sejumlah kunjungan kepala negara dan kepala pemerintahan sebelumnya, termasuk kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong maupun Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan pada awal 2025.

Kendati demikian, perbedaan tersebut tentu tidak otomatis dapat diterjemahkan secara matematis sebagai ukuran kedekatan diplomatik.

Namun dalam politik protokoler, variasi simbol selalu membuka ruang interpretasi mengenai tingkat penghormatan, prioritas hubungan bilateral, hingga pesan strategis yang ingin diproyeksikan negara tuan rumah.

Dalam perspektif hubungan internasional, seremoni kenegaraan merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai symbolic diplomacy.

Negara tidak hanya berkomunikasi melalui perjanjian, negosiasi, atau kerja sama ekonomi, tetapi juga melalui simbol-simbol visual yang membangun persepsi.

Kavaleri berkuda menjadi salah satu instrumen diplomasi simbolik paling tua yang masih bertahan hingga hari ini.

Secara historis, pasukan berkuda pernah menjadi ujung tombak kekuatan militer dunia. Dari legiun Romawi, pasukan Mongol, hingga kavaleri kerajaan-kerajaan Eropa, kuda adalah representasi mobilitas, kekuasaan, dan dominasi.

Namun, ketika teknologi militer berkembang dan kendaraan lapis baja menggantikan fungsi tempur mereka, kavaleri tidak sepenuhnya menghilang. Mereka mengalami transformasi fungsi: dari instrumen perang menjadi instrumen prestise negara.

Transformasi inilah yang menjelaskan mengapa banyak negara modern tetap mempertahankan unit berkuda elite.

Di Inggris terdapat Household Cavalry yang mengawal keluarga kerajaan. Di berbagai negara Eropa, pasukan berkuda tetap hadir dalam upacara kenegaraan sebagai penjaga tradisi dan simbol kontinuitas sejarah negara.

Indonesia mengadopsi logika serupa. Di sini, kavaleri bukan lagi alat peperangan, melainkan representasi kehormatan negara yang ditampilkan pada momen-momen paling istimewa.

Karena itu, ketika 120 kuda dan penunggangnya bergerak menuju Istana Negara mengawal Narendra Modi, yang sedang dipertontonkan bukan sekadar kemampuan berkuda.

Yang sedang dipertontonkan adalah narasi tentang negara, sejarah, dan posisi Indonesia di hadapan dunia. Mengapa bisa dikatakan demikian?

Diplomasi Visual?

Dalam teori soft power yang diperkenalkan oleh Joseph Nye, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuannya menarik perhatian, membangun kekaguman, dan membentuk persepsi positif pihak lain. Dalam konteks ini, kavaleri berkuda berfungsi sebagai instrumen diplomasi kultural.

Indonesia sedang menyampaikan pesan bahwa hubungan dengan India bukan hubungan biasa. Kehadiran Modi disambut melalui simbol penghormatan tertinggi yang dapat ditampilkan dalam tata protokol negara.

Pesan tersebut tidak hanya ditujukan kepada India, tetapi juga kepada audiens yang lebih luas: publik internasional, investor, mitra strategis, dan masyarakat Indonesia sendiri.

Di sinilah konsep power projection menjadi relevan. Biasanya istilah ini digunakan dalam konteks kemampuan militer suatu negara memproyeksikan kekuatannya ke wilayah lain.

Namun, dalam konteks seremoni negara, power projection hadir dalam bentuk yang lebih halus. Negara menunjukkan bahwa ia memiliki institusi yang disiplin, terorganisasi, dan mampu menghadirkan pertunjukan kekuasaan yang tertib serta megah.

Secara psikologis, kuda memiliki makna yang unik. Berbeda dengan kendaraan modern, kuda adalah makhluk hidup yang besar, kuat, dan berpotensi tidak mudah dikendalikan.

Ketika ratusan kuda bergerak serempak dalam formasi presisi tinggi di tengah kota metropolitan, atensi menangkap pesan mengenai kemampuan negara mengelola kekuatan secara disiplin.

Yang diperlihatkan bukan hanya kuda, melainkan kapasitas institusi yang mengendalikan kuda tersebut.

Kavaleri berkuda tidak memiliki fungsi militer strategis dalam pengamanan kepala negara modern.

Namun justru karena tidak lagi berfungsi sebagai alat perang, ia menjadi sangat efektif sebagai alat komunikasi politik. Kavaleri menciptakan apa yang disebut Guy Debord sebagai spectacle, sebuah pertunjukan yang dirancang untuk menghasilkan kekaguman kolektif.

Di era media sosial, logika ini menjadi semakin kuat. Sebuah video berdurasi 15 detik yang menampilkan ratusan kuda mengawal pemimpin dunia dapat menghasilkan dampak persepsi yang jauh lebih besar dibandingkan rilis diplomatik sepanjang puluhan halaman.

Politik abad ke-21 agaknya bukan hanya soal substansi kebijakan, tetapi juga soal kemampuan mengemas simbol yang dapat direproduksi secara masif di ruang digital.

Karena itu, kavaleri berkuda Istana sesungguhnya merupakan bentuk diplomasi visual. Ia berbicara tanpa kata-kata, tetapi justru karena itu pesannya menjadi lebih universal.

Sejarah Menuju Modal Simbolik

Di balik kemegahan seremoni tersebut terdapat dimensi yang lebih dalam, yakni soal identitas dan legitimasi negara.

Dalam derajat tertentu, kekuasaan disebut tidak hanya dibangun melalui modal ekonomi dan politik, tetapi juga melalui simbol-simbol budaya yang diakui memiliki nilai tinggi.

Kuda selama berabad-abad merupakan simbol aristokrasi, kehormatan, dan status sosial elite. Dalam hampir seluruh peradaban besar dunia, kemampuan memelihara dan menampilkan kuda selalu terkait dengan prestise kekuasaan.

Ketika Indonesia menghadirkan kavaleri berkuda dalam seremoni diplomatik tingkat tinggi, negara sesungguhnya sedang mengakumulasi modal simbolik.

Indonesia tidak sekadar menunjukkan kemampuan protokoler, tetapi juga menampilkan dirinya sebagai negara yang memiliki tradisi, martabat, dan warisan kenegaraan yang setara dengan negara-negara besar dunia.

Makna ini menjadi semakin penting karena Indonesia bukan monarki. Berbeda dengan Inggris yang memiliki tradisi kerajaan berusia ratusan tahun, Indonesia adalah republik modern.

Namun justru di sinilah menariknya. Republik Indonesia mampu mengadaptasi simbol-simbol kemegahan historis tanpa kehilangan identitas demokratisnya.

Dalam konteks hubungan Indonesia–India, simbolisme tersebut juga memperoleh makna tambahan.

Kedua negara merupakan demokrasi besar di Asia yang sama-sama sedang memperluas pengaruh globalnya. Penyambutan megah terhadap Modi dapat dibaca sebagai penegasan bahwa hubungan kedua negara telah bergerak melampaui sekadar kerja sama ekonomi menuju kemitraan strategis yang lebih luas.

Pada akhirnya, kavaleri berkuda Istana bukan sekadar parade hewan tunggangan di jalan protokol Jakarta. Ia adalah bahasa politik yang berbicara tentang penghormatan, kedaulatan, stabilitas, dan identitas negara.

Di era ketika dunia semakin dikendalikan oleh gambar, video pendek, dan persepsi visual, kekuatan tidak selalu tampil dalam bentuk tank, rudal, atau kapal perang. Terkadang, kekuatan justru hadir dalam langkah-langkah teratur seekor kuda yang berjalan menuju Istana Negara.

Di atas pelana itulah, negara mengirimkan pesan yang tidak tertulis, Indonesia ingin dilihat bukan hanya sebagai negara besar, tetapi juga sebagai negara yang memahami seni mempertunjukkan martabatnya kepada dunia. (J61)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) menyampaikan progres pembangunan sejumlah infrastruktur inti.

