Israel – PinterPolitik.com

Iran-AS Adalah “Tawuran RT”?

A43 — Mon, 16 Mar 2026 09:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Perang Iran-Amerika Serikat (AS) memaksa semua negara memilih pihak. Bagaimana kalau menolak pun bukan pilihan?

Cupin baru saja pulang kerja ketika kabar itu meledak di timeline-nya: Amerika Serikat dan Israel melancarkan hampir 900 serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026, membunuh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Iran membalas dengan ratusan rudal ke enam negara Teluk yang bahkan sudah mati-matian menyatakan netral, dan Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia mengalir setiap hari, ditutup paksa.

Cupin tidak tinggal di Timur Tengah. Dia tinggal di Jakarta, naik KRL setiap pagi, dan mengisi bensin setiap Jumat, tapi tiba-tiba harga BBM jadi urusan geopolitik.

Dalam dua minggu, harga minyak dunia tembus 100 dolar per barel. Goldman Sachs memperkirakan inflasi Asia akan bertambah 0,7 poin persentase jika Selat Hormuz tertutup selama enam minggu, sementara Bank Indonesia harus langsung bergerak menjaga stabilitas rupiah.

Yang membuat Cupin bingung bukan perangnya sendiri, karena perang selalu ada di suatu tempat. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana semua orang, termasuk Indonesia, tiba-tiba diminta memilih sisi.

Iran secara resmi meminta Indonesia “secara tegas mengutuk agresi AS dan Israel.” Di sisi lain, Washington terus memperluas sanksi sekunder, dua belas paket baru sepanjang 2025-2026, yang pada dasarnya berkata: siapa pun yang masih berbisnis dengan Teheran akan terputus dari sistem keuangan global.

Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator, bahkan menyatakan bersedia terbang ke Teheran. Tapi Iran bertanya tajam: “Apakah ada jaminan AS akan menepati perjanjian?”, sementara di dalam negeri, MUI menuntut Indonesia keluar dari “Board of Peace” bentukan Trump.

Cupin, sambil men-scroll berita di kereta, merasa seperti sedang menonton dua tetangga paling sangar di kompleksnya tawuran di gang. Dan semua orang dipaksa menjawab: “Kamu di pihak siapa?”

Tapi benarkah dunia internasional bekerja seperti tawuran RT? Dan kalau iya, apa yang terjadi pada tetangga yang menolak ikut-ikutan?

Satu RT, Dua Jagoan

Analogi “tawuran RT” terdengar sederhana, tapi justru di situlah kekuatannya. Tatanan internasional memang punya kemiripan struktural dengan dinamika lingkungan tempat tinggal, dan dalam tradisi pemikiran yang dikenal sebagai English School, Hedley Bull dalam The Anarchical Society berargumen bahwa negara-negara hidup dalam kondisi “anarki yang tertata”, tidak ada pemerintah dunia yang berkuasa, tapi ada norma, kebiasaan, dan institusi bersama yang mencegah kekacauan total, persis seperti peraturan RT yang menjaga ketertiban tanpa polisi permanen.

Bayangkan konflik ini sebagai tawuran antara dua penghuni paling dominan di kompleks. Pak Amrik menguasai satu-satunya mesin ATM, yaitu sistem keuangan berbasis dolar, sementara Mas Imran tinggal di gang sempit satu-satunya, tempat semua truk gas dan logistik harus lewat.

Ketika Pak Amrik dan sahabat karibnya Mas Is menyerang, Mas Imran tidak hanya membalas ke mereka berdua. Ia melempari batu ke semua rumah yang pernah meminjamkan halaman ke Pak Amrik, termasuk Qatar, Kuwait, dan UEA yang sudah berulang kali menjamin netralitas mereka.

Mengapa? Barry Buzan dan Ana Gonzalez-Pelaez, dalam International Society and the Middle East, menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah beroperasi lebih sebagai “sistem” daripada “masyarakat” internasional. Negara-negara saling memengaruhi bukan karena berbagi norma, melainkan karena saling terikat secara material, sehingga geografi dan infrastruktur, bukan niat diplomatik, yang menentukan siapa yang kena getah.

Inilah yang Cupin rasakan tanpa bisa mengartikulasikannya: bukan hanya Pak Amrik dan Mas Imran yang bertengkar, tapi gang itu sendiri yang menjadi senjata. Semua orang yang bergantung pada gang itu otomatis terseret ke dalam tawuran.

Negara-negara Teluk, meski dihujani lebih dari 2.000 rudal dan drone, tidak melancarkan satu pun serangan balasan. Alasannya, sebagaimana diungkapkan seorang pejabat Teluk: mereka tahu bahwa Pak Amrik mungkin akan pulang ke rumahnya yang jauh, tapi mereka harus tetap bertetangga dengan Mas Imran selamanya.

Tiongkok, yang membeli 87% ekspor minyak Iran dan menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar di sana, hanya mengirim ucapan belasungkawa dan mendeklarasikan “netralitas.” India butuh lima hari hanya untuk menandatangani buku belasungkawa Khamenei, dan setiap hari keheningan itu dihitung sebagai pernyataan politik oleh kedua kubu.

Andrew Hurrell dalam On Global Order menyebut fenomena ini sebagai dilema kekuatan menengah: negara-negara yang tidak cukup kuat untuk mengubah tatanan, tapi cukup terhubung untuk menderita akibatnya. Cupin mulai mengerti bahwa Indonesia bukan penonton, Indonesia adalah tetangga yang kehabisan gas karena gang ditutup.

Tapi kalau spiral ini terus berputar, saling serang, saling blokade, saling paksa, apakah ada titik di mana perpecahan menjadi permanen? Dan apakah Indonesia, yang mengira dirinya jauh dari tawuran, justru sedang ditarik masuk tanpa sadar?

Tawuran yang Melebar ke Semua Gang?

Ada konsep yang bisa menjelaskan ke mana arah spiral ini, dan konsep itu lahir bukan dari ilmu politik, melainkan dari antropologi. Gregory Bateson, dalam Naven pada 1936, memperkenalkan istilah schismogenesis setelah mengamati suku Iatmul di Papua Nugini: ketika dua kelompok berinteraksi dalam pola yang saling memperkuat, hubungan itu akan terus membelah diri sampai hancur, kecuali ada mekanisme yang menghentikannya.

Bateson membedakan dua jenisnya. Schismogenesis simetris terjadi ketika kedua pihak saling meniru eskalasi: Pak Amrik memperketat sanksi, Mas Imran mempercepat pengayaan uranium, Pak Amrik dan Mas Is menyerang fasilitas nuklir, Mas Imran membangun lebih banyak rudal, dan seterusnya seperti dua tetangga yang saling meninggikan pagar sampai keduanya hidup di balik tembok beton.

Schismogenesis komplementer lebih halus tapi lebih merusak. Ini terjadi ketika satu pihak makin menekan dan pihak lain makin terpojok: Pak Amrik menekan Mas Imran dengan sanksi bertubi-tubi, Mas Imran beralih ke ancaman keamanan sebagai satu-satunya kartu yang tersisa, dan Pak Amrik membaca respons itu sebagai konfirmasi bahwa Mas Imran “berbahaya” dan perlu ditekan lebih keras lagi.

Yang paling relevan bagi Cupin, dan bagi Indonesia, adalah bagaimana schismogenesis ini merembes ke seluruh RT. Mas Imran kini membuka gang sempit secara selektif: kapal India dan Turki boleh lewat, sekutu Pak Amrik tidak, sehingga setiap pengiriman kargo menjadi pernyataan geopolitik, persis seperti penjaga gang yang menentukan siapa boleh lewat dan siapa harus putar balik berdasarkan siapa yang masih menyapanya dengan sopan.

Ketika Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat pada 12 Maret, Rusia dan Tiongkok mempertanyakan apakah rapat itu sendiri sah. Butuh voting hanya untuk memutuskan apakah mereka boleh duduk dan bicara, persis seperti musyawarah RT yang gagal dimulai karena dua warga paling senior berdebat soal keabsahan undangan, sementara di luar, rumah-rumah masih terbakar.

Ini adalah apa yang Bateson sebut kegagalan mekanisme korektif: institusi yang seharusnya memutus siklus pembelahan justru sudah terbelah olehnya. Dan ketika peraturan RT sudah tidak dihormati oleh penghuni paling berkuasa, setiap keluarga mulai membuat aturannya sendiri, menimbun persediaan, membangun pagar lebih tinggi, membuat kesepakatan rahasia dengan tetangga terdekat.

Bagi Indonesia, schismogenesis bahkan bekerja ke dalam rumah sendiri. Opini publik terbelah: mayoritas Muslim condong bersimpati pada Iran yang diserang, sementara elite bisnis dan teknokrat melihat hubungan dengan AS sebagai kebutuhan ekonomi yang tak bisa dikorbankan, dan Prabowo terjebak di tengah, terlalu dekat dengan Washington untuk dipercaya Teheran, terlalu ambigu untuk memuaskan konstituennya sendiri.

Cupin menutup ponselnya dan turun di stasiun. Besok dia tetap harus isi bensin, tetap harus bayar cicilan, tetap harus hidup di dunia yang retakannya tidak terlihat tapi sudah terasa di setiap harga dan setiap pilihan kecil, dan mungkin yang paling jujur bukan bertanya “kita di pihak siapa,” melainkan bertanya apakah kita sudah cukup kuat untuk tetap bisa memilih di dunia yang semakin memaksa semua orang berhenti memilih. (A43)

Mesin ‘Enigma’ Thomas Djiwandono?

A43 — Wed, 11 Mar 2026 23:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI di tengah krisis geopolitik Iran-AS yang guncang pasar global. Bisakah ia pecahkan “kode” ekonomi tersulit?

PinterPolitik.com

Dalam film The Imitation Game (2014), Benedict Cumberbatch memerankan Alan Turing sebagai sosok jenius yang nyaris tak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Turing tidak memenangkan perang dengan peluru atau tank—ia memenangkannya dengan membangun mesin pemecah kode bernama “Bombe” yang mampu membongkar sistem enkripsi Enigma milik Nazi Jerman, sebuah mesin yang dianggap mustahil dipecahkan oleh seluruh kekuatan militer Sekutu.

Film itu mengajarkan sesuatu yang sederhana namun mendalam: bahwa dalam perang, kemenangan sering kali ditentukan bukan oleh pasukan terbesar, melainkan oleh orang yang paling mampu membaca kode yang tak terlihat. Cupin, yang baru saja menonton ulang film itu di sebuah malam Minggu yang sunyi, langsung teringat bahwa dunia nyata pada Maret 2026 ini sedang dipenuhi oleh kode-kode yang tak kalah rumitnya.

Konflik terbuka AS-Israel versus Iran yang meletus di akhir Februari telah membekukan Selat Hormuz dan mengirim gelombang kejut ke seluruh pasar keuangan global. Brent crude melonjak, dolar menguat, dan mata uang negara-negara berkembang—termasuk Rupiah—langsung tergerus dalam hitungan hari.

Cupin memahami bahwa ini bukan sekadar krisis militer—ini adalah perang kode geoekonomi dan geopolitik yang menuntut setiap negara memiliki “mesin Enigma”-nya sendiri untuk membaca dan merespons sinyal-sinyal tersembunyi dari pasar global. Indonesia, dengan Rupiah yang melemah mendekati Rp17.000 per dolar dan inflasi Februari yang melonjak ke 4,76 persen, jelas sedang berada di tengah-tengah medan enkripsi yang paling berbahaya.

Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar: siapakah Alan Turing-nya Indonesia dalam krisis ini? Dan apakah Thomas Djiwandono, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru dilantik pada 9 Februari 2026, adalah orang yang mampu membangun “mesin Enigma” kebijakan moneter yang dibutuhkan negara ini?

Sang Pemecah Kode di Balik Enigma

Dalam sejarah Perang Dunia II, Alan Turing bukan sekadar matematikawan brilian—ia adalah apa yang oleh para ahli strategi disebut sebagai the indispensable man, sosok yang kehadirannya di titik kritis tertentu mengubah seluruh arah peperangan. Schaedler, Graf-Vlachy, dan König dalam riset mereka bertajuk Strategic Leadership in Organizational Crises yang dipublikasikan di jurnal Long Range Planning (2022) menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, pemimpin strategis memainkan peran yang tidak tergantikan karena mereka menghubungkan kapasitas kognitif, modal sosial, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Turing memenuhi semua kriteria itu: ia memiliki kapasitas intelektual untuk memahami masalah yang orang lain bahkan tidak bisa merumuskan, koneksi institusional dengan badan intelijen Inggris di Bletchley Park, dan keberanian untuk bertaruh pada pendekatan yang dianggap gila oleh hampir semua koleganya. Cupin melihat pola yang sama berlaku dalam konteks kebijakan ekonomi di tengah krisis—bahwa institusi memerlukan sosok yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjembatani berbagai kepentingan yang saling bertabrakan.

Thomas Sargent dan Neil Wallace, dalam makalah klasik mereka Some Unpleasant Monetarist Arithmetic (1981), sudah memperingatkan bahwa bank sentral tidak akan pernah bisa mengendalikan inflasi dalam jangka panjang tanpa koordinasi yang memadai dengan otoritas fiskal. Pesan ini menjadi semakin relevan ketika Francesco Bianchi dan Leonardo Melosi dalam studi mereka The Dire Effects of the Lack of Monetary and Fiscal Coordination (2017) membuktikan secara empiris bahwa ketiadaan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang sangat merusak.

Cupin merenungkan bahwa jika Turing adalah pemecah kode yang menghubungkan intelijen militer dengan strategi perang Sekutu, maka dalam konteks ekonomi, “pemecah kode” yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu menjembatani jarak antara bank sentral dan kementerian keuangan. Pertanyaannya kini bergeser: apakah Thomas Djiwandono memiliki kapasitas untuk menjadi jembatan itu? Dan apakah doktrin “GERAK” yang ia bawa benar-benar merupakan mesin pemecah kode, atau justru hanya akronim yang terdengar gagah tanpa substansi operasional?

Menguji ‘Enigma’ di Lantai 18

Cupin mencatat bahwa Thomas Djiwandono dilantik sebagai Deputi Gubernur BI pada 9 Februari 2026—tepat dua puluh hari sebelum dunia meledak akibat konflik Iran. Dengan latar belakang sarjana sejarah dari Haverford College dan magister hubungan internasional serta ekonomi internasional dari Johns Hopkins SAIS, Thomas bukanlah teknokrat moneter konvensional, melainkan seorang analis yang terlatih membaca konteks geopolitik dan menerjemahkannya ke dalam implikasi ekonomi.

Aktas, Kaya, dan Ozlale dalam studi mereka Coordination between Monetary Policy and Fiscal Policy for an Inflation Targeting Emerging Market yang terbit di Journal of International Money and Finance (2010) menemukan bahwa di negara-negara berkembang, kebijakan moneter yang ketat justru bisa kontraproduktif jika tidak disertai disiplin fiskal yang memadai, karena beban utang yang meningkat akan mendorong premi risiko dan akhirnya melemahkan mata uang. Ini persis gambaran yang dihadapi Indonesia saat ini—di mana Moody’s dan Fitch telah memangkas outlook kredit ke “negatif” dalam tempo satu bulan, dan Rupiah tertekan di kisaran Rp16.970 per dolar.

Yang menarik dari langkah awal Thomas adalah doktrin GERAK-nya, khususnya pilar keempat tentang akselerasi sinergi fiskal-moneter. Ia mengidentifikasi bahwa penurunan BI Rate sebesar 1 persen hanya menghasilkan penurunan bunga kredit modal kerja sebesar 0,27 persen dalam enam bulan—sebuah time lag yang merusak transmisi kebijakan—dan mengusulkan pengelolaan likuiditas terkoordinasi melalui potensi penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun.

Gerak pertamanya setelah dilantik pun langsung operasional: membangun koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Danantara, dan OJK untuk menciptakan narasi terpadu bagi investor dan lembaga pemeringkat. Ini adalah crisis communication management yang sangat dibutuhkan di tengah polycrisis—kondisi di mana krisis rating, krisis geopolitik, tekanan inflasi, dan pelemahan mata uang berjalan bersamaan dan saling memperkuat.

Tentu saja, bayangan nepotisme tetap mengikuti Thomas—sebagai keponakan Presiden Prabowo dan putra mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, ia akan selalu diuji oleh pertanyaan apakah sinergi yang ia janjikan adalah koordinasi kebijakan yang sehat atau subordinasi bank sentral terhadap kehendak istana. Bonam dan Lukkezen dalam Fiscal and Monetary Policy Coordination, Macroeconomic Stability, and Sovereign Risk Premia di Journal of Money, Credit and Banking (2019) mengingatkan bahwa stabilitas makroekonomi mensyaratkan kebijakan moneter yang aktif menargetkan inflasi dan kebijakan fiskal yang menjamin keberlanjutan utang—keduanya harus berjalan independen namun terkoordinasi, bukan saling menundukkan.

Pada akhirnya, Cupin sampai pada satu kesimpulan yang ia rasa paling jujur: Thomas Djiwandono bukanlah jawaban pasti, melainkan sebuah hipotesis yang sedang diuji oleh sejarah dalam kondisi paling brutal—dan hanya pasar, bukan dinasti, yang akan menentukan apakah “mesin Enigma”-nya benar-benar bekerja atau sekadar menjadi artefak seremonial di lantai 18 Gedung Bank Indonesia. (A43)

Perempuan Penjaga Langit UAE

S13 — Fri, 06 Mar 2026 11:24:33 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio dibuat menggunakan AI.

Ketika sebagian besar pemimpin dunia memilih bunker komunikasi — berbicara lewat pernyataan tertulis, konferensi pers yang dikontrol ketat, atau diam sama sekali — Reem Al Hashimy, Menteri Negara untuk Kerjasama Internasional UAE, melakukan sebaliknya. Ia tampil langsung. Ia simpul baru kepemimpinan tokoh perempuan di Jazirah Arab.

PinterPolitik.com

Dalam mitologi Yunani, ketika dewa-dewa Olympus dilanda krisis paling gelap, bukan Zeus yang turun tangan pertama kali — melainkan Athena. Dewi kebijaksanaan sekaligus perang itu tidak berteriak, tidak mengacungkan pedang dengan nafsu merusak. Ia berdiri, berpikir, lalu berbicara. Dan kata-katanya mengubah arah sejarah.

Ribuan tahun kemudian, pada malam-malam gelap Maret 2026 ketika langit Dubai dihujani ratusan rudal balistik dan ribuan drone Iran, dunia menyaksikan sesuatu yang terasa seperti pengulangan mitos itu — hanya kali ini, Athena mengenakan setelan formal dan berbicara dalam bahasa Inggris fasih di depan kamera CNN.

Namanya Reem Al Hashimy. Dan ia bukan sekadar menteri.

Ketika sebagian besar pemimpin dunia memilih bunker komunikasi — berbicara lewat pernyataan tertulis, konferensi pers yang dikontrol ketat, atau diam sama sekali — Reem Al Hashimy, Menteri Negara untuk Kerjasama Internasional UAE, melakukan sebaliknya. Ia tampil langsung. Duduk di depan kamera Becky Anderson di CNN, dengan latar belakang Abu Dhabi yang masih diliputi ketegangan, dan berbicara dengan kalimat-kalimat yang terukur namun menghantam keras.

Ia menegaskan bahwa UAE tidak akan menerima serangan Iran yang dianggap tidak sah dan tidak berdasar. Ia mengumumkan penutupan kedutaan besar UAE di Teheran. Ia menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk bertanggung jawab. Namun di napas yang sama, ia berkata: “The door for diplomacy never closes. Iran is a neighbour to us, will always be a neighbour to us, geographically.”

Inilah paradoks yang hanya bisa dikelola oleh diplomat kelas dunia: keras sekaligus terbuka, tegas sekaligus tidak menutup jalan pulang. Dalam krisis terbesar yang pernah dihadapi UAE dalam sejarah modernnya — lebih dari 1.000 serangan gabungan yang menjadikan negara itu sebagai target paling sering dibanding semua negara Teluk lainnya — wajah yang dipilih pemerintah untuk berbicara kepada dunia adalah wajah seorang perempuan berusia 47 tahun yang tidak pernah mengangkat senjata seumur hidupnya.

Pilihan itu bukan kebetulan. Itu adalah pernyataan.

Perbandingannya menarik jika kita menoleh ke Condoleezza Rice, yang pada 2001 menjadi perempuan pertama menjabat National Security Advisor Amerika Serikat — dan kemudian Secretary of State — di tengah krisis pasca-9/11 yang mengguncang dunia. Rice dikenal karena kemampuannya menjaga kepala tetap dingin di ruang-ruang yang didominasi pria militer dan intelijen.

Reem Al Hashimy adalah Rice versi Teluk Arab: sama-sama beroperasi dalam sistem yang historis maskulin, sama-sama membuktikan bahwa otoritas bukan soal gender — melainkan soal kapabilitas.

Perjalanan Seorang Diplomat yang Tidak Lahir dari Meja Bundar

Untuk memahami mengapa Reem bisa berdiri di titik itu, kita perlu mundur ke belakang.

Ia lahir dalam keluarga yang sudah akrab dengan koridor kekuasaan. Ayahnya, Dr. Saeed Al Hashimy, adalah mantan Menteri Negara UAE — menjadikan Reem generasi kedua keluarga ini dalam kabinet federal. Namun warisan keluarga hanya membuka pintu; yang membuatnya bertahan dan naik adalah perjalanan intelektualnya yang luar biasa.

Reem menempuh sarjana di Tufts University, Amerika Serikat, mengambil Hubungan Internasional dan Bahasa Prancis — sekolah yang melahirkan diplomat-diplomat paling tajam dari ekosistem Barat. Kemudian ia meraih gelar master dari Harvard University, sebelum memilih mengambil doktoratnya di Tsinghua University, Beijing — pilihan yang pada masanya terasa tidak konvensional, namun hari ini terbaca sebagai keputusan visioner. Ia membangun jembatan intelektual ke China jauh sebelum Belt and Road menjadi topik utama geopolitik global.

Kariernya dimulai sebagai diplomatik bilateral di Washington D.C., lalu naik ke Deputy Chief of Mission di Kedutaan UAE untuk Amerika Serikat. Pada 2008, ia masuk kabinet federal — salah satu dari segelintir perempuan pertama. Namun puncak visibilitasnya datang lewat satu proyek yang mengubah wajah Dubai selamanya: Expo 2020.

Sebagai Director General Expo 2020 Dubai, Reem memimpin pameran dunia pertama yang pernah digelar di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan — menghadirkan 24 juta pengunjung dalam enam bulan, di tengah bayangan pandemi yang belum sepenuhnya reda. Tidak ada jabatan yang lebih baik untuk menguji kemampuan manajemen, diplomasi multilateral, dan komunikasi global secara bersamaan.

Jika Rice adalah Reem dalam konteks keamanan militer, maka dalam konteks pembangunan institusional, Reem lebih mendekati Gro Harlem Brundtland — mantan Perdana Menteri Norwegia yang tiga kali menjabat dan kemudian memimpin WHO, dikenal karena kemampuannya membangun konsensus dari kekacauan. Brundtland pernah berkata bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang tidak perlu membuktikan dirinya setiap hari, tapi konsisten menjalankannya. Reem Al Hashimy tampaknya menjalani prinsip itu tanpa pernah mengucapkannya.

Ketika Timur Tengah Menulis Ulang Narasinya Sendiri

Reem bukan anomali. Ia adalah puncak yang paling terlihat dari sebuah gunung es yang sudah lama bergerak di bawah permukaan.

UAE hari ini menempatkan sembilan perempuan dalam kabinet federal dari 33 total anggota — 27 persen, salah satu proporsi tertinggi di kawasan. Setengah dari kursi Federal National Council diisi oleh perempuan. Empat pilot tempur perempuan aktif bertugas di angkatan udara UAE, termasuk yang berpartisipasi langsung dalam operasi militer. Sekolah militer khusus perempuan pertama di Teluk Arab — Khawla bint Al Azwar Military School — berdiri sejak 2014.

Alexander Wendt, teoretikus konstruktivisme dalam hubungan internasional, berargumen dalam Social Theory of International Politics (1999) bahwa identitas negara bukan sesuatu yang given — ia dibentuk secara aktif melalui tindakan, narasi, dan pilihan. UAE secara sadar mengkonstruksi identitasnya sebagai negara yang modern, inklusif, dan kompatibel dengan nilai-nilai global — dan kepemimpinan perempuan seperti Reem adalah bagian integral dari konstruksi identitas itu.

Ini bukan feminisme liberal Barat yang diekspor paksa; ini adalah model yang tumbuh dari dalam, yang menemukan legitimasinya justru dalam kerangka nilai Islam yang menempatkan keadilan dan kepemimpinan berbasis kompetensi di atas segalanya.

Narasi ini terasa semakin kuat ketika dibandingkan dengan tokoh-tokoh perjuangan perempuan dari dunia yang berbeda. Malala Yousafzai, yang pernah ditembak hanya karena ingin bersekolah di Pakistan, pernah berkata: “I raise up my voice — not so I can shout, but so that those without a voice can be heard.” Reem Al Hashimy tidak berjuang untuk haknya bersekolah atau berbicara — ia lahir dalam kondisi yang jauh lebih beruntung. Namun apa yang ia lakukan dengan keberuntungan itu adalah hal yang Malala perjuangkan: membuktikan bahwa suara perempuan bukan hanya layak didengar, tapi diperlukan di meja-meja tempat keputusan paling berat dibuat.

Reem adalah produk dari sistem yang memilih untuk berubah dari atas ke bawah — bukan melalui revolusi, tapi melalui desain. Dan dalam konteks Timur Tengah yang masih bergolak, model itu mungkin justru yang paling bisa bertahan lama.

Athena tidak pernah memohon izin untuk berdiri di Olympus. Ia ada di sana karena memang tempatnya di sana.

Begitu pula Reem Al Hashimy — berdiri di bawah langit Dubai yang baru saja dijaga dari hantaman rudal, berbicara kepada dunia atas nama 10 juta manusia yang mempercayakan keselamatannya pada negara.

Dan negara itu memilih untuk berbicara lewat suara seorang perempuan. (S13)

PKB Melesat via Tehran?

J61 — Thu, 05 Mar 2026 09:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Langkah Partai Kebangkitan Bangsa mengutuk serangan AS–Israel ke Iran memantik pertanyaan baru: sekadar sikap moral atau strategi politik? Di tengah diamnya partai Islam lain, PKB justru membaca momentum geopolitik. Apakah ini awal perebutan kepemimpinan narasi politik Islam Indonesia di panggung global?

PinterPolitik.com

Di tengah meningkatnya ketegangan global antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, respons politik di Indonesia memperlihatkan dinamika yang menarik

Salah satu langkah paling mencolok datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menjadi partai politik pertama di Indonesia yang secara terbuka mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Tidak hanya itu, elite PKB juga menjadi yang pertama bertemu dengan Duta Besar Iran di Indonesia untuk menyampaikan dukacita dan solidaritas.

Langkah tersebut terlihat sederhana dalam bentuknya—sebuah pernyataan politik dan gestur diplomatik. Namun jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, tindakan ini memunculkan pertanyaan penting: apakah ini sekadar ekspresi moral, atau justru strategi politik yang lebih terukur?

Menariknya, sikap PKB tersebut muncul ketika sebagian partai Islam lain relatif berhati-hati. Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang secara historis dikenal vokal dalam isu geopolitik dunia Islam, tidak segera mengeluarkan pernyataan kelembagaan yang kuat.

Kehati-hatian ini dapat dipahami. Iran merupakan negara dengan identitas Syiah yang kuat, sementara basis sosial politik sebagian besar partai Islam di Indonesia berada dalam tradisi Sunni yang sensitif terhadap isu sektarian.

Dalam konteks ini, PKB justru mengambil jalur yang berbeda. Partai yang memiliki akar kuat dalam tradisi Nahdlatul Ulama tersebut tampak menempatkan isu Iran bukan dalam kerangka sektarian, melainkan dalam narasi kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Langkah tersebut dapat dibaca melalui konsep symbolic politics yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Murray Edelman. Dalam pandangan Edelman, banyak tindakan politik bukan semata-mata bertujuan menghasilkan kebijakan konkret, melainkan membangun simbol yang mampu menggerakkan emosi dan persepsi publik.

Dalam kasus PKB, solidaritas terhadap Iran bukan sekadar posisi geopolitik, tetapi simbol keberpihakan terhadap keadilan global.

Dengan kata lain, gestur politik tersebut memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar diplomasi informal. Ia merupakan sinyal bahwa politik domestik Indonesia tidak sepenuhnya terpisah dari arus besar geopolitik dunia.

Kapital Politik Moral PKB?

Untuk memahami langkah PKB secara lebih mendalam, kerangka teori dari sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menjadi relevan. Bourdieu menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, aktor politik tidak hanya mengandalkan modal ekonomi atau modal sosial, tetapi juga modal simbolik dan moral.

Modal moral ini muncul ketika seorang aktor atau institusi dipersepsikan memiliki legitimasi etis yang tinggi. Dalam konteks politik Islam Indonesia, isu seperti Palestina, konflik Timur Tengah, dan solidaritas umat sering kali menjadi sumber penting bagi pembentukan modal moral tersebut.

Langkah PKB mengecam serangan terhadap Iran dapat dibaca sebagai upaya membangun moral capital di hadapan publik Muslim Indonesia.

Dengan mengambil posisi lebih awal dibandingkan partai lain, PKB berpotensi mendapatkan apa yang dalam teori ekonomi politik disebut first mover advantage—keuntungan bagi aktor yang pertama mengambil posisi dalam suatu isu.

Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh ekonom politik Joseph Schumpeter. Dalam kerangka Schumpeter, inovasi tidak selalu berupa teknologi atau ekonomi; dalam politik, inovasi dapat berupa kemampuan membaca peluang simbolik sebelum pesaing melakukannya.

PKB tampaknya sedang memainkan logika tersebut. Ketika sebagian partai Islam memilih berhati-hati, PKB justru mengisi ruang narasi yang kosong. Dalam politik, ruang narasi yang kosong sering kali lebih penting daripada ruang kekuasaan formal.

Ada pula dimensi diferensiasi ideologis. Dalam lanskap politik Islam Indonesia, PKS selama ini dikenal sebagai partai yang kuat dalam isu solidaritas umat global, terutama terkait Palestina. Namun dengan mengambil sikap tegas terhadap Iran, PKB berpotensi memperluas posisi tersebut.

Strategi ini menarik karena PKB tidak masuk melalui jalur ideologi konservatif, melainkan melalui narasi Islam kosmopolitan—sebuah pendekatan yang lebih menekankan nilai kemanusiaan universal daripada identitas sektarian.

Akar historis pendekatan ini dapat ditelusuri pada pemikiran Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid. Gus Dur sering menekankan bahwa Islam Indonesia memiliki tradisi inklusif yang mampu menjembatani perbedaan mazhab dan identitas keagamaan.

Jika dibaca dalam kerangka tersebut, langkah PKB bukan sekadar sikap politik sesaat, melainkan upaya merevitalisasi tradisi Islam moderat Indonesia dalam arena geopolitik.

Geopolitik Identitas

Lebih jauh lagi, dinamika ini juga dapat dianalisis melalui konsep politik peradaban yang diperkenalkan oleh ilmuwan politik Samuel Huntington. Dalam karya terkenalnya The Clash of Civilizations, Huntington berargumen bahwa konflik dunia pasca-Perang Dingin akan semakin dipengaruhi oleh identitas peradaban.

Terlepas dari kontroversinya, teori ini membantu menjelaskan mengapa isu seperti Iran atau Palestina memiliki resonansi emosional yang kuat di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia.

Bagi sebagian publik, konflik tersebut tidak hanya dipandang sebagai konflik geopolitik, tetapi juga sebagai simbol relasi antara dunia Islam dan Barat.

Dalam konteks ini, sikap PKB dapat dilihat sebagai upaya membaca emosi geopolitik umat. Namun yang lebih menarik adalah paradoks politik yang muncul: partai yang selama ini dikenal relatif moderat justru tampil paling vokal dalam isu geopolitik, sementara partai yang dikenal lebih ideologis memilih berhati-hati.

Paradoks ini menunjukkan bahwa politik tidak selalu bergerak sesuai stereotip ideologis. Dalam banyak kasus, keberhasilan politik justru ditentukan oleh kemampuan membaca momentum.

Di sinilah muncul kemungkinan bahwa langkah PKB merupakan bagian dari perebutan kepemimpinan narasi dalam politik Islam Indonesia. Selama dua dekade terakhir, narasi solidaritas umat dalam isu global sering kali didominasi oleh kelompok tertentu.

Namun dengan mengambil posisi yang jelas dalam isu Iran, PKB membuka peluang untuk memasuki ruang tersebut.

Jika strategi ini dijalankan secara konsisten—misalnya melalui isu Palestina, konflik kemanusiaan global, atau diplomasi antarumat—PKB dapat membangun identitas baru sebagai partai Islam yang aktif dalam isu geopolitik.

Identitas tersebut berpotensi memiliki dampak elektoral, terutama di kalangan pemilih Muslim muda yang semakin terhubung dengan isu global melalui media sosial.

Namun tentu saja, strategi ini juga memiliki risiko. Politik Timur Tengah sarat dengan kompleksitas sektarian dan rivalitas geopolitik. Terlalu jauh terlibat dalam narasi tertentu dapat memicu resistensi di dalam negeri.

Karena itu, kunci keberhasilan langkah PKB bukan hanya pada keberanian mengambil posisi, tetapi pada kemampuan menjaga keseimbangan antara solidaritas global dan sensitivitas domestik.

Pada akhirnya, langkah PKB menunjukkan bahwa politik Indonesia tidak lagi sepenuhnya terisolasi dari dinamika global. Dalam era komunikasi digital dan geopolitik yang saling terhubung, isu internasional dapat dengan cepat menjadi sumber legitimasi politik domestik.

Dan mungkin di sinilah inti dari fenomena ini: PKB mungkin tidak sedang mencoba memengaruhi politik Iran. Yang sedang mereka lakukan adalah membaca perubahan lanskap emosi politik umat di Indonesia—dan berusaha berada selangkah di depan dalam perebutan makna dan narasi. (J61)

The Presidents Club: Prabowo-Jokowi-SBY

A43 — Wed, 04 Mar 2026 09:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Tiga presiden dan elite RI berkumpul saat krisis perang Iran memanas. Apakah ini kunci selamatkan Indonesia?

PinterPolitik.com

Cupin menyeruput kopinya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menampilkan sebuah berita mengejutkan di Selasa malam, 3 Maret 2026. Ia sungguh tak menyangka Istana Merdeka akan menjadi saksi berkumpulnya konfigurasi elite paling masif sejak era berjalannya Reformasi.

Bagi seorang pengamat politik amatir seperti Cupin, ini jelas bukanlah sekadar agenda silaturahmi biasa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pertemuan tertutup selama tiga setengah jam itu terjadi tepat ketika dunia sedang berada di tepi jurang krisis militer yang amat mengerikan.

Ingatan Cupin langsung melayang pada rentetan laporan berita tentang eskalasi mematikan ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur jantung daratan Iran. Serangan bersandi Operation Roaring Lion dan Epic Fury yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 itu bahkan dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Dampak balasan dari pihak Iran juga tidak kalah mengerikan di mata Cupin. Korps Garda Revolusi Iran langsung merespons dengan menutup Selat Hormuz serta menghujani 27 pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dengan serangan rudal masif.

Kepanikan skala global itu seketika langsung mencekik urat nadi ketahanan energi Indonesia. Dua kapal tanker raksasa kebanggaan nasional, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan ikut terjebak secara tragis di dalam pusaran perairan Teluk Persia.

Krisis ini menjadi semakin menakutkan karena sekitar sembilan belas persen pasokan minyak mentah utama Indonesia sangat bergantung pada jalur laut yang kini tertutup rapat tersebut. Kondisi diperparah dengan gejolak pasar finansial di mana harga emas dunia terpantau telah menembus angka ekstrem 5.400 dolar AS per troy ounce.

Bahkan, Cupin sempat membaca adanya ancaman mengerikan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengultimatum bahwa harga minyak mentah bisa menyentuh 200 dolar AS per barel. Rentetan petaka multi-teater inilah yang diyakini memaksa Presiden Prabowo Subianto bertindak sangat cepat dengan mengumpulkan mantan presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Langkah konsolidasi yang mendesak ini juga turut melibatkan kehadiran tiga mantan wakil presiden, tiga mantan menteri luar negeri, dan sejumlah perwakilan sektor riil pengusaha kelas atas. Bagi Cupin, kalkulus strategis dari pemimpin Jakarta ini membuktikan pesan tegas bahwa segala bentuk ego politik faksional harus segera dikubur hidup-hidup saat sebuah krisis eksistensial mengancam negara.

Namun, Cupin hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, apakah pertemuan luar biasa antar-elite ini memiliki sebuah preseden sejarah dalam tradisi ketatanegaraan peradaban global? Mampukah langkah mengumpulkan para tetua bangsa ini benar-benar efektif untuk menavigasi ancaman nyata dari hantu perang dunia?

Menyoal Council of Elders dan Sistem Genro

Langkah taktis Prabowo dalam mengumpulkan para mantan pemimpin bangsa sesungguhnya mengingatkan kita semua pada tradisi pembentukan sebuah dewan tetua informal di kala negara dilanda krisis. Fenomena statecraft tingkat tinggi semacam ini merupakan sebuah pola berulang dalam sejarah politik internasional untuk meredam kepanikan publik secara terukur.

Praktik pengumpulan kebijaksanaan ini sangat lekat dengan lembaran sejarah Kekaisaran Jepang pasca-Restorasi Meiji pada tahun 1868 melalui pelembagaan sistem Genro. Para Genro ini merupakan sekelompok negarawan senior berpengalaman yang beroperasi murni di balik layar demi membimbing negara saat melewati masa transisi dan krisis perang yang besar.

Meskipun tokoh sekaliber Itō Hirobumi dan Yamagata Aritomo tidak memegang jabatan eksekutif resmi pemerintahan, pengaruh gagasan mereka terhadap pengambilan keputusan strategis Kekaisaran Jepang bersifat quasi-konstitusional. Mereka mendedikasikan diri sebagai dewan penjaga kelanjutan institusi negara ketika sistem formal yang ada belum cukup tangguh untuk menanggung beban berat krisis zaman.

Sejarawan Paul Schroeder di dalam literatur akademiknya yang bertajuk The Transformation of European Politics 1763-1848 juga mengkaji secara tajam mengenai esensi pembentukan sistem tatanan The Concert of Europe pada tahun 1815. Schroeder membedah bagaimana sistem yang tercipta pasca-Perang Napoleon ini berhasil memaksa kekuatan raksasa Eropa untuk mensubordinasikan ambisi politik individual mereka demi menjaga stabilitas keamanan kolektif.

Apa yang sedang kita saksikan di ruang tertutup Istana Merdeka tersebut sesungguhnya adalah bentuk manifestasi domestik dan kontemporer dari sebuah The Concert of Jakarta. Konsensus elite lintas rezim yang diinisiasi ini secara tersirat menyepakati bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan harga mati yang tidak boleh dieksploitasi secuil pun demi keuntungan faksional.

Di era tata dunia modern, implementasi cemerlang dari konsep dewan ini terlihat jelas dari pembentukan kelompok The Elders pada tahun 2007 oleh mendiang tokoh perdamaian Nelson Mandela. Tokoh-tokoh dunia paling dihormati seperti Kofi Annan dan Jimmy Carter beroperasi di wadah ini sebagai sebuah kekuatan moral independen yang bertugas memediasi berbagai zona konflik.

Logika krusial dalam mengumpulkan kebijaksanaan akumulatif ini juga terlihat gamblang dalam manuver brilian kabinet perang yang dibentuk Winston Churchill pada sekitar tahun 1940 silam. Tepat di saat Inggris terancam eksistensinya oleh cengkeraman Nazi Jerman, Churchill dengan berani membentuk kabinet perang kecil yang melintasi garis batas partai demi mengonsolidasikan elemen buruh.

Republik Singapura pun tercatat pernah mengadopsi prinsip dewan penasihat yang sama persis ketika sang pendiri bangsa, Lee Kuan Yew, memutuskan untuk mundur dari kursi perdana menteri. Ia tetap sudi memberikan konsultasi strategis tingkat tinggi melalui perannya sebagai Minister Mentor tanpa harus terbebani oleh hiruk-pikuk operasional kabinet harian.

Lantas, sejauh mana porsi peran spesifik yang diampu oleh tiap-tiap tokoh yang hadir di meja bundar Istana Merdeka pada malam penuh ketegangan itu? Mampukah rajutan kombinasi pengalaman lintas generasi kenegaraan ini menciptakan sebuah sistem pertahanan pertahanan ekonomi yang benar-benar kebal dari hantaman badai?

Orkestrasi Krisis Melalui Council of Elders ala Prabowo

Setiap figur penting yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto di malam bersejarah itu sejatinya membawa beban peran geopolitik yang sangat spesifik dan tak tergantikan. Mereka semua bukan didudukkan sebagai sekadar pajangan simbolis belaka, melainkan dirancang sebagai para pemegang kunci dari perumusan Grand Strategy negara dalam menghadapi badai eskalasi regional terbesar di Timur Tengah.

Susilo Bambang Yudhoyono diplot memainkan perannya sebagai seorang Diplomat-Strategist yang berbekal rekam jejak mumpuni dalam menyelamatkan perahu Indonesia dari ancaman nyata krisis finansial global 2008 tanpa sovereign default. Sentuhan insting strategis dan memori institusional SBY sangat esensial untuk menjaga pendulum diplomasi non-blok agar tetap berada pada titik ekuilibrium di tengah benturan keras poros kekuatan global.

Di sudut lain, Joko Widodo mengemban peran sentral sebagai Pragmatic Shield yang bertugas memastikan ketahanan infrastruktur utama serta urat nadi perekonomian negara tetap berdetak. Insting pragmatis warisan Jokowi mengenai keamanan pangan serta energi seketika menjelma menjadi bantalan pelindung pamungkas ketika rantai pasokan dunia benar-benar terancam lumpuh.

Guna menjinakkan potensi liarnya sentimen sektarian di akar rumput dalam negeri, kehadiran Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin dioptimalkan guna mengemban fungsi Islamic Backchanneling yang solid. Jaringan lobi informal berskala luas ke berbagai entitas dunia Islam akan memastikan bahwa letupan solidaritas umat Muslim di Indonesia selalu diarahkan secara konstruktif ketimbang bermutasi menjadi gelombang radikalisasi.

Tidak ketinggalan pula, eksistensi dari tiga mantan menteri luar negeri secara bersamaan berhasil membentuk sebuah wadah ad-hoc Diplomatic Deep State yang melintasi berbagai epos kebijakan luar negeri. Figur Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Marty Natalegawa bersatu-padu menjadi sebuah trisula diplomasi yang menyuplai mekanisme komunikasi, legitimasi pendekatan, dan kerangka keseimbangan dinamis dalam menempatkan kompas posisi Indonesia.

Sementara itu, turut hadirnya teknokrat senior Boediono bersama barisan elite Kadin, Apindo, dan Hipmi melengkapi formasi pertahanan dengan membangun sebuah Economic War Room yang tangguh. Mereka memikul tanggung jawab krusial untuk mempertahankan arus kas nasional serta memastikan piring makan rakyat jelata tetap terisi di tengah memanasnya temperatur geopolitik.

Fenomena bersatunya faksi yang berseberangan ini dapat direfleksikan secara paripurna melalui lensa teoretis dalam literatur akademis mengenai Neorealisme Struktural. Sang cendekiawan hubungan internasional Kenneth Waltz melalui karyanya Theory of International Politics menggarisbawahi dalil bahwa negara yang bertindak rasional pasti akan memprioritaskan perilaku penyeimbangan pertahanan kolektif ketika sedang dihimpit oleh ancaman anarkis.

Sikap unjuk konsensus yang diorkestrasikan Prabowo ini sekaligus sukses memancarkan dua sinyal deterrence kuat untuk mencegah keliaran spekulan domestik dan mengirim pesan ketahanan pada kekuatan hegemonik dunia. Prabowo dengan berani menampilkan kapasitas kepemimpinan krisis tingkat tinggi yang menjauhkan diri dari monopoli keputusan, serta mantap memosisikan dirinya sebagai figur utama di antara rekan sejawatnya.

Sejarah dan waktu pulalah yang kelak akan menguji dengan seksama apakah konsensus elite lintas rezim ini mampu diinstitusionalisasikan dan berdiri tegar melampaui kepentingan pragmatis belaka. Kepemimpinan bervisi jauh ke depan dan kolaborasi tulus antargenerasi akan selalu menjadi tumpuan harapan sekaligus kompas terbaik bagi sebuah bangsa besar saat terpaksa menavigasi pusaran kelam krisis global. (A43)

Salah Terka Dino-JK?

A43 — Tue, 03 Mar 2026 23:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

JK dan Dino Patti Djalal ragukan mediasi Prabowo di Iran-AS. Benarkah RI terlalu lemah untuk damaikan dua raksasa?

PinterPolitik.com

Cupin menyeruput kopi hitamnya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menyala terang di atas meja kedai. Matanya tertuju pada sebuah tajuk berita tentang memanasnya kembali konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.

Kabar mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto yang berniat menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran menuai ragam reaksi. Cupin membaca dengan saksama rentetan komentar dari tokoh-tokoh senior diplomasi Indonesia di berbagai portal berita.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pandangan yang sangat pesimistis terhadap manuver diplomatik tersebut. Baginya, ketidaksetaraan kekuatan antara Indonesia dan Amerika Serikat membuat upaya perdamaian ini nyaris mustahil untuk diwujudkan.

Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal juga menyuarakan keraguan yang beresonansi serupa. Ia menilai niat baik tersebut sebagai sebuah ambisi diplomasi yang sangat tidak realistis di tengah krisis eksistensial.

Cupin menghela napas panjang melihat bagaimana kedua tokoh kawakan tersebut kompak meragukan kapasitas geopolitik Jakarta. Dalam benak Cupin, keraguan yang dilontarkan ini sangat masuk akal jika diukur menggunakan metrik kacamata konvensional.

Amerika Serikat adalah raksasa hegemonik dengan proyeksi armada militer terkuat di muka bumi saat ini. Sementara itu, Iran baru saja kehilangan pemimpin tertingginya dan sedang memobilisasi negara dalam mode perang total.

Mencoba melerai dua entitas raksasa yang sedang saling mengunci target rudal balistik memang terdengar seperti misi bunuh diri diplomatik. Apalagi, Indonesia tidak memiliki armada tempur atau instrumen sanksi ekonomi yang bisa menekan Washington maupun Teheran.

JK dan Dino pada dasarnya sedang menempatkan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang bermimpi terlalu tinggi di panggung global. Keduanya seolah ingin memberikan pengereman pragmatis agar Jakarta tidak mempermalukan dirinya sendiri di tengah pusaran konflik adidaya.

Bagi para kritikus ini, diplomasi tingkat tinggi membutuhkan lebih dari sekadar niat baik dan retorika kebangsaan. Menengahi konflik yang melibatkan hegemon global menuntut ketersediaan daya ungkit material yang bisa digunakan sebagai alat tawar.

Cupin menutup layar ponselnya dan mulai merenungkan pola pikir struktural yang dianut oleh para politisi senior tersebut. Ia merasa ada sebuah fondasi teoretis yang mengakar begitu presisi di balik rentetan keraguan itu.

Pandangan pesimistis ini tentu tidak muncul dari ruang hampa tanpa landasan akademik Hubungan Internasional yang jelas. Namun, apakah kacamata pesimisme ini adalah satu-satunya cara valid untuk membaca peta resolusi konflik global saat ini? Apakah JK dan Dino Patti Djalal benar-benar akurat dalam menerka batasan peluang diplomasi Indonesia di Timur Tengah?

Logika Realisme?

Cupin teringat kembali pada masa-masa diskusinya saat membedah buku-buku tebal arsitektur global di perpustakaan. Keraguan yang dilontarkan oleh JK dan Dino sejatinya berakar sangat pekat pada tradisi pemikiran Realisme.

Dalam paradigma yang dingin ini, tata dunia dilihat sebagai sebuah arena anarki tanpa ada otoritas sentral yang mengatur perilaku aktor. Oleh karena itu, paritas atau kesetaraan kekuatan militer dan ekonomi menjadi mata uang tunggal yang paling menentukan arah sejarah.

Negara-negara hanya akan patuh pada sebuah kesepakatan jika ada ancaman kekuatan yang lebih masif yang memaksa mereka tunduk. Logika mekanis ini dijelaskan secara brilian oleh Hans Morgenthau dalam mahakaryanya yang berjudul Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.

Morgenthau menegaskan bahwa politik internasional, seperti semua ranah interaksi politik lainnya, adalah sebuah perjuangan tiada akhir untuk memperebutkan kekuasaan. Tanpa adanya daya ungkit kekuasaan struktural tersebut, niat tulus seorang pihak ketiga tidak akan memiliki bobot di meja perundingan.

Dalam narasi sejarah diplomasi global, ketimpangan kekuatan selalu mendikte jalannya sebuah perjanjian antar-negara tanpa kenal ampun. Pihak yang lemah pada akhirnya hanya memiliki satu pilihan, yakni menerima syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak yang jauh lebih kuat.

Cupin mengingat kembali bagaimana Perjanjian Nanking pada tahun 1842 menjadi contoh sempurna dari brutalnya mekanisme realisme ini. Kerajaan Inggris yang memenangkan Perang Candu Pertama memaksa Kekaisaran Qing Tiongkok untuk menandatangani perjanjian yang sangat meruntuhkan kedaulatan mereka.

Inggris menggunakan armada lautnya yang superior untuk memaksa Tiongkok menyerahkan wilayah Hong Kong dan membuka pelabuhan-pelabuhan strategisnya. Tiongkok yang saat itu tidak memiliki kekuatan militer penyeimbang sama sekali tidak memiliki ruang untuk menolak atau bernegosiasi secara setara.

Inilah mengapa JK secara pragmatis mempertanyakan posisi tawar fundamental Indonesia saat berhadapan dengan superioritas Amerika Serikat. Jika sebuah negara tidak bisa memberikan insentif geopolitik atau ancaman sanksi, maka suaranya hanya akan menjadi angin lalu.

Amerika Serikat tentu tidak akan mau didikte oleh negara yang secara ekonomi masih sangat terintegrasi dengan sistem yang diciptakannya. Teheran pun diprediksi hanya akan mendengarkan pihak yang bisa menggaransi keselamatan rezim mereka dari ancaman invasi sekutu Barat.

Realitas pahit determinisme material inilah yang membuat diplomasi seringkali terasa seperti panggung tertutup bagi negara-negara adidaya semata. Namun, apakah mediasi sebuah konflik bersenjata selalu mensyaratkan otot militer yang lebih besar dari aktor yang sedang bertikai? Lantas, bagaimana sejarah mencatat anomali keberhasilan negara-negara kecil yang tiba-tiba muncul sebagai juru damai yang sangat dihormati?

Menguak Weak Mediator Paradox

Cupin tersenyum tipis saat menyadari bahwa kacamata Realisme ternyata memiliki titik buta yang cukup fatal dalam membedah anatomi mediasi. Menjadi seorang juru penengah konflik sejatinya membutuhkan seperangkat instrumen psikologis yang sama sekali berbeda dari hitung-hitungan amunisi peperangan.

Dalam studi diplomasi modern, paritas kekuatan justru sering kali menjelma menjadi hambatan besar bagi sebuah negara untuk menjadi mediator yang dipercaya. Sebuah negara adidaya sering dicurigai memiliki agenda tersembunyi atau intensi hegemonik saat mencoba menengahi sebuah krisis regional.

Di sinilah konsep Weak Mediator Paradox Theory atau Teori Paradoks Mediator Lemah mengambil alih panggung analisis utama. Teori ini diuraikan dengan sangat gamblang dan komprehensif oleh Thomas Princen dalam bukunya yang berjudul Intermediaries in International Conflict.

Princen membongkar asumsi lama dengan menyatakan bahwa mediator yang tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi besar justru mengantongi keunggulan komparatif. Mereka dianggap sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk mengancam atau memaksakan kehendak, sehingga kehadirannya jauh lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang sedang bertikai.

Negara penengah ini murni bertindak sebagai fasilitator komunikasi, bukan sebagai hegemon mandor yang membawa cambuk hukuman di balik punggungnya. Kelemahan material mereka secara paradoksal berubah menjadi kekuatan moral yang sanggup menciptakan ruang negosiasi aman dan bebas dari paranoia.

Cupin langsung memikirkan peran historis monumental Norwegia dalam merajut Kesepakatan Oslo yang legendaris pada tahun 1993. Norwegia bukanlah sebuah kekuatan militer global, apalagi negara adidaya yang memiliki gugus tugas kapal induk di perairan Timur Tengah.

Namun, kelemahan struktural Norwegia itulah yang membuat faksi Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) bersedia duduk bersama dalam satu ruangan rahasia. Norwegia berhasil menyediakan saluran diplomasi pintu belakang yang sangat hening tanpa membawa beban kepentingan geopolitik dari negara-negara besar.

Keberhasilan luar biasa Norwegia membuktikan bahwa akseptabilitas dan posisi non-blok jauh lebih krusial bagi seorang juru damai ketimbang kepemilikan hulu ledak nuklir. Dalam konteks krisis eskalatif AS-Iran saat ini, profil diplomatik Indonesia memiliki kemiripan yang sangat identik dengan posisi historis Norwegia.

Status Indonesia sebagai negara non-blok dan episentrum populasi Muslim moderat memberikan modal kepercayaan kultural yang sangat tebal di mata Teheran. Di saat yang bersamaan, kemitraan strategis yang telah terjalin lama membuat utusan Jakarta akan selalu diterima dengan tangan terbuka oleh Washington.

Prabowo tidak sedang terbang ke Timur Tengah untuk menekan Amerika Serikat atau memaksa Iran untuk menyerah tanpa syarat di meja perundingan. Kehadiran Indonesia adalah murni untuk menawarkan jalur keluar darurat agar eskalasi militer buta ini tidak berujung pada kehancuran masif fondasi ekonomi global.

Pada akhirnya, wacana diplomasi internasional selalu menyajikan benturan abadi antara realitas kekuasaan yang keras dan seni kemungkinan yang sangat lentur. Menilai efektivitas langkah perdamaian murni dari kalkulator kapabilitas militer mungkin akan selalu memproduksi proyeksi yang pesimistis, namun sejarah peradaban telah membuktikan bahwa jembatan perdamaian sering kali dibangun oleh mereka yang hanya berbekal keberanian untuk merangkul pihak-pihak yang saling membenci. (A43)

Prabowo, Alasan Israel Gemetar?

A43 — Fri, 27 Feb 2026 09:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Prabowo resmi gabung Board of Peace dan berkomitmen akan kirimkan pasukan Indonesia ke Gaza. Benarkah ini wujud ketundukan atau justru awal mimpi buruk Tel Aviv?

PinterPolitik.com

Cupin menyesap kopi hitamnya perlahan sambil menatap tajam layar ponsel yang terus menampilkan rentetan tajuk berita internasional. Narasi utama yang mendominasi beranda media sosialnya hari itu adalah ulasan sinis mengenai kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto di Washington.

Langkah mengejutkan Prabowo yang resmi bernaung di bawah payung lembaga Board of Peace bentukan Donald Trump yang kini telah terbentuk secara definitif, memicu gelombang protes. Banyak pengamat amatir yang secara reaktif menuduh bahwa manuver tersebut merupakan bentuk pengkhianatan mutlak terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

Namun, Cupin merasa ada sebuah celah logika yang sangat besar dari amarah publik yang sedang mendidih di berbagai platform diskusi tersebut. Ia menyadari sepenuhnya bahwa membaca langkah strategis seorang pemimpin negara tidak bisa dilakukan hanya dengan bermodalkan kacamata moralitas yang hitam-putih.

Tuduhan pragmatisme ini bermula dari asumsi dangkal bahwa kehadiran Prabowo di meja perundingan elite itu adalah bentuk ketundukan pada agenda besar Zionis. Opini publik dengan cepat membingkai narasi bahwa iming-iming investasi global dan janji normalisasi ekonomi telah membutakan arah kompas diplomasi Republik Indonesia.

Bagi Cupin, narasi linier yang beredar ini terasa terlalu naif dan mengabaikan fakta betapa kompleksnya papan catur geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ia sangat meyakini bahwa manuver diplomasi Prabowo menembus ring satu Board of Peace bukanlah sebuah karpet merah, melainkan sebuah ranjau strategis.

Dalam sunyinya kedai kopi di sudut ibu kota itu, Cupin merenungkan betapa seringnya masyarakat terjebak pada ilusi bahwa berdialog sama dengan menyerah kalah. Padahal, sejarah peradaban dan rentetan konflik dunia selalu membuktikan bahwa infiltrasi tingkat tinggi ke dalam struktur lawan adalah metode terbaik untuk meruntuhkan agenda mereka dari dalam.

Keberadaan Board of Peace memang secara historis didesain untuk menguntungkan pihak tertentu, tetapi kehadiran kepala negara penyeimbang yang vokal justru akan membalikkan seluruh keadaan. Cupin membayangkan betapa terkejutnya para pelobi internasional di Washington saat menyadari Prabowo datang bukan untuk mengamini, melainkan untuk membajak arah perundingan tersebut.

Buku-buku sejarah diplomasi yang teronggok di meja Cupin selalu mengajarkan bahwa pragmatisme terukur adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada idealisme yang buta. Ia tersenyum tipis menyadari bahwa publik Indonesia mungkin sedang menyaksikan salah satu sandiwara diplomasi tingkat tinggi yang paling brilian di abad ini.

Di balik layar keriuhan publik yang bising, sebuah desain besar sedang dirajut dengan sangat hati-hati demi memastikan posisi tawar Jakarta berada di puncak absolut. Cupin menutup layar ponselnya dan mulai merangkai ulang seluruh kepingan teka-teki geopolitik yang berserakan di hadapannya menjadi sebuah tesis yang utuh.

Apakah Israel benar-benar memegang kendali penuh atas lembaga perdamaian yang digagas oleh sekutu utama mereka di ranah global tersebut? Ataukah manuver berani Prabowo memasukki meja KTT ini justru menjadi awal dari mimpi buruk diplomasi bagi Tel Aviv yang tak pernah diproyeksikan sebelumnya?

Bayang-bayang Militer di Gaza

Pikiran Cupin kemudian beralih pada wacana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza yang kini status komitmennya dikabarkan sudah hampir final. Dalam benak analitisnya, kehadiran ribuan tentara berseragam lengkap di perbatasan konflik bukanlah sekadar simbol solidaritas kemanusiaan biasa yang bisa dipandang sebelah mata.

Langkah pengerahan kekuatan militer ini adalah sebuah proyeksi kekuatan yang secara langsung menusuk tepat di jantung persepsi ancaman keamanan nasional Israel. Negara tersebut selama ini sangat mengandalkan isolasi geografis dan superioritas persenjataan untuk menjaga ketenangan psikologis warganya dari kepungan negara-negara mayoritas Muslim.

Analisis Cupin seketika terhubung dengan sebuah argumen bernas yang diuraikan oleh Stephen Walt dalam karya akademiknya yang sangat fenomenal berjudul The Origins of Alliances. Dalam literatur Hubungan Internasional tersebut, Walt secara komprehensif menjelaskan bagaimana sebuah negara merespons ancaman bukan hanya berdasarkan kekuatan tempur agregat lawan, tetapi juga dipengaruhi oleh kedekatan geografis dan niat agresif.

Melalui kacamata teori Walt tersebut, Cupin menilai bahwa manuver penempatan pasukan dari Asia Tenggara secara drastis mengubah kalkulasi kedekatan geografis ancaman bagi Tel Aviv. Negara kepulauan yang selama ini hanya bisa melontarkan kecaman dari jarak ribuan kilometer, tiba-tiba memproyeksikan kekuatan fisik yang nyata tepat di halaman depan rumah sang lawan.

Bagi para perumus strategi militer Israel, pasukan perdamaian dari negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia adalah sebuah variabel tak terduga yang sangat merepotkan. Mereka sadar betul bahwa insiden sekecil apa pun yang merugikan pasukan tersebut dapat memicu eskalasi politik berantai yang tidak akan mampu dibendung oleh kekuatan adidaya mana pun.

Cupin mengilustrasikan dalam pikirannya mengenai kepanikan yang mungkin mendera ruang rapat kabinet perang Israel saat menganalisis potensi pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Kepastian kehadiran fisik pasukan militer gabungan yang dipelopori Indonesia tersebut bukan lagi sekadar retorika normatif di mimbar PBB, melainkan wujud nyata dari ancaman laten yang mengintai setiap pergerakan mereka.

Secara psikologis, keberangkatan tentara penjaga perdamaian ke wilayah konflik tersebut meruntuhkan narasi hegemonik Israel bahwa mereka sama sekali tidak tersentuh oleh kekuatan dari luar Timur Tengah. Entitas yang terbiasa mendikte syarat-syarat keamanan di sekitarnya itu kini harus berhadapan dengan tembok pertahanan dari negara yang secara konstitusional menolak mengakui eksistensi mereka.

Analisis Cupin semakin tajam ketika ia menyadari bahwa pasukan militer ini sesungguhnya berfungsi sebagai instrumen penekan yang tidak bisa diusir begitu saja menggunakan instrumen hukum internasional. Israel sepenuhnya terjebak dalam dilema buta; menyerang pasukan berarti melakukan bunuh diri politik massal, namun membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menerima pengawasan militer secara permanen.

Keputusan pengiriman yang hampir final ini seolah membuktikan bahwa instrumen kemanusiaan dapat dialihfungsikan menjadi kekuatan gentar yang melampaui efek destruktif dari rentetan misil balistik sekalipun. Cupin menghela napas panjang melihat betapa elegan namun mematikannya strategi penempatan proksi keamanan di wilayah yang selama ini menjadi titik buta keangkuhan lawan.

Mungkinkah kehadiran ribuan sepatu laras tentara di tanah konflik ini menjadi kartu truf absolut yang selama ini dicari untuk menundukkan arogansi keamanan Tel Aviv? Dan bagaimana instrumen militer yang dikemas rapi dalam bungkus perdamaian ini pada akhirnya bertransformasi menjadi senjata negosiasi yang paling ditakuti?

Jerat Presisi Diplomasi Sandera?

Menyadari adanya benang merah antara partisipasi Prabowo di struktur resmi Board of Peace dan kepastian pengiriman pasukan ke Gaza, Cupin langsung mengarahkan analisisnya pada konsep diplomasi tingkat tinggi. Ia menarik kesimpulan tajam bahwa strategi yang sedang dimainkan saat ini adalah sebuah bentuk diplomasi sandera yang bertujuan memojokkan Israel dari segala penjuru mata angin.

Konsep diplomasi sandera yang dipikirkan Cupin sama sekali tidak bermakna penyanderaan nyawa secara fisik, melainkan penahanan kepentingan geopolitik yang sangat krusial bagi masa depan Israel. Tel Aviv saat ini sangat mendambakan normalisasi hubungan dengan dunia Islam untuk mendapatkan legitimasi mutlak, dan Jakarta secara cerdas mengantongi kunci emas dari pintu pengakuan tersebut.

Cupin dengan cermat menghubungkan fenomena geopolitik ini dengan pemikiran brilian Thomas Schelling yang tertuang dalam karyanya yang sangat berpengaruh berjudul The Strategy of Conflict. Schelling dalam karyanya tersebut mengelaborasi secara detail bagaimana kekuatan untuk menyakiti atau menahan sesuatu yang berharga dapat direkayasa menjadi daya tawar yang absolut dalam sebuah konflik terbuka.

Berdasarkan fondasi teori Schelling, Cupin melihat dengan jelas bahwa sandera yang sedang ditahan oleh Prabowo adalah impian legitimasi internasional dan jaminan rasa aman yang sangat didambakan oleh Israel. Pesan tersirat yang dikirimkan sangatlah lugas: keamanan Israel hanya akan diakui dan dihormati jika hak fundamental atas kemerdekaan Palestina direalisasikan tanpa syarat tambahan saat ini juga.

Jika pihak lawan bersikeras menolak syarat mutlak tersebut, mereka dipastikan akan kehilangan momentum bersejarah untuk berdamai dengan raksasa Asia dan harus terus hidup dalam bayang-bayang ancaman perbatasan. Cupin menggelengkan kepala penuh kekaguman melihat bagaimana posisi non-blok yang selama bertahun-tahun dianggap pasif, kini dipelintir menjadi instrumen koersi yang memaksa lawan berlutut pada pilihan yang menyakitkan.

Keterlibatan penuh Prabowo di dalam organisasi Board of Peace ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara strategis untuk memikat target agar bersedia masuk ke dalam perangkap negosiasi yang sesungguhnya. Saat mereka merasa menang di atas kertas kesepakatan elite Washington, jerat diplomasi sandera ini justru akan ditarik dengan kekuatan penuh hingga tidak ada lagi ruang tersisa untuk sekadar bermanuver.

Pendekatan ini jauh melampaui taktik perlawanan frontal yang selama ini terbukti sering berujung pada kebuntuan berdarah tanpa solusi rasional di level akar rumput. Ini adalah puncak evolusi dari realpolitik yang dipahami Cupin; sebuah taktik mematikan di mana senyum koperatif di meja diplomasi dengan rapi menyembunyikan todongan senjata strategis yang terkokang sempurna.

Menganalisis arsitektur strategi yang begitu rapi ini, Cupin merasa optimis bahwa supremasi negosiasi saat ini sepenuhnya berada di tangan pemimpin yang mampu memanipulasi persepsi ancaman. Ia mencatat dalam benaknya bahwa diplomasi bukanlah kompetisi untuk terlihat paling suci, melainkan perlombaan untuk mendikte hasil akhir melalui penguasaan atas kelemahan terbesar pihak lawan.

Pada akhirnya, dinamika konflik global yang teramat kompleks ini selalu menuntut kemampuan analitis yang jernih untuk membaca niat tersembunyi di balik setiap manuver politik yang tampak berlawanan arah. Keberanian mengambil risiko dengan menempatkan diri di pusat pusaran diplomasi lawan adalah bukti kedewasaan strategis yang esensial, demi tercapainya perdamaian sejati yang berdiri tegak di atas fondasi keadilan. (A43)

BoP: Jebakan atau Jembatan?

A43 — Fri, 06 Feb 2026 23:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP). Mungkinkah ini kesempatan untuk menjadi jembatan atau malah masuk ke jebakan?

PinterPolitik.com

Cupin menyesap latte-nya sambil mengamati layar ponsel yang menampilkan berita besar tentang langkah strategis Indonesia di panggung dunia. Kabar bahwa pemerintah memutuskan untuk terlibat dalam inisiatif Board of Peace (BoP) menjadi topik hangat yang membakar semangat nasionalisme di lini masa.

Bagi Cupin, mahasiswa yang gemar mengamati dinamika politik global, keputusan ini bukanlah langkah sembarangan, melainkan sebuah manuver berani yang patut diapresiasi. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton di pinggir lapangan, tetapi berani masuk ke tengah gelanggang tempat keputusan-keputusan besar dibuat.

Tentu saja, kehadiran forum ini memantik diskusi hangat mengenai siapa saja yang duduk di meja bundar tersebut. Isu yang paling sensitif dan menguras emosi publik adalah potensi kehadiran perwakilan Israel dalam satu forum multilateral yang sama.

Namun, Cupin melihat pemerintah tampaknya memahami bahwa untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, mediator tidak bisa hanya berbicara dengan satu sisi saja. Kehadiran Indonesia di sana justru dimaknai sebagai upaya “menjemput bola” untuk membela kepentingan Palestina langsung di depan mata pihak lawan.

Alih-alih memboikot forum dan membiarkan narasi didominasi oleh pihak lain, Indonesia memilih jalan terjal diplomasi untuk menyuarakan hak-hak Palestina secara lantang. Ini mengingatkan Cupin pada prinsip bahwa perdamaian tidak dibuat dengan teman, melainkan dengan musuh.

Perdebatan di kepala Cupin bukan lagi soal “pantas atau tidak”, melainkan seberapa besar dampak yang bisa kita berikan. Langkah ini sejalan dengan analisis yang menyebut bahwa isolasi diplomatik tidak selamanya menjadi solusi efektif dalam konflik modern.

Dengan bergabungnya Indonesia, harapan agar suara Global South tidak lagi diabaikan menjadi semakin nyata. Pemerintah terlihat ingin memastikan bahwa penderitaan rakyat Gaza tidak hanya menjadi statistik, tetapi menjadi agenda utama pembahasan.

Cupin membayangkan para diplomat kita sedang bekerja keras menyiapkan argumen-argumen tajam untuk melindungi kepentingan saudara-saudara di Palestina. Keberanian untuk duduk tegak di tengah kompleksitas geopolitik ini menunjukkan kedewasaan diplomasi Indonesia.

Tidak mudah bagi negara mana pun untuk menavigasi jebakan-jebakan protokol internasional yang penuh intrik. Namun, antusiasme publik yang mendukung peran aktif Indonesia menjadi bahan bakar moral yang kuat.

Cupin melihat ini sebagai sinyal bahwa Indonesia siap naik kelas dari sekadar negara berkembang menjadi kekuatan penyeimbang global. Kita tidak lagi hanya mengirim bantuan logistik, tetapi juga turut merancang arsitektur perdamaian itu sendiri.

Meskipun tantangan di depan mata sangat besar, optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi kunci penyelesaian konflik Palestina tetap menyala. Langkah awal sudah diambil, dan dunia kini menunggu gebrakan selanjutnya dari Jakarta.

Namun, di balik optimisme tersebut, Cupin mulai merenungkan kapasitas strategis yang kita miliki untuk mengubah arah angin. Apakah keberanian diplomatik ini cukup untuk melawan arus kepentingan adidaya yang sudah mengakar kuat?

Dan yang lebih penting, mampukah Indonesia mengonversi kehadiran fisik di forum tersebut menjadi kebijakan nyata yang menguntungkan Palestina?

DNA “Bandung Spirit” di BoP

Mencoba menyelami lebih dalam, Cupin membuka kembali catatan kuliahnya tentang teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional. Perspektif ini, yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Alexander Wendt, menekankan bahwa identitas negara adalah faktor krusial yang menentukan tindakannya.

Indonesia, sejak era KAA 1955, telah secara konsisten mengonstruksi identitasnya sebagai “jembatan” atau bridge-builder antar-peradaban. Pemerintah saat ini tampaknya sangat sadar akan modal sejarah tersebut dan sedang mengapitalisasinya melalui Board of Peace.

Bergabungnya Indonesia bukan sekadar kalkulasi untung-rugi materi, melainkan peneguhan identitas nasional sebagai juru damai dunia. Ini berbeda dengan negara middle power lain seperti Turki yang cenderung menggunakan pendekatan koersif atau India yang sangat pragmatis menjaga otonomi strategisnya.

Indonesia memainkan peran unik sebagai “kekuatan moral” yang bisa diterima oleh faksi-faksi yang saling berseberangan, termasuk dalam konteks Palestina dan Israel. Dalam kacamata Role Theory dari K.J. Holsti, Indonesia sedang menjalankan peran sebagai “Active Independent” yang konsisten.

Pemerintah memahami bahwa menjadi jembatan berarti harus bersedia diinjak oleh kedua belah pihak demi menghubungkan dua tebing yang terpisah. Dalam kasus Palestina, Indonesia memosisikan diri sebagai penyambung lidah bagi mereka yang tak terdengar suaranya di forum elit.

Kehadiran Indonesia di BoP adalah upaya untuk memastikan bahwa jembatan diplomasi bagi kemerdekaan Palestina tidak diputus oleh kepentingan sepihak negara-negara Barat. Kita membawa perspektif kemanusiaan dan keadilan yang sering kali absen dalam kalkulasi dingin realpolitik global.

Cupin melihat bahwa pemerintah sedang berusaha mengubah norma internasional dari yang berbasis kekuatan (power-based) menjadi berbasis nilai (value-based). Alexander Wendt menyebutkan bahwa “anarki adalah apa yang negara persepsikan”, dan Indonesia sedang mencoba mengubah persepsi anarki itu menjadi kerja sama.

Diplomasi “jembatan” ini memungkinkan Indonesia untuk menyuntikkan agenda Palestina ke dalam diskusi tanpa harus terjebak dalam blok aliansi yang kaku. Kita bisa berbicara dengan Amerika Serikat sebagai mitra strategis, sekaligus merangkul negara-negara Arab dan Afrika.

Fleksibilitas inilah yang menjadi aset terbesar diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan saat ini. Tidak banyak negara yang memiliki privilese kepercayaan dari berbagai kutub kekuatan dunia seperti Indonesia.

Langkah ini juga membuktikan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak luntur, justru berevolusi ke tahap yang lebih taktis dan strategis. Menjadi jembatan bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif mencari titik temu demi solusi dua negara.

Cupin merasa bangga bahwa bangsanya berani mengambil risiko politik demi sebuah cita-cita luhur konstitusi. Namun, ia juga sadar bahwa dalam teori konstruktivisme, sebuah identitas hanya akan valid jika diakui oleh pihak lain (intersubjective understanding).

Apakah negara-negara besar di dalam BoP benar-benar memandang Indonesia sebagai mitra setara yang idenya patut didengar? Ataukah mereka hanya memandang kita sebagai pelengkap kuota representasi geografis semata?

Maka, pertanyaan besarnya adalah seberapa kuat “beton” jembatan yang sedang dibangun oleh para diplomat kita? Dan apakah jembatan ini mampu menahan beban berat ekspektasi perdamaian yang diletakkan di pundak Indonesia?

Rule-Maker > Rule-Taker

Lamunan Cupin berlanjut ke dimensi yang lebih keras dan pragmatis, meninggalkan sejenak romantisme peran moral. Ia teringat pada pandangan para akademisi, seperti Bagus Muljadi, yang menekankan pentingnya memahami struktur kekuasaan di balik institusi internasional.

Dalam kacamata ini, langkah pemerintah bergabung ke BoP adalah bentuk kecerdasan dalam membaca peta realpolitik. John Mearsheimer, dalam The Tragedy of Great Power Politics, mengingatkan bahwa institusi internasional sering kali dibentuk untuk melayani kepentingan negara kuat.

Alih-alih menolak realitas ini, Indonesia justru memilih untuk masuk dan bermain di dalamnya demi kepentingan nasional dan Palestina. Pemerintah menyadari bahwa memprotes keputusan dari luar pagar jarang sekali mengubah hasil akhir.

Untuk bisa menolong Palestina secara efektif, Indonesia harus berada di ruang rapat saat aturan main sedang disusun. Konsep “bebas aktif” diterjemahkan secara progresif oleh pemerintah: bukan reaktif menunggu bola, tetapi proaktif membentuk agenda (shaping the agenda) sejak dini.

Inilah esensi dari diplomasi modern yang cerdas: articulate clearly and early. Indonesia tidak menunggu draf resolusi jadi baru berkomentar, tetapi ikut memegang pena saat draf itu ditulis.

Kritik yang mengatakan ini adalah jebakan mungkin melupakan bahwa ketidakhadiran justru adalah jebakan yang sesungguhnya. Jika Indonesia absen, nasib Palestina akan ditentukan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang mungkin tidak peduli pada aspirasi dunia Islam.

Pemerintah memahami bahwa dalam lanskap kekuasaan global, leverage atau daya tawar adalah mata uang yang paling berharga. Dengan masuk ke lingkaran inti, Indonesia sedang membangun leverage tersebut, didukung oleh posisinya sebagai pemimpin alamiah di Asia Tenggara.

Fokus memperkuat pijakan di ASEAN adalah modal awal yang baik untuk berbicara lantang di level global. Kekuatan struktural yang terbatas dikompensasi dengan kelincahan diplomatik untuk memastikan orang lain mau bermain dengan aturan kita.

Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak naif dalam memandang geopolitik. Kita tahu bahwa norma dan hukum internasional sering kali tidak cukup untuk menghapus asimetri kekuatan militer.

Oleh karena itu, strategi masuk ke dalam sistem adalah cara terbaik untuk membelokkan arus kekuatan tersebut agar lebih adil. Ini adalah bentuk survival mode sekaligus offensive diplomacy untuk mengamankan kepentingan nasional dan kemanusiaan.

Pemerintah sedang mengajarkan kita bahwa diplomasi bukan soal siapa yang paling keras berteriak di jalanan, tapi siapa yang paling taktis bernegosiasi di meja perundingan. BoP adalah arena uji nyali dan uji otak bagi para arsitek kebijakan luar negeri kita.

Kehadiran Indonesia di sana adalah jaminan bahwa isu Palestina tidak akan terkubur di bawah tumpukan agenda hegemonik lainnya. Kita hadir untuk memastikan bahwa “jembatan” itu benar-benar mengantarkan pada perdamaian, bukan sekadar monumen kosong.

Pada akhirnya, dikotomi jebakan atau jembatan akan sangat bergantung pada seberapa piawai kita memainkan kartu yang kita pegang. Jika melihat keseriusan dan keberanian pemerintah saat ini, besar harapan bahwa BoP akan menjadi jembatan emas bagi peran Indonesia yang lebih sentral, sekaligus jalan pembuka bagi keadilan yang dinanti rakyat Palestina. (A43)

Solusi Dua Negara: Prabowo’s BATNA?

A43 — Mon, 29 Sep 2025 12:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina-Israel di pidatonya pada Sidang Umum PBB 2025. Mengapa solusi dua negara menjadi penting?

PinterPolitik.com

Pada 23 September 2025, layar televisi di ruang tengah Cupin menampilkan siaran langsung Sidang Umum PBB. Di podium biru khas PBB, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian konflik Israel–Palestina melalui solusi dua negara, yaitu pengakuan atas dua negara berdaulat yang hidup berdampingan secara damai.

Cupin, seorang penggemar isu-isu internasional, bersandar di sofa sambil mencatat poin penting di buku catatannya. Ia merenung, “Langkah ini diplomatis sekali, tapi pasti menuai perdebatan,” sambil menyeruput kopi panasnya.

Di Indonesia, pidato tersebut memang langsung memantik perdebatan: sebagian publik menganggap Prabowo terlalu lunak terhadap Israel, sedangkan pendukung Palestina khawatir ini mengabaikan hak-hak historis mereka. Cupin mengernyitkan dahi di depan televisi, mencoba memahami peta politik global yang rumit itu.

Sebaliknya, di kancah internasional, banyak yang memandang dukungan itu sebagai sikap moderat dan realistis untuk mengakhiri konflik panjang. Cupin menulis di catatan: “Diplomasi butuh jalan tengah—tapi apakah jalan tengah ini kokoh?”

Untuk memahami lebih dalam makna pidato ini, Cupin membuka buku-buku sejarah di mejanya. Ia sadar, untuk melihat signifikansi langkah Prabowo, ia perlu menelusuri akar gagasan solusi dua negara dan kerangka teori negosiasi internasional yang mendasarinya.

Pertanyaan yang muncul kemudian: Apakah dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara lebih bersifat simbolis diplomatik atau bermuatan strategi nyata? Dan bagaimana dukungan ini akan dipahami dalam teori negosiasi internasional?

Asal-usul Solusi Dua Negara

Cupin menatap layar televisi yang kini menayangkan dokumenter tentang sejarah konflik Israel–Palestina. Narasi dokumenter itu mengulang masa Mandat Britania, ketika ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina memuncak akibat imigrasi dan klaim tanah. Dalam The Peace Process: From Breakthrough to Breakdown, Afif Safieh menjelaskan bahwa gagasan pembagian wilayah ini muncul lewat Komisi Peel 1937, tetapi ditolak pihak Arab yang merasa hak-hak mereka diabaikan.

Gambar-gambar arsip PBB tahun 1947 muncul di layar: Resolusi 181 yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi negara Israel dan negara Arab, dengan Yerusalem sebagai entitas internasional. Cupin mencatat cepat di bukunya: “PBB 1947—garis awal peta dua negara.”

Setelah Israel berdiri pada 1948, perang pecah dan ratusan ribu warga Palestina mengungsi; Cupin menatap layar yang menampilkan tenda-tenda pengungsi di gurun, menghela napas panjang membayangkan penderitaan itu. Meski demikian, pembentukan Israel tetap menjadi titik penting dalam dinamika konflik modern.

Dokumenter itu berlanjut ke Perjanjian Oslo 1993 yang memberikan harapan baru bagi lahirnya negara Palestina, meski kekerasan dan ketidakpercayaan terus membayangi. Catatan Cupin bertambah: “Harapan sering terkikis oleh kekerasan.”

Para pakar hukum seperti Susan M. Akram dan Michael Dumper dalam International Law and the Israeli-Palestinian Conflict menegaskan bahwa solusi dua negara bukan sekadar pembagian wilayah, tetapi juga pengakuan kedaulatan, status Yerusalem, hak pengungsi, dan batas wilayah 1967. Cupin berhenti menulis sejenak dan memandang televisi dengan tatapan kosong, menyadari betapa rumitnya lapisan konflik ini.

Karenanya, solusi dua negara adalah hasil kompromi sejarah, hukum, politik, serta kemanusiaan yang kompleks. Cupin menutup dokumenter itu dengan perasaan campur aduk, siap memikirkan bagaimana teori negosiasi bisa menjelaskan posisi ini.

Pertanyaan yang muncul sekarang: Jika solusi dua negara begitu kompleks dalam sejarah dan hukum, bagaimana gagasan itu bisa menjadi alat tawar dalam negosiasi? Dan apakah solusi dua negara dapat berfungsi sebagai BATNA yang kuat bagi pihak yang berkonflik?

Prabowo’s BATNA?

Cupin kemudian mengganti saluran televisi ke program diskusi akademik yang membahas teori negosiasi internasional. Di sana disebutkan konsep BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement yang diperkenalkan oleh Roger Fisher dan William Ury dalam Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Cupin menulis di margin bukunya: “BATNA = jaring pengaman.”

BATNA yang kuat memberi posisi tawar lebih baik, sebab pihak tidak akan menerima kesepakatan yang lebih buruk daripada alternatifnya. Cupin menatap panelis di televisi yang mengibaratkan BATNA seperti “plan B” yang harus siap sebelum duduk di meja perundingan.

Dalam konflik Israel–Palestina, solusi dua negara bisa dipandang sebagai BATNA kedua belah pihak: jika negosiasi gagal, pembentukan dua negara tetap menjadi alternatif untuk pengakuan legal dan politik serta mencegah eskalasi konflik. Cupin menulis: “Dua negara = alternatif minimum untuk mencegah perang lebih parah.”

Walaupun tidak sempurna, solusi dua negara sebagai BATNA penting untuk mencegah kekerasan berkepanjangan. Cupin menatap layar televisi dan berkata dalam hati: “Setidaknya ada batas aman dalam konflik.”

BATNA itu perlu terus diperkuat melalui diplomasi, dukungan internasional, dan legitimasi politik-hukum yang berkelanjutan. Cupin menggambar garis besar peta Timur Tengah di bukunya, menandai titik-titik pertemuan yang bisa memperkuat “alternatif terbaik” itu.

Akhirnya, dukungan Presiden Prabowo terhadap solusi dua negara dapat dibaca sebagai upaya mendukung jaring pengaman perdamaian global. Cupin mematikan televisinya, menyandarkan tubuh, dan berharap dialog dunia tak berhenti, karena BATNA hanyalah alat yang berguna jika niat perdamaian tetap hidup. (A43)

142 Negara Bersama Prabowo

E95 — Sun, 14 Sep 2025 04:48:58 +0000

Dari Paris, Riyadh, Beijing, Ankara, hingga New York, langkah shuttle diplomacy Presiden ke-8 RI akhirnya berbuah. Dunia kini makin solid mendorong solusi dua negara sebagai jalan damai Palestina–Israel.

#Prabowo #PrabowoSubianto #Palestina #Israel #PBB #DeklarasiNewYork #ekonomi #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini