PinterPolitik.com 

Perang antara Israel dan Palestina di Gaza telah mencapai tahap baru yang mengerikan. Sejak hari Jumat kemarin (22/12), jumlah korban tewas warga Palestina di Gaza sudah menembus angka 20.000. Dari angka tersebut, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut sebanyak 2/3 dari total korban adalah anak-anak dan perempuan. 

Patut diakui bahwa perang yang terjadi sekarang telah menjadi bencananya sendiri, namun, di samping itu, bila kita melihat sejarah pertarungan antara Israel dan Palestina, kita akan menyadari bahwa ada sesuatu yang cukup ganjil dalam peperangan ini.  

Perang antara Israel dan Palestina sudah berlangsung selama puluhan tahun, dari ketika pertama kali Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada 1948, hingga sekarang, akan tetapi, sampai saat ini bentuk akhir dari perseteruan berdarah ini masih belum terlihat juga.  

Menariknya, sebagai negara yang mendapat bantuan Barat, khususnya dari Amerika Serikat (AS), Israel secara de facto sesungguhnya memiliki kapabilitas militer yang jauh lebih kuat dari Palestina. Selain alat-alat militer yang super canggih, Israel juga selalu mendapat sokongan finansial dari para sekutunya. Atas dasar itu, mungkin saja Israel sebetulnya bisa menguasai seluruh wilayah Palestina bila benar-benar menginginkannya, akan tetapi, hal itu tidak pernah terjadi.  

Karena itu, tidak sedikit yang sampai bertanya-tanya, kenapa Israel tidak pernah benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya untuk kuasai Gaza? Dan mengapa seakan-akan perang yang terjadi berkali-kali di Palestina “dibiarkan” terjadi berulang-ulang? 

Alasan Resistensi Palestina yang Sesungguhnya 

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami ulang secara seksama kenapa bisa muncul sebuah konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina melalui kacamata politik. 

Well, ketika masa awal-awal peperangannya dengan Palestina, Israel sempat melewati masa di mana mereka hampir benar-benar “musnah”. Masa yang dimaksud itu adalah Perang Enam Hari 1967 dan Perang Yom Kippur 1973. Kala itu, Israel digempur dari seluruh penjuru oleh negara-negara Arab, termasuk tetangga-tetangga terdekatnya seperti Mesir, Arab Saudi, dan Suriah. 

Walaupun perang-perang itu dimenangkan oleh Israel, hal ini memantik sebuah kesadaran dalam haluan politik luar negeri Negara Zionis tersebut, yakni mereka perlu sedikit merendahkan ambisi militer dan memulai normalisasi hubungan diplomatis dengan negara-negara Arab, karena Israel sadar bahwa konflik yang berkelanjutan dengan negara-negara tetangganya, meskipun kekuatan militer mereka tidak tinggi, dapat mengancam eksistensi Israel.  

Alhasil, setelah tahun 1973, Israel “memoles” hubungannya dengan para negara Arab dengan memulai kerja sama ekonomi. Perkembangan ekonomi yang terjadi sejak masa itu sangat membantu proses pengembangan negara-negara Arab di Timur Tengah. 

Masalahnya, Israel tidak melihat hubungan yang serupa dengan Palestina akan menguntungkan mereka, karena bila Palestina dibiarkan membangun kekuatannya, itu akan menjadi tantangan bagi hak Israel untuk benar-benar menguasai seluruh wilayah Palestina. Akibatnya, Israel membiarkan hubungan diplomatisnya dengan Palestina berlangsung buruk. Akibatnya, situasi ekonomi di Palestina pun ikut memburuk dari masa ke masa. Situasi yang demikian lantas menjadi pondasi dari munculnya kelompok-kelompok milisi di Palestina. 

Lantas, kenapa Israel tidak okupasi Palestina secara total saja? 

Sebuah Perang yang Diternak? 

Ada asumsi bahwa Israel membiarkan milisi di Gaza “tetap hidup” karena mereka melihat itu sebagai bagian dari manajemen konflik yang krusial. 

Seperti yang diungkapkan ilmuwan politik di Brookings, Daniel Byman, milisi-milisi di Palestina bisa jadi sebetulnya dipandang sebagai necessary evil, atau kejahatan yang dibutuhkan untuk tetap ada oleh Israel.  

Pertimbangan terkuat yang mendorong Israel untuk tidak menghabisi milisi di Gaza adalah untuk menghindari potensi amarah negara-negara Arab dan mencegah meluasnya konflik ke tingkat yang lebih besar. Tindakan agresif yang melibatkan intervensi militer masif selalu berpotensi memicu reaksi keras dari negara-negara tetangga, terutama mereka yang memiliki solidaritas dengan Palestina. 

Terlebih lagi, Bilal Y. Saab dalam tulisannya di Chatam House sempat menyebutkan bahwa meski Israel dan tetangga lainnya kini relatif damai, dendam politik dan kultural sebetulnya masih terbenam di benak para keturunan pemimpin-pemimpin negara Arab hingga saat ini. Israel tentu tidak ingin adanya potensi perang besar lama terjadi kembali.  

Masalahnya, kemunculan milisi-milisi anti-Israel di Palestina adalah sebuah kesalahan yang harus ditelan mentah oleh Israel. Atas dasar itu, satu-satunya cara bagi mereka untuk mencegah munculnya kembali gerakan massal untuk memerangi Israel adalah dengan terus “memelihara” milisi di Gaza agar setidaknya tetap terus ada. 

Kembali mengutip Byman dalam tulisannya di Brookings, disebutkan bahwa Israel bahkan kerap meloloskan bantuan kemanusiaan dari Mesir untuk Gaza agar gerakan resistensi di sana bisa terus “terpelihara” dan bertahan hidup. Israel, kata Byman, berpandangan bahwa bila kemusnahan warga Palestina terjadi secara cepat, itu otomatis akan memantik agresi militer dari negara-negara Arab. 

Namun, perlu diingat bahwa argumen-argumen yang disampaikan di atas hanya salah satu dari sekian banyaknya pendapat tentang mengapa Israel cenderung membiarkan konfliknya dengan Palestina berlangsung lama.  

Pada akhirnya, besar harapan kita agar perang yang sudah berlangsung terlalu lama di sana bisa selesai secepat mungkin dengan terus meningkatnya tekanan internasional. (D74)

PinterPolitik.com 

Efek berantai pertempuran antara Israel dan Palestina tampak semakin luas dan mengkhawatirkan. Selain berdampak pada meningkatnya tegangan politik antara negara-negara tetangga Israel, seperti Lebanon dan Yaman, kini negara pendukung terkuat Israel, yakni Amerika Serikat (AS) juga dikabarkan baru saja mengirim kapal induknya ke Laut Merah, tepatnya, ke Teluk Aden.  

Yap, menurut laporan dari Politico pada 16 Desember, Negeri Paman Sam telah menempatkan kapal induk Dwight D. Eisenhower di wilayah laut yang dekat dengan perbatasan Arab Saudi dan Yaman tersebut. Pernyataan resminya, AS melakukan itu karena mereka ingin mengamankan jalur perdagangan di Laut Merah dari kelompok Houthi Yaman yang disebutnya kerap melakukan serangan kepada kapal militer dan sipil di sana. 

Menariknya, beberapa pengamat berpandangan bahwa manuver AS itu sebenarnya dilakukan untuk melindungi Israel dari serangan-serangan para musuhnya di kawasan Teluk Arab. 

Dan memang, sesuai laporan dari Al Jazeera, AS sendiri sudah menghancurkan beberapa misil yang ditembak dari Yaman ke Israel. Akan tetapi, aksi tersebut mulai menjadi sorotan karena mengisyaratkan potensi keterlibatan langsung AS ke konflik di Timur Tengah. 

Namun, tindakan kontroversial AS untuk menaruh tekanan militer yang kuat di Laut Merah itu sebetulnya bisa jadi ditargetkan sebagai “sentilan” politik pedas yang ditujukan ke Arab Saudi, bukan kepada Yaman, Palestina, ataupun Iran. Hmm, mengapa demikian? 

Akibat Arab Saudi? 

Pada tanggal 31 Oktober silam, sempat muncul diskursus yang cukup menarik terkait hubungan Saudi, Israel, dan Yaman. Pada tanggal itu, menurut laporan dari Associated Press, Houthi berhasil meluncurkan misil ke Israel, melintasi wilayah udara Saudi.  

Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena sebelumnya Saudi diketahui selalu menghalau misil Houthi yang melintasi wilayahnya. Atas dasar itu, lolosnya misil Houthi sempat memunculkan semacam dugaan bahwa Saudi mungkin sedang dibingungkan oleh keputusan diplomatisnya untuk menjadi “tembok pelindung” atas serangan yang dluncurkan Yaman.  

Yap, dengan lolosnya misil dari Yaman, sempat diasumsikan bahwa Saudi mungkin membiarkan Israel, yang notabene adalah rekan “kesayangan” AS, diserang oleh musuhnya, padahal Saudi seharusnya bisa menghalaunya. 

Nah, hal ini menjadi salah satu dasar asumsi di balik alasan pengiriman kapal induk Dwight D. Eisenhower ke Laut Merah. Bisa saja, AS kini merasa perlu memperkuat kehadiran kekuatannya di Timur Tengah karena ia sedang merasa tidak yakin bahwa negara yang tadinya diandalkan sebagai salah satu teman dekatnya, bisa menjaga kepentingan AS di Timur Tengah. Tentu, negara yang dimaksud ini adalah Arab Saudi. 

Mahad Darar, pengamat politik dari Colorado State University, dalam tulisannya di laman The Conversation, sudah pernah memprediksi bahwa ikut campurnya Yaman dalam peperangan Israel-Palestina berpotensi mengakibatkan rusaknya hubungan diplomatis antara Saudi dan AS, karena segala sikap politik yang ditunjukkan Saudi, rela atau tidak rela, akan dipandang sebagai komitmen untuk “tunduk” kepada AS, atau membangkang mereka.  

Well, bila kita mengambil pandangan Darar untuk melihat manuver kapal induk AS, bisa jadi Saudi telah mengambil posisi untuk tidak menjadi boneka dari Negeri Paman Sam. 

Menariknya, bila benar Saudi mulai mengambil sikap untuk sedikit menjauh dari AS, muncul pertanyaan lanjutan yang layak kita pertanyakan bersama, yakni, mengapa Saudi melakukannya? 

Saudi Ingin “Lepas” dari AS? 

Arab Saudi secara de facto memang dikenal sebagai salah satu negara yang punya hubungan paling kuat dengan AS. Dari segi pertahanan misalnya, menurut laporan dari SIPRI, Saudi masih menjadi negara yang paling sering menjadi pembeli alutsista buatan AS. 

Akan tetapi, kita pun tidak bisa memungkiri bahwa setidaknya sejak dua tahun terakhir Saudi mulai berani menetapkan posisi diplomatis yang berseberangan dengan Negeri Paman Sam, mulai dari penolakan atas permintaan untuk tingkatkan produksi minyak bumi (pasca Perang Rusia-Ukraina), hingga kedekatan ekonomi dengan China.  

Kalau kita coba telaah, mungkin setidaknya ada beberapa alasan mengapa Saudi mulai berani sedikit “membandel” pada AS. Pertama, China menjadi kekuatan ekonomi global yang berkembang pesat, memberikan Saudi peluang untuk diversifikasi kemitraan dan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat.  

Kedua, program Belt and Road Initiative (BRI) milik China menawarkan proyek infrastruktur dan investasi yang menarik bagi Saudi Arabia, yang dapat memperkuat ekonominya dan memajukan pengembangan sektor-sektor kunci. Kembali lagi, hal ini sangat sejalan dengan keinginan Saudi di bawah kepemimpinan de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang ingin mendiversifikasi sumber pemasukan ekonomi negaranya.  

Selain itu, Saudi pun bisa jadi mengamati dinamika geopolitik yang berubah, termasuk perubahan fokus strategis AS yang beberapa kali diungkapkan oleh Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump bahwa Paman Sam akan lebih fokus ke negara-negara Asia Pasifik. Dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan China, Saudi dapat memperoleh keuntungan ekonomi dan dukungan politik yang lebih kuat. 

Selain itu, ketidakpastian di kawasan Teluk Arab, terutama konflik Israel-Palestina, mungkin juga mendorong Saudi untuk mencari mitra yang lebih netral. Ini menciptakan ruang bagi Saudi untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan strategis yang ditawarkan oleh China, menciptakan landasan untuk hubungan yang lebih kuat di masa depan. 

Namun pada akhirnya perlu diingat bersama bahwa hal-hal yang disebutkan di atas hanyalah asumsi belaka atas perkembangan geopolitik di Teluk Arab. Tentunya, sangat menarik untuk kita tunggu perkembangannya. (D74) 

PinterPolitik.com 

Sudah hampir tepat dua tahun dunia kita dilanda oleh peperangan besar yang menewaskan ribuan orang. Belum selesai dengan Perang Rusia-Ukraina yang telah menewaskan hampir 500.000 orang, kini kita juga berhadapan dengan kenyataan pahit Perang Israel-Palestina yang sudah menewaskan kurang lebih 19.000 orang, padahal perang tersebut baru berlangsung selama dua bulan. 

Kalau kita melihat keadaan di media sosial, sudah banyak orang yang menyuarakan pentingnya gencatan senjata dalam dua perang tersebut, jelas, alasannya karena sudah terlalu banyak nyawa manusia tidak bersalah yang jadi bayaran pertarungan kepentingan para elite politik.  

Namun, banyak orang yang tidak menyadari bahwa selain mengakibatkan korban jiwa, dua peperangan besar ini juga menciptakan korban lain yang kehilangannya begitu berarti bagi kehidupan kita semua, dan itu adalah lingkungan hidup. 

Ketika pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (5/12), Nada Majdalani, Direktur Palestina EcoPeace Middle East menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perang di Gaza diprediksi akan membuat terpicunya bencana hujan asam di Palestina dalam musim dingin mendatang. 

Tidak hanya perang di Gaza, dalam beberapa kesempatan lain, para pemerhati lingkungan juga menyoroti parahnya akibat perang terhadap lingkungan di Ukraina. Salah satunya adalah Thor Hanson, yang menyebutkan bahwa perang di Ukraina setidaknya telah menghancurkan sepertiga dari wilayah alam yang tadinya dilindungi di sana. 

Hal ini lantas memancing pernyataan renungan untuk kita semua: bagaimana dampak perang dapat merugikan lingkungan hidup, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap ekologi Bumi itu sendiri secara keseluruhan? 

Akan Berdampak Sangat Besar? 

Menurut laporan dari Kementerian Ekologi dan Sumber Daya Alam Ukraina, perang yang terjadi di negaranya sejak 24 Februari silam setidaknya telah menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2) setidaknya sebanyak 150 juta ton.  

Dari perkiraan angka itu, 25 persen disebut berasal dari penggunaan dan sisa limbah alat-alat perang, 15 persen dari kebakaran hutan yang disebabkan alat perang, dan sisanya diakibatkan proses rekonstruksi yang melibatkan aktivitas industri berat. 

Perang yang terjadi di Gaza pun tidak lebih baik. Menurut laporan dari Al Jazeera, eskalasi konflik yang terjadi semenjak Oktober menciptakan emisi gas rumah kaca setara penggunaan energi 2.300 rumah selama satu tahun, dan 4.600 emisi kendaraan selama satu tahun. Emisi tersebut diakibatkan 25.000 ton munisi perang yang dijatuhkan di Gaza selama pertempuran dua bulan terakhir. 

Sejujurnya, hingga saat ini terdapat sedikit penelitian mengenai dampak ekologis dari perang, namun dalam satu studi pada tahun 2018 yang dilakukan Joshua H. Daskin dan Robert M. Pringle, diungkap ada korelasi antara konflik bersenjata dan penurunan populasi satwa liar di berbagai kawasan lindung di Afrika. Mereka menemukan bahwa populasi satwa liar cenderung stabil pada masa damai dan mengalami penurunan selama perang, dan semakin sering konflik terjadi, semakin tajam penurunannya. 

Bahkan ketika penghancuran lingkungan tidak disengaja, aktivitas perang itu sendiri dapat menyebabkan kerusakan yang mendalam. Tentara menggali parit, tank meratakan vegetasi, bom merusak hutan dan eksositem, serta bahan peledak membakar hutan. Terlebih lagi, di Perang Ukraina dan Perang Gaza dicurigai ada penggunaan bom fosfor putih, bom jenis ini, menurut beberapa penelitian, dapat merusak kesuburan tanah. 

Yap, kalau boleh sedikit mengutip perkataan Doug Weir, direktur penelitian dan kebijakan di Conflict and Environment Observatory, perang menjadikan lingkungan hidup sebagai silent victim atau korban yang diam. 

Ironisnya, pembatasan kerusakan lingkungan dalam perang sebetulnya sudah tercantum dalam hukum internasional yang berangkat dari Konvensi Hague 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, akan tetapi, hingga saat ini hal mengerikan tersebut masih saja tidak bisa dicegah. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Realisme di atas Lingkungan Hidup 

 
Pandangan realisme politik dalam konteks kehancuran lingkungan akibat perang menekankan pada ketidakpastian dan persaingan kepentingan nasional di dunia internasional. Secara realistis, negara cenderung fokus pada keamanan dan kepentingan nasional mereka, dan pertimbangan lingkungan seringkali menjadi sekunder. 

Dalam situasi perang, negara-negara bahkan mungkin dengan sengaja memasukkan taktik militer yang merusak lingkungan sebagai bagian dari strategi keamanan mereka, contohnya seperti penggunaan bom napalm yang begitu destruktif oleh militer Amerika Serikat (AS) ketika Perang Vietnam silam.  

Penggunaan senjata pemusnah massal atau penghancuran infrastruktur musuh tentu dapat memicu dampak ekologis yang signifikan. Namun, dalam kerangka realisme, negara dihadapkan pada pilihan sulit antara keamanan nasional dan perlindungan lingkungan. 

Realisme politik juga menyoroti ketidakmampuan sistem internasional dalam memberlakukan peraturan lingkungan selama konflik bersenjata. Faktor-faktor “realpolitik” seringkali mengarah pada ketidakpatuhan terhadap norma-norma lingkungan internasional. 

Dengan demikian, realisme politik menunjukkan bahwa kehancuran lingkungan akibat perang sebagian besar muncul karena prioritas keamanan dan persaingan kepentingan nasional, menggambarkan kompleksitas hubungan antara politik internasional dan ekologi global. 

 
Namun, pada zaman informasi saat ini, masyarakat umum memiliki kekuatan yang sebelumnya tidak terlihat dalam konflik besar abad ke-20, yaitu pendapat publik dan media sosial. 

Peristiwa politik Arab Spring 2011 telah memberi kesadaran bahwa aksi protes bersama dapat memengaruhi keputusan politik suatu negara. Jika kita ingin mengambil pembelajaran dari pengalaman tersebut, tentu merupakan hal yang penting untuk terus mendorong aksi protes bersama terhadap peperangan yang terus terjadi hingga sekarang. (D74)

PinterPolitik.com 

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (Sekjen PBB), António Guterres, baru saja mencetak catatan sejarah. Pada 6 Desember lalu, untuk pertama kalinya sejak menjabat pada tahun 2017, Guterres mengaktifkan Artikel 99 dari Piagam PBB.  

Artikel 99 ini membolehkan Sekjen PBB “memaksa” Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membicarakan solusi atas isu yang sudah dianggap dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Ini artinya, seluruh anggota DK PBB, harus membicarakan percepatan gencatan senjata di Gaza meskipun ada di antara mereka yang tidak ingin. 

Kendati demikian, Artikel 99 tidak bisa membuat para anggota DK PBB menghasilkan keputusan yang konkret karena pada akhirnya keputusan untuk memaksa gencatan senjata di Gaza akan kembali kepada keinginan dari masing-masing negara anggota. Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa kegusaran Guterres yang berujung pada penggunaan Artikel 99 ini sebetulnya adalah sesuatu yang bisa dikatakan relatif sia-sia. 

Menariknya, fenomena ini menjadi tambahan dari tumpukan kasus di mana organisasi internasional seperti PBB tidak mampu menyelesaikan suatu masalah yang memerlukan kehadiran mereka. Sebelum Perang Israel-Palestina mencuat, kritik terhadap PBB yang “impoten” juga muncul dalam perdebatan soal Perang Rusia-Ukraina, Perang Suriah, hingga Invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak pada tahun 2003. 

Tidak hanya PBB, ketidakefektivan peran organisasi internasional sebagai pemberi solusi juga muncul di organisasi-organisasi lain. Yang terdekat dari kita, contohnya adalah Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). ASEAN kerap dapat kritik dari domestik maupun luar negeri atas ketidakmampuan mereka memberi solusi untuk masalah-masalah serius seperti konflik di Myanmar dan Krisis Rohingya. 

Atas kenyataan-kenyataan ini, mulai menguat juga kritik atas keberadaan para organisasi internasional itu sendiri. Menarik kemudian untuk kita pertanyakan, apakah ini sebetulnya adalah pertanda dari awal era kematian organisasi-organisasi internasional? 

Dunia Sedang Disadarkan soal Individualitas? 

Lumpuhnya organisasi internasional sebetulnya sudah diperingatkan oleh ilmuwan politik kondang AS, John Mearsheimer, dalam tulisannya The False Promise of International Institutions. Dalam tulisan ini, Mearsheimer menolak gagasan bahwa lembaga internasional dapat mempromosikan perdamaian dunia dan mengklaim bahwa politik keseimbangan kekuasaan adalah cara yang lebih efektif untuk memelihara perdamaian dunia. 

Mearsheimer menilai bahwa lembaga internasional seperti PBB dan ASEAN tidak akan dapat mengatasi kepentingan nasional negara-negara anggota mereka. Negara-negara anggota di organisasi internasional tersebut selalu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan seringkali bertentangan satu sama lain. 

Dan memang, kalau kita perhatikan, ketika dunia dihadapi tantangan yang serius, seperti ketika pandemi Covid-19 ketika masing-masing negara mementingkan keamanan masing-masing, stabilitas ekonomi yang tadinya mengandalkan multilateralisme menjadi berantakan.  

Tidak berhenti dari segi ekonomi, pada tahun 2022 negara di seluruh dunia juga disadarkan oleh nyatanya ancaman perang akibat invasi Rusia ke Ukraina. Dari situ, anggaran pertahanan seluruh negara otomatis meningkat dan negara-negara di dunia semakin terpojok untuk menegaskan posisi politik mereka. Hal ini seakan mewujudkan kembali keadaan dunia ala Perang Dingin di mana konstelasi politik sangat terpolarisasi. 

Di dalam studi hubungan internasional, fenomena seperti ini diberi istilah “deglobalisasi”. Markus Kornprobst, dkk, dalam bukunya Theorizing World Orders: Cognitive Evolution and Beyond, menjelaskan bahwa deglobalisasi adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan dunia yang kurang bergantung satu sama lain dengan memunculkan kembali urgensi insting “bertahan” dari negara-negara di seluruh dunia.  

Indikator deglobalisasi ini di antaranya dicirikan oleh munculnya kembali kepemimpinan terpolarisasi dari negara-negara kuat(seperti AS dan Tiongkok), melemahnya institusi internasional, dan hilangnya jaminan investasi serta kerja sama dalam ekonomi internasional. Kalau kita perhatikan, poin-poin yang disampaikan ini cukup relevan dengan apa yang sedang terjadi sekarang.  

Atas dasar itu, penting kemudian untuk kita pertanyakan: akan seperti apa keadaan politik internasional bila nantinya semua negara di dunia mengabaikan pentingnya keberadaan politik internasional? 

Kembali ke Era Sebelum Multilateralisme? 

Untuk meramalkan masa depan politik internasional, kita dapat merenungkan argumen keseimbangan kekuasaan yang diutarakan oleh Mearsheimer, yang disinggung dalam tulisan ini. 

Sebelum organisasi multilateral seperti PBB muncul, dunia, kendati secara relatif, berhasil menjaga keseimbangan kekuasaan selama ribuan tahun melalui sistem polarisasi. Hal ini karena di dalam upaya mencapai keseimbangan, negara-negara mungkin lebih memilih untuk menjalin aliansi bilateral atau regional yang lebih fleksibel daripada terlibat dalam kerangka multilateral yang mungkin memerlukan kompromi yang sulit. 

Ketidakpastian geopolitik dan perubahan dinamika kekuatan global telah merusak tingkat kepercayaan terhadap multilateralisme. Oleh karena itu, bila kita melandaskan pandangan kita pada teori realisme, di mana keselamatan negara menjadi nilai yang terpenting, negara-negara di masa depan bisa saja cenderung lebih memprioritaskan hubungan bilateral yang lebih adaptif demi mengurangi ketergantungan pada struktur multilateral yang dianggap kurang responsif terhadap dinamika global saat ini. 

Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan ini, akan menarik untuk melihat apakah kecenderungan ini akan berlanjut ataukah mungkin ada “evolusi” baru dalam tata kelola politik internasional. Tentu, hanya waktu yang akan memberikan jawaban atas dinamika kompleks ini, yang jelas, eksistensi organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN akan semakin dipertanyakan setiap waktunya. (D74) 

PinterPolitik.com 

Perang antara Israel dan Palestina semakin mengkhawatirkan.  

Laporan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Palestina menyebutkan per tanggal 10 November 2023 total kematian warga Palestina telah menembus angka 11.000. Sementara, di kubu Israel jumlah kematian diperkirakan 1.457 orang.  

Memang sangat miris bila kita membahas tentang Perang Israel-Palestina. Sudah puluhan tahun tensi geopolitik ini menelan ribuan korban jiwa tanpa resolusi akhir yang jelas.  

Namun, layaknya konflik-konflik lain di dunia, tentu Perang antara Israel dan Palestina juga memiliki akar yang menjadi pemicu dari kehancuran yang terjadi hingga sekarang. Tapi, apa yang kira-kira menjadi “genesis” dari perang Israel-Palestina?  

Well, orang punya pandangan yang cukup variatif tentang itu, akan tetapi, ada satu jawaban yang sekiranya bisa kita anggap sebagai asal mula kuat dari perang yang berlanjut tiada henti ini. Jawaban tersebut adalah suatu surat pernyataan tua yang diterbitkan pemerintah Inggris pada tahun 1917, yang bernama “Deklarasi Balfour”.  

Yang membuat Deklarasi Balfour lebih menarik lagi, alamat redaksi dari surat pernyataan tersebut bukan ditujukan kepada “pemerintah Palestina” atau entitas negara yang setara dengan pemerintah Inggris, melainkan ke satu orang yang mewakili anggota dari salah satu keluarga paling powerful dalam sejarah, yakni keluarga Rothschild. 

Lantas, apa yang membuat Deklarasi Balfour begitu kontroversial? Dan, mengapa deklarasi yang bisa dianggap menjadi akar dari Perang Israel-Palestina ini ditujukan ke Keluarga Rothschild? 

Perang Israel-Palestina, Hasil Cawe-cawe Rothschild? 

Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris, Arthur Balfour, mengeluarkan sebuah pernyataan resmi yang menyatakan dukungan negaranya terhadap kaum Yahudi. Pernyataan tersebut menggarisbawahi hak etnis Yahudi untuk mendirikan suatu entitas yang disebut sebagai “rumah nasional” di wilayah tanah Palestina. 

Meskipun bagi sebagian besar orang isi deklarasi ini terdengar biasa saja atau bahkan terhormat serta adil, namun pada kenyataannya, pernyataan dalam deklarasi ini justru menjadi titik awal dari ketegangan antara komunitas Yahudi Israel dengan etnis Arab yang berdiam di Palestina. 

Permasalahan utamanya terletak pada ketidakjelasan makna dari istilah “rumah nasional” dalam Deklarasi Balfour yang memiliki banyak penafsiran. Apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan konsep “rumah nasional”? Apakah hanya berupa struktur bangunan atau gedung? Atau mungkin, dalam arti harfiahnya, suatu entitas berbentuk negara?  

Karena kerancuan ini, Israel memiliki dasar diplomatis untuk mendirikan negara di Palestina. Banyak pihak menyalahkan pemerintah Inggris atas hal ini. Mereka mengkritik kecenderungan pemerintah Inggris yang terlalu menyederhanakan kompleksitas perbedaan budaya di wilayah Palestina. 

Namun, menariknya, pemerintah Inggris sebetulnya tidak dapat kita salahkan secara sepenuhnya. Jika kita mencari pihak yang lebih bertanggung jawab, mungkin telunjuk kita lebih baik diarahkan kepada tokoh yang dituju dalam Deklarasi Balfour, yakni Lionel Walter Rothschild atau Lord Rothschild. 

Rothschild bisa menjadi alamat redaksi dari Deklarasi Balfour semata-mata karena dia-lah yang memunculkan ide agar pemerintah Inggris memberikan dukungan diplomatis kepada kaum Yahudi di Palestina. Menurut arsip sejarah Al Jazeera, Rothschild, bersama dengan Zionis asal Rusia, Chaim Weizmann, mulai meformulasikan draft awal Deklarasi Balfour pada awal tahun 1917. 

Awalnya, pemerintah Inggris menolak draft yang dibuat Rothschild dan Weizmann. Namun, karena tekanan ekonomi dan politik yang kuat, Menlu Balfour akhirnya setuju untuk membuat deklarasi dengan kata-kata yang lebih normatif. 

Sebagai informasi, Rothschild memang memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintah Inggris, ia pun pernah menjadi anggota parlemen di Inggris hingga tahun 1910. Dengan tambahan kekuatan ekonomi dan politik keluarganya, Rothschild mampu memberikan tekanan kepada pemerintah Inggris untuk mengeluarkan Deklarasi Balfour. 

Setelah Deklarasi Balfour diterbitkan, Walter diketahui menjadi filantropis yang banyak membantu kepentingan Israel. Sementara, Weizmann menjadi presiden pertama negara Zionis tersebut  

Dari sini, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa Walter Rothschild ini begitu ambisius mendirikan Israel? Apakah itu semua untuk kepentingan bisnis pribadi? 

Apa Yang Diinginkan Rothschild? 

 
Tema tentang tujuan dari agenda politik keluarga Rothschild selalu menarik, namun sulit untuk memberikan jawaban pasti. Referensi pada biografi Walter Rothschild, seperti yang ditulis oleh Heinrich Ernst Karl Jordan, menyatakan bahwa hal ini sebagian dari upaya filantropi keluarga Rothschild. 

Namun, jika kita ingin mengambil sikap yang lebih kritis, jawabannya mungkin terletak dalam dukungan mereka terhadap ideologi Zionisme, yang tampaknya menjadi poin penting bagi keluarga Rothschild. Zionisme, istilah yang muncul pada akhir abad ke-19, bertujuan untuk membentuk sebuah tanah air merdeka bagi bangsa Yahudi, serta untuk menghadirkan solusi terhadap tantangan dan penganiayaan yang selama ini dihadapi umat Yahudi di dunia. 

Penting untuk menyadari bahwa sentimen negatif terhadap kaum Yahudi bukanlah hal baru yang hanya muncul dalam satu atau dua abad terakhir. Seiring sejarah umat manusia, kaum Yahudi telah menjadi sasaran perlakuan keras dari berbagai etnis di seluruh dunia. 

Bahkan, dua ribu tahun lalu, pada masa kekuasaan Romawi, kaum Yahudi telah mengalami diskriminasi yang parah. Raja Yahudi Judea, seperti Herod, dianggap sebagai “raja boneka” oleh Kaisar Augustus, pemimpin Romawi pertama. Bahkan pada saat itu, Herod terpaksa menahan martabatnya karena Augustus mengharuskan warga Judea untuk menerima nilai-nilai dan norma Romawi. 

Yap, pandangan Zionisme adalah pandangan politik hasil akumulasi kebencian yang dirasakan kaum Yahudi selama ribuan tahun.

Dengan latar belakang sejarah ini, tampaknya masuk akal jika keluarga Yahudi yang berpengaruh, seperti Rothschild, merasa perlu “memperjuangkan” balasan atas perlakuan diskriminatif terhadap etnis mereka dalam sejarah. Mungkin saja motif-motif bisnis pribadi turut berperan dalam pembentukan Deklarasi Balfour, namun tak bisa diabaikan bahwa agenda politik keluarga Rothschild secara nyata telah “membuahkan” suaka yang sekarang ditempati oleh ribuan orang Yahudi di Timur Tengah.

Sebagai catatan terakhir, bisa kita asumsikan bahwa konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina mungkin tidak akan terjadi tanpa ambisi politik yang didukung oleh keluarga Rothschild. Oleh karena itu, nampaknya wajar jika kita melihat bahwa keluarga yang sangat berpengaruh ini sesungguhnya berada di inti pusaran konflik yang belum terselesaikan di Palestina (D74) 

PinterPolitik.com

Dalam beberapa hari terakhir, media sosial (medsos) “dibanjiri” dengan emoji atau ilustrasi buah semangka sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina.

Penggunaan simbol semangka ini melambangkan bendera Palestina dan bentuk protes atas serangan Israel yang telah menewaskan ribuan korban jiwa.

Penggunaan buah semangka sebagai simbol protes warga Palestina dimulai pada tahun 1967. Pada saat itu, Israel terlibat perang dahsyat selama enam hari dengan negara-negara tetangganya, seperti Mesir, Suriah, dan Yordania.

Otoritas Israel saat itu melarang pengibaran bendera Palestina di perbatasan. Larangan itu ditujukan untuk mencegah timbulnya rasa nasionalisme warga Palestina secara khusus dan bangsa Arab secara umum.

Namun, pada akhirnya otoritas Israel menyadari arti dari semangka ini. Hingga pada akhirnya, otoritas Israel pun memperluas larangan bukan hanya bendera, tapi juga gambar semangka maupun sesuatu yang memiliki warna sama dengan bendera Palestina.

Larangan itu berlaku hingga tahun 1993 saat terciptanya perjanjian Oslo yang mulai melonggarkan pembatasan terhadap warga Palestina.

Sebagai buah yang juga tumbuh subur dari Jenin hingga Gaza di Palestina, serta juga mempunyai warna yang sama dengan bendera Palestina membuat masyarakat menjadikannya ikon protes atas penindasan hak warga Palestina.

Lantas, seberapa efektifkah penggunaan semangka sebagai sebuah ikon dukungan terhadap Palestina?

Tidak Terlalu Efektif?

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina telah menarik perhatian masyarakat internasional, hingga pada akhirnya membuat simbol-simbol sebagai bentuk protes terhadap serangan Israel, sekaligus bentuk dukungan terhadap Palestina.

Hal ini bisa dijelaskan sebagai memetics, dimana banyak pihak dari seluruh dunia mengungkapkan solidaritas mereka dengan rakyat Palestina melalui berbagai cara, termasuk penggunaan semangka sebagai simbol dukungan.

Francis Heylighen dan Klaas Chielens dalam publikasinya berjudul Cultural Evolution and Memetics menjelaskan memetics berfokus pada studi penyebaran ide, gagasan, dan budaya melalui proses mirip evolusi.

Memetics mencoba untuk menjelaskan bagaimana ide, gagasan, atau meme dapat menyebar di antara individu dan mempengaruhi lingkungan sosio-kultural.

Penggunaan buah semangka sebagai ikon dukungan terhadap Palestina telah membuat evolusi kebudayaan. Semangka telah berevolusi dari sekadar buah, menjadi dapat menggambarkan ide dan gagasan terhadap perampasan hak warga Palestina.

Namun, penting untuk memahami apakah simbol-simbol semacam ini benar-benar efektif dalam membantu Palestina dalam mencapai tujuannya untuk menghentikan serangan Israel dan membuat Palestina mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka.

Efektivitas simbol dalam konteks politik dan advokasi dapat dijelaskan melalui beberapa teori, salah satunya adalah teori semiotika.

Dalam konteks ini, simbol seperti semangka digunakan untuk menyampaikan pesan yang mendalam dan merangsang emosi atau simpati dalam diri orang lain.

Simbol-simbol ini bisa menjadi sarana untuk membangun kesadaran dan solidaritas global terhadap isu tertentu.

Simbol akan efektif jika mereka mampu menciptakan kesadaran global terhadap isu tersebut. Semangka sebagai simbol dukungan Palestina mungkin berhasil dalam memperluas kesadaran tentang konflik Israel-Palestina, tetapi itu hanya langkah awal.

Simbol-simbol harus mendorong tindakan konkret. Meskipun semangka dapat memicu perasaan solidaritas, penting bagi mereka yang mendukung Palestina untuk melanjutkan dengan tindakan nyata, seperti berpartisipasi dalam kampanye penggalangan dana atau advokasi politik.

Simbolisme juga dapat mengalami kemungkinan diminishing returns dimana simbol yang terlalu sering digunakan kehilangan efektivitasnya seiring waktu.

Butuh Langkah Konkret

Salah satu masalah utama adalah bahwa penggunaan semangka sebagai simbol solidaritas seringkali tidak diikuti oleh tindakan nyata yang membantu Palestina secara substansial. Solidaritas simbolis harus diiringi oleh langkah-langkah konkret.

Untuk mewujudkan pengakuan kemerdekaan Palestina oleh komunitas internasional, langkah-langkah politik, diplomasi, dan advokasi lebih konkret harus diambil.

Penggunaan semangka sebagai simbol dukungan untuk Palestina adalah cara yang kuat untuk meningkatkan kesadaran global tentang konflik tersebut.

Namun, efektivitasnya harus diukur oleh tindakan konkret yang mendukung upaya Palestina untuk mencapai pengakuan sebagai negara yang merdeka.

Simbolisme semangka sebaiknya digabungkan dengan langkah-langkah politik, diplomasi, dan advokasi yang nyata untuk mencapai tujuan yang lebih konkret dalam konflik Israel-Palestina.

Hal ini tak lain bertujuan agar masyarakat Palestina dapat merasakan perdamaian di tanah kelahirannya sendiri. Karena sampai saat ini langkah-langkah politik, diplomasi, dan advokasi yang dilakukan komunitas internasional belum terasa dampak bagi warga Palestina.

Terbaru, resolusi Majelis Umum PBB terkait anjuran gencatan senjata kemanusiaan yang didukung 120 negara, sementara 14 negara menolak, dan 45 negara abstain ditolak oleh Israel.

Well, ini seakan membuktikan jika masifnya penggunaan ikon semangka sebagai simbol dukungan terhadap Palestina belum efektif karena tidak selaras dengan tindakan konkret politik, diplomasi, dan advokasi untuk menekan Israel menghentikan serangan ke Palestina. (S83)

PinterPolitik.com 

Perang antara Israel dan Palestina yang memanas kembali semenjak tanggal 7 Oktober sudah sepantasnya mendapatkan doa-doa terbaik dari kita agar perdamaian dapat tercapai sesegera mungkin. 

Namun, ada satu hal menarik dari perang ini yang sepertinya perlu mulai kita kritisi mulai sekarang, itu adalah persoalan nomenklatur yang diberikan pada pihak Palestina.  

Bisa kita sadari sendiri, sejak awal perang antara Israel dan Palestina kembali memanas, mayoritas media melabeli pertarungan tersebut sebagai perseteruan antara pemerintah Israel dengan kelompok Hamas. Melihat sejarah faksi-faksi di Palestina yang memang beragam, warganet seakan menerima narasi tersebut begitu saja. 

Padahal, panasnya konflik yang terjadi sebetulnya bukan hanya Israel dan Hamas saja, tetapi juga hampir seluruh faksi di Palestina. Laporan CNN pada 15 Oktober misalnya, menyebutkan bahwa tentara Israel telah menembak mati setidaknya 53 warga Palestina di Tepi Barat, wilayah yang berada dalam kekuasaan kubu Fatah/pemerintah Palestina, bukan Hamas. 

Lalu, ada juga pernyataan dari Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, yang menyatakan bahwa kelompok Fatah bersatu padu bersama Hamas untuk melawan Israel (10/10) terkait konflik yang belakangan memanas. Zuhair juga menyerukan kepada seluruh masjid di Indonesia untuk berkhotbah soal Palestina pada hari Jumat (13/10) silam. Ini menandakan bahwa mungkin hampir tidak ada perbedaan sikap antara Fatah dengan Hamas terkait konflik Palestina melawan Israel. 

Atas hal-hal tersebut, penting untuk kemudian kita pertanyakan. Mengapa media-media lebih lantang menyuarakan perang ini sebagai konflik eksklusif antara Israel dan kelompok Hamas? 

Ini Semua Politik Nomenklatur? 

Kalau kita perhatikan media-media internasional Barat, kita bisa dengan mudah menemukan artikel berita yang mengidentikkan kelompok Hamas sebagai kelompok teroris. Mereka juga kerap menyebut Hamas sebagai kelompok yang sebenarnya diperangi Israel, bukan seluruh Palestina.  

Akan tetapi, di dalam dunia komunikasi politik, pemberian dan penggunaan nama sebetulnya memiliki arti yang sangat penting, karena bisa jadi itu merupakan bagian dari proses pelabelan (labelling) politik.  

Pelabelan atau labelling merupakan sebuah pendekatan dalam perspektif konstruksionisme (social construction) dan interaksionisme simbolik. Tradisi ini memandang bahwa sebuah realitas sosial tercipta berdasarkan apa yang dikontruksikan oleh masyarakat.  

Jón Gunnar Bernburg dalam tulisannya Labelling Theory menulis bahwa teori atau pendekatan ini digunakan dalam menganalisis cara kerja pelabelan sosial atas kejahatan (crime) dan perilaku menyimpang (deviant) di masyarakat.  

Asumsi dasarnya, jika seseorang telah dicap berbuat jahat atau menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku, maka sekalipun dirinya tidak seperti yang dilabelkan atau perilakunya sudah sesuai norma, stigma sosial yang melekat pada dirinya sulit dilepaskan.  

Dengan kata lain, sekali ia dicap sebagai teroris (deviant), maka sulit baginya untuk melepaskan stigma tersebut dan pihak lain berhak menindaknya.  

Pandangan tersebut relevan dengan konteks pelabelan sosial yang saat ini diproduksi oleh negara-negara dalam membentuk identitas musuh dengan istilah terorisme. Sebagai contohnya, adalah Rusia dan kelompok Wagner, yang belakangan juga dicap label teroris.   

Dengan demikian, mereka yang dicap teroris atau melakukan gerakan terorisme sudah pasti secara sadar atau tidak sadar akan dianggap musuh bersama yang harus dibumihanguskan keberadaannya.  

Jika kita menerapkan konteks ini pada penggunaan nomenklatur “Hamas” sebagai musuh yang dihadapi oleh Israel, mungkin ada narasi di balik layar yang ingin menggambarkan kelompok ini sebagai entitas yang jahat dan kejam, yang bertanggung jawab atas penderitaan tidak hanya warga Israel, tetapi juga warga Palestina. 

Padahal, perlu diingat kembali bahwa konflik antara Israel dan Palestina tidak hanya melibatkan Hamas dan Israel, melainkan hampir semua faksi di Palestina.  

Dengan demikian, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana penggunaan nomenklatur ini memengaruhi Palestina itu sendiri? 

Sebuah Agenda di Balik Kekacauan? 

Melalui peristiwa 9 September 2001 di Amerika Serikat (AS), kita telah belajar bagaimana seluruh negara di dunia bisa didorong untuk berperang melawan kelompok yang sebelumnya belum pernah benar-benar mereka pahami, yakni terorisme. Padahal istilah “teroris” adalah istilah yang definisinya sampai saat ini masih jadi perdebatan. 

Dalam konteks ini, nomenklatur seperti “Hamas sebagai teroris” sebetulnya dapat menciptakan narasi yang kompleks dan merugikan bagi Palestina secara keseluruhan. Ini karena labelling tersebut mampu mengabaikan keragaman faksi di Palestina dan mengarah pada pemahaman yang sangat sempit tentang perang yang sedang terjadi.  

Oleh karena itu, analisis kritis tentang penggunaan kata dan label dalam konflik semacam ini sangatlah penting agar pemahaman yang lebih akurat dan inklusif dapat muncul, untuk kemudian bisa digunakan dalam mencari solusi damai yang paling tepat.  

Sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam peperangan antara Israel dan Palestina, kesadaran terkait penggunaan politik nomenklatur ini bisa jadi pelajaran besar bagi kita semua. Kita perlu menyadari bahwa konflik yang sedang terjadi saat ini sesungguhnya jauh lebih besar dari hanya perseteruan salah satu kelompok di Palestina saja dengan Israel. 

Akhir kata, penting untuk diingat bahwa dunia politik dan media internasional adalah dunia yang penuh dengan penggiringan opini dan desain narasi. Oleh karenanya, kita perlu terus waspada terhadap motif dari setiap angle dalam artikel yang kita baca. (D74) 

PinterPolitik.com

Israel telah meluncurkan serangan udara yang mengkibatkan sejumlah masyarakat Palestina luka-luka hingga meninggal dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan terus menyerang Palestina hingga sampai “kekuatan penuh.” Hal ini merupakan bentuk balas dendam Israel atas serangan udara Hamas kepada Israel.

Hamas memperingatkan eskalasi konflik jika Israel tidak menarik mundur pasukannya dari komplek Masjid Al-Aqsa hingga akhirnya Hammas menembakkan roket ke Israel pada Senin (10/5).

Perselisihan antara Israel dan Palestina sudah berlangsung sangat lama. Konflik bahkan sudah terjadi sejak Israel dibentuk, yakni ketika Israel mencaplok wilayah Palestina. Hingga saat ini wilayah Israel kian membesar dan mendominasi daerah Palestina.

Lantas mengapa pertikaian Israel-Palestina berlangsung begitu lama? Apakah Israel memiliki daya tawar yang tinggi di regional hingga menghalangi penyelesaian konflik dengan Palestina?

Kuatnya Diplomasi Ekonomi Israel

Dalam menanggapi konflik Israel dan Palestina, banyak negara berada pada pihak Palestina. Negara-negara Islam atau yang tergabung dengan Organization of Islamic Cooperation (OIC) mengecam kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Dukungan terhadap Palestina juga didasari oleh nilai muslim brotherhood antar negara tersebut.

Walaupun Palestina memperoleh banyak dukungan, tetapi negara-negara tersebut juga memberikan aksi yang minim untuk membantu Palestina. Tindakan negara hanya sampai di kecaman terhadap Israel.

Baca Juga: Israel-Palestina di Tengah Corona

Tulisan Steven Erlanger yang berjudul Arab World Condemns Israeli Violence but Takes Little Action menjelaskan alasan di balik negara-negara Arab bertindak minimal dalam membantu Palestina. Erlanger mengatakan bahwa saat ini adanya peralihan fokus negara Arab terhadap isu di regional.

Negara Arab tidak lagi memusatkan perhatiannya kepada Palestina tetapi isu lainnya, seperti kekhawatiran atas pengaruh Iran, munculnya bentrok di berbagai negara Arab dan meningkatkan rekognisi atas Israel.

Erlanger mengatakan bahwa dukungan terhadap Palestina hanya merupakan gimmick belaka karena tuntutan masyarakat. Tingginya sentimen terhadap Israel oleh masyarakat Muslim memaksa negara untuk bertindak membela Palestina, walaupun tindakan tersebut minim.

Dalam menanggapi isu Palestina, berbagai negara terhimpit atas dua kepentingan. Yang pertama mengikuti tuntutan masyarakat untuk membantu Palestina. Yang kedua, kepentingan ekonomi antara negara Arab dan Israel. Keduanya tentu bertentangan

Dualitas tersebut dijelaskan melalui tulisan Muhammad Zulfikar yang berjudul Indonesia’s Two Faces Israel-Palestine. Zulfikar menjelaskan sikap Indonesia yang memiliki dualitas atas Israel, di mana Indonesia tidak mengakui Israel secara diplomatik tetapi memiliki hubungan ekonomi yang dekat dengan Israel.

Konteks Indonesia serupa dengan negara Arab lainnya. Di satu sisi negara mengecam Israel, namun di sisi lain negara Arab juga membutuhkan Israel atas kepentingan ekonomi dan teknologi. Apa yang ditampilkan di depan panggung berbeda dengan belakang panggung untuk menghindari kecaman dari masyarakat.

Secara geopolitik, Israel berada pada posisi yang rentan akan konflik. Tingginya sentimen terhadap Israel oleh masyarakat Muslim mengancam posisi Israel.

Walaupun Israel dikecam oleh negara Arab, diplomasi ekonomi dan teknologi penting untuk memelihara hubungan Israel dengan negara Arab. Tulisan Marta Gonzalez yang berjudul Israel and the geopolitics of the Middle East menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi Israel membantu mengamankan posisi Israel di regional Timur Tengah yang rentan akan konflik.

Di tengah kerentanan tersebut, Israel merupakan salah satu negara yang paling maju di antara tetangganya. Perekonomian Israel berkembang pesat, terutama pada bidang manufaktur dan teknologi. Pada tahun 2008, Israel memilki 11.000 pabrik yang menghasilkan US$ 58 miliar. Separuhnya diekspor ke seluruh dunia.

Israel bahkan disebut sebagai Startup Nation karena memiliki jumlah startup per kapita terbesar di dunia. Pada 2006, sektor teknologi menyumbang 70 persen produk industri. Hampir 80 persen produk teknologi diekspor.

Israel juga unggul di sektor pertanian. Israel merupakan salah satu negara pengekspor alat-alat teknologi pertanian dan peternakan tercanggih.

Tingginya teknologi juga tidak lepas dari pusat penelitian dan pengembangan (R&D) yang selalu menempati peringkat 10 besar dunia. Israel bahkan menerima pendanaan untuk R&D dari berbagai negara, termasuk negara Islam, seperti Turki.

Israel memiliki kerja sama ekonomi dengan 1/3 negara Arab, terutama pada ekspor produk teknologi. Produk tersebut biasanya berupa alat intelijen, seperti drone ke Maroko, perangkat pengawasan ke Uni Emirat Arab (UEA) dan produk intelijen secara umum ke Saudi Arabia senilai US$ 250 miliar. Israel juga melakukan kerja sama ekonomi yang terkait sumber daya alam, seperti air bersih dengan Yordania dan gas ke Mesir yang bernilai US$ 15 miliar.

Baca Juga: Israel-Palestina: Faksionalisme dan Regionalisme

Tahun 2020 lalu, beberapa negara Arab telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Negara tersebut adalah UEA, Bahrain, Sudan dan Maroko.

Negara yang vokal mengecam kekerasan Israel di Masjid Al-Aqsa, yakni Turki, juga menyuarakan normalisasi dengan Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan pernah mengatakan ingin hubungan yang lebih baik dengan Israel pada Desember 2002.

Turki memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Israel. Nilai perdagangan kedua negara jauh lebih besar dari total perdagangan Turki dengan negara Islam keseluruhan.

Pada 2014, volume perdagangan kedua negara naik 30 persen atau senilai US$ 5,5 miliar dan terus meningkat. Israel merupakan salah satu negara eksportir terbesar kesepuluh untuk Turki. Turki juga memiliki kerja sama bilateral di bidang kepolisian, kebudayaan, pertanian, ilmu pengetahuan dan intelijen.

Serupa dengan Turki, Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Israel. Dalam 5 tahun terakhir, barang yang diimpor dari Israel mencapai Rp 4,9 triliun. Barang yang diimpor biasanya berupa mesin, alat telekomunikasi dan senjata.

Bisnis Militer di Jalur Gaza

Tidak hanya soal kerja sama ekonomi antar negara, konflik di jalur Gaza yang berkepanjangan juga dinilai melibatkan bisnis senjata antar kelompok yang bertikai. Pasalnya, konflik di jalur Gaza tentu bisa membawa keuntungan ekonomi dari hasil transaksi jual beli senjata.

Hamas, disebut mendapatkan sokongan dana dari beberapa negara untuk membeli senjata. Qatar memberikan bantuan sebesar US 1,8 miliar. Hamas juga mendapatkan bantuan persenjataan berupa roket dari Iran, di mana Iran biasanya mengimpor persenjatannya dari Rusia, Tiongkok dan Korea Utara.

Israel merupakan negara terbesar kedelapan yang melakukan ekspor peralatan militer di dunia. Israel juga melakukan jual-beli senjata ke beberapa negara, yakni Amerika Serikat (AS), Jerman, Italia, Britania Raya, dan Kanada.

AS merupakan partner terbesar Israel dalam impor senjata. Sebanyak 70 persen senjata Israel berasal dari AS. Kerja sama keduanya sudah terjadi sejak tahun 1961. AS juga memberikan bantuan dana luar negeri untuk Israel dalam membeli senjata. Bantuan tersebut sebesar US$ 3,8 miliar atau setara dengan 20 persen budget militer Israel. Dengan dana tersebut, AS mengharuskan Israel untuk kembali membeli alutsista dari AS.

Baca Juga: Israel-Palestina: Buah Kegagalan Trump?

Lamanya konflik di jalur Gaza sekiranya menguntungkan beberapa pihak yang menjalankan bisnis senjata dengan pihak yang berkonflik di jalur Gaza. Mungkin salah satu faktor konflik Gaza belum mencapai titik terang karena adanya kepentingan bisnis militer di jalur Gaza. Tapi, tentu saja spekulasi tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi.

Pada kesimpulannya, konflik Israel-Palestina masih harus menempuh jalan yang panjang untuk mencapai perdamaian. Solusi two-state solution yang digadang sebagai solusi terbaik dengan menawarkan kedua negara hidup saling berdampingan masih dianggap utopis. Dukungan terhadap Palestina juga sulit diberikan oleh negara Arab dan negara Islam lainnya lantaran kuatnya diplomasi ekonomi dan teknologi Israel. (R66)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada tanggal 28 Januari kemarin, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengadakan konferensi pers didampingi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam konferensi pers ini, Trump mengumumkan sebuah rencana yang dijuluki “Perdamaian Timur Tengah” untuk mendamaikan Israel dan Palestina.

Beberapa dari isi rencana tersebut adalah pengakuan AS terhadap kedaulatan Israel atas tanah yang kemudian akan diberikan kepada Israel—jika rencana ini diwujudkan—dan pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat akan diakui keabsahannya. Dalam rencana ini, lima belas persen tanah yang termasuk “wilayah bersejarah Palestina” menurut Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan dialokasikan untuk Negara Palestina yang kemudian akan diakui keabsahannya oleh AS.

Berbagai reaksi pun muncul setelah rencana ini diumumkan kepada publik, baik yang bernada mendukung, pesimis, maupun menolak. Netanyahu yang turut hadir dengan segera memuji Trump sebagai kawan terbaik yang pernah dimiliki Israel.

Di sisi lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak rencana ini dan menganggapnya sebagai konspirasi untuk merenggut hak Palestina atas Kota Yerusalem dan diri mereka sendiri. Sentimen yang sama juga ditunjukkan oleh massa demonstran Palestina yang secara sporadis berunjuk rasa di Jalur Gaza dan beberapa wilayah di Tepi Barat. Unjuk rasa kecil juga diadakan di depan Kedutaan Besar AS di Amman, Yordania.

Menanggapi hal ini, Liga Arab akan mengadakan pertemuan darurat pada hari Sabtu tanggal 1 Februari untuk membahas rencana Trump. Di Palestina sendiri, terdapat sebuah fenomena yang sering dianggap susah terjadi, yaitu adanya tanggapan positif dari Hamas (menguasai Jalur Gaza dan beberapa faksi-faksi politik lainnya) terhadap ajakan Abbas (anggota Fatah) untuk mengadakan pertemuan di Ramallah.

Untuk sementara waktu, sepertinya pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh kemerdekaan atau setidaknya kedaulatan Palestina memiliki kesepahaman dalam menunjukkan sikap – seperti pada saat terjadi Perang Enam Hari, Perang Yom Kippur, Intifada Pertama, dan Intifada Kedua.

Persatuan merupakan aspek yang sering dijadikan bahan perbincangan ketika membahas kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, baik di Palestina itu sendiri maupun di forum internasional yang menyangkut isu Palestina, terutama ketika membahas isu Palestina dalam dimensi mempertahankan kedaulatan sesuai dengan perbatasan pasca-1967 dan mewujudkan perdamaian yang komprehensif dengan Israel.

Dalam dimensi mempertahankan kedaulatan, sering terjadi perbedaan pendapat antara Hamas yang menguasai Jalur Gaza dan Fatah yang menguasai Tepi Barat meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama – yaitu mewujudkan Negara Palestina yang merdeka. Secara ideologis Fatah bersedia menempuh jalur diplomasi sebagai upaya untuk memajukan kepentingan Palestina di masyarakat internasional, termasuk dengan Israel.

Sementara, Hamas memilih untuk menggunakan konfrontasi bersenjata untuk mengganggu keamanan Israel dan mewujudkan kemerdekaan Palestina yang berdaulat. Perbedaan fundamental ini sudah cukup memberikan tanda akan terjadinya faksionalisme dalam tubuh pemerintah dan masyarakat Palestina.

Perselisihan ini semakin tampak di ruang publik setelah Hamas sebagai sebuah partai politik memenangkan pemilu legislatif pada tahun 2006. Dengan meraih 73 kursi dan menguasai Jalur Gaza, Hamas mulai menempatkan dirinya sebagai poros politik alternatif bagi rakyat Palestina dan juga eksodus yang tersebar di dunia Arab sebagai solusi atas ketidakmampuan Fatah dalam melanjutkan upaya mempertahankan kedaulatan setidaknya sesuai perbatasan pasca-1967.

Sementara itu, Fatah yang menguasai kursi kepresidenan dan wilayah elektoral di Tepi Barat secara terbuka menentang kekuasaan Hamas dan mengubah proyek kemerdekaan Palestina menjadi perselisihan partisan yang sempat berakhir dengan terjadinya perang saudara antara tahun 2006-2007.

Meskipun perang saudara sudah berlalu, perdamaian yang ada antara Hamas dan Fatah merupakan perdamaian yang rapuh. Konflik bersenjata antara keduanya mungkin sudah tidak eksis tetapi masih terdapat sebuah pertempuran politik antara keduanya di ruang politik Palestina. Sebuah pertempuran ini mengakibatkan kedua kelompok politik ini menjadi rival yang selalu berusaha untuk memperoleh kepercayaan dan mandat dari rakyat untuk menjadi perwakilan dari kehendak rakyat Palestina yang tidak tertandingi.

Baru saja memasuki tahun 2019, Hamas dan Fatah saling menukar tuduhan dan cacian kepada satu sama lain menjelang perayaan 54 tahun serangan Fatah terhadap Israel. Mahmoud Abbas menuduh Hamas berkolaborasi dengan Israel dalam upaya menggagalkan perayaan tersebut di Jalur Gaza dengan menangkap 500 anggota. Hamas pun membalas Fatah dengan menuding Abbas sebagai kolaborator sejati Israel dan menganggap dirinya sebagai seorang diktator.

Pertikaian politik seperti ini merupakan salah satu dari banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi bentuk dari persaingan Hamas dan Fatah. Seperti partai-partai politik lainnya, isu dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pemilih mereka dimanfaatkan untuk memajukan kepentingan golongan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh golongan yang diwakilinya.

Persaingan partisan antara Hamas dan Fatah telah terbukti membagi opini dan juga kesetiaan rakyat Palestina meskipun memiliki satu tujuan yang sama yaitu Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bendera kuning Fatah — dan bukannya bendera nasional Palestina — yang berkibar saat hari peringatan kematian Yasser Arafat pada tanggal 11 November 2011 di Ramallah. Dalam kesempatan ini, kematian Arafat diperingati seperti kematian seorang pemimpin partai ketimbang seorang tokoh perjuangan nasional.

Dinamika perpolitikan internal Palestina yang penuh dengan perpecahan dan faksionalisme ini bukan merupakan hal yang baru tetapi sudah dialami sejak masa-masa awal perjuangan kemerdekaannya. Perbedaan pendapat tentang bentuk negara Palestina menimbulkan ketidakpahaman yang kemudian berakhir dengan menjamurnya kelompok-kelompok seperti PFLP (kelompok politik dan bersenjata beraliran kiri), Fatah yang nasionalis, dan Hamas yang Islamis.

Pada beberapa kesempatan – seperti yang sudah disebutkan di awal seperti Perang Enam Hari, Perang Yom Kippur, Intifada Pertama, dan Intifada Kedua; mereka tampak satu suara dan bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina tetapi, ketika semangat dari perjuangan-perjuangan sporadis ini berangsur-angsur mulai padam, mereka kembali memusuhi satu sama lain dan membahayakan proyek nasional Palestina itu sendiri yang sangat membutuhkan persatuan jika ingin berhasil.

Lebih dari itu, sejak dahulu Palestina juga mencoba untuk memperoleh dukungan masyarakat internasional, terutama negara-negara Arab yang mayoritas beragama Islam. Di masa lalu, mereka mampu memperoleh dukungan yang kuat dan konsisten, seperti dukungan Arab Saudi yang memotong pasokan minyak ke negara-negara Barat pada saat Perang Yom Kippur sebagai perang ekonomi untuk mendukung perjuangan Palestina yang saat itu bersama Mesir memerangi Israel.

Bahkan, AS pada saat kepresidenan Bill Clinton berperan sebagai mediator dalam merumuskan Perjanjian Oslo yang berisi berupa pengakuan Israel terhadap sebuah pemerintahan nasional Palestina dan penyerahan Jalur Gaza dan Tepi Barat kepada sebagai langkah awal perbincangan-perbincangan yang akan dilakukan di masa depan untuk memperoleh perdamaian komprehensif.

Sampai pada tahun 1990an, sepertinya diplomasi telah menjadi senjata ampuh Palestina dalam mempertahankan kedaulatan mereka atau setidaknya mewujudkan perdamaian dengan Israel. Meskipun sempat mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Ariel Sharon di Israel, forum internasional tetap diandalkan oleh Otoritas Palestina untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka.

Namun, perpolitikan internasional terutama di wilayah Timur Tengah sedang mengalami perubahan saat ini. AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump sejauh ini menunjukkan sikap yang berbeda dari administrasi-administrasi sebelumnya.

Trump menjadikan Israel sebagai mitra utama atau bahkan satu-satunya dalam mengupayakan perdamaian di Timur Tengah – ditunjukkan dengan tidak dilibatkannya perwakilan Palestina dalam menyusun rencana terbaru yang diumumkan olehnya pada tanggal 28 Januari kemarin.

Negara-negara Arab yang dahulu merupakan sekutu alami Palestina juga mulai memandang Israel dengan sentimet yang lebih positif dan, bahkan, menunjukkan kemungkinan akan mengakui keabsahan dan kedaulatan Negara Israel.

Kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Oman pada tahun 2018 lalu, dan tindakan menteri luar negeri Uni Emirat Arab (UEA) yang mengirimkan pesan elektronik di Twitter tentang perdamaian Arab-Israel pada bulan Desember tahun lalu misalnya, menjadi pertanda adanya perubahan sikap dan kebijakan di antara negara-negara Arab. Perubahan ini disinyalir akan semakin mengisolasi keberadaan Palestina dalam forum internasional.

Untuk sementara waktu, respons yang diberikan oleh pemerintah negara Arab terhadap rencana yang baru diumumkan oleh Trump cukup positif meskipun di beberapa negara Arab seperti Yordania terjadi penolakan. Bahkan, Oman, Bahrain, dan UEA mengirimkan perwakilan untuk menghadiri konferensi pers yang mengumumkan rencana Trump untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.

Meski begitu, opini negara-negara Arab terhadap rencana Trump akan ditunjukkan dalam pertemuan Liga Arab yang diselenggarakan pada 1 Februari 2020. Ini akan menjadi indikator apakah Palestina sebagai entitas politik masih memperoleh dukungan yang cukup dari sekutu-sekutu lama mereka untuk mempertahankan legitimasinya.

Sentimen persatuan sporadis yang timbul akibat pengumuman yang dilakukan oleh Trump mengenai rencana untuk mewujudkan perdamaian Timur Tengah ini bisa saja memberikan angin segar bagi pergerakan nasional Palestina, terutama setelah mengalami perpecahan internal yang disebabkan oleh faksionalisme selama bertahun-tahun dan berhadapan dengan berkurangnya dukungan di ranah internasional.

Namun, dinamika setelah pengumuman rencana yang menentukan nasib negara atau bahkan bangsa Palestina sangat bergantung dengan sikap elite politik dalam negerinya untuk segera menuntaskan persaingan dan mewujudkan persatuan. Kemampuan Otoritas Palestina dalam menjaga kohesi sekutu-sekutu mereka agar mendukung Palestina di forum internasional juga turut menentukan.

Tulisan milik Bayu Muhammad Noor Arasy, Mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.