Istana negara, Lapangan Upacara, dan Kantor Presiden sudah ada yang nyaris rampung 50 persen. Ini ditujukan agar pada upacara kemerdekaan tahun depan akan diselenggarakan di IKN.

PinterPolitik.com

Aksi seorang perempuan bernama Siti Elina yang beberapa waktu lalu hampir menerobos keamanan Istana Negara jadi sorotan publik. Bagaimana tidak? Wanita berusia 24 tahun itu juga menodongkan senjata api pada salah satu Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tetapi untungnya bisa dihentikan sebelum ada korban terjatuh.

Hasil penyelidikan menemukan bahwa Siti ternyata membawa dua motif. Pertama, menurut Polda Metro Jaya, ia ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan bahwa dasar negara Indonesia salah karena tidak mengadopsi Islam. Kedua, berdasarkan penelusuran Densus 88, Siti mengaku dapat wasiat gaib yang menyuruhnya menyebarkan ajaran agama, kalau tidak bisa masuk neraka.

Terlepas dari alasan sebenarnya, aksi Siti membuatnya dipandang sebagai teroris. Beberapa saat kemudian pihak berwajib mengumumkan bahwa Siti ternyata berhubungan dengan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Well, pada akhirnya, apa yang dilakukan Siti dinilai hanya jadi salah satu indikasi bahwa terorisme dan radikalisme di Indonesia masih ada. Terkait itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sempat menyebutkan bahwa radikalisme memang akan meningkat terutama mendekati Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024). Berdasarkan data yang ia dapat dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pada tahun 2020 potensi radikalisme sebesar 14 persen dan, pada 2023-2024, katanya, ada potensi meningkat.

Menariknya, Moeldoko membantah jika ada yang melihat bahwa pemerintah sengaja melabeli sejumlah kelompok dengan cap radikalisme. Dia menyebut pemerintah tentunya punya standar yang jelas untuk menyatakan sebuah kelompok radikal dan tidak.

Jikalau apa yang diklaim Moeldoko benar, perkataannya tentang bahaya radikalisme yang semakin tinggi tetap memancing pertanyaan. Sebelum persoalan Siti Elina, muncul aksi radikalisme yang berubah menjadi terorisme jarang sekali masuk dalam pemberitaan. Ini kemudian memunculkan sejumlah warganet bertanya-tanya: apakah benar radikalisme seberbahaya itu?

Dan, mungkinkah ada unsur politik di balik narasi meningkatnya radikalisme?

Jebakan Bias Radikalisme?

Dalam artikel PinterPolitik.com berjudul Politisasi Agama Lahirkan Radikalisme?, dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih keliru dalam membedakan antara radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Singkatnya, radikalisme tidak bisa kita samakan dengan kekerasan seperti terorisme karena sesuatu yang dianggap “radikal” tidak bisa diartikan sebagai kejahatan.

Seseorang memang bisa saja memiliki pandangan yang sangat konservatif, seperti mendambakan kejayaan peradaban Islam misalnya. Namun, apakah orang tersebut sudah dipastikan akan melakukan kekerasan?

Tentu tidak, karena ke-radikal-an seseorang tidak akan pernah bisa dijadikan indikator aksi kejahatan. Layaknya aksi kriminal pada umumnya, sesuatu bisa dianggap jahat ketika orang yang melakukannya berniat berlaku ekstrem.

Dari persoalan penggunaan kosakata saja narasi tentang radikalisme yang dilontarkan pemerintah, khususnya Moeldoko, sudah pantas kita kritik. Apakah ini artinya orang yang punya pandangan mendalam tentang agamanya sudah pasti akan dianggap sebagai ancaman? Well, kita tidak akan tahu pasti karena pemerintah memiliki “standar”-nya sendiri dalam penilaiannya.

Yang jelas, bagaimanapun juga radikalisme telah jadi perhatian pertama upaya penanggulangan kekerasan dari pemerintah, dan tidak ada yang bisa menjamin kelompok-kelompok keagamaan terdekat kita tidak termasuk yang dianggap “radikal” oleh pemerintah. Hal ini sebenarnya jadi salah satu hal yang dikhawatirkan pengamat teroris Anneli Botha dalam tulisannya Radicalisation to Terrorism: a Political Socialisation Perspective.

Di dalamnya, Botha menilai bahwa dalam melakukan aksi counter-terrorism, pemerintah berpotensi terjebak dalam suatu kekeliruan besar yakni terlalu fokus pada pelabelan siapa-siapa saja yang “teradikalisasi”. Sementara, akar-akar penyebab terorisme tidak tersentuh sama sekali. Selain itu, Botha juga menyoroti hal seperti ini merupakan indikasi bahwa kampanye anti-terorisme hanya digunakan untuk kepentingan politik belaka.

Di sisi lain, hingga saat ini juga banyak yang melihat bahwa terorisme muncul karena pandangan agama. Padahal, seperti yang disimpulkan Tore Bjørgo dalam bukunya Root Cause of Terrorism, aksi teror seringnya muncul akibat terhalangnya aspirasi politik kelompok tertentu, ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan, dan hal-hal pendorong kekerasan yang tak terduga seperti niatan sederhana untuk berbuat jahat.

Oleh karena itu, kalau memang pemerintah benar-benar ingin memberantas aksi teror, maka narasi tentang bahayanya radikalisme sepertinya tidak akan menjadi solusi yang cukup efektif. Malahan, sikap yang seperti ini justru malah berpotensi memunculkan aksi ekstremisme.

Martha Crenshaw dalam tulisannya The Causes of Terrorism menjelaskan bahwa dalam memberantas terorisme persoalannya adalah bukan tentang siapa atau seberapa banyak orang yang terpapar pandangan radikal, tetapi apakah pandangan tersebut bisa diterjemahkan sebagai aksi kekerasan atau tidak.

Dengan demikian, jika pelabelan radikalisme tidak benar-benar dijalankan berdasarkan indikator kekerasan, maka itu sesungguhnya juga berpotensi merusak nilai demokrasi karena hak kelompok tersebut untuk terlibat dalam politik telah dihalang bahkan sebelum mereka melakukan apa-apa. Bagi yang merasa tertindas, hal ini bisa saja dijadikan sebagai katalis aksi kekerasan yang bertujuan memprotes perlakuan pemerintah terhadap mereka.

Akan tetapi, dari seluruh pembahasan ini, masih ada satu pertanyaan penting yang belum terjawab. Kenapa belakangan pembahasan tentang radikalisme seakan begitu gencar dilemparkan padahal persoalan tersebut kini tidak begitu menjadi perhatian? Mungkinkah ada unsur politik?

Semakin Dekat 2024, Semakin Panas?

Seperti yang sudah diketahui, kurang dari waktu dua tahun negara kita akan menggelar salah satu acara terbesarnya, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dan pernyataan pemerintah tentang bahaya radikalisme ataupun terorisme menjelang pemilu tidak hanya dilakukan baru-baru ini.

Pada tahun 2013, misalnya, Kepala BNPT juga pernah mewanti-wanti publik jaringan-jaringan teroris semakin gencar melakukan aksinya menjelang Pemilu 2014. Lalu, pada tahun 2018-2019, pemerintah juga cukup gencar menindak sejumlah aksi teroris –seperti penangkapan Husain alias Abu Hamzah di Lampung dan serangan teroris di Mako Brimob.

Kemudian, menjelang Pemilu 2024 muncullah kasus Siti Elina tadi yang sebenarnya masih dipenuhi misteri karena banyak yang mempertanyakan dari mana Siti mendapatkan senjatanya dan mengapa ia bisa dengan mudah menerobos pengamanan Istana.

Tentu, akan terlalu jauh bila kita menduga ada yang memainkan isu terorisme setiap kali mendekati pemilu. Namun, tampaknya, hal ini mulai menjadi sebuah pola.

Agar kita dapat menjawab misteri ini, untuk sekarang sepertinya kita bisa berpegang pada apa yang dikatakan Leopoldo Fergusson dalam tulisannya The Need for Enemies yang menjelaskan bahwa dunia politik kental dengan penciptaan musuh artifisial atau buatan.

Fergusson bahkan melihat ada pihak-pihak yang dengan sengaja mengelola suatu permasalahan agar bisa digunakan untuk kepentingan pragmatisme politik. Sebagai contohnya, di Amerika Serikat (AS), isu tentang kesetaraan ras dan pemerataan rumah penduduk jadi permasalahan-permasalahan yang selalu dibicarakan tapi belum pernah selesai. Dengan pandangan Fergusson, dinilai bahwa para penguasa di negara tersebut memang sengaja membuat isu-isu tadi tidak terselesaikan karena dapat menjadi komoditas politik setiap kali menyambut pemilu.

Kalau dugaan seperti ini memang benar, maka untuk menduga bahwa isu-isu besar seperti radikalisme keagamaan di Indonesia dijadikan sebagai permasalahan musiman sebenarnya tidak terlalu mengada-ngada, apalagi dalam kehidupan bernegara ada sesuatu yang disebut sebagai konstruksi sosial. Jon Gunnar Bernburg, seorang akademisi dari Islandia, menyebutkan bahwa sebuah konstruksi sosial diciptakan agar kondisi masyarakat bisa mendukung narasi besar yang sedang dimainkan.

Terlebih lagi bila dalam konstruksi sosial tersebut fungsi labelling atau pengecapan turut dimainkan. Dengan membuat kelompok tertentu identik dengan ancaman negara, maka masyarakat mau tidak mau pasti akan menjauhinya. Mereka juga lebih terpantau oleh semua pihak karena orang-orang sudah dibuat waspada terlebih dahulu. Kembali ke konteks radikalisme di Indonesia, narasi tentang bahaya radikalisme juga sebenarnya berpotensi digunakan untuk menghambat manuverabilitas politik kelompok tertentu.

Akhir kata, tentu ini semua hanyalah interpretasi belaka. Kita harap saja klaim Moeldoko tentang penentuan kelompok mana yang bahaya dan mana yang tidak bisa dibuktikan secara objektif.

Bagaimanapun juga, ekstremisme dan terorisme adalah hal mengerikan yang harus sebisa mungkin kita cegah. Namun, penting untuk diingat bahwa proses pencegahannya pun harus ekstra hati-hati karena kalau salah tindak bisa jadi malah akan menimbulkan potensi kekerasan baru. (D74)

Aksi penerobosan Istana Negara dan penodongan Paspampres Siti Elina jadi sorotan. Dirinya diduga dapat senjata api dari pamannya yang merupakan seorang pensiunan TNI. Siti pun diketahui memiliki dua motif, pertama, ingin bertemu Jokowi tentang dasar negara, kedua, mendapatkan wangsit masuk surga sehingga berkesimpulan perlu tegakkan ajaran benar.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam penyambutan itu, Jokowi dan Shtayyeh mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing negara. Selain itu, Jokowi dan Shtayyeh juga berfoto bersama.

Ada satu hal unik yang biasa dilakukan Jokowi ketika menerima kunjungan resmi semacam ini, yakni pembicaraan dan kegiatan melambaikan tangan di teras Istana Bogor. Apakah ini semacam diplomasi teras ala Jokowi?

PinterPolitik.com

Pertemuan Rocky Gerung dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi perhatian banyak pihak. Tentu karena pertemuan mereka dianggap sebagai peristiwa yang sulit terjadi. Mengingat Rocky dikenal sebagai pengkritik ayah Gibran, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kesempatan itu, Rocky mengaku Gibran yang ingin bertemu dengannya. Rocky sempat heran dengan niatan itu, sehingga pada akhir pertemuan ia menegaskan bahwa dirinya akan tetap jadi pengkritik pemerintahan.

Sebuah pernyataan yang cukup aneh dan menyisakan pertanyaan. Kenapa Rocky harus menegaskan hal tersebut? Apakah mungkin dia takut “dicap” akan berbelok sebagai pendukung pemerintah, sehingga harus membuat counter narasi?

Sedikit memberikan konteks, sosok Rocky sudah cukup lama dikenal publik sebagai tokoh yang mengkampanyekan politik akal sehat, dan dikenal juga sebagai tokoh yang selalu menjadi pengkritik kebijakan pemerintah.

Meski sudah berkiprah sejak era Orde Baru, penampilan Rocky yang paling menyita perhatian adalah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Penampilannya pun seringkali dianggap fenomena yang menarik, karena mampu memberikan penyegaran di tengah kejumudan berpikir para politisi.

Pengamat politik Fachry Ali, menyebut Rocky Gerung muncul dalam situasi masyarakat Indonesia yang “terbelah” secara politik. Momentum inilah yang menyeretnya menjadi bagian dari konflik keterbelahan itu.

Memainkan peran sebagai kritikus membuat Rocky secara alamiah terseret masuk pada kelompok yang secara psikologi merasa bagian dari underdog dari pertarungan politik yang sedang berlangsung.

Konteks sosial semacam inilah yang memberikan kesempatan kepada Rocky untuk tampil ke depan, menjadi semacam the leading group dari sebuah suatu kelompok yang mengasosiasikan dirinya sebagai oposisi.

Anyway, pertemuan Rocky dengan Gibran, dan sebelumnya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, bisa menjadi pertanda yang nyata kalau Rocky sekiranya dibujuk untuk bersandar ke Istana.

Apalagi, berbagai informasi mengatakan, konon teman-teman aktivis seperjuangannya yang dulu pernah aktif bersama di Yayasan Padi dan Kapas, merupakan kelompok yang menjadi penyokong kekuatan politik Istana.

Perlu diingat kalau kelompok primer, yaitu kelompok sosial yang anggotanya saling mengenal secara pribadi dan akrab mampu menjadi faktor pendukung seseorang merubah sikapnya terhadap sesuatu.

Lawrence Kohlberg dalam bukunya Moral Stages: A Current Formulation and a Response to Critics, menjabarkan bagaimana kelompok akrab mampu mempengaruhi keputusan pribadi seseorang.

By the way, jika benar Rocky akan “belok” ke Istana, sebenarnya tidak terlalu mengejutkan sih. Mungkin lebih terlihat seperti perumpamaan anak hilang yang akhirnya kembali ke rumah.

Hmm, tunggu dulu deh, kok jadi kepikiran ya kalau ada kaitan antara jaringan Rocky di Istana dengan sulitnya dia untuk “dijerat” selama ini ya. Apakah mungkin karena ada backing kuat ya? Uppss. Hehehe. (I76)

Platform media sosial (medsos) – seperti Twitter – diramaikan dengan sejumlah peristiwa yang terjadi dalam Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Istana. Selain fenomena joget bersama saat ada penampilan Farel Prayoga, warganet juga diramaikan dengan penampilan penyanyi pop bernama Lyodra.

Saat berpindah lagu, Lyodra menyapa penonton dengan kalimat berbunyi, “Sekarang kita pindah ke lagu daerah, Papua. Merdeka!” Persoalannya adalah dua kata – “Papua” dan “Merdeka” – dinilai seakan-akan menjadi dukungan terhadap gerakan-gerakan kemerdekaan Papua.

PinterPolitik.com

Spill menjadi istilah kekinian untuk mengungkapkan informasi penting yang belum diketahui sebelumnya. Istilah itu pun cukup sering digunakan kaum muda saat ini sebagai kosakata dalam percakapan lingkar pertemanan dan di media sosial.

Belakangan, spill dilakukan Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, yang membocorkan satu informasi menarik mengenai apa yang tengah dilakukan olehRI-1.

Dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi yang tayang pada Senin lalu, Gibran awalnya menegaskan bahwa sang ayah tidak akan selamanya menjadi kepala negara.

Lalu, dia mengungkapkan bahwa ibunya, Iriana Widodo, sudah mulai mengemas barang-barang di Istana Kepresidenan untuk dibawa pulang ke Solo, Jawa Tengah.

Tidak ada pernyataan lanjutan dari Gibran saat itu, sampai satu hari berselang Gibran menjelaskan lebih lanjut di depan awak media bahwa tak hanya barang-barang milik sang ibu yang telah dikemas, melainkan juga milik sang ayah.

Bahkan, Gibran menyebut bahwa sudah ada sejumlah barang yang telah tiba di beranda Presiden Jokowi yang terletak di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo.

Persis seperti intensi yang dikemukakan Gibran, informasi tersebut seketika membuat isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu dinilai tak menemui relevansinya lagi.

Sebelumnya, sejumlah politisi bahkan tokoh penting di lingkaran Presiden Jokowi gencar menghembuskan narasi terkait dua hal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan misalnya, yang membuat heboh dengan klaim adanya big data berupa dukungan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari 110 juta orang.

Tak hanya itu, Luhut juga sempat mengutarakan hal cukup “unik” saat mempertanyakan alasan Presiden Jokowi harus turun pada tahun 2024.

Selain Luhut, nyatanya isu serupa sempat digulirkan beberapa tokoh di antaranya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Akan tetapi, klaim Luhut tampaknya cukup provokatif karena membuat Politikus PDIP Masinton Pasaribu bereaksi keras dan sempat terlibat ketegangan personal dengan abituren Akabri 1970 itu. Masinton bahkan harus beberapa kali menegaskan bahwa Presiden Jokowi menolak wacana tersebut.

Lantas, apakah informasi “kemas-kemas” menjadi jawaban pamungkas secara tak langsung dari Presiden Jokowi atas isu penundaan pemilu maupun masa jabatan presiden? Atau adakah makna lain?

Momentum Tepat Sanggah Luhut?

Anggapan umum yang terbentuk dari spill Gibran tentu cukup sederhana, yakni negasi terhadap isu penundaan pemilu dan masa jabatan presiden. Akan tetapi, penjelasan lanjutan Gibran bahwa Presiden Jokowi juga telah berkemas agaknya memiliki makna tersendiri jika dilihat dari segi momentum.

Masa jabatan Presiden Jokowi sendiri secara resmi berakhir pada 20 Oktober 2024. Meski tidak ada yang salah, tenggat waktu tersebut membuat kesan yang timbul menjadi sedikit janggal ketika mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah berkemas sedini ini.

Dalam perpolitikan, timing atau momentum menjadi hal yang cukup esensial untuk menganalisis mengapa sebuah aksi-reaksi para aktor politik dikemukakan, sebagaimana halnya yang dijabarkan Luis Rubio dalam publikasinya yang berjudul Time in Politics.

Menurut Rubio, timing sangat esensial dalam komunikasi dan manuver politik. Preferensi timing yang dipilih dapat menentukan perbedaan output yang cukup signifikan dari sebuah interaksi politik.

Sementara itu, dalam Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events, John Gibson menyatakan bahwa momentum tertentu dalam politik dapat digunakan untuk memaksimalkan benefit politik atau meminimalkan risiko dan biaya sang aktor politik.

Jika direfleksikan pada apa yang diungkapkan Gibran, momentum berkemas Presiden Jokowi saat ini kiranya tidak saja sekadar menyanggah Luhut dan politisi lain. Isu tiga periode dan penundaan pemilu yang belakangan semakin meredup, baik dalam pembicaraan publik, tokoh politik, maupun media kemungkinan juga memiliki signifikansi tersendiri.

Tensi isu yang tak sepanas sebelumnya membuat simbol “berkemas” tersebut terkesan tetap menjadi sanggahan tegas, tetapi masih dalam koridor tepat untuk meminimalkan risiko politik yang tidak diinginkan atau dapat disalahartikan. Utamanya terkait hubungan langsung antara Presiden Jokowi, Luhut, dan tokoh-tokoh terkait.

Selain itu, sebagai sosok yang dikenal sebagai pemegang falsafah Jawa dalam kepemimpinannya, momentum munculnya informasi “berkemas” Presiden Jokowi pun barang kali bukan hanya menghindari risiko politik tertentu.

Elisabet Titik Murtisari dalam tulisannya yang berjudul Some Traditional Javanese Values in NSM: From God to Social Interaction, menyatakan bahwa salah satu nilai budaya Jawa adalah tanggap terhadap perasaan orang lain agar harmoni dan ketenteraman dapat terus terwujud.

Nilai itu pula yang dapat dimaknai dari momentum berkemas sang kepala negara. Dengan berkaca pada isu minor yang dihembuskan orang di lingkaran pemerintahannya sendiri, Presiden Jokowi kiranya ingin mengungkapkan simbol bantahan dengan tetap menjaga kondusivitas dan harmoni di sekelilingnya.

Kendati begitu, suara sumbang turut merespons kabar berkemasnya Presiden Jokowi dan Ibu Negara. Pengamat politik Muslim Arbi mengatakan hal itu tidak perlu dipercaya karena rekam jejak pernyataan Gibran maupun sang ayah kerap tidak sesuai dengan realitas.

Arbi menyebut aksi berkemas yang dilakukan dua tahun sebelum masa jabatan Presiden Jokowi berakhir adalah hal yang tidak masuk akal.

Benarkah demikian?

Harus Teladani Soeharto?

Mulai berkemasnya Presiden Jokowi dan sang istri memang dapat dimaknai sebagai simbol bantahan pamungkas secara personal, baik atas isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Namun, konfirmasi teranyar dari salah satu orang dalam Istana sementara ini justru selaras dengan apa yang Muslim Arbi katakan. Dia adalah tenaga ahli Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Ali Mochtar Ngabalin, yang mengaku belum pernah melihat Iriana Widodo berkemas barang-barang yang akan dibawa pulang ke Solo.

Kontradiksi antara klaim Gibran dan pengakuan Ngabalin tentu memunculkan presumsi berikutnya bahwa wacana penundaan pemilu masih belum sepenuhnya tertutup. Ini tentu akan berlainan dengan identitas yang melekat pada Presiden Jokowi sebagai pemegang falsafah Jawa yang teguh.

Terkait dengan falsafah Jawa dan akhir masa jabatan kepemimpinan, Presiden Jokowi agaknya dapat meniru apa yang dilakukan Presiden RI ke-2 Soeharto. Dalam buku berjudul Decisive Moments: Indonesia’s Long Road to Democracy, Bacharuddin Jusuf Habibie menceritakan bagaimana Soeharto sangat merefleksikan akhir masa jabatannya dengan pemaknaan nilai budaya Jawa yang mendalam.

Sebelum membacakan pidato pengunduran dirinya, Soeharto menegaskan bahwa perubahan rezim yang terjadi tetap harus dilakukan dan dipandang secara konstitusional serta bukan dianggap buah dari aksi maupun reaksi bertendensi paksaan.

Soeharto juga mengatakan bahwa dirinya akan menjadi pandito, yakni sosok yang mendekatkan diri dengan Tuhan, memimpin anak-anaknya menjadi orang yang baik. Sementara bagi masyarakat dan negara, dirinya ingin memberikan nasihat dan mengamalkan asas tut wuri handayani.

Seperti apa pun simbol maupun intrik yang ada, yang terpenting bagi publik saat ini adalah teladan untuk patuh terhadap konstitusi dan melaksanakan tugas negara di sisa masa jabatan dengan baik.

Begitu pula dengan gestur Presiden Jokowi untuk mengelola isu penundaan pemilu dan masa jabatan presiden dari orang sekitarnya seperti Luhut. Semata-mata agar kinerja pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu. (J61)

Moeldoko, Pramono dan Pratikno Dicecar Komisi II DPR

Istana Kepresidenan targetkan 4 RUU rampung sebelum hari raya Idul Fitri.
4 RUU yang dikejar yaitu; RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian