PinterPolitik.com

Ketua DPP PKS Kurniasih Mufidayati mengklaim partainya menjadi satu-satunya partai yang memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan calon legislatif (caleg) perempuan dalam 84 daerah pemilihan (dapil) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

Jika melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dari jumlah kursi pada setiap dapil membuat hanya PKS yang kiranya dapat ikut Pemilu 2024 nanti.

Kurniasih menyebut keterwakilan perempuan dalam pemilu benar-benar dipersiapkan dengan matang oleh PKS. Bagi PKS, pemenuhan kuota 30 persen ini bukan hanya sekadar pelengkap administratif atau untuk memenuhi undang-undang.

Namun, para caleg perempuan ini diyakini memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjadi wakil rakyat.

Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena adanya dukungan yang besar dari pimpinan partai atas keterlibatan perempuan dalam partainya, sehingga PKS mempunyai kader perempuan yang cukup untuk memenuhi kuota 30 persen itu.

Sejatinya, hal ini tidak terlalu mengejutkan karena sistem kaderisasi dalam PKS berjalan cukup baik. Serta, keterbukaan PKS menerima bergabungnya para tokoh perempuan.

Hal ini juga tak terlepas dari PKS yang mengambil inspirasi dan pendekatan ideologis dari gerakan Muslim Brotherhood di Mesir atau yang kita kenal sebagai Ikhwanul Muslimin.

Lantas, dengan menjadi satu-satunya partai yang memenuhi kuota caleg perempuan, apakah ini membuat PKS telah berevolusi menjadi partai lebih moderat?

Tiru Partai AKP Turki?

Perubahan PKS kearah yang lebih moderat kiranya dapat dilihat ketika mereka mulai merubah logo mereka. Logo yang berubah menjadi warna oranye mengingatkan pada sebuah entitas politik yang besar.

Warna itu dipilih PKS kiranya mengingatkan mereka dengan Adalet ve Kalkınma Partisi alias AKP di Turki. Partai yang dimotori oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini memang identik dengan warna oranye.

Atas dasar itu, PKS tampaknya sedang menjadikan AKP sebagai role model mereka. Namun, hal itu tidak bisa kita lihat hanya dari perubahan logo atau warna partai saja.

Jika diperhatikan lagi, kini, PKS tak lagi membatasi diri dalam melakukan hubungan politik, baik itu sesame partai nonpemerintah atau bahkan dengan rival mereka seperti, PDIP.

Ini bisa dikatakan PKS tidak anti untuk melakukan silaturahmi politik dengan partai nasionalis yang kiranya relatif lebih sekuler.

Apa yang dilakukan PKS kini, tak jauh berbeda dengan AKP yang juga kiranya melakukan hal serupa pada awal kemunculan mereka. AKP pada saat itu berisikan kader-kader yang memiliki pandangan Islam konservatif.

Namun, kini AKP melakukan langkah yang reformis dengan tidak selalu mengedepankan hal yang berbau Islam atau dengan atau dengan kata lain, AKP kini jauh lebih moderat sejak awal kemunculannya.

AKP juga kini tak segan untuk melakukan hubungan dengan pihak oposisi yang lebih sekuler. Mereka juga kini cenderung menjadikan nilai-nilai Islam sebagai latar belakang, dan tidak lagi menjadi wacana politik utama.

Hal ini menjadikan AKP dapat menjangkau konstituen dari kalangan ekonomi dan profesi yang lebih luas. Langkah AKP ini sendiri dikenal sebagai fenomena post-Islamism yang dipopulerkan oleh Asef Bayat.

Post-Islamism ini merujuk pada praktik di mana partai yang berhaluan Islam sudah tak lagi mengejar misalnya negara syariah tetapi lebih menerapkan nilai syariah dalam bertindak. Atau dengan kata lain, mereka tak fokus pada Islamic governance tetapi mengejar good governance.

Lalu, apakah PKS telah sepenuhnya berubah kearah yang lebih moderat seperti AKP?

Belum Sepenuhnya Berubah?

Meskipun beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya mengindikasikan PKS telah berubah kearah yang lebih moderat.

Namun, dalam perjalanannya PKS sempat menuai kecaman publik ketika menjadi satu-satunya partai yang menolak Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

PKS menjelaskan alasan mereka menolak RUU TPKS adalah karena dalam RUU itu masih mengusung paradigma sexual consent atau persetujuan seksual.

Meskipun telah menyisipkan frasa iman dan takwa serta akhlak mulia dalam asasnya sekaligus menambahkan klausul dalam poin “Menimbang” bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan norma agama dan norma budaya.

Namun pihaknya tetap memandang seluruh rangkaian RUU TPKS masih mengusung paradigma sexual consent.

Hal ini seakan menunjukkan jika PKS belum sepenuhnya berubah ke arah yang lebih moderat seperti AKP. Mereka tetap mengusung nilai-nilai konservatif dalam politiknya.

Hal ini dilakukan PKS juga tampaknya dengan alasan mereka tidak ingin kehilangan konstituen loyalnya, yang kemungkinan pada nantinya bisa menjadi kader mereka.

PKS juga tampaknya tak ingin meninggalkan nilai-nilai Ikhwanul Muslimin yang menjadikan mereka kuat di kalangan akar rumput.

Menarik untuk menungggu sejauh mana PKS menerapkan nilai-nilai moderat dalam setiap kegiatan dan nilai politik mereka. (S83)

“Adaptasi bukanlah soal imitasi. Adaptasi adalah kekuatan untuk tetap melawan dan berasimilasi,” – Mahatma Gandhi

PinterPolitik.com

Semakin kita mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, semakin kental pula perbincangan tentang politik identitas. Tentu, tanpa perlu bersikap munafik, politik identitas yang dimaksud di sini adalah terkait identitas agama.

Walaupun bisa dikatakan masyarakat kita sudah belajar banyak tentang dampak negatif penyalahgunaan identitas agama dalam politik, potensi polarisasi yang begitu kuat seperti ketika Pemilu 2019 tidak dipungkiri masih menghantui jagat politik Indonesia.

Dan karena hal seperti inilah, mungkin, sebagian besar partai politik (parpol) berbasis Islam di Indonesia seperti PKS, PKB, PBB, dan PAN, kini terlihat berusaha menjauhi stempel politik identitas pada partainya.

Yap, belakangan ini partai-partai Islam Indonesia semakin tampak seirama dalam mencitrakan dirinya sebagai partai Islam yang moderat. Dari sejumlah sorotan media, kita senantiasa bisa lihat sendiri partai-partai yang namanya disebutkan di atas tadi menyampaikan pada publik bahwa dirinya adalah wadah politik yang bisa menyalurkan aspirasi umat Muslim se-Indonesia tapi, di saat yang bersamaan, memiliki spektrum politik sentris dan menjunjung tinggi perbedaan.

“Kita ini adalah partai yang memilih jalan tengah,” kata Ketua Umum (Ketum) PBB, Yusril Ihza Mahendra, pada 2020 silam.

Selain dari faktor “trauma publik” itu, bergesernya sejumlah partai Islam ke aliran yang lebih moderat juga kerap dinilai karena gagasan partai Islam ternyata tidak laku di mata pemilih Islam.

Anggapan ini salah satunya disuarakan peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, dalam tulisannya Partai Islam dan Pemilih Partai Islam di Indonesia, yang mengungkapkan bahwa belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, pemilih Islam ternyata mayoritas lebih memilih partai nasionalis atau sekuler ketimbang partai Islam.

Karena hal itu, mungkin sebagian besar partai Islam Indonesia akhirnya berpikir ide partai Islam tradisional sudah tidak laku lagi dan melihat gagasan partai Islam moderat sebagai solusi modern.

Walau sekilas ini terkesan sebagai jawaban yang tepat, kita perlu tetap mempertanyakan, apakah memang benar konsep partai Islam yang modernis akan lebih sukses di 2024 nanti? Atau ini justru akan jadi semacam perangkap politik baru untuk mereka?

Partai Islam Indonesia Terjebak Post-Islamism?

Bagi yang memang senang dan sejalan dengan gagasan parpol Islam modern, bentuk partai yang seperti itu kerap dianggap sebagai solusi yang mungkin nyaris sempurna dalam menjawab permasalahan kebutuhan mengikuti zaman, sekaligus keperluan untuk tetap bisa mengayomi umat Muslim.

Namun, fenomena semakin banyaknya parpol Islam yang beralih ke spektrum moderat sesungguhnya menyimpan latar belakang politis dan filosofis yang sangat menarik untuk dibahas.

Pengamat politik dan sekularisme, Olivier Roy dalam bukunya The Failure of Political Islam, sudah memprediksi bahwa sebagian besar parpol dari negara-negara Islam di masa depan akan beralih ke aliran sentris, yang kerap disebut lebih modernis. Namun, Roy melihat hal tersebut sebenarnya bukanlah terobosan yang solutif, melainkan justru jadi pertanda bahwa parpol Islam yang melakukannya selama ini telah gagal membawa ide-ide fundamental agama menjadi sebuah gerakan politik.

Apa yang disebutkan Roy ini seringnya disebut sebagai fenomena post-Islamism, yakni sebuah pandangan politik yang ingin memisahkan diri dari politik Islamisme era sebelumnya yang cenderung terlalu fundamentalis dan konservatif. Hal itu dilakukan dengan membaurkan sejumlah ide-ide demokrasi dan liberalisme ke agenda politiknya.

Kalau kata salah satu penggagas istilahnya, Asef Bayat, post-Islamism sendiri bukanlah pandangan yang anti-Islam, melainkan mencerminkan kecenderungan untuk menyekulerkan agama untuk beberapa hal, salah satunya tentu adalah politik.

Namun, kembali ke tulisan Roy. Dengan menyebutnya sebagai “pembaratan agama Islam”, kita pun perlu merenungkan kembali bahwa tidak semua orang yang menjadi penggerak post-Islamism benar-benar memiliki pandangan yang ambisius dalam mengadaptasi ajaran agama ke politik. Bagi kalangan politisi pragmatis, sebagian besar justru melakukan hal itu karena mereka tidak cukup inovatif dalam mengadopsi pandangan agama ke kepentingan politik domestiknya.

Hal ini pada akhirnya, menurut Roy, hanya membuat para parpol Islam modernis terjebak dalam politik praktis semata. Di setiap pemilu, mereka hanya akan mengejar ambang batas aman agar bisa punya anggota di badan legislatif, dan akan selalu mencari celah agar bisa terlibat dalam koalisi bersama partai besar yang umumnya adalah partai nasionalis atau sekuler.

Kalau sudah demikian, tentu roh dan ideologi partai tersebut akan sangat bisa dipertanyakan. Pada akhirnya, slogan partai Islam moderat tampak hanya akan menjadi “kedok” agar mereka bisa survive dalam kompetisi politik.

Apalagi, kalau kata Sunny Tanuwidjaja dalam tulisannya PKS in Post-Reformasi Indonesia, masuknya partai Islam ke spektrum moderat justru membuat mereka perlu berupaya lebih keras mendapatkan dukungan publik. Ini karena mereka akhirnya harus berkompetisi dengan partai-partai nasionalis yang sudah lebih dulu berpengalaman memperoleh suara kalangan non-konservatif Indonesia.

Nah, berdasarkan poin soal post-Islamism ini saja, kita bisa interpretasikan bahwa karier politik para partai Islam yang mencap diri mereka sebagai partai moderat sesungguhnya jauh dari kata cemerlang.

Di satu sisi, bisa dikatakan mereka hanya akan jadi benalu politik, karena mereka tidak cukup agamais jika ingin merangkul semua kelompok religius di Indonesia, tapi juga tidak cukup nasionalis untuk merangkul masyarakat umum.

Namun, masih adakah ruang bagi partai-partai Islam Indonesia untuk berperan lebih baik ke depannya?

Tidak Ada Salahnya Fundamentalis?

Peneliti senior BRIN, Siti Zuhro pernah menilai bahwa parpol-parpol Islam di Indonesia masih terjebak pada isu-isu keagamaan dan tidak berpihak pada isu-isu kemanusiaan dan keadilan. Masalah yang dialami rakyat sehari-hari seperti persoalan kemiskinan, pencaplokan tanah petani, dan harga gabah sangat jarang dapat perhatian parpol Islam.

Hal ini menimbulkan penurunan agregat suara yang diraih seluruh parpol Islam jika dibandingkan sejak pemilu pertama 1955, hingga pemilu terakhir pada 2019. Padahal, jika memang cukup inovatif, ajaran-ajaran Islam pun sebenarnya bisa diaplikasikan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan negara. Suara umat Islam tidak hanya bisa “direnggut” hanya dengan menggaungkan politik identitas berbasis agama saja.

Parpol Islam kita pun sepertinya perlu merenungkan kembali bahwa sebetulnya tidak salah jika mereka dipandang sebagai partai yang fundamentalis, kalau mereka memang bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dialami rakyat.

Karena seperti yang pernah dibahas artikel PinterPolitik.com berjudul Partai Ummat Sedang Bunuh Diri?, yang jadi masalah dalam diskursus politik identitas di Indonesia sebetulnya bukanlah sepenuhnya pada identitas tersebut, tetapi masalah politics of resentment atau politik kebencian.

Kita bisa lihat sendiri bagaimana dalam Pemilu 2019 narasi yang begitu kencang dimainkan adalah ancaman-ancaman yang bisa terjadi kalau kandidat yang satu jadi presiden, bukan tentang keunggulan program kandidatnya.

Karena peristiwa seperti Pemilu 2019 itu, Indonesia akhirnya semakin memiliki pandangan yang begitu negatif dalam melihat pembauran ide fundamentalis agama dengan politik.

Oleh karena itu, berkaca pada apa yang dikutip dari Mahatma Gandhi di awal artikel ini, sepertinya para parpol Islam di Indonesia perlu menyadari bahwa adaptasi bukanlah berarti meniru konsep satu sama lain menjadi partai yang “paling moderat”.

Seharusnya, kalau memang ingin jadi representasi identitas Muslim Indonesia –dan tidak ada yang salah dengan itu– motivasi para parpol Islam ini adalah dengan bagaimana memperjuangkan ide-ide fundamental mereka yang semakin hari semakin terluka oleh adanya peyorasi politik identitas.

Mungkin kita juga perlu belajar pada sejumlah partai agamais konservatif yang bisa berada dalam posisi kuat, sembari mampu mengadopsi ajaran agamanya untuk politik di luar negeri. Contohnya seperti Christian Democratic Union (CDU) di Jerman yang kerap dijadikan contoh oleh beberapa pengamat politik, dan Forum voor Democratie (FvD) di Belanda.

Sebagai tambahan saja, kehadiran partai-partai konservatif semacam ini pun dinilai pengamat Universitas Harvard, Nancy L Rosenblum, justru malah sangat berkontribusi pada konsolidasi rezim-rezim demokrasi di Eropa, karena bisa membantu merepresentasikan seluruh elemen masyarakat.

Pada akhirnya, tulisan ini juga bisa jadi perenungan kita semua. Apakah selama ini kita membenci politik identitas karena ajarannya, atau kita hanya ikut-ikutan apa yang disuarakan orang-orang saja? (D74)

Pinterpolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]a’ruf Amin go International. Seperti itulah kira-kira yang tergambar dari berbagai pemberitaan media internasional terkait cawapres nomor urut 01 itu. Sosok yang semula jarang dibicarakan media asing, kini  menjadi salah satu buah bibir karena buah pikirannya.

Sorotan media internasional kepada Ma’ruf muncul karena gagasannya terkait dengan Wasathiyah Islam atau dalam berbagai media disebut sebagai middle-way Islam. Ungkapan ini muncul setelah ia memaparkan sebuah pidato di Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura beberapa waktu lalu.

Banyak yang menangkap bahwa ada kontradiksi atau perubahan sikap dari seorang Ma’ruf Amin. Ma’ruf, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dianggap sebagai wajah konservatisme Islam yang cukup kental. Melalui gagasan Wasathiyah Islam, Ma’ruf dianggap sudah melakukan reinvention atau penemuan ulang terhadap jati dirinya, terlebih dalam menghadapi kontestasi politik Indonesia.

Perlu diakui, gagasan Islam tengah ala Ma’ruf memang tergolong menarik. Meski begitu, dengan reputasi Ma’ruf yang cenderung amat konservatif, benarkah ia sudah sepenuhnya melakukan reinvention tersebut?

Moderat

Wasathiyah Islam tampak menjadi gagasan utama Ma’ruf Amin dalam memikat dunia global. Terkenal sebagai sosok konservatif, gagasan tersebut seperti menjadi caranya untuk melakukan rebranding citra politik dirinya di mata dunia.

Menurut Ma’ruf, menegaskan kembali Islam moderat merupakan hal yang penting. Karakter Islam tersebut menurutnya merupakan karakteristik mainstream umat Islam di tanah air. Moderasi semacam ini hadir sebagai bentuk respons dari berbagai jenis ekstremisme bernapaskan agama.

Syaikhuna Prof. Dr. KH. Maruf Amin memberikan kuliah umum di Singapura: The Emergence of Wasatiyyah Islam: Promoting Middle Way Islam and Socio Economic Equality in Indonesia. pic.twitter.com/rfCeXN3MAa

— IG: @akmalmarhali (@akmalmarhali) October 17, 2018

Ada dua tren yang membuat Islam mengarah ke kutub ekstrem. Ada kutub yang cenderung intoleran, kaku, dan dapat dikategorikan sebagai ekstrem radikal. Sementara itu, ada pula kutub yang cenderung permisif dan liberal. Kedua kutub ekstrem ini perlu dijawab dengan moderasi Islam.

Ma’ruf menyebut bahwa gagasan ini bukanlah hal yang benar-benar baru. Ia menggambarkan bahwa ide tersebut merupakan semacam kompromi antara Islam politik dan nasionalisme – dua aliran politik utama Indonesia yang menguat sejak tahun 1945.

Pentingnya gagasan tersebut, membuat Ma’ruf ingin mempromosikan Wasathiyah Islam ke seluruh dunia. Secara khusus, menurut mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut gagasan Islam tengah ini dapat menjadi penjaga stabilitas dan harmoni di kawasan Asia Tenggara.

Gagasan itu tampaknya disambut cukup antusias oleh berbagai media internasional, terutama di negara-negara terdekat Indonesia. Pertanyaan mulai muncul, apakah sosok Ma’ruf dapat menjadi senjata andalan bagi Jokowi melalui gagasan Islam moderat-nya tersebut?

Dalam tulisan di RSIS yang ditulis oleh Yang Razali Kassim, melalui gagasan Wasathiyah Islam, mulai dipertanyakan apakah Ma’ruf akan menjadi senjata rahasia bagi Jokowi. Hal ini terutama gagasan Islam garis tengah semacam ini juga ditemukan di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura.

Adaptasi

Untuk melihat pandangan Islam Wasathiyah ala Ma’ruf ini, penting untuk dilihat terlebih dahulu kiprah Ma’ruf selama ini. Greg Fealy dari Australian National University misalnya, menggambarkan Ma’ruf bukan sebagai sosok yang dimensinya tunggal. Profesor dari Universitas Islam Negeri (UIN) Malang ini disebutkan sebagai sosok yang dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhannya.

Penting pula untuk dilihat bahwa pada hakikatnya Ma’ruf juga sebenarnya adalah politisi. Ia memiliki masa lalu sebagai anggota legislatif mewakili PPP dan PKB. Hal itu kemudian menjadi semakin tegas tatkala sang kiai memutuskan untuk maju di Pilpres 2019.

Ma’ruf mau tidak mau akan tetap diingat melalui kiprahnya sebagai Ketua Komisi Fatwa dan juga pimpinan tertinggi di MUI. Berkaitan dengan kiprahnya tersebut, Ma’ruf tergolong sering menerbitkan fatwa yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Sayangnya, beberapa fatwa sang kiai terkadang menimbulkan polemik di masyarakat.

Sang kiai kerap kali dianggap tidak memiliki toleransi melalui berbagai fatwanya. Ma’ruf misalnya pernah mengeluarkan fatwa larangan untuk mengucapkan selamat natal kepada masyarakat yang merayakannya. Dari kacamata kelompok pluralis-toleran, fatwa ini tergolong tidak mudah diterima. Selain itu, ia juga pernah mengeluarkan fatwa pelarangan kelompok Ahmadiyah yang dianggap berkontribusi pada kekerasan dan persekusi terhadap kelompok jamaah tersebut.

Puncak dari kontroversi Ma’ruf boleh jadi adalah saat ia mengeluarkan fatwa penistaan agama kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Fatwanya dianggap menimbulkan luka dalam di mana politik identitas pada akhirnya makin kuat muncul ke permukaan. Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid dianggap bersumber dari fatwanya tersebut.

Merujuk pada beragam kontroversi tersebut, banyak kelompok minoritas dan pro keberagaman merasa Ma’ruf bukanlah sosok yang benar-benar toleran. Pemahaman agamanya tergolong konservatif dan kerap mengancam kelompok-kelompok minoritas dan termajinalisasi.

Rekam jejak konservatif itu membuat banyak kalangan menyimpan ragu dan menganggap sikap Ma’ruf selama di MUI akan berlanjut saat memerintah. Meski demikian, Fealy tidak sepenuhnya sepakat dengan pandangan tersebut, hal ini terutama karena kemampuan Ma’ruf untuk beradaptasi pada lingkungan yang berbeda.

Fealy menemukan misalnya Ma’ruf belakangan mulai menurunkan porsinya untuk berbicara terkait hal-hal yang berbau agama. Ia kemudian lebih banyak membantu untuk meredam berbagai isu miring yang dialamatkan kepada pasangannya, Jokowi.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Ma’ruf adalah sosok yang bisa mengejar beragam agenda dan menekan impuls konservatifnya sesuai dengan kepentingan yang ia perjuangkan. Lalu bagaimana dengan langkahnya mempromosikan Wasathiyah Islam ini?

Masih Konservatif?

Merujuk pada kondisi tersebut, antusiasme media-media internasional kepada Ma’ruf boleh jadi terburu-buru. Agenda Islam moderat yang ia gagas bisa saja hanya pertunjukan dari bagaimana ia mampu beradaptasi sesuai dengan kepentingannya.

Sebagai ulama yang dikenal konservatif, boleh jadi pemahaman awalnya tersebut belum sepenuhnya akan memudar. Ia hanya tengah menekan impuls konservatifnya tersebut untuk mengejar agenda dan kepentingan tertentu.

Dalam konteks tersebut, Ma’ruf boleh jadi tengah menunjukkan sisinya yang lain, yaitu sebagai politisi. Pidatonya di Singapura bisa saja hanya sebagai cara untuk mendapatkan kepentingannya sebagai politisi tersebut yang nota bene sedang bersaing memperebutkan dukungan jelang Pilpres 2019.

Secara khusus, pidato Wasathiyah Islam ini bisa saja hanya dimaknai sebagai upaya Ma’ruf merebut hati dunia internasional. Pidato tersebut boleh jadi hanya sebagai upaya meyakinkan masyarakat global bahwa ia bukanlah sosok konservatif seperti pada dua tahun yang lalu saat memicu demonstrasi berjilid-jilid untuk menentang Ahok, sang kepala daerah berlatar belakang minoritas.

Ma'ruf Amin jadi buah bibir media internasional karena pidatonya tentang Islam moderat.
Share on X

Pelurusan sejarah ini boleh jadi krusial bagi seorang Ma’ruf Amin. Bagaimanapun, nilai-nilai toleransi cenderung lebih mudah diterima di dunia internasional ketimbang konservatisme yang selama ini melekat padanya. Hal ini terutama berlaku di dunia Barat.

Bisa saja Ma’ruf tengah memperbaiki citranya tersebut di mata Barat, apalagi, jika merujuk pada lokasinya di Singapura yang tergolong sebagai negara yang dekat dengan negara-negara Barat.

Promosinya yang gencar dalam hal Wasathiyyah Islam boleh jadi motifnya amat kental dengan perkara itu. Di titik ini, ia seperti tengah menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan seperti yang disebutkan Fealy. Ia seperti tahu harus menjual Islam moderat agar kepentingan politiknya dapat dimengerti dunia Barat. Meski begitu, boleh jadi pemahaman konservatifnya masih tertinggal, hanya impulsnya saja yang diredam.

Berdasarkan kondisi tersebut, berbagai media internasional ini boleh jadi terlalu terburu-buru menyambut gagasan Ma’ruf. Meski begitu, jika ia benar-benar berubah menjadi sosok yang lebih moderat, tentu hal ini perlu disambut baik. Boleh jadi, hal ini bisa menjadi amunisi berarti bagi ikhtiar politiknya bersama Jokowi. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]uluhan ulama dan cendekiawan Muslim dunia hadir di tanah air pada tanggal 1 hingga 3 Mei 2018. Kehadiran mereka di Indonesia bukannya tanpa sebab, karena tengah menghadiri KTT Ulama dan Tokoh Intelektual Muslim Dunia atau High Level Consultation (HLC) of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam.

Pertemuan para ulama ini mengusung sebuah misi besar. Mereka memiliki agenda besar untuk mempromosikan Wasathiyah Islam atau Islam moderat ke seluruh dunia. Ada keyakinan bahwa prinsip tersebut amat penting bagi kemajuan Islam dan juga dunia secara keseluruhan.

Presiden Jokowi menyebut bahwa posisi Indonesia sangat jelas, yaitu ingin mendorong gagasan tersebut dan berkomitmen untuk mewujudkan poros Wasathiyah Islam Dunia. Beberapa cendekiawan Muslim dalam negeri bahkan menilai, Indonesia bisa mengekspor cita-cita tersebut ke seluruh dunia.

Membawa gagasan Islam moderat ke seluruh dunia merupakan hal yang sangat ideal. Akan tetapi, bagaimana kondisi konsep Islam moderat di Indonesia saat ini? Apakah Indonesia benar-benar siap mengekspor hal tersebut ke seluruh dunia?

Wasathiyah Islam Sebagai Islam Moderat

KTT Ulama dan Cendekiawan Muslim dunia menyerukan pentingnya Wasathiyah Islam atau Islam moderat di seluruh dunia. Menurut Grand Sheikh Al Azhar, Ahmed Muhammad Ahmed el-Tayeb, jati diri Islam adalah moderat sebagaimana sudah termaktub di dalam kitab suci.

Menurut Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsudin, ada dua hal yang membuat Wasathiyah Islam adalah hal yang penting. Pertama adalah realitas Islam yang tidak menunjukkan corak yang moderat. Kedua, kehidupan manusia yang mengalami kerusakan, ketidakteraturan, dan ketidakpastian secara global.

Din sendiri menilai, secara konsep Wasathiyah Islam lebih luas dari sekadar moderat. Menurutnya di dalamnya terdapat nilai-nilai toleran, jalan tengah, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, mengakui kemajemukan, pluralisme, penengah dan perantara penyelesaian masalah.

Berdasarkan hasil pertemuan, disebutkan bahwa Wasathiyah Islam memiliki tujuh nilai utama. Terdapat nilai tawassut yaitu posisi di jalan tengah dan lurus, i’tidal atau berperilaku proporsional dan adil dengan tanggung jawab, dan tasamuh yaitu mengenali dan menghormati perbedaan dalam semua aspek kehidupan.

Terdapat pula nilai syura, yaitu mengedepankan konsultasi dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mencapai konsensus, Islah, terlibat dalam tindakan yang reformatif dan konstruktif untuk kebaikan bersama, dan qudwah, merintis inisiatif mulia dan memimpin umat untuk kesejahteraan manusia. Terakhir, muwatonah atau mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan.

Wasathiyah Islam atau Islam moderat dipercaya bisa menjadi solusi bagi problematika dunia. kekacauan global, ketidakpastian dan akumulasi kerusakan global, diperparah oleh kemiskinan, buta huruf, ketidakadilan, diskriminasi, dan berbagai bentuk kekerasan, dipercaya dapat diakhiri dengan gagasan Islam moderat.

Tradisi Moderasi

Secara filsafat, konsep dari pemikir Islam kerapkali dipertemukan dengan filsafat dari Yunani. Jika melihat dari sejarah, peradaban Islam memang dapat dikatakan berutang pada filsuf-filsuf Yunani. Banyak filsuf-filsuf Islam yang mengadopsi pemikiran dari negeri para dewa tersebut sehingga tradisi pemikiran Islam mengalami kemajuan pesat.

Hal ini dipandang terjadi pula pada kasus Wasathiyah Islam yang ditawarkan oleh KTT Ulama. Sekilas Islam moderat terlihat memiliki keterkaitan dengan etika moderasi dalam tradisi filsafat Aristoteles. Menurut Aristoteles, moderasi adalah salah satu bentuk dari kebajikan (virtue).

Dalam pandangan Aristoteles, adalah perilaku yang berpijak pada jalan tengah (the golden mean) untuk menghindari keburukan dari perilaku ekstrem yang berlebihan. Bagi Aristoteles, jalan tengah adalah jalan yang utama.

“Kebhinekaan di Indonesia merupakan berkah dan simbol moderasi yang sangat luar biasa bagi negeri ini” (Grand Syaikh Al-Azhar)

Selengkapnya..https://t.co/hvSKEPqTvo via @islamramahdotco pic.twitter.com/Nnvd2pjo13

— Islam Ramah (@islamramahdotco) May 1, 2018

Aristoteles tidak membatasi konsep jalan tengah tersebut kepada hal yang bersifat material, seperti makan atau minum saja. Aristoteles menyebut bahwa sikap-sikap mental yang ekstrem juga adalah hal yang buruk. Ia misalnya, menggambarkan bahwa orang yang pemberani adalah orang yang tidak pengecut di satu sisi, tetapi juga tidak terlalu gegabah atau arogan.

Ath Thayeb mengakui bahwa ada kesamaan etika antara Islam dengan etika Yunani. Menurutnya, kedekatan terletak pada sisi bahwa Islam berada di tengah, tidak berlebihan dan ekstrem. Ekstrem merupakan hal yang dosa, yaitu terlalu berani, terlalu gegabah dan juga terlalu berlebihan.

Menurut Ath Thayeb, sangat penting untuk tidak membatasi pembahasan soal moderasi tersebut tidak hanya ditataran teoritis saja. Saat ini, baginya penting untuk melihat wacana tersebut dalam tataran praktis.

Menurutnya, dalam realitas saat ini, saat seseorang meninggalkan posisi moderat dan mengarah ke salah satu ekstrem baik liberal maupun radikal maka hasilnya adalah perpecahan umat Islam. Oleh karena itu konsep Wasathiyah mendesak untuk dipraktikkan agar perpecahan tersebut tidak terjadi.

Mengekspor Islam Moderat

Secara konsep, Wasathiyah Islam dapat dikatakan sebagai nilai yang dapat menjadi bagi kemajuan. Nilai ini mengandung nuansa moderasi yang digagas oleh Aristoteles sebagai bentuk dari suatu kebajikan. Oleh karena itu, seruan dari Bogor untuk mengusung gagasan Islam moderat ke seluruh dunia tersebut memang dapat dianggap sebagai sesuatu yang ideal.

Presiden Jokowi menyatakan, sikap Indonesia mendorong dan berkomitmen untuk mewujudkan poros Wasathiyah Islam dunia. Hal senada diucapkan oleh cendekiawan Muslim Azyumardi Azra yang menyebut bahwa Indonesia bisa mengekspor prinsip tersebut ke seluruh dunia.

Meski begitu, sebelum mengekspor gagasan itu, ada pekerjaan rumah besar di dalam negeri sendiri. Para cendekiawan Muslim boleh saja optimis bahwa Indonesia memiliki tradisi panjang soal Islam moderat. Akan tetapi, jika melihat kondisi belakangan, Indonesia justru tengah menghadapi gelombang gerakan dan gagasan Islam berhaluan ekstrem. Ketujuh nilai utama dalam Islam moderat belakangan ini tidak nampak.

Pesan Syaikh al-Azhar utk persatuan ummat, sebagaimana disampaikan al-Mukarram KH Husein Muhammad (yg saya kagumi). Terima kasih, Pak Kyai pic.twitter.com/6YIjL6LnAj

— Gerakan Islam Cinta (@Haidar_Bagir) May 2, 2018

Saat ini, di Indonesia, wacana Islam yang mengemuka memang cenderung meninggalkan titik moderatnya sehingga bergeser ke salah satu ekstrem. Dalam konteks ini, ekstrem yang dimaksud adalah ekstrem radikal. Terlihat bahwa Islam moderat yang digambarkan Din Syamsuddin melalui nilai-nilai toleran musyawarah, mengakui kemajemukan, dan pluralisme tidak terjadi belakangan ini.

Sebelum percaya diri mengeskpor Islam moderat ke seluruh dunia, idealnya Indonesia menyelesaikan munculnya gerakan Islam ekstremis terlebih dahulu. Para ulama dan umara (pemimpin) di tanah air memiliki tugas berat untuk membumikan nilai-nilai Wasathiyah Islam di negeri ini.

Saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki program untuk membumikan Islam Wasathiyah ke berbagai daerah. MUI bahkan sempat membuat ikrar bagi para ulama agar senantiasa membawa gagasan-gagasan Islam yang moderat di Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini.

Indonesia memang memiliki keuntungan jika dibandingkan kebanyakan negara-negara Islam di Timur Tengah. Kondisi keamanan di Indonesia tergolong lebih kondusif dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah dan juga Asia Selatan yang dilanda konflik berkepanjangan.

Selain itu, secara ekonomi Indonesia juga tergolong lebih stabil ketimbang negara-negara mayoritas Muslim lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong lebih baik ketimbang kebanyakan negara-negara Muslim di dunia.

Barangkali, itu yang membuat Azyumardi Azra menilai Indonesia mampu mengekspor gagasan Islam moderat ke seluruh dunia. Akan tetapi, idealnya konsep tersebut diterapkan terlebih dahulu di tanah air agar perpecahan yang digambarkan Ath Thayeb tidak terjadi. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]G[/dropcap]elaran Pemilihan Presiden (Pilpres) masih dua tahun lagi datang. Namun, tiap pihak, baik politisi dan pejabat, sudah memasang kuda-kuda dan ancang-ancang dari sekarang. Di antara nama yang berseliweran dan diprediksikan bersaing, belum ada yang berani menyebut Sri Sultan Hamengkubuwono X (HB X) dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan keluar sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden 2019.

Tentu saja prediksi tersebut tak datang dari ruang hampa. Sri Sultan HB X, selain dikenal sebagai sosok tenang nan berwibawa, membawa banyak kemajuan dan pembaharuan di kota yang dipimpinnya, Yogyakarta. Ia menjadi satu-satunya tokoh dari Golongan Karya (Golkar) yang dipercaya untuk terlibat dalam Deklarasi Cianjur pada masa reformasi 1998. Jejak politik dan kehidupan personal yang ‘lurus’, merupakan sinyal jikalau penerima penghargaan People of The Year 2007 bidang politik ini, adalah sosok yang dapat dipercaya sekaligus diandalkan.

Sementara Cak Imin, berbeda dengan HB X, namanya sudah santer terdengar sebagai sosok yang digadang menjadi wakil Presiden 2019. Partai Kebangkian Bangsa (PKB), partai ia berasal, memberikan dukungan penuh kepadanya. Sebagai seorang politisi berhaluan agamais Nahdatul Ulama (NU), tentu keponakan Gus Dur ini bisa meredam ‘panas’ radikalisme yang perlahan menggeliat di Indonesia.

Bagaimana kedua tokoh ini dapat saling melengkapi posisi Presiden dan Wapres 2019 mendatang? Mari telisik latar belakang kedua lebih dalam.

Anak Pahlawan dan Pemimpin ‘Lurus’

Tak hanya Megawati Soekarnoputri yang memiliki ayah kandung pejuang negeri. HB X, juga merupakan anak dari seorang tokoh politik yang memainkan peran penting pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Namanya tak banyak dibahas dalam buku sejarah selain sebagai mantan Wakil Presiden RI pertama, namun menurut John Monfries, penulis A Prince in a Republic, Sri Sultan HB IX sangat berjasa menyelamatkan Indonesia dari masa gonjang-ganjing ekonomi negeri dan bersedia membuka pintu istananya untuk dijadikan pemeritahan Republik Indonesia. Monfries menambahkan jika HB IX juga menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk menghidupi pemerintahan yang masih seumur bayi kala itu. Inilah yang membuat Soekarno menangis terharu saat menerima cek dari HB IX.

Walaupun demikian, sosok inspiratif sang ayah tak lantas membuat HB X menjual namanya demi keuntungan pribadinya. Bergabung dengan Partai Golkar, yang saat ini dikenal sebagai sarangnya koruptor kelas kakap, tak menyeret HB X melakukan korupsi.

Partai Golkar sepeninggal Soeharto, layaknya kapal dengan multi kapten yang tak tahu arah. Tak jelas ideologi serta visi misi, alhasil hanya membutakan partai berhaluan nasionalis ini pada keuntungan dan kekuasaan. Dari sana, kadernya berkali-kali terjerat kasus korupsi babon, sebut saja Setya Novanto, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, Paskah Suzzeta, dan lain-lain. Hal ini membuat sebuah label tak tertulis dari masyarakat, jika Golkar merupakan partai terkorup. Walaupun label itu sebetulnya tak hanya pantas disandingkan dengan Golkar saja. Dengan carut marut krisis kepemimipinan dalam tubuh Golkar, HB X tak tersentuh masalah korupsi dan memutuskan mundur pada tahun 2012 karena ketentuan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

Selain itu, sosoknya kerap dianggap mewakili Jawa yang orisinil. Dirinya tenang, berwibawa, namun jauh dari kesan kaku dan konservatif. Ia bahkan dikenal dekat dengan kawula Ngayogya yang tinggal di Yogyakarta maupun di luar kota. Etnis Jawa menduduki populasi terbanyak di dalam negeri, dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan populasi terbanyak.

Layaknya peraturan tak tertulis, tujuh presiden RI mayoritas berasal dari etnis Jawa dan beragama Islam. Presiden BJ. Habibie, memang bukan berasal dari Jawa, namun Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Namun demikian, etnis Jawa, bisa dikatakan, memainkan peran penting dalam gelaran pemilihan presiden karena populasinya yang banyak dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Walaupun tentu saja, warga dari etnis lain juga memiliki sumbangan tak sedikit pula.

Latar belakang berupa keluarga yang harmonis turut lekat dengan sosok Sri Sultan HB X. Berbeda dengan mayoritas pemimpin Jawa yang mendahuluinya, ia mantap tak berpoligami. Hingga hari ini, ia masih memiliki satu istri bernama Ratu Hemas. Beliau merasa dirinya tak mampu berlaku adil dalam berpoligami, “pengertian adil itu, kalau saya punya istri lebih dari satu, bukan sekedar istri A, saya beri 10 perak, si istri B juga diberikan 10 perak, tapi apakah dengan cara itu kedua istri saya sudah merasa diperlakukan adil sesuai dengan perasaan mereka?” ujarnya.

Cak Imin, Capres Moderat NU

Tak seperti Sri sultan HB X, Cak Imin sudah ‘dilemparkan’ oleh PKB sebagai wakil presiden 2019 sejak beberapa waktu lalu. Ketua Umum PKB ini merupakan politisi sekaligus tokoh NU termuda. Tak hanya PKB, organisasi kepemudaan berhaluan agamais, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Makassar juga mendukung Cak Imin, “Beliau (Muhaimin Iskandar) punya talenta kepemimpinan. Pernah menjadi Wakil Ketua DPR, menteri di era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan segudang prestasi. Jadi wajar kami mendukung dan mengusulkannya maju minimal kosong (cawapres),” tambah Azhar Asyad.

Sebagai partai berhaluan agamais, beberapa menyatakan hubungan PKB dengan Nahdatul Ulama (NU) sangatlah dekat. Hal ini diamini oleh Cak Imin sendiri, “Allhamdulillah, saya laporkan hubungan PKB dengan pengurus NU sangat kondusif dan sangat baik,” ujarnya.

Seperti yang sudah diketahui bersama pula, basis NU adalah salah satu yang terbanyak di Indonesia, dengan daerah Jawa Timur sebagai penyumbang terbesar pengikutnya. NU yang moderat dipandang ideal bila disandingkan dengan idealisme negara, Pancasila. Azyumardi, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menguatkan hal tersebut. “Meskipun ada lembaga-lembaga atau orang yang berusaha mengembangkan paham Wahabi, saya kira itu tidak menarik, dan bahkan ditolak oleh kaum Muslim secara terbuka atau diam,” jelasnya.

NU terbukti banyak melakukan aksi ‘memerangi’ gerakan Islam intoleran yang sedang banyak berkembang. Mulai dari mendirikan saluran TV9 hingga melahirkan organisasi massa Barisan Anshor (Banser) NU yang banyak membantu korban persekusi media sosial.

Selain sosok yang dipandang moderat dan memiliki kepemimpinan apik, Cak Imin sedikit banyak mewarisi kepiawaian guru besar NU, Abdurrahman Wahid, sebagai pamannya. Cak Imin, saat ini memang tokoh NU yang dipandang cakap memimpin di liga Pilpres 2019.

Agamais dan Nasionalis Bersatu

Sri Sultan HB X yang berasal dari Golkar sebagai partai Nasionalis dengan Cak Imin dari partai PKB yang agamais, adalah kombinasi apik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang. Sri Sultan HB X tentu mewarisi kecakapan dan pembaharuan yang dilakukan HB IX, ayahnya. Namun, berbeda dengan kebanyakan raja Jawa terdahulu, Sultan HB X, menolak berpoligami atas alasan mendahulukan perasaan pasangan dan sulitnya berlaku adil seperti yang digambarkan nabi.

Ia merupakan pengejawantahan sosok Jawa yang tenang, tak terburu-buru, berwibawa, namun tegas. Karena dekat dengan rakyatnya, ia dianugaerahi People of The Year di tahun 2007 di bidang politik. Selain itu, dirinya pun bersih dari korupsi dan segala permainan kotor politik hingga hari ini. Tentu saja hal ini menandakan dirinya bisa diandalkan dan dapat dipercaya.

Terlebih, dukungan dari etnis Jawa, yang menduduki populasi tertinggi di Indonesia, dipastikan banyak beradatangan kepadanya. Tak hanya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, suku Jawa juga tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dengan demikian, dukungan tak hanya datang dan berpusat di Jawa Tengah dan Jawa Timur saja, tetapi juga dari Sabang hingga Merauke.

Ditambah lagi, dengan keberadaan Sri Sultan HB X, Partai Golkar tak lagi harus mengekor partai besar lain dalam mencalonkan capres. Dengan kata lain, Golkar tak perlu harus berkerumun dengan PDIP demi menggenapi angka 20% sesuai peraturan Presidential Threshold (PT). Dengan mencalonkan Sri Sultan HB X, sebagai kader Golkar yang dipercaya masyarakat, partai beringin ini tak perlu ikut mencalonkan Jokowi kembali.

Lagipula, bersama dengan PKB, partai Cak Imin berasal, Golkar bisa mendapatkan suara lebih dari 20% sesuai ketentuan PT. Pada 2014 lalu, Golkar dan PKB, masing-masing mendulang perolehan suara sebesar, 14,75% dan 9,04%. Jika Golkar dan PKB bersatu, mereka sudah mengantongi 23,79% di mana angka tersebut sudah melampaui nilai minimal PT 20%. Dengan demikian, tak ada alasan untuk kedua tokoh ini memasuki gelanggang Pilpres 2019 mendatang.

Sementara itu, Cak Imin sebagai tokoh PKB yang lekat dengan NU, merupakan pemimpin yang cakap dan memiliki pengalaman yang tinggi di politik. NU yang dinilai sebagai aliran Islam moderat, memiliki andil menjernihkan keadaan beragama negeri yang saat ini kerap ‘panas’ karena intoleransi. Cak Imin, di sisi lain, sebagai keponakan, digadang mewarisi kharisma dan intelektualitas dari mendiang Gus Dur.

Dengan demikian, perpaduan Sri Sultan HB X dengan Cak Imin, dari partai berhaluan Nasionalis dan Agamais, bisa menjadi sebuah jawaban dan alternatif dalam gelaran Pilpres 2019 mendatang. Menilik latar belakang dan rekam jejak keduanya, maka tak berlebihan jika Presiden dan Wakil Presiden RI 2019, adalah Sri Sultan HB X dan Cak Imin. (Berbagai Sumber/A27)